BAB 1 PENDAHULUAN Pada bagian ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kontribusi penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, serta sistematika penulisan tesis. Hal itu diuraikan satu per satu pada bagian berikut. 1.1 Latar Belakang Pendidikan di Indonesia diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud), yang mencakupi: pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 menyatakan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Pasal 16 menjelaskan bahwa pendidikan dapat diperoleh melalui jenjang pendidikan formal. Pendidikan formal ini terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, yang diwujudkan dalam bentuk satuan-satuan pendidikan. Pendidikan formal ini diselenggarakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah bahkan oleh masyarakat atau pihak swasta.
1
Pendidikan tinggi sebagai jenjang pendidikan formal yang terakhir memiliki peranan penting dalam pencapaian kualitas pendidikan yang baik, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kecerdasan bangsasecara merata. Menurut Undang-Undang. 12 Tahun 2012 Pasal 59, pendidikan tinggi terdiri atas universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas. Setiap bentuk satuan pendidikan akan dievaluasi secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik guna memberikan penilaian tentang pencapaian standar nasional pendidikan. Evaluasi serupa juga dilakukan terhadap peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan oleh lembaga mandiri (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 58). Ketentuan mengenai evaluasi ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, yang menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.Yang bertujuan untuk memenuhi standar nasional pendidikan, yang pada akhirnya mempunyai perguruan tinggi yang lebih berkualitas. Salah satu bentuk evaluasi dan penilaian terhadap pendidikan tinggi dilakukan melalui akreditasi, dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh Menteri, yang disebut Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu terdiri atas: sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 52 dan 53). Tujuan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi ialah untuk memastikan bahwa tujuan perguruan tinggi secara keseluruhan dapat
2
dicapai. Sistem ini menjadi sarana komunikasi antara manajemen, anggota organisasi, mahasiswa atau murid, dan pemangku kepentingan yang terkait dengan hasil dan aktivitas dalam perguruan tinggi (Kettunen 2012). Proses implementasi sistem penjaminan mutu internal terdiri atas beberapa tahapan, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Pada tahap evaluasi, sistem penjaminan mutu yang telah dilaksanakan, dinilai kesesuaiannya dengan ketetapan yang telah dibuat sebelumnya (Tim Pengembang SPMI, 2015). Evaluasi atau audit secara internal mengharuskan manajemen, pegawai, dan target institusi pendidikan melakukan perbaikan terhadap proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan institusinya secara berkelanjutan. Evaluasi/audit eksternal ini memberikan perbandingan antara mutu suatu perguruan tinggi dengan standar umum yang ditetapkan. Menurut International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (2009) dalam Tim Pengembang SPMI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014: 5) mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan istilah audit internal adalah sebagai berikut. “…. an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organisation’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance process.”
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa audit internal merupakan kegiatan yang dilakukan secara independen, objektif, serta mengandung unsur konsultasi; yang tujuannya untuk memberikan nilai tambah bagi institusi yang diaudit sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3
Bagi institusi pendidikan tinggi yang diharuskan untuk melaksanakan berbagai standar/aturan yang ditetapkan oleh Dikti, audit internal bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan universitas secara berkelanjutan. Menurut Tim Pengembang SPMI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014), sesuai dengan UndangUndang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sasaran atau pihak yang diaudit/dievaluasi secara internal oleh badan audit internal, ialah program studidan/atau jurusan sebagai penyelenggara program studi, dan/atau fakultas, dan/atau unit kerja selain fakultas di dalam lingkungan suatu perguruan tinggi. Objek evaluasi/audit internal yang dilakukan terbatas pada pelaksanaan standar nasional pendidikan tinggi dan standar yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi. Selain itu, juga melakukan audit setiap kegiatan, misalnya kurikulum, kompetensi lulusan, dan dosen. Dalam pelaksanaan audit, auditor harus mengumpulkan dan memverifikasi bukti-bukti secara objektif dan independen, mengevaluasi bukti tersebut berdasarkan kriteria audit, dan melaporkan temuan. Pertama-tama, auditor menilai kepatuhan prosedur penjaminan mutu dan menghubungkan bukti yang ada dengan audit kriteria. Kemudian, dilakukan evaluasi terkait kesesuaian aktivitas penjaminan mutu yang sungguh-sungguh terjadi dengan prosedur seharusnya, dan apakah aktivitas tersebut telah diimplementasikan secara efektif dan tepat untuk mencapai sasaran mutu yang diinginkan. Evaluasi menjadi alat yang berguna bagi manajemen dalam peningkatan mutu (Karapetrovic dan Willborn 2000).
