BAB I PENDAHULUAN Bab 1 dalam penelitian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, manfaat penelitian, proses penelitian dan sistematika penulisan.
1.1.
Latar Belakang Masalah Penyerahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang diberikan dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dengan menggunakan transparansi dan akuntabilitas sebagai tolak ukur laporan keuangan yang disusun. Tuntutan akan transparasi dan akuntanbilitas tersebut membuat pemerintah daerah harus bekerja keras dalam penyajian laporan keuangan, sehingga apa yang menjadi harapan dari pencapaian tujuan dapat terwujud dengan jelas. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah yaitu dengan mengelola Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menggunakan dan memanfaatkan fasilitas barang atau bangunan untuk kepentingan kegiatan yang dilakukan di daerah. Pada pasal 3 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengatakan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
1
2
penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Definisi ini memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah perlu memutuskan langkah yang tepat sesuai amanat tersebut. Sebelum membahas tentang penghapusan aset tetap, perlu adanya penjelasan tentang pengadaan barang. Pengadaan adalah salah satu perjalanan barang menuju penghapusan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pengadaan merupakan kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Adanya pengadaan barang menjadi langkah pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Akan tetapi pengadaan barang yang berupa aset tetap merupakan awal dari penentuan barang itu dihapuskan sehingga penghapusan aset tetap tidak akan terjadi ketika pemerintah daerah tidak melakukan pengadaan. Penghapusan aset tetap merupakan satu bentuk kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, pemerintah perlu didukung dengan sarana dan prasarana termasuk barang yang kondisinya baik. Barang yang mengalami penurunan manfaat ekonomis, rusak, dan hilang hanya akan menambah biaya pemeliharaan serta mengurangi kualitas pelayanan. Penghapusan memerlukan perhatian khusus untuk menghindari penumpukan barang atau aset. Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 merupakan tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan
3
menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Definisi tersebut mengisyaratkan perlu suatu mekanisme penghapusan barang jika barang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Mekanisme ini memiliki tahapan-tahapan yang akan digunakan dalam penghapusan aset tetap/barang mulai usulan sampai surat keputusan Bupati. Permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah hingga kini masih merupakan masalah utama pada pengelolaan keuangan daerah dalam lingkup pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh perlakuan terhadap aset tetap yang belum sesuai atau belum tertib pada peraturan yang berlaku (Hasni, 2012). Ketidaksesuaian penghapusan Barang Milik Daerah terjadi akibat hambatan terlambatnya perizinan penghapusan barang. Implikasinya barang yang perlu dilakukan penghapusan menjadi menumpuk. Penghapusan aset tetap pemerintah daerah sejauh ini tidak semudah yang dibayangkan masyarakat pada umumnya. Penghapusan ini harus melalui mekanisme yang panjang dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan hal ini, perlu adanya formulasi sederhana sehubungan implementasi penghapusan aset tetap pada pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2014, beberapa pemerintah daerah masih memiliki permasalahan pada aset tetap. BPK
4
RI juga menyebutkan dalam Ikhtisar Pemeriksaan Hasil Semester I (IHPS) Tahun 2014 terjadi pengelolaan aset tetap yang belum dijalankan secara memadai dalam pemerintah daerah sehingga perlu adanya pengambilan langkah dalam pengelolaan aset tetap agar menjadi lebih baik. Berdasarkan informasi yang tersedia dalam situs resmi BPK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bulan Maret 2015 Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu yang terindikasi pengelolaan asetnya belum mengikuti mekanisme tentang penghapusan aset tetap. Hal ini dibuktikan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gunungkidul bahwa selama 4 tahun (2010-2013) untuk Kabupaten Gunungkidul berupa opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Opini Wajar Dengan Pengecualian salah satunya disebabkan karena pengelolaan aset tetap. Indikasi yang menjadi penyebabnya yaitu aset tetap belum dikelola sesuai mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan, sehingga pengelolaan aset tetap harus menjadi perhatian khusus. Penghapusan aset tetap merupakan salah satu yang belum dikelola sesuai perundang-undangan. Berdsarkan LHP BPK atas LKPD Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul masih mengalami permasalahan penghapusan aset tetap. BPK menemukan bahwa aset tetap dalam kondisi rusak berat sebesar Rp34.349.686.367,16 merupakan aset tetap yang terdapat pada 37 SKPD yang belum melalui proses penghapusan sehingga pemerintah daerah belum bisa dikatakan terlepas dari masalah penghapusan aset tetap.
