B U P A T I P A K P A K B H A R A T,

BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PAKPAK BHARAT BUPATI Menimbang

P A K P A K B H A R A T,

: a. bahwa dalam rangka penyeragaman tata naskah dinas serta untuk tertibnya administrasi pengelolaan sistem ketatausahaan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu ditetapkan pedoman tata naskah dinas pemerintahan desa Kabupaten Pakpak Bharat; b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf “a” diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pakpak Bharat tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Pakpak Bharat.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4789); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

2

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PAKPAK BHARAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat; 2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat; 3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat; 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah; 5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 9. Naskah Dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis; 10. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah dinas yang memuat sebutan Pemerintahan Desa; 11. Sampul Naskah Dinas adalah sampul/alat pembungkus naskah dinas yang mempunyai Kop Sampul Naskah Dinas; 12. Kop Sampul Naskah Dinas adalah bagian teratas dari sampul naskah dinas yang memuat sebutan Pimpinan Pemerintahan Desa; 13. Plang Nama adalah plang atau papan yang bertuliskan nama dan alamat kantor Kepala Desa dan Sekretariat Desa; 14. Stempel Kepala Desa adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa; 15. Stempel Sekretariat Desa adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu Naskah Dinas yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Desa; 16. Stempel BPD adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua BPD.

3

B A B II AZAS TATA NASKAH DINAS DAN TATA PERSURATAN Bagian Pertama Azas-azas Tata Naskah Dinas Pasal 2 Azas-azas Tata Naskah Dinas adalah pedoman atau acuan dasar mengenai pelaksanaan Naskah Dinas Pemerintahan Desa. Pasal 3 Azas-azas Tata Naskah Dinas terdiri dari : 1. Azas Dayaguna dan Hasilguna adalah penyelenggaraan Tata Naskah Dinas secara berdayaguna dan berhasilguna dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar penulisan, penggunaan ruang atau lembar Naskah Dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas. 2. Azas Pembakuan adalah Naskah Dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. Petunjuk teknis setiap Perangkat Daerah mengacu kepada pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang membakukan jenis, penyusunan Naskah Dinas, dan tata cara penyelenggaraannya. 3. Azas Pertanggungjawaban adalah penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan. 4. Azas Keterkaitan adalah kegiatan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas terkait dengan kegiatan administrasi umum dan unsur administrasi umum lainnya. 5. Azas Kecepatan dan Ketepatan adalah untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Satuan Kerja, Tata Naskah Dinas harus dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, kecepatan penyampaian dan distribusi. 6. Azas Keamanan adalah Tata Naskah Dinas harus aman secara fisik dan subtansi (isi) mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan dan distribusi demi terwujudnya Tata Naskah Dinas yang berdayaguna dan berhasilguna, pengamanan naskah dan aspek legalitasnya perlu dilihat sebagai penentu yang paling penting.

Bagian Kedua Tata Persuratan Dinas Pasal 4 Tata Persuratan Dinas adalah pengaturan ketatalaksanaan penyelenggaraan surat-menyurat yang dilaksanakan oleh Kepala Desa , Perangkat Desa dan BPD dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Pasal 5 Penerapan Tata Persuratan Dinas harus memperhatikan beberapa hal, yakni sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan urusan kedinasan melalui surat-menyurat dinas harus dilaksanakan secara cermat agar tidak menimbulkan salah penafsiran. 2. Koordinasi antar pejabat terkait hendaknya dilakukan dengan mengutamakan metode yang paling cepat dan tepat, misalnya diskusi, kunjungan pribadi dan jaringan telepon