4
Kebijakan mengenai audit internal ditetapkan oleh pendidikan tinggi yang bersangkutan, yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing institusi pendidikan tinggi. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi institusi pendidikan tinggi untuk merancang dan menyusun sendiri kebijakan audit internal dalam rangka penjaminan mutu pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 dan Permendikbud No.50 Tahun 2014. Pedoman tersebut membantu setiap perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan penjaminan mutu internal, dan membangun sistem audit internal dalam kerangka sistem penjaminan mutu internal tersebut. Berdasarkan
penjelasan
tersebut,
dapat
diketahui
bahwa
sistem
penjaminan mutu perguruan tinggi memberikan pengaruh dalam usaha peningkatan mutu perguruan tinggi dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Evaluasi terhadap implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) perguruan tinggi akan memengaruhi evaluasi sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) berupa akreditasi. Oleh karena itu, topik penelitian mengenai evaluasi implementasi SPMI menarik untuk diteliti, khususnya dalam penelitian studi kasus untuk mencari pemecahan masalah yang terjadi pada institusi perguruan tinggi. Saat ini, banyak institusi perguruan tinggi yang telah mempunyai badan audit internal dan badan penjaminan mutu. Salah satu tugas penting badan audit internal ialah mengevaluasi badan penjaminan mutu perguruan tinggi dalam mencapai tujuannya, yaitu peningkatan mutu perguruan tinggi dan pendidikan Indonesia secara keseluruhan. Penelitian Kettunen (2012) menyatakan bahwa
5
proses audit, baik internal maupun eksternal membantu institusi perguruan tinggi dalam melakukan tindakan perbaikan terkait sistem penjaminan mutu internalnya sehingga terjadi peningkatan mutu pendidikan. Sebagai contoh, Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) memiliki kantor audit internal yang mengaudit Kantor Jaminan Mutu UGM. Berdasarkan Sulaiman dan Wibowo (2014), salah satu upaya yang dilakukan dalam proses SPMI UGM, ialah dengan cara menyediakan tenaga ahli di bidang penjaminan mutu, melakukan pelatihan bagi auditor, dan membangun semangat penjaminan mutu. Evaluasi terhadap SPMI ini dilakukan setiap tahun. Upaya yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat dalam membangun budaya mutu, akreditasi, dan sertifikasi baik secara nasional maupun secara internasional. Di sisi lain, Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIPaulus) sebagai salah satu perguruan tinggi swasta (PTS) terkemuka di wilayah Indonesia Timur ternyata menjalankan tahapan implementasi SPMI dan evaluasi berupa audit internal dengan cara yang berbeda dengan UGM dan institusi perguruan tinggi lainnya. UKIPaulus ini dikelola oleh Yayasan Pendidikan Intelegensia Kristen Indonesia Paulus (Yayasan PIKI Paulus), berada di Makassar, Sulawesi Selatan, telah berdiri selama kurang lebih 50 tahun, dengan ribuan lulusan yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Untuk menjamin dan meningkatkan mutu perguruan tinggi serta lulusannya, telah dibentuk suatu badan penjaminan mutu sejak tahun 2009. Lembaga ini bertugas untuk menjalankan proses penjaminan mutu, termasuk di dalamnya ialah mutu lulusan/mahasiswa, tenaga pendidik, pegawai, dan
6
universitas secara keseluruhan. Meskipun telah dibentuk sejak tahun 2009, Badan Penjaminan Mutu UKIPaulus baru mulai diberdayagunakan pada bulan Agustus 2015. Hal ini sangat berpengaruh pada implementasi tahapan SPMI secara keseluruhan. Sebelumnya, UKIPaulus diberi nilai akreditasi C oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT). Namun, setelah dilakukan pembenahan terhadap struktur badan penjaminan mutu, pada April 2016 UKIPaulus mendapatkan nilai akreditasi B dari BANPT. Dalam kaitan ini badan penjaminan mutu dianggap memiliki peranan atas pencapaian nilai tersebut. Sebab, keberadaannya telah membantu melengkapi dokumen-dokumen pendukung SPMI serta memulai perbaikan terhadap implementasi
