BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara yang
sedang berkembang. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi untuk meningkatkan devisa negara karena Bali merupakan kota pariwisata. Sebagian besar masyarakat di Bali dapat dikatakan cukup mampu karena telah berhasil menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan jalan mendirikan perusahaan yang bergerak di segala bidang.Bali selalu berkembang setiap tahunnya begitu pula dengan pembangunan infrastrukturnya, maka dari itu banyak masyarakat di Bali yang ahli dalam pembangunan infrastruktur mendirikan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Perusahaan ini didirikan agar mereka mampu bersaing dalam tender yang diadakan oleh pemerintah dalam pengadaan proyek pembangunan salah satu infrastruktur di Bali. Perkembangan jasa konstruksi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari faktor ekonomi dan politik. Perkembangan ekonomi makro sangat berpengaruh terhadap perkembangan jasa konstruksi di Indonesia hal ini terlihat pada saat krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997 pasar jasa konstruksi yang sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 13,71 persen per tahunnya mengalami kemerosotan hingga mencapai angka minus 36,4 persen dan ini termasuk dampak yang paling parah dibandingkan dengan sektor ekonomi yang lain seperti pertanian. Perusahaan jasa konstruksi mengalami kesulitan yang cukup berat pada saat itu karena jumlah pekerjaan konstruksi berkurang drastis selain itu proyek-proyek
ditangguhkan dan bahkan dihentikan oleh pemilik proyek dan juga pemilik proyek mengalami kesulitan untuk membayar kontraktor. Selain faktor ekonomi, perkembangan jasa konstruksi di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik dalam negeri maupun luar negeri. Sejak diberlakukannya Asean Free Trade Area (AFTA) sejak tahun 2003 mengakibatkan kontraktor dalam negeri bersaing dengan kontraktor-kontraktor asing dalam memperebutkan proyek-proyek pada pasar konstruksi di Indonesia. Dalam dimensi akademis, secara operasional wilayah kerja jasa konstruksi dapat dikelompokkan kedalam empat bidang, yaitu;1 1.
Bidang Arsitektural, yang meliputi perumahan dan permukiman, gedung dan pabrik, pertamanan dan juga interior.
2.
Bidang Teknik Sipil, meliputi drainase dan jaringan pengairan, jalan, jembatan, landasan, lokasi pengeboran darat, bendungan, reklamasi, dan lainlain.
3.
Bidang mekanikal, meliputi instalasi tata udara, AC, pelindung kebakaran, instalasi lift dan escalator, instalasi industri dan pembangkit, dan lain-lain.
4.
Bidang tata lingkungan, yang meliputi bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, reboisasi atau penghijauan serta pengeboran air tanah. Setiap kontraktor yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi berada dibawah
naungan suatu badan usaha.Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Lembaga Pengaturan Jasa Konstruksi Nasional yang dimaksud dengan badan usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang kegiatan usahanya menyediakan jasa pelaksana pekerjaan konstruksi.Ada beberapa bentuk badan usaha yang dikenal di Indonesia yaitu perusahaan perseorangan, Firma (Fa), Perseroan 1 Irwan Kartiwan, Kamajaya Al Katuuk, dan Hendra N. Soenardji, 2010, Wajah Jasa Konstruksi di Indonesia (Tinjauan Keberpihakan), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 4.
Komanditer (CV) dan Perseroan Terbatas (PT).Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seseorang dalam mendirikan suatu badan usaha yaitu;2 a.
jenis usaha apa yang akan dijalankan;
b.
ruang lingkup usaha suatu badan usaha;
c.
pihak-pihak yang akan terlibat dalam kegiatan usaha;
d.
besarnya risiko pemilikan;
e.
batas-batas pertanggungjawaban dalam pelunasan utang-utang perusahaan;
f.
besarnya investasi atau modal yang ditanamkan;
g.
cara pembagian laba atau keuntungan;
h.
jangka waktu berdirinya badan usaha;
i.
peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan badan usaha tersebut. CV. Panca Karya Utama adalah salah satu badan usaha yang berdomisili di
Kabupaten Jembrana yang bergerak dalam jasa konstruksi.CV. Panca Karya Utama sebagai
penyedia
jasa
konstruksi
menjalankan
usaha-usaha
dalam
bidang
pemborongan, perencanaan dan pelaksanaan segala macam pekerjaan bangunan dan tehnik termasuk jembatan, jalan dan pengairan, pekerjaan-pekerjaan penggalian, penimbunan tanah dan pengukuran, pemasangan instalasi listrik, air minum dan mesin-mesin serta pekerjaan lain yang bersangkutan dengan itu. Sebagai penyedia jasa konstruksi, CV. Panca Karya Utama sering mengadakan kerjasama untuk melaksanakan konstruksi bangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun swasta.Biasanya Pemerintah atau swasta sebagai pengguna jasa akan mengadakan tender untuk sebuah pekerjaan yang ditujukan bagi penyedia jasa. Selanjutnya para penyedia jasa akan bersaing satu sama lain untuk memenangkan tender tersebut dengan cara memberikan harga yang paling efisien atas suatu pekerjaan. Saat ini 2
M. Fuad et.al., 2000, Pengantar Bisnis, cet. II, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 64
perbedaan harga penawaran para penyedia jasa pada saat tender bukan lagi berkaitan dengan perbedaan harga barang maupun upah suatu pekerjaan melainkan harga penawaran tersebut berkaitan dengan efisiensi pengerjaan pekerjaan tersebut. 3 Pada dasarnya pengadaan barang dan jasa yang melibatkan antara pihak pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa memiliki kepentingan yang berbeda.Pihak pengguna barang/jasa mengehendaki memperoleh barang/jasa dengan harga yang semurah-murahnya sedangkan pihak penyedia barang/jasa dalam menyediakan barang/jasa sesuai dengan kepentingan barang/jasa ingin mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya.Dua kepentingan ini akan sulit dipertemukan apabila kedua belah
pihak
tidak
memiliki
pengertian
dan
kemauan
untuk
mencapai
kesepakatan. 4 Setelah mencapai suatu kesepakatan selanjutnya pihak pengguna jasa dan penyedia jasa akan membentuk suatu kontrak yang disebut dengan kontrak kerja konstruksi. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Hubungan hukum yang terjadi antara pengguna jasa dan penyedia jasa akan menimbulkan akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban diantara para pihak. 5 Biasanya kontrak akan diawali dengan suatu proses negosiasi sebagai upaya untuk menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk mempertemukan
3
sesuatu
yang
diinginkan
yaitu
melalui
proses
tawar
H. Nazarkhan Yasin, Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 1 4Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta, h. 9 5 Salim H.S., 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Buku Kesatu, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, h. 90
menawar. 6 Pembentukan suatu kontrak erat kaitannya dengan asas-asas didalam perjanjian, salah satunya adalah asas proporsionalitas.Asas proporsionalitas dalam kontrak diartikan sebagai asas yang mendasari hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan proporsi atau bagiannya masing-masing.Asas proporsionalitas digunakan terhadap seluruh hubungan kontraktual baik pada tahap prakontraktual, tahap pembentukan kontrak maupun tahap pelaksanaan kontrak.Dalam suatu kontrak, asas proporsionalitas tidak menekankan pada keseimbangan hasil namun lebih menekankan pada pembagian proporsi hak dan kewajiban para pihak.7 Fungsi pengaturan kontrak bisnis adalah untuk menjamin adanya pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional bagi para pihak sehingga dengan demikian akan terjalin hubungan yang adil dan menguntungkan. Namun dalam kenyataannya masih terjadi perselisihan antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang menimbulkan sengketa.Pada jasa konstruksi, sengketa biasanya dapat timbul disebabkan karena klaim yang tidak dilayani misalnya keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan penafsiran dokumen kontrak, ketidakmampuan baik teknis maupun manajerial dari para pihak baik pengguna jasa maupun penyedia jasa.8Salah satu sengketa yang terjadi yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi fisik pasar Gilimanuk yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana sebagai pengguna jasa dan dikerjakan oleh CV. Panca Karya Utama sebagai penyedia jasa. Berdasarkan kasus ini penulis tertarik untuk membahas penelitian yang diberi judul “Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak
6
Jeremy G. Thorn, 1995, Terampil Bernegosiasi, Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, h. 7 Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.32 8 Nazharkan Yasin, op.cit., h.84 7
Kerja Konstruksi (Studi Kasus Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi FisikPasar Gilimanuk oleh CV. Panca Karya Utama)”
1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut yaitu: 1.
Bagaimanapenerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan proyek pembangunan pasar Gilimanuk?
2.
Bagaimana upaya penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi yang terjadi antara CV. Panca Karya Utama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana?
1.3.
Ruang lingkup Masalah Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka harus diadakan pembatasan
terhadap ruang lingkup permasalahan.Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap pokok permasalahan yang dibahas dalam usulan penelitian ini. Ruang lingkup masalah dalam usulan penelitian ini adalah: 1.
Terhadap permasalahan pertama, ruang lingkupnya meliputi penerapan asas proporsionalitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kontrak kerja konstruksi.
2.
Terhadap permasalahan kedua, ruang lingkupnya meliputi upaya penyelesaian sengketa antara CV. Panca Karya Utama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan
proporsionalitas.
Koperasi
Kabupaten
Jembrana
berdasarkan
asas
1.4.
Orisinalitas Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat asli atau orisinil karena belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak kerja konstruksi.Hal ini dapat diketahui setelah penulis melakukan penelusuran judul-judul skripsi yang telah ada di ruang skripsi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Udayana serta melalui penelusuran judul-judul skripsi melalui media internet. Namun demikian terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam suatu kontrak kerja konstruksi yaitu:
NO JUDUL 1
RUMUSAN MASALAH
Tesis yang berjudul 1. Penerapan
Asas
Bagaimana hukum
PENELITI
hubungan Maya Hasanah,
serta
kedudukan Universitas
Proporsionalitas
hukum para pihak (pihak Indonesia,
dalam
inti/perusahaan besar dan Tahun 2011.
Komersial
Kontrak pada
pihak
plasma/peternak)
Perjanjian Kemitraan
dalam
Inti-Plasma.
Inti-plasma
skema
kemitraan berdasarkan
perjanjian yang telah ada? 2.
Bagaimana
perlunya
diterapkan
asas
proporsionalitas
pada
perjanjian tersebut? 3. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas
pada
perjanjian kemitraan Intiplasma pada tahap
pra
kontrak dan pembentukan kontrak? 2
Penerapan
Asas 1. Apakah yang dimaksud Edu
Vitra
Proporsionalitas
dengan asas proporsional Zuardi, Fakultas
dalam Kontrak Jasa
dan fungsinya dalam suatu Hukum
Konstruksi
perjanjian jasa konstruksi?
Kasus
(Studi
PT.
Graha
Universitas
Duta 2. Bagaimanakah penerapan Indonesia, Indah
asas proporsionalitas dalam Tahun 2011
melawan PT. Slipi
suatu
perjanjian
Sri Indopuri)
konstruksi?
jasa
3. Bagaimanakah mengukur asas proporsionalitas dalam suatu
perjanjian
jasa
konstruksi?
Usulan Penelitian NO 1
JUDUL
RUMUSAN MASALAH
Penerapan
PENELITI
Asas 1. Bagaimana penerapan asas Ida Ayu Nanda
Proporsionalitas
proporsionalitas
dalam Kontrak Kerja
pelaksanaan kontrak kerja Fakultas
Konstruksi
konstruksi
(Studi
dalam Pramasari,
pembangunan Hukum,
Kasus
proyek pembangunan pasar Universitas
Keterlambatan
Gilimanuk?
Udayana, Tahun
Penyelesaian
2.
Pekerjaan Konstruksi
Bagaimana penyelesaian
Fisik
kontrak
upaya 2011. sengketa
kerja
konstruksi
PasarGilimanuk oleh
yang terjadi antara CV.
CV.
Panca Karya Utama dengan
Panca
Karya
Utama)
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana?
1.5.
Tujuan Penelitian
a. Tujuan Umum Adapun tujuan umum dilakukannya penelitian ini yaitu: 1. Untuk memenuhi kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian. 2. Untuk mengetahui penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak kerja konstruksi. 3. Untuk menyumbangkan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya mengenai penerapan asas proporsionalitassuatu kontrak kerja konstruksi. b. Tujuan khusus 1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan asas proporsionalitas dalam suatu kontrak kerja konstruksi. 2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi antara Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana dengan CV. Panca Karya Utama.
