BAB 2 DATA DAN ANALISA 2.1
Sumber Data Sumber data dan informasi yang penulis dapatkan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini diperoleh dari: 2.1.1 Literatur Data literatur adalah data formal yang didapat atau dikeluarkan oleh sumber informasi, yang dikutip dan dimasukan dalam suatu laporan hasil survey. Bisa berupa apa saja, artikel, buku, website dan lain-lain. 2.1.2 Wawancara Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang umum digunakan untuk mendapatkan data berupa keterangan lisan dari suatu narasumber atau responden tertentu. Data yang dihasilkan dari wawancara dapat dikategorikan sebagai sumber primer karena didapatkan langsung dari sumber pertama. Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau responden tertentu. Narasumber langsung kepada pihak koordinator kopertis III yaitu Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA. Dan Drs. Imam Yuwono, MM Untuk mendapatkan menginformasi yang lebih akurat mengenai lembaga itu sendiri. 2.1.3 Survey lapangan Survey lapangan adalah kegiatan survey yang ditujukan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan melalui pengamatan. Dengan melakukan survey lapangan, penulis dapat melihat sejauh mana desain untuk kopertis di terapkan.
2.2
Data 2.2.1 Sejarah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (disingkat Kemendikbud) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan. • Awal Kemerdekaan (1945-1950) Pada prakemerdekaan pendidikan bukan untuk mencerdaskan kaum pribumi, melainkan lebih pada kepentingan kolonial penjajah. Pada bagian ini, semangat menggeloraan ke-Indonesia-an begitu kental sebagai bagian dari membangun identitas diri sebagai bangsa merdeka. Karena itu tidaklah berlebihan jika instruksi menteri saat itu pun berkait dengan upaya memompa semangat perjuangan dengan mewajibkan bagi sekolah untuk mengibarkan sang merah putih setiap hari di halaman sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga menghapuskan nyanyian Jepang Kimigayo. Organisasi kementerian yang saat itu masih bernama Kementerian Pengajaran pun masih sangat sederhana. Tapi kesadaran untuk menyiapkan kurikulum sudah dilakukan. Menteri Pengajaran yang pertama dalam sejarah Republik Indonesia adalah Ki Hadjar
2
3 Dewantara. Pada Kabinet Syahrir I, Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Mulia. Mr. Mulia melakukan berbagai langkah seperti meneruskan kebijakan menteri sebelumnya di bidang kurikulum berwawasan kebangsaan, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta menambah jumlah pengajar. Pada Kabinet Syahrir II, Menteri Pengajaran dijabat Muhammad Sjafei sampai tanggal 2 Oktober 1946. Selanjutnya Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Soewandi hingga 27 Juni 1947. Pada era kepemimpinan Mr. Soewandi ini terbentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai Ki Hadjar Dewantara. Panitia ini bertujuan meletakkan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru. Ki Hajar Dewantara membuat semboyan "Tut wuri handayani", atau aslinya: ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Arti dari semboyan ini adalah: tut wuri handayani (dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan), ing madya mangun karsa (di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide), dan ing ngarsa sung tulada (di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik). Dengan logo sebagai berikut : Gambar 1 Logo Tut Wuri Handayani
Sumber : Dokumentasi Rika.M
•
Era Demokrasi Liberal (1951-1959) Dapat dikatakan pada masa ini stabilitas politik menjadi sesuatu yang langka, demikian halnya dengan program yang bisa dijadikan tonggak, tidak bisa dideskripsikan dengan baik. Selama masa demokrasi liberal, sekitar sembilan tahun, telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Kabinet Natsir yang terbentuk tanggal 6 September 1950, menunjuk Dr. Bahder Johan sebagai Menteri
4 Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K). Mulai bulan April 1951 Kabinet Natsir digantikan Kabinet Sukiman yang menunjuk Mr. Wongsonegoro sebagai Menteri PP dan K. Selanjutnya Dr. Bahder Johan menjabat Menteri PP dan K sekali lagi, kemudian digantikan Mr. Mohammad Yamin, RM. Soewandi, Ki Sarino Mangunpranoto, dan Prof. Dr. Prijono. Pada periode ini, kebijakan pendidikan merupakan kelanjutan kebijakan menteri periode sebelumnya. Yang menonjol pada era ini adalah lahirnya payung hukum legal formal di bidang pendidikan yaitu UU Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950. •
Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri era demokrasi parlementer, digantikan era demokrasi terpimpin. Di era demokrasi terpimpin banyak ujian yang menimpa bangsa Indonesia. Konfrontasi dengan Belanda dalam masalah Irian Barat, sampai peristiwa G30S/PKI menjadi ujian berat bagi bangsa Indonesia. Dalam Kabinet Kerja I, 10 Juli 1959 – 18 Februari 1960, status kementerian diubah menjadi menteri muda. Kementerian yang mengurusi pendidikan dibagi menjadi tiga menteri muda. Menteri Muda Bidang Sosial Kulturil dipegang Dr. Prijono, Menteri Muda PP dan K dipegang Sudibjo, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat dipegang Sujono.
