BAB 1 PENDAHULUAN Penelitian ini akan mengkaji strategi pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta hingga mampu mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi untuk dua unit kerjanya, yaitu Dinas Perizinan dan Kantor Pengelolaan Taman Pintar. Pada BAB 1, penelitian ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, relevansi penelitian, dan cakupan penelitian. Berikut ini merupakan penjabaran dari BAB 1 penelitian:
1.1 Latar Belakang Membangun pemerintahan negara yang mampu berjalan dengan baik adalah permasalahan utama yang tengah dihadapi oleh pemerintah. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta berbagai prinsip yang lain masih belum dipenuhi secara optimal. Padahal mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah jawaban dari tantangan pembangunan nasional dalam era persaingan global menuntut adanya birokrasi yang efisien, berkualitas, transparan, dan akuntabel. Indonesia masih perlu banyak berbenah untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan bahwa Indonesia masih menghadapi hambatan dalam rendahnya kinerja pelayanan publik, lambatnya birokrasi dan masih tingginya angka korupsi.
1
Berdasarkan Laporan Bank Dunia tahun 2015, kualitas pelayanan publik Indonesia masih rendah, yaitu berada pada urutan 109 dari 188 negara di dunia dengan dengan skor 0,01. Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sejak Januari - Desember 2015 telah menerima laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik sebanyak 6.859 laporan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 41,59% laporan mengeluhkan pelayanan publik di instansi pemerintah daerah. Fakta ini semakin menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik di Indonesia masih perlu banyak diperbaiki. Hal ini diperparah dengan praktik korupsi di lingkungan pemerintah masih berlangsung secara masiv. Menurut Indonesia Corruption Watch, terdapat 550 kasus yang menyebabkan kerugian sebesar 3,1 Triliun pada tahun 2015. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi Lembaga Transparansi Internasional pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat ke-88 dengan skor 36. Peringkat ini meningkat 2 poin dari peringkat 107 di tahun 2014. Meskipun terjadi peningkatan, tetapi peringkat Indonesia masih kalah dengan negara ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand yang berada di peringkat yang lebih baik. Sebenarnya, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya dan mewujudkan tujuan akhir tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan yang baik dan bebas dari penyimpangan. Kualitas pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik Indonesia juga masih belum optimal ditunjukkan dengan Laporan Bank Dunia tahun 2014 yang menunjukkan indeks governance Indonesia masih pada posisi rendah di level 37 dari level maksimal 100. Guna
2
memperbaiki tata kelola pemerintah dan mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antarfungsifungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, reformasi birokrasi pun perlu menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa. Oleh karena itu, reformasi birokrasi nasional perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru. Untuk mengakomodasi hal tersebut, maka diterbitkanlah Perpres No. 81 tahun 2010 yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi secara visioner, taktis, menyeluruh, dan terukur untuk kurun waktu 2010-2025. Tiga sasaran utamanya, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik. Sejalan dengan hal tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun unit percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi
3
percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014, Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagi sebagian instansi pemerintah, pembangunan Zona Integritas masih menjadi wacana bagi sebagian pimpinan karena diperlukannya komitmen yang kuat dan upaya keras dalam proses pembangunannya. Berdasarkan laporan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi, sampai tahun 2015, jumlah kabupaten dan kota yang sudah mencanangkan Zona Integritas sebanyak 250, kementerian dan lembaga pemerintahan baru 55, sedangkan di provinsi sudah seluruhnya. Dengan demikian, ada 50% kabupaten/kota dan kementerian/lembaga yang belum membangun Zona Integritas. Meskipun jumlah instansi pemerintah yang mencanangkan Zona Integritas sudah cukup banyak. Namun, Dari jumlah itu baru 26 yang telah menindaklanjuti dengan membangun unit percontohan, sebanyak 89 unit kerja dan yang telah dinyatakan lulus oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Sementara itu, pada tahun 2014. yang meraih predikat WBBM sebanyak 9 unit kerja dan berpredikat WBK sebanyak 12
4
unit kerja. Kemudian pada tahun 2014, hanya terdapat 1 unit kerja yang meraih predikat WBBM dan terdapat 12 unit kerja yang meraih predikat WBK. Rendahnya jumlah unit kerja yang mampu meraih WBK dan WBBM dikarenakan standar kualitas yang ditetapkan cukup tinggi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi bersifat kompleks. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Pada tahun 2014, unit kerja yang berada di bawah Pemkot Yogyakarta, yaitu Dinas Perizinan dan Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta mendapat predikat WBK. Pemkot Yogyakarta juga menjadi salah satu pionir Zona Integritas di Indonesia karena merupakan kota
kelima
di
Indonesia
yang
menerapkan
Zona
Integritas
dengan
penandatanganan Pakta Integritas pada 7 Maret 2012. Menurut Permenpan No. 52 tahun 2014, dengan predikat WBK artinya berdasarkan penilaian oleh tim penilai nasional yang terdiri dari Kemenpan-RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan ORI mendapat nilai > 75. Hal ini menunjukkan
bahwa
Pemkot
Yogyakarta
berhasil
secara
baik
menginterpretasikan komponen pengungkit dan komponen hasil. Kompnen pengungkit terdiri dari: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara, komponen hasil meliputi: peningkatan pelayanan publik dan pemerintah yang bersih dan melayani. Komponen-komponen tersebut menjadi jantung pembangunan Zona Integritas. Mencermati keberhasilan Pemkot Yogyakarta dalam membangun Zona Integritas dan pentingnya pembangunan Zona Integritas dalam rangka
5
mewujudkan meningkatkan akuntabilitas, pelayanan publik, dan memberantas korupsi tersebut, maka melalui penelitian ini peneliti berusaha untuk menganalisis lebih lanjut strategi Pemkot Yogyakarta dalam membangun Zona Integritas dengan perspektif analisis berdasarkan akuntansi sektor publik.