1.6.
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis
maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu: a. Manfaat teoritis 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi mengenai asas proporsionalitas dalam suatu kontrak kerja konstruksi. 2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran di bidang hukum khususnya dalam bidang ilmu hukum tentang perjanjian. b. Manfaat Praktis 1. Untuk dapat memberikan pemahaman kepada pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi tentang penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak kerja konstruksi. 2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang upaya penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 1.7.
Landasan Teoritis
A.
Pengertian Perjanjian Menurut Subekti perjanjian merupakan suatu peristiwa seseorang berjanji
pada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Peristiwa inilah yang akan menimbulkan hubungan hukum diantara orang tersebut yang
dinamakan dengan perikatan.9 Menurut Wirjono Prodjodikoro perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda diantara dua pihak dimana salah satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal dan pihak yang lain berhak untuk menuntut janji tersebut.10 Menurut M. Yahya Harahap perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang memberikan hak untuk satu pihak untuk menuntut prestasi dan pihak yang lain diwajibkan untuk menunaikan prestasi. 11 Ketentuan perjanjian dalam KUH Perdata bersifat terbuka artinya para pihak yang mengadakan perjanjian diberikan kebebasan yang seluasluasnya untuk mengadakan perjanjian dan isinya ditentukan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.12 Semua kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif.Syarat subjektif sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya artinya pihak yang mengadakan perjanjian harus mempunyai kemauan bebas untuk mengikatkan diri dan harus dinyatakan dan perjanjian itu dianggap tidak ada apabila perjanjian tersebut terjadi karena paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), dan penipuan (bedrog). Menurut Sudargo Gautama, kesepakatan merupakan syarat terpenting dari sebuah perjanjian sebab secara umum tidak diperlukan bentuk formal agar suatu perjanjian mengikat secara formal kecuali hukum menentukan secara khusus contohnya dalam pendirian suatu Perseroan harus
9
R. Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, h. 1 (selanjutnya disebut R. Subekti
I) 10
R. Wirjono prodjodikoro, 2000, Azas-azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, h. 4. M. Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, h.6. 12 Samuel M.P. Hutabarat, Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian, Grasindo, Jakarta, h. 34 11
dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris. 13 Syarat subjektif yang kedua yaitu adanya kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian.Apabila syarat subjektif ini tidak dapat dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan.Selanjutnya syarat objektif sahnya suatu perjanjian yang pertama yaitu perjanjian harus tentang suatu hal tertentu artinya suatu perjanjian harus menentukan hal yang jelas atau tertentu untuk dapat menetapkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.Syarat objektif yang kedua yaitu harus didasarkan atas sebab yang hal yaitu tidak melanggar undangundang, kesusilaan dan ketertiban umum.Apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Saat terjadinya perjanjian merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Ada beberapa teori yang menyatakan tentang saat terjadinya suatu perjanjian yaitu;14 1.
Teori kehendak (wilstheori) yang menyatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak penerima menyatakan kehendaknya, misalnya dengan menulis surat.
2.
Teori pengiriman (verzendtheori) yang menyatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pernyataan kehendak itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3.
Teori pengetahuan (vernemingstheori) yang menyatakan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya mengetahui bahwa tawarannya yang diberikan telah diterima.
4.
Teori kepercayaan (vertrouwentheori) yang menyatakan bahwa pernyataan kehendak itu dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.
B.
Asas-asas dalam Perjanjian
13
Ibid, h. 35 Mariam Darus Badrulzman, 1997, Hukum Bisnis, Eresco, Jakarta, h. 98.