4

3. Urusan kedinasan yang dilakukan dengan menggunakan tata cara dan prosedur suratmenyurat, harus menggunakan sarana komunikasi resmi. 4. Jawaban terhadap surat yang masuk : a. Satuan Kerja pengirim harus segera mengkonfirmasikan kepada penerima surat atas keterlambatan jawaban dalam suatu proses komunikasi tanpa keterangan yang jelas. b. Satuan Kerja dan atau pihak penerima harus segera memberikan jawaban terhadap konfirmasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja pengirim. 5. Batas waktu jawaban surat disesuaikan dengan sifat surat yang bersangkutan : a. Amat Segera/Kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima; b. Segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima; c. Biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja. 6 Waktu penandatanganan surat harus memperhatikan jadwal pengiriman surat yang berlaku di Satuan Kerja masing-masing dan segera dikirim setelah ditandatangani. 7. Penggandaan/copy surat hanya diberikan kepada yang berhak dan memerlukan, dinyatakan dengan memberikan alamat yang dimaksud dalam ”Tembusan”. Copy surat dibuat terbatas hanya untuk kebutuhan sebagai berikut : a. Copy Tembusan adalah copy surat yang disampaikan kepada pejabat yang secara fungsional terkait; b. Copy Laporan adalah copy surat yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang; c. Copy Arsip adalah copy surat yang disimpan untuk kepentingan pemeriksaan arsip. 8. Tembusan surat disampaikan kepada Satuan Kerja/Pejabat terkait, sedangkan lampiran hanya disampaikan kepada Satuan Kerja/ Pejabat yang bertanggungjawab. 9. Tingkat Keamanan: a. “Sangat Rahasia” disingkat (SR), tingkat keamanan isi surat dinas yang tertinggi, sangat erat hubungannya dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak, akan membahayakan keamanan dan keselamatan negara; b. “Rahasia” disingkat (R), tingkat keamanan isi surat dinas yang berhubungan erat dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ketangan yang tidak berhak akan merugikan negara; c. “Konfidensial” disingkat (K), tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak akan merugikan negara. Termasuk dalam tingkat konfidensial adalah Rahasia Jabatan dan Terbatas; d. “Biasa” disingkat (B), tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang tidak termasuk dalam butir a sampai dengan c, namun tidak berarti bahwa isi surat dinas tersebut dapat disampaikan kepada yang tidak berhak mengetahuinya. 10. Kecepatan penyampaian: a. Amat Segera/Kilat, surat dinas harus diselesaikan/dikirim/ disampaikan pada hari yang sama dengan batas waktu 24 jam; b. Segera, surat dinas harus diselesaikan/dikirim/disampaikan dalam waktu 2 x 24 jam; dan c. Biasa, surat dinas harus diselesaikan/dikirim/disampaikan menurut yang diterima oleh bagian pengiriman, sesuai dengan jadwal perjalanan caraka/kurir, batas waktu 5 hari. 11. Surat dengan tingkat keamanan tertentu (Sangat Rahasia, Rahasia, Konfidensial/Terbatas) harus dijaga keamanannya dalam rangka keselamatan negara. Tanda tingkat keamanan ditulis dengan cap (tidak diketik), berwarna merah pada bagian atas dan bawah setiap halaman surat dinas, jika surat dinas tersebut dicopy, cap tingkat keamanan pada copy harus dengan warna yang sama dengan warna cap pada surat asli.