•
Era Orde Baru (1966-1998) Setelah Pemberontakan G30S/PKI berhasil dipadamkan, terjadilah peralihan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila. Era tersebut dikenal dengan nama Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Kebijakan di bidang pendidikan di era Orde Baru cukup banyak dan beragam mengingat orde ini memegang kekuasaan cukup lama yaitu 32 tahun. Kebijakankebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan, dan lain-lain. Pada era ini tepatnya tahun 1978 tahun ajaran baru digeser ke bulan Juni. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat pada era Orde Baru tersebut. Menteri pendidikan dan kebudayaan di era Orde Baru antara lain Dr. Daud Joesoef, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, Prof. Dr. Faud Hassan, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, dan Prof. Dr. Wiranto Aris Munandar.
•
Era Reformasi (1998-2011) Setelah berjaya memenangkan enam kali Pemilu, Orde Baru pada
5 akhirnya sampai pada akhir perjalanannya. Pada tahun 1998 Indonesia diterpa krisis politik dan ekonomi. Demonstrasi besarbesaran di tahun tersebut berhasil memaksa Presiden Soeharto meletakkan jabatannya. Kabinet pertama di era reformasi adalah kabinet hasil Pemilu 1999 yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional dengan menunjuk Dr. Yahya Muhaimin sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Pada tahun 2001 MPR menurunkan Presiden Abdurrahman Wahid dalam sidang istimewa MPR dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Di era pemerintahan Presiden Megawati, Mendiknas dijabat Prof. Drs. A. Malik Fadjar, M.Sc. Pemilihan Umum 2004 dan 2009 rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung. Pada dua pemilu tersebut Susilo Bambang Yudhoyono berhasil terpilih menjadi presiden. Selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mendiknas dijabat Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA. Dan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh. Pada tahun 2011 istilah departemen diganti menjadi kementerian dan pada tahun 2012 bidang pendidikan dan kebudayaan disatukan kembali menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan pendidikan di era reformasi antara lain perubahan IKIP menjadi universitas, reformasi undang-undang pendidikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Ujian Nasional (UN), sertifikasi guru dan dosen, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pendidikan karakter, dan lain-lain. (www.kemdiknas.go.id) 2.2.2 Tujuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Tugas dan fungsi Kemendikbud adalah sebagai berikut: Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam Pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi : • • • • •
Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan Kebudayaan; Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah; Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
6
2.2.3 Tentang Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dikti) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) mulai dibentuk tahun 1975 dengan tugas pokok menangani dan membina bidang akademik, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, perguruan tinggi negeri dan swasta serta kemahasiswaan. Sesuai perkembangan, Direktorat Jenderal ditata kembali menjadi Direktorat Pembinaan Sarana Akademik, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Direktorat Kemahasiswaan dan Sekretariatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dengan berpedoman pada keputusan dari Menteri P dan K, Nomor 0140/U/1975 tanggal 12 juli 1975 ditetapkan tugas pokok Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang disingkat DIKTI untuk melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pokok Departemen P dan K di bidang Pendidikan tinggi. Pada 1969 Pemerintah mengubah pola kebijakan pembangunan nasional dari Pembangunan Semesta Berencana ke pola Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dilaksanakan secara bertahap, jangka pendek (satu tahun), jangka menengah (lima tahun), dan jangaka panjang (dua puluh lima tahun). Kebijakan pembangunan ini ditingkatkan agar anggaran pembangunan nasional yang jumlahnya terbatas digunakan secara efisien dan efektif. Berdasarkan kebijakan tersebut anggaran yang diinvestasikan dalam pembangunan pendidikan tinggi harus direncanakan secara terprogram untuk mencapai sasaran Tridarma Perguruan Tinggi yang ingin dicapai dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Perubahan Dari PTIP Ke Ditjen DIKTI Perjalanan Penanganan Pendidikan Tingggi, Sejalan dengan irama perjuangan, organisasi yang menangani pendidikan tinggi dalam kurun waktu sekitar setengah abad (1949-2000) telah mengalami empat kali perubahan. Sejak 1949 organisasi yang mengurus pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi adalah: • epartemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, disingkat Departemen PP dan K. dengan lahirnya Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 1961, • ada April 1961 dibentuk Departemen Perguruan tinggi dan Ilmu Pengetahuan disinkat Departemen PTIP. Organisasi yang khusus menangani pendidikan tinggi terpisah dari urusan pendidikan dasar dan menengah, • emudian pada tahun 1974 menyatu kembali dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. •
