BAB 1 PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, kontribusi penelitian, batasan penelitian, proses penelitian dan sistematika penulisan.
1.1. Latar Belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak daerah. Setiap daerah mempunyai pemerintahan daerah yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa pemerintah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat; serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasar alasan itulah pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri. Pelaksanakan pemerintahan pada sebuah daerah, tidak akan bisa lepas dari masalah pendanaan. Dana tersebut dibutuhkan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan. Dana pada pemerintah daerah didapat dari tiga
1
2
sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Desentralisasi fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat memungkinkan daerah untuk menggali potensinya sendiri sebagai sumber pendapatan, diantaranya dari pajak dan retribusi daerah. Salah satu perbedaan pajak daerah dengan retribusi daerah adalah pajak daerah tidak memberikan imbalan langsung kepada para pembayarnya, sedangkan retribusi memberikan imbalan langsung. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membagi pajak daerah menjadi dua bagian yaitu: 1. Pajak Provinsi: 5 (lima) jenis pajak, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. 2. Pajak Kabupaten/ Kota: 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Undang-Undang tersebut juga menyatakankan bahwa daerah dilarang untuk memungut jenis pajak selain yang telah disebutkan dalam undang-undang. Untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kemampuan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan berbagai langkah optimalisasi. Optimalisasi dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Intensifikasi dapat dilakukan dalam jangka pendek dengan memperluas basis
3
penerimaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Setiap instansi yang mempunyai tugas
memungut
pajak
mempunyai
kewajiban
untuk
mengintensifkan
pemungutannya. Ekstensifikasi dilain sisi, membutuhkan jangka waktu yang lebih panjang dalam pelaksanaannya yaitu melalui perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam pemberian kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah. Pemerintah
Daerah
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
(Pemda
DIY)
memerlukan banyak dana dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di DIY. Dana atau pendapatan daerah didapat salah satunya dari sumber-sumber asli dari daerah itu sendiri yang disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen pembentuk PAD. PAD di DIY terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hasil terbesar didapatkan dari pemungutan pajak daerah. Pajak daerah di DIY terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP). Pajak daerah yang menghasilkan pendapatan paling besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Komposisi PAD dari pajak daerah di DIY selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:
4
Tabel 1.1 Realisasi PAD dari Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2013 Uraian Anggaran 1.151.006.3 44.797,00
2013 Realisasi 1.216.102.749. 617,01
% 105, 66
Anggaran 917.957.788. 795,00
2012 Realisasi 1.004.063.125. 812,33
% 109, 38
Anggaran 775.117.447. 989,00
2011 Realisasi 867.112.885. 352,87
% 111, 87
Anggaran 638.881.411. 844,00
2010 Realisasi 740.202.076. 369,03
% 115, 86
Anggaran 575.516.509. 511,15
2009 Realisasi 645.145.551. 075,74
% 112, 10
Pajak Daerah
1.021.820.7 20.000,00
1.063.314.117. 923,00
104, 06
805.095.980. 000,00
871.630.605.3 93,00
108, 26
655.306.917. 953,00
735.226.105. 916,20
112, 20
539.653.461. 500,00
634.710.019. 496,80
117, 61
494.847.565. 500,00
541.192.265. 769,60
109, 37
PKB
449.704.920 .000,00
458.210.055.8 00,00
101, 89
366.932.000. 000,00
393.213.761.7 00,00
107, 16
298.130.000. 000,00
330.162.430. 135,00
110, 74
260.489.549. 000,00
280.867.269. 350,00
107, 82
232.505.419. 000,00
252.834.227. 445,00
108, 74
BBNKB
432.004.000 .000,00
441.929.215.3 50,00
102, 30
322.685.000. 000,00
348.377.629.4 50,00
107, 96
252.978.000. 000,00
286.793.507. 850,00
113, 37
175.972.454. 000,00
241.213.887. 400,00
137, 07
159.698.700. 000,00
181.956.118. 600,00
113, 94
PBBKB
140.000.000 .000,00
162.983.026.5 83,00
116, 42
115.367.180. 000,00
129.926.506.4 23,00
112, 62
104.088.917. 953,00
118.168.160. 806,00
113, 53
100.801.881. 000,00
110.083.609. 715,00
109, 21
100.253.869. 000,00
104.090.628. 453,00
103, 83
PABTAP
111.800.000 ,00
191.820.190,0 0
171, 57
111.800.000, 00
112.707.820,0 0
100, 81
110.000.000, 00
102.007.125, 20
92,7 3
2.389.577.50 0,00
2.545.253.03 1,80
106, 51
2.389.577.50 0,00
2.311.291.27 1,60
