BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat,
pemerintah tidak bisa bekerja secara mandiri. Pemerintah membutuhkan seorang mitra kerja untuk membantu beberapa urusan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mitra kerja dapat berasal dari organisasi privat atau organisasi masyarakat (civil society). Mitra kerja berfungsi untuk mengontrol kondisi di lapangan karena dalam praktiknya, mitra kerja seperti organisasi masyarakat lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga interaksi yang terjadi akan sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam rangka menciptakan good governance, hendaknya memang melibatkan dan mendekatkan antara pemerintah sebagai pelayan publik dan masyarakat sebagai objek yang dilayani. Haryanto & Abdurrozaki (2007: 49) dalam Pratikno (2007) menjelaskan bahwa dengan melibatkan masyarakat dalam menciptakan good governance berarti masyarakat sudah diberi porsi dalam proses pembangunan pelayanan kesehatan yang optimal. Hubungan mutualisme dan interaksi yang terjadi antara pemerintah dan organisasi masyarakat disebut sebagai kemitraan. Kemitraan diadaptasi dari kata partnership dan berasal dari akar kata partner. Partner dapat diterjemahkan sebagai pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon, sedangkan partnership diterjemahkan menjadi persekutuan. Kemitraan dimaknai sebagai suatu bentuk
1
persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang tertentu, atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004: 129). Kemitraan dengan organisasi masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan publik juga diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Yogyakarta. Salah satu kemitraan yang terjalin adalah tentang peningkatan pelayanan kesehatan melalui pemerataan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang berada dalam lingkup Daerah Provinsi Yogyakarta. Pemerataan jaminan kesehatan juga meliputi kelompok marginal seperti waria, baik statusnya sebagai pendatang ataupun yang ber-KTP Yogyakarta. Aktor-aktor pemerintah yang terlibat dalam kemitraan adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Bapel Jamkesos (Balai Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Sosial), sedangkan organisasi masyarakat yang terlibat adalah LSM Kebaya (Keluarga Besar Waria Yogyakarta). LSM Kebaya merupakan LSM yang didirikan oleh waria bernama Mami Vinolia. LSM ini berfokus pada penanganan masalah-masalah kesehatan yang sedang dihadapi oleh waria serta fokus terhadap perannya sebagai civil society untuk memperjuangkan hak waria dimata publik 1 . Hak waria tersebut meliputi hak untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan secara optimal melalui jaminan kesehatan.
1
Wawancara dengan LSM Kebaya
2
Kemitraan antara Pemerintah Provinsi Yogyakarta dengan LSM Kebaya terjadi sejak tahun 20072. Sebelum menjalin kemitraan, para waria di Yogyakarta mengalami kesulitan dalam hal administrasi di rumah sakit 3 , namun setelah terjalin kemitraan waria yang sebelumnya mengalami kesulitan terhadap biaya pengobatan sekarang sudah ditanggung oleh pemerintah melalui Bapel Jamkesos. Waria pendatang juga banyak yang tidak bisa mengakses jaminan kesehatan karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih aktif, namun setelah adanya kemitraan mereka bisa mendapatkan jaminan kesehatan atas jaminan dari LSM Kebaya. Selain itu, sebelum terjalin kemitraan banyak sekali waria yang terserang penyakit menular seksual seperti HIV AIDS namun tidak bisa mengakses jaminan kesehatan sehingga tingkat kematian pada waria sangat tinggi 4 karena melihat pekerjaan mereka yang rata-rata adalah pekerja seks. Seperti di Yogyakarta, 60 persen waria atau wanita pria bekerja sebagai pengamen dan pekerja seks5. Akan tetapi, sekarang seluruh anggota LSM Kebaya sudah bisa terdaftar dalam jaminan kesehatan sehingga kesehatan mereka telah terjamin dengan baik dan angka kematian pada waria dapat diminimalisir6. Oleh karena itu, menjalin kemitraan langsung dengan masyarakat melalui organisasi masyarakat seperti LSM kebaya adalah langkah yang tepat agar pemerataan jaminan kesehatan kepada waria dapat terlaksana dengan optimal.