5

12. Penggunaan Kertas Surat. a. Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS 80 gram atau disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain untuk kegiatan surat-menyurat penggandaan dan dokumen pelaporan; b. Penggunaan kertas HVS di atas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis Naskah Dinas yang mempunyai nilai kesamaan tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama; c. Penyediaan surat berlambang negara dan/atau surat Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah dicetak di atas kertas 80 gram; d. Kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio (ukuran 210 x 330 mm). Di samping kertas folio untuk kepentingan tertentu seperti makalah/paper, pidato dan laporan dapat menggunakan kertas dengan ukuran berikut : a. A4 yang berukuran 297 x 210 mm (8/x11/inci) untuk makalah/paper/ laporan; b. A5 Setengah kuarto (210 x 148 mm ) untuk pidato. 13. Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran : a. Penggunaan jenis huruf Pica; b. Arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; c. Spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan; d. Warna tinta adalah hitam. 14. Warna dan Kwalitas: Kertas berwarna putih dengan kwalitas terbaik (White bond) digunakan untuk surat dinas yang asli, sedangkan yang berkwalitas biasa digunakan untuk copy surat dinas. Apabila digunakan mesin ketik biasa, tembusan diketik dengan kertas karbon pada kertas doorslag/manifold/tissue. Apabila digunakan mesin ketik elektronis atau komputer akan lebih efisien jika tembusan dibuat pada kertas biasa dengan menggunakan mesin foto copy. Naskah dengan jangka waktu simpan 10 (sepuluh) tahun atau lebih atau bernilai guna permanen harus menggunakan kertas serendah-rendahnya dengan nilai keasaman (PH)7. B A B III NASKAH DINAS Pasal 6 Naskah Dinas Pemerintahan Desa, dirumuskan dalam bentuk dan susunan produk-produk hukum dan dalam bentuk surat. Pasal 7 Naskah Dinas Pemerintah Desa, diolah oleh Perangkat Desa. Pasal 8 Naskah Dinas Pemerintahan Desa, ditandatangani oleh Kepala Desa, Perangkat Desa yang diberi wewenang dan Ketua/Wakil Ketua BPD. Pasal 9 (1) Jenis dan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. (2) Sununan dan bentuk naskah dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

6

B A B IV STEMPEL KEPALA DESA, SEKRETARIAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Bagian Pertama Bentuk, Ukuran dan Isi Pasal 10. (1) Stempel Kepala Desa, Sekretariat Desa dan BPD berbentuk lingkaran; (2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Garis lingkaran luar; b. Garis lingkaran tengah; c. Garis lingkaran dalam; d. Isi stempel. Pasal 11 Ukuran stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah : 1. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel adalah 4 cm; 2. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel adalah 3,8 cm; 3. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel adalah 2,7 cm; 4. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm. Bagian Kedua Penggunaan Pasal 12 (1) Yang berhak menggunakan stempel Kepala Desa adalah Kepala Desa; (2) Yang berhak menggunakan stempel Sekretariat Desa adalah Sekretaris Desa; (3) Yang berhak menggunakan stempel BPD adalah Ketua/Wakil Ketua BPD. Pasal 13 Stempel Kepala Desa, Sekretariat Desa dan BPD menggunakan tinta warna ungu. Pasal 14 Stempel sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 diatas dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani. Pasal 15 Bentuk, ukuran dan isi stempel Kepala Desa, Sekretariat Desa dan BPD sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini. BAB V KOP NASKAH DINAS Pasal 16 (1)

Kop Naskah Dinas Kepala Desa memuat tulisan ”PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT”, Nama Kecamatan diikuti Nama Desa, Alamat, Nomor Telepon, Nomor

7

(2)

Kop Naskah Dinas Sekretariat Desa memuat tulisan ”PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT”, Nama Kecamatan, Nama Desa, Sekretariat Desa, Alamat, Nomor Telepon, Nama Desa dan Kode Pos serta menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas;

(3)

Kop naskah Dinas BPD memuat tulisan ”BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)” diikuti Nama Desa, Nama Kecamatan, tulisan ”KABUPATEN PAKPAK BHARAT”, Alamat, Nomor Telepon, Kode Pos serta menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas. Pasal 17

Bentuk dan Isi Kop Naskah Dinas Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Penggunaan Pasal 18 (1) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Desa; (2) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa; (3) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3), digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua BPD. B A B VI SAMPUL NASKAH DINAS Bagian Pertama Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Sampul Pasal 19 (1) Sampul Naskah Dinas Pemerintahan Desa berbentuk empat persegi panjang dan berwarna coklat muda, jenis kertas Cassing; (2) Ukuran Sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

