BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Penelitian Era globalisasi telah membuat sebuah dampak dramatis dalam perekonomian dunia dimana batasan penghambat menjadi semakin berkurang dan meningkatnya kerjasama perdagangan di antara perusahaan-perusahaan yang bertempat dari berbagai benua sekarang menjadi hal yang sangat biasa. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak perusahaan telah menjadi global dalam aktivitas komersial dan perdagangan internasional dengan saham serta kredit yang meningkat secara konstan. Saat ini, negara Asia khususnya Indonesia yang masuk dalam kerjasama perdagangan bebas ASEAN (AFTA) menuntut setiap bentuk badan usaha untuk melakukan efisiensi dan efektivitas secara berkesinambungan dalam pengelolaan secara keseluruhan baik pengelolaan operasional, pengelolaan keuangan, maupun pengelolaan sumber daya manusia agar dapat bertahan dan bersaing dengan badan usaha dari negara lainnya. Pertambangan memberikan kontribusi dan peran yang penting bagi perekonomian di dunia seperti pernyataan yang diberikan oleh International Council on Mining and Metals (ICMM) terjadi peningkatan yang signifikan (sebesar 4 kali, setara dengan $ 474 miliar) dalam sepuluh tahun terakhir dibandingkan dengan angka yang dilansir pada tahun 2002 atas produksi mineral dunia, sedikitnya tercatat 20 negara memiliki nilai produksi pertambangan terbesar di dunia yang menguasai 88% produksi mineral dunia.
1
Berikut merupakan diagram 5 besar negara produsen kategori pertambangan di dunia, disusul Indonesia di peringkat ke- 12 :
11%
Australia China Brasil Chile Rusia Indonesia
$ 71,95
5%
12%
28% 18%
$ 69,28
26%
$ 47,02 $ 31,27 $ 28,68
Gambar 1. 1 Negara Penghasil Bahan Tambang 5 Besar di Dunia sumber: www.icmm.com Kuntjoro Dibyo (2002: 68-69) lebih spesifik mengatakan pada Semiloka:
Menuju
Kegiatan
Industri
Ekstraktif
yang
Berwawasan
Lingkungan, ”Indonesia telah menjadi produsen timah kedua terbesar di dunia, eksportir batubara thermal ketiga terbesar di dunia, penghasil tembaga ketiga terbesar di dunia dan pada urutan kelima dan ketujuh untuk masing masing produksi nikel dan emas. Indonesia menjadi tuan rumah bagi pertambangan kelas dunia, termasuk tambang tembaga dan emas Grasberg di Irian Jaya, tambang tembaga Batu Hijau di Sumbawa, tambang Nikel di Inco Soroako, Kaltim Prima Coal di Kalimantan Timur dan penambangan Timah dari PT Timah di Bangka”. Kontribusi dan kinerja sektor pertambangan telah banyak dirasakan peranannya dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial dibanding
negara-negara
tanpa
sektor
pertambangan.
Laporan
ini
menegaskan pandangan bahwa produksi dan penciptaan pendapatan merupakan kekuatan utama dalam pengentasan kemiskinan di mana industri pertambangan memiliki peran penting yang semakin meningkat.
2
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan pemberian kontribusi yang besar dalam pemasukan kas negara adalah dari industri pertambangan. Sektor pertambangan telah menjadi salah satu primadona dalam sumber pendapatan negara dengan membangkitkan perekonomian negara Indonesia. Meskipun Indonesia dilanda badai krisis ekonomi, tetapi pertambangan tetap memberikan kontribusinya dalam penerimaan negara seperti yang dihasilkan dalam laporan Pricewaterhouse Coopers yang sudah diolah datanya oleh penulis dalam bentuk diagram sebagai berikut:
Gambar 1. 2 Kontribusi Pertambangan di Masa krisis Pesatnya
pertumbuhan
perusahaan
di
bidang
pertambangan
membutuhkan perhatian yang menyeluruh dan mendalam dari semua pihak yang terkait agar dapat melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai dan mempertahankan
serta
memaksimalkannya.
