BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Seiring dengan kegiatan ekonomi saat ini, kebutuhan akan pendanaan pun semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga, baik lembaga informal maupun formal. Indonesia yang sebagian masyarakatnya masih berada di garis kemiskinan akan melakukan kegiatan pinjam meminjam kepada lembaga keuangan formal yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat. Salah satu lembaga keuangan formal yang akan dibahas kali ini adalah PT.Pegadaian (Persero). Apabila masyarakat ingin mendapatkan pinjaman maka masyarakat dapat memberikan jaminan berupa barang kepada PT.Pegadaian (Persero). Melihat
perkembangan
ekonomi
Islam
maka
Pegadaian
Syariah
pun
mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan gadai syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Gadai Syariah atau dikenal dengan istilah “rahn”, dalam pengoperasiannya menggunakan metode Fee Based Income (FBI). Karena nasabah dalam mempergunakan marhun bih (pinjaman nya) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya, untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan 1
modal kerja, namun penggunaan metode mudharobah belum tepat pemakaiannya.Oleh karenanya Pegadaian Syariah dalam menjalankan rahn menggunakan metode Fee Based Income (FBI). Manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat melalui Pegadaian Syariah, antara lain ; Pertama, proses yang cepat. Dalam Pegadaian Syariah, nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relatif cepat, baik proses administrasi, maupun penaksiran barang gadai. Kedua, caranya cukup mudah, yakni hanya dengan membawa barang gadai (marhun) beserta bukti kepemilikannya. Ketiga, jaminan keamanan atas barang diserahkan dengan standar keamanan yang telah diuji dan diasuransikan, dan sebagainya. Pada dasarnya dapat diketahui bahwa untuk memperoleh pinjaman (marhun bih) maka si peminjam (rahin) harus memberikan harta/barang yang dijadikan jaminan (marhun) kepada penerima gadai/pihak gadai (murtahin), namun apabila diakhir perjanjian gadai ini rahin telah memenuhi semua kewajibannya, maka barang yang dijaminkan akan kembali kepada rahin. Pegadaian Syariah memiliki komitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang prima bagi semua nasabahnya. Pelayanan yang dimaksudkan tidak hanya bagaimana staf Pegadaian Syariah harus berlaku santun, tetapi juga meliputi penaksiran barang gadai (Marhun) yang telah sesuai, pemeliharaan barang gadai, pengingatan kembali mengenai batas jatuh tempo, pembebanan biaya-biaya yang tidak memberatkan nasabah akibat adanya transaksi gadai, dan juga penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja perusahaan. Meskipun tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sistem hukum Islam yang digunakan dalam operasional Pegadaian Syariah memiliki banyak kelebihan dan keunggulan 2
dibandingkan sistem hukum yang tidak berbasis syariah namun hal ini tidak menutup kemungkinan akan timbulnya resiko pada Pegadaian Syariah seperti : Pertama, kejahatan oleh sekawanan perampok bersenjata api yang dialami oleh Pegadaian cabang Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, yang berhasil mengambil 20 kantong berisi perhiasan emas yang terdapat didalam brankas yang ditaksir bernilai ratusan juta rupiah (5/11/2012). Kedua, resiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi), resiko ini terjadi apabila nasabah kesulitan dalam melunasi kembali barang yang telah dijaminkan karena beberapa alasan. Nasabah gadai dapat saja terbebas dari kewajiban membayar cicilan dikarenakan dalam perjalanan waktu nasabah berniat untuk mengorbankan barang gadainya. Ketiga, resiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak, walaupun telah ditaksir nilai barang yang digadaikan kemungkinan adanya penurunan nilai barang dari awal penaksiran akan terjadi. Hal itu disebabkan oleh berbagai masalah ekonomi, misalnya menurunya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Dari kasus perampokan yang pernah terjadi di daerah lain tentu membuat masyarakat harus lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan layanan jasa Pegadaian agar barang berharganya tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mempelajari salah satu produk yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah khususnya gadai syariah (Rahn), sejarah perkembangan Pegadaian Syariah hingga saat ini, struktur organisasi, sumber dana dan keuntungan yang diperoleh, proses-proses menggadaikan barang, serta meneliti tentang sistem pengendalian internal yang terjadi didalamnya. Oleh karena itu, peneliti menyusun skripsi ini dengan judul ”EVALUASI TINGKAT EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS JASA GADAI SYARIAH (RAHN) (STUDI KASUS PADAPEGADAIAN SYARIAH KRAMAT RAYA) ” 3
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sistem pengendalian internal yang diterapkan pada PegadaianSyariah atas barang jaminan sudah efektif atau belum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan nasabah terhadap barang jaminannya.