1.2 Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas, peneliti menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1.
Bagaimanakah strategi pembangunan Zona Integritas di pemerintah Kota Yogyakarta ?
2.
Apasajakah faktor yang berperan dalam upaya pembangunan Zona Integritas Kota Yogyakarta ?
1.3 Tujuan Adapun tujuan dari disusunnya penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Untuk mengetahui strategi pembangunan Zona Integritas di pemerintah Kota Yogyakarta.
2.
Untuk mengetahui faktor yang berperan dalam upaya pembangunan Zona Integritas Kota Yogyakarta.
1.4 Kontribusi Penelitian I.4.1. Kontribusi Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi dunia akademis mengenai konsep mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi yang berlandaskan pada perbaikan akuntabilitas
6
publik, pelayanan publik, dan efektivitas dan efisiensi. Hadirnya penelitian ini akan menambah strategi dan memperkuat konsep tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi secara komprehensif.
I.4.2. Kontribusi Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk membangun Zona Integritas dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas, pelayanan publik, dan pemberantasan korupsi melalui pembangunan Zona Integritas. Dengan adanya penelitian ini, maka mampu memberi gambaran nyata bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)/unit kerja yang belum membangun Zona Integritas dalam merencanakan pembangunan Zona Integritas. Dengan demikian, tujuan sektor publik yang memberikan pelayanan seoptimal mungkin kepada masyarakat dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dapat tercapai. Pada akhirnya, diharapkan mampu mendorong Indonesia untuk menjadi semakin sejahtera.
1.5 Relevansi Penelitian Pada dasarnya, konsep Zona Integritas merupakan konsep yang baru dalam dunia akademis. Zona Integritas bersinggunan dengan berbagai disiplin ilmu, salah satunya adalah relevan dengan perspektif akuntansi sektor publik. Pedoman dari pembangunan Zona Integritas yang mutakhir baru diterbitkan pada tahun 2014. Oleh karena itu, masih belum banyak ditemukan penelitian tentang pembangunan Zona Integritas ini.
7
Penelitian ini mempunyai kekhasan karena penelitian ini mendeskripsikan strategi pembangunan Zona Integritas yang pada dasarnya setiap memiliki interpretasi terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani sebagai pedoman utama Zona Integritas yang berbeda-beda. Selain itu, konsep akuntabilitas dan sistem pengendalian intern pemerintah yang menjadi konsep fundamental dalam proses pembangunan Zona Integritas masih menjadi pekerjaan rumah bagi banyak SKPD. Dengan demikian, Kota Yogyakarta yang berhasil menembus predikat WBK untuk SKPD Kantor Pengelolaan Taman Pintar dan Dinas Perizinan mampu menjadi potret yang baik untuk dapat menjadi acuan bagi SKPD-SKPD lainnya yang akan membangun Zona Integritas dan berusaha meraih predikat WBK/WBBM.
1.6 Cakupan Penelitian Penelitian ini merupakan studi kasus pada Pemkot Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta memiliki berbagai torehan prestasi dalam hal pengelolaan pemerintahannya. Secara khusus, Pemkot Kota Yogyakarta pada tahun 2014 memperoleh predikat WBK untuk SKPD Kantor Pengelolaan Taman Pintar dan Dinas Perizinan Integritasnan. Data yang digunakan merupakan data primer dari tanggal 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015. Dalam penelitian peneliti melakukan wawancara ke berbagai institusi yang terlibat dalam pembangunan Zona Integritas di Kota Yogyakarta, seperti Inspektorat Kota Yogyakarta, Dinas Perizinan, dan Kecamatan Kotagede.
8