96,7 2
PAD
Sumber: LHP BPK RI atas LKPD DIY Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2013
5
Data yang disajikan dalam tabel 1.1 di atas memperlihatkan bahwa realisasi pendapatan pajak selalu lebih besar dari yang dianggarkan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pemungutan pajak yang dilakukan masih belum optimal. Pada akhir tahun 2011, BPK RI melakukan pemeriksaan tematik atas Pendapatan Daerah pada Pemda DIY untuk tahun anggaran 2011 (sampai dengan September). Salah satu temuan dalam pemeriksaan tersebut terkait dengan PKB yang mengakibatkan adanya potensi pajak belum terpungut. Hal tersebut terjadi karena adanya pemilik kendaraan yang belum melakukan pendaftaran ulang sebesar 88.959 unit atau Rp15.791.912.600,00 dan adanya tunggakan kasir sebesar 108 unit atau Rp71.460.000,00. Mekanisme pemungutan menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) hanya dikirimkan kepada beberapa Wajib Pajak (WP) terutama WP kendaraan roda empat. Dari surat pemberitahuan tersebut hanya sedikit yang diketahui alasan terjadinya tunggakan antara lain kendaraan hilang, rusak, WP tidak sanggup membayar dan pindah alamat. BPK RI berpendapat bahwa permasalahan tersebut disebabkan belum optimalnya proses penagihan PKB yang dilaksanakan oleh Pemda DIY. Berdasarkan data tindak lanjut hasil pemeriksaan sampai dengan bulan Januari 2015, temuan ini masih dinyatakan belum sesuai tindak lanjutnya oleh BPK RI sehingga berstatus belum selesai. Dalam laporan keuangannya, Pemda DIY membagi tunggakan PKB menjadi dua jenis yaitu tunggakan kasir dan tunggakan kartu. Tunggakan kasir terjadi ketika WP telah melakukan pendaftaran ulang akan tetapi persyaratan pembayarannya kurang sehingga pelunasan pajak tidak bisa diselesaikan pada saat itu, sedangkan tunggakan kartu adalah tunggakan yang diakibatkan oleh pajak yang
6
telah jatuh tempo pembayarannya akan tetapi WP belum melakukan pendaftaran ulang. Pemda DIY hanya memasukkan tunggakan kasir dalam piutang pajaknya, sedangkan tunggakan kartu dianggap sebagai potensi pajak daerah. Nilai piutang pajak daerah yang berasal dari tagihan PKB dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 1.2 Piutang Pajak Daerah dari Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2008 sampai dengan 2013 Uraian 2008 (Rp) 2009 (Rp) 2010 (Rp) 2011 (Rp) 2012 (Rp) 2013 (Rp) 129.161.450,00 73.521.850,00 81.007.950,00 97.069.500,00 131.246.550,00 Tagihan 18.447.208.200,00 PKB Sumber: LHP BPK RI atas LKPD DIY Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2013
Jumlah tunggakan kartu sendiri ditunjukkan oleh tabel dibawah ini: Tabel 1.3 Wajib Pajak Belum Melakukan Pendaftaran Ulang Tahun 2009 dan 2011 Uraian 2009 (Rp) 2011 (Rp) Belum melakukan 24.626.267.750,00 15.791.912.600,00 pendaftaran ulang Sumber: LHP BPK RI atas LKPD DIY Tahun Anggaran 2009; LHP BPK RI atas Pendapatan Daerah pada Pemprov DIY Tahun Anggaran 2011 (sampai dengan September)
Dari dua tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat nilai yang cukup signifikan apabila piutang pajak dihitung berdasar dua tunggakan tersebut. Khusus untuk data tahun 2008, Pemda DIY memasukkan tunggakan kasir dan tunggakan kartu ke dalam piutang pajaknya. Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (Bultek SAP) Nomor 06 tahun 2008 tentang Akuntansi Piutang, piutang pajak terjadi pada saat timbulnya hak negara/ daerah untuk menagih. Dasar untuk menimbulkan tagihan kepada Wajib Pajak (WP) adalah Surat Ketetapan Pajak. Buletin teknis ini juga menjelaskan bahwa untuk dapat diakui sebagai piutang, harus memenuhi kriteria:
7
1. telah diterbitkan surat ketetapan, dan/ atau; 2. telah diterbitkan Surat Penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa WP wajib menyampaikan laporan mengenai data obyek dan subyek pajak secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan untuk kendaraan baru, sampai dengan berakhirnya masa pajak untuk kendaraan bukan baru, dan 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Keterangan Fiskal, kuitansi atau surat keterangan mutasi dari Kepolisian untuk kendaraan bermotor mutasi. Berdasarkan laporan tersebut kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Temuan BPK, Bultek SAP Nomor 06 tahun 2008 tentang Akuntansi Piutang dan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah dibahas di atas memperlihatkan bahwa terdapat permasalahan pada proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Pemda DIY sehingga hasil yang didapat belum optimal. Proses pemungutan PKB sendiri menurut Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 32 tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, dibagi menjadi empat yaitu Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan, Pembayaran dan Penagihan.