5
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ingin memahami permasalahan penghapusan aset tetap di Kabupaten Gunungkidul berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Barang Milik Daerah terkait penghapusan Barang Milik Daerah. Penelitian ini dilakukan melalui perbandingan kesesuaian antara praktik dengan aturan pelaksanaannya sehingga diperoleh informasi yang mendalam yang berkaitan dengan penghapusan aset tetap.
1.2.
Rumusan Permasalahan Penghapusan aset tetap pada beberapa daerah masih mengalami
permasalahan yang berimbas pada kurang baiknya opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Salah satunya daerah tersebut adalah Kabupaten Gunungkidul. Hal ini dikarenakan implementasi penghapusan pemerintah kabupaten Gunungkidul terindikasi belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mekanisme untuk menguji kesesuaian implementasi penghapusan aset tetap di kabupaten Gunungkidul dengan peraturan tersebut.
6
1.3.
Pertanyaan Penelitian Berdasarkan rumusan permasalahan terdapat pertanyaan penelitian yang
perlu diteliti yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimanakah bentuk implementasi penghapusan aset tetap di Kabupaten Gunungkidul? 2. Apakah bentuk implementasi penghapusan aset tetap telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007? 3. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam menerapkan penghapusan aset?
1.4.
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini antara lain yaitu:
1. Menganalisis secara rinci implementasi yang telah diterapkan dalam penghapusan aset tetap di Kabupaten Gunungkidul. 2. Mengevaluasi kesesuaian antara implementasi dengan aturan yang berlaku dalam penghapusan aset tetap di Kabupaten Gunungkidul. 3. Mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui dalam proses penghapusan aset tetap di Kabupaten Gunungkidul.
1.5.
Motivasi Penelitian Penelitian ini memfokuskan pada implementasi penghapusan aset tetap
karena penghapusan ini dapat berdampak pada tidak baiknya aset tetap yang dikelola pemerintah daerah. Selanjutnya penelitian ini juga dilakukan untuk memperoleh informasi yang lengkap sesuai dengan keadaan dan peraturan.
7
Kabupaten Gunungkidul dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan adanya permasalahan penghapusan. Kemudian hasil dari informasi tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penggunanya dan memberikan solusi atas permasalahan penghapusan aset tetap yang terjadi pada Kabupaten Gunungkidul sehingga perkembangan yang terjadi di daerah seimbang dengan pencapaian hasilnya. Selain itu, antara pelayanan pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat akan tepat akhirnya.
1.6.
Kontribusi Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademik dan
praktik: 1. Kontribusi Akademik Sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang tertarik dalam bidang pengelolaan aset tetap. 2. Kontribusi Praktik Sebagai masukan bagi pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan penghapusan aset tetap.
8
1.7.
Proses Penelitian Secara singkat dapat digambarkan tahapan penelitian sebagai berikut: 3. Pondasi Teoretikal
2. Tujuan Penelitian
Penelitian Studi Kasus 1. Pertanyaaan Penelitian 4. Metode Penelitian Studi kasus
5. Temuan dan Analisis
Gambar 1.1 Tahapan Penelitian Sumber: Pedoman Umum Penulisan Tesis (MAKSI FEB UGM, 2015)
1.8.
Sistematika Penulisan Penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut:
BAB I
: Pendahuluan Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, kontribusi penelitian, proses penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II : Tinjauan Pustaka Pada bab ini akan menjelaskan mengenai dasar hukum, landasan teori, penelitian terdahulu dan sturktur kerangka pemikiran. BAB III : Latar Belakang Konteks Penelitian Pada bab ini akan mendeskripsikan objek penelitian tentang letak geografi, dan gambaran umum Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul.
9
BAB IV : Metode Penelitian Pada bab ini akan dijelaskan rasionalitas objek penelitian, jenis penelitian dan teknik pengumpulan data, data dan sumber data, dan analisis data. BAB V : Pemaparan Temuan Pada bab ini akan dijelaskan temuan-temuan dari hasil penelitian yang dilakukan di objek penelitian yang berisi temuan hasil wawancara dan hasil temuan dokumentasi. BAB VI : Ringkasan dan Pembahasan Pada bab ini akan dijelaskan secara singkat tentang penelitian dan pembahasan penelitian. BAB VII : Simpulan dan Rekomendasi Pada bab ini dijelaskan simpulan apa yang dapat ditarik dari penelitian dan rekomendasi yang cocok dengan permasalahan di lokasi.