7 ada tahun 1999 berubah nama menjadi Departemen Pendidikan Nasional.
2.2.4 Tentang Kopertis Sumber resmi Kopertis, Kopertis Wilayah III atau Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III adalah satuan kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menaungi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Wilayah Jakarta. Sejarah perkembangan Kopertis dimulai dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1/PK/1968 tanggal 17 Februari 1968 yang berlaku surut mulai tanggal 10 Oktober 1967 berdasarkan keputusan tsb diatas dibentuk Koordinator Perguruan Tinggi ( KOPERTI ) yang mempunyai fungsi sebagai aparatur konsultatif dengan Kepala Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Pada tahun 1967 dibentuk 7 KOPERTI di seluruh Indonesia terdiri dari: Tabel 1 Daftar Koperti I – VII
No. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
KOPERTI Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah I Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah II Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah III Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah IV Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah V Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah VI Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah VII
WILAYAH Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Riau Jakarta Raya, Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu dan Kalimantan Barat Jawa Barat
Istimewa Yogyakarta, Surakarta dan Kedu
Keresidenan Pati, Semarang, Pekalongan dan Banyumas Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya
Sumber : www.kopertis12.or.id
Sehubungan dengan makin bertambahnya pendirian perguruan tinggi terutama Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 079/O/1975
8 tanggal 17 April 1975 yang intinya membatasi ruang lingkup kerja Koordinator Perguruan Tinggi, khususnya untuk memberikan pelayanan kepada Perguruan Tinggi Swasta maka Koordinator Perguruan Tinggi ( KOPERTI) di rubah menjadi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta. Namun demikian, walaupun pengelolaan yang dilakukan oleh Kopertis khususnya untuk Perguruan Tinggi Swasta, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari hubungan kerja dengan Perguruan Tinggi Negeri ( PTN ) karena dalam beberapa hal terdapat kerjasama yang sangat penting, misalnya dalam pembentukan Panitia Ujian Negara bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta. Dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan di bidang pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta , Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat keputusan Nomor : 062/O/1982 dan Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990, tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinator Perguruan Tinggi Swasta yang didalamnya selain mengatur susunan organisasi dan tata kerja Kopertis juga merubah Wilayah kerja dari 7 Wilayah menjadi 12 Wilayah terdiri dari : Tabel 2 Daftar Kopertis I – XII
No. 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
KOPERTIS Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I di Medan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II di Palembang Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III di Jakarta Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV di Bandung Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V di Yogyakarta Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI di Semarang Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Denpasar
9.
Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX di Ujung Pandang
10.
Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X di Padang
11.
Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI di Banjarmasin
WILAYAH Sumatra Utara dan daerah Istimewa Aceh Sumatra Selatan, Lampung dan Bengkulu Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Jawa Barat dan Banten Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Timur Bali, Nusatenggara Timur Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara Sumatra Barat, Riau dan Jambi Kalimantan Selatan, kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah
9 12.
Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII di Ambon
Maluku dan Irian Jaya
Sumber : www.kopertis3.or,id
Perkembangan Pendidikan Tinggi menuntut adanya otonomi yang lebih luas sehingga proses pendidikan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien dan pengelolaan perguruan tinggi dituntut memenuhi akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. 2.2.5
Tujuan Kopertis Kopertis yang dimulai sejak tahun 1975 peran dan fungsinya sangat nampak berkembang sejalan dengan terbitnya SK Mendikbud No.062/O/1982, No. 0135/ O/1990 dan SK Mendiknas No.184/U/2001, yang menggambarkan Kopertis perpanjangan tangan Ditjen Dikti di wilayah untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan, yang mengacu pada paradigma baru yaitu : • Kualitas yang berkelanjutan (substainable quality development). Kualitas tidak bersifat mutlak tetapi bersifat nisbi, sehingga harus berkelanjutan yang didukung oleh otonomi. • Otonomi perguruan tinggi seharusnya adalah otonomi yang bertanggungjawab Kepada stakeholder termasuk masyarakat. • Akuntabilitas yaitu bertanggungjawab terhadap kinerja yang dilakukan pada masyarakat. Untuk itu kinerja perguruan tinggi perlu dievaluasi dalam rangka pengendalian mutu sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan. • Akreditasi yang merupakan penilaian terhadap kinerja suatu perguruan tinggi untuk menentukan kelayakannya. Penilaian ini dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah (Ditjen Dikti dan Kopertis) • Evaluasi diri yang merupakan kegiatan untuk memdapatkan kualitas yang berkelanjutan dan akuntabilitas. Kegiatan ini dilakukan dengan pengawasan oleh pemerintah (Ditjen Dikti dan Kopertis). Seiring dengan terbitnya Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, dan Higher Education Long Term Strategy 2003 – 2010 bahwa perlu adanya perubahan paradigma peran lembaga pendidikan tinggi yang lebih ditekankan kepada tiga strategi dasar yaitu daya saing bangsa, otonomi perguruan tinggi dan organisasi yang sehat. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka perguruan tinggi harus melaksanakan paradigma baru tersebut, dan Pemerintah dituntut untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan pada perguruan tinggi, dengan tidak mengurangi arti otonomi pada perguruan tinggi. Kegiatan pengawasan,pengendalian, dan pembinaan tersebut di atas sejalan dengan pasal 66 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, yang antara lain menyatkan bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
10 Untuk perguruan Tinggi Swasta, maka Kopertis sebagai perpanjangan tangan Ditjen Dikti melaksankan sebagaian tugas Ditjen Dikti dalam hal pengawasan, pengendalian dan pembinaan PTS di wilayah. Keberadaan Kopertis pada dewasa ini diperlukan mengingat perkembangan PTS sangat pesat dengan jumlah 2.789 PTS dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia sehingga pengawasan pengendalian dan pembinaannya tidak mungkin dilaksanakan langsung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kopertis berfungsi mengkoordinasikan PTS agar dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi secara akuntable dan berkualitas. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan dalam melaksanakan sebagian tugas ditjen Dikti dalam pengawasan, pengendalian, dan pembinaan PTS meliputi : • Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) termasuk pemberian penghargaan dan sangsi sesuai peraturan yang berlaku. • Melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan PTS • Melaksanakan klarifikasi dan verifikasi terhadap usulan pendirian PTS dan Program studi baru. • Merencanakan, melaksanaan dan memonitor pemberian bantuan kepada PTS. • Mengembangkan system informasi manajemen akademik dan administratif di Kopertis. • Melaksanakan sosialisasi peraturan dan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. • Mengolah dan menganalisis laporan evaluasi diri PTS. • Melegalisir foto copy ijasah lulusan PTS, yang ijasahnya ditandasahkan oleh Koordinator Kopertis dan PTS yang bersangkutan telah tutup. • Melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan program studi dan melaporkannya kepada Dirjen Dikti. 