BAB 1 PENDAHULUAN. APA YANG BARU di INFRASTRUKTUR PL-PBK

BAB 1 PENDAHULUAN APA YANG BARU di INFRASTRUKTUR PL-PBK (1) Pembatasan nilai total biaya setiap kegiatan lingkungan terbuka sesuai dengan kebutuhan pembangunan dilapangan tanpa dibatasi dengan nilai tertentu bagi setiap KSM/Panitia; (2) Beberapa kegiatan tahap perencanaan teknis yang selama ini menjadi tugas/tanggungjawab Panitia/KSM/Pakem pada PNPM-MP dan Paket, disini menjadi tugas/tanggungjawab UPL/TPP, untuk selanjutnya hasil-hasil kegiatan tersebut menjadi acuan/standar untuk dipergunakan oleh KSM/Panitia. Kegiatan dimaksud, yaitu : a. Penyediaan Lahan & Perijinan pembangunan yang diperlukan; b. Penyusunan Desain/Gambar & Spesifikasi Teknik Bangunan; c. Rencana Pengamanan Dampak Lingkungan & Sosial; d. Survey Teknis, Harga Satuan, berikut kesepakatan Harga Satuan. e. Rencana Anggaran Biaya dilakukan perhitungan secara teknik sejak awal untuk selanjutnya menjadi acuan/pembanding nilai biaya proposal pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh setiap KSM/Panitia; f. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan secara garis besarnya (Jadwal Induk); Dalam menjalankan tugas/tanggungjawab tersebut, UPL/TPP difasilitasi oleh Fasilitator/Tim Teknis Pemda. Dan pelaksanaan kegiatannya tetap dilaksanakan secara partisipatif (melibatkan masyarakat/warga calon pengguna prasarana, termasuk tokohtokoh masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan setempat). (3) BKM (UPL/TPP) menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) penyediaan Pelaksana Pekerjaan (KSM/Panitia) untuk menjadi acuan bersama; (4) Pembentukan/pengembangan lembaga Pengelola O&P prasarana yang akan dibangun, disepakati bersama oleh warga pemanfaat sejak awal dan menjadi tugas/tanggungjawab BKM (UPL/TPP). Secara Individu maupun secara kelembagaan, Pengelola O&P ini dapat ditunjuk oleh BKM menjadi pelaksana pembangunan prasarana yang akan dikelolanya.

1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari buku ini adalah untuk dijadikan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana & prasarana guna memenuhi persyaratan pelaksanaan kegiatan lingkungan program Pembangunan Lingkungan Permukiman Berbasis Komuntas (PLPBK). Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana & prasarana guna agar memenuhi ketentuan teknis dan administrasi kegiatan sesuai dengan persyaratan kegiatan lingkungan yang telah ditetapkan program PL-PBK.

2. RUANG LINGKUP Buku ini mencakup maksud, tujuan, ruang lingkup, ketentuan-ketentuan kegiatan infrastruktur, Uraian kegiatan infrastruktur, langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan infrastruktur.

Pedoman Teknis Pembangunan Sarana & Prasarana

1

3. KETENTUAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR PROYEK PL-PBK a). Umum (1) Kegiatan pembangunan infrastruktur PL-PBK secara substansi bermakna sebagai media pembelajaran untuk menumbuh kembangkan kemampuan serta proses bekerja dan belajar masyarakat dalam pembangunan lingkungan permukiman, khususnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan sarana & prasarana (fisik). Sehingga hasil dari pembangunan ini akan mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, sehat, selaras dan lestari yang menjunjung nilai-nilai budaya lokal; (2) Seluruh kegiatan infrastruktur yang dibangun dalam proyek ini harus dapat memberikan manfaat secara langsung dan sebesar-besarnya bagi warga miskin, khususnya pemanfaatan dana BLM; (3) Untuk proyek/sub-proyek yang berskala semi publik, maka calon pemanfaat dapat mengorganisasi diri dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan bertindak sebagai pelaksana kegiatan. Untuk sub-proyek yang berskala publik, maka BKM/LKM dapat membentuk satu atau lebih Panitia selaku pelaksana kegiatan yang dalam lingkup kerjanya akan dikoordinasikan oleh unit pengelola kegiatan lingkungan (UPL) (4) Seluruh kegiatan sarana & prasarana yang dibangun melalui program ini harus memenuhi persyaratan kelayakan/standar teknis bangunan & peraturan yang berlaku; (5) Jenis kegiatan infrastruktur dapat memilki sifat kemanfaatan : Publik/Umum, Komunal/Kelompok dan Individu/Pribadi (Individu hanya boleh untuk KK miskin); (6) Petunjuk Teknis disediakan sebagai pedoman yang diharapkan bermanfaat bagi perencana dan pengawas (fasilitator bersama masyarakat), dan jarang terdapat sesuatu hal yang dilarang secara mutlak karena setiap prasarana mempunyai keadaan yang unik. Sehingga masukan teknis dapat diterima dari banyak sumber, termasuk Konsultan ditingkat Kab/Kota, Provinsi/Wilayah, SNVT/Satker/PPK atau SKPD/Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis terkait setempat. b). Kriteria Umum Prioritas Pemilihan Kegiatan Infrastruktur/Lingkungan (1) Masyarakat/warga pemanfaat bersedia memelihara sarana dan prasarana yang dibangun; (2) Memberikan prioritas untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur bagi masyarakat miskin yang diusulkan dan disepakati bersama oleh warga setempat sebagaimana tertuang dalam Dokumen PJM-Nangkis Kelurahan/Desa atau perubahannya; (3) Mempunyai dampak sosial-ekonomi yang paling optimal terhadap kegiatan masyarakat, terutama warga miskin; (4) Memberikan prioritas kegiatan infrastruktur yang merupakan integrasi antara kebutuhan lokal dengan upaya pengembangan wilayah/kawasan kelurahan/desa yang lebih luas; (5) Lahan untuk pembangunan telah tersedia atau dapat disediakan sendiri oleh masyarakat/pemda tanpa menggunakan dana BLM program; (6) Memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur yang menggunakan teknologi sederhana, sehingga pembangunan dan pemeliharaannya dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat tanpa mendatangkan keahlian atau peralatan dari luar wilayah setempat; (7) Tidak bertentangan dengan Kegiatan yang Dilarang oleh program, tidak menimbulkan Dampak Negatif (merusak) terhadap Lingkungan dan Sosial; (8) Tidak mempunyai masalah teknis yang sangat berat dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat dalam kurun waktu singkat sesuai ketentuan program; Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

2

(9) Tidak tumpang tindih dengan yang dibangun oleh pemerintah atau program lain; (10) Untuk prasarana yang bersifat jaringan, harus terintegrasi dengan sistem/jaringan pelayanan yang sudah ada (seperti prasarana jalan, jembatan, drainase, irigasi, persampahan). (11) Untuk usulan prasarana yang memerlukan dukungan (prasarana atau tenaga bantuan teknis) dari pemda/pihak ketiga lainnya agar dapat berfungsi atau dioperasikan maka hanya dapat disetujui setelah ada bukti komitmen yang pasti antara masyarakat (BKM/LKM) dengan pihak yang akan memberikan dukungan tersebut. a). Kriteria Umum Pemilihan Teknologi Kegiatan Infrastruktur/Lingkungan : (1) Memberikan prioritas sebanyak-banyaknya penggunaan tenaga kerja setempat sesuai kualifikasi yang diperlukan; (2) Memberikan prioritas pemanfaatan bahan/material lokal yang memenuhi standar teknis/spesifikasi teknis; (3) Dalam pemilihan bahan bangunan, teknologi konstruksi dan pelayanan prasarana harus menerapkan kriteria keberlanjutan dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta harus mempertimbangkan kemungkinan bencana alam (tanggap bencana); (4) Dapat dibangun dengan harga yang seimbang; (5) Memenuhi standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah/instansi teknis terkait, seperti PU sehingga bangunan dapat menjamin Keselamatan (Kekuatan, Keamanan) dan Kesehatan warga pengguna, dapat berfungsi optimal serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat (sosial); (6) Dicari karya yang bermutu dan dapat memberikan nilai tambah estetikaarsitektural sehingga dapat memberikan pandangan yang sesuai dan harmonis dengan kondisi lokasi/lingkungan prasarana dan budaya setempat;

Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

3

BAB 2 URAIAN KEGIATAN LINGKUNGAN 1. Manfaat Yang Diperoleh Dari Pembangunan Infrastruktur Sesuai dengan konsepsi kegiatan PL-PBK, maka manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui pembangunan infrastruktur adalah : 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lingkungan hunian yang sehat, tertib, aman dan lestari; 2. Masyarakat puas dengan pengembangan permukiman dan pelayanan publik; 3. Infrastruktur yang dibangun 20% lebih murah dibandingkan dengan yang dibangun melalui pola yang tidak berbasis komunitas/masyarakat; 4. Terlaksananya aturan-aturan yang disepakati bersama masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya terkait aturan pengembangan permukiman dan pelayanan publik; 2. Hasil Yang Ingin Dicapai Dari Pembangunan Infrastruktur Sejalan dengan manfaaat yang diharapkan tersebut diatas, maka dalam konsepsi kegiatan PL-PBK, diharapkan dapat dicapai hasil melalui pembangunan infrastruktur adalah : 1. UPL terlatih dan berfungsi efektif melaksanakan pengembangan permukiman dan peningkatan pelayanan publik; 2. Alokasi Dana BLM/APBN untuk Pelaksanaan Fisik dapat dicairkan/disalurkan kepada kelurahan/desa; 3. Kegiatan Infrastruktur diselesaikan;

yang

dilaksanakan

dengan

dana

BLM/APBN

dapat

4. Kegiatan Infrastruktur yang dibangun memiliki kualitas baik; 5. Kegiatan Infrastruktur yang dibangun memiliki system O&P yang baik; 6. Adanya Kontribusi Masyarakat, Pemda/Kelurahan/Desa, Swasta dan pihak lainnya, minimum 40% dari total dana BLM pembangunan Infrastruktur; 3. Jenis-jenis Kegiatan Infrastruktur Kegiatan lingkungan atau infrastruktur yang dibangun melalui P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya bersifat sangat luwes (flexible) sesuai usulan/kebutuhan masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin. Secara umum jenis – jenis sarana/prasarana yang dibangun melalui program ini sebagaimana diuraikan dalam diagram berikut.


4

DIAGRAM : RINCIAN JENIS SARANA & PRASARANA BESERTA SATUAN PENGUKURANNYA Prasarana Jalan & Pelengkapnya

Meter

Meter

Unit

Tanah Rabat Beton Sirtu/Kerikil Makadam Telford Aspal Paving Blok Tembok Penhan Beton Turap Kayu Tembok Ps Bata/Batu Bronjong Sal. Ps. Bata/ Batu Saluran Tanah Saluran Beton Gorong2 Beton/Plat

Prasarana MCK Unit

Mandi, Cuci Kakus Jamban/ Kakus

Prasarana Persampaha Unit

Drainase Permukiman

Meter

Unit

Kayu Baja/pipa besi Beton Pelimpas Gantung

Unit

Meter/ Km

Sal. Pas. Bata/Batu Sal. Tanah Sal. Beton Sumur Resapan

Prasarana Jembatan

Meter

TPS Gerobak Sampah

Prasarana Air Bersih

Unit

Prasarana Kesehatan Unit

Poskesdes Posyandu Polindes

Sumur Gali Sumur P. Tangan Penampung Air Hujan Hidran Umum Air Bersih Perpipaan Penangkap Mata Air Instalasi Pengolah Air Sederhana (SPL/SKNT) Sumur Bor Kran Umum

Penerangan Umum

Unit

Bangunan Air/

Penerangan Umum (Kabel +Tiang + Lampu) Pemb. Listrik (Genset/PLTM +Jaringan + Rmh Genset)

Unit Unit

Prasarana Pendidikan

Unit

Tambatan Pedoman Teknis Pembangunan Sarana & Prasarana

Meter

Meter

Prasarana T. Perahu Unit

Unit

5

PAUD/ TK Rehab. SD Rehab. SMP

Box Pengambil Bebas Sal. Pembawa & Box Bagi Sal. Pembuang Bend. Cerucuk Bend. Bronjong Pintu Air Embung/ Waduk

Prasarana Perdagangan Unit

Pasar/Kios Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Prasarana Perumahan Unit

Prasarana Lain-Lain Unit …

Balai Pertemuan Warga …….

Rehab Rumah Warga Miskin

4. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Secara umum mekanisme pelaksanaan Kegiatan Pembangunan sarana & prasarana, mencakup 3 tahapan yaitu a). Tahap Perencanaan Teknis, b). Tahap Pelaksanaan Pembangunan (Konstruksi/Fisik) dan c). Tahap Pasca Konstruksi (Operasi/Pemanfaatan & Pemeliharaan). Masing-masing tahapan mencakup lingkup kegiatan sebagai berikut : 1) Tahap Perencanaan Teknis A. Persiapan, mencakup kegiatan Pengembangan/Pembentukan Organisasi dan Coaching/Konsolidasi Penguatan Tim inti Pelaksana Pembangunan (TPP); B. Pelaksanaan Perencanaan Teknis Usulan Kegiatan yang dibagi atas 2 sub kegiatan utama, yaitu : 1) Tahap Perencanaan Teknis, yang dilakukan oleh TPP, mencakup : a). Penyediaan Lahan dan perijinan yang dibutuhkan; b). Survey dan Identifikasi (Teknik Infrastruktur, Swadaya Masyarakat dan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat, termasuk dokumentasi (Photo-photo) Infrastruktur kondisi awal (0%); c). Pembuatan Desain/gambar-gambar perencanaan, Spesifikasi Teknis dan Pedoman Operasi & Pemeliharaan; d). Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial; e). Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB); f). Pembuatan Jadwal Induk Pelaksanaan Pekerjaan; g). Pembuatan dokumen ”Contoh Bentuk Proposal” Pelaksanaan Kegiatan; h). Kesepakatan Pelaksanaan (Pola dan Pemaketan Pelaksanaan Kegiatan); i). Penyusunan Dokumen Pengadaan Pelaksana Pekerjaan atau RKS (untuk pekerjaan yang akan dipihak ketigakan); j). Pembentukan/Pengembangan Organisasi Pengelola O&P (termasuk rencana kerja dan aturan mainnya); 2) Tahap Penyiapan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Infrastruktur : a). b). c). d).

Pembentukan/Pengembangan Organisasi KSM/Panitia; Coaching/Pelatihan KSM/Panitia; Penyusunan Dokumen Proposal Pelaksanaan Kegiatan; Verifikasi Kelayakan Proposal Usulan Pelaksanaan Kegiatan;

Catatan : Bila ada kegiatan yang dilaksanakan dengan sumberdana dari APBD/Swasta/pihak ketiga lainnya yang menginginkan tidak dengan pola swakelola masyarakat maka pola pelaksanaan dapat dikembangkan sesuai kesepakatan dengan pihak penyandang dana tersebut. 2) Tahap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (Tahap Konstruksi) a. Persiapan Pelaksanaan Konstruksi, meliputi kegiatan : a) Penandatangan Surat Perjanjian Kerjasama/Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana-Lingkungan (SPPD-L); b) Musyawarah/Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K/RPPK); c) Coaching/Pelatihan Teknis dan Administrasi bagi KSM/Panitia; d) Pembuatan & Pemasangan Papan Nama Kegiatan dilokasi proyek; b. Pelaksanaan Konstruksi : Pada tahap ini, dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatankegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi : a) Pencairan Dana; b) Mobilisasi Tenaga Kerja/Bahan/Alat; Pedoman Teknis Pembangunan Sarana & Prasarana

6

c) Musyawarah Pengadaan Bahan dan Alat (bila ada), khusus untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat d) On The Job Trainning/Praktek Kerja Lapangan yang diselenggarakan oleh Tim Fasilitator dan UPL bagi KSM/Panitia, termasuk pihak Kontraktor untuk Pola KSO; e) Pelaksanaan pembangunan fisik; f) Supervisi kegiatan Konstruksi; g) Membuat Administrasi/Laporan Harian, Mingguan dan Kemajuan Pekerjaan; h) Membuat Dokumentasi (Photo-photo) kondisi 50%, 100%; i) Pemantauan Dampak Lingkungan kondisi 50%, 100%; j) Melakukan Rapat Evaluasi Kemajuan Mingguan Lapangan; k) Pelaksanaan Pemeriksaan/Sertifikasi & Membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAP2) dan SP3; l) Pembuatan Laporan Akhir/Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan kepada BKM/UPL; m) Serah Terima Prasarana Kepada Pengelola O&P; 3) Tahap Pasca Konstruksi, yaitu pelaksanaan Operasi/Pemanfaatan & Pemeliharaan sarana & prasarana yang telah dibangun. Secara lebih rinci keseluruhan tahapan tersebut dapat dilihat pada diagram -1 & 2. Mekanisme pelaksanaan kegiatan lingkungan berikut :


7

DIAGRAM 1. : TAHAP PERENCANAAN TEKNIS ( & PENYIAPAN PELAKSANA ) PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA PROGRAM PLPBK PERSIAPAN

SURVEY & INVESTIGASI

PEMBENTUKAN TPP

COACHING / KONSOLIDASI TPP Pengorganisa sian & Teknis Kegiatan

PENYIAPAN PELAKSANA KEGIATAN

PERENCANAAN TEKNIS /PENYUSUNAN DTPL

Desain/ Gambar & Spesifikasi Teknis, Pedoman O&P

Teknis Sarana & Prasarana

Harga Satuan Upah/Bahan/ Alat

Penyediaan Lahan (Safeguards)

Rembug Kesepakatan Harga

Pengamanan Dampak Lingkungan (Safeguards)

Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Rencana Jadwal

Penyusunan ”Contoh Bentuk Proposal” Pelaksanaan Pekerjaan

(Teknis & Biaya)

Pengembangan/ Pembentukan Organisasi Pengelola O&P

L KM/TPP KSM/PANITIA COACHING KSM/Panitia PENGEMBANGAN / PEMBENTUKAN KSM/PANITIA

Pengorganisasi an & Teknis Penyusunan Proposal

Penyusunan Proposal & Penyampaian ke BKM/TPP

CATATAN : Untuk Kegiatan Pembangunan Infrastruktur yang sumberdananya bukan dari sumber BLM/APBN Program PLPBK maka Pola Pelaksanaan dapat dsesuaikan dengan kesepakatan masyarakat dengan penyandang dana/donor.

Pedoman Teknis Pembangunan Sarana & Prasarana

8

DIAGRAM 2. : TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA (POLA SWAKELOLA MASYARAKAT) PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

PELAKSANAAN KONSTRUKSI/FISIK

Rembug Pengadaan Musy. Persiapan Pelaks. Konstruksi

PENANDA TANGANAN KONTRAK / SPPDL

(MP2K)

Coaching Pelaksana (Teknis, Admin, Keuangan)

Supervisi Pelaksanaan Konstruksi & Rapat2 Evaluasi

L KM/TPP KSM/PANITIA Penjaman Rencana Kerja KSM

Mobilisasi (T. Kerja, Bahan, Alat)

Praktek Kerja Lapangan (OJT)

Pelaksanaan Konstruksi, Pencairan Dana, Pengamanan Dampak, Laporan Kemajuan, Administrasi/Pembukuan Photo (50%, 100%)


9

OPERASI & PEMELIHARAAN

BAB 3 LANGKAH-LANGKAH PERENCANAAN KEGIATAN Perencanaan kegiatan yang dimaksudkan disini adalah perencanaan detail/rinci atas proyek/sub-proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan RPLP/RT-PLP. Secara garis besarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut. A. Ditingkat BKM/LKM

1. Persiapan (a). Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan (TPP) BKM/LKM bersama Lurah/Kades memfasilitasi pembentukan TPP melalui musyawarah warga. TPP dapat dipilih dari warga, kelompok peduli dan unsur pemerintah kelurahan/desa, termasuk dari instansi teknis pemda. Peran utama TPP adalah membantu UPL, meliputi : a). Memfasilitasi penyusunan prioritas investasi kelurahan, atas dasar kelayakan kegiatan (teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan) dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang paling optimal bagi warmis, serta integrasi antara kebutuhan lokal dengan upaya pengembangan kawasan kelurahan/desa yang lebih luas; b). Memfasilitasi penyediaan lahan lokasi proyek infrastruktur dan perijinan-perijinan pembangunan yang diperlukan; c). Menyusun perencanaan teknis kegiatan infrastruktur dan meminta verifikasi kelayakannya pada SKPD/Dinas teknis terkait diwilayah setempat; d). Memfasilitasi koordinasi untuk keterpaduan perencanaan & pelaksanaan kegiatan dengan berbagai pihak terkait; e). Menyusun Dokumen Pengadaan Jasa Pemborongan (bila ada) dan memfasilitasi Panitia Pengadaan dalam proses pengadaan (bila ada); f). Memfasilitasi pembentukan Organisasi Pengelola O&P (termasuk penyusunan Rencana Kerja dan Kesepakatan Pembiayaannya); g). Memfasilitasi pembentukan/pengembangan KSM/Panitia pelaksana pembangunan infrastruktur; h). Memfasilitasi Coaching penyusunan proposal & pengorganisasian pelaksanaannya bagi KSM/Panitia; i). Memverifikasi kelayakan usulan proposal kegiatan KSM/Panitia; j). Memeriksa kelengkapan dokumen SPPD-L berikut lampirannya dan memfasilitasi penandatanganannya antara BKM/LKM dengan KSM/Panitia; k). Memfasilitasi Musyawarah/Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K) bagi semua KSM/Panitia kegiatan lingkungan; l). Memfasilitasi kegiatan Coaching/On The Job Training (OJT) Teknis/Administrasi proyek kepada KSM/Panitia; m). Memfasilitasi pengadaan bahan, alat dan tenaga terampil/ahli/jasa konstruksi (bila ada) yang dilakukan oleh KSM/Panitia; n). Memverifasi dan merekomendasikan pencairan dana kepada KSM/Panitia; o). Mengkoordinasikan untuk sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan seluruh pembangunan infrastruktur yang dilaksanakana oleh KSM/Panitia; p). Melakukan pengendalian/pengawasan pelaksanaan konstruksi fisik yang dilakukan KSM/Panitia : ¾ Memastikan KSM/Panitia mempelajari dan memeriksa semua dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi;


10

¾ Mengawasi pemakaian bahan/peralatan (kuantitas, kualitas, ukuran) dan metode pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan; ¾ Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi ukuran, kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume; ¾ Mengendalikan pelaksanaan program pengamanan dampak lingkungan & sosial dan program keselamatan kerja pekerjaan konstruksi; ¾ Memfasilitasi rapat-rapat evaluasi rutin bersama KSM/Panitia untuk mengevaluasi kemajuan kegiatan infrastruktur dan mendorong upaya-upaya percepatan atau penyelesaiaan permasalahan dilapangan; ¾ Memverifikasi laporan-laporan (Harian, Mingguan, Bulanan, LPJ, termasuk photo2 dokumentasi) yang dibuat KSM/Panitia; ¾ Menyusun Berita Acara perubahan (amandemen) kontrak/SPPD-L akibat adanya perubahan pekerjaan dilapangan (bila ada), termasuk penyesuaian spesifikasi dan gambar-gambar; ¾ Menyusunan laporan perkembangan kemajuan pekerjaan konstruksi yang dikelola BKM berdasarkan hasil-hasil pengawasan dan laporan KSM/Panitia; ¾ Melakukan Sertifikasi Kegiatan Infrastruktur; ¾ Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang muncul ditingkat kelurahan, termasuk merekomendasikan sanksi/peringatan atas pelanggaran pemanfaatan dana dan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam SPPD-L; (b). Coaching/Konsolidasi TPP BKM/UPL memfasilitasi dan menyelenggarakan coaching/konsolidasi bagi anggotaanggota TPP, terutama untuk pengorganisasian dan peningkatan pemahaman/keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Untuk menjalankan tugas-tugasnya, TPP dapat mengorganisasi warga (pokja-pokja) untuk berpartisipasi sebanyak-banyaknya, misalnya untuk pelaksanaan survey teknis atau monitoring partisipatif oleh warga;

2. Penyediaan Lahan Untuk mewujudkan bangunan infrastruktur, tentunya diperlukan ketersediaan lahan/tanah (termasuk bangunan/tanaman produktif/aset berharga lainnya yang terkena) sebagai lokasi pembangunannya. Sementara disisi lain, tanah memiliki sifat yang terbatas dan keberadaannya dilindungi oleh hukum. Tidak ada pihak manapun yang diperkenankan membangun tanpa seijin pemilik tanah karena bukti kepemilikan diakui secara sah dalam hukum. Dan jika terjadi pelanggaran (membangun diatas tanah tanpa seijin pemiliknya) maka pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, program P2KP menempatkan kegiatan penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan infrastruktur sebagai bagian penting yang tak terpisahkan dari proses pembangunan infrastruktur tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat sejak awal penyiapan kegiatan pembangunan infrastruktur. Keluaran Kegiatan yang diharapkan, antara lain adalah : √ Tersedia lahan yang sesuai kebutuhan bangunan yang diinginkan (dan mendukung tercapainya mutu/manfaat bangunan); √ Pemilik/warga yang terkena dampak pembangunan termasuk penduduk asli disekitarnya, terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memahami sepenuhnya konsekuensi/akibat-akibat penyediaan lahan tersebut bagi dirinya; √ Kepuasan pemilik/warga yang terkena dampak atas terselesaikannya persyaratanpersyaratan atau tuntutan yang diinginkan, seperti kompensasi/ganti rugilainnya (bila ada);


11

√

Adanya bukti-bukti administratif yang benar dan lengkap, mencakup 1). proses musyawarah (Daftar Hadir, Notulen, BA) dan 2). Hasil Kesepakatan persetujuan lahan dari pemilik. sesuai cara penyediaan lahannya, seperti Surat Pernyataan Kontribusi lahan (Hibah/Ijin Pakai/Dilalui/Gantirugi), Surat Permohonan Pelepasan Hak Milik, Bukti/Kuitansi Ganti rugi (bila ada),

Indikator keluaran kegiatan, adalah : √ Luas lahan yang tersedia sesuai kebutuhan bangunan yang diinginkan (dan mendukung tercapainya mutu/manfaat bangunan); √ Jumlah kontribusi penyediaan lahan (tanah/bangunan/aset berharga lainnya yang terkena lokasi kegiatan) dari masyarakat diketahui. √ Jumlah pemilik/warga yang terkena dampak pembangunan termasuk penduduk asli disekitarnya diketahui; √ Jumlah pemilik/warga terkena dampak yang terlibat dalam pertemuan-pertemuan penyediaan lahan diketahui; √ Jumlah pemilik/warga terkena dampak yang puas atas terselesaikannya persyaratanpersyaratan atau tuntutan yang diinginkan, seperti kompensasi/ganti rugilainnya (bila ada); √ Jumlah dan kelengkapan bukti-bukti administratif proses musyawarah (Daftar Hadir, Notulen, BA) dan Hasil Kesepakatan persetujuan lahan dari pemilik/yang terkena dampak (Surat Pernyataan Kontribusi lahan (Hibah/Ijin Pakai/Dilalui/Gantirugi), Surat Permohonan Pelepasan Hak Milik, Bukti/Kuitansi Ganti rugi (bila ada)), Beberapa prinsip dalam proses penyediaan lahan adalah : √ Menghindarkan atau meminimalkan adanya dampak sosial bagi masyarakat, termasuk bagi penduduk asli setempat; √ Transparan, semua pihak (termasuk yang terkena dampak/pemiliknya) dapat mengetahui dan memahami semua informasi yang ada termasuk konsekuensi atau akibat-akibatnya, √ Partisipatif, melibatkan semua pihak (termasuk yang terkena dampak/pemiliknya) dalam proses/forum pengambilan keputusannya; √ Akuntabel/dapat dipertanggungjawabkan, bahwa semua proses dilakukan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku, proses didokumentasikan dan hasil-hasil kesepakatan/keputusan dibuat secara tertulis dan dihadapan saksi-saksi. Cara kontribusi Lahan, dapat dilakukan melalui : 1) Hibah, kontribusi secara sukarela yang disertai dengan pelepasan hak milik dari pemiliknya kepada pihak lain tanpa ada batas waktu tertentu (selamanya); 2) Ijin pakai, kontribusi secara sukarela tanpa disertai pelepasan hak milik dari pemiliknya kepada pihak lain dan hanya dalam kurun waktu tertentu; 3) Ijin dilalui, pada prinsipnya sama dengan ijin pakai, hanya disini bahwa pemilik masih tetap diperbolehkan memanfaatkan tanah tersebut sepanjang tidak merusak kepentingan pihak yang diberi ijin. Contoh sederhana adalah ijin pemasangan pipa air bawah tanah yang melewati pekarangan rumah warga, dimana pemilik masih diperbolehkan memanfaatkan tanah tersebut (bagian atas/permukaannya) sebagai tempat lalulintas orang atau ternaknya, dll. 4) Kompensasi atau gantirugi tunai, penyediaan lahan yang diberikan oleh pihak pemilik dengan persyaratan ada ganti rugi tunai. Dalam penyediaan lahan ini, bentuk kontribusi warga dapat berupa tanah, tanaman produktif atau aset lain didalamnya dan tidak harus melalui satu cara yang digunakan, tetapi dapat merupakan kombinasi dari kesemua cara dan pola tersebut diatas. Khusus untuk proyek yang bersifat rehabilitasi/peningkatan bangunan lama dimana tidak memerlukan lahan baru atau diatas tanah desa/kelurahan maka Surat Kontribusi Tanah Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

12

cukup dibuat Surat Pernyataan Penggunaan Lahan dari Pemerintah Kelurahan/Desa setempat; Proses pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara partisipatif dengan langkah-langkah kegiatan adalah sebagaimana pada diagram proses penyediaan lahan. Khusus untuk penyediaan lahan yang melibatkan proses pengurusan Surat Pemisahan Hak dari Pejabat Pembuat Akta Tanah/Instansi lain yang berwenang setempat yang memerlukan waktu yang cukup panjang maka administrasi ini boleh tidak tidak menjadi persyaratan memulai pelaksanaan pembangunan fisik tetapi tetap harus disediakan dan diharapkan dapat rampung sebelum pemanfaatan prasarana.

3. Penyusunan Desain/Gambar, Spesifikasi Teknis dan Panduan O&P (a). Survey Teknis Sebelum dilakukan penyusunan Desain bangunan maka terlebih dahulu harus dilakukan Survey teknis. Sasaran survey teknis ini adalah untuk mendapatkan datadata/informasi kondisi/situasi awal lokasi pembangunan infrastruktur yang sebenarnya. Jenis data/informasi yang diperlukan tergantung pada jenis infrastruktur yang akan dibangun, seperti : kondisi fisik lokasi (luasan, batas-batas, topografi),


13

kondisi tanah (keras/lunak), keadaan air tanah, peruntukan lahan, rincian penggunaan lahan, perkerasan, penghijauan, dll. Data-data/informasi tersebut selanjutnya akan dipergunakan dalam menentukan desain/rancangan dan gambar rencana bangunan yang akan dibangun. Pelaksanaan Survey ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan warga. Oleh karena itu, sebelum melakukan survey, relawan/masyarakat yang akan terlibat perlu dibekali dengan pemahaman teknik dan diorganisasi, terutama mencakup : Jadwal, Urutan kegiatan, cara pelaksanaan dan hasil Survey yang akan diperoleh; Cara penggunaan formulir survey dan cara penggunaan alat survey yang akan digunakan; Kebutuhan dan penyediaan peralatan dan instrument yang dibutuhkan, seperti : patok-patok, meteran, formulir suirvey, peta desa, dll; Apabila jenis kegiatan yang akan disurvey cukup banyak maka sebaiknya relawan/masyarakat dibagi atas beberapa tim kerja sehingga proses survey dapat berlangsung lebih efektif. Perlu menjadi perhatian juga sebelum melakukan survai untuk perencanaan, harus dilakukan konsultasi awal dengan pemerintah setempat (Lurah/Kepala Desa). Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak Institusi, sehingga pekerjaan perencanaan ini tidak akan mendapatkan rintangan. Pada kegiatan survey teknis ini, juga sekaligus membuat dokumentasi/photo awal (0%) pada lokasi yang akan dibangun Infrastruktur. Jumlah titik lokasi yang diambil/potret disesuaikan dengan kondisi lapangan dan jenis infrastruktur yang akan dibangun, misalnya untuk Jalan/drainase/saluran irigasi/air bersih perpipaan dapat diambil pada beberapa titik lokasi (awal, tengah dan ujung akhir atau tempat lain yang dianggap penting) sedangkan untuk bangunan seperti MCK, jembatan, air bersih non perpipaan, rehab perumahan/pendidikan/kesehatan, dll, cukup diambil dari sisi yang berbeda yaitu sisi depan, samping atau belakang). Penting untuk diperhatikan bahwa titik lokasi dan arah pengambilan gambar kondisi 0% ini, nantinya akan menjadi pengambilan gambar pada saat pelaksanaan konstruksi, yaitu kondisi 50% dan 100%. Selain survey teknis prasarana juga perlu dilakukan survey ketersediaan tenaga kerja/bahan/alat. Hal ini untuk membantu dalam pemilihan teknologi konstruksi yang akan dipergunakan dimana sedapat mungkin menggunakan konstruksi/bahan lokal yang berkualitas dan konstruksi yang mudah dilaksanakan oleh masyarakat/tenaga kerja setempat. Beberapa prosedur yang umum dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan survei prasarana dapat dilihat pada penjelasan Survey Teknis Prasarana, buku Suplemen Teknis, Perencanaan Teknis, Jilid 2 (buku untuk Fasilitator PNPM-MP) atau buku 1 Persiapan dan Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana (buku untuk BKM/Masyarakat). (b). Pembuatan Desain, Gambar-gambar, Spesifikasi Teknis Persyaratan utama suatu infrastruktur yang dibangun adalah terpenuhinya mutu/manfaat bangunan tersebut sebagaimana yang dikehendaki. Oleh karena itu siapapun yang menginginkan suatu bangunan, perlu menentukan syarat penggunaan seperti apa yang diinginkannya dari bangunan tersebut. Membuat Desain, Spesifikasi & Gambar-gambar perencanaan teknik, secara sederhana dapat dikatakan sebagai upaya untuk menentukan persyaratan bangunan yang diinginkan agar bangunan dapat berfungsi baik, menjamin keselamatan


14

(keamanan/kekuatan termasuk kenyamanan) dan kesehatan masyarakat penggunanya. Dalam praktek pengelolaan proyek infrastruktur, lazimnya pernyataan-pernyataan tentang mutu bangunan dituangkan secara tertulis dan dalam proses penyusunannya diawali dari proses Desain/perancangan, Gambar-gambar & Spesifikasi Teknis, kemudian diuraikan juga secara terbatas dalam Daftar Kuantitas (jenis pekerjaan dan volumenya), RAB (jenis pekerjaan dan volume yang diperhitungkan/dibiayai) dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan seperti SPPD-L/SPPB. Kemudian pada tahap pelaksanaan pembangunannya, semua dokumen tersebut menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai pedoman mewujudkan mutu bangunan. Selain itu, mengingat bahwa wujud bangunan sebagai tujuan bersama masih merupakan sesuatu yang akan datang atau masih bersifat belum nyata maka dokumen-dokumen tersebut sangatlah penting keberadaanya sejak awal hingga akhir proyek, sebagai media komunikasi yang sangat penting bagi semua orang yang berkepentingan, khususnya bagi semua orang yang membutuhkan bangunan tersebut dan yang akan melaksanakan pembangunanannya sehingga memperoleh pemahaman yang sama tentang wujud tujuan itu (tidak hanya ada dalam bayangan sang perencana/orang-perorangan yang mengusulkan saja). Sasaran kegiatan ini adalah untuk menentukan persyaratan mutu sesuai kriteria dan persyaratan teknis bangunan. Adapun indikator keluarannya, adalah : Diketahuinya tingkat pelayanan prasarana (siapa/apa dan berapa banyak yang menggunakan) sesuai kebutuhan, termasuk mengetahui apakah ada keterkaitan kesatuan fungsi pelayanan dengan infrastruktur lainnya); Diketahuinya kelengkapan system/komponen bangunan sesuai standar teknis bangunan tersebut; Adanya perhitungan dimensi konstruksi sesuai tingkat pelayanan (bila perlu), termasuk bila kondisi tanah dasar jelek; Diketahuinya tataletak (termasuk keadaan sekitar) dimana bangunan akan dibuat sesuai kebutuhan; Diketahuinya ukuran-ukuran bagian bangunan/konstruksi secara detail, seperti tebal plesteran; ukuran daun pintu, ukuran balok/kolom, ukuran papan lantai jembatan, tebal plat beton jembatan/gorong-gorong, Dinding pasangan ½ bata/Batako, dll, sesuai persyaratan teknis bangunan; Diketahuinya ukuran-ukuran pokok bangunan (panjang, tinggi/kedalaman, lebar/diameter), termasuk bangunan pelengkap sesuai persyaratan teknis bangunan (bila ada); Diketahuinya bidang-bidang mana yang terletak dimuka, sampaing kiri/kanan dan belakang bangunan sesuai persyaratan teknis bangunan; Diketahuinya perbandingan campuran yang digunakan, misalnya plesteran campuran 1 semen : 4 pasir; pondasi pasangan batu kali camp. 1: 4, beton bertulang campuran 1 semen : 3 pasir : 5 kerili, pasangan bata/Batako camp 1sm : 5psr dll, sesuai persyaratan teknis bangunan; Diketahuinya jenis bahan yang digunakan, misalnya Kuda-kuda/gelagar/lantai kayu kelas II, atap seng/genteng beton, dll. a) Desain, berdasarkan hasil Survey kondisi lapangan dimana bangunan akan dibuat dan persyaratan/kriteria desain bangunan yang telah ditetapkan maka dipilih alternatif-alternatif desain/rancangan bangunan yang sesuai. Dalam pemilihan desain ini juga harus telah mempertimbangkan kemungkinan dampak lingkungan yang muncul akibat dari pelaksanaan pekerjaan nanti. Bila bangunan yang dikehendaki cukup kompleks atau kondisi tanah jelek maka seringkali dibuat Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

15

perhitungan konstruksi untuk memperoleh ukuran/komposisi suatu konstruksi guna menjamin keamanan bangunan. Hasil Desain ini kemudian dituangkan dalam Gambar-Gambar teknik/gambar perencanaan. Kriteria desain untuk setiap jenis infrastruktur yang direncanakan harus mengacu pada kriteria desain standar yang dikeluarkan oleh Departemnen Pekerjaan Umum atau instansi teknis terkait lainnya. b) Spesifikasi Teknis, dibuat untuk memberikan informasi lebih lengkap mengenai persyaratan-persyaratan teknis dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan pekerjaan/bangunan yang ingin diwujudkan tersebut. Spesifikasi Teknis merupakan dokumen persyaratan teknis/standar bangunan yang secara garis besarnya berisi : uraian penjelasan dari tiap jenis pekerjaan (lingkup kegiatan), komposisi campuran, persyaratan material/peralatan, ketentuan/peraturan terkait yang harus diikuti, Metode Pelaksanaan, Cara pengukuran pekerjaan, dll). c) Gambar-gambar, berdasarkan desain/sketsa hasil perhitungan dan spesifikasi teknis ini, lalu dibuat gambar-gambar teknis bangunan dimana sering gambargambar tersebut dicantumkan juga hal-hal penting yang berkenaan dengan mutu prasarana tersebut. Terdapat beberapa macam gambar rencana yang dibuat pada tahap ini, yaitu : 1) Gambar Peta Lokasi, kita dapat mengetahui lokasi dimana bangunan akan dibangun; 2) Gambar Situasi, kita dapat mengetahui tataletak termasuk mana awal dan akhir pekerjaan atau menjelaskan keadaan sekitar dimana bangunan akan dibuat. 3) Gambar Denah, kita dapat mengetahui (membaca) ukuran-ukuran pokok (panjang dan lebar) bangunan termasuk bangunan pelengkap (bila ada). 4) Gambar Pandangan/Tampak, kita dapat mengetahui bidang-bidang mana yang terletak dimuka, sampaing kiri/kanan dan belakang bangunan. 5) Gambar Penampang/Potongan, biasanya gambar ini dibuat dalam 2 arah (memanjang dan melintang). Dari gambar ini kita dapat mengetahui ukuran tinggi, lebar bangunan/bagian bangunan. Selain itu, pada gambar ini juga dicantumkan spesifikasi teknis tiap konstruksi seperti perbandingan campuran yang digunakan, jenis bahan yang digunakan (misalnya kayu kelas II, atap genteng beton), dll. Untuk lebih memahami hubungan bagian-bagian struktur yang dianggap sangat penting maka perlu dibuat gambar lebih detail dari gambar potongan, seperti Detail Sambungan Kuda-kuda, detail sambungan balok/kolom, detail Pondasi, detail Kusen Pintu/Jendela, dll. 6) Khusus untuk bangunan yang mempunyai bentuk sama seluruhnya atau sebahagian dapat menggunakan gambar typikal/prototype. Semua Desain/Gambar-Gambar Teknik dan spesifikasi teknis yang dibuat harus diverifikasi kelayakannya oleh Konsultan Pendamping (bidang Teknik) dan Disetujui oleh Tim Teknis dari SKPD/Dinas PU setempat. Hasil Verifikasi ini sekurang-kurangnya harus memberikan jaminan bahwa rencana bangunan dapat bermanfaat bagi warga miskin, rencana teknis bangunan sesuai standar teknis (bangunan dapat berfungsi optimal, menjamin keselamatan (kekuatan & keamanan) dan kesehatan warga pengguna, tidak menimbulkan dampak negatif atas lingkungan dan sosial-budaya setempat serta mudah & aman diakses oleh warga pengguna bangunan). (c). Penyusunan Panduan Operasi & Pemeliharaan (O&P) Prasarana Penyusunan panduan teknis Operasi & Pemeliharaan prasarana dimaksudkan untuk memberikan panduan atau pegangan bagi masyarakat atau Pengelola O&P yang Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

16

dibentuk untuk melaksanakan pemanfaatan & pemeliharaan prasarana yang dibangun. Panduan ini sekurang-kurangnya berisi tatacara pemanfaatan/penggunaan prasarana secara benar dan tatacara pemeliharaan prasarana. Untuk penyusunan tatacara pemanfaatan/penggunaan dan tatacara pemeliharaan setiap jenis prasarana dapat mengacu pada buku Pedoman Teknis Sederhana Pembangunan Prasarana yang diterbitkan oleh Departemen PU (dicetak dan distribusikan kepada KMW/Korkot/Tim Fasilitator P2KP/PNPM MP Tahun 2007).

4. Rencana Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial (Safeguards) Selain ketentuan terkait dengan penyediaan tanah/lahan, ketentuan/peraturan lain yang menjadi persyaratan pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah adanya perlindungan/pelestarian terhadap lingkungan. Sasaran kegiatan adalah : untuk mewujudkan bangunan yang tidak menimbulkan dampak negatif sosial dan lingkungan. Adapun Indikator keluaran kegiatan adalah : Ada/tidaknya kegiatan yang dibangun atau bahan bangunan yang digunakan tidak termasuk dalam Daftar/List Negatif yang telah ditetapkan; Ada/tidaknya Dampak negatif terhadap Lingkungan & Sosial akibat dari pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan; Tersedia atau tidaknya tindakan antisipasi/pengamanan dampak negatif sosial dan lingkungan sesuai dengan prosedur dan ketentuan proyek ini; Prinsip-prinsip dasar dalam penilaian kelayakan lingkungan adalah : 1). Usulan yang diajukan sedapat mungkin menghindari atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Usulan tersebut harus telah mengkaji alternatif desain lainnya yang tepat untuk memperkecil dampak negatifnya; 2). Usulan tersebut harus mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR), serta menghindari kawasan lindung yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, kecuali jika usulan kegiatan tersebut untuk mengembangkan kawasan lindung; dan 3). Usulan yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan, harus dilengkapi dengan suatu perencanaan pengelolaan dampak lingkungan untuk mengurangi dampak negatifnya. Setiap proposal kegiatan infrastruktur(proyek/sub-proyek) akan diperiksa dengan prosedur/kriteria pemeriksaan lingkungan Pemerintah untuk memastikan tidak ada subproyek/proyek yang membutuhkan pemeriksaan lingkungan secara penuh. Pada pemeriksaan awal, tipe proyek, skala, lokasi, sensitifitas dan potensi dampak terhadap alam dan lingkungan hidup akan diidentifikasi untuk menentukan kegiatan tersebut layak atau tidak, sesuai kriteria pemeriksaan berikut : 9 Usulan Kegiatan yang membutuhkan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) secara menyeluruh tidak akan didanai oleh program; 9 Usulan kegiatan yang membutuhkan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) berdasarkan kajian yang terbatas dan spesifik lokasi sub-proyek hanya akan didanai bilamana telah disetujui hasil study UKL/UPLnya sesuai kriteria yang ditetapkan Menteri PU dan Menneg LH. Diharapkan tidak ada proposal yang masuk kategori ini. 9 Usulan-usulan yang cukup ditangani dengan prosedur operasi standar (standard operation procedure), dimana praktek yg baik (good practice) cukup menyelamatkan lingkungan. Diharapkan sebagian proposal akan masuk kategori ini. Pendekatan penanganan pengamaman dampak (safeguards) kegiatan yang tidak memerlukan study AMDAL atau UKL-UPL, akan dilakukan melalui :


17

(1) Desain perencanaan teknis bangunan yang mengacu pada kriteria desain/standar teknis pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan instansi teknis seperti Departemen Pekerjaan Umum; dan (2) Pemeriksaan terhadap dampak lingkungan kegiatan skala kecil/sederhana melalui prosedur khusus atau prosedur operasi standar/POS untuk setiap kegiatan infrastruktur yang diusulkan, yaitu Daftar Periksa/Uji Identifikasi Dampak Lingkungan dan Daftar Periksa Kegiatan Terlarang. ¾ Daftar Periksa Kegiatan Terlarang (Negatif List) : Formulir ini telah menyediakan identifikasi semua masalah/kegiatan yang dilarang untuk dibiayai melalui dana bantuan (APBN) Program. Pengerjaannya dengan melakukan pemeriksaan kegiatannya terhadap butir-butir kegiatan yang dilarang, apakah ada yang sama atau termasuk dalam salah satu kegiatan yang dilarang sebagaimana telah tercantum dalam formulir tersebut. Caranya dengan mengisi ceklist pada kolom yang disediakan. Apabila terdapat kegiatan yang dilarang maka usulan kegiatan ditolak atau tidak dapat didanai. ¾ Daftar Periksa/Uji Identifikasi Dampak Lingkungan : Formulir ini merupakan daftar identifikasi awal berupa, Potensi sumber dampak, usulan alternatif tindakan penanganannya dan rencana pemantauannya. Pengerjaannya dengan melakukan pemeriksaan desain/usulan kegiatan dengan mengidentifikasi potensi sumber dampak lalu membuat jenis tindakan pengamanan/mitigasinya yang sesuai. Hasil identifikasi potensi dan tindakan pengamanan selanjutnya dituangkan dalam formulir tersebut. Untuk memudahkan kegiatan ini maka telah disedikan referensi Daftar Periksa Dampak Lingkungan sebagai panduan. Sesuai dengan jenis infrastruktur yang akan dibangun, pemeriksaan potensi sumber dampak lingkungan mengacu pada potensi sumber dampak lingkungan seperti butir-butir potensi yang telah dicantumkan dalam Daftar (tersedia pada kolom potensi sumber dampak). Apabila Ada, maka pilih tindakan penanganannya/mitigasi yang sesuai (tersedia pada kolom alternatif penanganan dampak). Bersama dengan Desain/Gambar-Gambar Teknik dan spesifikasi teknis yang telah dibuat, Rencana Pengamanan Dampak Lingkungan & Sosial ini juga harus diverifikasi kelayakannya oleh Konsultan Pendamping (bidang Teknik) dan Disetujui oleh Tim Teknis dari SKPD/Dinas PU setempat. Secara lebih detail penjelasan terkait hal ini dapat dilihat pada penjelasan buku Buku Pedoman Pelaksanaan Program dan buku Suplemen, Petunjuk Teknis Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial (Safeguards).

5. Menentukan Lingkup Pekerjaan Konstruksi Lingkup pekerjaan konstruksi/proyek adalah keseluruhan pekerjaan/kegiatan konstruksi yang harus dilakukan untuk menghasilkan bangunan yang memenuhi persyaratan mutu sesuai standar teknis bangunan yang telah ditetapkan. Kemudian dari setiap pekerjaan tersebut perlu diketahui Kuantitas/Volumenya, Metode Pelaksanaannya dan Urutan pelaksanaannya. (1). Menentukan/Mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan konstruksi Untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan infrastruktur maka secara teknis harus ada gambar perencanaan infrastruktur, minimal gambar denah dan potongan dari infrastruktur yang akan dibangun tersebut, termasuk spesifikasi teknisnya. Sebab dari gambar-gambar tersebut dapat diketahui kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk membangun infrastruktur tersebut sampai selesai. Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

18

Pada tahap ini juga termasuk mengetahui lingkup aktivitas dari setiap jenis-jenis pekerjaan, satuan pengukurannya, batasan/syarat teknis kekuatannya seperti komposisi campurannya, dimensi, persyaratan material/peralatan, ketentuan/peraturan terkait yang harus diikuti dalam pelaksanaannya. Hasil identifikasi ini selanjutnya dapat dibuat dalam bentuk Tabel seperti contoh untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu, berikut : No Item Pekerjaan Satuan 1. Pekerjaan Penyiapan Tanah Dasar/Badan Jalan M2 2. Penimbunan Badan Jalan M3 3. Lapis Pondasi Bawah Kelas C (Sirtu) M3 4. Galian Tanah Parit M3 5. Pekerjaan Beton M2 6. Pekerjaan Ps. Batu Kali M3 Catatan : • Oleh karena hasil identifikasi jenis-jenis pekerjaan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan biaya kegiatan maka perlu dipahami/diketahui cakupan lingkup aktivitas didalam setiap jenis pekerjaan tersebut, sehingga tidak terjadi pengulangan kegiatan/tumpang tindih pembiayaan. Misalnya Pekerjaan Galian Tanah, Pekerjaan Galian tanah ini mencakup aktivitas/biaya : membersihkan lokasi pekerjaan, memasang patok/bouwplank, mendatangkan tenaga kerja/peralatan kerja, melaksanakan penggalian tanah sesuai ukuran yang ditetapkan pada gambar, membuang tanah bekas galian dan pengamanan pekerjaan. Dari contoh tersebut maka dalam daftar Hasil Identifikasi Pekerjaan seharusnya tidak ada item pekerjaan tersendiri untuk pembuangan tanah bekas galian tetapi kegiatan tersebut telah diperhitungkan pada pembiayaan pekerjaan Galian Tanah (tidak akan terjadi tumpang tindih pembiayaan). • Dari pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan masyarakat dalam P2KP, banyak dijumpai tidak dilakukan dan tidak ada pekerjaan pembersihan lapangan dalam daftar kuantitas pekerjaan pada hal kondisi lapangan diperlukan, oleh karena itu pada tahap identifikasi ini perlu menjadi perhatian agar identifikasi pekerjaan dilakukan secara lengkap agar dapat diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat. Terkait dengan pembiayaannya nanti, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi melalui gotongroyong. • Untuk beberapa pekerjaan persiapan yang lazim ada dalam pekerjaan kontraktor proyek, disini perlu dipertimbangkan secara matang karena pendekatan pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan oleh warga setempat. Misalnya pengadaan kantor/direksi keet, gudang, barak tenaga kerja, dll. Hal seperti ini mungkin tidak diperlukan secara khusus atau dapat disediakan melalui swadaya masyarakat (mengoptimalkan sumberdaya dimasyarakat setempat). (2). Menentukan Kuantitas/Volume Jenis-jenis pekerjaan Kuantitas/Volume pekerjaan yang dimaksudkan disini adalah banyaknya pekerjaan yang harus dibuat (rencana) menurut satuan pengukuran pekerjaannya. Data yang diperlukan adalah Daftar Pekerjaan yang telah diidentifikasi dan Gambar rencana (untuk mengetahui dimensi/ukuran pekerjaan). Ketentuan perhitungan volume tiap item pekerjaan adalah : Volume harus sesuai dengan satuan pengukuran pekerjaannya atau dengan kata lain bahwa setiap item pekerjaan yang satuan pengukurannya berbeda mempunyai cara perhitungan volume pekerjaan yang berbeda pula. Misalnya: - Volume pekerjaan penyiapan badan jalan yang diukur dalam satuan meterpersegi (m2) = panjang tanah dasar yang akan disiapkan x lebar yang harus disiapkan; Berbeda dengan Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

19

- Volume Penimbunan Badan Jalan yang diukur dalam satuan meterkubik (m3) = panjang timbunan x lebar x tinggi (atau tebal) timbunan. Sedangkan ukuran (panjang, lebar, tinggi/tebal) harus sesuai dengan yang direncanakan (sesuai ukuran pada gambar). Berdasarkan jenis pekerjaan yang telah diidentifikasi sebelumnya maka selanjutnta dapat dilakukan perhitungan volume setiap pekerjaan, sebagai berikut : 1. Siapkan Daftar Pekerjaan dan Gambar-gambar Rencana untuk mengetahui ukuranukuran dari pekerjaan (panjang, lebar, tinggi/tebal); 2. Agar diperoleh ketelitian dan memudahkan perhitungan volume pekerjaan maka sebaiknya perhitungan dilakukan per item pekerjaan sesuai urutan item pekerjaan pada daftar pekerjaan yang telah dibuat sebelumnya. Cara melakukan perhitungan dapat dibuat Tabel seperti Contoh perhitungan berikut : No

Uraian Pekerjaan

Satuan

1.

Lapis Pondasi Bawah Kelas C (Sirtu)

M3

Sketsa dan Perhitungan T= 20cm

Volume

100

L= 2,5m

P (panjang)= 200m

Vol. = P x L x T = 200 x 2,5 x 0,2 = 100 Dst.

Karena Perhitungan Volume Pekerjaan tersebut akan menjadi acuan pada perhitungan biaya dan pelaksanaan pembangunan prasarana maka perhitungan volumenya harus cukup teliti, sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami. 3. Buat Rekapitulasi Daftar Kuantitas/Volume seluruh pekerjaan. Setelah seluruh jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan selesai dihitung volumenya (langkah 2 diatas), buuatlah Daftar Rekapitulasi Kuantitas berupa tabel yang menggambarkan/memuat volume dan satuan tiap jenis pekerjaan secara keseluruhan kegiatan (proyek). Contoh bentuk Daftar Kuantitas Pekerjaan dapat dibuat seperti tabel / formulir berikut.

Cara Pengerjaan Formulir : 9 No. Urut : Isi nomor urut jenis pekerjaan; 9 Uraian Pekerjaan : Diisi nama jenis pekerjaan 9 Satuan : Diisi dengan satuan pengukuran pekerjaan 9 Volume/Kuantitas Diisi dengan nilai volume pekerjaan (3). Menentukan Metode/Cara Pelaksanaan Pekerjaan Secara sederhana yang dimaksudkan dengan metode kerja disini adalah cara bagaimana setiap kegiatan/pekerjaan akan dilaksanakan atau lebih terkait dengan teknologi apa yang akan dipergunakan, Apakah setiap pekerjaan akan dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja (manual) atau dengan peralatan (mekanis) atau kombinasi dari keduanya. Hasil kegiatan ini dapat diketahui metode kerja dari setiap jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

20

Untuk menentukan metode kerja ini, diperlukan data dari hasil survey tentang ketersediaan tenaga kerja atau peralatan yang ada (dapat disediakan) dan kondisi lokasi pekerjaan, seperti apakah memungkinkan untuk melakukan pekerjaan dengan cara manual atau mekanis, termasuk apakah kondisi jalan kerja dan ketersediaannya dari dan kelokasi pekerjaan memungkinkan bila akan menggunakan peralatan berat/besar. Selain itu juga harus dipertimbangkan seberapa besar rencana volume pekerjaan yang harus dibuat dengan metode yang dipilih, dikaitkan dengan waktu yang tersedia sehingga pemilihan metode kerja ini betul-betul dapat mendorong upaya pencapaian kualitas yang baik dan kegiatan dapat diselesaikan dalam waktu yang tersedia Penentuan metode kerja dalam uraian ini, lebih difokuskan pada bagaimana masyarakat memperoleh dasar untuk memahami cara menghitung biaya pekerjaan, karena didalam penentuan metode kerja ini akan secara jelas diketahui apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap pekerjaan, apakah tenaga kerja atau peralatan. Sehingga hal ini diharapkan akan membantu masyarakat dalam menghitung volume kebutuhan tiap pekerjaan (khususnya tenaga kerja/alat) karena dengan telah dipilihnya metode kerja tiap pekerjaan maka tentunya akan memudahkan dalam menentukan jenis analisa harga satuan setiap pekerjaan (sebagai referensi ”koefisien” perhitungan volume kebutuhan tiap pekerjaan). Misalnya bila harus menggunakan peralatan berat (seperti mesin gilas) maka harus mengacu pada analisa untuk pekerjaan Jalan/Jembatan (analisa K/E) tapi bila menggunakan tenaga kerja maka cukup dengan analisa pekerjaan yang biasa dipergunakan untuk pekerjaan bangunan seperti SNI atau BOW. Sesuai dengan azas pemilihan teknologi dalam pelaksanaan program P2KP maka diprioritaskan pemilihan metode kerja manual (dengan menggunakan tenaga kerja masyarakat sesuai kualifikasi pekerjaan) dengan tetap memprioritaskan pencapaian kualitas pekerjaan yang baik. Namun demikian, kadang-kadang tidak dapat dihindari untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memerlukan peralatan atau beresiko yang meskipun dapat dilakukan secara manual tetapi hasilnya tidak dapat menjamin kualitas yang baik maka pekerjaan tersebut harus menggunakan peralatan atau tenaga terampil/khusus, misalnya pekerjaan pemadatan perkerasan jalan, pengelasan gelagar besi jembatan, dll. (4). Menentukan Urutan Pekerjaan Konstruksi Kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis (berurut-urutan) untuk menghasikan bangunan/infrastruktur. Urutan atau susunan kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut dibuat berdasarkan urut-urutan (logika) pelaksanaan kegiatan dilapangan. Acuannya adalah selain pada urutan logika konstruksi bangunan juga mempertimbangkan metode kerja yang dipergunakan (khususnya bila ada penggunaan peralatan berat). Sebagai alat bantu sederhana untuk mengecek urut-urutan kegiatan pembangunan infrastruktur, maka terhadap setiap kegiatan dapat dibuat pertanyaan : Apakah Kegiatan ini didahului oleh kegiatan sebelumnya ? Apakah kegiatan ini diikuti oleh kegiatan berikutnya ? Berikut diberikan contoh lingkup kegiatan yang disusun tidak terurut dan terurut pada Pembuatan Saluran Drainase berikut : Kegiatan Tidak Terurut

1) 2) 3) 4) 5)

Pembersihan Lapangan Pemasangan Bouwplank Urugan Pasir dasar saluran Galian Tanah Urugan kembali bekas galian

Kegiatan Terurut

1) 2) 3) 4) 5)


Pembersihan Lapangan Pemasangan Bouwplank Galian Tanah Urugan Pasir dasar saluran Pasangan Batu Kali 21

Kegiatan Tidak Terurut

6) 7) 8)

Pasangan Batu Kali Meratakan & pemadatan urugan Plesteran dan acian

Kegiatan Terurut

6) Urugan kembali bekas galian 7) Meratakan & pemadatan urugan 8) Plesteran dan acian

Contoh : Dari Tabel diatas (Kolom Kegiatan Terurut), dapat dilihat bahwa Kegiatan Pasangan Batu Kali dilaksanakan setelah selesai “Kegiatan Memasang Pasir Urug didasar saluran” dan selanjutnya diikuti oleh “Kegiatan Urugan/Timbunan kembali tanah bekas galian”, Dst.

6. Pembuatan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Secara sederhana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah formulir yang menggambarkan rencana waktu pelaksanaan dari semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan suatu prasarana. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan pada dasarnya memberikan gambaran tentang rencana waktu dan urut-urutan pelaksanaan dari semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan infrastruktur. Rencana jadwal pelaksanaan ini perlu dibuat, karena : 1) Waktu pemanfaatan atau pencairan dana telah ditetapkan batas waktunya; 2) Agar dapat diatur penggunaan (waktu dan jumlah) sumberdaya yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan prasarana seperti dana, tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan; 3) Agar semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan prasarana dapat berjalan secara teratur dan terarah menuju terwujudnya bangunan/prasarana yang akan dibuat; 4) Untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan pembangunan prasarana yang diajukan dalam proposal pelaksanaan kegiatan; Sasaran kegiatan ini adalah diketahuinya jangka waktu pelaksanaan proyek/keseluruhan pekerjaan yang paling realistis dan tidak melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh program. Indikator keluarannya adalah : Adanya rencana waktu pelaksanaan tiap pekerjaan sesuai dengan volume pekerjaan yang akan dilaksanakan (tidak terlampau lama atau cepat); Adanya jadwal pelaksanaan proyek (keseluruhan pekerjaan) yang tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam master schedule program; Adapun Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ini berisi : 1) Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; 2) Volume dari setiap jenis kegiatan yang harus dibuat; 3) Waktu pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan (Durasi); 4) Bobot Kegiatan, yaitu suatu ukuran untuk mengetahui besarnya nilai suatu jenis kegiatan terhadap keseluruhan kegiatan (proyek), yang dinyatakan dalam satuan prosen (%). Secara sederhana bobot ini bisa diartikan, makin besar bobot suatu kegiatan maka makin besar pula nilai pekerjaan tersebut. Nilai pekerjaan ini bisa berupa nilai biaya atau waktunya; Bentuk Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat digunakan bentuk jadwal yang sangat sederhana dan paling umum dipakai, yaitu berbentuk bagan balok (barchart). Prinsipnya kegiatan yang akan dilakukan digambarkan dalam bentuk balok pada skala waktu. Adapun langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut : 1. Tentukan/Identifikasi semua jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; 2. Buat urut-urutan pelaksanaan semua jenis kegiatan tersebut. 3. Tentukan Volume tiap jenis kegiatan (termasuk satuannya); 4. Tentukan/perkirakan ”lamanya waktu setiap jenis kegiatan (biasa disebut juga durasi)”. Satuan durasi ini dapat dinyatakan dalam hari, minggu, dst; 5. Tentukan Bobot masing-masing jenis kegiatan Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

22

6. Gambarkan ”waktu pelaksanaan” dari tiap jenis kegiatan dalam bentuk bagan balok pada skala waktu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jadwal : (1). Urut-Urutan Kegiatan Dalam penyusunan Jadwal Pekerjaan, cara penulisan urutan kegiatan lazimnya disusun/ditulis dari atas kebawah, sehingga secara sederhana susunan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa suatu kegiatan dilaksanakan setelah selesai kegiatan sebelumnya (kegiatan nomor diatasnya) kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya (kegiatan nomor dibawahnya). Secara detail penjelasan bagaimana menentukan urut-urutan pekerjaan konstruksi dapat dilihat pada penjelasan menentukan lingkup pekerjaan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. (2). Waktu Pelaksanaan kegiatan Waktu pelaksanaan kegiatan (Durasi) adalah jumlah waktu (satuannya boleh hari, minggu dan seterusnya) yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Untuk menentukan waktu pelaksanaan dari suatu jenis kegiatan maka pertama kita harus ketahui lebih dahulu volume kegiatan yang akan dibuat (volume rencana), kemudian kita tentukan metode kerja apa yang akan kita pakai. Peranan Metode kerja cukup penting karena akan mempengaruhi durasi pekerjaan. Kemampuan kerja (produktivitas) antara tenaga manusia (metode padat karya) dengan peralatan (metode mekanis) akan sangat berbeda. Metode mana yang akan digunakan, ini sangat tergantung pada kondisi yang ada dilapangan (seperti ketersediaan tenaga kerja atau peralatan), apakah memungkinkan bila menggunakan peralatan besar, bisa dipilih tenaga kerja atau peralatan atau kombinasi antara keduanya (t. kerja dan peralatan). Oleh karena kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat umumnya adalah kegiatan yang sederhana, maka penentuan waktu tiap jenis kegiatan disarankan untuk dapat dilakukan dengan cara perkiraan, dan sebaiknya dilakukan oleh orang yang mempunyai pengalaman seperti tukang atau mandor bangunan agar taksiran waktunya lebih mendekati kenyataan dilapangan (lebih realistis). Untuk menentukan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap jenis kegiatan (durasi), dengan cara perkiraan maka dapat dilakukan dengan memperkirakan langsung durasi setiap item pekerjaan. Atau dapat dilakukan dengan langkahlangkah pendekatan perhitungan sederhana sebagai berikut : 1) Perlu di ketahui volume dari tiap jenis kegiatan, volume kegiatan yang besar tentu akan memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama dibandingkan dengan volume yang lebih sedikit (dalam kondisi jumlah tenaga kerja/alat yang tetap/sama); 2) Perlu ditentukan metode kerja yang akan digunakan, apakah dengan tenaga kerja atau peralatan. Dari Metode kerja yang dipilih, selanjutnya perlu diketahui produktivitas/kemampuan kerja dari setiap tenaga kerja atau peralatan yang akan digunakan. Kemampuan Kerja disini dapat diartikan sebagai “jumlah volume pekerjaan yang dapat dihasilkan oleh seorang tenaga kerja atau satu unit peralatan persatuan waktu tertentu. Satuan waktu tertentu ini bisa dipakai satuan hari atau jam kerja. Sebagai contoh, misalnya kemampuan seorang tenaga kerja untuk menggali tanah adalah 3 meterkubik per hari (6 jam kerja) atau kemampuan alat excavator untuk menggali adalah 3 meterkubik perjam (18 M3 perhari). Informasi untuk memperoleh nilai produktivitas tenaga kerja tiap jenis pekerjaan dapat langsung ditanyakan pada masyarakat (tukang/mandor) setempat, Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

23

sedangkan untuk peralatan dapat diperoleh dari pemilik peralatan atau pengalaman masyarakat atau dari instansi teknis setempat, dll. 3) Perlu ditentukan berapa jumlah tenaga kerja (tukang) atau peralatan yang akan digunakan (tersedia). Dari jumlah tenaga kerja atau peralatan ini dapat diketahui berapa volume pekerjaan yang akan dihasilkan secara berkelompok dalam satu satuan waktu tertentu (produktivitas kelompok). Misalnya 4 orang tenaga kerja melakukan pekerjaan galian, maka dalam satu hari, volume galian yang bisa dihasilkan adalah 12 m3 (4 org x 3 M3), begitu juga dengan penggunaan peralatan seperti excavator, dll. 4) Berdasarkan informasi ketiga hal tersebut, maka Durasi tiap pekerjaan dapat dihitung dengan cara Volume Kegiatan di bagi jumlah produktivitas kelompok kerja atau peralatan yang akan dipergunakan. 5) Lakukan langkah sesuai cara nomor 4) diatas untuk semua jenis kegiatan proyek; Hal Yang perlu diperhatikan adalah : Satuan Waktu (Durasi) untuk semua jenis kegiatan harus dibuat sama, apakah hari atau minggu. (3). Bobot Kegiatan Manfaat dengan diketahuinya bobot tiap kegiatan ini, kita dapat membuat prioritas pilihan terhadap kegiatan yang bobotnya besar untuk dijadikan sebagai fokus atau pusat perhatian pengendalian supaya pelaksanaan kegiatan nantinya tidak terlambat, kualitas bangunan baik dan biaya yang digunakan efisien (pengendalian perjenis kegiatan). Manfaat berikutnya adalah pada tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan (atau progres) kegiatan dilapangan. Cara menentukan bobot tiap kegiatan pada pekerjaan konstruksi/infrastruktur lazimnya dihitung dengan mengacu pada jumlah biaya kegiatan, yaitu biaya kegiatan dibagi jumlah total biaya, kemudian hasil tersebut dikalikan dengan 100 (angka 100 digunakan karena satuan bobot adalah prosen/per seratus). Dan Jumlah keseluruhan bobot kegiatan (proyek) harus sama dengan 100 %. Dalam hal penentuan bobot pekerjaan, maka bila memiliki/melakukan perhitungan biaya per-kegiatan maka dapat menggunakannya sebagai dasar perhitungan bobot, Namun bila tidak tersedia maka sebagai pendekatan untuk menghitung bobot rencana kegiatan ini dapat digunakan waktu (durasi) tiap kegiatan. Cara perhitungannya adalah bobot tiap kegiatan sama dengan jumlah biaya/waktu kegiatan tersebut (durasi) dibagi total jumlah biaya/waktu seluruh kegiatan, kemudian nilainya di kali dengan 100%. Catatan : Penting untuk diperhatikan bahwa bila pendekatan waktu digunakan sebagai acuan perhitungan bobot kegiatan maka “perkiraan waktu setiap kegiatan (durasi)” agar dibuat oleh orang yang cukup paham seperti tukang/mandor sehingga durasi lebih realistis dan dapat menghasilkan bobot yang juga realistis. (4). Menggambarkan Bagan Balok Menggambarkan Bagan Balok atau diagram batang pada prinsipnya adalah menggambarkan durasi setiap kegiatan secara horizontal/mendatar pada skala waktu untuk tiap jenis kegiatan. Langkah ini dilakukan mulai dari kegiatan pertama kemudian diikuti oleh kegiatan berikutnya sampai kegiatan terakhir. Untuk menggambarkan bagan balok dari setiap jenis kegiatan, maka terdapat beberapa hal yang perlu dipahami :

“Skala Waktu” adalah semua kolom-kolom satuan waktu yang ada pada kolom jadwal pelaksanaan. Setiap kolom mewakili satu satuan waktu. Sedangkan Jumlah kolom ini dibuat sesuai jumlah satuan waktu yang diperlukan untuk


24

melaksanakan semua jenis kegiatan proyek . Misalnya, suatu proyek akan dilaksanakan selama 4 minggu dengan menggunakan satuan waktu minggu maka jumlah kolom mingguan dibuat 4 kolom, masing-masing kolom secara berutan ke kanan mewakili Minggu I, Minggu II, Minggu III dan Minggu IV.

“Durasi” atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk tiap jenis kegiatan, digambarkan sebagai panjang balok yang dibuat.

“Waktu Memulai” setiap jenis kegiatan atau kapan suatu jenis kegiatan dapat dimulai pelaksanaannya adalah merupakan titik awal membuat bagan balok kegiatan tersebut; o Berdasarkan urut-urutan kegiatan yang telah dibuat sebelumnya, maka waktu memulai suatu kegiatan pada dasarnya adalah sama dengan waktu berakhirnya kegiatan sebelumnya atau memulai suatu penggambaran balok suatu kegiatan adalah sejajar akhir/ujung balok kegiatan sebelumnya (lihat contoh 1, Pekerjaan Pasangan Bouwplank dengan pekerjaan Galian Tanah), atau o Oleh karena suatu proyek terdiri dari banyak jenis kegiatan, sedangkan waktu pelaksanaan proyek sangat terbatas atau ada percepatan penyelesaian, maka kadang-kadang waktu memulai suatu kegiatan tidak harus menunggu selesainya seluruh kegiatan sebelumnya (biasa disebut pelaksanaan bertahap), tetapi dapat dimulai menjelang berakhirnya kegiatan sebelumnya. Apabila kondisi seperti ini dipilih maka penggambaran baloknya akan terlihat seperti berlapis (lihat contoh 1, Pekerjaan Galian dengan Urugan Pasir).

“Waktu Selesai” suatu kegiatan atau kapan berakhirnya pelaksanaan suatu jenis kegiatan adalah merupakan ujung akhir dari bagan balok kegiatan tersebut;

Contoh 1.

Contoh 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan


25

7. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Untuk menyusun RAB, maka selain harus diketahui hasil identifikasi keseluruhan jenisjenis pekerjaan yang akan dilakukan, Volume/Kuantitasnya, Metode/Cara Pelaksanaan pekerjaaan, juga harus diketahui besarnya harga-harga satuan upah/bahan/alat yang akan dipergunakan. Sesuai dengan prinsip-prinsip program ini, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana kegiatan maka harga-harga satuan upah/bahan/alat yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan harus merupakan hasil survey sekurang-kurangnya dari 3 toko/pemasok setempat/terdekat. Hasil survey tersebut selanjutnya dipilih harga terendah dan disepakati bersama melalui rembug warga. (a). Survey Harga Satuan Upah/Bahan/Alat Sasaran survey harga ini adalah : √ Adanya Tim Survey yang dipilih secara terbuka dari warga yang dipercaya dan sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang (berjumlah ganjil); √ Diperolehnya data/informasi harga satuan dasar upah/bahan/alat, minimal pada 3 toko/pemasok setempat/terdekat; Beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penggunaan dari hasil survey Harga satuan Bahan/Alat, antara lain : (1). Ukuran satuan, Harga Bahan dari pemasok harus dinyatakan sesuai dengan satuan pengukuran bahan/alat untuk RAB. Apabila dijumpai bahan yang harganya belum sesuai maka perlu dilakukan penyesuaian. Misalnya pasir, yang dijual oleh pemasok per mobil angkutannya maka diperhitungkan dengan cara : Harga 1 m3 pasir sama dengan harga 1 mobil tersebut dibagi dengan volume/isi bak mobil (panjang (m) x lebar (m) x tinggi (m)). Ukuran bak mobil penuh (sesuai harga pemasok) harus ditanyakan/dicek langsung pada toko pemasok tersebut. Perlu diperhatikan bahwa setiap toko/pemasok menggunakan mobil yang ukuran baknya berbeda-beda dan harganya juga mungkin berbeda. (2). Harga satuan bahan/alat harus merupakan harga sampai dilokasi proyek, apabila dijumpai harga yang dinyatakan oleh toko tidak termasuk transport sampai dilokasi proyek maka harga satuan tersebut harus disesuaikan. Hal ini dapat dihitung dengan menjumlahkan harga satuan (yang dinyatakan oleh toko tanpa diantar) ditambah biaya/ongkos tarnsportasi material tersebut sampai dilokasi pekerjaan. Secara sederhana perhitungannya dapat menggunakan rumus berikut: H AR G A S AT U AN B AH AN /AL AT (R p )

=

H arg a Satu an B ah an /Alat yan g din yatakan o leh T o ko /p em aso k tanpa dian tar (H arga Satu an D asar)

+

B iaya S atu an T ran sp o rtas i B ah an /Alat sam p ai d ilo kasi

Adapun data/informasi yang perlu ditanyakan pada saat survey harga adalah harga satuan dasar, biaya transportasi sampai dilokasi proyek. Selain itu perlu juga diketahui jumlah stok material yang ada, tatacara pembayaran, termasuk nama yang ditemui. Seluruh informasi tersebut dicatat pada formulir survey harga. Khusus upah, selain informasi dari calon tenaga kerja setempat juga dapat menggunakan sumber informasi yang ditetapkan oleh instansi pemerintah terkait atau Upah Minimum Regional (UMR)/setempat. Seluruh informasi hasil kegiatan tersebut dicatat sekaligus untuk dilaporkan/disampaikan pada rembug kesepakatan harga nantinya. Contoh bentuk formulir survey dan pencatatan hasil survey harga dapat mengacu pada contoh formulir survey harga pada Bagian 1. Persiapan & Perencanaan Teknis untuk BKM/LKM, PNPM-MP Tahun 2008..


26

(b). Rembug ”Kesepakatan Harga” Hasil Survey Hasil Survey Harga Satuan Upah/Bahan/Alat yang telah dilaksanakan sebelumnya, harus disepakati bersama oleh warga melalui Rembug atau Musyawarah warga. Sasaran kegiatan adalah untuk menyepakati besarnya nilai harga satuan tiap jenis tenaga kerja, bahan/alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Adapun Indikator keluarannya adalah Kesepakatan harga upah/bahan/alat dibuat dalam Berita Acara Kesepakatan dan ada Daftar Hadir Peserta Rembug; Beberapa Ketentuan Penetapan Harga Satuan yang harus diperhatikan : 1. Harga Upah Tenaga Kerja, paling tinggi sama dengan upah standar yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah Setempat atau UMR yang berlaku untuk wilayah bersangkutan. 2. Bahan/Alat, pada prinsipnya dipilih bahan yang berkualitas baik sesuai spesifikasi teknis, dengan harga yang termurah/terendah diantara minimal 3 Toko/Pemasok setempat yang di Survey; 3. Harga Satuan Dasar Bahan/Alat yang dipilih harus sudah merupakan harga sampai dilokasi proyek (termasuk ongkos angkut bila ada); 4. Sebagai pembanding Harga Satuan hasil survey, maka digunakan Harga satuan Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Instansi pemerintah setempat. Apabila terdapat Harga Satuan Bahan/Alat Terpilih lebih besar dari Harga Satuan Kabupaten/Kota maka Harga Satuan Terpilih tersebut harus di Justifikasi/ada perincian alasannya yang realistis. 5. Apabila dalam 1 (satu) kelurahan/desa terdapat lebih dari 1 (satu) kegiatan/prasarana maka harga satuan dasar (bahan/upah/alat) yang digunakan haruslah satu/tidak berbeda-beda. Dalam hal berbeda karena tingkat kesulitan akses kelokasi kegiatan maka harus dibuat justifikasi yang disepakati bersama. (c). Penyusunan Rencana Anggaran Biaya RAB yang disusun oleh UPL/TPP pada saat perencanaan teknis ini pada dasarnya merupakan perkiraan berdasarkan perhitungan teknik (Engineering Estimate/EE) yang akan menjadi acuan untuk penilaian RAB pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh KSM/Panitia pelaksana pembangunan infrastruktur. Secara umum komponen biaya yang diperhitungkan dalam RAB disini adalah kompenen Tenaga Kerja, Bahan, Alat dan Administrasi yang diperlukan dan tidak ada komponen pajak (PPN) dan overhead/Keuntungan. Selain itu, karena penyediaan lahan lokasi proyek yang akan dipergunakan telah selesai maka pada tahap ini juga dapat dihitung biaya kontribusi lahan swadaya masyarakat sebagai acuan penyusunan proposal KSM/Panitia (biaya lahan ini bukan merupakan biaya langsung proyek melainkan diperlukan untuk mengetahui kontribusi warga dalam pelaksanaan pembangunan proyek ini). Perbedaannya dengan RAB pelaksanaan yang dibuat oleh KSM/Panitia terletak pada kontribusi swadaya masyarakat dimana pada RAB yang dibuat oleh UPL/TPP pada tahap ini belum mengintegrasikan atau mengalokasikan kontribusi swadaya masyarakat. Kontribusi swadaya masyarakat nantinya baru diperhitungkan pada proposal pelaksanaan KSM/Panitia sesuai dengan kesepakatannya. Sasaran penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah : 9 Untuk mengetahui berapa besar rencana biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek/sub-proyek, termasuk mengetahui kuantitas/volume kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan; 9 Sebagai dasar bagi BKM/LKM untuk mengalokasikan sumber dana yang diperoleh; 9 Sebagai pedoman pada saat pelaksanaan verifikasi usulan biaya pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh KSM/Panitia. Metode perhitungan biaya pekerjaan disini dapat dilakukan dengan cara menghitung/menganalisa Harga Satuan Pekerjaan kemudian dikalikan dengan Volume Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

27

pekerjaannya atau dengan cara menghitung/menganalisa Volume kebutuhan komponen biaya (Upah/Bahan/Alat) kemudian dikali dengan Harga Satuan komponen kebutuhan tersebut. Selanjutnya biaya keseluruhan pekerjaan (proyek/sub-proyek) dapat diperoleh dengan cara mejumlahkan keseluruhan biaya setiap pekerjaan atau komponen kebutuhan (upah/bahan/alat/administrasi) dalam lingkup proyek/sub-proyek tersebut. Dalam hal menggunakan metode perhitungan biaya dengan menggunakan dasar Harga Satuan Pekerjaan maka untuk proyek/sub-proyek yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, perlu dihitung kuantitas kebutuhan dari setiap komponen biaya (upah/bahan/alat) yang diperlukan untuk keseluruhan pekerjaan atau proyek/subproyek sebagai acuan bagi KSM/Panitia dalam menyusun usulan biaya pada proposal kegiatannya. Tatacara perhitungan biaya dengan menggunakan dasar Harga Satuan Pekerjaan dapat mengacu pada tatacara yang telah lazim dipergunakan untuk proyek-proyek kePUan di kab/kota setempat. Sedangkan tatacara perhitungan dengan menggunkanan dasar kebutuhan komponen biaya (upah/bahan/alat) dapat dilihat pada penjelasan penyusunan RAB Proposal KSM/Panitia. Catatan : (a). Khusus untuk biaya administrasi kegiatan KSM/Panitia, sangat didorong untuk dipenuhi dari dana Swadaya masyarakat atau dukungan pihak ketiga/swasta lainnya. Namun demikian dimungkinkan dapat menggunakan sumber dana dari BLM sepanjang dapat dipastikan penggunaannya oleh konsultan (“tidak disalah gunakan”) dan ini tidak menutup kemungkinan adanya swadaya. Stimulan dana administrasi kegiatan (tidak harus dihabiskan) bagi setiap pihak Pelaksana Pekerjaan (KSM/Panitia) dengan batasan, sebagai berikut : Pagu maksimum Rp. 300.000 untuk total Nilai Pekerjaan sampai dengan Rp. 100 Juta; Pagu maksimum Rp. 350.000 untuk total Nilai Pekerjaan diatas Rp. 100 Juta; Untuk Pengujian Kualitas, diperhitungkan sesuai harga setempat.

8. Penyusunan Dokumen Pengadaan/RKS/Contoh Bentuk Proposal Dokumen pengadaan merupakan produk/hasil kegiatan perencanaan teknis yang akan menjadi acuan/standar dalam pelaksanaan pekerjaan. Beberapa dari dokumen tersebut disediakan copy satu set oleh BKM (UPL/TPP) untuk diberikan kepada KSM/Panitia yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut, yaitu : (a). Dokumen Desain/Gambar-gambar perencanaan teknis dan Spesifikasi Teknis; (b). Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial (Safeguards) (c). Daftar Kuantitas Pekerjaan dan perhitungannya; (d). Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; (e). Hasil Kesepakatan Harga Satuan (Upah/Bahan/Alat) sebagai acuan/referensi; (f). Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan, Alat untuk keseluruhan pekerjaan tersebut dan Referensi Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang digunakan sebagai acuan/referensi; (g). Perkiraan besarnya alokasi dana sebagai pagu biaya kegiatan dan sumber dananya yang telah pasti. (h). Contoh Bentuk Surat Perjanjian Kerjasama antara BKM dengan KSM/Panitia (i). Contoh Bentuk Proposal KSM/Panitia (j). Rencana Kerja & Syarat-syarat/RKS (bila ada pengadaan Jasa Pemborongan) Dokumen-dokumen Desain/Gambar perencanaan, Spesifikasi Teknis dan Proposal Pelaksanaan Kegiatan (yang telah terisi KSM/Panitia) merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana-Lingkungan (SPPD-L). Keseluruhan dokumen ini selanjutnya disebut dokumen Kontrak. Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

28

9. Penyusunan Dokumen “Contoh Bentuk Proposal” Pelaksanaan Kegiatan Contoh Bentuk Proposal disini merupakan dokumen yang berisi contoh blanko/formulir proposal pelaksanaan kegiatan yang akan diisi/dibuat oleh KSM/Panitia. UPL/TPP menyusun Contoh Bentuk Proposal dan disepakati/ditetapkan oleh BKM sebagai acuan yang akan diikuti oleh KSM/Panitia dalam menyusun proposal pelaksanaan kegiatan. Contoh bentuk proposal agar dibuat sesederhana mungkin sehingga KSM/Panitia mudah memahami dan membuat. Selain itu juga harus disusun sedemikian rupa sehingga memberikan kerangka penyusunan/pelaksanaan yang sistematis. Adapun cakupan substansi muatan proposal pelaksanaan kegiatan KSM/Panitia, sekurang-kurangnya mencakup : (1). Uraian Singkat Usulan Kegiatan, (2). Daftar Calon Tenaga Kerja yang telah disurvey; (3). Hasil Kesepakatan Swadaya Masyarakat; (4). Hasil Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat yang telah disurvey; (5). Daftar Kuantitas Pekerjaan; (6). Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan; (7). Jadwal Pelaksanaan; (8). Rencana Pengadaan; (9). Struktur Organisasi/Susunan Tim Pelaksana Lapangan. Beberapa formulir dari Contoh Bentuk Proposal yang dibuat tersebut, untuk bagian yang sifatnya tetap/sebagai acuan (hasil perencanaan teknis) sebaiknya sudah tercantum dalam blanko, bila tidak dicantumkan langsung maka harus dijelaskan dan disampaikan secara tertulis kepada KSM/Panitia. Data ini terutama adalah : Uraian singkat pekerjaan, Daftar Kuantitas Pekerjaan, Kebutuhan total Tenaga Kerja/Bahan/Alat untuk pekerjaan tersebut dan referensi Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dipergunakan. Sebagai referensi untuk penyusunan Contoh bentuk proposal ini dapat mengacu pada contoh outline proposal kegiatan lingkungan sebagaimana terlampir.

10. Pembentukan/Pengembangan Kelembagaan Pengelola O&P Hampir semua prasarana yang selesai dibangun ternyata mengalami kerusakan karena tidak terpelihara. Hal ini kemungkinan disebabkan tidak tersedianya dana rehabilitasi dari sektor/instansi terkait, tidak ada swadaya masyarakat untuk pemeliharaan dan belum adanya kesadaran masyarakat untuk memelihara prasarana tersebut. Sehingga manfaat yang diterima oleh masyarakat dari adanya pembangunan prasarana tersebut tidak optimal dan belum berkelanjutan. Atau walaupun dapat dinikmati akan tetapi jangka waktu pemanfaatannya menjadi terbatas (kurang dari umur yang direncanakan). Selain itu, kualitas prasarana yang dibangun menjadi kurang terjamin dan harapan diperolehnya manfaat yang berkelanjutan tidak dapat tercapai. Kesadaran akan kondisi tersebut, maka pembangunan melalui program P2KP dengan entry poin pemberdaayan masyarakat, mengupayakan langkah antisipasi melalui pengembangan dan penguatan peranserta masyarakat mulai dari tahap perencanaan, yaitu bahwa masyarakat yang paling mengetahui permasalahan yang mereka hadapi, mengetahui kebutuhan mereka (solusi permasalahan), merencanakan teknis pelaksanaan dan memutuskan sendiri prasarana yang akan dibangun. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, masyarakat melaksanakan sendiri dan mengawasai kegiatan pembangunan prasarananya. Dari mekanisme peran serta tersebut, “rasa membutuhkan prasarana (tahap perencanaan)” dan “rasa memiliki prasarana (tahap pelaksanaan)“ ini diharapkan muncul “kesadaran dan rasa tanggungjawab” untuk memelihara sarana dan prasarana Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

29

yang telah dibangunnya sehingga dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan dan lestari. Untuk melaksanakan pemeliharaan perlu ditanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa pemeliharaan prasarana & sarana harus dilakukan oleh semua warga pemakai, baik dari segi pembiayaan maupun pelaksanaan pemeliharaan. Peran serta masyarakat dalam pemeliharaan sangat diperlukan agar : ¾ Masyarakat dapat merasakan manfaat secara berkelanjutan apabila prasarana tersebut dipelihara; ¾ Masyarakat menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan prasarana; ¾ Tidak menuntut pemerintah secara terus menerus karena keterbatasan dana pemerintah untuk membiayai pemeliharaan, dana pemerintah dipergunakan untuk membangun prasarana dan sarana lain yang dibutuhkan warga. Sasaran/keluaran kegiatan yang ingin dicapai : ¾ Terbentuknya Organisasi Pengelola O&P prasarana yang akan dibangun, berikut jumlah dan nama-nama pengurus; ¾ Adanya Rencana Kerja dan pembiayaan O&P yang disepakati bersama. Sejalan dengan karakteristik prasarana berdasarkan penerima manfaatnya, maka pembentukan/pengembangan organisasi Pengelola O&P dapat dibedakan atas : ¾ untuk prasarana Individual seperti rehab. rumah warmis, jamban keluarga, maka keluarga penerima manfaat bertindak langsung sebagai pemanfaat & pemeliharan prasarananya; ¾ untuk prasarana yang bersifat komunal/kelompok seperti MCK, Irigasi, dll, maka kelembagaan Pengelola O&P adalah KSM selaku warga penerima manfaat prasarana yang dibangunnya, dll; ¾ untuk prasarana publik/umum seperti jalan, jembatan, drainase, maka Pengelola O&P dapat dibentuk kelembagaan baru atau pengembangan/revitalisasi kelembagaan O&P/lembaga kemasyarakatan yang telah berjalan di masyarakat. Bila terdapat infrastruktur publik yang merupakan satu kesatuan fungsi struktur bangunan yang disepakati untuk dikelola oleh lebih dari satu Pengelola O&P, maka pengelola-pengelola tersebut, perlu difasilitasi untuk melakukan kesepakatan Kerjasama dalam rangka keterpaduan & sinkronisasi pelaksanaan kegiatan maupun pembiayaan kegiatan O&P. Bentuk kerjasama dapat berupa : o Ada koordinasi untuk sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan O&P antar KSM/Pengelola (Jenis Kegiatan, Jadwal Pelaksanaannya dan Lokasi pelaksanaan kegiatannya); o Penggalian & penggunaan sumber dana pemeliharaan dilakukan bersama, trasparan dan akuntabel; Bentuk Organisasi Pengelola O&P dapat disesuaikan dengan kebutuhan prasarana, kemampuan warga pemanfaat dan karakteristik kelompok penerima manfaat (gender). Meski demikian, sebagai referensi dari beberapa bentuk yang pernah diterapkan, setidaknya terdapat pendekatan 2 bentuk yang umum dilakukan, yaitu : satu pengelola untuk semua jenis prasarana atau satu pengelola untuk setiap jenis prasarana. Bentuk Pengelolaan mana yang dipilih, apakah pengelola perjenis prasarana atau satu pengelola untuk lebih dari satu jenis prasarana, hendaknya mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan potensi sumber pembiayaan pemeliharaannya. Kemampuan SDM dimaksud adalah dapat berupa kemampuan manajemen pengelolaan dan ketersediaan orang yang sesuai dengan kebutuhan didalam Organisasi. Sedangkan kemungkinan untuk memperoleh sumber pembiayaan O&P adalah berkenaan dengan potensi dari setiap prasarana untuk dapat menghasilkan/memperoleh dana dari warga pemafaat guna membiayai sendiri pemeliharaannya. Proses pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan melalui Rembug Warga yang sebelumnya telah dilakukan sosialisasi awal dan identifikasi kelembagaan masyarakat Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

30

yang telah ada. Penanggungjawab kegiatan adalah BKM (UPL/TPP) bersama dengan pemerintah Desa/Kelurahan. Adapun tugas pokok Pengelola selaku penggerak utama kegiatan atau Penanggungjawab O&P, adalah : 1) Menyusun rencana pemanfaatan prasarana; 2) Menyusun rencana penerimaan dan belanja Pengelola 3) Menyusun rencana kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan pembangunan prasarana; 4) Mengorganisasikan kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan pembangunan prasarana; 5) Membuat laporan pertanggungjawaban kerja Pengelolaan Sarana & Prasarana yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam pembentukan/pengembangan Organisasi Pengelola O&P prasarana, selain menyepakati bentuk Organisasi Pengelola (Struktur Organisasi) termasuk penentuan orang-orang yang akan bertanggungjawab pada setiap unit kerja, juga menyepakati Rencana Kerja serta Pembiayaan O&P oleh masyarakat (seperti iuran, retribusi, dll). Secara lebih detail penjelasan pelaksanaan dari tahapan kegiatan ini dapat dilihat pada Buku 3 Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana yang telah diteribtkan untuk BKM dan Fasilitator PNPM-MP/P2KP.

11. Produk Hasil Perencanaan Teknis Hasil kegiatan perencanaan teknis yang dilakukan oleh UPL/TPP, sekurang-kurangnya berupa produk : (1). Dokumen Penyediaan Lahan lokasi kegiatan infrastruktur; (2). Dokumen Perijinan terkait pelaksanaan pembangunan yang diperlukan (bila ada); (3). Dokumen Desain/Gambar (Detail Engineering Desain), Spesifikasi Teknik dan Panduan Teknis Operasi & Pemeliharaan Prasarana; (4). Dokumen Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial (Safeguards); (5). Daftar Kuantitas Pekerjaan; (6). Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; (7). Perkiraan Biaya Pekerjaan & Sumberdananya, berikut Kesepakatan Harga Satuan (Upag/Bahn/Alat) Hasil Survey sekurang-kurang dari 3 toko/pemasok setempat; (8). Dokumen Rencana Kerja & Syarat-syarat (RKS) untuk Pengadaan Jasa (bila ada) atau Contoh Bentuk Proposal bagi KSM/Panitia, termasuk contoh bentuk Surat Perjanjian Kerjasama antara BKM dengan KSM/Panitia atau Pihak Ketiga (bila ada); (9). Kesepakatan Organisasi Pengelola O&P prasarana, (termasuk Rencana Kerja & Pembiayaan secara swadaya); PENYIAPAN PELAKSANA KEGIATAN

12.

Pembentukan/Pengembangan KSM/Panitia

Untuk pelaksanaan proyek/sub-proyek yang berskala individu/semi publik, maka calon pemanfaat dapat mengorganisasi diri dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan bertindak sebagai pelaksana kegiatan. Dan untuk proyek/sub-proyek yang berskala publik, maka BKM/LKM dapat membentuk satu atau lebih Panitia selaku pelaksana kegiatan yang dalam lingkup kerjanya akan dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan lingkungan (UPL/TPP). KSM/Panitia ini dapat merupakan kelompok swadaya yang sudah tumbuh sejak lama atau baru dibentuk atau dikembangkan/revitalisasi karena adanya kesamaan Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

31

kepentingan dan kebutuhan dalam kelompok tersebut. Dan bukanlah organisasi yang dibentuk karena mengejar keuntungan (finansial) dari melaksanakan kegiatan/proyek P2KP. Proses pembentukan/pengembangan KSM/Panitia dilakukan melalui serangkaian rembug KSM/Panitia dengan difasilitasi oleh UPL/TPP. Hal-hal yang perlu ditetapkan adalah Nama KSM/Panitia, Alamat Sekretariat, Nama Ketua, Susunan Pengurus (Nama & Jabatan) dan anggota-anggotanya serta aturan main yang akan digunakan bersama. Secara kelembagaan, untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur KSM/Panitia harus memenuhi persyaratan, sekurang-kurangnya : ¾ Memiliki struktur organisasi, pengurus, anggota dan aturan main organisasinya serta alamat domisili yang jelas; ¾ Anggota KSM/Panitia, sekurang-kurangnya 30% adalah perempuan; ¾ Mendaftarkan diri pada BKM setempat dan diverifikasi layak; ¾ Memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi/swadaya masyarakat, seperti gotong-royong, hibah tanah/tanaman, swadaya bahan/alat, dll. Tugas/tanggungjawab KSM/Panitia adalah : a). Memperoleh amanat masyarakat untuk mengelola kegiatan infrastruktur yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. b). Mendorong partisipasi masyarakat sebanyak-banyaknya, termasuk swadaya dalam pelaksanaan kegiatan; c). Melakukan rembug-rembug bersama warga dalam rangka pembentukan/pengembangan KSM/Panitia; d). Mengikuti coaching/pelatihan dan OJT yang dilaksanakan UPL/TPP; e). Mempelajari dan memahami dokumen perencanaan teknis yang menjadi persyaratan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh BKM (UPL/TPP); f). Menyusun Proposal Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang ditetapkan; g). Menandatangani Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L) bersama BKM; h). Mengikuti Musyawarah/Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K/RPPK) yang diselenggarakan oleh UPL/TPP; i). Membuat Papan Nama Proyek dan memasangnya dilokasi proyek sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum; j). Mencairkan dana pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya dan mengelolanya secara bersama-sama, transparan dan penuh tanggungjawab; k). Melaksanakan seluruh pekerjaan pembangunan infrastruktur sesuai standar teknis bangunan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPPD-L beserta lampirannya; l). Melaksanakan semua kegiatan pengamanan Dampak Lingkungan & Sosial atas kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan; m). Melaksanakan pengadaan Bahan/Alat/, (termasuk Tenaga terampil/Jasa Kontraktor bila ada) sesuai kebutuhan & kualitas pekerjaannya dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam proyek ini; n). Melaksanakan pengendalian/pengawasan (internal) atas pengadaan, penggunaan, pelaksanaan pekerjaan, pengamanan keselamatan kerja selama pelaksanaan pembangunan fisik proyek/sub-proyek yang menjadi tanggungjawabnya; o). Membuat administrasi, photo-photo, laporan-laporan pertanggungjawaban kegiatan dan mengarsipkannya; p). Melakukan penggantian atau perbaikan prasarana yang diperintahkan oleh konsultan/UPL selama proses konstruksi berlangsung; q). Pro-Aktif melakukan penyelesaian permasalahan yang muncul akibat pelaksanaan kegiatannya; r). Pro-aktif melaksanakan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

32

13. Coaching/Penguatan KSM/Panitia KSM/Panitia yang telah dinyatakan layak oleh BKM (UPL/TPP) untuk menjadi Pelaksana Kegiatan Pembangunan Infrastruktur selanjutnya di coaching oleh UPL/TPP dengan difasilitasi oleh Konsultan Pendamping dan Tim Teknis Pemda. Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan KSM/Panitia dalam menyusun proposal pelaksanaan kegiatan yang akan menjadi tanggungjawabnya. Muatan utama coaching ini lebih difokuskan pada materi : (a) Penjelasan hasil-hasil perencanaan teknis pekerjaan yang akan dilaksanakan : ¾ Informasi umum kegiatan, seperti Nama, Volume, Tujuan/Manfaat proyek, Penerima Manfaat, dll; ¾ Status penyediaan lahan lokasi proyek dan perijinan pembangunan yang diperlukan; ¾ Data hasil Survey Teknis; Desain/Gambar dan Spesifikasi Teknis pekerjaan; ¾ Rencana Pengamanan Dampak yang telah disusun (Kegiatan Terlarang/List Negatif dan Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan & Sosial) ¾ Daftar Kuantitas Pekerjaan, berikut rincian/cara perhitungannya; ¾ Jadwal Induk Pekerjaan; ¾ Perkiraan/pagu alokasi dana dan Sumber dananya; ¾ Data hasil Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat dan Referensi Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dipergunakan. (b) Penjelasan Bentuk Proposal, substansi dan tatacara penyusunannya; (c) Pengorganisasian KSM/Panitia untuk melaksanakan tugas/tanggunjawabnya; (d) Menyepakati kriteria penilaian kelayakan proposal yang akan diajukan KSM/Panitia. (e) Menyepakati batas waktu penyampaian proposal kepada BKM (UPL/TPP);

14. Penyusunan Proposal Pelaksanaan Kegiatan Setelah KSM/Panitia memperoleh coaching/penjelasan tentang substansi dan cara penyusunan proposal kegiatan maka selanjutnya dapat menyusun proposal pelaksanaan kegiatannya. Adapun langkah-langkah penyusunan proposal dapat dilakukan sebagai berikut : (1) Memahami dan Mempelajari produk hasil perencanaan teknis Meskipun demikian, sangat penting bagi KSM/Panitia untuk kembali mempelajari dan memahami dokumen-dokumen hasil perencanaan teknis pekerjaan yang akan dilaksanakannya, terutama beberapa produk berikut : ¾ Gambar dan Spesifikasi Teknis pekerjaan Meskipun Gambar teknis, spesifikasi teknis Pekerjaan telah ditetapkan oleh UPL/TPP dari hasil perencanaan teknis, namun tetap terbuka peluang bagi KSM/Panitia untuk menawarkan alternatif desain konstruksi yang kualitasnya setara, namun lebih murah/mudah dilaksanakan masyarakat. KSM/Panitia perlu melakukan pengecekan gambar teknis terutama untuk dicocokan dengan situasi lapangan dilokasi pekerjaan, apakah sesuai atau ada perbedaan, termasuk apakah telah mempertimbangkan kesesuaiannya dengan kondisi sosial-budaya warga penggunanya. Begitu juga dengan spesifikasi teknis, khususnya spesifikasi bahan, apakah jenis bahan yang dipersyaratkan mudah diperoleh/didatangkan kelokasi pekerjaan. Terbuka peluang bagi KSM/Panitia untuk menawarkan alternatif teknologi/bahan konstruksi yang kualitasnya setara namun lebih murah/mudah didapatkan/didatangkan kelokasi pekerjaan.


33

Bila ada perbedaan hasil pengecekan KSM/Panitia dengan hasil perencanaan teknis (Gambar, Spesifikasi Teknis) maka hal ini harus dikonsultasikan kepada UPL/TPP karena akan berpengaruh pada rencana biaya pekerjaan yang akan dilaksanakan. ¾ Daftar Kegiatan Terlarang/List Negatif dan Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan; Daftar Kegiatan terlarang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dihindari oleh KSM/Panitia karena ketentuan-ketentuan tersebut memiliki dampak negatif atas lingkungan dan sosial masyarakat. Sedangkan hasil Study Dampak Lingkungan (bila ada) atau Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan pada dasarnya mencakup upaya-upaya yang diperlukan/akan dilakukan untuk mengantisipasi potensi/sumber dampak Lingkungan (dan Sosial) yang dapat terjadi akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan dan dioperasikannya bangunan tersebut. Butir-butir ketentuan sebagaimana telah ditetapkan oleh UPL/TPP dalam Daftar Kegiatan Terlarang dan Hasil Uji Identifikasi Dampak tersebut harus benar-benar dipahami dan menjadi patokan untuk dilaksanakan pada saat pelaksanaan kegiatan oleh KSM/Panitia. Terutama upaya-upaya penanganan dampak/mitigasi yang telah ditetapkan, KSM/Panitia harus mengeceknya dengan teliti, bilamana terdapat kegiatan penanganan yang sifatnya bangunan fisik (seperti gorong-gorong, drainase, penahan longsor, dll) apakah telah diperhitungkan dalam Daftar Kuantitas Pekerjaan, karena pelaksanaan hal ini juga akan memerlukan pembiayaan. ¾ Daftar Kuantitas Pekerjaan Daftar Kuantitas pekerjaan meliputi keseluruhan jenis-jenis pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan berikut besarnya kuantitas/volumenya masing-masing. Dasar penyusunan Daftar Kuantitas Pekerjaan ini adalah gambar-gambar perencanaan bangunan dan spesifikasi teknis pekerjaan. Meskipun Gambar teknis, spesifikasi teknis dan Daftar Kuantitas Pekerjaan telah ditetapkan oleh UPL/TPP dari hasil perencanaan teknis, namun tetap terbuka bagi KSM/Panitia untuk melakukan pengecekan kembali. KSM/Panitia perlu melakukan pengecekan jenis-jenis pekerjaan dan perhitungan kuantitas pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Daftar Kuantitas Pekerjaan, apakah telah sesuai dengan kondisi lapangan dan gambar teknis yang ada atau ada perbedaan. Bila ada perbedaan hasil pengecekan KSM/Panitia dengan hasil perencanaan teknis (Gambar, Spesifikasi Teknis dan Daftar Kuantitas Pekerjaan) maka hal ini harus dikonsultasikan kepada UPL/TPP karena akan berpengaruh pada rencana biaya pekerjaan yang akan dilaksanakan. ¾ Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Jadwal Induk Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan oleh UPL/TPP mungkin masih bersifat garis besar kegiatan saja dan belum rinci. Dari Jadwal Induk ini, KSM/Panitia menyusun jadwal pelaksanaan kegiatannya yang lebih rinci berdasarkan ketersediaan sumber daya yang dimilki, mudah dipahami dan dilakskanakan oleh masyarakat dilapangan. ¾ Contoh Bentuk Proposal Contoh Bentuk Proposal merupakan acuan dokumen proposal pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh KSM/Panitia. KSM/Panitia tinggal mengisi atau membuat seperti formulir tersebut. Oleh karena menjadi acuan, maka Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

34

KSM/Panitia harus benar-benar memahami substansinya dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menyusun dokumen proposal pelaksanaan kegiatannya. ¾ Data/Informasi Hasil Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dipergunakan. Kedua data tersebut sifatnya merupakan referensi bagi KSM/Panitia untuk menyusun RAB pelaksanaan pekerjaannya. (2) Survey Calon Tenaga Kerja Daftar Calon Tenaga Kerja yang akan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dikelola oleh KSM/Panitia diperoleh berdasarkan hasil survey calon tenaga kerja. Tenaga kerja yang akan terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan diprioritaskan dan diharapkan sebanyak mungkin dari masyarakat setempat, baik laki-laki maupun perempuan. Kehadiran tenaga kerja dari luar lokasi/kelurahan dibatasi, kecuali bilamana dilokasi kelurahan tersebut tidak cukup tersedia tenaga kerja yang dibutuhkan. Informasi ketersediaan tenaga kerja proyek sangat penting diketahui dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Hal ini terutama karena akan menjadi dasar pemilihan teknologi/metode kerja pelaksanaan pembangunan fisik. Selain jumlah, kualifikasi tenaga kerja juga sangat penting diketahui dari hasil survey, terutama untuk memperoleh kepastian apakah kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan oleh tenaga kerja yang ada dan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan program. Pengalaman/keterampilan yang dimiliki calon tenaga kerja (seperti Mandor/Ketua regu kerja, Tukang dan Pekerja) terutama guna menjamin cara pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan secara benar sehingga dapat memenuhi kualitas fisik yang baik. Sasaran kegiatan ini adalah untuk memperoleh calon tenaga kerja sesuai kualifikasi dan kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Adapun indikator keluarannya adalah Jumlah Calon tenaga kerja sesuai kualifikasi dan kebutuhan pekerjaan (swadaya maupun tenaga kerja yang akan dibayar) diketahui/tercatat. Apabila KSM/Panitia akan menggunakan peralatan berat dalam pelaksanaan pekerjaannya maka selain calon tenaga kerja, KSM/panitia juga harus melakukan survey dan menyampaikan daftar peralatan berat yang akan dipergunakan. Tatacara pelaksanaan Survey Calon Tenaga Kerja, berikut contoh formulir pencatatan hasil survey ini secara rinci dapat dilihat pada penjelasan Survey Calon Tenaga Kerja, Buku Suplemen Teknis, Bagian 1. Persiapan & Perencanaan Teknis untuk BKM/LKM, PNPM-MP Tahun 2008. (3) Survey Swadaya Masyarakat Swadaya masyarakat merupakan salah satu sumber pembiayaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, perencanaannya harus dilakukan dengan realistis sehingga bersama-sama dengan dana dari sumber dana bantuan (APBN/APBD/Swasta lainnya) dapat diintegrasikan dan dihitung secara teliti dan realistis untuk membiayai pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Sasaran dari survey & investigasi swadaya masyarakat ini adalah untuk memperoleh/meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan (pembiayaan) infrastrukturnya. Indikator keluarannya adalah : Diketahuinya siapa, Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

35

apa saja bentuknya dan berapa besarnya swadaya yang akan diberikan oleh masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Jenis dan nilai dari swadaya yang dikontribusikan oleh masyarakat pada dasarnya tidak dibatasi, namun demikian sesuai dengan kebijakan dan mekanisme program maka komponen keswadayaan masyarakat yang dapat diperhitungkan untuk kegiatan pembangunan prasarana KSM/Panitia disini, hanyalah difokuskan pada bentuk/komponen, yaitu : Tenaga Kerja, Bahan/Material Bangunan, Peralatan Kerja, Administrasi proyek, Dana Tunai, Konsumsi dan Lahan lokasi proyek. Waktu pelaksanaan survey swadaya ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan survey calon tenaga kerja dan survey harga satuan upah/bahan/alat. Hal-hal yang perlu ditanyakan adalah nama, alamat, jenis kelamin warga yang berswadaya, bentuk dan jumlah swadaya yang akan diberikan. Seluruh informasi hasil kegiatan tersebut dicatat sekaligus untuk dilaporkan/disampaikan pada rembug kesepakatan swadaya masyarakat nantinya. Tatacara pelaksanaan Survey swadaya, berikut contoh formulir pencatatan hasil survey ini secara rinci dapat dilihat pada penjelasan Survey swadaya, Buku Suplemen Teknis, Bagian 1. Persiapan & Perencanaan Teknis untuk BKM/LKM, PNPM-MP Tahun 2008. Catatan : ¾ Bila ada sumbangan uang tunai sebaiknya langsung diarahkan dalam bentuk bahan/alat/administrasi sehingga nantinya tidak menyulitkan pertanggungjawaban keuangannya dan memudahkan proses perhitungan dalam integrasi sumbersumber dana dalam RAB nanti. ¾ untuk swadaya tenaga kerja agar bentuk swadayanya langsung diidentifikasi apakah sebagai tukang atau pekerja dan dinyatakan dalam bentuk jumlah hari berkerja bukan dengan cara mengurangi harga upahnya sehingga dalam perhitungan anggaran pekerjaan akan lebih mudah dengan menggunakan standar harga yang sama dengan upah yang dibayarkan; ¾ Lahan (Tanah,Tanaman Produktif dan asset lain yang terkena lokasi kegiatan), disini tidak perlu disurvey lagi karena hal ini dapat langsung diperoleh dari hasil perencanaan teknis (kegiatan penyediaan lahan); (4) Rembug ”Kesepakatan Swadaya Masyarakat” Hasil Survey & Investigasi Swadaya masyarakat yang telah dilaksanakan sebelumnya, selanjutnya harus disepakati bersama oleh warga pemanfaat melalui Forum Rembug atau Musyawarah warga. Hasil kesepakatan ini pada dasarnya merupakan komitmen awal masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan wilayahnya, namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur, swadaya masyarakat ini dapat bertambah dari yang disepakati ini. Sasaran kegiatan ini adalah untuk menyepakati rencana/target swadaya masyarakat yang akan dikontribusikan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Selanjutnya hasil Kesepakatan swadaya masyarakat dibuat dalam Berita Acara Kesepakatan Swadaya Masyarakat. Rembug Kesepakatan Swadaya ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan rembug Kesepakatan harga satuan hasil survey KSM/Panitia dengan mengundang/melibatkan BKM, TPP, Tim Teknis Pemda, pemerintah kelurahan/desa setempat, tokoh masyarakat bersama-sama dengan seluruh warga anggota KSM/Panitia. Dalam proses pelaksanaan rembug, Tim Survey KSM/Panitia menyampaikan hasil survey swadaya yang telah dilakukan, selanjutnya dilakukan pembahasan dan Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

36

menyepakati kontribusi swadaya masyarakat secara bersama-sama. Hasil Kesepakatan ini dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Swadaya dengan melampirkan Daftar nama-nama warga yang berswadaya termasuk jenis dan kuantitas bentuk swadayanya. (5) Survey dan Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat Sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana kegiatan maka harga-harga satuan upah/bahan/alat yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan harus merupakan hasil survey sekurang-kurangnya dari 3 toko/pemasok setempat/terdekat dan disepakati bersama melalui rembug warga. Sebagai referensi data/informasi harga satuan upah/bahan/alat bagi KSM/Panitia untuk menyusun RAB proposal pelaksanaan kegiatan dapat menggunakan hasil rembug kesepakatan harga yang diselenggarakan oleh UPL/TPP pada saat perencanaan teknis sebelumnya. Meskipun demikian, KSM/Panitia tetap harus melakukan survey harga sekurang-kurangnya dari 3 toko/pemasok setempat/terdekat, kemudian memilih harga terendah dan menyepakati secara bersama-sama dalam rembug KSM/Panitia. Apabila seluruh harga satuan upah/bahan/alat terendah hasil survey KSM/Panitia adalah sama dengan harga satuan terendah yang telah disepakati bersama dalam rembug TPP pada saat perencanaan teknis, maka KSM/panitia dapat langsung menggunakan harga hasil kesepakatan tersebut tanpa perlu melakukan rembug kesepakatan harga kembali dari hasil survey yang dilaksanakannya, tetapi bila terdapat satu atau lebih harga satuan terendah yang berbeda maka harus dilakukan kesepakatan hasil survey dan dibuat justifikasi/alasannya secara realistis. Tatacara survey dan kesepakatan harga satuan ini, secara rinci mengacu pada penjelasan tatacara survey dan kesepakatan harga satuan yang dilakukan pada tahap perencanaan teknis sebagaimana telah diuraikan dimuka. (6) Menyusun Daftar Kuantitas Pekerjaan Daftar Kuantitas Pekerjaan yang dibuat oleh KSM/Panitia dalam penyusunan proposal pelaksanaan kegiatannya pada dasarnya mengacu pada daftar kuantitas pekerjaan sebagaimana hasil perencanaan teknis yang telah ditetapkan. (lihat juga penjelasan hal ini sebagaimana diuraikan pada bagian 1. Memahami & mempelajari dokumen produk hasil perencanaan teknis diatas). (7) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan Pekerjaan Anggaran Biaya kegiatan infrastruktur haruslah disusun secara realistis (paling mendekati pelaksanaan) dengan tetap mengacu pada prinsip efisiensi (tidak menimbulkan biaya tinggi) dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus harus sebanding dengan kualitas yang harus dipenuhi (biaya yang ekonomis). Perhatian utama terhadap penyusunan anggaran biaya ini adalah agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan dana dilapangan sedangkan pada tahap pelaksanaan rencana ini harus benar-benar dipedomani. Manfaat penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah : 9 Untuk mengetahui berapa besar rencana biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek/sub-proyek; 9 Mengetahui jumlah/volume kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek/sub-proyek; 9 Sebagai pedoman pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana, khususnya pada saat melakukan pengadaan tenaga kerja, bahan dan alat, baik menyangkut jumlah, jenis, maupun harga satuannya masing-masing. Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

37

Sasaran penyusunan RAB adalah : 9 Diketahuinya jumlah volume/kuantitas kebutuhan tenaga kerja, bahan, alat termasuk administrasi yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pembangunan infrastruktur; 9 Diketahuinya total nilai RAB proyek/sub-proyek (baik dari kontribusi swadaya masyarakat dan dana dari BLM/APBN). 9 Terintegrasinya rencana penggunaan dana dari sumber-sumber pembiayaan yang ada (antara sumber dana dari kontribusi swadaya warga dan sumber BLM/APBN/APBD/pihak ketiga lainnya); Adapun indikator keluarannya adalah : 9 Tersedianya keseluruhan Perhitungan/Analisa Volume tiap jenis kebutuhan pekerjaan (tenaga kerja/bahan/alat) sesuai dengan volumenya (termasuk kualitas) dan menggunakan referensi Analisa Harga (Koefisien) yang dapat dipertanggungjawabkan; 9 Tersedianya perhitungan RAB proyek/sub-proyek sesuai dengan volume kebutuhan (tenaga kerja/bahan/alat) setiap pekerjaan, termasuk administrasi yang diperlukan; 9 Dipergunakannya hasil Kesepakatan Swadaya Masyarakat dan Kesepakatan Harga Hasil Survey sebagai acuan dalam perhitungan RAB proyek/sub-proyek; Untuk mencapai keluaran tersebut, maka pendekatan perhitungan anggaran biaya pelaksanaan pekerjaan infrastruktur adalah dengan menguraikan lingkup proyek menjadi kegiatan-kegiatannya. Kemudian setiap kegiatan tersebut diuraikan komponen-komponennya berupa tenaga kerja, material dan alat yang akan dipergunakan. Selanjutnya biaya dihitung berdasarkan kebutuhan komponenkomponen tersebut. Atau Pendekatan proses perhitungan RAB yang ditempuh adalah melakukan perhitungan volume kebutuhan tiap jenis tenaga kerja, bahan, alat, administrasi terlebih dahulu kemudian berdasarkan volume kebutuhan tersebut, dihitung keseluruhan nilai biayanya untuk memperoleh total biaya (RAB) baik swadaya masyarakat, Dinas/APBD maupun BLM/APBN yang diperlukan. Pertimbangannya adalah : a. Prioritas kebutuhan nyata bagi masyarakat adalah mengetahui volume/kuantitas kebutuhan dari tenaga kerja, bahan, alat yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatannya sehingga diharapkan lebih memudahkan untuk pelaksanaan dan pengendaliaanya. b. Perhitungan kebutuhan ini akan memudahkan dalam menentukan besarnya nilai/kebutuhan BLM dan APBD karena umumnya komponen swadaya yang telah disepakati sebelumnya adalah berupa kuantitas tenaga, bahan, alat, (bukan dalam bentuk bagian pekerjaan). c. Proses perhitungan kebutuhan yang akan memisahkan kebutuhan swadaya masyarakat dan BLM/APBD akan lebih mendorong tingkat ketelitian proses perhitungan yang dilakukan oleh masyarakat, (bila dilakukan dalam proses analisa HS maka diperlukan pemahaman yang kuat/khusus bagi masyarakat terutama dalam mengontrol pengalokasian komponen swadaya pada setiap item pekerjaan atau tidak terjadi kemungkinan pengalokasian swadaya lebih dari satu kali akibat adanya jumlah item pekerjaan yang banyak dan ada banyak kesamaan jenis/komponen biaya antar kegiatan, seperti tenaga kerja, bahan, alat). d. Analisa Harga Satuan (khususnya koefisien-koefisien tenaga kerja, bahan, alat) digunakan sebagai dasar perhitungan Volume/Kuantitas kebutuhan tenaga kerja, bahan, alat yang diperlukan. Setelah diperoleh hasil identifikasi keseluruhan jenis-jenis pekerjaan yang akan dilakukan (termasuk spesifikasi teknisnya), Volume/Kuantitasnya, Metode/Cara Pelaksanaannya dan hasil Kesepakatan Swadaya Masyarakat dan Kesepakatan Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

38

Harga Satuan (Upah/Bahan/Alat) maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan RAB pelaksanaan proyek/sub-proyek. Adapun langkah-langkah perhitungan RAB dapat dilakukan sebagai berikut : 1) Perhitungan Volume/Kuantitas Kebutuhan Pekerjaan (Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan/Material dan Peralatan) Komponen kebutuhan untuk melaksanakan suatu kegiatan konstruksi yang harus diperhitungkan biayanya disini adalah mencakup komponen Tenaga Kerja, Bahan Bangunan, Peralatan dan Administrasi. Untuk komponen Tenaga Kerja, Bahan dan Alat harus dihitung berdasarkan kebutuhan tiap jenis/item pekerjaan yang akan dilakukan dilapangan sedangkan untuk administrasi dihitung sekaligus untuk keseluruhan penyelesaiaan pekerjaan atau proyek/sub-proyek (administrasi tidak diperhitungkan langsung pada tiap jenis/item pekerjaan). Perhitungan Volume kebutuhan disini mencakup : a. Perhitungan Volume Kebutuhan Total Pekerjaan/Proyek; b. Perhitungan Volume Kebutuhan Swadaya masyarakat; c. Perhitungan Volume Kebutuhan APBN/BLM; Masing-masing tahapan dapat diuraikan sebagai berikut : A). Perhitungan Volume Total Kebutuhan Kegiatan/Proyek/Sub-proyek Sebagai dasar perhitungan Volume Kebutuhan Bahan, Tenaga kerja dan peralatan yang akan digunakan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan prasarana adalah Hasil Perhitungan Kuantitas/Volume tiap item Pekerjaan sebelumnya dan rencana metode pelaksanaan pekerjaan yang dipilih. Langkah – langkah Perhitungan Volume Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan, Alat dan administrasi untuk seluruh kegiatan proyek : 1. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja/bahan/alat tiap jenis pekerjaan. Cara pelaksanaannya adalah : a. Berdasarkan metode pelaksanaan yang dipilih, maka setiap item pekerjaan, perlu diidentifikasi/ditentukan semua jenis/macam dari : ¾Tenaga Kerja yang diperlukan, misalnya Mandor/ketua kelompok, Tukang, Pekerja; ¾Material/bahan yang dibutuhkan, misalnya pasir, semen, besi, dll; ¾Peralatan Kerja yang dibutuhkan, misalnya beton molen, mesin gilas, dll. Untuk alat seperti cangkul, linggis, ember dapat dikelompokan menjadi satu set alat dan biasa disebut alat bantu; b. Kemudian harus ditentukan/diketahui besarnya kebutuhan dasar untuk menyelesaikan satu satuan pengukuran pekerjaan tersebut atau biasa disebut ”koefisien” dari setiap jenis/macam Tenaga Kerja, Material/bahan, Peralatan Kerja. c. Berdasarkan data hasil poin a,b, Lakukan perhitungan kebutuhan untuk semua jenis/item pekerjaan yang akan dilaksanakan. d. Prinsip dasar perhitungan Volume kebutuhan ini adalah : koefisien tiap jenis kebutuhan dikali volume tiap jenis pekerjaan. Dengan demikian maka kebutuhan untuk masing-masing jenis/macam dari Tenaga Kerja, Bahan, Alat, dapat dihitung dengan rumus umum berikut :


39

Volume T.Kerja

=

Koefisien T.Kerja

x

Volume Pekerjaan

Volume Bahan

=

Koefisien Bahan

x

Volume Pekerjaan

Volume Alat

=

Koefisien Alat

x

Volume Pekerjaan

Untuk memudahkan proses perhitungan kebutuhan tiap item pekerjaan maka dapat dibuat formulir seperti formulir berikut : Contoh Formulir Perhitungan Kebutuhan tiap item pekerjaan :

.

Cara Pengerjaan Formulir : 9 Uraian : Diisi nama tiap jenis komponen biaya Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan yang sesuai kebutuhan pekerjaan tersebut; 9 Satuan : Diisi dengan satuan pengukuran tiap jenis komponen biaya pekerjaan 9 Volume/Kuantitas per satu satuan pekerjaan (koefisien): Diisi dengan nilai volume persatuan pekerjaan 9 Jumlah/Volume Kebutuhan : Diisi dengan nilai Volume/kebutuhan untuk masingmasing Tenaga Kerja, Bahan dan Alat. Caranya Tuliskan hasil Perkalian antara angka Koefisien dengan Volume Item Pekerjaan;

2. Buat Rekapitulasi Kebutuhan total Tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh lingkup pekerjaan proyek. Dasar perhitungan rekapitulasi ini adalah hasil perhitungan volume kebutuhan tiap pekerjaan (lihat langkah 1 diatas). Prinsip perhitungannya adalah Jumlah masing-masing kebutuhan tiap jenis/macam dari Tenaga Kerja, Bahan dan Alat yang dibutuhkan pada tiap jenis pekerjaan dijumlahkan untuk seluruh jenis pekerjaan yang ada. Untuk memudahkan proses perhitungan maka dapat dibuat tabel bantu seperti tabel berikut :


40

Cara Pengerjaan Formulir : 9 No : Diisi Nomor urut pekerjaan; 9 Uraian Pekerjaan : Diisi nama tiap jenis pekerjaan; 9 Kolom Volume Kebutuhan Tenaga Kerja (Mandor/Ka. Tukang, Tukang,Pekerja) diisi nilai volume/jumlah masing-masing sesuai jenis pekerjaannya; 9 Kolom Volume Kebutuhan Bahan dan Volume Kebutuhan Alat, prinsip pengisiannya sama dengan Volume Kebutuhan Tenaga Kerja 9 Baris Total pada setiap kolom kebutuhan : Diisi hasil penjumlahan Volume Kebutuhan dari kegiatan pertama (baris teratas) sampai kegiatan terakhir (baris terbawah);

Hasil perhitungan rekapitulasi ini akan menjadi masukan volume total kebutuhan tenaga kerja, bahan, alat untuk perhitungan biayanya. Salinlah nilai-nilai total dari setiap jenis kebutuhan yang ada pada tabel tersebut kedalam Formulir Rencana Anggaran Biaya (Formulir RAB-4) pada kolom Volume Kebutuhan ”Total” (Kolom 4) untuk masing-masing komponen yang sesuai. 3. Hitung Kebutuhan Administrasi yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan/proyek. Komponen kegiatan administrasi untuk menyelesaikan seluruh kegiatan/proyek, disini hanya mencakup kegiatan administrasi minimal yang harus dibuat/dilakukan oleh masyarakat selama pelaksanaan konstruksi, yaitu mencakup komponen : ¾ Pembuatan Papan Nama Proyek; ¾ Pembuatan administrasi Harian dan Mingguan Lapangan; ¾ Pembuatan Laporan Kegiatan (Kemajuan Dwi-Mingguan dan Pertanggungjawaban/Akhir); ¾ Photo copy (seperti dokumen proposal, laporan, administrasi, dll); ¾ Pengadaan ATK yang diperlukan; ¾ Dokumentasi/photo-photo kegiatan (0%, 50%, 100%); ¾ Materai secukupnya; ¾ Pengujian Kualitas : Air Minum (1 sampel/contoh benda uji) bukan dari air hujan, PDAM atau perusahaan air minum lainnya, dll. Besarnya volume kebutuhan untuk tiap komponen administrasi tersebut pada dasarnya dihitung sesuai kebutuhan lapangan. Dalam hal volume setiap komponen tidak dapat diperkirakan dengan pasti maka dapat digunakan volume 1 (satu) dengan satuan ”Lumpsum” (Ls), kecuali untuk pengujian kualitas air minum, yaitu cukup 1 (satu) sampel/contoh benda uji. Hasil perhitungan ini akan menjadi masukan volume total kebutuhan kegiatan administrasi untuk perhitungan biaya proyek. Salinlah nilai-nilai volume dari setiap jenis kebutuhan administrasi tersebut kedalam Formulir Rencana Anggaran Biaya (Formulir RAB-4) pada kolom Volume Kebutuhan ”Total” (Kolom 4) untuk komponen administrasi. B). Perhitungan Volume Swadaya Masyarakat Perhitungan Volume tiap jenis swadaya yang diberikan oleh masyarakat pada tahap ini mencakup seluruh komponen swadaya masyarakat yang dikontribusikan oleh warga, berupa : Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, Administrasi, Dana Tunai, Lahan dan Konsumsi. Data atau informasi utama untuk perhitungan volume swadaya ini adalah Daftar Swadaya masyarakat yang telah disepakati pada Rembug Kesepakatan Swadaya sebelumnya.


41

Sedangkan proses perhitungannya, pada prinsipnya sama dengan membuat rekapitulasi volumenya saja, yaitu dengan menjumlahkan semua volume tiap macam bentuk swadaya yang sama, misalnya jumlah dari tiap jenis Tenaga Kerja Mandor, Kepala Tukang, Tukang, Pekerja, bahan semen, alat bantu cangkul, dll. Hasil perhitungan rekapitulasi swadaya ini akan menjadi masukan volume kebutuhan swadaya untuk perhitungan RAB. Salinlah nilai-nilai volume kontribusi swadaya ini kedalam Formulir Rencana Anggaran Biaya (Formulir RAB-4) pada kolom Volume Kebutuhan ”Swadaya” (Kolom 5) Beberapa hal yang perlu diperhatikan : 1) Apabila ada swadaya dalam bentuk dana tunai yang belum dijadikan menjadi bentuk barang seperti bahan/alat/administrasi pada waktu rembug kesepakatan swadaya masyarakat sebelumnya, maka dalam proses perhitungan RAB ini perlu terlebih dahulu diubah nilainya kedalam bentuk komponen swadaya non dana tunai (berupa barang) yang sebanding, misalnya menjadi bahan semen 1 zak, atau biaya administrasi pembuatan papan nama proyek, dll. 2) Untuk tiap jenis tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang, pekerja) maka perlu diperhatikan bahwa satuannya harus dibuat dalam bentuk HOK, yaitu jumlah hari kerja yang diswadayakan dikali jumlah jam kerja perhari. Besarnya Jam Kerja perhari biasanya 6 sampai 8 jam (dipilih sesuai jam kerja setempat). C). Perhitungan Volume Kebutuhan untuk alokasi BLM/sumberdana lainnya Volume kebutuhan untuk kagiatan sumber dana dari BLM/APBN termasuk sumberdana APBD/pihak ketiga lainnya yang diperoleh (tidak dipisahkan) hanya mencakup 4 komponen utama biaya konstruksi yang sama, yaitu berupa : Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, Administrasi. Dasar perhitungannya dilakukan dengan cara Volume Kebutuhan untuk BLM (termasuk sumberdana lainnya) sama dengan Kuantitas kebutuhan Total Proyek dikurangi dengan Kuantitas kebutuhan Swadaya masyarakat untuk masingmasing komponen tenaga kerja, bahan, alat dan administrasi yang sesuai. Proses perhitungannya dapat langsung menggunakan Formulir Rencana Anggaran Biaya (Formulir RAB-4 kolom 6) yaitu ”nilai volume kebutuhan total” (kolom 4) dikurangi ”volume kebutuhan swadaya” (kolom 5). Hasil akhir kegiatan perhitungan volume kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat ini akan diperoleh gambaran : 1. Rekapitulasi dan rincian Volume kebutuhan Bahan, Tenaga kerja dan Peralatan yang akan digunakan dari seluruh item pekerjaan pembangunan prasarana (untuk keseluruhan pekerjaan proyek). 2. Rekapitulasi dan rincian Volume/kuantitas kebutuhan Bahan, Tenaga kerja dan Peralatan dari kontribusi swadaya masyarakat untuk pembangunan prasarana. 3. Rekapitulasi dan Rincian Volume/kuantitas kebutuhan Bahan, Tenaga kerja dan Peralatan, untuk porsi sumber dana BLM (termasuk sumberdana lainnya yang telah diperoleh). 2) Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perhitungan RAB disini adalah mencakup perhitungan RAB Prasarana yang dirinci untuk masing-masing sumber dana swadaya masyarakat (non-tunai) dan sumberdana BLM/APBN (termasuk APBD & pihak ketiga lainnya) yang akan dipergunakan. Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

42

Hasil akhir dari perhitungan RAB ini adalah diperolehnya gambaran besarnya nilai rencana swadaya masyarakat dan BLM/APBN (termasuk sumberdana lainnya yang telah diperoleh) yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana, meliputi : 1. Volume/kuantitas kebutuhan komponen biaya dari Swadaya Masyarakat maupun sumberdana BLM (termasuk sumberdana lainnya); 2. Besarnya nilai/biaya dari sumber Swadaya Masyarakat dan sumber BLM/APBN (termasuk APBD/pihak ketiga lainnya); Sebagai prinsip dasar perhitungan RAB adalah diperoleh dengan cara ”menjumlahkan biaya (RAB) dari setiap komponen yang diperlukan”. Sedangkan ”Besarnya biaya setiap komponen” sama dengan ”Volume setiap komponen dikali harga satuannya”. Dasar perhitungan RAB, secara sederhana dapat digunakan rumus berikut : RAB

=

VOLUME

x

HARGA SATUAN

Adapun Penjelasan Cara Perhitungan tiap komponen biaya dalam RAB Proposal Pelaksanaan kegiatan, baik Swadaya Masyarakat maupun BLM (termasuk sumberdana lainnya) sebagaimana diuraikan pada tabel berikut : No

Jenis Komponen

Satuan

Volume

1.

Tenaga Kerja (Mandor/K.Klp, Tukang,Pekerja, dlll)

HOK/OH

Sesuai jumlah volume kebutuhan tiap jenis Tenaga Kerja.

2.

Bahan Bangunan (Pasir, Batu, Semen,dll)

Sesuai jumlah volume kebutuhan Tiap jenis bahan

3.

Alat/Peralatan Kerja (pacul, pengaduk semen, ember beton, dll) Administrasi : ¾ Papan Nama Proyek; ¾ Administrasi Harian/Mingguan ¾ Laporan Kegiatan (Kemajuan DwiMingguan dan Akhir); ¾ Photo copy ¾ Pengadaan ATK ¾ Photo-photo kegiatan (0%, 50%, 100%); ¾ Materai; ¾ Pengujian Kualitas Dana Tunai (Swadaya)

Sesuai satuan jenis bahan (m2,m3,zak, dll) Sesuai satuan jenis Alat (bh, zak, dll)

Sesuai satuan kebutuhan tiap komponen atau digunakan satuan Ls (Lumpsum) untuk masingmasing komponen

Dihitung sesuai kebutuhan tiap komponen untuk keseluruhan kegiatan/proyek (atau gunakan volume = 1 bila satuannya adalah Ls (Lumpsum)

4.

5.

Sesuai volume kebutuhan Tiap jenis Alat

Harga Satuan (Rp)

Sesuai Nilai Upah harian setempat atau untuk tk. Kota dapat memakai UMR perhari Sesuai Harga satuan tiap jenis bahan Sesuai Nilai pembelian/ sewa, untuk tiap jenis Alat Dihitung biaya sesuai kebutuhan tiap komponen

Nilai/Biaya (Rp.)

Jum. HOK x Upah perhari

Jumlah Volume x Harga Satuan Bahan Jumlah Volume x Harga Satuan Alat Jumlah Volume x Harga Satuan tiap komponen

Bila ada swadaya tunai, supaya dijadikan berbentuk bahan/non-tunai yang dibutuhkan untuk kegiatan konstruksi (bisa seperti bahan, alat, administrasi) sehingga pada saat dimasukan dalam perhitungan RAB, swadaya dana


43

No

Jenis Komponen

Satuan

Volume

Harga Satuan (Rp)

Nilai/Biaya (Rp.)

tunai tersebut sudah terintegrasi atau langsung dipergunakan. 6.

7.

Tanah/Tanaman yang terkena proyek : a. Tanah M2 b. Tanaman Produktif

Batang/ Pohon

Konsumsi : (dapat dirinci sesuai jenis konsumsi dan harganya)

Ls/paket

Luas tanah yang terkena proyek Jumlah tanaman yang terkena proyek Sesuai jumlah yang ada

Sesuai NJOP (Nilai Obyek Pajak) setempat Sesuai nilai Tanaman dilokasi setempat Sesuai Nilai pembelian/ pembuatan untuk tiap jenis konsumsi

Jumlah Volume x HS Tanah Jumlah Volume x HS Tanah Total Nilai semua jenis Konsumsi

Selanjutnya perhitungan RAB ini dapat langsung menggunakan formulir (Formulir RAB-4), seperti tabel berikut : Contoh Bentuk Format Perhitungan RAB :


44

CARA PENGERJAAN FORMULIR RAB :

Judul Kolom

Penjelasan Cara Pengerjaan

No. Urut (Kolom 1) Uraian (Kolom 2) Satuan (kolom 3) Volume Kebutuhan ”Total” (Kolom 4) Volume ”Swadaya” (Kolom 5) Volume Kebutuhan ”BLM/Lainnya” (Kolom 6)

Kosongkan (pada formulir sudah ada) Tuliskan hasil identifikasi tiap jenis komponen kebutuhan RAB (baik swadaya maupun BLM) yang diperlukan. Diisi dengan satuan pengukuran jenis komponen yang sesuai (HOK untuk Tenaga Kerja dan untuk satuan bahan/alat adalah yang sesuai) Diisi dengan jumlah kebutuhan total pekerjaan (proyek/sub proyek) untuk tiap jenis komponen masing-masing. Diisi dengan jumlah kebutuhan masing-masing komponen dari swadaya.

Harga Satuan (kolom 7)

Jumlah Biaya ”Swadaya” (Kolom 8) Jumlah Biaya ” BLM/Lainnya” (Kolom 9) Baris : Jumlah Total Biaya

Baris : Jumlah Total Biaya Upah T. Kerja Baris : Jumlah Total Biaya Konstruksi

Baris : Alokasi Sumberdana Konstruksi

Diisi dengan nilai Volume/kebutuhan untuk masing-masing Tenaga Kerja, Bahan dan Alat dari sumber dana APBD/BLM/Lainnya. Caranya : Nilai Volume Kebutuhan Total (kolom 4) dikurangi dengan nilai Kebutuhan Swadaya (kolom 5) untuk masing-masing komponen; Diisi dengan harga satuan masing-masing komponen. Nilai Harga Satuan yang dipakai berpedoman pada Hasil Kesepakatan Harga Satuan Hasil Survey, sedangkan untuk Harga satuan Tanah/ (sesuai NJOP), Tanaman, Konsumsi harus menggunakan harga harga pasaran di desa/kelurahan setempat. Diisi dengan nilai jumlah biaya masing-masing komponen swadaya. Caranya Nilai Volume Swadaya (kolom 5) dikali dengan nilai Harga Satuan masing-masing (Kolom 7); Diisi dengan nilai jumlah biaya masing-masing komponen BLM/Lainnya. Caranya Nilai Volume ”BLM/Lainnya” (kolom 6) dikali dengan nilai Harga Satuan masingmasing (Kolom 7); ¾ Kolom 8-Swadaya) : Diisi dengan nilai total biaya semua komponen Swadaya. Caranya Jumlahkan Nilai pada Subjumlah Tenaga Kerja (subtotal 1) + subtotal Bahan (subtotal 2) + subtotal Alat (subtotal 3) + subtotal Dana Tunai (subtotal 5) + subtotal Tanah/Tanaman (subtotal 6) + subtotal Konsumsi (subtotal 7) yang ada ¾ Kolom 9-BLM/Lainnya) : Diisi dengan nilai total biaya semua komponen BLM/Lainnya. Caranya Jumlahkan Nilai pada Subjumlah Tenaga Kerja (subtotal 1) + subtotal Bahan (subtotal 2) + subtotal Alat (subtotal 3) + subtotal Administrasi (subtotal 4) yang ada. Diisi dengan nilai total jumlah total biaya semua komponen Tenaga kerja dari swadaya dan BLM/Lainnya. Caranya Jumlahkan Nilai pada Subtotal Tenaga Kerja (subtotal 1) swadaya ditambah Subtotal Tenaga Kerja BLM/Lainnya yang ada. Diisi dengan nilai total jumlah Biaya Langsung Konstruksi dari Swadaya dan BLM/Lainnya. Caranya Jumlahkan Nilai pada Subjumlah Tenaga Kerja (subtotal 1) + subtotal Bahan (subtotal 2) + subtotal Alat (subtotal 3) + subtotal Administrasi (subtotal 4) baik Swadaya maupun BLM/Lainnya yang ada. Swadaya Masyarakat : Diisi Jumlah Rencana Biaya Konstruksi dari Swadaya Masyarakat : {Jumlah Biaya Swadaya total (Kolom 8) dikurangi Biaya Tanah Swadaya} APBD/Dinas : Diisi Jumlah Rencana Biaya Konstruksi yang akan dipergunakan dari Kontribusi APBD/Dinas. Nilainya sesuai hasil Kesepakatan dengan Pemda/Dinas (DIPA-DAERAH). Diisi bila ada. Swasta/Lainnya : Diisi Jumlah Rencana Biaya Konstruksi yang akan dipergunakan dari Kontribusi Swasta/Lainnya, sesuai Kesepakatan dengan pihak ketiga/lainnya tersebut. Diisi bila ada. APBN/BLM : Diisi Jumlah Rencana Biaya Konstruksi yang akan dipergunakan dari alokasi sumberdana APBN/BLM. Caranya adalah Nilai Jumlah Biaya Keseluruhan Konstruksi dikurangi Jumlah Biaya Konstruksi dari sumberdana (Swadaya Masyarakat, APBD dan Swasta/Lainnya).


45

2). Rekapitulasi RAB Rekapitulasi RAB ini pada dasarnya hanya merupakan rekapitulasi/ penggabungan nilai biaya dari masing-masing komponen RAB kedalam satu format. Sedangkan prinsip perhitungannya adalah dengan cara menjumlahkan hasil perhitungan masing-masing biaya tiap komponen yang sesuai dari setiap sumberdana yang dipergunakan. Untuk memudahkan proses dan cara perhitungan dapat menggunakan formulir Rekapitulasi RAB seperti contoh formulir berikut.

CARA PENGERJAAN FORMULIR RAB-5 Judul Kolom Dari Swadaya (Kolom 3) Dari BLM/Lainnya (Kolom 4) Total (Kolom 5) Baris H : Jumlah Biaya (A s/d G) Baris a: Jumlah HOK Konstruksi Baris : Jumlah Biaya Konstruksi Alokasi Sumber Dana

Penjelasan Cara Pengerjaan

Diisi dengan nilai hasil total biaya semua komponen Swadaya sesuai kegiatan masing-masing. Caranya, Salin Nilai Sub-Jumlah pada Kolom Swadaya (kolom 8) Formulir RAB sesuai masing-masing komponen biaya. Sama seperti Kolom (3) tetapi untuk Komponen sumberdana BLM/Lainnya Diisi dengan nilai total penjumlahan biaya masing-masing komponen Swadaya Masyarakat, BLM. Caranya Nilai Swadaya (kolom 3) ditambah dengan nilai BLM/Lainnya (kolom 4) untuk masing-masing jenis uraian yang ada. Diisi dengan jumlah nilai Biaya Tenaga kerja, Bahan, Alat, Administrasi, Tanah, Tanaman dari Swadaya Masyarakat, BLM. Caranya jumlahkan nilai Biaya-biaya tersebut untuk masing-masing kolom (3), (4), (5). Diisi dengan nilai total HOK tenaga Kerja. Caranya Salin nilai jumlah HOK dari masing-masing sumberdana pada Formulir RAB-4 (Baris Subjumlah Tenaga Kerja). Perhatikan, Nilai HOK ini bukan nilai uangnya/bentuk rupiah tetapi volumenya (satuannya HOK). Diisi dengan jumlah nilai Biaya Tenaga kerja, Bahan, Alat, Administrasi (nilai baris A s/d D) pada masing-masing sumber dana (kolom 3, 4, 5). Salin sesuai dengan yang tertera pada Formulir RAB-4

Catatan : (a). Khusus untuk pembiayaan kegiatan administrasi kegiatan KSM/Panitia, sangat didorong untuk dipenuhi dari dana Swadaya masyarakat atau dukungan pihak ketiga/swasta lainnya. Namun demikian dimungkinkan dapat menggunakan sumber dana dari BLM sepanjang dapat dipastikan penggunaannya oleh konsultan (“tidak disalah gunakan”) dan ini tidak menutup kemungkinan adanya swadaya. Stimulan dana administrasi kegiatan (tidak harus dihabiskan) pada Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

46

setiap pihak Pelaksana Pekerjaan (KSM/Panitia) dengan batasan, sebagai berikut : ; Pagu maksimum Rp. 300.000 untuk total Nilai Pekerjaan s/d 100 Juta; ; Pagu maksimum Rp. 350.000 untuk total Nilai Pekerjaan Paket/ND diatas Rp. 100 Juta; ; Untuk Pengujian Kualitas, sesuai harga setempat. (8) Menyusun Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat oleh KSM/Panitia dalam proposal pelaksanaan kegiatannya pada dasarnya merupakan jadwal rinci yang dibuat mengacu pada Jadwal Induk Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dari hasil perencanaan teknis sebelumnya. (lihat juga penjelasan hal ini sebagaimana diuraikan pada bagian 1. Memahami & mempelajari dokumen produk hasil perencanaan teknis diatas). (9) Penyusunan Rencana Pengadaan Pengadaan yang dimaksudkan disini adalah Pengadaan Barang (Pembelian bahan bangunan atau Sewa Peralatan Konstruksi) atau penyediaan Jasa Pelaksana Pekerjaan Konstruksi untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana/prasarana. Sasaran kegiatan yang diharapkan adalah adanya rencana pengadaan yang dimiliki oleh setiap pelaksana kegiatan sejak awal yang sekaligus nantinya untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan kegiatan. Adapun Indikator keluarannya adalah : Nilai setiap pengadaan yang direncanakan sesuai dengan metode pengadaan yang ditetapkan dalam pedoman teknis program; Adanya Rencana Pengadaan kegiatan yang sesuai rencana pengadaan yang ditentukan program; Penekanan utama dalam penyusunan rencana pengadaan ini lebih difokuskan kepada tercapainya prinsip transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan sesuai dengan metode pengadaan yang ditetapkan oleh program ini. (Secara lebih detail penjelasan terkait hal ini dapat dilihat pada, buku Suplemen Teknis, Tata Cara Pengadaan). (10) Menyusun Pengorganisasian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pengorganisasian disini adalah berkaitan dengan Yang Akan Melaksanakan Seluruh Rencana yang telah dibuat sebelumnya agar dicapai adanya ketertiban, kelancaran dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini maka diperlukan struktur organisasi yang memberikan pengaturan peran masing-masing anggota. Peran ini kemudian dijabarkan menjadi pembagian tugas dan tanggungjawab. Sasaran kegiatan : Adanya hubungan kerja dan pembagian tugas/tanggungjawab antar orang/unit kerja (siapa/unit kerja mana yang mempertangungjawabkan apa, siapa memimpin dan siapa yang dipimpin, siapa melaporkan hasil kegiatan kepada siapa); Adanya tugas/tanggungjawab yang jelas pada setiap orang/unit kerja (siapa melakukan apa); Adanya orang-orang yang akan bertanggungjawab secara jelas (Siapa saja yang akan terlibat dalam organisasi) Orang-orang yang telah dipilih memahami dan mau melaksanakan tugas/tanggungjawabnya. Adapun langkah-langkah pengorganisasian, meliputi : Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

47

1. Menyusun Struktur Organisasi Mengelompokan kegiatan yang akan dilaksanakan pada dasarnya adalah pengelompokan/klasifikasi kegiatan-kegiatan kedalam unit atau bagian pekerjaan yang memiliki kesamaan fungsi. Kemudian mengkoordinasikan bermacammacam kegiatan/unit kerja tersebut, agar semua orang/unit kerja bekerja secara benar, terarah dan mengindari adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas yang dilakukan antara satu orang/unit kerja dengan yang lainnya. Agar proses tersebut berlangsung dengan baik, maka perlu dibuat wadah dalam bentuk struktur organisasi. Struktur Organisasi yang dimaksudkan disini adalah Struktur Organisasi Pelaksana Lapangan/Kegiatan yaitu merupakan Bagan Organisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur yang menggambar posisi/kedudukan dari unit kerja/bagian-bagian yang ada atau diperlukan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur tersebut. Sesuai dengan skala kegiatan Lingkungan yang sederhana, maka bentuk organisasi yang diperlukan haruslah cukup sederhana juga sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Sejalan dengan itu maka disarankan bentuk Organisasi Pelaksanaan infrastruktur adalah struktur organisasi dengan unit kerja meliputi : Ketua, Sekretaris, Bendahara, bagian Pengendalian Kualitas/Kuantitas, Pengadaan/logistik dan Pelaksana Lapangan (termasuk ketua-ketua regu kerja/Mandor), seperti diagram Bagan contoh berikut : KSM/Panitia Koordinator

Sekretaris

Tim PENGENDALIAN KUALITAS / KUANTITAS

Bendahara

PELAKSANA LAPANGAN

Ketua Regu Kerja/ Mandor

Tim PENGADAAN / LOGISTIK

Ketua Regu Kerja/ Mandor MASYARAKAT

Apabila diperlukan dilapangan maka struktur ini dapat saja disesuaikan kembali.

2. Menentukan tugas/pekerjaan dan tanggungjawab yang akan dilakukan oleh setiap orang/unit kerja Organisasi; Berdasarkan pengelompokan kegiatan/unit kerja dalam struktur organisasi maka disusun tugas-tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan oleh setiap orang/unit kerja dalam organisasi tersebut. Hal penting yang harus diperhatikan adalah agar tidak ada tugas/kegiatan yang sama, dilakukan oleh lebih dari satu unit kerja sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan/tugas. Suatu hal penting untuk dipahami bahwa tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh tiap orang/unit kerja ini adalah merupakan tugas bersama/organisasi sehingga keberhasilan pelaksanaannya merupakan keberhasilan organisasi dan sebaliknya kegagalan melaksanakannya bukanlah kegagalan pribadi tetapi organisasi juga. Sejalan dengan struktur diatas maka tugas tiap unit kerja dapat mencakup :


48

Ketua, mempunya tugas dan tanggung jawab : ¾ Memberikan dorongan, semangat kepada seluruh anggotanya; ¾ Menandatangani Perjanjian kerja, termasuk perubahan bila ada; ¾ Penanggungjawab utama atas seluruh pelaksanaan & pengendalian kegiatan; ¾ Mengatur dan mengawasi seluruh pelaksanaan tugas Unit/Tim Kerja yang ada; ¾ Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan; ¾ Mendorong sebanyak-banyaknya partisiapasi dan swadaya masyarakat; ¾ Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan konsultasi/evaluasi kemajuan lapangan baik bersama seluruh anggota tim pelaksana maupun bersama UPL/TPP/Pokja dan Konsultan; ¾ Bersama Tim yang telah ditetapkan, melakukan pencairan dana; ¾ Pro-aktif menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan; Sekretaris, mempunya tugas dan tanggung jawab : ¾ Membantu/melaksanakan tugas-tugas administrasi umum kegiatan; ¾ Menjaga & menyimpan arsip administrasi kegiatan; ¾ Melakukan pengadaan ATK dan administrasi lain yang diperlukan; Bendahara/Keuangan, mempunya tugas dan tanggung jawab : ¾ Membuat administrasi, pembukuan dan pelaporan keuangan KSM/Panitia; ¾ Melakukan pembayaran : Upah TK, Bahan/Alat, Administrasi kegiatan Panitia; ¾ Membantu pembuatan administrasi pencairan dana dari BKM/LKM; ¾ Bersama Tim yang telah ditetapkan, melakukan pencairan dana KSM dari BKM/LKM; Tim Pengadaan/Logistik, mempunya tugas dan tanggung jawab : ¾ Melakukan survey harga bahan/alat dan rembug penyepakatannya untuk dasar pelaksanaan pengadaan bahan/alat; ¾ Melaksanakan penyediaan/pengadaan bahan dan alat sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam proyek ini secara tepat waktu dan berkualitas baik; ¾ Melakukan pemeriksaan bahan yang diterima untuk memastikan volume dan kualitas sesuai dengan pesanan; ¾ Menerima, menyimpan sementara (gudang) & menjaga bahan/alat yang telah diterima; ¾ Membuat administrasi proses pengadaan bahan/alat termasuk pelaporannya; Pelaksana Lapangan, mempunya tugas dan tanggung jawab : ¾ Berada dilokasi kegiatan setiap hari; ¾ Mengkoordinir/mengarahkan semua pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan sehingga berjalan dengan lancar; ¾ Melaksanakan dan mengawasi seluruh pekerjaan konsrtuksi dilapangan; ¾ Melaksanakan tindakan pengamanan keselamatan kerja dilapangan; ¾ Melakukan pembinaan/bimbingan kepada Tenaga Kerja Lapangan (Mandor/Tukang); ¾ Menyampaikan kebutuhan pengadaan bahan/alat pelaksanaan kepada unit Pengadaan; ¾ Membuat administrasi harian dan pelaporan kemajuan terkait pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan; ¾ Melaksanakan tindakan pengamanan dampak lingkungan/sosial yang telah direncanakan; ¾ Meminta bimbingan teknis dan administrasi dari Pokja/UPL atau konsultan infrastruktur;


49

¾ Bersama Tim Sertifikasi melakukan Sertifikasi/Pemeriksaan Akhir seluruh hasil kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakannya; ¾ Menghitung dan merekomendasikan besarnya pembayaran upah tenaga kerja yang telah bekerja sesuai periode pembayaran upah yang digunakan. Pengendalian Kualitas/Kuantitas, mempunya tugas/tanggung jawab : ¾ Melakukan pengawasan kualitas dan kuantitas pekerjaan dilapangan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan; ¾ Memeriksa, menguji, mengukur dan mengevaluasi pencapian kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan dilapangan, sesuai persyaratan yang telah ditetapkan; ¾ Melakukan opname hasil pekerjaan lapangan; ¾ Memberikan masukan kepada pelaksana lapangan terkait dengan peningkatan pencapaian target kualitas dan kuantitas pekerjaan dilapangan, termasuk tidakan perbaikan bila terjadi penyimpangan kualitas/kuantitas; ¾ Membuat dan menyimpan administrasi terkait dengan hasil pemeriksaan/pengukuran kuantitas dan kualitas pekerjaan; ¾ Memastikan pelaksanaan tindakan pengamanan dampak lingkungan/sosial yang telah direncanakan; Ketua Regu Kerja/Mandor, mempunyai tugas dan tanggungjawab : ¾ Berada dilokasi kegiatan setiap hari; ¾ Mengatur dan mengawasi pekerjaan tukang; ¾ Melaksanakan kegiatan konstruksi/fisik sesuai kualitas/spesifikasi teknik dan volume yang dipersyaratkan; ¾ Memantau pembayaran Upah Tenaga Kerja yang dikoordinirnya ¾ Membantu pembuatan administrasi kegiatan, seperti Daftar Hadir (bila diperlukan). 3. Memilih/Menentukan orang-orang yang akan melaksanakan pekerjaan atau tugas dan tanggungjawab tersebut (Tim Kerja); Pemilihan orang-orang yang akan diberikan tugas atau duduk dalam Tim/Organisasi, hendaknya mempertimbangkan kesesuaian antara kemampuan yang dimiliki dengan tugas-tugas yang akan dilaksanakannya. Meskipun demikian bila terdapat keterbatasan kemampuan orang yang ada, maka penting menempatkan orang-orang yang memiliki komitmen/kemauan kerja. Adanya komitmen/kemauan kerja pada dasarnya merupakan modal utama untuk terus belajar meningkatkan kemampuannya dengan cara diberikan bimbingan/pengarahan oleh Ketua Tim/Koordinator unit kerjanya. 4. Menjelaskan/Membagi tugas dan menyerahkan tanggungjawab kepada setiap personil/unit kerja agar mereka memahami dan melaksanakan dengan benar; Pada dasarnya upaya ini dilakukan dalam rangka pendelegasiaan tugas-tugas Organisasi/ Pimpinan/Ketua kepada Tim/unit kerja organisasinya. Untuk itu, maka setiap orang/unit kerja dalam organisasi yang akan melaksanakan tugas-tugas organisasi perlu mengetahui apa tugas-tugas yang harus dilakukan masingmasing. Hal penting yang perlu mendapat perhatian disini adalah selain APA (tugas yang harus dilakukan), juga hendaknya ada kesepahaman bersama tentang BAGAIMANA tugas dilakukan, bagaimana pengukuran hasilnya sehingga setiap orang tahu tentang Apa yang harus dicapai dalam melaksanakan tugas-tugasnya, termasuk Bagaimana mekanisme koordinasi baik internal organisasi maupun dengan pihak luar yang terkait. Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

50

(11) Verifikasi Kelayakan Proposal KSM/Panitia Setelah proposal pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh KSM/Panitia kepada BKM (UPL/TPP) maka selanjutnya dilakukan verifikasinya. Verifikasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa dan menilai kebenaran/kelayakan dari dokumen proposal pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat oleh KSM/Panitia. Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan adalah UPL/TPP sedangkan pendekatan pelaksanaannya adalah dilakukan secara Tim. Tim Verifikasi disepakati bersama, dan anggotanya dapat berasal dari UPL, TPP, Tim Teknis Pemda dan Konsultan Pendamping (bila diperlukan). Hal-hal yang perlu diverifikasi : (1). Daftar Calon Tenaga Kerja dan Peralatan, Apakah ada dan cukup ketersediaan dari calon tenaga kerja/peralatan yang sesuai kualifikasi pekerjaan yang akan dilaksanakan; (2). Kesepakatan Swadaya Masyarakat, Apakah ada swadaya masyarakat yang telah disepakati bersama oleh warga (jelas : jenisnya, volumenya dan nama calon warga yang akan memberikan swadaya); (3). Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat; Apakah ada kesepakatan harga satuan Upah/Bahan/Alat berdasarkan hasil survey sekurang-kurangnya dari 3 toko/pemasok setempat/terdekat yang dilakukan oleh KSM/Panitia. Apakah harga-harga tersebut sesuai dengan harga satuan hasil kesepakatan awal yang dilakukan oleh TPP. Apabila terdapat harga yang disepakati KSM/Panitia lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan UPL/TPP maka harus benar/realistis justifikasi/alasannya. Apakah spesifikasi teknis bahan/alat yang tercantum dalam Daftar Harga tersebut sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan. (4). Daftar Kuantitas Pekerjaan, Apakah Daftar Kuantitas pekerjaan yang diusulkan sesuai dengan Daftar Kuantitas Pekerjaan yang telah ditetapkan UPL/TPP dalam perencanaan teknis sebelumnya (baik jenis pekerjaan maupun volumenya). Apabila terdapat penambahan/pengurangan jenis pekerjaan maupun volumenya maka harus benar/realistis justifikasi/alasannya. (5). Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan; • Apakah cara perhitungannya RAB yang diajukan sudah benar. • Apakah Harga Satuan Upah/Bahan/Alat yang dipergunakan sesuai hasil kesepakatan dari survey sekurang-kurangnya 3 toko/pemasok terdekat/setempat. • Apakah spesifikasi teknis bahan/alat yang tercantum dalam RAB sesuai spesifikasi teknis bahan/alat yang telah ditetapkanbuat. • Apakah kebutuhan dana dari sumber Dana BLM/APBD telah memperhitungkan (dikurangi dengan) nilai swadaya yang disepakati (RAB terintegrasi). • Apakah total nilai kebutuhan dana dari sumber BLM/APBN (diluar swadaya masyarakat) tidak melampaui RAB yang telah disusun oleh UPL/TPP sebelumnya. (6). Jadwal Pelaksanaan; Apakah jadwal pelaksanaan yang diajukan cukup realistis (mampu dicapai oleh KSM/Panitia) dan tidak melampaui Jadwal yang telah ditetapkan UPL/TPP sebelumnya. Apabila melampaui maka justifikasi/alasannya harus benar/realistis. (7). Rencana Pengadaan;


51

Apakah metode pengadaan yang diusulkan sesuai jenis-jenis pengadaan yang ditetapkan program (nilai dan metodenya); (8). Struktur Organisasi/Susunan Tim Pelaksana Lapangan KSM/Panitia Apakah cukup jelas struktur organisasi dan susunan tim pelaksana lapangan dari KSM/Panitia. Setelah proses verifikasi selesai, dilanjutkan dengan pembuatan kesimpulan verifikasi berupa Rekomendasi Akhir yang disepakati bersama oleh Tim. Adapun alternatif kesimpulan dan tindaklanjutnya sebagai berikut : a) Layak Layak bilamana semua aspek yang dinilai sesuai/memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya dibuat Berita Acara Kelayakan; b) Layak dengan Penyempurnaan Bila hasil penilaian terdapat satu atau lebih jawaban ”perlu penyempurnaan”. Tindaklanjutnya, Proposal & Formulir Hasil Verifikasinya dikembalikan kepada KSM/Panitia untuk dilakukan penyempurnaan sesuai catatan hasil verifikasinya. Tim juga menyepakati batas waktu penyempurnaan ini. Segera setelah penyempurnaan selesai maka dapat langsung meyampaikan dokumen perbaikan tersebut untuk diverifikasi kembali oleh Tim. Setelah Layak kemudian dibuat berita acara kelayakannya. c) Tidak Layak Bila total biaya konstruksi yang diusulkan KSM/Panitia melampaui biaya (Engineering Estimate/EE) hasil perhitungan UPL/TPP sebelumnya maka proposal pelaksanaan kegiatan KSM/Panitia bersangkutan dinyatakan “Tidak Layak”. Tindaklanjutnya, Proposal dikembalikan kepada KSM/Panitia untuk dilakukan penyusunan ulang proposal kegiatan. Dalam kondisi demikian, UPL/TPP dapat mengganti KSM/Panitia tersebut.


52

BAB 4 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK Setelah semua rencana disusun, organisasi telah ditetapkan, orang-orang telah ditunjuk dan memahami tugas dan tanggungjawabnya, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. 1. Sasaran Sasaran Pembangunan Infrastruktur adalah mewujudkan infrastruktur yang diinginkan sesuai dengan ketentuan, kriteria/standar teknis bangunan (mutu yang dipersyaratkan) dalam kurun waktu tertentu dan biaya yang telah ditetapkan (direncanakan) serta dapat bermanfaat secara berkelanjutan. Secara rinci sasaran ini meliputi : o Terwujudnya bangunan yang memenuhi atau sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, standar/persyaratan teknis bangunan yang sudah ditetapkan, yaitu menjamin keselamatan (keamanan/kenyamanan dan kesehatan masyarakat yang menggunakannya) dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sosial masyarakat dan pelestarian lingkungan (Tepat Mutu); o Terwujudnya bangunan dalam kurun waktu yang sesuai dengan jadwal yang ditentukan/direncanakan (Tepat Waktu); o Terwujudnya bangunan sesuai dengan biaya yang telah ditentukan/direncanakan (Tepat Biaya); o Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pembangunan (Tertib Administrasi & Keuangan proyek); 2. Langkah-langkah kegiatan A. Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (1) Penandatangan Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L) SPPD-L merupakan bentuk kesepakatan perjanjian kerjasama antara BKM dengan KSM/Panitia dalam rangka pemanfaatan dana BLM untuk pembangunan sarana & prasarana sesuai ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan. Bentuk SPPD-L ini mengacu pada “Contoh Bentuk SPPD-L” yang ditetapkan oleh UPL/TPP sesuai hasil kegiatan perencanaan teknis. Dengan adanya perjanjian beserta lampirannya tersebut maka semua pihak baik BKM/UPL/TPP maupun KSM/Panitia harus mentaatinya. (2) Penajaman Rencana Kerja KSM/Panitia Suatu rencana kerja hendaklah dibuat serinci mungkin agar lebih mudah untuk dipahami dan dilaksanakan. Untuk mencapai hal tersebut tidak cukup mudah, apalagi ada keterbatasan kemampuan teknis personil dalam menyusun perencanaan dan keterbatasan waktu yang tersedia untuk merencankan kegiatan. Untuk mengantisipasi adanya kelemahan-kelemahan dalam perencanaan tersebut maka perlu dilakukan evaluasi atau penajaman kembali rencana kerja sebelum pelaksanaan dimulai. Penajaman rencana kerja disini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh KSM selaku pelaksana kegiatan pembangunan, khususnya oleh Tim Pelaksana yang telah dibentuk, dengan tujuan untuk memperoleh suatu rencana pelaksanaan pembangunan yang lebih rinci dari rencana kerja awal (sudah diajukan dalam proposal/SPPD-L) sehingga lebih siap dijalankan dilapangan. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai langkah antisipasi adanya perubahan-perubahan dalam Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

53

rencana kerja awal baik yang disebabkan oleh adanya pemahaman baru yang lebih mendalam tentang pelaksanaan kegiatan, perubahan kondisi lapangan dilokasi prasarana, ketersediaan tenaga kerja, bahan, peralatan ataupun kondisi Tim Pelaksana kegiatan sendiri, dan lain-lain yang akan mempengaruhi metode kerja pelaksanaan untuk mencapai target-target yang sudah ditentukan dalam pelaksanaan konstruksi. Penajaman rencana kerja KSM/Panitia yang dicakup disini antara lain adalah rencana jadwal pelaksanaan, rencana pengadaan/mobilisasi tenaga kerja/ bahan/alat, rencana tim pelaksana lapangan, rencana Tenaga Kerja yang akan dimobilisasi. Pelaksanaan hal tersebut dilakukan dengan cara mengevaluasi atau memeriksa kembali dari setiap rencana yang telah ada, apakah semua hal-hal yang diuraikan pada rencana semula (SPPD-L/Proposal) masih dapat diterapkan dilapangan. Jika ada rencana yang perlu disesuaikan kembali maka dapat langsung diperbaiki. Hasil perbaikan/perubahan inilah yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Tim Pelaksana Lapangan sebagai acuan dalam pelaksanaan, disamping juga sebagai alat monitoring suatu pekerjaan dilapangan nanti. Keseluruhan hasil penajaman rencana kerja ini akan menjadi masukan dalam penyelenggaraan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi yang diselenggarakan oleh UPL/TPP. (3) Musyawarah/Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K/RPPK) MP2K/RPPK merupakan Rapat/Forum musyawarah warga dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (Pre Construction Meeting/PCM). Jadi Rapat ini diselenggarakan sesegera mungkin setelah ditandatanganinya SPPD-L dan sebelum dimulainya kegiatan pembangunan prasarana/fisik. Penyelenggara kegiatan MP2K ini adalah UPL/TPP dan dihadiri oleh seluruh pihak KSM/Panitia yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur diwilayahnya. Forum ini ditujukan untuk membahas dan mengetahui sejauh mana persiapanpersiapan yang telah dilakukan KSM/Panitia serta untuk memberikan penjelasanpenjelasan dan penyepakatan hal-hal yang menyangkut teknis maupun administrasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan prasarana. Jadi pada forum ini juga pihak KSM/Panitia dapat melakukan konsultasi terkait hal-hal yang belum dipahami baik teknis maupun administrasi kegiatan. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan MP2K adalah : Adanya Rencana & Jadwal Pengadaan Bahan/Alat bagi KSM/Panitia yang siap dilaksanakan; Adanya Calon Tenaga Kerja yang siap dimobilisasi; Adanya struktur oraganisasi berikut Tim Pelaksana Lapangan KSM/Panitia yang siap melaksanakan tugas-tugas/tanggungjawabnya; Adanya kesepakatan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; Meningkatnya pemahaman KSM untuk melaksanakan SPPD-L/kegiatan secara tepat waktu, tepat kualitas, tepat biaya, tertib administrasi, dan tidak bertentangan dengan ketentuan PNPM; (4) Coaching/Pelatihan Teknis dan Administrasi bagi KSM/Panitia Bimbingan/coaching bagi KSM/Panitia diberikan oleh UPL/TPP tentang teknikteknik pelaksanaan konstruksi prasarana dan administrasi pencatatan atau pelaporan kegiatan pembangunan prasarana yang akan dilakukan KSM/Panitia selama pelaksanaan konstruksi. Kegiatan ini sangat penting dan diharapkan dapat dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan konstruksi guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan KSM/Panitia Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

54

sehingga tidak menemui kesulitan dalam melaksanakan kegiatan konstruksi secara benar, sesuai persyarata teknis yang ditentukan. Proses pembelajaran KSM/Panitia ini diharapkan akan berlanjut pada kegiatan “Praktek Kerja dilapangan/On the Job Trainning (OJT)” pada pelaksanaan kegiatan konstruksi dilapangan. (5) Pembuatan & Pemasangan Papan Nama Kegiatan Sebelum kegiatan fisik dimulai, KSM/Panitia harus membuat dan memasang papan nama kegiatan/proyek pada tempat strategis dilokasi kegiatan. Papan nama ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan transparansi kegiatan serta wajib terpasang selama kegiatan pembangunan prasarana berlangsung. Informasi yang perlu tercantum dalam Papan Nama Proyek ini sekurangkurangnya mencakup : Wilayah administratif kegiatan (kelurahan, kecamatan & kabupaten); Nama BKM kelurahan sasaran; Jenis/Nama Kegiatan; Volume Kegiatan; Biaya Kegiatan (APBD, Swadaya, BLM dan Total); Waktu pelaksanaan; Lokasi kegiatan; Nama KSM/Panitia Pelaksana Pekerjaan. B. Pelaksanaan Konstruksi/Fisik (1) Pencairan Dana Pencairan dana kegiatan lingkungan dari BKM kepada KSM/Panitia dilakukan melalui rekening KSM/Panitia secara tiga tahap/termin, yaitu : a) Pencairan tahap pertama Setelah ditandatanganinya SPPD-L, KSM/Panitia dapat mengajukan pembayaran uang muka kepada BKM sebagai pembayaran tahap pertama sebesar 30% dari nilai SPPD-L. Ada 3 dokumen yang harus disiapkan untuk penarikan uang muka, yaitu : (1) SPPD-L (2) Berita Acara Penarikan Tahap Pertama; (3) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap Pertama b) Pencairan Tahap Kedua KSM/Panitia dapat mengajukan pembayaran tahap kedua sebesar 60% dari nilai SPPD-L setelah pekerjaan fisik mencapai kemajuan fisik sekurangkurangnya sebesar 20% dan pemanfaatan dana tahap pertama sekurangkurangnya telah dimanfaatkan 90%. Ada 4 jenis dokumen yang diperlukan untuk pengajuan angsuran tahap kedua adalah : (1) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan; (2) Laporan Penggunaan Dana (LPD) Termin Pertama; (3) Berita Acara Pembayaran Termin Kedua; (4) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Termin Kedua. c) Pencairan tahap ketiga/terakhir Angsuran tahap ketiga sebesar 10% dari SPPD-L diajukan setelah prestasi fisik pekerjaan mencapai minimal 90% dan pemanfaatan dana tahap kedua sekurang-kurangnya telah dimanfaatkan 90%. Adapun kelengkapan dokumen yang diperlukan pada tahap ini ada 4, yaitu : (1) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan; (2) Laporan Penggunaan Dana (LPD) Termin Kedua; Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

55

(3) (4)

Berita Acara Pembayaran Termin Ketiga; Rencana Penggunaan Dana (RPD) Termin Ketiga.

(2) Mobilisasi Tenaga Kerja/Bahan/Alat KSM/Panitia segera melakukan mobilisasi tenaga kerja/bahan/alat ke lokasi pekerjaan sesuai jadwal yang telah disepakati dalam MP2K. Berkaitan dengan mobilisasi ini, proyek telah menetapkan tatacara pengadaan barang/jasa yang harus diikuti. Tatacara pengadaan ini lebih jauh diuraikan secara rinci pada buku Tatacara Pengadaan Barang/Jasa Pelaksana Pekerjaan. (3) Musyawarah Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan (bila ada) Musyawarah Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan adalah forum musyawarah pengadaan terbatas/pemilihan langsung dengan penawaran, untuk menetapkan siapa pihak ketiga yang akan menjadi mitra kerja KSM/Panitia dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan. Jadi Forum ini hanya dilakukan pada setiap ada kegiatan Pengadaan terbatas/pemilihan langsung dengan penawaran. Penyelenggaraan Forum Musyawarah Pengadaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan adanya transparanasi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam pemanfaatan dana pada kegiatan pengadaan bahan/alat, bagi KSM/Panitia pelaksana kegiatan. Mekanisme pelaksanaan forum ini pada dasarnya merupakan mekanisme pelaksanaan secara sekaligus dari rangkaian acara : Pemasukan, Pembukaan, Evaluasi Penawaran & Penetapan Pemenang pada proses pengadaan terbatas/ pemilihan langsung dengan penawaran. Sedangkan peserta yang diundang adalah calon pemasok/toko dan anggota KSM terkait, wakil BKM, wakil UPL/TPP, Kepala Desa/Lurah, Tomas setempat dan Tim Konsultan. (4) On The Job Trainning/Praktek Kerja Lapangan OJT/Trial, merupakan cara yang dipergunakan untuk melatih masyarakat sambil meningkatkan kualitas konstruksi. Dalam pelaksanaan sistem trial contoh harus betul-betul dibuat dengan kualitas yang benar/memenuhi persyaratan teknis, karena contoh akan dianggap sebagai batas maksimal kualitas yang akan dikejar/ikuti oleh masyarakat. Pelaksanaan OJT diselenggarakan oleh KSM/Panitia, difasilitasi/dibimbing oleh fasilitator teknik dan anggota TPP/Tim Teknis Pemda yang memahami bidang Teknik konstruksi atau pihak ketiga mitra masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi tersebut. Fokus utamanya lebih kepada memberikan keterampilan bagi tenaga kerja bagaimana cara pengerjaan yang benar/ketelitian dari suatu pekerjaan, misalnya bagaimana cara melaksanakan membuat campuarn beton, bagaimana cara pengangkutan atau pemasangannya, bagaimana cara pemadatan, bagaimana cara penyambungan besi/beton, dll. Pendekatan pelaksanaannya adalah : • Disesuaikan dengan jenis pekerjaaan yang akan dilaksanakan dilapangan. Artinya OJT ini mengikuti tahapan/jadwal pekerjaan dilapangan sehingga tidak memerlukan biaya khusus untuk pengadaan tenaga kerja atau bahan/alat yang diperlukan, tetapi dapat langsung menggunakan tenaga kerja atau bahan yang sudah tersedia untuk pekerjaan tersebut. • Dilaksanakan pada awal memulai pekerjaan. Hal ini dimaksudkan agar dengan pemahaman/keterampilan yang telah dipraktekkan pada saat OJT tadi, dapat langsung diikuti oleh masyarakat untuk menyelesaikan seluruh volume pekerjaan tersebut. Setelah OJT ini, hasil pekerjaan harus dinilai kembali Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

56

•

apakah sudah benar/memenuhi persyaratan teknis atau belum. Jika belum maka OJT ini harus diulangi hingga benar-benar menghasilkan pekerjaan yang memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan. Dilakukan untuk pekerjaan tertentu yang diprioritaskan. Artinya OJT ini tidak perlu dilakukan untuk semua pekerjaan tetapi cukup diprioritaskan pada pekerjaan tertentu yang dianggap paling menentukan kualitas dan atau kurang dipahami oleh pelaksana lapangan/tenaga kerja.

On the Job Training harus dilakukan terutama untuk pelaksanaan pekerjaanpekerjaan konstruksi yang kurang dipahami oleh masyarakat/tenaga kerja selama pelaksanaan kegiatan konstruksi. Sistem trial terdiri dari tiga langkah : Contoh dibuat bersama konsultan pendamping/Dinas terkait. Orang yang ikut membuat contoh adalah mandor, Ketua Regu Kerja, Kader Teknis/UPL, Pelaksana Lapangan Panitia dan beberapa masyarakat yang lain. Konsultan ikut bekerja dan memberi instruksi kepada mereka. Atau Percobaan oleh masyarakat dibawah pimpinan orang yang memberikan contoh diatas. Setelah trial selesai (misalnya panjang jalan 10-20 meter), kualitas dinilai oleh Konsultan pendamping. Jika kualitas masih kurang baik maka harus dilatih lagi dan diperiksa lagi. Jika kualitas telah baik, pelaksanaan diteruskan. Perlu ada contoh dan trial untuk tiap macam situasi yang dihadapi dilapangan. Misalnya trial jalan ditempat yang sudah mempunyai tanah dasar yang kokoh, trial jalan didaerah sawah yang dibuat contoh tersendir. Trial tidak diperlukan untuk bagian yang sangat kecil yang dapat diawasi secara langsung oleh konsultan. Trial juga diterapkan tidak hanya pada pekerjaan jalan, misalnya ada pekerjaan MCK maka MCK yang dibangun pertama dianggap sebagai trial. Untuk Jenis pekerjaan yang lain, trial dapat dilakukan pada pekerjaan kunci (paling menentukan kualitas), misalnya pekerjaan beton/beton bertulang dimana dilakukan praktek pemasangan tulangan, bekesting, pencampuran beton, pengangkutan dan pemadatan beton dilapangan, dll. (5) Pelaksanaan Fisik/Konstruksi Pelaksanaan Konstruksi adalah serangkaian pelaksanaan pekerjaan pembangunan/fisik untuk mewujudkan bangunan yang direncanakan. Termasuk juga kegiatan-kegiatan penanganan Dampak Lingkungan/mitigasi yang bersifat konstruksi yang telah direncanakan. Sasaran/keluaran kegiatan yang ingin dicapai: Terwujudnya hasil pekerjaan konstruksi/ bangunan sesuai volume dan kualitas yang dipersyaratkan/ telah direncanakan; Terwujudnya hasil pekerjaan konstruksi/bangunan sesuai waktu pelaksanaan yang dipersyaratkan/ telah direncanakan; Terwujudnya hasil pekerjaan konstruksi/bangunan sesuai biaya pelaksanaan yang dipersyaratkan/ telah direncanakan; Ukuran dan Standar Keluaran kegiatan: Jumlah dari jenis-jenis pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan jenis-jenis pekerjaan dalam lingkup pekerjaan yang direncanakan; Volume dari setiap jenis pekerjaan konstruksi yang dihasilkan sesuai dengan volume setiap jenis pekerjaan dalam lingkup pekerjaan yang direncanakan; Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

57

Jumlah waktu penyelesaiaan pekerjaan/proyek sesuai jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan; Jumlah Biaya/dana yang termanfaatkan pada keseluruhan pelaksanaan pekerjaan, minimal sesuai biaya pelaksanaan yang telah direncanakan; Bahan-bahan bangunan yang dipergunakan memenuhi persyaratan bahan dari setiap pekerjaan yang telah direncanakan; Cara pelaksanaan setiap pekerjaan dilapangan memenuhi persyaratan cara kerja yang telah direncanakan; Penggunaan tenaga kerja/peralatan berat dalam pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi persyaratan kualitas pekerjaan; Progres pekerjaan telah mencapai 100% (selesai) sesuai jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan;

Langkah-langkah pelaksanaan : Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan konstruksi yang telah disusun pada tahap perencanaan teknis sebelumnya (Proposal Pelaksanaan) yang telah menetapkan : Lingkup Kegiatan Konstruksi (jenis-jenis pekerjaan, dan batasanbatasannya seperti volume, persyaratan teknisnya), Urut-urutan pelaksanaannya, Rencana Biaya pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaannya, kemudian telah pula ditetapkan struktur organisasi pelaksana, orang-orang yang akan bertanggungjawab didalam organisasi telah dipilih dan dilatih/dibimbing sehingga memahami tugas dan tanggunjawabnya masing-masing, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan konstruksi dari bangunan yang ingin diwujudkan (Gambar). Kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sistematis/berurutan sesuai dengan urut-urutan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari bangunan tersebut sebagaimana telah ditetapkan. Dari urut-urutan pekerjaan dan jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan, maka setelah mendatangkan tenaga kerja/bahan/alat (sesuai dengan kualitas yang dipersyaratkan) dilokasi pekerjaan, selanjutnya dapat dilakukan pelaksanaan teknis dari setiap jenis pekerjaan konstruksi, yang garis besarnya meliputi : Menyiapkan lokasi pekerjaan (penyiapan lapangan), seperti pembersihan, penentuan elevasi/patok ukur, bouwplak, dll; Melaksanakan tindakan pengamanan, keselamatan tenaga kerja dan masyarakat disekitar lokasi pekerjaan; Melaksanakan semua aktivitas-aktivitas dari lingkup pekerjaan sesuai kualitas yang dipersyaratkan (spesifikasi/persyaratan teknisnya) sampai keseluruhan volume pekerjaan yang direncanakan terpenuhi. Persyaratan kualitas dari setiap jenis pekerjaan konstruksi mengacu pada Gambar-gambar teknis, spesifikasi teknis atau petunjuk-petunjuk teknis pembangunan sarana & prasarana. Pelaksanaan keseluruhan aktivitas-aktivitas dari setiap pekerjaan tersebut dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pelaksanaan pada hakekatnya adalah kegiatan menggerakkan, memotivasi dan mengkoordinasikan orang-orang atau unit kerja dalam organisasi agar dapat (Mampu dan Mau) melakukan tugas menurut aturan, efisiensi, produktif serta terkendali sehingga tujuan (terwujudnya bangunan sesuai standar mutunya) dapat dicapai sebaik-baiknya. Dalam hal ini maka peranan manajemen yang dilakukan adalah Memimpin/Mendampingi mereka dalam melaksanakan Apa Yang diInginkan (Tugas/kegiatan yang mereka lakukan). Yang pada dasarnya melaksanakan fungsi/tugas-tugas : Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

58

a. Mengkomunikasikan, sampaikanlah kebutuhan informasi penting yang diperlukan terkait dengan tugas-tugas atau informasi organisasi yang ingin dilakukan/dicapai berkaitan dengan pekerjaan, agar mereka bekerja lebih efektif dan dengan kepuasan kerja yang tinggi, jadikan ada saling percaya dan pengertian atas tugas/tanggungjawab diantara kita dan mereka, kemaslah informasi dalam bahasa yang mudah dimengerti mereka, dengarkan keluhan mereka; b. Mempengaruhi/Menggerakkan/Memotivasi (Mendorong, Mengajak, Melibatkan, Mendukung) agar mereka terus mau belajar melaksanakan tugas-tugasnya sehingga meningkatkan kemampuaannya; c. Koordinasikan kegiatan-kegiatan mereka agar berjalan secara terpadu (integrasi) dan selaras (sinkronisasi) sehingga terbangun kerjasama tim menjadi satu tim organisasi yang tangguh dan kompak; d. Membantu, Mengerjakan bersama secara langsung sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai persyaratannya sekaligus terjadi transfer pengetahuan, keahlian, dan sikap kepada setiap individu dalam meningkatkan kemampuannya; (6) Supervisi kegiatan Konstruksi Lihat Penjelasan Bab berikutnya, Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi. (7) Pemantauan Dampak Lingkungan kondisi 50%, 100% Pengamanan dampak lingkungan adalah pelaksanaan seluruh kegiatan penanganan dampak lingkungan sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Untuk jenis kegiatan pengamanan yang bersifat/terkait teknis konstruksi pada dasarnya dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi (menjadi bagian dari pekerjaan konstruksi bangunan, misalnya gorong-gorong) sedangkan kegiatan yang bersifat non teknis seperti O&P MCK dilakukan sejak awal tahap pelaksanaan konstruksi. Pemantauan Dampak Lingkungan disini adalah merupakan pengawasan atas hasil pelaksanaan rencana tindakan penanganan dampak/mitigasi. Apakah telah selesai dikerjakan sesuai rencana atau belum selesai. Oleh karena itu kegiatan pemantauan ini juga pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan Supervisi/Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi. Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Dampak ini dilakukan pada tahap pelaksanaan Konstruksi/pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan instrumen pemantauan berupa Ceklist/Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu : a) Kira-kira pada pertengahan proses konstruksi (kondisi kemajuan 50%), disaat peluang untuk memperbaiki masih ada maka dilakukan pemantauan kelapangan dimana daftar yang sama (checklist tadi) di cocokkan lagi, apakah semua tindakan yang telah direncanakan telah dilakukan sesuai rencana atau belum. Dan terakhir, b) Di akhir konstruksi (kondisi kemajuan selesai 100%), daftar yang sama (checklist tadi) dicocokkan lagi dibandingkan dengan rencana aslinya guna memastikan bahwa semua tindakan pengamanan yang telah direncanakan telah dilaksanakan. Keseluruhan kegiatan pemantauan diatas dilakukan baik oleh Pelaksana sendiri maupun oleh Tim Konsultan dan UPL/TPP dilapangan.


59

(8) Melakukan Rapat Evaluasi Kemajuan Rapat evaluasi ini pada prinsipnya merupakan bagian dari proses pengawasan/pengendalian pelaksanaan kegiatan, hanya umumnya dilakukan untuk periode waktu tertentu, meskipun juga dapat dilakukan sewaktu-waktu (mendesak). Rapat Evaluasi Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dapat dilakukan sendiri (internal) KSM/Panitia atau dilaksanakan bagi semua KSM oleh TPP sebagai upaya koordinasi dan evaluasi untuk mengevaluasi sejauhmana kemajuan pelaksanaan kegiatan telah dicapai, termasuk penyelesaiaan masalah yang muncul. Rapat Evaluasi ini sangat penting dilakukan karena selain untuk membagi/memberikan informasi hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai juga untuk melaksanakan evaluasi (menilai laporan atau hasil temuan dalam pengawasan) dan merumuskan tindakan-tindakan yang perlu diambil apabila hasil pengawasan menunjukan adanya penyimpangan yang berarti dari rencana semula atau terdapat permasalahan-permasalahan yang mengganggu kelancaran kegiatan. Sehingga dengan adanya rapat-rapat rutin ini maka diharapkan semua permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara bersama-sama, terjadi koordinasi kerja yang baik antar semua unsur pelaksana yang pada gilirannya akan membawa kelancaran pelaksanaan kegiatan dilapangan sesuai dengan yang diharapkan/direncanakan. Sasaran evaluasi ini adalah untuk mendeteksi apakah hasil kerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat, dan untuk menggali masalah-masalah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kerja dan mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Sebagai ukuran keluran kegiatan dapat dilihat dari adanya catatan/notulen hasil rapat dan daftar peserta yang hadir. Beberapa hal penting yang perlu menjadi agenda evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan, antara lain : 9 Apakah Volume pekerjaan (kemajuan progres pelaksanaan) yang telah dicapai sesuai dengan yang direncanakan? 9 Apakah Kualitas hasil pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan/direncanakan; 9 Apakah Waktu pelaksanaan masih sesuai dengan rencana; 9 Apakah Realisasi Volume Pengadaan Bahan/Alat/Tenaga Kerja sampai saat ini sesuai atau apakah masih cukup/memungkinkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan? Coba bandingkan total Volume dari hasil pengadaan Tenaga/Bahan/Alat sampai saat ini dengan Volume yang masih harus dibeli/dibayar lagi sampai proyek selesai; 9 Apakah Realisasi Biaya Pengadaan Bahan/Alat/Tenaga Kerja sampai saat ini sesuai dan cukup/masih memungkinkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan? Coba Bandingkan total biaya dari hasil pembayaran Upah/Bahan/Alat sampai saat ini dengan Biaya yang masih harus dikeluarkan/dibayar lagi sampai proyek selesai (termasuk total dana yang Belum dicairkan). 9 Apakah Realisasi Swadaya Masyarakat sesuai rencana swadaya ? 9 Apakah Administrasi/laporan-laporan sudah dibuat dan diarsipkan ? 9 Apakah masalah-masalah yang timbul dilapangan, termasuk dampak lingkungan/sosial sudah diselesaikan?, dll. Hasil pembahasan setiap agenda/permasalahan hendaknya dapat memberikan/menyepakati apa bentuk penyelesaian, siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, bagaimana cara pelaksanaannya dilapangan dan kapan akan dilakukan tindakan tersebut.


60

Hasil-hasil kesepakatan/pembahasan tersebut dicatat pada Notulen/Catatan Hasil Rapat Mingguan dan diarsipkan dengan baik. (9) Membuat Administrasi & Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Administrasi adalah proses pencatatan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Pelaksana Pekerjaan. Pencatatan dilakukan pada formulir – formulir yang telah disediakan dan tinggal mengisikan hal-hal yang terjadi, dilaksanakan, dan diperlukan dalam formulir tersebut. Pencatatan yang dilakukan oleh Pelaksana Pekerjaan adalah untuk mendokumentasikan atau merekam seluruh kegiatan pelaksana dilapangan. Pencatatan dilaksanakan pada saat kegiatan sedang berjalan atau segera dilakukan setelah suatu pekerjaan selesai. Jadi tidak perlu menunggu sampai beberapa lama untuk mencatat suatu kejadian kegiatan, sebab kalau pencatatan ditunda-tunda, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahan-kesalalahan yang timbul karena lupa. Dengan pencatatan yang tertib dan kemudian menghimpun atau mengarsipkannya maka akan dapat digambarkan kembali proses-proses yang telah dilalui dan dilakukan oleh pihak pelaksana pekerjaan, sehingga apabila pada suatu saat dibutuhkan dapat dibuka kembali. Sasaran dilaksanakannya administrasi ini adalah untuk : a. Keterbukaan; dengan adanya pencatatan atas setiap kegiatan, dan hasil pencatatan tersebut dapat diketahui oleh semua pihak, maka akan sangat kecil sekali kemungkinan untuk menyembunyikan sesuatu, sebab semua kejadian sudah tercatat dalam formulir administrasi. b. Menghindari pertentangan; konflik dalam suatu organisasi biasanya terjadi karena adanya kesalahpahaman, sedangkan salah paham terjadi karena adanya perbedaan informasi di antara pihak-pihak yang berselisih tersebut. Perbedaan informasi tersebut dapat diperkecil atau bahkan dihilangkan dengan adanya pencatatan/administrasi yang benar dan lengkap. c. Alat monitoring; dokumen administrasi Pelaksana adalah dokumen yang terbuka dalam arti siapapun pihak yang terlibat dalam kegiatan yang sedang berjalan, berhak untuk mengetahui setiap kejadian ataupun kesepakatan yang telah dibuat bersama. d. Bahan penyusunan laporan; selama pelaksanaan kegiatan konstruksi fisik, Pelaksana harus menyusun beberapa laporan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat serta berdasarkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan. Apabila pencatatan administrasi Pelaksana dilakukan secara disiplin dan tertib, maka hasilnya dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan. Sebagai data – data yang mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan di lapangan, termasuk mutu pekerjaan. Ukuran keluaran yang ingin dihasilkan :

Diketahuinya Personil dari Pelaksana Pekerjaan pengandministrasian pelaksanaan kegiatan/keuangan.

Tempat Penyimpanan/pengarsipan administrasi yang dibuat, memudahkan bagi setiap orang untuk memperoleh/mengetahuinya;

Jumlah administrasi setiap kegiatan yang dibuat secara benar dan lengkap sesuai bentuk-bentuk administrasi/formulir yang telah direncanakan;

Ketepatan waktu pembuatan administrasi kegiatan sesuai dengan waktu pelaksanaan setiap kegiatan dilapangan;


yang

melaksanakan

61

Bentuk-bentuk formulir administrasi dan pelaporan untuk tahap konstruksi/pembangunan sarana & prasarana yang dibuat oleh KSM/Panitia, sekurang-kurangnya mencakup : 1). Catatan Harian Pelaksanaan Kegiatan, terdiri dari formulir berikut : a. Daftar Hadir Harian Tenaga Kerja dari Swadaya dan BLM, merupakan formulir harian (dibuat setiap hari) untuk mencatat kehadiran Tenaga Kerja yang ikut melaksanakan pekerjaan konstruksi (Mandor, Tukang, Pekerja) dilapangan b. Daftar Harian Penerimaan Bahan/Alat dari Swadaya & BLM, merupakan formulir untuk mencatat penerimaan bahan/alat yang diperoleh melalui swadaya masyarakat dan yang diperoleh dari pemasok/toko. c. Nota Penerimaan Bahan/Alat; 2). Daftar Mingguan Pelaksanaan Kegiatan, terdiri dari formulir berikut : Administrasi Mingguan ini dapat dibuat untuk periode pelaksanaan kegiatan per minggu atau sesuai periode mingguan yang ditetapkan, yang mencakup : a. Daftar Hadir Mingguan Tenaga Kerja dari Swadaya, merupakan Formulir Rekapitulasi Mingguan Daftar Hadir Harian Tenaga Kerja dari Swadaya (Mandor, Tukang, Pekerja) yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi. Sumber datanya adalah dari data-data Formulir Daftar Hadir Harian TK Swadaya & BLM yang telah dibuat sebelumnya. b. Daftar Hadir Mingguan & Pembayaran Upah Tenaga Kerja dari BLM, merupakan Rekapitulasi Mingguan Daftar Hadir Harian Tenaga Kerja untuk pekerjaan konstruksi dan Perhitungan Pembayaran Upah yang diperoleh/dibayarkan kepada masing-masing tenaga kerja. Sumber datanya dari data-data Formulir Daftar Hadir Harian Tenaga Kerja yang telah dibuat. Formulir ini juga sangat diperlukan untuk memastikan besarnya pembayaran upah yang harus diterima oleh setiap tenaga kerja dari dalam satu kurun waktu atau periode mingguan. Data ini selanjutnya dipergunakan sebagai surat bukti untuk proses pembukuan Ongkos tenaga kerja. c. Daftar Mingguan Penerimaan Bahan/Alat dari Swadaya & BLM, merupakan formulir Rekapitulasi pencatatan Penerimaan Harian bahan/alat yang diberikan melalui swadaya masyarakat dan yang dari pemasok/toko. d. Daftar Mingguan/Dwi-Mingguan Opname Pekerjaan, merupakan Formulir pencatatan hasil pengukuran/perhitungan dari Volume tiap jenis kegiatan yang dihasilkan selama periode satu minggu. Formulir ini dibuat oleh Pelaksana pada setiap akhir minggu 3). Laporan Kegiatan yang mencakup : a. Laporan Kemajuan Kegiatan Laporan Kemajuan merupakan formulir laporan tentang kemajuan kegiatan yang telah dicapai/dihasilkan oleh Pelaksana Pekerjaan untuk jangka waktu tertentu dalam masa pelaksanaan pekerjaan (periode pelaporan sesuai dengan yang telah ditetapkan). Formulir ini pada dasarnya merupakan rekapitulasi dari formulir Daftar Harian/Mingguan yang telah dibuat sebelumnya. Dengan demikian maka sumber data utama untuk pengisian formulir ini adalah data-data dari rekapitulasi daftar harian/mingguan sebelumnya. b. Laporan Akhir/Pertanggungjawaban Kegiatan


62

Laporan Akhir atau Pertanggungjawaban Kegiatan Pelaksana Pekerjaan merupakan laporan yang dibuat KSM/Panitia setelah pekerjaan selesai (setelah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/BAP2, termasuk telah dilakukan perbaikan pekerjaan bila ada). Laporan ini sekaligus menjadi laporan kemajuan terakhir pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya Laporan Akhir KSM/Panitia ini disampaikan kepada BKM (UPL/TPP). Untuk proses evaluasi hasil kegiatan KSM/panitia maka UPL/TPP dapat menyelenggarakan Musyawarah Pertanggungjawaban Kegiatan dengan agenda untuk penyampaian laporan Akhir Pelaksanaan atau Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan kegiatan dari pihak Pelaksana Pekerjaan. Forum ini dihadiri oleh UPL/TPP selaku penyelenggara, BKM, PJOK, Pelaksana Pekerjaan selaku yang menyampaikan laporan, Pihak Konsultan dan Undangan, seperti Pemerintah Kelurahan/Desa, Warga, dan lain-lain yang dianggap perlu. Tatacara pembuatan, berikut contoh formulir administrasi KSM/Panitia ini secara rinci dapat dilihat pada penjelasan Administrasi Kegiatan KSM/Panitia, Buku Suplemen Teknis, Bagian 2. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan untuk BKM/LKM, PNPM-MP Tahun 2008. 4). Dokumentasi (photo-photo) Kegiatan Untuk dokumentasi (Photo-photo) pelaksanaan kegiatan, pada tahap ini KSM/Panitia cukup membuat photo kondisi : 50%, 100%. Photo kondisi 50%, yaitu potret kondisi atau keadaan pertengahan pelaksanaan pekerjaan (kira-kira pada progres mencapai 50%) dan photo kondisi 100% adalah potret kondisi keadaan akhir setelah pekerjaan selesai 100% pada lokasi dibangun Infrastruktur. Jumlah titik lokasi yang diambil/potret minimal sama dengan titik lokasi pengambilan potret kondisi nol (0%) sebelumnya. Penting untuk diperhatikan bahwa titik lokasi dan arah pengambilan gambar kondisi 50% dan 100% ini harus sama dengan titik dan arah pengambilan gambar kondisi awal (0%) sebelumnya. Bersama dengan photo kondisi nol/awal kegiatan, dokumentasi 50%, 100% ini menjadi bahan laporan akhir KSM/Panitia kepada BKM/LKM. (10) Pemeriksaan/Sertifikasi Pekerjaan Sertifikasi yang dimaksudkan disini adalah pemeriksaan akhir hasil pekerjaan dilapangan. Sebagai suatu upaya yang diperlukan untuk memenuhi terwujudnya pembangunan sarana & prasarana yang berkualitas baik maka pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik perlu dilakukan sertifikasi atau pemeriksaan/penilaian kelayakan hasil kegiatan. Sasaran/keluaran yang diharapkan dari sertifikasi adalah agar kualitas hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat tercapai sesuai dengan ketentuan/standar yang di persyaratkan/direncanakan; Ukuran pencapaian keluaran : • Terbentuknya Tim Sertifikasi Pekerjaan yang melibatkan unsur TPP, Tim Teknis Pemda dan Konsultan (Askot Infra/Fasilitator Teknik) • Kemajuan kegiatan sertifikasi telah mencapai 100% (selesai); • Diketahuinya rekomendasi atas kelayakan (kualitas dan manfaat) dari kegiatan infrastruktur yang telah dibangun sesuai hasil pemeriksaan lapangan;


63

• Dibuat/adanya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAP2) sesuai Rekomendasi hasil pemeriksaan dilapangan; • Dibuat/adanya Surat Pernyataan Penyelesaiaan Pekerjaan (SP3) berdasarkan BAP2; Sertifikasi infrastruktur, mencakup aspek : 1) Capaian Kualitas Proses dan Pemanfaatan, dengan indikatornya, al : a) Kelengkapan komponen/bagian-bagian infrastruktur yang dibangun

dapat

memberikan keamanan/keselamatan bagi pemanfaat ?

b) Infrastruktur yang dibangun aman dan mudah diakses oleh pemanfaat? c) Infrastruktur yang dibangun dapat menjamin kesehatan bagi pemanfaat?

d) Upaya penanganan dampak (lingkungan & sosial) telah dilaksanakan dengan baik/terpenuhi (tidak menimbulkan dampak signifikan atas lingkungan/sosial) ? e) Infrastruktur yang dibangun dapat berfungsi/dimanfaatkan oleh warga ?

2) Capaian kesesuaian volume dan kualitas pekerjaan, dengan indikatornya berupa kesesuaian realisasi volume dan kualitas setiap jenis pekerjaan dengan volume yang direncanakan dan spesifikasi teknisnya. Bila ditemukan ada cacat atau kekurangan maka harus dicatat untuk diberikan solusinya. 3) Capaian pemanfaatan dana, dengan indikatornya berupa kesesuaian realisasi pemanfaatan swadaya masyarakat dan dana BLM dengan rencana pembiayaan yang telah ditetapkan. Apakah sesuai rencana atau ada kekurangan swadaya/sisa dana BLM. Proses sertifikasi dilakukan langsung di lapangan oleh Tim Sertifikasi, dimana Tim Sertifikasi ini dibentuk terlebih dahulu oleh UPL/TPP. Unsur tim sertifikasi minimal terdiri atas : UPL, TPP, Tim Teknis Pemda, Konsultan (askot infrastruktur/fasilitator teknik). Adapun mekanismenya secara diagram dapat dilihat pada gambar 1. yang dapat diuraikan sebagai berikut : a. Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan dari Pelaksana Kegiatan yang menunjukan bahwa pekerjaan telah mencapai 100 %, maka Pelaksana Kegiatan wajib mengajukan surat permohonan untuk dilakukan Sertifikasi hasil pekerjaan kepada UPL/TPP, ditembuskan kepada Konsultan Pendamping; b. Tim Sertifikasi melakukan pemeriksaan dan penilaian atas semua aspek sertifikasi. Hasil Penilaian masing-masing aspek sertifikasi disepakati bersama-sama oleh Tim Sertifikasi; c. Setelah seluruh pemeriksaan aspek selesai, maka dilanjutkan dengan membuat kesimpulan dan rekomendasi. Adapun alternatif bentuk kesimpulan dan rekomendasi, yaitu : (i). Pekerjaan dinyatakan Layak/Selesai (berkualitas baik & bermanfaat); Apabila pekerjaan dinyatakan layak/selesai maka dilanjutkan dengan pembuatan Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP3). (ii). Pekerjaan dinyatakan Belum Selesai/Layak dengan Penyempurnaan; Apabila pekerjaan dinyatakan belum selesai maka tindaklanjutnya adalah Pelaksana Kegiatan harus melakukan perbaikan/penyempurnaan sebagaimana catatan/rekomendasi pemeriksaan. Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAP2). Tim Sertifikasi juga menyepakati batas waktu penyempurnaan yang akan dilakukan KSM/Panitia. Penyempurnaan ini harus dievaluasi Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

64

kembali oleh Tim Sertifikasi, dan setelah hasil perbaikan/penyempurnaan dinyatakan diterima baru dapat dilanjutkan dengan pembuatan Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP3). (iii). Pekerjaan dinyatakan Tidak Layak Apabila pekerjaan telah selesai dan disertifikasi, tetapi bangunan tidak dapat dioperasikan/dimanfaatkan (tidak cukup hanya sekedar penyempurnaan), maka dinyatakan Tidak Layak. Dalam hal demikian maka tindaklanjutnya perlu dilakukan kesepakatan bersama masyarakat dan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti BKM, pemerintah kelurahan/desa dan Pemda untuk mencari solusi agar bangunan dapat dioperasikan dan bermanfaat bagi masyarakat. d. Seluruh hasil Sertifikasi ini diarsipkan minimal oleh UPL/TPP dan Korkot. Gambar 1. Diagram Alir Mekanisme Sertifikasi Kegiatan Infrastruktur

Hasil Pembangunan & Administrasi

Permintaan Sertifikasi (Oleh KSM/Panitia)

Pemeriksaan

Oleh TIM SERTIFIKASI

Penyusunan B A P 2

Selesai Layak

SP3

Belum Selesai/ Layak dgn Penyempurnaan Keterangan : - BAP2 : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan - SP3 : Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAP2). BAP2 dibuat bersama-sama antara Tim Sertifikasi dengan Pelaksana Pekerjaan setelah melakukan pemeriksaan/Sertifikasi pekerjaan dilapangan. Jadi syarat BAP2 dibuat adalah apabila telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan bersama-sama. Pembuatan Surat Pernyataan Penyelesaiaan (SP3) SP3 merupakan Pernyataan Bersama antara pihak Pelaksana Pekerjaan, BKM (UPL/TPP) dan Konsultan yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan pihak pelaksana pekerjaan sesuai SPPD-L yang disepakti awal telah selesai 100%.


65

SP3 ini merupakan tindak lanjut dari hasil Pembuatan BAP2, termasuk telah dilakukan penyempurnaan pekerjaan (bila ada) atau yang dinyatakan telah layak/Selesai. (11) Serah Terima Prasarana Kepada Pengelola O&P Untuk prasarana komunal yang dibangun oleh KSM pemanfaat maka tidak perlu dilakukan serah terima karena pada dasarnya KSM tersebut langsung menjadi Pengelola Operasi dan Pemeliharaan prasarana yang dibangunnya. Namun untuk prasarana publik yang dibangun oleh Panitia/Pihak ketiga lainnya, maka setelah seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur dinyatakan selesai (SP3 dibuat), perlu dilakukan serahterima prasarana tersebut kepada warga pemanfaat/masyarakat melalui Organisasi Pengelolanya. Proses penyerahan untuk pengelolaan O&P ini hendaknya dilakukan bersama oleh Pemerintah Kelurahan/Desa setempat bersama BKM/LKM. Dengan proses serah terima ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen bagi warga untuk melaksanakan pemeliharaan dan bagi pemerintah/BKM untuk secara terus-menerus memberikan dukungan dan pembinaan secara berkesinambungan sehingga prasarana dapat bermanfaat secara terusmenerus bagi masyarakat;


66

BAB 5 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 1. Pengertian Penggunaan Istilah Pengendalian sering diartikan sama dengan pengawasan/supervisi tetapi juga sering diartikan berbeda. Dalam istilah yang berbeda, pengawasan berhenti sampai pada proses adanya temuan/penyimpangan pelaksanaan dari rencana/standarnya, termasuk rekomendasi/tindaklanjutnya sedangkan pengendalian sampai pada dilakukannya tindakan perbaikan atas penyimpangan tersebut. Pengawas hanya sampai pada memberikan saran tindaklanjut/perbaikan atas temuan sedangkan tindaklanjutnya dilakukan oleh pengendali. Jadi Pengendalian lebih luas dari pengawasan/supervisi. Selanjutnya penjelasan dalam bagian ini menggunakan istilah supervisi/pengawasan yang mempunyai arti yang sama dengan pengendalian dalam diarti sebagai tindakan yang dilakukan untuk menjadikan segala kegiatan di proyek berlangsung dan berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau sampai dilakukakannya tindakan perbaikan/penyelesaiaan atas penyimpangan yang ditemukan. Selama proses pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur maka harus dilakukan Pengendalian kegiatan, untuk menjaga agar sumberdaya yang dipergunakan dan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berjalan secara efektif dan efisien dan terarah/terkendali menuju pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka pengendalian juga merupakan proses untuk mencapai tujuan. Sedangkan tujuan pengendalian pada dasarnya juga merupakan tujuan dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur itu sendiri, yaitu Terwujudnya bangunan/infrastruktur secara tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Biaya dan Tertib Administrasi; 2. Sasaran/keluaran kegiatan yang ingin dicapai :

Kegiatan/Pekerjaan terlaksana secara benar, lancar (terkoordinasi) dan terarah menuju perwujudan bangunan yang direncanakan; Meningkatnya kemampuan dari personil organisasi pelaksana pekerjaan untuk melaksanakan tugas/kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya secara benar dan teliti; Dilakukan tindakan perbaikan atau penyelesaiaan atas temuan penyimpangan/ kesalahan/kekurangan dari setiap pekerjaan sehingga dapat kembali sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan/direncanakan sebelumnya.