JENIS SAMPUL

UKURAN PANJANG

LEBAR

Kantong

41 cm

30 cm

Folio/Map

35 cm

25 cm

½ Folio

28 cm

18 cm

¼ Folio

28 cm

14 cm

8

Pasal 20 (1) Kop Sampul Naskah Dinas Kepala Desa memuat sebutan ”PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT”, Nama Kecamatan, Nama Desa, Alamat, Nomor Telepon, Kode Pos dan menggunakan lambang daerah berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas; (2) Kop Sampul Naskah Dinas Sekretariat Desa memuat sebutan “PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT”, Nama Kecamatan, Nama Desa, tulisan ”SEKRETARIAT DESA”, Alamat, Nomor Telepon, Nama Desa, Kode Pos dan menggunakan lambang daerah berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas; (3) Kop Sampul Naskah Dinas BPD memuat sebutan ”BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)”, Nama Desa, Nama Kecamatan, tulisan ”KABUPATEN PAKPAK BHARAT”, Alamat, Nomor Telepon, Nama Desa, Kode Pos dan menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas. Bagian Kedua Penggunaan Pasal 21 (1) Kop Sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1), diisi dengan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Desa; (2) Kop Sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2), diisi dengan Naskah Dinas yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa; (3) Kop Sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (3), diisi dengan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua BPD. Pasal 22 Bentuk dan Isi Kop Sampul Naskah Dinas Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. BAB

VII

PLANG NAMA Bagian Pertama Bentuk, Ukuran dan Isi Pasal 23 (1) Plang Nama Kantor Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua), bertuliskan ”PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT”, Nama Kecamatan, tulisan ”KANTOR KEPALA DESA....... (Nama Desa)”, Alamat, Nomor Telepon, Nama Desa, Kode Pos dan menggunakan lambang daerah yang ditempatkan pada bagian kiri atas; (2) Plang Nama Kantor Sekretariat Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua), bertuliskan “PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT”, Nama Kecamatan, Nama Desa, tulisan ”SEKRETARIAT DESA”, Alamat, Nomor Telepon, Nama Desa dan Kode Pos dengan menggunakan lambang daerah yang ditempatkan pada bagian kiri atas; (3) Plang Nama kantor BPD berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua), bertuliskan ”BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)”, Nama Desa, Nama Kecamatan, tulisan ”KABUPATEN PAKPAK BHARAT”, Alamat, Nomor Telepon dan Kode Pos dengan menggunakan lambang daerah yang ditempatkan pada

9

Pasal 24 Bentuk, Ukuran dan Isi Plang Nama Kantor Kepala Desa, Kantor Sekretariat Desa dan Kantor BPD sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini Bagian Kedua Penggunaan Pasal 25 Plang Nama ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedungnya. B A B VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 26 Ketentuan-ketentuan yang mengatur Naskah Dinas yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. B A B IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Peraturan Bupati Pakpak Bharat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak pada tanggal BUPATI PAKPAK BHARAT

H. MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak pada tanggal

2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

GANDI WARTHA MANIK BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007

2007

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR : Tahun 2007 TANGGAL : 2007

JENIS DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS OLEH KEPALA DESA I. Naskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk-produk hukum di Desa terdiri dari : 1. Peraturan Desa; 2. Peraturan Kepala Desa. II. Naskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk surat, terdiri dari : a. Surat Edaran; b. Surat Biasa; c. Surat Keterangan; d. Surat Perintah; e. Surat Pengantar; f. Surat Tugas; g. Surat Undangan; h. Surat Panggilan; i.

Surat Perintah Perjalanan Dinas;

j.

Surat Izin;

k. Surat Kuasa; l.

Pengumuman;

m. Rekomendasi; n. Nota Pengajuan Naskah Dinas; o. Lembar Disposisi; p. Berita Acara; q. Nota Dinas; r. Laporan; s. Daftar Hadir; t. Notulen; u. Memo.