14
Selain memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak harus memperhatikan beberapa asas didalam perjanjian diantaranya; a. Asas konsensualisme yaitu suatu perjanjian dianggap telah terjadi apabila telah
adanya
kesepakatan
diantara
pihak-pihak
yang
mengadakan
perjanjian.Asas konsensualisme yang menekankan pada kata sepakat ini berangkat dari pemikiran bahwa pihak-pihak yang berhadapan didalam suatu kontrak adalah orang yang menjunjung tinggi komitmen, tanggung jawab dan memiliki itikad baik yang berlandaskan pada satu kata dan satu perbuatan.Asas konsensualisme memiliki karakter universal yaitu unsur kesepakatan yang terbentuk dari adanya penawaran dan penerimaan.15 b. Asas kebebasan berkontrak yaitu setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas menentukan hal-hal didalam perjanjian dan juga bebas untuk menentukan bentuk kontraknya tersebut. Kebebasan untuk mengadakan perjanjian ini biasanya meliputi; 1.
kebebasan untuk menentukan kehendak menutup atau tidak menutup perjanjian;
2.
kebebasan untuk memilih pihak mana yang ditujukan untuk menutup perjanjian tersebut;
3.
kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian;
4.
kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis maupun tidak tertulis;
5.
kebebasan untuk menentukan cara mengakhiri atau menutup perjanjian.16
15
Agus Yudha Hernoko,op.cit, h. 123 Samuel M.P Hutabarat, loc.cit.
16
c. Asas daya mengikat kontrak ataupacta sunt servanda yaitu suatu kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.Berlaku
sebagai
undang-undang
bagi
para
pihak
yang
membuatnya artinya undang-undang menempatkan dan mengakui bahwa posisi para pihak yang ada didalam kontrak sejajar dengan pembuat undangundang. Namun perbedaannya adalah terkait dengan daya berlakunya karena undang-undang berlaku dan mengikat semua orang dan bersifat abstrak sedangkan kontrak hanya berlaku terbatas pada kontraktan atau pembuat kontrak.Selain itu kontrak juga dibuat oleh kontraktan untuk melakukan perbuatan konkret.17 Niewenhuis menyatakan bahwa asas daya mengikat suatu kontrak pada situasi tertentu dibatasi oleh dua hal yaitu; 1.
Daya mengikat suatu perjanjian dibatasi oleh itikad baik para pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.
2.
Adanya daya paksa atau overmacht yang menyebabkan apabila timbul wanprestasi didalam suatu perjanjian maka bagi salah satu pihak misalnya kreditor memiliki hak untuk mengajukan gugatan, baik pemenuhan, ganti rugi maupun pengakhiran perjanjian. Namun karena adanya daya paksa atau overmacht maka gugatan kreditor akan disampingkan karena ketiadaan prestasi berada diluar kesalahan debitor.18
d. Asas Itikad Baik yaitu dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut Hoge Raad dalam putusannya tanggal 9 Februari 1923 memberikan rumusan bahwa perjanjian harus dilaksanakan “volgens de eisen van redelijkheid en 17
Agus Yudha Hernoko, op.cit. h. 128 Ibid. h. 129
18
billijkheid” artinya itikad baik harus dilaksanakan menurut kepatutan dan kepantasan. 19 Menurut Wirjono Prodjodikoro, itikad baik terdiri dari dua macam yaitu;20 1.
Itikad baik yang terjadi pada saat mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Dalam konteks ini hukum akan memberikan perlindungan kepada para pihak yang memiliki itikad baik sedangkan bagi pihak yang tidak beritikad baik harus bertanggung jawab terhadap segala risiko yang terjadi.
2.
Itikad baik yang terjadi pada saat pelaksanaan hak-hak dan kewajibankewajiban yang telah diatur dalam hubungan hukum. Dalam konteks ini itikad baik tersebut bersifat objektif dan dinamis mengikuti perbuatan hukum sekitarnya.
Selain asas-asas standar tersebut, dalam pembuatan perjanjian juga harus memperhatikan beberapa asas-asas lain yaitu asas proporsionalitas, asas kepercayaan, asas persamaan hak, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas kepastian hukum. 21 Salah satu asas lain yang cukup penting untuk diperhatikan adalah asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas adalah dasar atau landasan bagi para pihak dalam pertukaran hak dan kewajiban sesuai dengan bagiannya masing-masing.Asas proporsionalitas memiliki fungsi yang sangat penting dalam suatu kontrak mulai dari pembuatan kontrak hingga pelaksanaannya. Adapun fungsi asas proporsionalitas yaitu;22
19 Ibid, h. 135 dikutip dari P.L Werry, 1990, Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland, Percetakan Negara RI, Jakarta, h. 9 20 Ibid. h. 137 21 Abdul R. Saliman, 2011, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus), Prenada Media Group, Jakarta, h. 46 22 Pranoto, 2013, “Urgensi Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Kerja Konstruksi Sebagai Antisipasi Terjadinya Sengketa” Jurnal Privat Law Fakultas Hukum UNS Edisi 02, Oktober 2013, h. 89 dikutip dari Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang Mediantama, Yogyakarta, 2008, h. 173
1.