Ukuran Keluaran kegiatan:

Jumlah Kuantitas dan Kualitas hasil pekerjaan yang dilaksanakan memenuhi standar yang dipersyaratkan/direncanakan (Tepat Kualitas);

Jumlah Waktu dan jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan jadwal (Tepat Waktu) dan Biaya (Tepat Biaya) yang telah direncanakan. Jumlah Instrumen/Administrasi pemeriksaan & pengukuran hasil pekerjaan yang dibuat sesuai dengan standar administrasi yang telah ditetapkan/direncanakan. Jumlah laporan yang dibuat secara benar dan tepat waktu sesuai instrumen dan periode pelaporan yang telah direncanakan; Jumlah temuan/permasalahan/penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan, termasuk konflik yang terjadi; Jumlah bukti fisik/administrasi tindakan perbaikan atau penyelesaiaan permasalahan atas temuan/penyimpangan negatif/kesalahan atau kekurangan dari pekerjaan yang dilaksanakan;


67

Jumlah personil/unit kerja organisasi lapangan yang bekerja sesuai dengan tugas/tanggungjawabnya sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya; Koordinator/Ketua Organisasi Pelaksana Pekerjaan dilapangan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas setiap unit kerja dan bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan;

3. Langkah-langkah pelaksanaan pengendalian : Pengawasan/pengendalian secara teratur merupakan cara yang diperlukan untuk menghindari hasil yang tidak dapat diterima yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti bentuk/ukuran konstruksi yang dibuat dilapangan tidak sesuai dengan desain/gambar kerja, ketrampilan kerja yang kurang, perubahan bahan (bermutu jelek), peralatan yang tidak memadai, kuantitas yang kurang dan kondisi lain yang merugikan/menghambat kelancaran pekerjaan di lapangan. Untuk menjalankan pengendalian ini maka perlu mempersiapkan rencana pengendalian, mencakup : (1). Ditentukan/dipilih ”mana yang ingin dikendalikan”. Diperlukan prioritas tentang pelaksanaan Apa yang telah direncanakan untuk dikendalikan sehingga tidak terlampau berlebih; (2). Tetapkan ”suatu satuan ukuran”. Ukuran-ukuran yang ditetapkan hendaknya dinyatakan dalam bentuk yang bisa terukur bukan kata sifat, seperti prosen progres kemajuan perminggu, waktu penyelesaiaan pekerjaan, biaya tenaga kerja, Kuantitas pekerjaan, dll; (3). Tetapkan ”suatu Patokan”, dengan suatu patokan/satuan ukuran yang jelas pada tingkat pelaksanaan, patokan akan menjadi tingkat yang akan kita coba pertahankan/capai. Misalnya nilai progres kemajuan perminggu, volume pekerjaan per minggu, kualitas yang kuantitatif dari keluaran kegiatan, dll; (4). Buat instrumen pengukuran dilapangan sesuai satuan ukuran pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya (administrasi dan mekanisme pelaporan). Selanjutnya dilakukan fungsi/tugas berikut : 5) Lakukan Supervisi/Pengawasan (Membimbing, Mengarahkan) agar kemampuan mereka (personil pelaksana pekerjaan) terus meningkat dalam melaksanakan tugas dengan benar dan teliti. Supervisi Konstruksi terutama diberikan berkaitan dengan teknik konstruksi, teknologi dan metode kerja. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai standar konstruksi/rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan secara teratur merupakan cara yang diperlukan untuk menghindari hasil yang tidak dapat diterima yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti bentuk/ukuran konstruksi yang dibuat dilapangan tidak sesuai dengan desain/gambar kerja, ketrampilan kerja yang kurang, perubahan bahan (bermutu jelek), peralatan yang tidak sesuai atau tidak memadai, kuantitas yang kurang dan kondisi lain yang merugikan/menghambat kelancaran pekerjaan di lapangan. Dengan pengawasan/pengendalian yang baik sejak awal pelaksanaan konstruksi maka diharapkan suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar atau tidak terjadi kesalahan pekerjaan sejak awal pelaksanaannya sampai selesai (Zero defect/kesalahan nol). Khusus untuk pelaksanaan tahap pekerjaan konstruksi, perlu diingatkan bahwa pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan berat/keras dan dilakukan dialam terbuka yang mudah menyulut emosi orang. Oleh karena itu, dalam memberikan perintah, supervisi dan kegiatan lain perlu dilakukan secara bijaksana 6) Lakukan Inspeksi atau pengecekan/pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas/kegiatan yang dilaksanakan. Pemeriksaan adalah pengamatan secara teliti atas hasil pekerjaan yang dicapai. Dapat mencakup kemajuan volume pekerjaan, waktu, mutu, biaya, penggunaan sumberdaya, tindakan keselamatan kerja, dll. Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

68

7) Lakukan Pengukuran dan pelaporan hasil pemeriksaan berdasarkan instrumen yang telah Anda persiapkan, Lalu Evaluasi Hasil Pelaksanaan (Bandingkan hasil pengukuran dengan standar/patokannya dan lakukan penilaian untuk mengetahui apakah ada penyimpangan). Pengukuran/penilaian pelaksanaan sesuai standar pengukuran kegiatan tersebut. 8) Tentukan dan Lakukan tindakan koreksi/penyelesaian masalah yang terjadi (penyimpangan negatif) bila ada atau Berikan pujian yang sesuai atas keberhasilan (penyimpangan positif); Point (1) sampai dengan (7) sering diistilahkan sebagai pengawasan/supervisi, sedangkan s/d poin (8) disebut Pengendalian. Tanggungjawab Pengendalian/Supervisi ini dilakukan secara rutin selama proses pelaksanaan kegiatan oleh pihak Pokja bersama Konsultan (pihak diluar KSM) dan tentunya juga oleh KSM/Tim Pelaksana Lapangan secara internal sebagai fungsi yang melekat pada tugas/tanggungjawabnya. 4. Pengendalian Mutu Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Mutu/kualitas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur P2KP diartikan sebagai memenuhi persyaratan teknis, kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan/berlaku. Persyaratan, kriteria dan ketentuan dimaksud adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan program, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang ditetapkan Program, Kriteria/Standar Teknis Bangunan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah terkait. Persyaratan Mutu Infrastruktur P2KP tidak hanya dilihat pada sekedar kualitas fisik konstruksi tetapi haruslah meliputi : memenuhi kesesuaian infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat, Prasarana dapat dioperasikan/berfungsi, Tersedia akses yang mudah/aman untuk digunakan oleh warga pemanfaat, Prasarana Menjamin keselamatan (Keamanan, Kekuatan) dan Kesehatan warga pemanfaat, Tidak menimbulkan dampak negatif atas Sosial dan Lingkungan. Mutu pekerjaan Konstruksi meliputi : lingkup aktivitas setiap pekerjaan (termasuk Jadwal pelaksanaan setiap aktivitas dan pengamanan keselamatan kerja), kuantitas/volume pekerjaan yang harus diselesaikan, Metode Kerja, Persyaratan Bahan/alat, Komposisi Campuran, Dimensi/Ukuran Pekerjaan, dan lain-lain yang tercantum dalam spesifiksi teknis/gambar rencana. Bersama dengan kegiatan-kegiatan perencanaan teknis yang telah dilaksanakan sebelumnya maka pada dasarnya seluruh lingkup kegiatan tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga merupakan penjaminan mutu dari infrastruktur yang dibangun. Oleh karena itu maka kegiatan-kegiatan tahap pembangunan infrastruktur (lihat Lingkup Kegiatan/Mekanisme Pelaksanaan Tahap Pelaksanaan Konstruksi) harus dapat direncanakan, diorganisasi, dilaksanakan dan dikendalikan sehingga sasaran/keluaran yang ingin dicapai (termasuk lingkup aktivitasnya) dari setiap kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan/dipersyaratkan. Dalam penjaminan kualitas ini, maka khusus untuk pekerjaan konstruksi juga perlu dilakukan pengendalian kualitas konstruksi (Quality Control) melalui pengujian mutu dilaboratorium, guna memastikan kesesuaian kualitasnya, seperti pengujian mutu beton struktur, kualitas air bersih, dll yang diperlukan. Selain Lingkup kegiatan tahap pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan, maka pada akhir tahap ini juga dilakukan Sertifikasi atau Pemeriksaan atas proses dan hasil kegiatan tersebut secara bersama-sama oleh Pihak Pelaksana, Pokja dan Konsultan Pendamping guna memastikan bahwa proses yang telah dilakukan dan hasil kegiatan (infrastruktur) yang dibangun telah sesuai dengan yang dipersyaratkan/direncanakan sebelumnya. Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

69

Dengan pelaksanaan yang sesuai mekanisme dan substansi sasaran setiap kegiatan pada tahap ini, kemudian dilakukan pengawasan/pengendalian selama pelaksanaan tersebut maka melalui proses ini sangat diharapkan bahwa prasarana yang telah dibangun berkualitas baik sesuai dengan yang telah dipersyaratkan/direncanakan, tepat waktu, tepat biaya, tertib administrasi dan siap dikelola pemanfaatan/operasi & pemeliharaannya secara bersama-sama oleh masyarakat. Seperti telah diuraikan pada rencana pengendalian diatas, Pengendalian/Pengawasan pelaksanaan pembangunan prasarana pada prinsipnya dilakukan terhadap semua aspek kegiatan, namun demikian dengan menetapkan prioritas pengawasan, maka dapat difokuskan pada 5 (lima) aspek-aspek pengawasan pelaksanaan, seperti diuraikan pada tabel Aspek pengendalian berikut. Aspek Pengendalian Mutu Pelaksanaan Infrastruktur No

Aspek

Hal-hal yang perlu diSupervisi/diKendalikan

Indikator - indikator

1.

Lingkup Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

Cakupan Lingkup Kegiatan Tahap Pelaksanaan secara keseluruhan

9 Jenis-jenis

2.

Mutu/Kualitas Pekerjaan

a. Lingkup Pekerjaan Konstruksi, termasuk pekerjaan konstruksi untuk pengamanan dampak lingkungan dan kelengkapan bangunan untuk menjamin keamanan/keselamatan pengguna;

9 Jenis-jenis

b. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi

9 Kondisi


kegiatan untuk tahap pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan/ditetapkan dalam Program. 9 Urutan pelaksanaan kegiatan tahap pembangunan infrastruktur yang dilakukan dilapangan sesuai urutan/mekanisme pelaksanaan yang telah direncanakan/ ditetapkan dalam Program; 9 Sasaran/keluaran yang ingin dicapai dari setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam program; pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan standar/ direncanakan, termasuk pekerjaan konstruksi untuk pengamanan dampak lingkungan dan kelengkapan bangunan untuk menjamin keamanan/keselamatan pengguna; 9 Urutan pelaksanaan pekerjaan dilapangan dilakukan sesuai urutan logis pelaksanaan konstruksi dilapangan; 9 Diusulkan perubahan/pekerjaan tambahan yang diperlukan untuk menjamin kualitas Bangunan agar sesuai persyaratan teknis, kriteria konstruksi yang dipersyaratkan dalam standar bangunan termasuk dampak lingkungan; memudahkan akses penggunaan prasarana secara aman, kenyamanan penggunaan. lokasi pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan konstruksi yang direncanakan (kondisi tanah sesuai desain/spesifikasi/gambar) yang telah ditetapkan; 9 Semua lingkup aktivitas dari pekerjaan untuk menghasilkan volume pekerjaan yang berkualitas dilakukan, termasuk penentuan

70

No

Aspek


Indikator - indikator elevasi/bouwplank; 9 Ada tindakan pengamanan keselamatan bagi tenaga kerja proyek atau warga sekitar atau warga yang menggunakan bangunan selama kegiatan konstruksi (seperti pekerjaan galian, timbunan yang dapat mengakibatkan longsor, dll); 9 Waktu pelaksanaan setiap aktivitas dalam pekerjaan tersebut sesuai persyaratan spesifikasinya, Perhatian khusus pada pekerjaan beton struktur atau yang menggunakan mortar/campuran. 9 Komposisi campuran dilaksanakan sesuai persyaratan dalam spesifikasi/Gambar yang telah direncanakan. 9 Persyaratan bahan/alat, termasuk sumbernya, kuantitas, ukurannyanya yang dipergunakan memenuhi persyaratan dalam spesifiksi teknis pekerjaannya; 9 Metode/cara kerja yang dilaksanakan sesuai persyaratan teknis yang tercantum dalam spesifikasi teknis pekerjaan bersangkutan. 9 Dimensi/ukuran konstruksi yang dibuat sesuai dengan yang direncanakan/Gambar; 9 Dilakukan pengujian laboratorium dan hasil pengujian kualitas pekerjaan yang dilakukan memenuhi yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknisnya, khususnya Air Bersih yang sumber airnya bukan dari Air PDAM/Sejenis, Air Hujan, dan Beton Struktur yang telah ditentukan;

c. Volume konstruksi

pekerjaan

Volume Pekerjaan yang telah dicapai sesuai dengan yang direncanakan (sesuai dengan Gambar/Daftar Kuantitas/RAB). Termasuk kesesusainnya dengan spesifikasi teknisnya, seperti dimensi/ukuran konstruksi.

d. Bangunan dapat berfungsi/ bermanfaat;

9 Ujicoba Operasi Bangunan/system bangunan

Pengamanan Dampak Lingkungan & Sosial

9 Semua


yang dilakukan berhasil. Misalnya Air Bersih Perpipaan, Apakah Air dapat mengalir/keluar dari kran dan debitnya cukup sesuai kebutuhan; MCK apakah air kloset mengalir ke septicktank, apakah ada air di MCK 24 Jam; Drainase apakah air dapat mengalir sampai kepembuangan yang direncanakan, dll; 9 Tersedia akses yang aman & mudah bagi warga pengguna untuk menggunakan prasarana yang dibangun.

persyaratan tuntutan warga atas kontribusi lahan telah diselesaikan (bila ada); Semua administrasi Kontribusi lahan telah dibuat secara benar & lengkap.

71

No

Aspek


Indikator - indikator

9 Keseluruhan

Jenis kegiatan pengamanan dampak lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan (tidak bertentangan dengan List Negatif dan sesuai Rencana Tindakan dalam Daftar Uji Identifikasi Dampak atau sesuai yang tercantum dalam matriks UKL); 9 Dilakukan pemantauan pengamanan dampak lingkungan oleh pelaksana pekerjaan dilapangan;

3

Waktu

Koordinasi pelaksanaan/ perijinan yang diperlukan dengan pihak terkait :

9 Diketahui

Waktu memulai dan lama waktu pelaksanaan pekerjaan

9 Waktu


hasil koordinasi dengan dinas pertambangan setempat atau perindustrian/geologi/sejenisnya (khusus untuk pembangunan Sumur dalam/Bor); 9 Diketahui hasil koordinasi dengan dinas Pendidikan/sejenis setempat (khusus untuk pembangunan Prasarana Pendidikan); 9 Diketahui hasil koordinasi dengan dinas kesehatan/sejenis setempat (khusus untuk pembangunan prasarana kesehatan); 9 Diketahui hasil koordinasi dengan dinas kebersihan kota/sejenis (khusus untuk pembangunan Prasarana persampahan); 9 Diketahui hasil koordinasi/kesepakatan dengan warga sekitar lokasi pekerjaan, khusus terkait dengan pengamanan keselamatan warga akibat kegiatan konstruksi (lihat juga pont untuk pengendalian terkait spesifikasi teknis pekerjaan); memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan; 9 Waktu memulai pekerjaan sesuai dengan urutan logis pekerjaan konstruksi dilapangan; 9 Lama waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. 9 Apabila terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan pekerjaan maka harus diperhitungkan perubahan waktu kerja tersebut terhadap jadual sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jangka waktu yang ditetapkan. 9 Apabila diperkirakan seluruh pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai jadual, maka konsultan memberikan justifikasi/ pertimbangan teknis kepada pelaksana kegiatan untuk : memperpanjang jangka waktu pelaksanaan kontrak atau

72

No

Aspek


Indikator - indikator menghentikan pekerjaan/pemutusan kontrak (bila perlu).

4

Biaya Proyek

a. Kesesuaian pengeluaran Bahan, Administrasi) Rencana;

jenis (Upah, Alat, dengan

b. Penyelewengan dana; c. Administrasi transaksi selalu disertai dengan bukti-bukti tertulis; d. Apakah dilaksanakan pembukuan Keuangan dengan baik; e. Apakah swadaya dipenuhi.

5

Administrasi Proyek

kontribusi masyarakat

a. Tertib Administrasi b. Transparansi akuntabilitas dan Dana

dan kegiatan


9 Diketahui

pembelanjaan atau penggunaan dana pada komponen pekerjaan (Tenaga Kerja, Bahan, Alat, Administrasi) sesuai dengan jenis, kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya; 9 Diketahui penggunaan dana hanya untuk kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya; 9 Diketahui administrasi transaksi penggunaan dana selalu disertai dengan bukti-bukti tertulis. 9 Diketahui pembukuan Keuangan telah dikaukan dengan benar dan teliti sesuai dengan ketentuan program; 9 Indikasi penyelewengan dana bisa dilihat antara lain : Tidak adanya laporan pembukuan; Ketidak sesuaian antara pencatatan pada buku kas dengan bukti-bukti pengeluaran; Realisasi keuangan jauh lebih besar dibanding realisasi fisiknya; Adanya bukti pembyararan yang kosong tetapi ada tanda tangan penerimanya; dll. 9 Diketahui kapan, bagaimana kualitasnya, dan berapa volume dari setiap kontribusi/swadaya masyarakat yang telah diterima/digunakan dilapangan sesuai kesepakatan sawadaya;

9 Jenis

administrasi/laporan harian/mingguan/ bulanan yang dibuat sesuai dengan jenis administrasi/laporan yang telah ditetapkan/ direncanakan; 9 Pencatatan administrasi dilakukan secara benar, lengkap dan sesuai kondisi riil dilapangan; 9 Jenis-jenis administrasi/laporan dibuat/ disampaikan secara tepat waktu; 9 Dibuat arsip dokumen administrasi/laporan, tersimpan dengan baik pada satu tempat dan mudah dilihat setiap saat oleh siapa saja yang berkepentingan;

73

5. Pendekatan Peningkatan Kualitas Konstruksi Selain kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam mekanisme program, seperti sertifikasi, supervisi/pengendalian, dll, Beberapa upaya pendekatan yang perlu diterapkan oleh Konsultan Pendamping dalam rangka meningkatkan kualitas konstruksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, antara lain meliputi hal-hal berukut : 1) Targetkan Kualitas, bukan kuantitas, Kebiasaan didesa adalah mengejar target fisik, karena dianggap P2KP sebagai kesempatan yang jarang terjadi dan kapan lagi bisa membangun prasarana yang dibutuhkan. Padahal diprogram P2KP tidak ada tekanan untuk menentukan target yang sangat tinggi. Oleh karena itu dalam pembicaran dengan panitia atau masyarakat, aparat pemda dan konsultan pendamping harus mengatur pembicaraan supaya tidak memberi kesan mengejar target fisik; 2) Harus Tegas dari awal, Pengawas berkecenderungan untuk membiarkan pekerjaan yang kurang baik pada awal konstruksi, tetapi hal ini akan mempersulit usaha meningkatkan kualitas. Sangat sulit untuk meningkatkan kualitas ditengah program apalagi sudah menjelang berakhir. Oleh karena itu lebih baik untuk memulai dengan sangat ketat. 3) Manfaatkan musim kemarau, Sebagian besar pekerjaan prasarana P2KP lebih mudah dibangun pada musim kemarau. Pengangkutan bahan/alat lebih muda jika belum hujan. Pemadatan tanah sangat susah apabila tanah sudah terlalu basah. Petani juga ingin bercocok tanam kalau hujan sudah turun, sehingga sering kesulitan dalam penyediaan tenaga kerja proyek. 4) Antisipasi hari-hari libur besar/keagamaan/adat setempat, biasanya pada harihari besar/keagamaan atau libur nasional masyarakat juga libur sehingga seringkali pelaksanaan pekerjaan dilapangan menjadi terbengkalai karena tidak ada tenaga kerja. Oleh karena itu Konsultan dan pemda harus mendorong masyarakat untuk mengerjakan pekerjaan seawal mungkin (tidak diulur-ulur). Konsultan juga harus dapat menghitung perkiraan waktu pekerjaan masyarakat sehingga lebih realistis/tidak terlalu lama; 5) Pelatihan/coaching yang kontinyu, karena tenaga kerja kurang terampil dan Panitia kurang memiliki pengalaman/keterampilan dalam pengelolaan pembangunan prasarana, maka perlu dilakukan kegiatan pelatihan secara terus menerus oleh Konsultan Pendamping maupun Aparat Kabupaten/kota setempat. Peningkatan kemampuan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama program P2KP. 6) Gunakan sistem On The Job Training/Praktek lapangan/Trial, (lihat penjelasan OJT pada uraian pelaksanaan pembangunan). 7) Seleksi Mandor, Mandor seringkali menjadi kunci dalam peningkatan kualitas, karena mandor berada ditempat kerja setiap hari dan secara langsung memberikan instruksi dan umpan balik kepada masyarakat/pelaksana pekerjaan. Mandor harus mengetahui cara-cara meningkatkan kualitas, dan dia harus tegas pada masyarakat demi pencapaian kualitas/manfaat yang akan dirasakan bersama oleh warga nantinya. Diperlukan Mandor yang mempunyai kemampuan teknis konstruksi, dan sebaiknya dipercaya oleh masyarakat. 8) Beli Alat/Bahan yang bermutu baik, penghematan biaya untuk peralatan/bahan sering menjadi penghematan yang palsu, karena mempengaruhi produktivitas dan kualitas konstruksi. Seringkali ada harga alat/bahan yang lebih murah padahal kualitas/hasil kerjanya lebih lama/kurang memuaskan. Konsultan Pendamping dan Pemda terkait harus mendorong masyarakat untuk membeli bahan/sewa peralatan yang mutunya lebih tinggi agar dapat tahan lama dan memudahkan pelaksanaan. Ini juga termasuk peralatan seperti kereta dorong. Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

74

9) Ketat dalam penerimaan bahan/alat, Masyarakat harus dilatih supaya dapat menentukan bahan/alat yang memenuhi persyaratan teknis dan mereka harus dibimbing supaya berani menolak bahan/alat yang tidak sesuai mutu atau volumenya. Perlu diantisipasi pemasok yang sering mengirim bahan kelokasi proyek ketika konsultan/pihak pelaksana pekerjaan masyarakat tidak berada dilapangan dan mencoba menipu masyarakat. 10) Kader Teknis (dalam P2KP adalah personil UPL), Kader Teknis dipilih oleh masyarakat untuk membantu/memfasilitasi masyarakat yang melaksanakan pekerjaan dilapangan. Tugas-tugas Kader Teknis ini pada dasarnya adalah melaksanakan fungsi-fungsi dasar yang relatif sama dengan yang dilakukan oleh Fasilitator. Oleh karena itu dapat dilihat sebagai perpanjangan tangan/membantu konsultan pendamping yang tidak secara penuh setiap hari ada lokasi pekerjaan. Pemilihan Kader Teknis hendaknya warga yang cukup kuat secara fisik (misalnya pemuda) dan berbakat teknis/administrasi dan ingin belajar. Jumlah kader teknis ini juga perlu mempertimbangkan jumlah dan sebaran geografis kegiatannya. 11) Segera laporkan masalah, Ditiap desa masalah kemungkinan besar pasti ada. Kalau laporan tidak ada, mungkin yang terbaik adalah Konsultan pendamping perlu bertanya kepada diri sendiri, Apakah ada yang salah? Mungkin mereka punya masalah tetapi takut melaporakannya. Fasilitator perlu melaporkan masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam timnya kepada konsultan diatasnya, supaya mereka dapat mengutamakan desa yang ada masalah pada waktu melakukan monitoring. Diharapkan tidak ada masalah yang baru muncul pada waktu ada kunjungan tim/aparat pusat maupun daerah karena seharusnya sudah ditangani fasilitator yang ada dilapangan. Hal-hal yang belum dilaporkan dianggap masalah konsultan pendamping, hal-hal yang sudah dilaporkan dianggap masalah bersama. 12) Rapat Rutin Evaluasi Lapangan, (lihat penjelasan rapat Evaluasi sebagaiamana diuraikan pada Bab4. Pelaksanaan Konstruksi). 6. Pendekatan Pengendalian Bahan & Peralatan Konstruksi Beberapa langkah teknis untuk mengendalikan Bahan/Alat pada tahap pelaksanaan konstruksi, antara lain meliputi : a. Bahan/Alat yang telah disepakati dari swadaya harus direalisasikan pada saat pelaksanaan kontruksi sebab jika tidak direalisasikan akan mengakibatkan kekurangan dana pembangunan; b. Diutamakan bahan/alat setempat asal memenuhi standar kualitas bahan/alat yang dipersyaratkan; c. Bahan lokal yang dikumpulkan oleh masyarakat harus diukur volumenya dan diperiksa kualitasnya oleh Fasilitator Teknik dilapangan; Bila bahan bukan swadaya maka harus dibayar berdasarkan volumenya dan sesuai harga satuan bahan dilapangan tetapi tidak melampaui pada RAB; d. Penggunaan Contoh Bahan yang telah diperiksa/disetujui oleh fasilitator teknik (disimpan dilapangan/gudang panitia) sebagai pembanding untuk pelaksanaan pengadaan oleh masyarakat; e. Tatacara Pengadaan Bahan/alat harus mengikuti mekanisme pengadaan bahan/alat, yaitu : Pembelian bahan/alat yang bernilai s/d dari Rp. 15 Juta harus berdasarkan hasil survey minimal pada 3 toko/pemasok terdekat; Penunjukan Suplier/pemasok bahan, alat, yang bernilai diatas Rp. 15 Juta harus dilakukan oleh Tim Pengadaan secara terbuka dengan penawaran tertulis minimal 3 pemasok yang berbeda. Proses penawaran hingga Penetapan Pemasok/Suplier terpilih dilakukan melalui Rembug pengadaan yang dihadiri oleh warga dan penawar. Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

75

Semua pelaksanaan pengadaan diatas Rp. 15 Juta (Terbuka) harus ada Perjanjian tertulis antara pelaksana pekerjaan dan pemasok. f. Bahan yang dikirim oleh Pemasok/Suplier harus ada Nota Penerimaan secara terperinci sesuai bahan yang diterima dilapangan. Bahan harus diukur dan diperiksa kualitasnya oleh masyarakat/Pelaksana Pekerjaan. Bahan yang tidak memenuhi standar harus ditolak panitia. g. Penggunaan Alat Berat seperti wales untuk pemadatan timbunan atau perkerasan jalan harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas konstruksi. Oleh karena itu harus dipastikan dianggarkan sejak awal dalam RAB. h. Keputusan untuk penggunaan alat berat seperti excavator/buldoser untuk pekerjaan pembentukan badan jalan, penggalian saluran, dll meskipun lebih mudah dan mungkin lebih murah dari pada dikerjakan secara manual harus disepakati secara bersama-sama, terutama adanya pertimbangan khusus untuk menciptakan kesempatan kerja sebanyak mungkin bagi warga desa, khususnya warga kurang mampu (dana proyek sebanyak mungkin tinggal dikel/desa). 7. Pendekatan Pengendalian Tenaga Kerja Konstruksi Beberapa langkah teknis untuk mengendalikan Tenaga Kerja pada tahap pelaksanaan konstruksi, antara lain meliputi : a. Semua orang yang bekerja diproyek baik secara swadaya maupun dengan cara dibayar harus terdaftar pada Daftar Tenaga Kerja secara lengkap. b. Semua orang yang bekerja diproyek baik secara swadaya maupun dengan cara dibayar harus terdaftar pada Daftar Hadir Harian Tenaga Kerja secara lengkap dan diketahui berapa lamanya bekerja (HOK) setiap hari. c. Pada Sistem Pembayaran Upah Harian, satu HOK dibayar untuk minimum 6 jam kerja tidak termasuk istirahat (sesuai kebiasaan tenaga kerja setempat biasanya 6-8 Jam Kerja). Untuk Sistem Borongan Upah, besarnya pembayaran Upah disesuaikan dengan HOK dari Volume Pekerjaan yang diborongkan tersebut sesuai RAB. d. Pembayaran Upah harus langsung kepada setiap orang yang bekerja, tidak boleh diwakilkan kepada Kepala Kelompok atau Mandor. e. Besarnya Upah yang dibayarkan kepada setiap tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan harus tidak boleh melampaui Harga Satuan Upah sesuai RAB.


76

BAB 1 PENDAHULUAN. APA YANG BARU di INFRASTRUKTUR PL-PBK

Recommend Documents