tahapan SPMI secara
keseluruhan. Akan tetapi, diakui masih adanya banyak kekurangan dan hambatan dalam implementasi SPMI di UKIPaulus. Utamanya yang terkait dengan tahapan evaluasi yang berupa audit mutu internal terhadap implementasi SPMI yang belum berjalan secara optimal, yaitu belum dibentuknya badan/komite audit internal secara formal. Tahap evaluasi dalam implementasi SPMI ini masih terbatas pada tahap monitoring dan evaluasi internal (monevin). Belum optimalnya tahapan evaluasi SPMI tersebut akan berpengaruh pada tahapan selanjutnya. Pada akhirnya hal itu dapat menghambat peningkatan mutu universitas. Kenyataan tersebut mendorong penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang evaluasi tahapan implementasi SPMI dalam kerangka peningkatan mutu bagi UKIPaulus Makassar. Penelitian ini dapat memberikan
7
kontribusi terhadap pengembangan universitas secara berkelanjutan. Alasan lain yang mendorong ketertarikan penulis terhadap topik penelitian ini ialah bahwa penulis merupakan salah satu tenaga kependidikan pada Yayasan PIKIPaulus yang ditugaskan pada salah satu unit UKIPaulus. Berkenaan dengan itu, dari hasil penelitian ini penulis berinisiatif untuk memberikan kontribusi dalam mengatasi masalah. 1.2 Rumusan Masalah Fokus permasalahan dalam penelitian ini ialah implementasi sistem penjaminan mutu internal pada UKIPaulus Makassar. Selain itu, permasalahan dalam penelitian ini ialah proses evaluasi secara internal terhadap sistem penjaminan mutu pada UKI Paulus Makassar. Relevansi dari permasalahan itu ialah peningkatan mutu akademik universitas yang dirasakan belum berjalan secara optimal. Supaya menjadi jelas, permasalahan tersebut dijabarkan, sebagai berikut. 1. Implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) UKIPaulus belum mengikuti tahapan yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. 2. Audit internal merupakan bagian dari tahap evaluasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang seharusnya dijalankan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan universitas. Dalam hal ini, UKIPaulus belum memiliki badan/komite audit internal sehingga dapat memengaruhi proses SPMI dan peningkatan kualitas perguruan tinggi.
8
1.3 Pertanyaan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan pada rumusan masalah, pada penelitian ini diajukan pertanyaan sebagai berikut. 1. Bagaimana implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan tahapan evaluasi SPMI, utamanya, yang terkait dengan audit mutu internal dalam meningkatkan mutu akademik UKIPaulus? 2. Mengapa implementasi sistem penjaminan mutu internal dan audit mutu internal UKIPaulus belum dapat dijalankan secara optimal dalam rangka peningkatan mutu akademik universitas? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, yang menjadi tujuan dari penelitian ini dideskripsikan pada bagian berikut. 1.4 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan pada 1.2 dan butir pertanyaan yang disebutkan pada 1.3, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Mengetahui implementasi SPMI dan tahap evaluasi SPMI, khususnya yang berupa audit mutu internal dalam rangka peningkatan mutu akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus di Makasar. 2. Menjelaskan faktor-faktor penyebab tidak optimalnya implementasi SPMI dan audit mutu internal. Selanjutnya, memberikan rekomendasi sebagai pemecahan masalah sehingga tahapan SPMI dapat dijalankan sesuai dengan amanat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah.