1.2. Rumusan Permasalahan Proses pemungutan PKB yang dilakukan oleh Pemda DIY belum optimal sehingga masih terdapat potensi pajak yang belum terpungut. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya Wajib Pajak (WP) yang pajaknya telah jatuh tempo akan tetapi
8
belum melakukan pembayaran. Permasalahan pada proses pemungutan PKB khususnya terkait dengan tunggakan pajak dan penagihannya, sebagai salah satu tahapan dalam tata cara pemungutan PKB. Pemungutan PKB dalam Pergub DIY Nomor 32 tahun 2014 tentang PKB dibagi menjadi 4 (empat) tahap yaitu pendaftaran dan pendataan, pemungutan, pembayaran dan penagihan. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait proses pelaksanaan pemungutan atas Pajak Kendaraan Bermotor di DIY, kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan proses tersebut dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya.
1.3. Pertanyaan Penelitian Berdasarkan pada rumusan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian dapat disajikan sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Pemda DIY? 2. Bagaimana pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Pemda DIY? 3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pemungutan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di DIY? 4. Apa saja upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan pemungutan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di DIY?
9
1.4. Tujuan Penelitian Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Pemda DIY. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Pemda DIY. 3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pemungutan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di DIY. 4. Untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan pemungutan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di DIY.
1.5. Motivasi Penelitian Penelitian ini dilandasi motivasi penulis untuk memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah terkait penyelesaian temuan BPK RI atas Pendapatan Daerah pada Pemda DIY untuk tahun anggaran 2011 (s.d. September). Temuan ini mengenai permasalahan pada pelaksanaan pemungutan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengakibatkan hasil yang didapat belum optimal.
10
1.6. Kontribusi Penelitian Berdasarkan pada tujuan penelitian, penelitian ini memberikan dua kontibusi yaitu: 1. Kontribusi praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemda DIY mengenai pelaksanaan pemungutan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perumusan strategi pemungutan serta penagihan tunggakan PKB dimasa depan. 2. Kontribusi akademis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait pajak daerah, baik dalam hal teori maupun metode penelitian.
1.7. Batasan Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DPPKA DIY) dan Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY sebagai instansi yang diberi kewenangan memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). KPPD yang dipilih adalah KPPD dengan realisasi pendapatan tertinggi, terendah dan persentase tunggakan kartu terbanyak. Fokus penelitian ini adalah pada pelaksanaan pemungutan dan penagihan tunggakan PKB di DIY. Pemungutan di sini meliputi Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan, dan Pembayaran. Penagihan dibahas tersendiri karena memiliki peranan terbesar dalam permasalahan yang diteliti.
11
1.8. Proses Penelitian Proses penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 2. Tujuan Penelitian
3. Pondasi Teoretikal Penelitian Studi Kasus
1. Pertanyaan Penelitian
4. Metode Penelitian Studi Kasus
5. Temuan dan Analisis
Gambar 1.1 Proses Penelitian Studi Kasus Sumber: Pedoman Umum Penulisan Tesis (Maksi FEB UGM, 2015)
1.9. Sistematika Penulisan Penelitian ini akan disajikan dalam 7 (tujuh) bab untuk mencapai tujuan penelitian. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: Bab 1: PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, kontribusi penelitian, batasan penelitian, proses penelitian dan sistematika penulisan. Bab 2: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini memuat tinjauan teoritis untuk menyusun rerangka berfikir yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Tinjauan ini berupa teori-teori terkait pajak, pajak kendaraan bermotor, dan piutang pajak, serta hasil
12
penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Bab 3: LATAR BELAKANG KONTEKSTUAL Bab ini menjelaskan obyek penelitian secara deskriptif. Selain itu bab ini juga menjelaskan secara kontekstual aplikasi teori-teori dan konsepkonsep yang dimuat pada bab sebelumnya, di lingkungan obyek penelitian. Bab 4: RANCANGAN PENELITIAN Bab ini berisi pembahasan mengenai proses pengumpulan dan analisis data yang akan dilakukan. Pengumpulan data berisi mengenai jenis data dan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan. Bab 5: PEMAPARAN TEMUAN Bab ini menjelaskan temuan-temuan dan fakta-fakta yang akan menjawab tujuan penelitian. Bab 6: RINGKASAN DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi ringkasan mengenai latar belakang, cara dan hasil dari penelitian. Bab ini juga membahas penjelasan mendalam mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian. Bab 7: SIMPULAN DAN REKOMENDASI Bab ini berisi simpulan yang akan menjawab tujuan penelitian. Sedangkan rekomendasi
yang
diberikan
permasalahan yang diteliti.
diharapkan
mampu
memecahkan