LAMPIRAN ................./11

11

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR : Tahun 2007 TANGGAL : 2007

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS a. PERATURAN DESA. 1. Pengertian. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 2. Susunan. Peraturan Desa terdiri atas : a. Kepala Peraturan Desa; b. Pembukaan; c. Isi Peraturan Desa; d. Bagian akhir Peraturan Desa. Ad. a. Kepala Peraturan Desa terdiri atas : 1). Tulisan “PERATURAN DESA ........... (nama Desa)“; 2). Nomor dan Tahun; 3). Nama Peraturan yang ditulis “ TENTANG ………..”. Ad. b. Pembukaan Peraturan Desa terdiri atas : 1). Tulisan “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”; 2). Tulisan “KEPALA DESA............ (nama Desa)”; 3). Konsideran; 4). ”Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA........ (nama Desa)”; 5). Judul. Ad.c. Isi Peraturan Desa terdiri atas : 1). Pasal-pasal dan ayat-ayat; 2). Apabila materinya luas dapat dibagi dalam bab-bab, bagian- bagian dan paragraf. Ad. d. Bagian akhir dari Peraturan Desa terdiri atas : 1). Penyebutan tempat ditetapkan; 2). Tanggal, Bulan dan Tahun ditetapkan; 3). Nama Jabatan Kepala Desa; 4). Nama Jelas Kepala Desa; 5). Stempel Jabatan Kepala Desa.

3. Konsideran …………../12

12

3. Konsideran terdiri atas : a. Menimbang, memuat alasan-alasan pertimbangan-pertimbangan pembuatan Peraturan Desa yang bersifat sosiologis, filosofis dan yuridis. b. Mengingat, memuat dasar hukum untuk penetapan Peraturan Desa mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan lain-lain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembuatan Peraturan Desa. 4. Judul terdiri atas : a. Tulisan “MEMUTUSKAN”; b. Tulisan “Menetapkan”; c. Tulisan “PERATURAN DESA ........... KECAMATAN...........KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG...................” 5. Penandatangan . a. Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa; b. Peraturan Desa dibuat di atas kertas ukuran folio; c. Peraturan Desa yang telah ditandatangani dikirim kepada Bupati cq Sekretaris Daerah untuk diundangkan kedalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 8. Bentuk/model Naskah Dinas Peraturan Desa, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

PERATURAN ......................./12

13

PERATURAN DESA............ NOMOR

TAHUN 2007 TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA.................................., Menimbang

: a. bahwa.......................... ; b. bahwa...........................; dst

Mengingat

: 1. ..................... ; 2........................; dst Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA................... dan KEPALA DESA.......... MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DESA KECAMATAN................KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG.................................. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : BAB II (MATERI YANG DIATUR) Pasal _ BAB _ KETENTUAN PERALIHAN Pasal _ BAB _ KETENTUAN PENUTUP Pasal _ Ditetapkan di................ pada tanggal............... KEPALA DESA..................., NAMA JELAS

Diundangkan di Salak pada tanggal ........................... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

GANDI WARTHA MANIK BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ........... NOMOR......... b. PERATURAN............./14

14

b. PERATURAN KEPALA DESA 1. Pengertian . Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Ciri-ciri Materi bersifat mengatur, dituangkan dalam bab-bab dan pasal-pasal menggunakan angka bulat dan ditandatangani oleh Kepala Desa. 3. Susunan. Peraturan Kepala Desa terdiri atas : a. Kepala Peraturan Kepala Desa; b. Pembukaan Peraturan Kepala Desa; c. Isi Peraturan Kepala Desa; d. Bagian Akhir Peraturan Kepala Desa. Ad. a. Kepala PeraturanKepala Desa terdiri atas: 1. Tulisan “PERATURAN KEPALA DESA” 2. Nomor dan Tahun; 3. Nama peraturan yang ditulis “ TENTANG…….”. Ad. b. Pembukaan Peraturan Kepala Desa terdiri atas : 1). Tulisan “KEPALA DESA……..”; 2). Konsideran Menimbang dan Mengingat. (Menimbang membuat alasan-alasan pertimbangan-pertimbangan pembuatan peraturan dan konstatering fakta-fakta secara singkat, sedangkan Mengingat memuat dasar hukum untuk penetapan peraturan dimulai dari undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembuatan peraturan tersebut ). 3). Menetapkan judul, terdiri atas : a). Tulisan “MEMUTUSKAN”; b). Tulisan “Menetapkan”; c). Tulisan “PERATURAN KEPALA DESA..........KECAMATAN....... KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG ………”. Ad.c. Isi Peraturan Kepala Desa terdiri atas : 1). Dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal dan ayat-ayat; 2). Apabila materinya luas dibagi dalam bab-bab, bagian-bagian dan paragraf. Ad.d Bagian akhir Peraturan Kepala Desa terdiri atas : 1) Nama tempat ditetapkan; 2) Tanggal, Bulan danTahun; 3) Tanda tangan pejabat; 4) Nama pejabat; 5) Stempel Jabatan. 4. Penandatanganan a. Peraturan Kepala Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dibuat di atas formulir ukuran folio, dengan menggunakan Kop Kepala Desa; b. Peraturan Kepala Desa dibuat diatas kertas ukuran folio; c. Peraturan Kepala Desa yang telah ditandatangani harus dikirim kepada Bupati cq Sekretaris Daerah untuk diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 6. Bentuk/model Naskah Dinas Peraturan Bupati, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