9
1.5 Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah disebutkan pada 1.4, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Bagi Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus Makassar, bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan /rekomendasi kepada pemimpin UKIPaulus dalam pengimplementasian audit internal, khususnya audit mutu akademik internal terhadap sistem penjaminan mutu universitas. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan badan/komite audit internal, yang secara independen dan objektif melaksanakan fungsi audit pada setiap unit/fakultas/bidang-bidang tertentu pada universitas. 2. Bagi penulis, bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pemahaman yang lebih memadai terkait dengan pengetahuan tentang sistem penjaminan mutu melalui audit internal. 1.6 Kontribusi Penelitian Hasil penelitian tentang evaluasi sistem penjaminan mutu internal: studi pada Universitas Kristen Indonesia Paulus di Makassar ini mempunyai kontribusi, baik secara praktis maupun secara teoretis. Kedua hal itu dijelaskan pada bagian berikut ini.
10
1. Kontribusi Praktis Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan kepada Pemimpin Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk mengimplementasikan tahapan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) secara lengkap dan optimal. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk membentuk badan atau komite audit internal, yang secara independen dan objektif dapat melaksanakan fungsi audit pada setiap unit, fakultas, atau bidang-bidang tertentu pada universitas. 2. Kontribusi teoretis Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori audit internal, khususnya audit internal sebagai bentuk evaluasi sistem penjaminan mutu universitas. 3. Kontribusi kebijakan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam proses pembuatan kebijakan yang terkait dengan evaluasi sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi melalui audit internal. 1.7 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian Penelitian ini berbasis pada implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan tahapan evaluasi, khususnya audit mutu internal, yang dijalankan oleh Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus di Makassar. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada tingkat implementasi tahapan-tahapan SPMI, khususnya tahapan evaluasi berupa audit mutu internal di UKIPaulus. Pembatasan lingkup penelitian dilakukan dengan pertimbangan belum tersedianya data yang
11
terkait dengan biaya mutu. Mengingat penelitian ini tidak bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi sistem penjaminan mutu yang dijalankan. Penelitian bertujuan untuk memberikan saran atau rekomendasi berupa pemecahan atas masalah yang dihadapi dalam implementasi SPMI tersebut. Selain itu, pemecahan masalah tidak bertujuan untuk menggeneralisasi masalah yang sama, yang terjadi pada institusi/organisasi lain. Sehubungan dengan itu, partisipan atau informan yang ditunjuk dalam penelitian ini ialah pihak yang dipandang memiliki pemahaman mendalam tentang implementasi SPMI UKIPaulus. Dengan demikian, kesahihan data yang dianalisis dapat dipertanggungjawabkan. 1.8 Sistematika Penulisan Hasil penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut. BAB 1
PENDAHULUAN Bagian ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kontribusi penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, serta sistematika penulisan tesis.
BAB 2
KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini dibahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian. Selain itu, dijelaskan pula tentang teori dan deskripsi konsep mutu dan penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi (SPMPT) didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 50 Tahun
12
2014, audit mutu internal, dan beberapa pembahasan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini. BAB 3 LATAR BELAKANG KONTEKSTUAL PENELITIAN Bagian ini berisi penjelasan dan uraian tentang gambaran umum objek penelitian, khususnya yang berkaitan dengan badan penjaminan mutu pada objek penelitian. BAB 4 METODE PENELITIAN Pada bab ini diuraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. BAB 5 PEMAPARAN TEMUAN Pada bagian ini dipaparkan secara jelas dan perinci tentang data yang diperoleh pada objek penelitian. BAB 6 RINGKASAN DAN PEMBAHASAN Pada bagian ini dipaparkan ringkasan tentang analisis data penelitian, temuan berdasarkan analisisyang dilakukan, interpretasi penulis atas analisis yang telah dilakukan. Semua itu berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian. BAB 7 KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN KETERBATASAN Bab ini berisi kesimpulan penelitian, rekomendasi yang dapat diberikan peneliti, yang kiranya berguna bagi objek penelitian lanjutan, serta keterbatasan penelitian.
13
