BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yaitu melalui pembangunan yang dilaksanakan secara merata. Pembangunan di Indonesia selama lebih dari tiga dekade berorientasi kepada pusat (sentralistik) telah menimbulkan kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa akibat terkonsentrasinya pembangunan di Pulau Jawa (Kuncoro, 2004). Berkat adanya reformasi pada pertengahan 1998 membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Undang-undang tersebut kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur mengenai pembagian kewenangan dan kewajiban antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mandiri untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menimbulkan tanggung jawab yang lebih besar pada pemerintah daerah dibandingkan pada era sentralistik. Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan
daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut memiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD, mulai kurang kontribusinya dan menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri. Koswara (2000) menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (good governance). Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai macam
usaha
untuk
meningkatkan
penerimaan
dari
sumber–sumber
penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sesuai dengan Undang-Undang tersebut maka kabupaten atau kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir. Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (budgetary function) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (regulatory function). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran
administrasi
pemerintah,
membangun
pemerintah, dan
seperti
memperbaiki
membiayai infrastruktur,
menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhankebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barangbarang publik. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah. Terutama untuk menyokong pembangunan daerah itu sendiri, pajak merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak penerangan jalan. Penerangan jalan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan umum khususnya di malam hari. Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan makin besar yang artinya diperlukan biaya yang besar pula oleh pemerintah untuk memenuhi ketersediaan akan penerangan jalan yang memadai. Pajak Penerangan Jalan ditarik bersamaan dengan pembayaran rekening listrik baik rumah tangga maupun industri. Jumlah pajak yang ditarik yaitu presentase tarif Pajak Penerangan Jalan dikalikan dengan total tagihan yang tercantum dalam rekening listrik tersebut.
Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 105.595.380.483,00, pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 120.672.991.713,00, pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 136.470.047.677,00, pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 144.400.701.976,00, dan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 167.615.988.547,00. Terlihat jelas bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak daerah dengan penerimaan tertinggi dibandingkan pajak-pajak daerah lainnya. Rata-rata penerimaan
Pajak
Penerangan
Jalan
selama
lima
tahun
sebesar
Rp
7.651.790.007,00. Besarnya penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan, maka pajak ini dapat dikategorikan sebagai pajak daerah yang memiliki penerimaan yang potensial dan produktif. Pajak penerangan jalan dapat digolongkan ke dalam jenis pajak daerah yang produktif dan potensial karena memiliki penerimaan yang cukup tinggi. Meskipun pajak penerangan jalan mempunyai penerimaan yang cukup tinggi, namun pertumbuhannya masih di bawah pajak-pajak lainnya. Hal ini membuktikan jika penggalian potensi pajak penerangan jalan masih belum dilakukan secara optimal. Pengembangan sarana dan prasarana penerangan jalan memiliki peran penting, tidak hanya untuk dapat meningkatkan penerimaan akan tetapi berguna untuk keamanan, keindahan dan meningkatkan produktivitas di suatu daerah. Setiap tahunnya target penerimaan pajak penerangan jalan selalu ditingkatkan oleh pemerintah Kota Sidoarjo.
Hal ini bisa dilihat dari pencapaiannya yang semakin meningkat dan selalu melebihi target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah belum sesuai dengan potensi yang ada (Bachtiar, 2003). Melalui permasalahan
tersebut
maka
diperlukan
identifikasi
faktor-faktor
yang
mempengaruhi pajak penerangan jalan guna mendapatkan gambaran mengenai potensi penerimaan dan efektivitas pajak penerangan jalan.
1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo? 2. Bagaimanakah efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Sidoarjo?
1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Menganalisis potensi riil dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo. 2. Menganalisis efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Sidoarjo.
1.4 Manfaat Penelitian Penyusunan penelitian ini bermanfaat untuk: 1. Kontribusi teoretis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak daerah pada umumnya dan pajak penerangan jalan pada khususnya. 2. Kontribusi
praktis,
penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan
sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu ekonomi pada khususnya. 3. Kontribusi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Sidoarjo sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan mengenai pajak daerah terutama pajak penerangan jalan.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Penulis perlu memberikan batasan-batasan secara jelas mengenai ruang lingkup penelitian terhadap masalah yang akan diteliti dalam proposal ini, sehingga dapat terarah pada tujuan yang ingin dicapai dan menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas dengan tujuan untuk mempertajam hasil serta kesimpulan. Maka batasan pada penelitian ini sebatas pada hasil penerimaan dan efektivitas yang dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo, difokuskan pada sumber penerimaan Pajak Daerah yang diperoleh melalui upaya-upaya peningkatan Pajak Penerangan Jalan dimana
diharapkan dapat menunjang peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
