BAB 1 PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH PKLM Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah suatu cara kerja yang langsung dipraktikkan atau dilakukan mahasiswa secara mandiri. yang bertujuan memberikan pengalaman praktis di lapangan yang secara langsung berhubungan dengan teori – teori keahlian yang diterima di bangku perkuliahan, dan diharapkan mahasiswa yang diminta dituntut untuk mampu berpikir kritis, tegas dan kreatif khususnya di bidang yang mereka pilih. Hal ini sangat penting karena mahasiswa sebagai generasi muda diharapkan dapat meneruskan pembangunan bangsa ini. mahasiswa tidak hanya dituntut untuk lulus dari program pendidikannya tetapi juga harus mampu mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan dari ilmu yang diperolehnya sehingga dapat membimbing kita kedalam dunia kerja yang nyata guna memberikan kita arah dan cara yang lebih baik dalam melakukan pekerjaan. Guna memenuhi tuntunan itu dibutuhkan produk-produk perguruan tinggi yang berkualitas, untuk itu maka mahasiswa diwajibkan mengikuti Praktik Kerja Lapangan Mandiri. Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini, maka mahasiswa memerlukan sebuah wadah atau tempat untuk mengaplikasikan teori perkuliahannya tersebut. Pembahasan yang diambil tentu saja yang berhubungan dengan perpajakan. Secara garis besar dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan bersumber dari anggaran negara maupun dari
Universitas Sumatera Utara
luar anggaran Negara. Dana yang berasal dari anggaran negara pada umumnya diterima dari sektor pajak, yang dewasa ini peranannya perlu ditingkatkan, karena seperti yang telah direncanakan bahwa pembiayaan pembangunan semakin bergantung pada pajak. Dengan kata lain, ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan penerimaan dari migas semakin berkurang. Saat sekarang ini juga lebih dari separuh penerimaan negara disumbangkan dari sektor pajak. Sektor pajak tersebut masih menjadi prioritas yang utama di Indonesia sebagai sarana untuk mensukseskan dan melancarkan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, volume penerimaan dalam negeri terutama dari pajak senantiasa diupayakan untuk terus meningkat. Pemungutan pajak merupakan perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pengelolaan Negara dan pembangunan nasional. Agar dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang sesuai dengan derap laju dibidang sosial ekonomi, diperlukan adanyakerjasama yang baik
antara Direktorat Jenderal Pajak dengan
instansi-instansi pemerintah atau lembaga swasta lainnya. Maka itu, berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak, contohnya menggali potensi-potensi yang merupakan sumber penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan, juga dituntut kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat untuk membayar pajak, karena
Universitas Sumatera Utara
masyarakat memililki andil yang cukup besar dalam pembangunan negara ini. Salah satu wujud peran aktif dari seluruh masyarakat wajib pajak adalah adanya penunjukan dari pemerintah pusat untuk memotong ataupun untuk memungut pajak yang terutang dan salah satu yang termasuk didalamnya perusahaan atau pemberi kerja Dengan diadakannya Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini, penulis ingin mengetahui peranan serta tingkat kesadaran masyarakat khususnya pihak pemotong dalam menyetorkan serta melaporkan pajak penghasilan atas gaji karyawan tetap yang dipotong dalam hal ini oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara. Berdasarkan uraian di atas,maka penulis tertarik untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) PEMOTONGAN PASAL
21
DAN
ATAS
PERUSAHAAN
PELAPORAN
GAJI
LISTRIK
PAJAK
KARYAWAN NEGARA
tentang “TATACARA PENGHASILAN
TETAP
(PERSERO)
PADA
PT.
WILAYAH
SUMATERA UTARA”. B. TUJUAN DAN MANFAAT PKLM Tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan PKLM ini adalah : 1. Untuk mengetahui tatacara pemotongan dan pelaporan Pajak Pasal 21 atas gaji karyawan tetap di PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan tetap di PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan laporan sebagai hasil dari pelaksanaa PKLM. 1. Bagi Mahasiswa adalah : a. Untuk Mahasiswa agar dapat menerapkan ilmunya secara langsung pada bidang yang diambilnya sehingga dapat membandingkan antara teori yang dipelajari selama perkuliahan dengan praktik di lapangan b.