2
Ibid, hal 8 Iwan, oky. Rumah Singgah Penyambung Asa. library.isean.asia/elibrary/download/945489622. Diakses pada 12 Januari 2015 4 Ibid, hal 8 5 Zakaria, Anang. 2013. Waria Yogyakarta, 60 Persen Ngamen dan Jadi PSK. Dalam http://www.tempo.co/read/news/2013/11/24/205532001/Waria-. Yogyakarta-60-PersenNgamen-dan-Jadi-PSK yang diakses pada 11 Oktober 2014. 6 Ibid, hal 8 3
3
Tanpa bantuan dari kelompok masyarakat seperti LSM Kebaya, maka setiap program atau kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Yogyakarta tidak akan terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Untuk itulah, kenapa pemerintah harus menjalin kemitraan dengan lembaga masyarakat karena mereka mengetahui persis kondisi lapangan dan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh waria sebagai obyek yang dilayani. Dengan adanya kemitraan tersebut, semakin banyak waria yang dapat mengakses jaminan kesehatan karena notabene anggota LSM Kebaya dari tahun ketahun meningkat secara signifikan. Berdasarkan pendataan, jumlah waria yang tergabung dalam LSM Kebaya pada tahun 2009 yaitu 220 orang, sedangkan pada tahun 2011 jumlah waria meningkat tajam menjadi 395 orang 7 . Hingga tahun 2015, jumlah waria yang tercatat sebagai anggota LSM Kebaya kembali meningkat sebanyak 463 orang 8. Tingginya peningkatan jumlah waria di Yogyakarta disebabkan oleh banyaknya waria pendatang yang menetap di Yogyakarta. Menurut Mami Vinolia selaku Direktur LSM Kebaya, waria dibedakan menjadi 2 yaitu waria asli Yogyakarta dan waria pendatang. Waria pendatang menempati posisi yang setara dengan waria asli Yogyakarta dengan perbandingan hampir 50: 50, bahkan pada tahun 2015 ini menurut Mami Vinolia perbandingan telah mencapai 75: 25. Berdasarkan data pada tahun 2011, 200 orang diantaranya adalah penduduk asli Yogyakarta sedangkan selebihnya adalah waria pendatang 9 . Waria pendatang tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Timur, 7
Adi, Hanindya. 2012. Waria dalam Pekerjaan Formal. Skripsi Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, Fisipol, UGM 8 Wawancara dengan LSM Kebaya 9 Widartono, Agoes. 2014. Kaum Waria dan Religisiotas Mereka. http://www.lp3y.org/print.php?pilih=newsletter&id=501
4
Medan, dan lain sebagainya. Seperti pengalaman Icha waria asal Purwokerto yang mengaku pernah melakoni hidup secara berpindah-pindah mulai dari Jakarta, Semarang dan Bali sebelum ia berhijrah ke Yogyakarta 10. Berdasarkan pemaparan masalah tersebut peneliti ingin menggali lebih dalam lagi mengenai proses kemitraan antara Pemerintah Provinsi Yogyakarta dengan LSM Kebaya sehingga LSM Kebaya sebagai civil society mampu memanfaatkan kemitraan untuk mengadvokasi waria pendatang agar terjadi pemerataan jaminan kesehatan. 1.2
Rumusan Masalah Bagaimanakah proses kemitraan antara Pemerintah Provinsi Yogyakarta
dengan LSM Kebaya sebagai civil society terkait pemerataan jaminan kesehatan pada waria pendatang di Yogyakarta? 1.3
Tujuan Penelitian Untuk mendeskripsikan dan memaparkan proses kemitraan yang terjalin
antara Pemerintah Provinsi Yogyakarta dengan LSM Kebaya sebagai civil society sehingga terjadi pemerataan jaminan kesehatan kepada waria pendatang di Yogyakarta. 1.4
Manfaat Penelitian Penelitian tersebut dilaksanakan untuk memberikan manfaat dalam
berbagai hal, yaitu:
10
Wawancara dengan LSM Kebaya
5
1. Memberikan gambaran model kemitraan antara pemerintah dan LSM terkait pelayanan kesehatan pada waria. 2. Melengkapi tulisan dan kajian terdahulu mengenai kemitraan antara pemerintah dan LSM. 3. Untuk menjelaskan peran LSM sebagai civil society dalam kemitraannya dengan pemerintah.
6
