BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Laporan Tugas Akhir Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa secara mandiri yang bertujuan memberikan pengalaman praktis di lapangan secara langsung berhubungan dengan teori keahlian yang diterima diperkuliahan. Praktik Kerja Lapangan Mandiri merupakan syarat yang harus dilewati maupun dilakukan setiap mahasiswa Program Studi D-III Administrasi Perpajakan untuk menyelesaikan Tugas Akhir. Dalam rangka meningkatkan pendidikan bagi mahasiswa serta mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera yang merupakan bagian dari tujuan Negara Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dicapai melalui Pembangunan Nasional yang dilakukan secara berkesinambungan dan merata di seluruh tanah air Indonesia. Untuk dapat membiayai pelaksanaan Pembangunan Nasional salah satu alternatif yang sangat potensial adalah melalui peran serta masyarakat berupa pembayaran pajak.Sebagian besar penerimaan pajak dari tahun ketahun tercantum dalam penerimaan negara yang dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh sebab itu Direktorat Jendral Pajak harus melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya agar penerimaan negara dapat bertambah. Usaha ini diawali dengan adanya reformasi perpajakan pada tahun 1984 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 dan juga terdapat Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah diubah dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 menjadi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, dimana pelaksanaan pajak di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar yaitu perubahan dari official assessment system menjadi self assesment system. Dalam official assessment system, petugas pajak yang menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Saat ini ketentuan umum perpajakan telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak dijumpai wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena minimnya kepatuhan Wajib Pajak dan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan. Dengan perubahan pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia diharapkan agar Wajib Pajak akan mematuhi pelaksanaan self assesment system demi meningkatkan pendapatan negara, tetapi dalam kenyataannya kepatuhan dari Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya lebih rendah dari sebenarnya, menyebabkan tingkat efektifitas hasil pelaksanaan dengan self assesment system menjadi rendah dan dapat juga disimpulkan bahwa besar pajak dapat dipengaruhi oleh kepatuhan Wajib Pajak.
Dalam kewajiban perpajakannya dan dipengaruhi oleh pelaksanaan pajak. Karena pentingnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan pajak maka penulis tertarik untuk membuat pembahasan dalam Laporan Tugas dengan judul “ Pengaruh Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam “.
B. Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir 1. Tujuan Laporan Tugas Akhir a.
Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan self assesment system di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.
b. Untuk mengetahui kendala – kendala yang terjadi dalam pelaksanaanself assesment system. 2. Manfaat Hasil Laporan Tugas Akhir Diharapkan hasil laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat; a.
Untuk pengembangan ilmu di bidang perpajakan, karena hasil laporan ini membahas mengenai peraturan dan penerapannya. Dalam hal ini ditemukan hal-hal yang belum sejalan antara peraturan yang dibuat dengan kondisi yang terdapat dalam masyarakat wajib pajak.
b.
Bagi institusi atau lembaga khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. Laporan tugas Akhir ini membahas tentang praktek pelaksanaan self assessment system tentang pajak orang pribadi. Dengan
demikian aparat pelaksana pajak dapat melihat kelemahan, kekurangan dan permasalahan baik pada pihak fiskus maupun wajib pajak. c.
Bagi masyarakat, khususnya wajib pajak akan dapat mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak sebagai warganya. Laporan Tugas akhir ini menjelaskan tentang kewajiban wajib pajak dan prosedur yang harus dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi kewajiban dan yang harus dilakukannya.
C. Uraian Teoritis C.1. Pengertian Tentang Beberapa Konsep Dalam Perpajakan 1.
Pengertian Pajak Secara Umum Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Adapun pendapat beberapa ahli tentang pengertian pajak antara lain sebagai berikut: •
Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011: 1) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi)
yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. •
Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2011: 1) menyatakan pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
•
Menurut Dr. N. J. Feldmann dalam Siti Resmi (2011: 2) menyatakan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa ada kontraprestasi, dan semata-mat digunakan untuk menutup pengeluaranpengeluaran umum.
2.
Pengelompokan Pajak Dalam Siti Resmi (2011: 7) terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu: 2.1 Menurut Golongannya a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dpikul sendiri Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepadaorang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan, contoh: Pajak Penghasilan.
b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak Tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 2.2 Menurut Sifatnya a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, contoh: Pajak Penghasilan. b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik
berupa
mengakibatkan
benda,
keadaan,
timbulnya
perbuatan,
kewajiban
atau
membayar
peristiwa
yang
pajak,
tanpa
memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal, contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta PBB. 2.3 Menurut Lembaga Pemungutnya a. Pajak Pusat, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Yang termasuk dalam Pajak Pusat antara lain: - Pajak Penghasilan (PPh) - Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM) - Bea Materai
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas: • Pajak Provinsi, terdiri dari: - Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. - Pajak Rokok • Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari: - Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Hiburan - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Pajak Parkir - Pajak Air Tanah - Pajak Sarang Burung Walet - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (Sumber: www.pajak.go.id, 2012) Pada Laporan Tugas Akhir ini penulis hanya membahas dan menganalisis tentang Pelaksanaan Self Assesment System pada pajak penghasilan orang pribadi (PPh Pasal 21). 3.
Pengertian Self Assesment System Dalam Mardiasmo (2011: 7) Self Assesment System adalah Sitem pemungutan
pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Dalam pelaksanaan ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
C.2. Ketentuan Tentang Self Assesment System Pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( PPh Pasal 21). 1.
Pengertian Pajak Penghasilan a. Defenisi Pajak Penghasilan Menurut Siti Resmi (2011: 74) pajak penghasilan adalah pajak yang
dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam
satu tahun pajak. Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 1. Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 disebutkan Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan betuk apapun dengan merujuk pada Undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008. b. Pengertian SPT Dalam Mardiasmo (2011: 26) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-unangan perpajakannya. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan antara lain sebagai berikut: - Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. - Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 2.
Dasar Hukum •
Surat Edaran Nomor SE- 11/PJ/2013 Indonesia menganut sistem perpajakan self assesment system, yaitu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kegiatan perpajakannya.
•
Pasal 1 angka ( 11 ) UU No. 16 Tahun 2009 Definisi SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan.
•
Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mentri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang tata cara pemeriksaan, pemerikasaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
•
Pasal 12 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2009 Disebutkan bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
D. Metode Pengumpulan Data Ada pun cara pengumpulan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut : 1.
Daftar Wawancara Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pegawai yang dianggap mampu memberikan data dan informasi tentang Pengaruh Pelaksanaan self assesment system terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.
2.
Daftar Observasi Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung atas kegiatan yang akan dilakukan dalam pencatatan terhadap masalah yang menjadi objek yang dibahas.
3.
Daftar Dokumentasi Yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan pengaruh pelaksanaan self assesment system terhadap kapatuhan pajak atau arsip yang sah sebagai bukti otentik.
E.
Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir Laporan Tugas Akhir ini disusun oleh penulis dalam empat bab. Adapun rincian tiap bab seperti terlihat dibawah ini :
BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum tentang penulisan Laporan Tugas Akhir yang meliputi latar belakang, tujuan dan manfaat, uraian teoritis, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan. BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI RISET Pada bagian bab ini penulis akan menguraikan sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam, rincian jumlah pegawai, tingkat pendidikan, Struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi dari tiap – tiap seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA Pada bab ini penulis akan menyajikan dan menganalisis data yang diperoleh dan mengevaluasi data yang diterima selama proses riset. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Kemudian penulis akan memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan sabagai bahan masukan.
