1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Manfaat hutan rakyat semakin dirasakan oleh masyarakat karena mampu memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga. Masyarakat dengan sadar mulai menanam tanaman hutan di lahan milik mereka sendiri. Perkembangan pembangunan hutan menuntut untuk memperhatikan dan memperhitungkan keberadaan hutan rakyat. Alasan utama adalah semakin berkurangnya hasil kayu dari kawasan hutan negara, baik kayu perkakas maupun kayu industri. Pembangunan hutan rakyat juga berfungsi untuk menanggulangi lahan kritis, media konservasi lahan, perlindungan hutan dan upaya pengentasan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat setempat. Hutan rakyat saat ini memiliki kontribusi yang besar dalam konteks pemenuhan kebutuhan kayu perkakas nasional. Sebagai gambaran rata-rata konsumsi kayu pertukangan di Jawa sebanyak 70% berasal dari kayu hutan rakyat sehingga hutan rakyat semakin mendapat perhatian dari berbagai pemangku kepentingan (Hardjanto 2003). Saat ini para stakeholder sektor kehutanan terutama pemerintah, sedang memberi perhatian lebih terhadap perkembangan pengelolaan hutan rakyat. Semakin bertambahnya penduduk dan semakin banyaknya industri yang membutuhkan bahan baku kayu yang harus dipasok, dan kurangnya lapangan pekerjaan akan memicu timbulnya ekses negatif di sektor kehutanan seperti perambahan hutan, pembalakan liar, perladangan berpindah, kebakaran hutan, dan
2
akhirnya akan menurunkan kualitas ekologi atas berkurangnya jumlah luasan hutan, sehingga sangat diperlukan peran aktif masyarakat dan landasan hukum yang kuat untuk
melaksanakan
kerjasama
dengan
masyarakat
khususnya
dalam
mengendalikan aktivitas penebangan kayu di hutan milik rakyat. Dengan demikian, pengembangan pengelolaan hutan rakyat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pasokan bahan baku industri kehutanan yang berkualitas dan berkelanjutan tanpa mengabaikan kualitas lingkungan (Sukadaryati 2006). Hutan rakyat oleh sebagian besar petani sudah dianggap sebagai sebuah usaha yang menjanjikan. Meski kepemilikan lahan terbatas, jika dikelola dengan baik maka akan menghasilkan produktivitas yang tinggi sehingga pendapatan petani dari sektor hutan rakyat meningkat. Kontribusi hutan rakyat sejauh ini masih tergolong rendah sekitar 21,37-30% terhadap pendapatan petani keseluruhan (Attar, 2000; Prabowo, 2000; Kusumedi, 2005 dan Diniyati, 2010 dalam Fauziyah et al, 2012). Hal itu disebabkan karena pengelolaan hutan rakyat masih sederhana dan input masih minim. Dalam meningkatkan produktivitas hutan rakyat diperlukan input yang cukup, tidak hanya tenaga petani tetapi juga modal. Permasalahanya adalah akses petani untuk mendapatkan modal masih terbatas karena hutan rakyat dinilai memiliki karaktristik berbeda diantara sektor bisnis lainnya, sehingga perlu diupayakan permodalan yang sesuai untuk hutan rakyat (Fauziyah et al, 2012). Dewasa ini lembaga formal perbankan masih enggan untuk mendanai usaha-usaha hutan rakyat, terlebih untuk usaha hutan tanaman skala kecil (Nugroho 2010). Hasil kajian Usman et al. (2004) di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa institusi
3
formal perbankan sulit diakses oleh masyarakat miskin karena institusi ini berorientasi komersial. Kondisi ini menunjukkan ketidaktersediaan pinjaman dalam jumlah besar saja tidak cukup bagi rumah tangga miskin, masih diperlukan prasyarat lain yaitu keberadaan lembaga penyedia pinjaman yang dapat diakses oleh golongan miskin (Yunus 1981; Khandker et al. 1995). Pengembangan skema pinjaman untuk mendanai pembangunan hutan berbasis masyarakat di Indonesia sesungguhnya telah lama dilakukan. Pada 1988–1998 disediakan Kredit Usahatani Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS), kemudian pada 1997–2000 dikembangkan Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR), dan sejak 2008 dikembangkan skema Fasilitas Dana Bergulir Hutan Rakyat (FDB-HR) untuk percepatan pembangunan hutan rakyat yang pembiayaan pembangunannya dapat diakses melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H). Dalam perjalanannya ternyata KUK-DAS dan KUHR menimbulkan banyak permasalahan, seperti banyaknya tunggakan, tanaman sebagai hasil investasi tidak ditemukan, pendataan yang tidak akurat, dan lain sebagainya, sementara FDB-HR kinerjanya belum dapat diketahui (Nugroho 2011). Tujuan utama diberikannya pinjaman tersebut kepada masyarakat adalah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas hutan, serta perbaikan mutu lingkungan melalui kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Namun dalam pemanfaatan dana pinjaman tersebut tidak sedikit juga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja non-produktif sehingga peluang pemanfaatan dana pinjaman yang tidak tepat sasaran serta
4
peluang munculnya permasalahan serupa seperti yang telah terjadi pada implementasi KUK-DAS dan KUHR dapat menjadi lebih besar. Selain itu, pelaksanaan program FDB-HR juga dirasakan belum optimal karena regulasi yang kurang tepat sasaran, sehingga masih terdapat debitur yang mengalami kesulitan dalam berbagai hal. Dengan alasan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi dan pemanfaatan dana pinjaman, mengevaluasi pelaksanaan serta mengetahui efektifitas program Pinjaman Tunda Tebang FDBHR, sehingga dapat memberi masukan dalam upaya pengembangan dan perbaikan program supaya permasalahan seperti tersebut diatas dapat dihindarkan.
1.2. Permasalahan
Selama ini petani hutan rakyat di Kabupaten Pacitan masih berorientasi pada hasil hutan kayu yang bisa dipanen sewaktu-waktu tergantung kebutuhan baik dalam keadaan masak tebang maupun belum. Disisi lain pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan
pembangunan
hutan
rakyat
khususnya
dengan
cara
memaksimalkan pemanfaatan Pinjaman Tunda Tebang FDB-HR. Petani hutan rakyat didorong untuk mengajukan pinjaman tunda tebang dan menunda penebangan kayu hutan rakyat yang dalam sejarahnya pada program serupa di masa lalu menyisakan permasalahan seperti banyaknya tunggakan, pemanfaatan dana yang tidak optimal, tanaman sebagai hasil investasi tidak ditemukan, pendataan yang tidak akurat, dan lain sebagainya. Beberapa pertanyaan yang melatarbelakangi adanya penelitian ini antara lain bagaimanakah karakteristik masyarakat penerima Pinjaman Tunda Tebang FDB-HR serta implementasi dan penggunaan dana
5
pinjamannya?, bagaimanakah pelaksanaan program tersebut? dan bagaimanakah efektifitas pencapaian tujuan program tersebut? Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyimpulkan hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan program Pinjaman Tunda Tebang FDB-HR.
1.3. Ruang Lingkup
Kabupaten Pacitan dipilih sebagai lokasi penelitian karena termasuk salah satu daerah yang memiliki hutan rakyat terluas di Pulau Jawa yaitu 72.334,90 ha, serta termasuk sebagai salah satu daerah yang memiliki kapasitas produksi kayu hutan rakyat terbesar di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 304.886,38 m3/tahun (Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, 2015). Pacitan merupakan salah satu daerah prospektif karena tingginya minat masyarakat mengikuti program Pinjaman Tunda Tebang FDB-HR. Sejak tahun 2014 hingga penelitian ini dilaksanakan terdapat lebih dari 11 kelompok yang beranggotakan lebih dari 260 anggota telah menjadi debitur. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pringkuku, Kebonagung, Tegalombo, dan Bandar. Keempat kecamatan tersebut dipilih karena terdapat Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) yang terdaftar sebagai peserta penerima dana Pinjaman Tunda Tebang FDB-HR BLU Pusat P2H. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) karena mempertimbangkan sebaran KTHR yang menerima dana pinjaman serta dipilih berdasarkan lamanya menerima pinjaman sampai penelitian ini dilaksanakan. Rata-rata KTHR yang dijadikan sampel telah menerima dana pinjaman pada pencairan tahap pertama dan kedua, sehingga diasumsikan petani telah menggunakan dana pinjaman untuk
6
berbagai kebutuhan selama satu sampai dua tahun terakhir. Evaluasi yang dilakukan adalah dalam hal pelaksanaan program serta untuk mengetahui efektifitas pencapaian program Pinjaman Tunda Tebang FDB-HR.
1.4. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk: a. Mengetahui karakteristik petani hutan rakyat serta implementasi dan pemanfaatan pinjaman Tunda Tebang FDB-HR oleh petani. b. Mengevaluasi pelaksanaan Pinjaman Tunda Tebang FDB-HR. c. Mengevaluasi pencapaian tujuan Pinjaman Tunda Tebang FDB-HR untuk mengetahui tingkat efektifitasnya.
1.5. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya: a. Memberikan gambaran mengenai kualitas pelaksanaan dan efektifitas program Pinjaman Tunda Tebang FDB-HR kepada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan penyempurnaan program Pinjaman Tunda Tebang FDB-HR. b. Menambah referensi penelitian dan kajian akademis tentang Pinjaman Tunda Tebang FDB-HR yang masih terbatas.