Asas proporsionalitas berfungsi dalam tahap pra kontak yaitu asas proporsionalitas memberikan peluang atau kesempatan bagi para pihak untuk melakukan negosiasi dalam menentukan pertukaran hak dan kewajiban dengan itikad baik atau good faith.
2.
Asas proporsionalitas berfungsi dalam tahap pembentukan kontrak artinya asas proporsionalitas menjamin adanya kesetaraan maupun kebebasan para pihak dalam menentukan proporsi hak dan kewajiban.
3.
Asas proporsionalitas berfungsi dalam pelaksanaan kontrak artinya asas proporsionalitas menjamin terwujudnya pertukaran hak dan kewajiban sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan oleh para pihak.
Menurut M. Yahya Harahap asas proporsionalitas berkaitan juga dengan beban pembuktian yaitu asas proporsionalitas dapat membantu hakim dalam memberikan justifikasi mengenai putusan terhadap perkara yang dimaksud karena dalam asas proporsionalitas ditentukan bahwa hakim tidak boleh bersikap berat sebelah.23 C.
Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjanjian Hakekat dari suatu perikatan adalah pemenuhan prestasi.Prestasi adalah
kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan.Menurut Pasal 1234 KUH Perdata setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.Setiap kewajiban prestasi yang dipenuhi oleh debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (liability) yang artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya.Jaminan ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Menurut Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada 23 M. Yahya Harahap, 2006, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat M. Yahya Harahap II), h. 507.
menjadi pemenuhan utangnya terhadap kreditur. Jaminan ini disebut dengan jaminan umum.Selanjutnya yang disebut dengan jaminan khusus adalah tanggung jawab berupa jaminan harta kekayaan dibatasi sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitur untuk memenuhinya yang disebutkan secara khusus dan tertentu dalam perjanjian atau hakim dapat menetapkan batas-batas yang layak dalam putusannya.24 Selain
prestasi,
suatu
perikatan
erat
kaitannya
dengan
istilah
wanprestasi.Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu wanprestatie artinya tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang lahir dari undang-undang.25 Selain itu wanprestasi dapat diartikan antara lain; 1.
Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2.
Debitur memenuhi prestasi tetapi keliru;
3.
Debitur memenuhi prestasi namun tidak tepat waktu atau terlambat.
Selain ketiga pengertian tersebut, Prof. Soebekti menambahkan pengertian wanprestasi yaitu debitur melakukan sesuatu yang dalam perjanjian tidak boleh dilakukannya.26 Dalam hal terjadinya wanprestasi terdapat dua kemungkinan alasan hingga terjadinya wanprestasi yaitu;27 1.
Wanprestasi disebabkan karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian;
2.
Wanprestasi disebabkan karena keadaan memaksa (force majeure) sehingga wanprestasi berada diluar kesalahan debitur.
24
Abdulkadir Muhammad, 2002, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 17 Ibid, h. 20 26 Ibid, h. 21 27 Ibid. 25
1.8.