1.3 Ruang Lingkup Penelitian Sebagai sebuah bidang kajian ekonomi, layanan jasa Pegadaian Syariah memfokuskan perhatian pada keseluruhan proses gadai berbasis syariah yang dilakukan atas dasar tolong menolong tanpa mencari untung atau bunga. Perjanjian ini dilakukan dengan cara menahan suatu harta/asset atau barang bergerak/barang tidak bergerak sebagai kepercayaan/penguat hutang milik nasabah (Rahin) yang dijadikan sebagai jaminan. Subjek yang akan ditelaah meliputi : 1. Sarana yang dipergunakan, 2. Efek yang ditimbulkan, 3. Sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam proses gadai syariah, 4. Motivasi yang mendasarinya, dan 5. Alur transaksi gadai.
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian iniadalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internalyang diterapkan pada layanan jasa Pegadaian Syariah untuk mencegah terjadinya barang hilang/cacat yang digadaikan oleh rahin. 4
2. Sebagai pengembangan ilmu dalam konsep lembaga keuangan non-bank khususnya dalam layanan gadai syariah (Rahn).
Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Memberikan kontribusi keilmuan kepada ilmu ekonomi tentang sistem pengendalian internal pada Pegadaian Syariah terhadap barang yang digadaikan apabila barang tersebut mengalami kerusakan/hilang akibat suatu kelalaian yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai Pegadaian Syariah (murtahin) maupun karena suatu keadaan overmacht. 2. Memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem pengendalian internal pada Pegadaian Syariah terhadap barang yang digadaikan apabila barang tersebut mengalami kerusakan/hilang akibat suatu kelalaian yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai Pegadaian Syariah (murtahin) maupun karena suatu keadaan overmacht.
1.5 Ringkasan Metodologi Penelitian Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif, menggunakan data primer dimana data yang dihasilkan adalah data deskriptif berupa tulisan mengenai hasil analisis atas penerapan sistem pengendalian internal terhadap gadai syariah yang dilaksanakan Pegadaian Syariah dengan menggunakan berbagai sumber evaluasi berupa buku ataupun sample hasil penelitian. Adapun data primer yang digunakan penulis meliputi prosedur, harga taksiran, biaya administrasi, biaya titip, serta sistem pengendalian internal sehubungan dengan gadai syariah yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah. Waktu yang dibutuhkan oleh 5
penulis dalam melakukan penelitian ini adalah kira-kira sekitar 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Maret 2013 sampai bulan Juni 2013. Penelitian dilakukan pada satu objek saja (studi kasus), yaitu Pegadaian Syariah dengan memfokuskan pengkajian terhadap penerapan sistem pengendalian internal pada gadai syariah tersebut. Dengan penelitian ini, diharapkan penulis dapat menganalisis tingkat keefektivitasan penerapan sistem pengendalian internal pada Pegadaian Syariah, mengevaluasi dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan masukan atau pertimbangan kepada pihak Pegadaian Syariah, khususnya mengenai sistem pengendalian internal. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis selama penyusunan skripsi ini adalah metode langsung, yaitu:
1. Metode Survei (Survey Method) Wawancara (Interview) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.Dalam hal ini penulis memberikan berbagai macam pertanyaan kepada pihak yang berkepentingan seperti pejabat maupun para pegawai perusahaan yang terkait untuk dimintai keterangan dan dianggap bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian. Sehingga diperoleh informasi dan data yang relevan untuk mendukung pengembangan penelitian ini.
6
2. Metode Observasi (Observation Method) Observasi adalah metode atau cara-cara untuk menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas yang terjadi pada Pegadaian Syariah, untuk mengetahui bagaimana tahap-tahap menggadaikan barang, sistem pengendalian internal, prosedur, serta tingkat keamanan yang menjadi standar layanan jasa Pegadaian Syariah
3. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research Method) Pengumpulan data penelitian yang dilakukan berdasarkan buku-buku teori mengenai Pegadaian Syariah, diantaranya : Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah, Bisnis Syariah,Sawyer’s Internal Auditing, Pedoman Audit Internal, Modern Auditing edisi ketujuh, ataupun berbagai sumber data yang berkaitan erat dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini khususnya mengenai penerapan sistem pengendalian internal pada Pegadaian Syariah.