Sebagai Pengalaman bagi Mahasiswa untuk berinteraksi kemasyarakat secara langsung khususnya ke PT.PLN (Persero) mengenai tata cara pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji Karyawan tetap di PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara
c. Untuk meningkatkan keterampilan profesionalitas mahasiswa di dalam menghadapi pekerjaan kedepan terutama dibidang administrasi perpajakan ini. 2. Bagi PT.PLN adalah : a. Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara PT.PLN (Persero) Wilyah Sumatera Utara dengan lembaga pendidikan khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
b. Untuk memperkenalkan citra PT.PLN (Persero) kepada masyarakat khususnya Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 3. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara : a. Untuk Mempererat Hubungan Baik antara Pihak Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Dengan Perusahaan. b. Untuk menguji teori yang diajarkan di dalam bangku perkuliahan untuk dunia kerja khususnya dibidang perpajakan c. Untuk Mempromosikan Sumber daya Manusia yang berkompeten, yang ada di Universitas Sumatera Utara Khususnya Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. d. Untuk Mendapat masukan dan saran untuk evaluasi penyempurnaan kurikulum di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. C. Uraian Teoritis 1. Pengertian Pajak a. Pajak menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000, dan Sebagaimana lagi telah beberapa kali diubah terakhir pada Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2007,adalah
kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau
Universitas Sumatera Utara
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. b. Pajak Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, S.H, dalam Resmi (2008:1) adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Setelah kita ketahui unsur-unsur yang melekat pada pengertian Pajak dari berbagai definisi, terlihat ada dua fungsi pajak yaitu: •
Pajak Berfungsi Sebagai Penerimaan (Budgetair)
Yaitu pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. •
Pajak Berfungsi Sebagai Mengatur (Reguler)
Yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif yang diatur dalam PPnBM ( Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah)
Universitas Sumatera Utara
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi maupun Badan. b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, dan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemotongan Pajak penghasilan Sehubungan Dengan
Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. 3. Pengertian PPh Pasal 21, Pemotong PPh Pasal 21, Penerima Penghasilan PPh Pasal21 a. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008: Penghasilan PPh
pasal 21 adalah
Pajak atas berupa gaji, Upah,
Honorarium, tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. b. Yang Termasuk Pemotong PPh Pasal 21 adalah : 1. Pemberi Kerja 2. Bendaharawan Pemerintahan 3. Dana Pensiun 4. Perusahaan 5.Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit
Universitas Sumatera Utara
, olahraga) 6.Penyelenggara Kegiatan (termasuk badan pemerintah, orang pribadi) c. Penerima penghasilan adalah Wajib pajak, yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 adalah: 1. Pejabat Negara 2. Pegawai 3. Pegawai Tetap 4. Penerima pensiun 5. Penerima Honorarium 6 Penerima Upah 7. Orang Pribadi 4. Penguranngan PPh pasal 21 yang Diperbolehkan Pada Pengurangan PPh pasl 21 Untuk pegawai Tetap Pengurangan Yang diperbolehkan
dari
penghasilan
Bruto
untuk
menentukan
besarnya
penghasilan neto : a. Biaya Jabatan, dengan tarif 5% (limaPersen) dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenakan
sebesar Rp.6.000.000
setahun atau Rp. 5.000.000 b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan atau
Badan Penyelanggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua Yang dipersamakan dengan dana pensiunyang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan.
Universitas Sumatera Utara
Untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak, Penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya. a. Karyawati Kawin, PTKP dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga menjadi tanggungan sepenuhnya. b. Bagi Karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan ,diberikan Tambahan PTKP Rp. 15.840.000 setahun dan Rp.1.320.000 untuk sebulan dan ditambah PTKP tanggungan Keluarga maksimal 3 (tiga) orang, yang masing-masing Rp.1.320.000 setahun dan Rp.110.000 sebulan. c. Besarnya PTKP ditentukan Berdasarkan keadaaan pada awal tahun kalender. Misalnya saja, ada pegawai yang baru datang ke Indonesia dalam bagian tahun Kalender, besarnya PTKP berdasarkan Keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan. 2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Untuk Menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak Dalam Negeri, Penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah PTKP. Besarnya PTKP yang berlaku sesuai dengan Pasal 7 UU PPh no.17 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan UU PPh No.36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
Keterangan
PTKP 2009 Setahun (Baru)
Untuk wajib Pajak Tambahan Untuk wajib
Rp. 15.840.000,00 Rp.1.320.000,00
PTKP 2006 Setahun (lama) Rp. 13.200.000,00 Rp. 1.200.000,00
pajak yang kawin Tambahan Untuk Seorang
Rp.15.840.000,00
Rp.13.200.000,00
Rp. 1.320.000,00
Rp.1.200.000,00
Istri yang penghasilannya di gabung dengan penghasilan suami Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang
5. Tarif PPh Pasal 21 dan Penerapan Tarifnya a. Tarif yang digunakan PPh pasal 21 menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008,adalah sebagai berikut : Lapisan Penghasilan kena pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000
5%
Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000
15%
Universitas Sumatera Utara
Diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000
25%
Diatas Rp. 500.000.000
30%
b. Penerapan Tarif Tarif PPh Pasal 17 x Penghasilan Kena Pajak Penghitungan PKP : Penghasilan Bruto dikurangi Biaya Jabatan, Iuran Pensiun termasuk Iuran Tabungan hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan Dana Pensiun, dan PTKP. 6. Prosedur Penyampaian (Pelaporan) SPT Tahunan PPh Pasal 21 Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan
untuk
melaporkan
penghitungan