Perusahaan-perusahaan
pertambangan internasional mendapatkan dampak atas keputusan untuk
3
mengadopsi International Financial Reporting Standard (IFRS) yang berlaku pada awal tahun atau setelah 1 Januari 2006, sedangkan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru berbasis IFRS bagi perusahaan pertambangan di Indonesia baru efektif dan dijalankan oleh perusahaan – perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal tahun 2012. Pengadopsian IFRS bagi perusahaan tambang di Indonesia sangatlah penting, mengingat sektor ini telah menjadi salah satu aktivitas perdagangan yang sedang menorehkan keberhasilannya di mata dunia internasional, yang mana dibutuhkan pula dukungan dari sistem pencatatan, pengakuan serta pelaporan yang bertaraf internasional. Filosofi dibalik IFRS adalah untuk mendapatkan keseluruhan dunia berbicara satu bahasa dalam laporan keuangan dan membuatnya menjadi lebih mudah untuk membandingkan satu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Oleh karenanya, penerapan IFRS bagi sektor ini akan menjadi salah satu alat kemudahan bagi para investor asing yang akan menanamkan sahamnya di perusahaan pertambangan Indonesia, pengungkapan data informasi laporan keuangan bagi perusahaan pertambangan yang akan go public ataupun adanya joint operation lintas negara dengan memberikan kemudahan bagi para pengguna laporan keuangan dalam memahami setiap aspek baik penyajian, pengakuan dan pengukuran, maupun pengungkapan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan positif atas sektor ini di tanah air. Terdapat pedoman bagi setiap entitas pertambangan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi
4
Keuangan (PSAK) No. 33 (1994) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK)-IAI. Seiring dengan era globalisasi yang terjadi, membuat standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia harus selaras dengan International Financial Reporting Standard (IFRS) dan International
Accounting
Standards
(IAS)
yang
dikeluarkan
oleh
International Accounting Standards Board (IASB). DSAK telah melakukan proses konvergensi beberapa standar akuntansi keuangan dengan IFRS dan IAS, diantaranya PSAK No. 33 (Revisi 2011) yang menggantikan PSAK 33 (1994): Akuntansi Pertambangan Umum dan PSAK 64 : Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi. Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 33 mengenai Akuntansi Pertambangan Umum ini, mengatur ruang lingkup mengenai kegiatan yang dilakukan dalam pertambangan seperti aktivitas eksplorasi,
pengembangan
dan
konstruksi,
produksi,
serta aktivitas
pengelolaan lingkungan hidup. PSAK 33 (revisi 2011) mengacu kepada International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 20) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine yang berlaku efektif pada Januari 2013, kecuali untuk kegiatan Eksplorasi dan Evaluasi yang mengacu kepada PSAK 64: Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral yang diadopsi dari IFRS 6 yang diterbitkan oleh International Accounting Standard (IAS) pada 9 Desember 2004 dan mulai aktif untuk digunakan pada laporan keuangan pada awal 2006. International Accounting Standard Board (IASB) telah menyetujui sebuah proyek penelitian yang diambil alih oleh staf dari negara-
5
negara standard-setters seperti Australia, Kanada, Norwegia dan Afrika Selatan. Australian Accounting Standard Board (AASB) Exploration for and Evaluation of Mineral Resources merupakan hasil adopsi atas IFRS 6 yang digunakan sebagai acuan oleh perusahaan pertambangan di Australia dalam sistem akuntansi pertambangannya yang aktif sejak awal 2009. AASB Interpretation 20 Stripping Costs in the production Phase od a Surface Mine and AASB 2011-12 Amandement Standards efektif sejak 1 Januari 2013. PSAK 33 (Revisi 2011) mencakup ruang lingkup hanya dari segi aktivitas pengupasan lapisan tanah dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu dalam PSAK revisi ini mengurangi beberapa kebijakan yang diatur dan terdapat perbedaan dengan sebelumnya, seperti biaya eksplorasi yang sebelumnya diakui sebagai beban, kecuali belum terdapat cadangan, izin masih berlaku, dan kegiatan eksplorasi signifikan yang masih dilakukan, serta terdapat cadangan terbukti dan izin yang masih berlaku, saat ini dalam PSAK 33 (revisi 2011) tidak diatur mengenai kebijakan biaya eksplorasi, tetapi dalam PSAK 64 biaya eksplorasi (dan evaluasi) diakui sebagai aset yang mana biaya tersebut tidak termasuk biaya perizinan. Salah satu perbedaan kebijakan lainnya yaitu dalam PSAK 33 (1994) biaya pengembangan diakui sebagai aset atau biaya yang ditangguhkan sedangkan biaya konstruksi diakui sebagai aset tetap. Oleh karena aktivitas pengembangan dan konstruksi tidak diatur untuk PSAK revisi terbaru, maka dalam PSAK 64 perlakuan biaya pengembangan merujuk pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) dan PSAK 19 mengenai Aset Tak Berwujud sedangkan untuk biaya konstruksi diatur dalam PSAK lain, misalnya PSAK
6
16 mengenai Aset Tetap. Selanjutnya untuk aktivtas produksi yang meliputi pengupasan lapisan tanah dimana biayanya diakui sebagai aset atau beban yang ditangguhkan, dengan biaya pengupasan lapisan tanah selanjutnya diakui sebagai beban. Hal ini pun berlaku sama seperti revisi 2011 dengan mengecualikan biaya produksi diakui sebagai persediaan. Untuk aktivitas yang terakhir yaitu mengenai pengelolaan lingkungan hidup tidak ada perbedaan yang nampak terjadi, dimana sesuai dengan kebijakan sebelumnya yaitu biaya pengelolaan lingkungan hidup dalam aktivitas produksi diakui sebagai beban dan biaya pengelolaan hidup dalam aktivitas eksplorasi dan pengembangan diakui sebagai aset atau beban yang ditangguhkan. Kebijakan-kebijakan yang baru diatur dalam PSAK 33 (revisi 2011) jika diterapkan pada perusahaan pertambangan, maka akan memberikan beberapa dampak terhadap pelaporan keuangan terkait dengan aktivitas pertambangan yang dilakukan. Kenyataannya, walaupun revisi PSAK No. 33 telah diresmikan sejak 1 Januari 2012, tidak sedikit perusahaan tambang di Indonesia yang belum mengimplementasikan perubahan standar tersebut pada laporan keuangan perusahaan mereka. Penerapan dan pengungkapan terhadap perubahan yang terjadi dalam perusahaan, baik secara teoritis (seperti adanya perubahan standar akuntansi) maupun dalam praktik (bila ada perubahan kebijakan) perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dari pengguna laporan keuangan yang bersangkutan. Mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki dalam menerjemahkan IFRS 6 Exploration for and evaluation of mineral resources ke dalam PSAK No. 64, maka tanggal efektif penerapan bagi para entitas dimulai atau setelah
7
1 Januari 2012, sedangkan di negara Australia tanggal efektif penerapan IFRS 6 ini telah dilakukan sejak awal 2009. Perumusahan masalah yang menjadi bahan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah penerapan akuntansi pertambangan umum pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah sesuai dengan PSAK No. 33 (Revisi 2011) dan PSAK 64? 2. Apakah penerapan akuntansi pertambangan umum pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Australia telah sesuai dengan IFRS 6 ? 3. Sampai sejauh manakah kesesuaian penerapan akuntansi pertambangan umum pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan PSAK No. 33 (Revisi 2011) ? 4. Sampai sejauh manakah kesesuaian penerapan akuntansi pertambangan umum pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia dengan IFRS 6 ? 5. Apakah dampak dari implementasi PSAK No. 33 (revisi 2011) terhadap laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 6. Apakah dampak dari implementasi IFRS 6 terhadap laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Australia? 7. Bagaimana perbandingan penerapan akuntansi pertambangan umum perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan di Australia
8
Berdasarkan gambaran dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan riset pada perusahaan pertambangan Tbk di Indonesia dan perusahaan Tbk di Australia dengan memilih topik “ANALISIS PENERAPAN PSAK NO 33 (REVISI 2011) DAN PSAK NO 64/ IFRS 6 ANTARA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DAN BURSA EFEK AUSTRALIA”. Dari penelitian tersebut, penulis berharap dapat mengetahui bagaimana perusahaan Tbk yang bergerak di industri pertambangan Indonesia dalam menyikapi revisi PSAK No. 33 dan PSAK No. 64 terhadap laporan keuangan perusahaan, bagaimana dampak yang disebabkan oleh penerapan perubahan tersebut, sehingga jika ditemukan ketidaksesuaian dengan standar yang mengatur, penulis dapat memberikan masukan untuk penerapan yang benar kepada perusahaan. 1.2
Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini mempunyai ruang lingkup sebagai berikut: 1. Penulis hanya menganalisis hal-hal yang terkait dengan perubahan kebijakan yang terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, aktivitas eksplorasi dan evaluasi (PSAK No. 64), pengupasan lapisan tanah sebelum dan sesudah produksi, dan pengelolaan lingkungan hidup PSAK No. 33 (1994) terhadap PSAK No. 33 (Revisi 2011) 2. Penulis hanya menganalisis laporan keuangan perusahaan pertambangan yang sudah diaudit (terdaftar di Bursa Efek), baik perusahaan di Indonesia maupun di Australia,
9
3. Revisi PSAK yang dibahas secara terperinci merupakan poin-poin yang dianggap penting oleh peneliti, dan mewakili revisi SAK secara keseluruhan.