2.2.6 Visi dan Misi Kopertis III • Visi Menjadikan Kopertis Wilayah III sebagai Lembaga yang handal dalam pengawasan, pengendalian, pembinaan dalam rangka pengembangan Perguruan Tinggi Swasta yang bermutu. • Misi Pemantapan sistem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional untuk memberikan pelayanan prima dan profesional kepada Perguruan Tinggi Swasta dan masyarakat dalam pencapaian peningkatan mutu perguruan tinggi
11
2.2.7 Struktur Organisasi Kopertis III Diagram 1 Struktur Organisasi Kopertis III
KOORDINATOR
SEKRETARIS PELAKSANA
BAG.ADM. AKREDITASI DAN ADM. KELEMBAGAAN
TATA USAHA
BAG. ADM. UJIAN NEGARA DAN ADM. KEMAHASISWAAN
SUB. BAG. ADM. AKREDITASI DAN ADM. PUBLIKASI
SUB. BAG. KEPEGAWAIAN
SUB. BAG. ADM. KEMAHASISWAAN
SUB. BAG. ADM. KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA
SUB. BAG. KEUANGAN
SUB. BAG. ADM. UJIAN NEGARA
SUB. BAG. UMUM
Sumber : www.kopertis3.or,id
2.2.8 Identitas Visual Kopertis III saat ini Saat ini, Identitas visual Kopertis III memakai logo Tut Wuri Handayani. Ini beberapa contoh identitas visual kopertis : Gambar 2 Bussines card Kopertis III
Sumber : Dokumentasi Rika.M
12
2.2.9 Analisa Kopertis III 2.2.9.1 Target Audience •
Primer Demografis Target audience
: Perguruan Tinggi Swasta
Umur
: 40 – 60 tahun
Gender
: Pria dan wanita
Pendidikan
: S2 – S3
Pekerjaan
: Profesor, Head of School, Dosen
Kelas sosial
: SES A – B
Psikografis • •
Mobilitas tinggi, aktif dan dinamis Suka memimpin
Geografis Masyarakat perkotaan Jakarta
•
Sekunder Demografis Target audience
: Mahasiswa/i
Umur
: 17 – 25 tahun
Gender
: Pria dan wanita
Pendidikan
: S1
Pekerjaan
: Pelajar
Kelas sosial
: SES A – C
13
Psikografis • •
Aktif dan dinamis Aktif berorganisasi di kampus
Geografis Masyarakat perkotaan Jakarta 2.2.9.2 Analisis SWOT Strength
:Satu-satunya lembaga resmi pemerintah yang mengkoordinir Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta
Weekness :Masih ada anggapan negatif pelaksanaan koordinasi Kopertis (Kopertis yang dianggap sebagai “polisi) Opourtunity:Dengan dibawah coordinator yang baru, Kopertis mempunyai kesempatan untuk membuat identitas yang baru sebagai panutan Thread
:Bila suatu saat tidak diperbolehkan lagi adanya lembaga yang mengatur Perguruan Tinggi Swasta
2.2.9.3 Pembanding •
Kopertis I Wilayah Sumatera Utara dan Aceh Gambar 3 Website Kopertis I
14
Sumber : www.kopertis1.org
•
Kopertis II Wilayah Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu Gambar 4 Website Kopertis II
Sumber : www.kopertis2.or.id
•
Kopertis IV Wilayah Jawa Barat dan Banten Gambar 5 Website Kopertis IV
Sumber : www.kopertis4.or.id
15
•
Kopertis V Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Gambar 6 Website Kopertis V
Sumber : www.kopertis5.org
•
Kopertis VI Wilayah Jawa Tengah Gambar 7 Website Kopertis VI
Sumber :www.kopertis6.or.id
16
•
Kopertis VII Wilayah Jawa Timur Gambar 8 Website Kopertis VII
Sumber :www.kopertis7.go.id
•
Kopertis VIII Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) Gambar 9 Website Kopertis VIII
17 Sumber :www.kopertis8.org
•
Kopertis IX Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara Gambar 10 Website Kopertis IX
Sumber :www.kopertis9.or.id
•
Kopertis X Wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Jambi Gambar 11 Website Kopertis X
Sumber :www.kopertis10.or.id
18
•
Kopertis XI Wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah Gambar 12 Website Kopertis XI
Sumber :www.kopertis11.net
•
Kopertis XII Wilayah Maluku dan Irian Jaya Gambar 13 Website Kopertis XII
19
Sumber :www.kopertis12.or.id