dan
atau
pembayaran
pajak,objek pajak, dan atau bukan objek pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Wajib pajak mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak dengan benar, lengkap, jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin angka arab, Satuan mata uang, dan mendatangani serta menyampaikan kekantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Universitas Sumatera Utara
Untuk mengisi SPT Tahunan,Pemotonng Pajak harus mempunyai NPWP, SPT Tahunan PPh Pasal 21 diambil sendiri oleh Pemotong pajak ditempat-tempat sebagai berikut : a. Kantor Pelayanan Pajak b. Kantor Penyuluhan Pajak c. Tempat lain yang ditentukan Dirjen Pajak Penyampaian SPT Tahuna PPh Pasal 21 dapat dilakukan Dengan cara : a. Disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan pajak Pratama atau ke kantor Pelayanan Kota Madya b. Disampaikan melalui Kantor Pos dan Giro Batas waktu Penyampaian : a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, Paling Lama 20 (dua Puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir pajak. Batas waktu pelunasan kekurangan Pajak yang terutang : Apabila terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk suatu tahun kalender, jumlah dimaksud harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 Maret Tahun kalender berikutnya. Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang untuk suatu masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lambat 15 hari setelah saat terutang pajak atau masa pajak berakhir. Juga pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang,
Universitas Sumatera Utara
Ketentuan
Umum
Perpajakan
apabila
Surat
Pemberitahuan
tidak
disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3,atau batas waktu yang ditentukan, dikenai sanksi administrasi berupa denda, yaitu Rp.100.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya, dan Rp.100.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
D. RUANG LINGKUP PKLM Adapun yang menjadi ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang paling mendasar adalah untuk melakukan pendataan praktik dan tatacara pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap yang dipotong oleh pihak bendaharawan, dan juga untuk mengetahui tentang dasardasar
pemotongan
Pajak
Penghasilan
Pasal
21
pada
Perseroan
Terbatas.Perusahaan Listrik Negara serta tatacara pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Sudah dihitung pemotongannya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dimana perusahaan tersebut terdaftar sebagai wajib pajak.
E. METODE PKLM 1. Tahap Persiapan Pada tahap ini penulis akan melakukan berbagai persiapan dimulai dari pengajuan
judul kepada Ketua Program Studi Diploma III Administrasi
Perpajakan, penentuan judul, penentuan tempat PKLM, mencari bahan untuk pembuatan proposal, hingga pada dengan pihak dosen. 2. Studi Literatur
Universitas Sumatera Utara
Merupakan landasan teori yang mendukung laporan ini yang menyangkut materi yang akan yang bersumber dari buku-buku, undang-undang, dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan laporan PKLM. 3. Observasi Lapangan Pengamatan yang dilakukan sesuai dengan data-data yang ada pada instansi yang bersangkutan mengenai objek studi khususnya pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap. 4. Pengumpulan Data Pengumpulan data melalui : a. Data Primer Data yang diperoleh melalui wawancara langsung terhadap orang-orang yang dianggap mampu memberikan masukan dan informasi pada saat penulis melakukan observasi di lapangan. b. Data Sekunder Data atau informasi yang diperoleh melalui studi literatur seperti sumbersumber pustaka dan undang-undang, dokumentasi, maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan objek praktik kerja lapangan mandiri. 5. Analisis Data dan Evaluasi Pada tahap ini penulis akan menganalisis data yang telah didapat dan mencoba mengevaluasinya. Sehinnga nantinya dapat ditarik kesimpulan yang dapat memberikan gambaran kondisi perusahaan serta kaitannya terhadap PPh pasal 21 yang harus dibayar.
Universitas Sumatera Utara
F. METODE PENGUMPULAN DATA Dalam melaksanakan PKLM, penulis melakukan 3 (tiga) metode pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk membuat laporan yang digunakan dalam penulisan ini,Yaitu : a. Daftar Pertanyaan (Interview Guide) Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya berlangsung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tatacara pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap. b. Daftar Observasi (Observation Guide) Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan langsung ditempat PKLM sehubungan dengan objek studi yang akan dispesialisasikan oleh penulis. c. Daftar Dokumentasi (Optional Guide) Pengumpulan daftar dokumentasi yang diperlukan dalam instansi yang bersangkutan untuk menambah objektivitas yang berkaitan dengan yang dibutuhkan, guna melengkapi laporan PKLM yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Diploma III Administrasi Perpajakan
G. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN PKLM Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan laporan akhir adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN
Universitas Sumatera Utara
Bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang yang menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan laporan, Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), Ruang Lingkup PKLM, Metode PKLM, Metode Pengumpulan Data PKLM, serta Sistematika Penulisan Laporan PKLM. BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PKLM Bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai lokasi PKLM, Struktur Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, serta Gambaran mengenai Data Pegawai atau Karyawan Perusahaan. BAB III GAMBARAN DATA PAJAK Bab ini penulis menguraikan secara sistematis dan terperinci mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, Objek dan Subjek Pajak, Cara Perhitungan dan Pendaftaran. BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI Bab ini membahas Analisis dan Evaluasi Data yang diperoleh mengenai Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini akan disimpulkan beberapa pernyataan mengenai hal-hal yang telah di kemukakan dan saran-saran yang mungkin dapat diambil tindakan konkrit untuk mengatasi masalah yang ada. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara
