1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), sering seringkali yang kita ingat adalah penerapan GCG dalam perusahaan swasta atau BUMN. Namun pada realitanya, GCG tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan semata, tapi juga dibutuhkan oleh semua organisasi yang mempunyai visi dan misi yang jelas. Dan memiliki cita- cita dalam eksistensinya dalam jangka panjang kedepan, terutama organisasi yang sudah berbadan hukum. Dalam hal ini berarti, GCG merupakan salah satu factor keberhasilan organisasi dalam meraih cita- cita tiap jenis organisasi, khusunya organisasi yang bergerak di bidang ekonomi. Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen suatu organisasi berjalan dengan efisien. Sulit dipungkiri, selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah Good Corporate Governance (GCG) kian populer. Tak hanya populer, istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG (Daniri, 2005). Koperasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang ekonomi yang selama ini dalam kegiatannya selalu berlandaskan azas kekeluargaan dan
2
demokrasi ekonomi, karena dalam pengaplikasian kegiatan selalu berusaha mengedepankan kepentingan anggotanya berdasarkan kesejahteraan bersama. Koperasi telah ditetapkan sebagai badan hukum sejak tahun 1992 berdasarkan UU no 25 tahun 1992 yang berbunyi: “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.” Berdasarkan peraturan diatas, sudah jelas bahwa pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bahwa koperasi dinobatkan menjadi organisasi yang berbadan hukum syah. Dengan adanya hal itu maka segala kegiatan koperasi yang dilakukan harus sesuai dengan ketetapatan peraturan hukum yang berlaku, dan segala hak dan kewajiban anggota koperasi diatur sebagaimana mestinya. Koperasi merupakan badan hukum yang terdiri dari beberapa kumpulan anggota perseorangan yang membentuk suatu kelompok dalam rangka mengadakan kegiatan ekonomi yang menyediakan jasa yang bersifat simpan pinjam pada awal pembentukannya. Dimana, dalam suatu kelompok diadakan kegiatan pengumpulan modal yang berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Namun, pada realitanya, dalam pengaplikasian kegiatan ekonomi organisasi koperasi, terdapat kendala yang harus dihadapi. Yakni, tidak semua anggota koperasi dapat melakukan pengolahan modal, yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada para anggota dalam bentuk pinjaman dan sisa hasil usaha (SHU). Dengan adanya hal itu, maka diperlukan adanya peran pengurus
3
koperasi yang berkompeten, teliti dan loyal untuk menangani secara khusus dalam membantu anggota mengelola dan mengembangkan koperasi. Keberadaan peran pengurus dalam membantu pengelolaan koperasi tentu menguntungkan, karena membuat tidak semua anggota harus aktif secara penuh dan sibuk dalam semua kegiatan pengelolaan koperasi. Namun, hal ini akan mengakibatkan tidak semua anggota akan mengerti perkembangan organisasi koperasi tersebut baik dari segi perkembangan laba, manajemen, dan prestasi yang mungkin didapatkan oleh koperasi. Hal itulah yang mendasari perlu adanya pengungkapan informasi secara terbuka dari pihak pengurus kepada para anggota selaku pemilik modal. Dengan adanya keterbukaan informasi dari koperasi pada para anggota, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para anggota selaku shareholders dalam pengambilan keputusan. Koperasi adalah lembaga ekonomi kerakyatan yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam memacu kesejahteraan sosial masyarakat. Karena itu, pertumbuhan koperasi diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan bisnisnya dari waktu ke waktu agar menjadi bagian substantif dan integralistik dalam perkenomian nasional. Agar tetap bangkit, dalam tataran operasional koperasi dituntut untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tingkat operasi yang efektif. Untuk menjalankan kedua fungsi tersebut dibutuhkan berbagai teori yang kuat, dan manajemen serta organisasi yang tangguh. Penerapan dan pengelolan yang baik pada suatu organisasi biasa disebut tata kelola yang baik, atau lebih dikenal dengan Good Corporate Governance. Merupakan konsep penataan organisasi yang terdiri sistem (input, proses, output)
4
dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang modal, dewan pengurus, dan pengawas demi tercapainya tujuan koperasi. Good Corporate Gorvernance dimasukkan dalam teori penataan koperasi untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi pengembangan organisasi. Serta untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat di perbaiki dengan segera. Pengertian ini dikutip dan diadopsi dari buku Good Corporate Governance pada badan usaha manufaktur, perbankan dan jasa keuangan lainnya (2008:36). Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajer koperasi, pengurus koperasi, pengawas, para pemilik modal dan para stakeholders lainnya. Good Corporate Governance juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi suatu penetuan sasaran –sasaran dari suatu koperasi dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kerja (Darmawati et al., 2004) Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder (Monks,2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat,
5
tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Meski demikian, pertumbuhan koperasi memang diharapakan mampu berkembang seiring perkembangan sektor swasta dalam mengisi peran pembangunan ekonomi bangsa. Namun dalam penerapan aplikasi, ternyata koperasi pada umumnya saat ini masih jauh dengan apa yang diharapkan. Banyak elemen koperasi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga eksistensi koperasi kini banyak yang kian memudar, seiring pertumbuhan jumlah koperasi baru yang sudah berbadan hukum. Namun dalam pelaksanaanya belum mengaplikasikan tata kelola koperasi yang baik, seperti yang penulis jelaskan diatas.. Ketidak profesionalan manajemen koperasi umumnya banyak terjadi pada koperasi yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan yang notabene berdiri di daerah terpencil. Dalam berbagai kasus, banyak sekali KUD yang bangkrut karena kinerja manajemennya yang kurang profesional Baik itu dalam sistem kelola usahanya, dari segi sumberdaya manusia maupun finansialnya. Banyak terjadi peristiwa korupsi pada KUD oleh pengurusnya yang menyalahgunakan dana bantuan dari pemerintah. Dana yang seharusnya dari pemerintah digunakan untuk bantuan modal pinjaman para anggota, namun disalahgunakan oleh pengurusnya sebagai sumber ladang korupsi. Selain itu, koperasi dapat mengalami kerentanan akan digunakan sebagai tempat pencucian uang bagi para koruptor di luar koperasi.
6
Berikut ini terdapat kasus nyata pelanggaran yang menimpa koperasi lainnya di suatu daerah di Madura. Contoh kasus nyata adalah kasus korupsi yang menimpa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Rato Ebu Kecamatan Arosbaya di Bangkalan pada tahun 2008. Pada kasus tersebut terdapat penyelewengan dana koperasi milik anggota sebesar 1,4 Milyar rupiah oleh bendahara koperasi tersebut semenjak tahun 2005. Namun kasus penyelewengan dana baru diketahui setelah berjalan masa kerja tiga tahun, setelah diadakannya audit keuangan pada tahun 2008. Padahal menurut pengakuan pengurus koperasi, pada tahun awal tahun 2007 telah diadakan penelitian keuangan oleh pengawas, yang mengatakan bahwa tidak ada masalah kondisi keuangan koperasi. Setelah adanya proses pengauditan, ternyata ditemukan adanya ketidakwajaran keuangan mulai pertengahan tahun 2005.Kasus mulai ditemukan setelah adanya kecurigaan atas laporan keterangan peminjaman dana yang di-tipe-x pada awal tahun 2007. (sumber : Jawa Pos, Senin, 04 Feb 2008 ) http://kabarmadura.blogspot.com Berdasarkan contoh kasus diatas telah jelas terdapat kasus berat yang dapat menimpa koperasi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus koperasi itu sendiri. Dan berdasarkan contoh kasus tersebut bisa dipastikan, adanya standar pengawasan yang longgar terhadap pemeriksaan keuangan yang dilakukan pengawas koperasi. Hal ini dapat terjadi karena memang adanya system kecurangan diantara pengawas dan bendahara tersebut atau memang karena adanya standar kinerja yang buruk terhadap pengawasan keuangan koperasi. Praktik-praktik operasional yang tidak efisien, mengandung kelemahan perlu dibenahi dengan segera. Dominasi pengurus yang berlebihan dan
7
tidak sesuai dengan proporsinya perlu dibatasi dengan adanya peraturan yang menutup celah penyimpangan koperasi. Penyimpangan-penyimpangan yang rawan dilakukan adalah pemanfaatan kepentingan koperasi untuk kepentingan pribadi, penyimpangan pengelolaan dana, maupun praktik-praktik KKN. Dengan bercermin salah satu contoh kasus di atas telah jelas bahwa perlu adanya peran penting dari GCG, untuk berperan dalam pengawasan dalam pertanggungjawaban laporan keuangan koperasi. Selain itu, pelaksanaan teori penerapan GCG pada koperasi, kini memang harus benar- benar ditegakkan demi tujuan mendisplinkan segala bentuk kegiatan koperasi. Dan untuk menghindari terjadinya sejumlah kasus pelanggaran lain yang mungkin akan terjadi lagi. Semua upaya ini perlu dilakukan, agar cita- cita Bangsa Indonesia dalam memberantas budaya koprupsi dapat berjalan maksimal serta upaya dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi melalui koperasi dapat terus berjalan secara efektif dan produktif. Berdasarkan dengan paparan latar belakang itulah, penulis ingin sekali menyajikan
penelitian yang difokuskan pada penerapan GCG yang sudah
diterapkan oleh Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. Penyajian skripsi hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman ringkas atau referensi atas pelaksanaan GCG pada organisasi koperasi secara umum dan luas yang belum menerapkan GCG secara mapan. Dengan adanya hal itu diharapkan koperasikoperasi yang ada akan dapat lebih mengembangkan dan memberdayakan diri. Sehingga, mampu membantu mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah (UKM) dan membantu pemerintah dalam memberantas kemiskinan, serta mampu
8
memberi kontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi negara sesuai dengan harapan yang tertera pada UU no 25 tahun 1992 yang telah penulis jelaskan di atas. 1.2 Rumusan Masalah Good Corporate Governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi, ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara pengurus, pengawas, manajemen, stakeholder dan anggota koperasi. Serta segala peraturan yang melandasi kegiatan pelaksanaan organisasi koperasi agar dapat tumbuh lebih berkembang secara sehat, mapan serta efisien. Dalam penelitian ini, penulis akan menetapkan rumusan masalah tentang bagaimana sistem penerapan prinsip- prinsip Good Corporate Governance pada Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur? Dan bagaimana penerapan elemen penunjang Good Corporate Governance pada bidang pengendalian internal? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa tentang bagaimana sistem penerapan Good Corporate Governance pada Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. Penelitian dilakukan untuk mencari bahan referensi dalam penerapan GCG pada koperasi yang telah berkembang secara efektif. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran atas hasil apa yang telah dicapai dengan adanya
9
penerapan GCG dan bagaimana pengendalian internal dalam mempertahankan GCG terus dilakukan. 1.4
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada beberapa
pihak antara lain: 1. Kontribusi Praktis Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat pada sistem perkoperasian khususnya mengenai penerapan Good Corporate Governance pada koperasi di Indonesia. Sehingga akan berdampak pula terhadap kinerja keuangan koperasi yang dapat memberikan pinjaman modal secara lancar pada banyak UKM. Sehingga dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang cukup signfikan dan menyerap banyak lapangan kerja lagi. Sehingga di kemudian hari akan menjadi salah satu factor keberhasilan dalam membantu pemerintah untuk memberantas pengangguran di Indonesia. 2. Kontribusi Teoritis Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan kepustakaan atau referensi empiris mengenai analisa penerapan prinsip- prinsip Good Corporate Governance pada koperasi serta mengenai dampaknya pada hasil kinerja keuangan dan non keuangan pada koperasi 3. Kontribusi Kebijakan Hasil Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penerapan GCG pada Koperasi Setia Bhakti Wanita. Dan sebagai bahan pemikiran dalam mengambil kebijakan dan membuat program yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang.
10
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup dengan mengambil data yang merupakan bagian dari hasil penerapan GCG yang berlandaskan pada prinsip- prinsip GCG. Penjelasan penerapan GCG akan disertai dengan analisa sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Kopwan SBW yang digunakan sebagai elemen penunjang dalam mempertahankan GCG di lingkungan organisasi. Dimana hasil penilaian akan didapatkan peneliti melalui wawancara kepada koordinator pengawas yang secara tidak langsung bertugas sebagai pengawas
GCG pada koperasi. Pengawas merupakan pihak yang bertugas
mengawasi kinerja pengurus dan pihak pengelola koperasi baik penilaian kinerja secara keuangan dan non- keuangan. Hasil penelitian juga akan dilengkapi dengan hasil kinerja pengurus secara finansial selama satu periode kepemimpinan pengurus. Laporan keuangan finansial berbentuk laporan keuangan masa kerja tiga tahun terakhir yakni, tahun 2009- 2012, sebagai bukti prestasi atas hasil penerapan GCG pada koperasi selama ini. Selain itu, data yang diambil adalah langkah pengendalian pihak organisasi Koperasi Setia Bhakti Wanita dalam melakukan penerapan GCG secara efektif dalam jangka panjang. Sistem pengendalian inilah yang akan membantu organisasi koperasi
untuk terus
mempertahankan penerapan nilai- nilai dasar prinsip GCG untuk koperasi agar lebih berkembang dan mapan di masa mendatang .