Metode Penelitian Metode penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting didalam
penyusunan suatu karya tulis. Metode penelitian digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ilmiah dan cara untuk mengolah data tersebut menjadi suatu karya ilmiah. Maka dari itu suatu metode penelitian harus dilakukan secara baik dan benar agar penelitian tersebut mendapatkan hasil yang berkualitas dan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya ilmu hukum.Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan aturan yang ada dalam buku-buku metode penelitian hukum dan juga berdasarkan buku pedoman Fakultas Hukum Universitas Udayana. a. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai fakta yang terjadi didalam masyarakat yang menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein. b. Jenis Pendekatan Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (the case approach), pendekatan fakta (the fact approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (analytical & conceptual approach).Pendekatan kasus dilakukan untuk melihat kasus yang terjadi didalam masyarakat yang berkaitan dengan jasa konstruksi.Pendekatan fakta dilakukan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi didalam masyarakat serta masalah yang terdapat didalamnya khususnya dalam kontrak kerja konstruksi.Pendekatan analisis konsep hukum (analytical &
conceptual approach) dilakukan untuk melihat konsep-konsep hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum serta doktrin-doktrin yang membahas tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu tentang jasa konstruksi. c. Sifat Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini menggambarkan sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, penyebaran gejala maupun hubungan ada atau tidaknya hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya.Dalam penelitian deskriptif suatu hipotesis tidak mutlak diperlukan karena teori-teori, ketentuan-ketentuan peraturan,
norma-norma
hukum
serta
sumber
lainnya
sudah
cukup
memadai.Penelitian deskriptif ini dapat membentuk teori baru maupun memperkuat teori yang sudah ada. d. Data dan Sumber Data Data yang diteliti dalam penelitian empiris terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan baik dari responden maupun informan.Sedangkan data sekunder
yaitu
data
yang
bersumber
dari
kepustakaan
yang
telah
terdokumentasikan sebagai bahan hukum.28 Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu; 1.
Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, konvensi ketatanegaraan, putusan pengadilan, Keputusan Tata Usaha Negara maupun hukum adat.Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu:
28 Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.30.
1.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
5.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
29
Tahun
2000
tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi
7. 2.
Peraturan Lembaga Pengaturan Jasa Konstruksi Nasional
Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, kamus dan ensiklopedi hukum serta internet dengan menyebut nama situsnya.
3.
Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier meliputi kamus-kamus hukum, kamus ilmiah
maupun
kamus
ensiklopedia
yang
bermanfaat
untuk
memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. d. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu teknik studi dokumen dan teknik wawancara.
1.
Teknik Studi Dokumen yaitu teknik yang digunakan pada awal penelitian baik dalam penelitian normatif maupun penelitian empiris.Teknik studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian khususnya tentang jasa konstruksi.
2.
Teknik Wawancara yaitu teknik yang paling sering digunakan dalam penelitian empiris. Teknik wawancara dilakukan dengan cara merancang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden maupun informan agar mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.
e.
Teknik Penentuan Sampel Penelitian Penentuan populasi dan sampel penelitian yang tepat sangat penting
karena hasil yang berasal dari sampel penelitian merupakan hasil generalisasi atas populasi. Apabila tidak tepat dalam menentukan populasi dan sampel penelitian maka
hasil
generalisasinya
akan
menjadi
tidak
akurat
dan
sulit
dipertanggungjawabkan. Populasi merupakan keseluruhan dari obyek penelitian sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili populasi untuk diteliti.Dalam penelitian ini populasinya adalah para pihak yang terlibat dalam kontrak kerja konstruksi kegiatan pembangunan pasar Gilimanuk.Selanjutnya sampel penelitiannya adalah perwakilan dari pihak pengguna jasa dan penyedia jasa. Tahap selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel atas populasi penelitian.Teknik pengambilan sampel ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu teknik probability sampling dan teknik non probability sampling. Dalam penelitian ini digunakan teknik non probability sampling untuk menentukan pengambilan sampelnya karena sesuai dengan ciri umum dari teknik non
probability sampling yaitu tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Pengambilan sampel dengan teknik non probability dengan bentuk purposive sampling ini dilakukan pada para pihak yang terlibat didalam kontrak kerja konstruksi proyek pembangunan pasar Gilimanuk karena didasarkan pada pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya. f. Pengolahan dan Analisis Data Dalam penelitian empiris dikenal dua jenis model analisis data yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif.Dalam analisis kualitatif data yang dikumpulkan adalah data yang terdiri dari kata-kata, sukar diukur dengan angka, sampel lebih bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.Sedangkan analisis kuantitatif diterapkan dalam penelitian yang sifatnya eksplanatoris, sifat data yang dikumpulkan berjumlah besar, mudah dikualifikasi ke dalam kategori-kategori dan data yang terkumpul terdiri terdiri dari aneka gejala yang dapat diukur dengan angka. Penelitian ini diolah dengan analisis kualitatif atau dikenal juga dengan analisis deskriptif kualitatif maka dari itu keseluruhan data yang terkumpul baik yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun wawancara akan diolah dan disusun secara sistematis dan disertai dengan analisis menggunakan literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