1.3
Tujuan dan Manfaat Penelitian Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain : 1. Mengetahui apakah penerapan akuntansi pertambangan umum dalam perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah sesuai dengan PSAK No. 33 (Revisi 2011) dan PSAK No. 64, 2. Mengetahui apakah penerapan akuntansi pertambangan umum dalam perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Australia telah sesuai dengan IFRS 6, 3. Mengetahui sampai sejauh mana kesesuain penerapan akuntansi pertambangan umum dalam perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan PSAK No. 33 (Revisi 2011) dan PSAK No. 64, 4. Mengetahui sampai sejauh mana kesesuain penerapan akuntansi pertambangan umum dalam perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Australia dengan IFRS 6 , 5. Mengetahui dampak dari implementasi PSAK No. 33 (Revisi 2011) terhadap laporan keuangan perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 6. Mengetahui dampak dari implementasi IFRS 6 terhadap laporan keuangan perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek
Australia, dan
10
7. Mengetahui perbandingan penerapan akuntansi pertambangan umum perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan di Australia. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain : 1. Bagi penulis sendiri, untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai penerapan PSAK No. 33 (Revisi 2011) dan PSAK No. 64, 2. Bagi perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, untuk dapat meningkatkan catatan atas laporan keuangannya, sehingga dapat berdaya bersaing dengan perusahaan dari luar negeri yang berujung pada kesejahteraan perusahaan Indonesia dalam pemenuhan investor, pencitraan yang baik serta pengakuan dari pihak luar bahwa Indonesia juga disiplin dan taat pada peraturan akuntansi yang berlaku, 3. Bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian tentang masalah akuntansi pertambangan umum, dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian lebih lanjut.
1.4
Metodologi Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis penerapan PSAK No. 33 (revisi 2011) serta PSAK No. 64 dan perbandingannya antara perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia. Karakteristik riset ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis riset adalah riset eksploratoria (kualitatif, naturalis), 2. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah cross sectional method, yaitu pada tahun 2012 yang bertujuan untuk melihat penerapan
11
PSAK No. 33 (revisi 2011) dan PSAK No. 64 pada perusahaan yang terdaftardi Bursa Efek Indonesia dengan Australia. 3. Lingkungan riset adalah lingkungan riil (field research), 4. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yaitu berupa : - Mengambil data arsip laporan keuangan perusahaan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Australia. - Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 33 (Revisi 2011) : Akuntansi Pertambangan Umum yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), - Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 64 : Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), - International Financial Reporting Standard for exploration and evalution minerals (IFRS 6), - Data literature pendukung studi pustaka lainnya yang diperoleh dari internet, koran dan media massa lainnya. 5. Berdasarkan data historis, peneliti membaca dan mempelajari laporan keuangan perusahaan pada periode akuntansi yang sudah lewat. 6. Metode deskriptif analisis, dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data yang digunakan dalam penelitian dengan cara analisis dan studi kepustakaan.
12
1. 5
Sistematika Pembahasan Dalam penulisan skripsi ini, pembahasannya dibagi dalam lima bab. Secara garis besar akan diuraikan sebagai berikut: BAB 1 :
PENDAHULUAN Bab ini memberikan gambaran singkat mengenai latar belakang permasalahan dan pemilihan judul skripsi, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
BAB 2 :
LANDASAN TEORI Bab ini memuat tinjauan pustaka yang menguraikan berbagai kajian teoritis tentang industri pertambangan, akuntansi pertambangan dan konsep yang relevan sesuai dengan masalah penelitian, mulai dari definisi pertambangan, pengakuan dan pengukuran atas aktivitas eksplorasi dan evaluasi (PSAK No. 64), pengupasan lapisan tanah sebelum dan sesudah produksi, dan pengelolaan lingkungan hidup PSAK No. 33 (1994) terhadap PSAK No. 33 (Revisi 2011).
BAB 3:
OBJEK PENELITIAN Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian mengenai gambaran umum suatu objek yang diteliti, meliputi sejarah umum pertambangan, perusahaan yang dijadikan objek penelitian sehingga pembaca mendapatkan gambaran umum mengenai keadaan perusahaan yang penulis ambil sebagai
13
sampel
penelitian
serta
penggunaan
jenis
data
yang
diperlukan.
BAB 4:
PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai akuntansi pertambangan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dan membandingkannya dengan pedoman yang telah diatur dalam PSAK No. 33 (revisi 2011). Pembahasan tersebut mencakup cara-cara pengakuan dan pengukuran atas aktivitas eksplorasi dan evaluasi (PSAK No. 64), pengupasan lapisan tanah sebelum dan sesudah produksi, dan pengelolaan lingkungan hidup PSAK No. 33 (1994) terhadap PSAK No. 33 (Revisi 2011).
BAB 5:
SIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan, yang disertai dengan saran perbaikan yang dapat digunakan perusahaan dalam mengadakan pengakuan dan pengukuran atas aktivitas eksplorasi dan evaluasi, pengupasan lapisan tanah sebelum dan sesudah produksi, dan pengelolaan lingkungan hidup.
14
