Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
(BPKP)
fl
I
2 5 AUG 2014 BY: --- ------
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT IN URBAN AREAS FOR 2012-2015 LOAN IBRD NO.8213 - ID PADA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
Public Disclosure Authorized
-
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR TANGGAL
LAI-54/D1041112014 30 JUNI 2014
DAFTAR ISI Halaman A. Laporan Auditor Independen................
................... 1
B. Laporan Keuangan Konsolidasi.................................
3
1. Project Sources and Uses of Fund per Category Fiscal Year January 1, 2013 up to December 31, 2013.......... ...................
4
2. Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi......................
5
a) Gambaran UmumProyek.................................5 b) Kebijakan Akuntansi....................................15 c) Penjelasan atas Laporan Keuangan Konsolidasi......... ......... 16 3. Special Account Activity Statement ........................... 19 C. Dasar Audit .............................................. 20
D. Tujuan dan Lingkup Audit.....................................20 E. Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern........... .................. 21 F. Penilaian Kepatuhan Terhadap Ketentuan Loan Agreement.......
..... 27
G. Ikhtisar Tenuan yang Berpengaruh pada Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan H. Kejadian setelah Tanggal Laporan Keuangan Konsolidasi....
Lampiran: 1. Daftar Sampel Audit
2. Rekapitulasi Scoring SPI 3. Rekapitulasi Scoring Kepatuhan 4. Project Uses of Fund Category (IFR 2)
29
.......... 30
7
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
oDEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DIREKTORAT PENGAWASAN PINJAMAN DAN BANTUAN LUAR NEGERI JI. Pramuka No. 33 Lantal 5,Jakarta Timur 13120 Telp: (021) 85910031 Pes. 0507, Fax. (021) 85903713
Number: LAI-54/DI04/1/2014
June 30, 2014
A. Independent Auditor's Report
To:
1. Director General of Human Settlement, Ministry of Public Works as Executing Agency of National Community Empowerment in Urban Areas for 2012-2015 (Loan IBRD No.8213-ID) 2. Director General of Debt Management, Ministry of Finance J a ka rta
We have audited the accompanying Financial Statements of the National Program for Community Empowerment in Urban Areas for 2012-2015 (Loan IBRD No.8213-ID) as of December 31, 2013 and for the year then ended. These Financial Statements are the responsibility of the Executing Agency. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted audit in accordance with the auditing standards prescribed by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants that referred to international auditing standards. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. As described in note B.2.b, these financial statements were prepared on the basis of cash receipts and disbursements, which is a comprehensive basis of accounting other than generally accepted accounting principles in Indonesia.
1
In our opinion, (a) the Financial Statements referred to above, and the appended notes, that were also the subject of the audit, present fairly in all material respects, the financial
position of the National Community Empowerment in Urban Areas for 2012-2015 (Loan IBRD No.8213-ID) as of December 31, 2013 and for the year then ended in conformity with the accounting basis described in note B.2.b; (b) the Executing Agency has utilized all proceeds of the loan withdrawn from the World Bank only for the purpose of the Project in accordance with the loan agreement; and no proceeds of the loan has been
utilized for other purposes; and (c) the Executing Agency was in compliance, as of the 7
end of the fiscal year, with all financial covenants of the loan agreement.
In addition: a) With respect to Statement of Expenditures, adequate supporting documentation has been maintained to support claims to the World Bank for replenishment of the special
account statements of expenditures incurred, and all expenditures incurred are eligible for financing under Loan Agreement IBRD No.8213-ID.
b) Special Account Activity Statement gave a fair view of the receipts collected and payments made during the year ending December 31, 2013 and these receipts and payments support special account replenishments during the year.
Directorate of Audit of Foreign Loans and Grants v:Director 7
\a ;-Si'manullang AccounttStat
Register No. D-12116
2
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DIREKTORAT PENGAWASAN PINJAMAN DAN BANTUAN LUAR NEGERI JI. Pramuka No. 33 Lantai 5,Jakarta Timur 13120 Telp: (021) 85910031 Pes. 0507, Fax. (021) 85903713
Nomor
LAI-54/D104/01/2014
30 Juni 2014
A. Laporan Auditor Independen
7
Yth. 1. Direktur Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum Selaku Executing Agency Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan 2012-2015 (Loan IBRD 8213-ID) 2. Direktur Jenderal Kementerian Keuangan di Jakarta
Pengelolaan
Utang,
Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Financial Statements of the National Program for Community Empowerment in Urban Areas for 2012-2015 (Loan IBRD No.8213-ID) sampai dengan 31 Desember 2013 dan untuk tahun 2013. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Executing Agency. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia yang telah mengacu pada standar auditing internasional. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang 7mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Sebagaimana dijelaskan dalam catatan butir B.2.b, laporan keuangan ini disusun atas dasar penerimaan dan pengeluaran kas, yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
1
Menurut pendapat kami, (a) laporan keuangan yang kami sebut di atas termasuk pengungkapannya telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Financial Statements of the National Program for Community Empowerment in Urban Areas for 2012-2015 (Loan IBRD 8213-lD) sampai dengan 31 Desember 2013 dan untuk tahun 2013 sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan dalam catatan butir B.2.b; (b) Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum selaku Executing Agency telah menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunla hanya untuk tujuan proyek sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan tidak ada penggunaan pinjaman untuk tujuan lain; dan (c) Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum selaku Executing Agency telah mematuhi persyaratan keuangan sampai akhir tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri. Selain itu: a. Dalam kaitannya dengan Statement of Expenditures, pengajuan klaim kepada World Bank untuk pengisian kembali dana rekening khusus berdasarkan pengeluaran yang dilaporkan telah didukung dengan dokumen yang memadai; dan semua pengeluaran yang terjadi adalah sah sesuai dengan ketentuan Loan IBRD 8213-ID. b. Special Account Acitivity Statement memberikan gambaran yang wajar, penerimaan dan pembayaran yang terjadi selama tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2013. Penerimaan dan pembiayaan tersebut telah mendukung penggantian dana (replenishment) selama tahun yang bersangkutan.
Direktorat Pengawasan Pinjamardan Bantuan Luar Negeri /5 15ýj rektur,
a.LS mat Simanullang Akuntan, Register Negara No.D-12116
2
B. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Laporan keuangan konsolidasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan 2012-2015 berupa Interim Financial Report untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2013 terdiri atas:
1. Project Sources and Uses of Fund per Category, Fiscal year Jan 1, 2013 up to December 31, 2013
2. Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi a. Gambaran Umum Proyek b. Kebijakan Akuntansi c. Penjelasan atas Laporan Keuangan Konsolidasi 3. Special Account Activity Statement Laporan keuangan PNPM Mandiri Perkotaan 2012-2015 yang disebutkan di atas
disajikan pada halaman berikut:
3
J
h
J
'.J
1
J1
1
1
J
1
..J
... J
-.JJ
J
*
1
_J
.
__ J
,
J
,
-j
-.j
1. Project Sources and Uses of Funds
National Program for Community Empowerment in Urban Areas IBRD LOAN No.8213-ID CONSOLIDATED PROJECT SOURCES AND USES OF FUND FOR PERIOD OF JANUARY 01, 2013 UPTO DECEMBER 31, 2013
.
C LUffrrea-T -l
Sources of Funds: 1. Government of Indonesia 2. The World Bank
Vanince %
Pl3nned
Actual Description
*
Cu'Tus . -31uuir
ultul:
Dale
-
O
:
CuTear-.o LuT Fu la Tou L :i ar u if.
un.
T-E*.m
-
802.008.172.577,00
802.008.172.577,00
-
763.157,050.000,00
763.157.050.000,00
-
105,09%
105,09%
-
802.008.172.577.00
802.008.172.577,00
-
763.157.050.000,00
763.157.050.000,00
-
105,09%
105,09%
Uses Of Funds: 1. Kelurahan Grant
-
690.300.000.000,00
890.300.000.000,00
-
690.656.250.000,00
690.656.250.000,00
-
99,95%
99,95%
2. Consultant Services
-
111.708,172,577,00
111.708.172.577,00
-
72.500.800.000,00
72.500.800.000,00
-
154,08%
154,08%
-
802.008.172.577,00
802.008.172.577.00
.
763.157.050.000,00
763.157.050.000,00
-
105,09%
105,09%
Total Sources of Funds
* Non Bank Financed (Rupiah Muni)
Total Uses of Funds
4
--
2
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi
a. Gambaran Umum Proyek 1) Latar belakang
PNPM
Mandiri
Perkotaan
merupakan
bagian
dari
strategi
penanggulangan kemiskinan. Program tersebut berdampingan dengan
PNPM Mandiri Perdesaan sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
(P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Disamping itu, terdapat Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PLSEW) ditujukan untuk mengintegrasikan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya dan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur perdesaan. Selain itu Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS),
serta beberapa program lain yang telah diharmonisasikan menjadi bagian dari PNPM. Program-program tersebut adalah PNPM Mandiri Agribisnis Perdesaan, PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, PNPM Mandiri
Pariwisata, dan PNPM Mandir Perumahan Permukiman. Secara keseluruhan, program-program di atas mempunyai lingkup pendampingan yang bermuara pada kluster dua yang mencakup pada financial capital, social capital, dan physical capital. Jika menilik fokus MP3KI, jelaslah bahwa program-program tersebut mengarah pada sustainable tivelihood (meliputi: peningkatan human capital, peningkatan
financial capital, dan peningkatan social capital) dan social protection. Dengan demikian, pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan secara garis besar menjadi bagian dalam kebijakan nasional dalam skenario MP3KI.
PNPM Mandiri Perkotaan merupakan bagian dari PNPM Inti, fokus pada strategi penanggulangan kemiskinan dengan melakukan penguatan kelembagaan masyarakat. Langkah memberdayakan kelembagaan masyarakat tersebut dimaksudkan untuk tujuan menciptakan kemandirian dan keberlanjutan kemampuan masyarakat dalam menyampaikan
aspirasi, serta kebutuhannya yang berkaitan dengan kebijakan publik. Kebijakan yang meliputi aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman. PNPM Mandiri Perkotaan pada tahun 2012 dalam implementasinya -
meliputi 10.923 kelurahan/desa, 1.153 kecamatan, 268 kota/kabupaten, di 33 provinsi. Sedangkan pada pada tahun 2013 dalam implementasinya
5
meliputi 11.066 kelurahan/desa, 1.183kecamatan, 268 kota/kabupaten, di
33 provinsi. 2) Tujuan dan Sasaran Program Tujuan umum PNPM Mandiri Perkotaan telah ditetapkan di Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sedangkan secara khusus tujuan PNPM Mandiri Perkotaan yaitu membantu masyarakat di
kelurahan peserta program menikmati perbaikan sosial-ekonomi dan tata kepemerintahan lokal.
Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah: a) Memperkuat dan melembagakan BKM/LKM yang dipercaya, aspiratif, representatif, dan bertanggung jawab untuk mendorong tumbuh dan kembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat;
b) Tersedianya sebagai
Perencanaan
wadah
untuk
Jangka
Menengah
mewujudkan
sinergi
(PJM)
Pronangkis
berbagai
program
penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan; c) Terwujudnya
pemanfaatan
Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM),
termasuk sumber dana lain, yang tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; d) Terbangunnya forum BKM/LKM tingkat kecamatan dan kota/kabupaten untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah;
e) Meningkatnya kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bermitra dengan BKM/LKM dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakat miskin; f) Terwujudnya pendampingan teknis dan kontribusi pendanaan sesuai dengan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah (IFKD) dari pemerintah kota/kabupaten dalam PNPM MP serta terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan; g) Terwujudnya kemitraan program antara BKM/LKM dengan berbagai pemangku kepentingan;
h) Masyarakat yang sadar, peduli dan mampu melaksanakan rangkaian kegiatan PNPM MP di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan sesuai substansi pedoman pelaksanaan PNPM MP; i) Relawan dan Relawan khusus (spesialisasi berdasarkan minat) sebagai penggerak proses pembangunan partisipatif di wilayahnya dan forum
6
pemantauan partisipatif untuk memastikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan PJM Pronangkis; dan
j) Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah dalam penataan lingkungan pemukiman yang lebih komprehensif, pengelolaan resiko bencana dan pengembangan tata penghidupan masyarakat. 3) Lokasi Sasaran Lokasi sasaran PNPM MP, yakni lokasi yang ditetapkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagai lokasi yang akan menerima stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) setiap
tahun anggaran. Kriteria lokasi dan alokasi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan tertuang pada penjelasan surat penetapan lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandiri yang dikeluarkan oleh Menko Kesra. Untuk lokasi dan alokasi penanganan wilayah khusus, kriteria lokasi dan alokasi dijabarkan secara tersendiri dalam pedoman tata cara seleksi lokasi dan alokasi
kegiatan terkait. Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat
(BLM) PNPM Mandiri Tahun Anggaran (TA. 2013) dilakukan melalui proses
konsultasi
Kementerian/Lembaga,
dan Badan
koordinasi
yang
intensif
antara
Perencanaan Pembangunan
Nasional
(Bappenas), Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten,Kota) dibawah koordinasi Pokja Pengendali PNPM Mandiri
dengan
arahan
dari
Tim
Nasional
Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K). Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A 2013 yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat ini adalah daftar definitif dari lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandiri T.A 2013 yang menjadi ketetapan final dan menjadi acuan bagi para pihak yang terlibat di dalam PNPM Mandiri.
Berdasarkan arahan TNP2K salah satu dasar kebijakan penentuan Dana Urusan Bersama (DUB) dan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) PNPM Mandiri T.A. 2013 adalah PMK Nomor 54/PMK.07/2013 tentang Indeks Fiskal Dan Kemiskinan Daerah (IFKD) dalam Rangka Perencanaan
Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 dan keputusan rapat Pokja Pengendali PNPM Mandiri. Komposisi BLM APBN (DUB) dan BLM APBD (DDUB)
7
untuk PNPM Mandiri TA. 2013. Komposisi BLM APBN (DUB) dan BLM APBD (DDUB) untuk PNPM Mandiri TA. 2013 adalah sebagai berikut; a) Kabupaten/kota dengan kategori IFKD rendah komposisi BLM: 95% DUB dan 5% DDUB. b) Kabupaten/kota dengan kategori IFKD sedang
akan
mendapat
akan
mendapat
komposisi BLM : 90% DUB dan 10% DDUB. c) Kabupaten/kota dengan kategori IFKD tinggi akan mendapat komposisi BLM: 85% DUB dan 15% DDUB. d) Kabupaten/kota dengan kategori IFKD sangat tinggi akan mendapat komposisi BLM 80% DUB dan 20% DDUB.
Penerima manfaat langsung dari dana BLM yang disediakan melalui PNPM MP adalah keluarga miskin yang diidentifikasi masyarakat sendiri
dan disepakati serta ditetapkan bersama oleh masyarakat kelurahan, melalui proses musyawarah warga, refleksi kemiskinan dan pemetaan
swadaya
berorientasi
Indeks
Pembangunan
Manusia
dan Tujuan
Pembangunan Global (IPM-MDGs).
Pembiayaan dana BLM dilaokasikan melalui mekanisme Refinancing Modality dimana alokasi dalam DIPA Rupiah Murni dan dibayar sementara
melalu rekening Kas Umum Negara (KUN). Setelah terjadi pencairan dana maka atas dasar daftar SP2D yang sudah dibayarkan sesuai dengan ketentuan (eligible) dapat dilakukan reimbursement atau penggantian dana BLM tersebut kepada Bank Dunia untuk dibebankan kepada Loan IBRD 8213-ID. PNPM-MP memiliki beberapa ketentuan pelaksanaan yaitu penentuan lokasi sasaran, kelompok sasaran beserta penerima manfaat hingga tentang bantuan program berupa bantuan untuk masyarakat, bantuan
pendampingan hingga bantuan dana. Didalam kelompok sasaran dapat dikategorikan yaitu masyarakat, Pemerintah Kota/Kabupaten, TKPP, TKPK Daerah serta Para pemangku kepentingan terkait berupa bantuan teknis/pendampingan hingga BLM (bantuan Langsung Masyarakat).
Sedangkan bagi penerima manfaat berupa BLM yang disediakan melalui PNPM-MP adalah keluarga miskin yang teridentifikasi oleh masyarakat sendiri dan disepakati serta ditetapkan bersama oleh masyarakat
kelurahan melalui proses musyawarah warga, refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya berorientasi IPM-MDGs. Bantuan Program yang ada di PNPM-MP adalah berupa bantuan untuk
masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk bantuan pendampingan dan bantuan dana. Bantuan pendampingan adalah berupa bentuk penugasan 8
konsultan dan Fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi dan memberdayakan masyaralkat agar mampu
merencanakan
dan
melaksanakan
program
untuk
menanggulangi
kemiskinan diwilayahnya masing masing. Sedangkan untuk bantuan dana yang diberikan adalah dalam bentuk dana
BLM, dimana BLM ini adalah bersifat stimulan dan sengaja disediakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih dengan
mencoba melaksanakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan pada tahun pertama. Dana ini lebih memprioritaskan kepentingan bersama dan keberpihakan kepada masyarakat miskin, untuk itu penggunaan dana BLM lebih diprioritaskan
pada kegiatan kegiatan kolektif dan menyentuh langsung masyarakat miskin. Lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandiri Perkotaan ditetapkan oleh Menko Kesra melalui surat Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2013 dengan nomor B/MENKO/KESRAIX/2012 TANGGAL 5 Oktober 2012. Penetapan lokasi sasaran berdasarkan lokasi kecamatan yang seluruhnya mencakup 1.183 kecamatan, 268 kota/kabupaten, yang tersebar di 33 provinsi. 4) Struktur Organisasi Secara nasional, lembaga penyelenggara (Executing Agency) sesuai yang
tertuang dalam Loan Agreement IBRD 8213-ID adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk melaksanakan kegiatan proyek tahun anggaran 2013, ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 492/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang masih berlaku untuk tahun anggaran 2013 tentang Pengangkatan Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat
Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013, dengan susunan organisasi sebagai berikut: -
Atasan Kepala Satuan Kerja Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja
-
Kepala Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen wilayah I Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah II
-
Dirjen Cipta Karya Direktur Penataan
Bangunan
dan Lingkungan : Ir. Boby Ali Azhari, MSc Usman Hermanto, ST Mita Dwi Aprini,S.Sos. M.Si
9
Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran Bendahara Pengeluaran Dibantu oleh
-
-
Dan
berdasarkan
Keputusan
Haryanto, SE Istiningsih Staf
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor
99/KPTS/M/2013 tanggal 28 Februari 2012 terdapat perubahan/penggantian Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Membayar dar Haryanto,SE diganti oleh Ita Meti Pualam, S.Kom berlaku
sejak 1 Januari 2013. Untuk pelaksanaan substansi program, termasuk sebagian tanggung jawab kualitas pelaksanaan P2KP/PNPM, Kepa[a SNVT Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan menugaskan NMC (National
Management Consultant) dan OC (Oversight Consultant) yang bertindak untuk atas nama Satuan Non Vertikal Tertentu - Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di lapangan sesuai dengan batasan kewenangan
yang
diberikan
dan
bertanggungjawab
langsung
ke
SNVT
-
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.
5) Komponen Program Komponen
Program
PNPM
Mandiri
Perkotaan
pada
dasarnya
memberikan bantuan kepada dua kelompok sasaran utama; masyarakat dan pemerintah daerah termasuk pernangku kepentingan daerah sebagai berikut:
a) Pendampingan Untuk Masyarakat Bantuan untuk masyarakat diwujudkan dalam bentuk bantuan teknis dan bantuan dana BLM. (1) Bantuan Teknis
Bantuan teknis ini diwujudkan dalam bentuk penugasan konsultan dan fasilitator beserta dukungan mendampingi dan memberdayakan
dana operasional untuk masyarakat agar mampu
melaksanakan PNPM MP dan mengkoordinasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas di tingkat kelurahan/desa. Secara rinci pendampingan tersebut dilakukan
melaluj serangkaian kegiatan pelatihan, sosialisasi, fasilitasi dan advokasi oleh Tim Konsultan di tingkat kota/kabupaten dan tim fasilitator di tingkat masyarakat.
10
m
(2) Bantuan Dana Bantuan dana diberikan dalam bentuk dana BLM (dana Bantuan
Langsung Masyarakat). BLM ini bersifat stimulan dan sengaja disediakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berlatih dengan mencoba melaksanakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah
ditetapkan pada PJM dan Renta Pronangkis. Besarnya dana BLM tiap kelurahan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di kelurahan lokasi PNPM Mandiri Perkotaan, seperti
pada tabel berikut di bawah ini. Distribusi Alokasi Dana BLM per Kelurahan Wilayah Jawa-Bali SnKategriJumlahjPenduduk
Keljirähari/Desa
-
."K 'Katagr'ofigai
.*
r('iWa)!'.~.:
<300~~3O200W
>0000,'
Lokasi kel/desa dengan persentase miskin Ž10%
150 jt
200 jt
350
jt
Lokasi kel/desa dengan
Jumlah PendudukMiskin <1500, BLM = 75 jt
persentase miskin <10%
Jumlah PendudukMiskin k1 500, BLM = 100 jt
J Wilayah Di Luar Jawa-Bali affåtiòrumlahtRénduduk,e' '-KeahalleÌ atag
At
oasi
.3.
Lokasi kel/desa dengan persentase miskin Ž10%
Lokasi keldesa dengan persentase miskin <10%
2150
150 jt
15'071500 ;ai 200 jt
I>75,0..
350 jt
Jumlah kk miskin < 1500, BLM = 75 jt Jumlah kk miskin k 1500, BLM = 100jt
Dana BLM ini adalah dana publik yang disalurkan sebagai wakaf
tunai kepada seluruh warga kelurahan sebagai dukungan untuk peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat miskin secara berkelanjutan. Nilal alokasi dana BLM tiap kelurahan harus diinformasikan secara luas dan transparan kepada semua warga
11
kelurahan, termasuk dana BLM dari Pemda setempat, swadaya masyarakat ataupun dana-dana lain yang dikelola BKM/LKM. Untuk kelurahan/desa yang prosentase miskinnya : 10% baik di lokasi lama maupun lokasi baru besarnya BOP dan dana
peningkatan kapasitas masyarakat untuk masing-masing pagu BLM adalah sebagai berikut: • Untuk katagori kelurahan/desa kecil, maka besarnya biaya operasional BKM/LKM sebesar 5 juta dan 10 juta untuk peningkatan kapasitas masyarakat;
•
Untuk katagori kelurahan/desa sedang, maka besarnya biaya operasional BKM/LKM sebesar 7,5 juta dan 10 juta untuk peningkatan kapasitas masyarakat;
•
Untuk katagori kelurahan/desa besar, maka besarnya biaya operasional BKM/LKM sebesar 10 juta dan 10 juta untuk peningkatan kapasitas masyarakat;
Sedangkan untuk kelurahan/desa yang prosentase miskinnya
10% baik di [okasi lama maupun lokasi baru besarnya BOP dan dana peningkatan kapasitas masyarakat untuk masing-masing <
pagu BLM adalah sebagai berikut:
•
Untuk katagori keiurahan/desa kecil, maka besarnya biaya operasional BKM/LKM sebesar 5 juta dan 10 juta untuk peningkatan kapasitas masyarakat;
•
Untuk katagori kelurahan/desa sedang dan besar, maka besarnya biaya operasional BKM/LKM sebesar 7,5 juta dan 10
juta untuk peningkatan kapasitas masyarakat; Penarikan dana BOP dan dana peningkatan kapasitas masyarakat
ini akan dilakukan secara bertahap sesuai tahapan pencairan dana BLM yang diajukan. Dalam pengelo[aannya, penggunaan dana BOP BKM/LKM ini dapat digunakan untuk keperluan: • Biaya rapat BKM/LKM/UP-UP; •
Insentif sementara UPK, UPL UPS dan Sekretariat;
•
ATK UPK, UPL UPS dan Sekretariat; Biaya rumah tangga sekretariat ( listrik, telepon,PAM) Transpor UP-UP dan Sekretariat;
• •
* Biaya penggandaan dokumen pencairan dana BLM; • Biaya-biaya lain atas persetujuan rapat BKM dan biaya operasional BKM ini tidak dapat digunakan untuk honor/insentif
anggota BKM.
12
Dana
peningkatan
keperluan
kapasitas
pelatihan
dan
masyarakat
sosialisasi
digunakan
ditingkat
untuk
komunitas/
masyarakat. Pengelolaan keuangan BOP BKM/LKM dan dana peningkatan kapasitas masyarakat ini dikelola oleh kesekretariatan BKMILKM yang akan mengatur pengeluaran
biaya operasional BKM. Kesekretariatan harus menyusun rencana keuangan tersebut dan dipertanggungjawabkan secara periode kepada BKM serta diaudit oleh lembaga audit pemerintah (BPKP, Bawasda) maupun lembaga audit independen.
b) Pendampingan
Untuk
Pemerintah
Daerah
dan
Pemangku
Kepentingan
Bantuan teknis pendampingan peningkatan kapasitas pemerintah provinsi/kota/kabupaten dan para pemangku kepentingan pada dasarnya
merupakan
kegiatan
yang
berorientasi
pada
upaya
membangun tata kepemerintahan daerah yang baik (good governance), khususnya dalam menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan pembangunan keberlanjutan yang berbasis nilai-nilai
serta prinsip-prinsip universal. Bantuan teknik/pendampingan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten -]
dan para pemangku kepentingan setempat diberikan melalui penugasan konsultan (KMW, korkot/asisten korkot, tenaga ahli, dsb) untuk melaksanakan program ini dan melakukan pengembangan kapasitas bagi Pemerintah Kota/Kabupaten (propinsi/kabupaten-kota) sehingga pada saatnya pemerintah daerah mampu mengelola program
penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat.
6) Sumber Dana Proyek PNPM Mandiri Perkotaan 2012-2015 (National Community Empowernment Program in Urban Areas for 2012-2015) bersumber dana dari pinjaman IBRD No. 8213-ID sebesar US$ 266,000,000.00 untuk membiayai kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (Kelurahan Grants and Sub-loans), Pengadaaan Jasa Konsultan dan Material (Goods and Consultant Services).
13
Amoum;tof thé
..
NLoànricaoEn
ti-
a. Kelurahan Grants under part 2 a of the
(1)
100 % of Grant or Sub-loans
100.000,000
Project,
amount disbursed
b. Kelurahan Grants under part 2 b of the
49,000,000
100 % of Grant amount
Project. (2)
disbursed
Goods and
117,000,000
100 % of Grant
Consultants' Services
amount disbursed
TOTAL
266,000,000
Adapun spesifikasi terkalt dengan penandatangan naskah perjanjian,
registrasi nomor dan jumlah pinjaman dan batas akhir penarikan dana pinjaman dapat dijelaskan sebagai mana tabel berikut: Spesifikasi Loan adalah sebagai berikut: 'Urai
Loan
a.
Nomor Perjanjian Pinjaman
:
IBRD 8213-ID
b.
Tanggal penandatanganan
:
28 Desember 2012
c.
Nomor Register
:
10861901
d.
Jumlah Pinjaman
e.
Closing Date
fl
f.
Jumlah lnitial Deposit
-,
g.
Nomor Rekening Khusus
-,h.
USD 266.000.000 .
31 Desember 2015 Reneana Kebutuhan 6 Bulan
:
601.313411980 Direktorat
Executing Agency
Jenderal
Cipta
Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum
Pelaksanaan pembiayaan kegiatan didasarkan atas Peraturan Direktur
Jenderal
Perbendaharaan,
Kementerian
Keuangan
Nomor:
PER-
23/PB/2013, tanggal 18 Juni 2013, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pencairan Dana Pinjaman IBRD No.8213-ID (National Community
Empowernment Program in Urban Areas for 2012-2015).
14
b. Kebijakan Akuntansi Kebijaksanaan akuntansi proyek berpedoman pada Standar Akuntansi Indonesia serta prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku khusus pada proyek, yaitu sebagal berikut: 1) Periode akuntansi dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember sesuai dengan tahun anggaran yang dianut oleh Pemerintah Republik Indonesia. 2) Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kas (cash basis) yaitu pendapatan dan biaya diakul pada saat terjadinya transaksi secara kas. 3) Mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah (Rp) dan valuta asing yang diekuivalenkan kedalam rupiah sesuai dengan kurs saat transaksi penarikan dana. 4) Laporan Keuangan merupakan Laporan Pertanggungjawaban Proyek
atas dana yang dikelola baik yang berasal dari pinjaman luar negeri (RK) maupun dari APBN sebagai dana pendampingnya.
5) Penerimaan pembiayaan dari Pemerintah RI/APBN dicatat berdasarkan SP2D LS dan GU yang dicairkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sedangkan pengeluarannya dicatat sesuai dengan bukti-bukti pembayaran yang dikelompokkan menurut kategori/komponennya. 6) Pinjaman Luar Negeri IBRD No.8213-ID Kategori 2 Good and Consultant
Services (selain kategori 1 (a) Kelurahan Grant) direalisasikan melalui prosedur pembiayaan Rekening Khusus dan dicatat berdasarkan SP2D yang dicairkan melalui Rekening Khusus pada Bank Indonesia,
sedangkan
pengeluarannya
dicatat
sesuai
dengan
bukti-bukti
pembayaran yang dikelompokkan menurut kategori/komponennya. 7) Untuk tahun anggaran 2013 pencantuman anggaran dan pembayaran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dibayarkan melalui mekanisme Refinancing Modality dimana pembayaran sementara dilakukan melalui DIPA Rupiah Murni yang bersumber dari dana talangan
pemerintah melalui rekening Kuasa Umum Negara untuk kemudian akan dilakukan reimbursement kepada lender yaitu Bank Dunia berdasarkan bukti pencairan dana yaitu copy SP2D yang diterbitkan oleh KPPN setempat 8) Untuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tertuang dalam DIPA Rupiah Murni Kabupaten/Kota lokasi PNPM-Mandiri Perkotaan, sehingga pencairan BLM dicairkan melalui Satker di masing-masing Kabupaten/Kota.
9) Untuk dana Jasa Konsultan tertuang dalam DIPA Pusat, sehingga pencairannya dilakukan melalui Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pusat di Jakarta. 10) Untuk dana gaji Tim Fasilitator, Tim Korkot, Biaya Operasional Tim Faskel/Korkot dan Pelatihan Masyarakat (Fixed Cost) tertuang dalam 15
DPA Provinsi, sehingga pencairannya dilakukan melalui Satker di masing-masing provinsi. 11) Kebijakan akuntansi berkenaan dengan Interim Financial Report (IFR), sebagai berikut: a) Sources of Funds (sumber dana) dicatat dengan metode sebagai berikut:
Sumber dana dari special account, dicatat berdasarkan jumlah dana yang masuk pada rekening khusus Bank Indonesia. Nilai ekuivalen rupiah (IDR) diperhitungkan dengan nilai kurs BI pada tanggal
transaksi. * Sumber dana dari rekening KUN/SBUN, dicatat berdasarkan jumlah pengeluaran proyek yang dibebankan pada rekening KUN/SBUN. Nilai ekuivalen USD diperhitungkan dengan nilai kurs pada saat replenishment-nyalreimbursement-nya.
7'
b) Uses of Funds (penggunaan dana) dicatat dengan menggunakan
kebijakan sebagai berikut:
27
* Penggunaan dana special account dicatat berdasarkan nilai USD yang dibebankan pada rekening khusus Bank Indonesia. Nilai
ekuivalen rupiah (IDR) diperhitungkan dengan nilai kurs BI pada saat
-i
pembebanannya. * Penggunaan dana rekening SBUN, dicatat berdasarkan jumlah rupiah yang dibebankan pada rekening SBUN. Nilai ekuivalen USD diperhitungkan dengan nilai kurs pada saat replenishment-nya. * Pengeluaran proyek yang belum membebani rekening khusus maupun rekening SBUN (Outstanding SP2D), dicatat berdasarkan
nilai
rupiah
SP2D
yang
diterbitkan.
Nilai
ekuivalen
USD
diperhitungkan dengan nilai kurs pada dokumen pendanaan proyek (DI PA).
c. Penjelasan atas Cumulative Project Uses of Funds by Category 1)
Kelurahan Grants
Rp
690.300.000.000,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran proyek untuk pembiayaan Bantuan Langsung Masyarakat (kelurahan grants) melalui DIPA Rupiah Murni yang sementara telah membebani rekening Kuasa Umum Negara (KUN) Departemen Keuangan sampai dengan 31 Desember 2013 untuk kemudian dilakukan reimbursement kepada Bak Dunia, sehingga seluruh pendanaannya tetap berasal dari pinjaman luar negeri (refinancing
modality).
16
Rincian pengeluaran untuk pembiayaan Bantuan Langsung Masyarakat (Kelurahan Grants/Sub Grants) dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut: URAIA
JUMLAH1/D TA 2012
MUTASI TA. 2013 _
_
_
_
_
JUMLAH S/D TA 2013
_
Prov. DKI Jakarta Prov. Jawa Tengah
256.443.750.000
-
Prov. Jawa Timur Prov. DI Yogya Prov. Bali Prov. NTB
201.577.500.000 32.110.000.000 9.927.500.000 37.376.250.000
256.443.750.000 201.577.500.000 32.110.000.000 9.927.500.000 37.376.250.000
-
Prov. NTT
16.345.000.000
16.345.000.000
-
Prov. Gorontalo Prov. Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Tengah
2.208.750.000 16.878.750.000 17.945.000.000 4.472.500.000
2.208.750.000 16.878.750.000 17.945.000.000 4.472.500.000
-
Prov. Maluku Utara Prov. Maluku
12.978.750.000 9.286.250.000
12.978.750.000 9.286.250.000
-
Prov. Papua
7.481.250.000
7.481.250.000
7.608.750.000 1.923.750.000 2.241.250.000 7.433.750.000 15.081.250.000 30.980.000.000
7.608.750.000 1.923.750.000 2.241.250.000 7.433.750.000 15.081.250.000 30.980.000.000
690.300.000.000
690.300.000.000
-
-
-
-
Prov. Papua Barat - Prov. Sulawesi Barat - Prov. Sulawesi Selatan - Prov. Sulawesi Tengah - Prov. Sulawesi Tenggara - Prov. Sulawesi Utara -
Jumlah
-
Dalam pengeluaran Kelurahan Grants tahun 2013 tersebut terdapat temuan audit sebesar Rp3.401.208.458,00 dengan rincian sebagai berikut: •
Kelebihan pembayaran, ketekoran kas dan kemahalan harga dan
pengeluaran yang belum didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp2.260.140.576,00.
•
Kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB sebesar Rp414.631.437,00.
•
Tunggakan dana bergulir untuk kepentingan pribadi dan penggunaan dana BLM tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp726.436.445,00.
Permasalahan tersebut telah kami rekomendasikan kepada para pihak terkait dan disepakati oleh Satker Pengelola PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat Kota/Kabupaten yang bersangkutan dan akan ditindaklanjuti sesuai
Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut.
17
2) Goods and Consultant Services
Rp
111.708.172.577,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran proyek untuk pembiayaan kategori Goods and Consultant Services yang membebani rekening khusus Loan PNPM Mandiri Perkotaan 2012-2015 sampai dengan 31 Desember 2013 yang seluruh pendanaannya berasal dari pinjaman luar negeri.
Rincian pengeluaran untuk pembiayaan jasa konsultan khususnya pembayaran gaji dan BOP Tim Faskel/Korkot (fixed cost) kategori Goods and Consultant Services dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut: JUMLAH S/D TA JU 12
URAIAN ______ ______
______2012
JUMLAH SiD TA: 2013
MUTASI TA. 2013 _
_
_
_
_
_
_
-
36.280.253.000
556.291.900 36.280.253.000
-Prop. Jawa Timur
-
33.748.977.129
33.748.977.129
Prop. DI Yogya -Prop. Bali
-
4.123.899.880 541.400.000
4.123.899.880 541.400.000
-
Prop. DKI Jakarta
-
556.291.900
-
Prop. Jawa Tengah
-
Prop. NTB
-
-
-
-
Prop. NTT
-
19.000.000
19.000.000
-
-
Prop. Prop. Prop. Prop.
-
565.724.000 672.303.500 978.100,000 205.500.000
565.724.000 672.303.500 978.100.000 205.500.000
-
Prop. Maluku Utara
-
-
-
Prop. Maluku
-
-
-
32.340.000 2.398.536.000 1.184.191.000
-
-
Prop. - Prop. - Prop. - Prop. -Prop. -
Gorontalo Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah
Papua Papua Barat Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah
-
Prop. Sulawesi Tenggara
-
-
-
Prop. Sulawesi Utara Reposting Jumlah
-
30.401.656.168 111.708.172.577
32.340.000 2.398.536.000 1.184.191.000
-
30.401.656.168 111.708.172,577
Untuk pengembalian dana melalui reposting merupakan pengeluaran dana untuk pembayara Gaji dan BOP Tim Faskel dan Tim Korkot (fixed cost) yang
dibayar terlebih dahulu menggunakan Loan PNPM Urban 3 Loan IBRD 7866-ID untuk kemudian dilakukan Pemindahbukuan untuk dibebankan
kepada Loan PNPM Urban 2012-2015 Loan IBRD 8213-ID. Hal ini dilakukan karena keterbatasan pagu DIPA Loan IBRD 8213-ID sehingga sementara meminjam Loan PNPM Urban 3 Loan IBRD 7866-ID yang sudah teralokasi dalam DIPA TA. 2013 untuk kemudian dilakukan pengembalian dana melalui pemindahbukuan antar rekening khusus (debit/kredit).
18
FINANCIAL STATEMENT OF SPECIAL ACCOUNT For Year Ending Loan I Grant No. Account No. Currency
January 1, 2013 up to December 31, 2013 IBRD 8213-ID ( NPCE Urban Areas for 2012-2015) 601.313412 at Bank Indonesia, Jakarta United States Dollar (USD)
Account Activity 1. Beginning balance January 1, 2013
USD
0,00
Plus:
2. Total amounts paid by World Bank during Fiscal Year 2013
USD
10.250,000,00
3. Total amount refunded to Special Account
USD USD
10.250,000,00
USD
10.250.000,00
USD
5.336,21
USD
10.069.394,96
7. Total advanced accounted for (5 + 6)
USD
10.074.731,17
8. Difference between line 4 and line 7
USD
175.268,83
USD USD USD USD USD USD
175.268,83 175.268,83
4. Present outstanding amounts advanced to Special Account (1+2+3) Less: 5. Ending balance at year end December 31, 2013 6. Amount eligible expenditures paid during the year 1) 2) 3) 4)
During During During During
quarter I quarter II quarter Ill quarter IV
USD USD USD USD
4.506.773,77 5.562.621,19
Note: - Explanation item 8 a. Uneligible expenditure Current Backlog in FY 2013 Current Retroactive in FY 2013 Mischarge in SA Difference Amount Double entry in SA
b. Amount eligible expenditures Backlog in FY 2013 Retroactive in FY 2013 Adjustment Backlog Claim Reduce Total Uneligible Expenditure for Aplikasi (a - b)
USD USD USD USD USD USD
175.268,83
19
C. Dasar Audit
Dasar pelaksanaan audit adalah: 1. PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2. Loan Agreement IBRD No. 8213-ID 3. Permintaan World Bank tanggal 7 Oktober 2013 mengenal "Audit Report Required
for Fiscal Year 2013". 4. Surat Penugasan Audit No. S-332/D1/04/2014 tanggal 19 Mei 2014. D. Tujuan dan Lingkup Audit Tujuan audit adalah (i) memberikan pendapat (opini) atas kewajaran penyajian laporan keuangan proyek, (ii) menilai kecukupan dan efektivitas pengendalian intern, serta (iii) menilai ketaatan terhadap ketentuan loan agreement. Lingkup Audit mencakup: Pengujian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.
-
Penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern proyek, Ketataatan terhadap ketentuan pada peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan proyek untuk tahun anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2013.
Penilaian kewajaran laporan keuangan mencakup pengujian keakuratan penyajian jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan, penilaian kecukupan sistem pencatatan/pembukuan, serta kecukupan bukti-bukti pendukung pengeluaran proyek,
baik pada tingkat Project Management Unit (PMU) Implementing Unit (PIU).
maupun
pada
Project
Peni[aian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern proyek
mencakup penilaian terhadap kecukupan rancangan (desain) sistem pengendalian intern proyek baik di tingkat PMU maupun PIU, serta efektivitas implementasinya di lapangan. Penilaian ketaatan (compliance) pada peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan proyek mencakup penilaian terhadap ketaatan program yang mencakup : 1. Ketaatan pada ketentuan tertentu dalam loan agreement untuk aspek: porsi
pembiayaan dan penyediaan dana pendamping, prosedur pengadaan, dan peruntukan penggunaan dana loan; 2. Ketaatan terhadap mekanisme dan ketentuan internal yang ditetapkan proyek.
Sampel audit dilaksanakan pada 245 kecamatan di 111 kabupaten/kota, atau 41,10% dari total 596 kecamatan di 157 kabupaten/kota yang mendapat Loan IBRD 8213-ID. Sampel audit tersebut termasuk audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah 29 20
kabupaten/kota (termasuk kabupaten/kota yang dobel dengan BPKP sebanyak 10 kabupaten/kota). Rincian sampel audit dapat dilihat pada lampiran 1.
E. Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern
Secara umum, sistem pengendalian intern yang diterapkan sudah cukup memadai dengan nilai rata-rata 70,07 untuk memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan proyek telah dijalankan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
terhadap sistem pengendalian intern kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perkotaan IV (Loan IBRD No.8213-ID). Dari 92
kabupaten/kota sebanyak 54 kabupaten/kota system pengendalian internnya telah cukup memadai.
Hal tersebut ditunjukkan oleh: - PNPM Mandiri Perkotaan telah menyusun dan menerapkan aturan perilaku.
-
- Telah dilakukan pelatihan dan bimbingan pada semua tingkat kegiatan dan pelatihan menjadi prasyarat untuk suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat. - Struktur organisasi juga telah disusun secara memadai dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab telah ditetapkan secara tertulis. - PNPM Mandiri Perkotaan juga menerapkan kebijakan dan pengelolaan SDM baik
pada manajemen proyek, tenaga konsultan sampai tingkat Fasilitator Kelurahan -
maupun masyarakat. Tim Koordinasi Pelaksana tingkat Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten, KMP, KMW, PJOK, dan Faskel telah mengidentifikasi titik kritis pelaksanaan PNPM Mandiri
Perkotaan
yang
berisiko
paling besar
dan
membangun
prosedur yang
terdokumentasi dalam Petunjuk Teknis Operasional serta telah melakukan revisi secara rutin. -
-
Kebijakan dan prosedur pengamanan inventaris dan peralatan, telah ditetapkan, disosialisasikan dan diimplementasikan serta telah dilakukan pembandingan berkala antara aset dan pencatatannya. Telah dilakukan pengukuran kinerja atas setiap kegiatan melalui data SIM yang diolah oleh Konsultan Manajemen Pusat secara rutin serta dilakukan evaluasi dan
dilakukan tindakan perbaikan. -
Penanggung jawab kegiatan (PJOK, Satker Prov, KMW) telah mereviu secara
periodik ketepatan dan keandalan indikator kinerja. - Terdapat pemisahan fungsi yang terkait dengan
otorisasi,
pemrosesan,
pencatatan, pembayaran, serta fungsi-fungsi pengamanan (custody) aset.
- Transaksi keuangan telah diklasifikasikan, diverifikasi dan dicatat secara akurat. - Penanggung jawab kegiatan telah menyusun, menginformasikan dan mengkomunikasikan pertanggungjawabannya kepentingan secara berjenjang.
kepada
seluruh
pemangku
21
- Tersedia dokumentasi atas kebijakan, prosedur dan transaksi serta dokumentasi tersebut tersedia setiap saat diperiukan, dikelola dan dipelihara secara baik serta dimutakhirkan secara berkala. - Laporan berjenjang baik jalur struktural maupun jalur fungsional telah disusun dan informasi dikomunikasikan melalui rapat dan forum sosialisasi. - Saluran komunikasi telah dibangun dengan terbuka dan efektif kepada masyarakat, konsultan, dan aparat pengawasan intern pemerintah, serta antar
pelaku program (konsultan, Tim Koordinasi). - Adanya penanganan pengaduan dan masalah. -
Proyek telah mempunyai RKTL dan laporan progres kegiatan lapangan bulanan (provinsi, kabupaten/kota, kelurahan/desa).
-
KMW melakukan pemeriksaan insidentil; peninjauan sejawat dilakukan oleh Faskel; pelaksanaan audit internal, monitoring dan evaluasi dilakukan secara
berkala oleh penanggung jawab kegiatan. -
Eksternal auditor (KAP) melakukan audit keuangan atas kegiatan proyek di BKM/LKM setiap tahun.
-
Adanya kebijakan yang terkait dengan penyelesalan tindak lanjut audit periode sebelumnya.
Namun demikian masih terdapat kelemahan pengendalian intern dalam pe[aksaan
program sebagai berikut: 1) Lingkungan Pengendalian Pelaku PNPM Mandiri Perkotaan belum sepenuhnya menerapkan aturan perilaku yang telah ditetapkan dan belum diterapkannya tindakan disiplin atas
perilaku yang tidak benar. -
-
-
Rancangan struktur organisasi belum seimbang dengan kebutuhan organisasi. BKM dan KSM belum melaksanakan tugasnya secara optimal, hal ini terlihat dari adanya kecendrungan bukti pendukung pembayaran baik pengadaan bahan, upah, peralatan disesuaikan dengan nilai yang ada dalam RAB. Belum seluruh pelaku program di masyarakat memahami kebijakan program dan melaksanakan program dengan baik. Evaluasi terhadap kinerja konsultan/fasilitator kurang memadai yaitu adanya
standar-standar program yang tidak dijalankan dengan lengkap dan memadai. -
-
Penyaluran dana dari UPK untuk pinjaman bergulir/BLM ada yang belum
melalui prosedur yang ditetapkan. Penyesuaian/pengecualian atas implementasi kebijakan penugasan personil pada kondisi khusus tidak dilaporkan dan didokumentasikan. Kurangnya integritas dan etika dari sebagian pelaku PNPM khususnya di tingkat KSM. Reviu periodik atas batasan kewenangan belum dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat dari perangkapan fungsi yang dilakukan oleh koordinator BKM
22
-
terhadap fungsi; koordinator BKM, pembukuan KSM, dan pemegang kas KSM. Intensitas pelatihan kepada para pelaku program untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya relatif masih kurang.
-
Tingkat kesadaran masyarakat di beberapa desa/kelurahan dalam pemberian bantuan dana bergulir.
-
Para pelaku program belum sepenuhnya memahami peran dan tugasnya dalam pelaksanaan program, dan befum mampu secara optimal
-
masih rendah
menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan program. Batasan kewenangan telah didefinisikan secara tertulis, telah ditetapkan dan dikomunikasikan secara memadai, namun dalam pelaksanaannya para
pelaku program belum menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana mestinya. -
-
-
Tingkat pergantian fasilitator cukup tinggi dan evaluasi terhadap kinerja konsultan/fasilitator kurang memadal karena di lapangan terlihat standar-
standar program yang tidak dijalankan dengan lengkap dan memadai. Koordinator Kabupaten belum terbentuk dan pelaksana kegiatan ditingkat kabupaten belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsinya. Adanya itikat kurang baik dar! pengurus untuk menggunakan dana bergulir tidak sesuai ketentuan. Kurang optimalnya peran dari Fasilitator Kelurahan, Korkot/Askot dan PJOK
PNPM Mandiri Perkotaan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan program di wilayah kerjanya.
-
Satker belum membuat uraian tugas, tanggungjawab dan wewenang masing-
masing personil sesuai SK yang telah ditetapkan. -
-
-
LPJ atas kegiatan infrastruktur tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Organisasi pengelola keuangan di tingkat kabupaten, terutama KPA/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran yang berada pada SKPD Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan
Kebersihan kurang berfungsi secara optimal. Para pelaku program belum terhindar dari adanya konflik kepentingan, seperti masih ada intervensi aparat desa, dan mempekerjakan sanak keluarga. Tim pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan belum memiliki standar baku pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Matriks Standar Akuntabilitas
Pelaku (MSAP) yang dapat digunakan sebagai pegangan pelaksana kegiatan atas pengendalian tindakan atau standar prilaku bagi pelaksana program. 2) Penilaian Risiko -
Para pelaku PNPM Mandiri Perkotaan
belum sepenuhnya melakukan
identifikasi dan analisis risiko, atas kejadian pencapaian tujuan program/kegiatan. -
yang dapat menghambat
Pimpinan instansi (pengelola PNPM tingkat Kota) belum menggunakan secara optimal hasil identifikasi risiko secara menyeluruh. 23
Penilaian risiko yang ada baru dalam tahap informal dan tidak bersifat sistematis hingga ke dalam pengelolaan risikonya. - Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dan Faskel belum memberikan perhatian yang optimal atas terjadinya penyimpangan. -
- Tim Koordinasi, PJOK, Korkot, KMW dan Faskel belum mengidentifikasi titik kritis dari pe[aksanaan PNPM Mandiri Perkotaan yang berisiko paling besar. - Pelaku PNPM belum mempertimbangkan faktor-faktor internal yang mempengaruhi risiko. - Pelaku PNPM belum mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang
mempengaruhi risiko. - Tidak adanya dokumentasi yang dilakukan PMU,
KMP, Tim Koordinasi
Kabupaten/Kota, PJOK, KMW, dan Faskel dalam menentukan sejumlah risiko tertinggi yang harus dikendalikan. -
-
Tim Koordinasi, KMW, Faskel belum melakukan cara mengantisipasi dan merespon penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan dan belum menentukan sejumlah risiko tertinggi. Tim Koordinasi Kabupaten, PJOK, Faskab dan FKIFT belum sepenuhnya
memberikan perhatian dan analisis yang memadai atas dampak yang dapat terjadi atas penyimpangan yang telah teridentifikasi. -
-
PJOK
dan
Fasilitator
Kelurahan
belum
memberikan
perhatian
atas
kemungkinan risiko yang akan terjadi. Faktor risiko eksternal yang mampu mempengaruhi pelaksanaan kegiatan program tidak dilakukan secara memadai.
3) Aktivitas Pengendalian
Pengendalian atas pelaksanaan kegiatan/program belum dilaksanakan secara memadai. - Terdapat pengendapan dana (idle fund) di Kas UPK di atas 20% serta
tunggakan Pinjaman Bergulir yang tingkat kolektibilitasnya menunggak lebih dari 9 bulan. - Belum semua transaksi dibuat dengan segera dan belum sepenuhnya catatan
dalam pembukuan sesuai dengan ketentuan yang ada. - Akuntabilitas terhadap kegiatan program belum dilaksanakan secara memadai, terutama akuntabilitas pelaksanaan kegiatan program di masyarakat. Fasilitator belum sepenuhnya melakukan pendampingan/pembinaan kepada penerima manfaat dalam melaksanakan kegiatannya yang telah direncanakan. - Masih terdapat BKM yang belum menaati sepenuhnya tujuan/maksud dari -
Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. Masih terdapat dokumen-dokumen di BKM dan KSM yang tidak setiap saat diperlukan dapat tersedia, tidak dikelola dan dipelihara secara baik serta dimutakhirkan secara berkala.
24
-
Aset hasil kegiatan program belum dicatat dalam buku inventaris dan belum
dibuatkan identitas barang, serta belum dilakukan pembandingan antara aset
yang diperoleh dengan pencatatannya akuntabilitasnya. -
Hasil kegiatan fisik yang mrnemerlukan pemeliharaan belum diidentifikasi dan
dijadwa[kan waktu pemeliharaannya. -
-
-
Pekerjaan fisik belum selesai sehingga befum dapat dimanfaatkan meskipun dana BLM sudah diterima semua ofeh KSM Pelaksana. Belum seluruh kebijakan, prosedur dan transaksi terdokumentasi dengan baik dan diterapkan untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan yang sudah ditetapkan. Belum semua transaksi keuangan telah diklasifikasikan, diverifikasi dan dicatat
dengan segera dan akurat. -
Belum dilakukan
pemrosesan,
pemisahan fungsi yang terkait dengan otorisasi, dengan
pencatatan, pembayaran,
(custody) asset. -
Koordinator
BKM
pengelolaan
keuangan
pengelolaan kas. -
-
-
belum
melakukan
termasuk
serta fungsi-fungsi pengamanan pengawasan
melakukan
dan
inspeksi
pengendalian
mendadak
atas
Hasil pekerjaan fisik oleh KSM dan hasil pengukuran untuk sertifikasi pekerjaan fisik oleh Fasilitator tidak dibuatkan Back Updata dan As Built
Drawing. Kas tunai yang seharusnya dikelola oleh bendahara UPK, ada yang dikuasai/disimpan oleh juru tagih dan terdapat pengunduran diri pengurus
UPK sejak Juli 2013, hal ini mengakibatkan proses penyalurkan dana bergulir ke Masyarakat tidak dapat dilakukan. Dokumentasi atas kebijakan dan prosedur serta transaksi berupa data
dukungan sistem informasi manajemen (SIM) di tingkat kelurahan/BKM belum
tertib. -
-
Identitas hasil kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan belum dilekatkan pada hasil
pekerjaan fisik jalan/bangunan, mebelair, peralatan dan inventaris kantor lainnya, Penanggungjawab kegiatan pada setiap level belum seluruhnya melakukan
pengukuran kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja serta belum
-
-
-
terdapat rekomendasi yang dimuat dalam laporan kinerja untuk perbaikan kinerja program yang dilaksanakan. Pe[aksanaan pekerjaan fisik telah difakukan belum sepenuhnya dilakukan supervisi yang memadal oleh Faskel Teknik dan UPL terhadap volume
pekerjaan, waktu pelaksanaan. Kelalaian KSM yang dalam pelaksanaan kegiatan, tidak sepenuhnya mengacu
pada RAB dalam Sp3. Penyusunan design dan RAB kegiatan belum seluruhnya mengikuti prosedur dan kriterla program, kondisi ini terlihat dari adanya kelemahan perencanaan pembangunan kegiatan dilapangan yang tidak sesuai dengan RAB. 25
-
Kurang optimalnya fasilitator dalam melakukan pendampingan, antara lain masih dijumpai hasil verifikasi proposal untuk meminimalkan risiko
pelaksanaan kegiatan belum diketahui secara cermat. -
-
Reviu dan pengawasan yang dilakukan oleh penanggung jawab program tidak
efektif, sehingga masih banyak standar program yang tidak dijalankan. Masih belum optimalnya fungsi otorisasi dan belum berfungsinya pemisahan fungsi sesuai tupoksinya.
4) Informasi dan Komunikasi - Koordinasi antara pemegang pembukuan dan pemegang kas pada KSM belum efektif. - Kegiatan media informasi berupa papan informasi yang mudah dilihat dan -
-
-
-
dibaca warga belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. KSM/BKM tidak segera menyelesaikan LPJ meskipun kegiatan sudah diselesaikan sehingga penyelesaian pekerjaan tidak dapat segera di-entry dalam SIM. Belum semua informasi penting yang berkaitan dengan tujuan program, seperti informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor keberhasilan yang kritis, dan informasi ketidak berhasilan program belum dildentifikasi secara teratur dan dilaporkan kepada penanggung jawab kegiatan/program di setiap level. Belum terdapat laporan ataupun notufen secara berjenjang yang memuat informasi hasil rapat, sosialisasi atau pelaksanaan kegiatan baik secara priodik maupun insidentil.
Belum
terdapat saluran komunikasi yang secara terbuka menampung
pengaduan dan keluhan dan pertanyaan masyarakat mengenai permasalahan
program. -
Satker dan KMW
belum merespon informasi di tingkat BKM
terhadap
permasalahan yang sedang terjadi. 5) Monitoring - Tim koordinasi belum memiliki program kerja untuk memastikan pengawasan atasan langsung cukup efektif. - Satker, Faskel, PJOK dan KMW pefaku PNPM Mandiri Perkotaan melakukan pemantauan atau supervisi (monitoring) dan evaluasi perbaikan atas pelaksanaan program secara optimal/berkelanjutan. - Tim Koordinasi, PJOK, Satker, Korkot maupun fasilitator belum optimal
bahwa belum serta dalam
melakukan pembinaan serta belum melakukan pengawasan, pemantauan secara efektif atas pelaksanaan kegiatan. - Belum terdapat monitoring secara menyeluruh atas kegiatan program ofeh
pihak independen. - Tim Koordinasi, PJOK, Konsultan belum melakukan
pemantauan dan
pengawasan dalam bentuk pemeriksaan (supervisi) dan evaluasi, serta belum melakukan perbaikan atas pelaksanaan program.
26
-
Askot MK,
Faskel ekonomi,
Faskel sosial dan UPS
tidak melakukan
pengawasan dan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan. - Tidak adanya bukti dokumentasi asal hasil monitoring yang dilakukan Satker dan Tim Kordinasi PNPM Perkotaan. - Belum
dibuat/dilaksanakan
mekanisme
untuk memastikan adanya penyelesaian atas temuan hasil audit dan pemantauan iainnya dengan segera. - Kurangnya koordinasi pendampingan dan monitoring yang dilaksanakan oleh fasilitator maupun oleh Tim Pengarah, Tim Teknis dan Satker, sehingga hasilnya belum berjalan dengan optimal. - Monitoring kegiatan program belum optimal ditingkat Konsultan Manajamen -
Wilayah. Belum efektifnya penanganan hasil supervisi/pendampingan oleh Faske terhadap pengelolaan pinjaman macet di BKM/UPK.
F. Penilalan atas Kepatuhan terhadap Naskah Pinjaman Luar Negeri
Menurut penilaian kami, secara umum pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan telah mematuhi Loan Agreement, pedoman proyek dan ketentuan perundangundangan yang berlaku dengan nilai 74,67. Penilaian kepatuhan terhadap masing-masing ketentuan dapat dirinci sebagai berikut: 1. Kepatuhan pada ketentuan dalam Loan Agreement Menurut penilaian kami tingkat kepatuhan pada ketentuan
dalam loan
agreement seperti porsi pembiayaan dan penyediaan dana pendamping, prosedur pengadaan secara umum, keabsahan pengeluaran teiah memadai dengan nilai 82,93.
2. Kepatuhan terhadap Pedoman Teknis PNPM Mandiri Perkotaan yang
teiah Disetujui oleh Lender Menurut peniiaian kami tingkat kepatuhan pada Pedoman Proyek secara umum telah cukup memadai dengan nilai 72,69.
Penilaian kepatuhan pada Pedoman Proyek dapat dirinci kedalam 5 (lima) unsur penilaian yaitu: •
Kepatuhan pada prosedur pengadaan bahan/alat pnpm mandiri perkotaan. Menurut penilaian kami pelaksanaan prosedur pengadaan bahan/alat
pnpm mandiri perkotaan secara umum telah
memadai dengan nilai
77,07. •
Kepatuhan pada siklus PNPM Mandiri Perkotaan. Menurut penilaian kami pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan secara umum teiah cukup memadai dengan nilai 74,35. 27
*
Kepatuhan pada Kegiatan Sosial.
Menurut penilaian kami pada pelaksanaan Kegiatan Sosial secara umum telah cukup memadai dengan nilai 74,33. *
Kepatuhan pada Pembangunan Sarana dan Prasarana.
Menurut penilaian kami pada pelaksanaan Kegiatan Sosial secara umum telah cukup memadai dengan nilai 69,11.
•
Kepatuhan pada Pengelolaan Dana Bergulir. Menurut penilaian kami pada pelaksanaan pengelolaan dana bergulir secara umum telah cukup memadai dengan nilai 68,60.
Penyimpangan terhadap Pedoman Proyek yang masih dijumpai adalah:
-
Dokumen PJM Pronangkis belum disosialisasikan ke seluruh masyarakat kelurahan/desa dan beberapa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana belum diumumkan secara transparan melalui media warga minimal di lima tempat strategis.
f
-
Laporan penggunaan dana dan laporan pelaksanaan kegiatan sosial KSM dan BKM belum didukung dengan bukti yang relevan, kompeten dan cukup. Belum
seluruh kegiatan sosial dilaksanakan sesuai dengan memadai.
proposal
Kelemahan dalam pinjaman bergulir yaitu peminjam bukan rumah tangga miskin (dalam PJM Pronangkis dan masuk PS2), pengurus belum mempunyai akses terhadap peminjam yang tingkat pengembaliannya baik,
-
pengawas belum melakukan monitoring setiap periode tertentu kepada KSM, masih terdapat pinjaman yang diberikan perorangan dengan plafon melebihi dari yang diajukan dan penyimpangan ketentuan pinjaman bergulir lainnya. Desa/kelurahan sasaran PNPM
Mandiri Perkotaan
belum sepenuhnya
-
mematuhi ketentuan teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana. Belum dilakukan reviu/audit terhadap laporan keuangan BKM oleh lembaga audit independen.
-
Pelaporan dan pengadministrasian catatan atas kegiatan pemanfaatan dana
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di BKM dan UPK beium tertib.
-
Belum semua kegiatan/bantuan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam proposal dan RAB.
-
Pengalihan terhadap pekerjaan yang telah diajukan proposalnya dan sesuai perhitungan RAB, kenyataan dilapangan mengalami perubahan baik lokasi maupun jenis pekerjaannya namun tidak didukung dengan Berita Acara Perubahan dan perbaikan perubahan RABnya.
28
-
-
-
-
-
-
Belum seluruh pencairan dana dilaksanakan sesual dengan ketentuan yang
berlaku, hal ini tercermin dengan adanya penggunaaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kelengkapan administrasi BLM untuk pengajuan proposal kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban belum didukung bukti yang memadai. Penyimpangan penggunaan dana bergulir untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan orang lain dengan meminjam nama warga lain. Penyelenggaraan serangkaian RPK di tingkat RT/RW/ kelompok komunitas yang ada berupa diskusi membangun visi, analisis kritis terhadap persoalan kemiskinan/analisa sosial (olah pikir), dan refleksi diri (sikap & perilaku) terhadap permasalahan kemiskinan/olah rasa belum optimal dilaksanakan. Penilaian kelayakan peminjam belum dilaksanakan sesuai dengan tahapantahapan yang ada dalam pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Belum berfungsinya Tim Pemeliharaan yang telah dibentuk dan belum
adanya kesepakatan masyarakat sekurang-kurangnya memuat kontribusi iuran warga pengguna atau penggalian sumber-sumber dana pemeliharaan. -
Indikator tercapainya sasaran pinjaman dana bergulir belum seluruhnya
dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. -
Pendampingan yang dilakukan fasilitator kurang optimal.
-
Masih terdapat tunggakan pinjaman yang melebihi dari 9 bulan, dan belum
-
dilakukan monitoring terhadap kategori pinjaman yang macet tersebut. Pembentukan BKM/LKM baru pengganti yang lama tidak disertai pembaharuan/perubahan AD BKM/LKM tetapi meggunakan AD BKM/LKM yang sudah ada, sosialisasi hasil pembentukan LKM/BKM belum dilaksanakan secara luas kepada masyarakat dan pembentukan BKM/LKM
baru pengganti yang lama tidak dilakukan pencatatan/perubahan -
-
G.
¯
akte
notaris LKM/BKM. UPK belum secara tertib memperbarui kartu pinjaman dan sebagian dokumen usulan pinjaman yang menunggak tidak ditemukan dan digantikan dengan Surat Pengakuan Hutang. Dalam pelaksanaan prosedur pengadaan bahan/alat PNPM Mandiri Perkotaan yaitu pedoman harga dalam pelaksanaan pengadaan bahan/alat untuk kegiatan pembangunan infrastruktur tidak berdasarkan hasil survei minimal dari tiga pemasok setempat/terdekat.
Ikhtisar Temuan yang Berpengaruh pada Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Sebagaimana diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan terdapat temuan audit sebesar Rp3.401.208.458,00 yang merupakan temuan audit yang berkaitan dengan kegiatan Jasa Konsultan dan Bantuan Langsung Masyarakat (Kelurahan Grants/Sub Grants), yang terdiri:
29
No
Urajan
Nilaj (Rp)
1
Terdapat kelebihan pembayaran, ketekoran kas, kemahalan harga dan pengeluaran yang belum didukung bukti pertanggungjawaban.
2
Volume pekerjaan tidak sesuai dengan RAB.
414.631.437,00
3
Tunggakan dana bergulir untuk kepentingan pribadi dan penggunaan dana BLM tidak sesual ketentuan.
726.436.445,00
J u m la h
2.260.140.576,00
3.401.208.458,00
Jum[ah temuan sebesar Rp3.401.208.458,00 atau 0,42% dari jumlah pengeluaran proyek tahun 2013 sebesar Rp802.008.172.577,00 tersebut tidak cukup signifikan
berpengaruh pada kewajaran penyajian laporan keuangan secara kesefuruhan. Oleh karenanya, pendapat kami terhadap penyajian laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian. H.
Kejadian Setelah Tanggal Laporan Keuangan Tidak terdapat kejadian penting
setelah tanggal laporan keuangan
berpengaruh signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.
yang
30
Lampiran 1 /1 dari4
SAMPEL AUDIT No
-
URAIAN
Jumlah LAP ITDA Provinsi 1
LAPORAN
IDA
KABUPATENIKOTA
Jml Kab/kota
Jml Kec
1
2
Pemalang
Taman, Petarukan
1
1 1 1 1 1 1 1
2
Surakarta
Banjarsar, Jebres
2 2 2
Pekalongan Kudus Purbalingga
Wiradesa, Karangdadap Jati, Kaliwungu Kalimanah, Padamara
2
Pati
Pati, Juwana
1 1 1 1 1
2 2
Tegal Kendal
Tegal Timur, Margana Brangsong, Kaiwungu
1
2
Jepara
Mionggo, Kalnyamatan
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2
Kota Semarang Sukoha4o Karanganyar Banyunas
Tembalang, Mijen Kartosura, Baki Kebakkramat, Tasikmadu Sokaraja, Kembaran
2
Salatiga
Argomulyo, Sidarejo
3
Klaten
Katen Utara, Ngawen, Pedan
JAWA TENGAH
Nama KablKota
Kab/Kota dobel dg BPKP
Jumlah Kecamatan Audit ITDA
Kec dobel dgBPKP
Nama Itda
Nama Kecamatan Audit ITDA
Nama Kecamatan
1
2
Cilacap
Cilacap Selatan. Cilacap Tengab Banyumas, Purwokerto
2
Banyumas
Utara
2 1 2
Kebumen Grobogan Brebes
Gombong, Kebumen Purwodadi Bumiayu, Brebes
2
Rembang
Rembang, Lasem
2
0.1.YOGYAKARTA
1 1 1
3 3 4
Yogyakarta Bantul Sleman
Danurejan, Mergangsan, Wirobrajan Pandak, Sewon, Bantul Moyudan, Ngaglik, Mlati, Pakem
3
JAWATIMUR
1 1
1 1
Bangkalan
Bangkelan
1
2
Tulungagung
Bondowoso
Bondowoso
1
2
Banyuwangi
1
1
Kab Madiun
Jiwan
1
3
Magetan
1
2
Mojokerto
Prajurit Kulon, Magersai
1
2
Surabaya
Karang Pilang, Semampir
1 1
1 1
Pamekasan Trenggalek
Pamekasan Trenggalek
1 1
4 2
Pasuruan Probolinggo
BoyOlangu, Kauman Giri, Genteng
Magetan, Maospati, Karangrejo
1
1
Bojonegoro
Bojonegoro
1
2
Blitar
Sugul Kidul, Purworejo, Panggungrejo, Gadingrejo Kraksaan, Pejarakan Kanigoro, Wlingi
1 1
1
Lumajang
Lumajang
1
2
Batu
Batu, Bumiaji
2
Ponorogo
Ponorogo, Siman
1
2
Kab Kediri
Grogol, Ngadiluwih
1 1 1 1
3 3 1 1
Bitar Kota Madiun Pacitan Tuban
Sukorejo, Kepanjen Kidul, Sanan Welan Manguharjo, Taman, Kartohajo Pacitan Tuban
1 1 1 1
3 2 2 2
Kota Kediri Jombang Lamongan Nganjuk
1
3
Nganjuk
Kertosono, Nganjuk, Sagor
1
1
2
Kota, Pesantren, Mojoroto Jombang, Jogoroto Lamongan, Paciran Nganjuk, Bagor
Lampiran 1 / 2 dari4
SAMPEL AUDIT No
URAIAN
Provinsi 4
LAPORANITDA
KABUPATENIKOTA
Jml Kab/kota
Jml Kec
1
2
Gianyar
Ubud, Blahbatuh
1
2
Klungkung
Klungkung, Dawan Denpasar Timur, Denpasar Utara,
1
3
Denpasar
DenpasarSelatan
1
I
1 2
Buleleng Kuta
Buleleng Kuta, Kuta Utara
BALI
Nama KablKota
NUSATENGGARA BARAT
1 1 1 1
6 2 2 3
Mataram Lombok Tengah Lombok Barat Bima
Selaparang, Sekarbeta, Cakranegara, Mataram, Sandubaya, Ampenan Kopang, Praya Labuapi, Kediri Rasane Barat, Rasanae Timur, Raba
6
NUSATENGGARATIMUR
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
Ngada Ende Sikka Sumba Timur Sumba Barat
Bajawa Ende Selatan Alok Waingapu Waikabubak
1
3
Kota Kupang
Kota Lama, Kota Raja, Oebobo
1 1
3 1
Palangkaraya Kotawaringin Timur
Bukit Batu, Rakumpil, Sabangau Mentawa Baru Ketapang
8
9
KALIMANTANTENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KAIMANTAN TJMUR
1 I 1 1 1 1
KabiKota dobel dg BPKP
Jumlah Kecamatan Audit ITDA
Kec dobel dg BPKP
1 1 1 1
1 1 1 1
3 2 2 2
1 2 2 2
Namaltda
Narma Kecamatan Audit ITDA
Bima Tengah Mataram Lombok Barat
Rasanae Barat, Mpunda, Asakota Praya. Kopang Cakranegara, Ampenan Kediri, Labuapi
Nama Kecamatan
5
7
Junlah LAP ITDA
1
Kofabaru
Pulau Laut Ulara
1
Tanah Laut
Pelaihari
1 1 2
1
Banjar Huru Sungai Selatan Tabalong Hulu Sungai Utara
Martapura Kandangan Tanjung, Murung Pudak Amuntai Tengah
1
2
Kutai Kartanegara
1
3
Tarakan
1
3
Bontang
i 1
3 1
Samarinda Berau
1 1
3 1
Balikpapan. Nunukan
Loa Janan, Tenggarong Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Tarakan Barat Bontang Barat, Bontang Selatan, Bontang Utara Palaran, Samarinda Utara, Sungai Kunjang Tanjung Redeb
Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan, Balikpapan Utara Nunukan
"¯
i
3
Banjagnasin Barat, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin
Banjarmasin Timur
%.i~~~~~~ I.l . .
.i
hJ
.1~ i
h
hJ
~~~h.l.1 .J h-h.J
..J
L.-J
A.
.-J *J J
L.J~ -
J ....
J...
hi
IJ
h.i
_.l ..J
1..
Lampiran 1/3dari4
SAM PEL AUDIT No
LAPORAN ITDA
URAIAN
KABUPATENIKOTA Jumlah LAP ITDA
Provinsi
JmI Kablkota
JmI Kec
1
1
Minahasa Utara
1
3
Minahasa
Airmadidi Tondano Timur, Tandano Selatan, Langowan Timur
1
4
Kotamobagu
Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat
1 1
4 4
Tomahan Bitung
Tomohan Selatan, Tomohan Timur Madidir, Maesa, Girian, Aertembaga
11 GORONTALO
1 1
6 2
Kota Gorontalo Kab Gorontalo
Kota Barat, Kata Tengah, Kota Selatan, Hulonthalangi, Kota Timur, Dungingi Limboto, Telaga
12 SULAWESI TENGAH
1
1
1 3
Tolital POso Palu
Baolan
1 1 1 1 1
2 3 3
Kolaka Kendari Baubau
Latambaga, Kolaka Kendari, Kenclari BEarat, Wua-wua Murhum, Bungi, Wo4io
10 SULAWESI UTARA
Nama KablKota
KablKota dobel dg BPKP
- Jumlah Kecamatan Audit ITDA
Kec dobel dg BPKP
Nama Itda
Nama Kecamatan Audit ITDA
Nama Kecamatan 1
2
Bitung
Matuari, Madidir
Gorontalo
Limboto, Telaga
Tomhon Utara, Tomohan Barat,
13
14
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI SELATAN
1
1
2
Poso Kota Ulujadi, Mantikulore, Tawaeli
1
1
Wajo
Tempe
1
1
6
1
1
Maros
Turikale
1
1
4
1 1 1 1
4 1 1 1 I1 2
Pare-pare Bacukiki Barat, Soreang, Ujung, Bacukiki Sinjai Sinjai Utara Pinrang Paleteang Gowa Somba Opu Sindenreng Rappang Martenggae Palopo Telluwanua, Sendana, Wara
1
2
Palopo 4
Pare-Pare
Mungkajang, Telluwanua, Wara Selatan, Bara, Wara Barat, Wara Timur, Wara, Wara Utare Soreang, Ujung, Bacukiki Barat, Bacukiki
..I J~ .. i
.J
I
J
J Ji
-i
1
J
ýJ
~j
.-
-j
-1.
-.J
_) ý_
J
1
--1
-1J -1
1 -1
1J
-1 .
--1 i
1
-1
-1 .
-1
-
Lampiran 1/4 dari4
SAMPEL AUDIT No
URAIAN
Provinsi
LAPORAN ITOA
KABUPATEN/KOTA
Jm: Kab/kota
Jmf Kec
15 SULAWESI BARAT
1
1
Majene
Banggae
16 MALUKU
1 1
1 3
Polewali Mandar Ambon
Polewali Nusaniwe, Sirimau, Teluk Ambon
1
2
Tual
Dulla Utara, Dulla Selatan
1
3
Terntae
Hiri, Ternate Tengah. Ternate Selatan
1
4
Tidore
Tidore Utara
18 PAPUABARAT
1 1
3 1
Sorong Manokwari
Sorong Barat, Sorong Timur, Sorong Manoi Manokwar Barat
19 PAPUA
1 92
3 191
Jayapura
Abepura, Jayapura Utara, Jayapura Selatan
17 MALUKU UTARA
Nama Kab/Kota
Jumlah LAP
KabKota dobef dg
ITDA
BPKP
Jumlah Kecamatan Audit Kec dobet ITDA dgBPKP
Nama Kecamatan Audit Nama Itda
JTDA
Nama Kecamatan
Tidore, Tidore Timur, Tidore Selatan,
JUMLAH
29
Jumlah Sampel : Kab/Kota BPKP Kab/Kota lItda Kab/Kota Dobel Jumlah
92 Kec.BPKP 29 Kec.ltda -10 Kec. Dobel 111
1
191 69 -15 245
2
10
69
Sorong
15
Sorong Utara, Sorong
-_j
,J
-_J
-_)
j
-J
_J
-J
Lampiran 2
REKAPUTULASI SCORING SPI
UNSUR
Atribut
Lipeng
Risiko
Aktiv Pengendalian
Infokom
Monitoring
Sangat Memadai Memadai Cukup Memadai Kurang Memadai Tidak Memadai Total data
4 41 37 5 5 92
2 27 30 27 6 92
2 14 70 5 1 92
4 43 38 6 1 92
11 37 38 5 1 92
SP
Lipeng Risiko Aktiv Pengendalian Infokom Monitoring
Score 71,58 62,55 70,11 73 73 71,88
Simpulan1 .ikup'Memadai dåkup Meiadai .CuIdrj Mémadai -Cukup Mehna'dai CIkup Memadai
PENJELASAN: GRADASI 4 No. Skala Penilalan 90:5 X s 100 2 3 4 5
NCokup Memadai Catatan: Dari total sampel audit sebanyak 111 kabupaten/kota, hanya 92 kabupaten/kota yang terdapat data scoring SPI.
75:5 X< 90 605 X <75 50:5 X < 60 X <50
Simpulan umum 2 26 54 8 2 92
Atribut Sangat Memadal Memadai Cukup Memadal Kurang Memadai Tidak Memadal
Nilal Rata-rata 96,34 78,21 68,93 56,49 23,08
J
]
]
J
}
J4
.J
Lampiran 3
Rekapitulasi Scoring Kepatuhan Atribut Sangat Memadai Memadai Cukup Memadal Kurang Memadai Tidak Memadai Total data
Unsur Loan Agreement Pengadaan Pedoman Proyek
A (Loan Agreement)
Pengadaan 3 29 60 0 0 92
27 53 11 1 0 92
Score 82,93ngala
Simpulan ai
77,0775•X<
Siklus PNPM
74,35
C<75ukuipWàdai
Keg Sosial Sarpras <-6n Dana Berg ulir
74,33 69,11 68,60
: 'CCupIMWrnIaååi. Ce p.M0amada -CWkup Ýlemnadai
Simpulan
72,69C.lïl9eida 74,67
PENJELASAN: GRADASI No. Skala Penilalan 1 90 5 X:5 100 2 75 s X< 90 3 60 5 X< 75 4 50:5 X< 60 5 X<50
Siklus PNPM 4 57 31 0 0 92
B (Pedoman Proyek) Keg Sosial Sarpras 5 0 42 20 44 62 0 10 0 0 91 92
..-tup
Mlemadai .
Atribut Sangat Memnadai Memadal Culkup Memadal Kurang Memnadal Tidak Memadai
Catatan Dari total sampel audit sebanyak 111 kabupaten/kota, hanya 92 kabupaten/kota yang terdapat data scoring SPI. Kota kendari tidak terdapat kegiatan sosial dan dana bergulir, sehingga total data pada kegiatan sosial dan kegiatan
dana bergulir hanya 91 kab/kota
Simpulan Umum Dana Bergulir 1 24 53 5
Simpulan 3 29 60 0
8 91
0 92
1 kab/kota 2 36 54 0 0 92
Nila rata-rata 94,05 79,44 70,76 74,67
'j
:j
z
.j~
j
t
i 1
i :
.
.
.
..
.1Ii.. . I. .J
I.J..i
..
:.J JI
j
.
.
.
j
.j
Lampiran 4
NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS FOR 2012 - 2015 Project Sources & Uses of Funds for the quarter ending December 31, 2013
-EApeni-ures
TOTAL DR 1 Uses of Funds 1 a. Kelurahan Grants under part 2(a)
GO! Counterpan _I
I__
Orhers Donc.r
IDR
IDR
2
3
690.300.000.000
-
I
in Year toDate
.UlfII SBUN
-
t
1o __
DR 4
ChargetoWBSA
iChrgeF0oWBSA _
IDR
IDR
5
6
j.
_
___Bcko_R_rac'
1DR
USD
7
8
802.008.172.577
-
b. Kelurahan Grants under part 2(b) 2 Goods, Consultant Services, Training and Workshop and incremental Operating Cost
111.708.172.577
-
111.708.172.577
10,069,394,96
-
111.708.172.577 Average Exchange Rate
10.069.394,96 11.094
Non Bank Financed (Rupiah Murni) Total Uses of Fund
802.008.172.577
TOTAL IDR
1 Uses of Funds I a. Kelurahan Grants under part 2(a)
690.300.000.000
-
GOI Counu.rpart
-Exirenditures
[
Olners Donor
IOR 'DR ___________
2
802.008.172.577
-
IDR
3
I
KUN r SBUhd IDR
4
j
in Cummulative to Date 3. Quks.1R edwa Backlog IDR [DR Retroacie 5 6
[
Charge ToWB S
Charge t WB SA
C. ret IDR
Cag USD oSS
A
7
8
-
b. Kelurahan Grants under pat 2(b) 2 Goods, Consultant Services, Training and Workshop and incremental Operating Cost
11 1.708.172.577
-
111.708,172.577
10.069.394,96
-
111.708.172.577 Average Exchange Rate
10.069.394,96 11.094
Non Bank Financed (Rupiah Murni) Total Uses of Fund
802.008.172.577
-
-
.J '1