1.6 Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu, Kharismawan Hartoyo (2010) dengan judul “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penyimpanan dan Pengeluaran Barang Jaminan Emas Pada Perum Pegadaian Cabang Kartasura”, memaparkan mengenai sistem pengendalian intern yang sudah berlaku pada penyimpanan dan pengeluaran barang jaminan emas yang sudah ada pada Perum Pegadaian cabang Kartasura saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perum Pegadaian cabang Kartasura sudah memiliki struktur organisasi yang jelas. Terlihat dari adanya garis wewenang dan tanggung jawab. 7
Dokumen yang digunakan juga sudah bernomor urut cetak, sehingga memudahkan pencatatan maupun pemeriksaan. Akan tetapi, masih terdapat kelemahan berupa dalam menjalankannya fungsi penyimpan barang jaminan dan pemegang gudang hanya dipegang oleh satu orang diakibatkan karena kekosongan staf. Oleh karena itu perusahaan perlu pengangkatan pegawai baru untuk mengisi kekosongan staf tersebut. Dengan demikian, hal tersebut dapat mencegah terjadinya kecurangan dan meningkatkan tingkat keamanan barang jaminan emas. Selain itu, Artiyan (2009) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Penanggung Resiko Barang Jaminan Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang di Perum Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta”, memaparkan mengenai hutang piutang dalam Islam. Artiyan berpendapat bahwa Gadai (Rahn) merupakan amanat pemberi pinjaman. Jika barang jaminan mengalami kerusakan maka pemberi jaminan tidak harus menanggungnya, jadi pihak pegadaian tidak wajib menanggung kerusakan barang gadai.Berdasarkan metode pendekatan normatif yang sudah digunakan, maka terungkaplah hasilnya bahwa kebijakan penanggungan risiko terhadap barang jaminan oleh pihak pegadaian merupakan rasa tanggung jawab kepada nasabah tanpa membebani nasabah dengan biaya tambahan seperti biaya asuransi, karena dalam hukum Islam sesuatu yang dapat merugikan kedua belah pihak yang berakad harus dihindari. Perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah mengkaji lebih jauh tentang bagaimana sistem pengendalian internal pada layanan jasa gadai syariah (rahn) yang diterapkan pada Pegadaian Syariah yang memiliki kemungkinan akan timbulnya resiko-resiko yang dapat merugikan nasabah atas barang gadainya (marhun). 8
1.7 Sistematika Pembahasan Secara garis besar, skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan uraian sebagai berikut: BAB 1 : PENDAHULUAN Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan atas penelitian.
BAB 2 : LANDASAN TEORI Dalam bab ini di jelaskan mengenai konsep dasar dalam mengulas teori – teori berkaitan dengan sistem pengendalian internal pada Pegadaian Syariah termasuk penelitian kepustakaan, kajian literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti, hingga dapat memadukan masalah yang ada dan kerangka pemikiran untuk mengembangkan skripsi ini.
BAB 3 : OBJEK PENELITIAN Dalam bab ini berisikan uraian dan pembahasan mengenai objek penelitian yang dibahas oleh penulis. Dalam bab ini mencakup sejarah singkat perusahaan, bidang usaha perusahaan, produk yang dihasilkan perusahaan dan struktur organisasi Pegadaian Syariah.
BAB 4 : ANALISIS PEMBAHASAN Dalam bab ini peneliti menyajikan hasil dari pengamatan berupa proses-proses gadai, biaya-biaya yang dikenakan akibat proses gadai, kesimpulan dari hasil wawancara 9
mengenai penerapan sistem pengendalian internal atas jasa gadai syariah (Rahn), serta mengevaluasi tingkat efektivitas perusahaan melalui 5 komponen COSO. Selain itu, bab ini juga memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam meningkatkan kegiatan operasional khususnya mengenai sistem pengendalian internal atas jasa gadai syariah (Rahn) yang ada pada Pegadaian Syariah Kramat Raya.
BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi kesimpulan peneliti atas penelitian yang telah dilakukan dan disertai juga dengan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan ataupun masukan bagi perusahaan atas penerapan sistem pengendalian internal atas jasa gadai syariah (Rahn) dan memberikan manfaat bagi para pembacanya.
10