PERATURAN.....…./15

15

PERATURAN KEPALA DESA...................... NOMOR

TAHUN 2007

TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA......................., : a. bahwa...............; b. ..........................; c. ..........................; dst : 1. .......................... ; 2. ...........................; 3. .......................... ; dst MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA DESA.................... KECAMATAN................... KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG ..................................... BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan : BAB II (MATERI YANG DIATUR) Pasal _ BAB _ KETENTUAN PERALIHAN (Apabila ada) Pasal _ BAB _ KETENTUAN PENUTUP Pasal _ Ditetapkan di.............. pada tanggal............... KEPALA DESA.....................,

NAMA JELAS Diundangkan di Salak pada tanggal....................... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

GANDI WARTHA MANIK BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN............. NOMOR......... c. SURAT ................../16

16

c. SURAT EDARAN. 1. Pengertian. Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan atau petunjuk cara melaksanakan sesuatu ketentuan yang telah ada dan ditujukan kepada Perangkat Desa/Masyarakat Desa. 2. Susunan. Surat Edaran terdiri atas : a. Kepala Surat Edaran; b. Isi Surat Edaran; c. Bagian Akhir Surat Edaran. Ad. a. Kepala Surat Edaran terdiri atas : 1). Nama Tempat ditetapkan; 2). Tanggal, Bulan dan Tahun; 3). Alamat yang dituju; 4). Nomor; 5). Sifat; 6). Lampiran; 7). Hal, dan; 8). Kata “Surat Edaran” ditempatkan di tengah lembar isi Naskah Dinas. Ad. b. Isi Surat Edaran dituangkan/dirumuskan dalam bentuk uraian. Ad. c. Bagian Akhir Surat Edaran terdiri atas : 1). Nama Jabatan; 2). Tandatangan Kepala Desa ; 3). Stempel Kepala Desa; 4). Tembusan. 3. Penandatanganan. Surat Edaran yang ditandatangani oleh Kepala Desa dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Kepala Desa. 4. Bentuk/model Naskah Dinas Surat Edaran, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

KOP ...……........./17

17

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KECAMATAN.............. KEPALA DESA............... Jl..........................No............Telp................Fax........... Kode Pos

Mmmmmmm, ……………… Kepada Nomor

:

Yth. Mmmmmmmmmmmmmmmm

Sifat

:

mmmmmmmmmmmmmmmm

Lampiran

:

Perihal

: Mmmmmmmmmmmm

di –

Mmmmmmmmmmmm

MMMMMMMMM.

SURAT EDARAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

KEPALA DESA......................,

NAMA JELAS

Tembusan : 1. Mmmmmmmmmmm; 2. Mmmmmmmmmmmm.

d. SURAT ................/18

18

d. SURAT BIASA. 1. Pengertian. Surat Biasa adalah penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya. 2. Susunan. Surat Biasa terdiri atas : a. Kepala Surat Biasa; b. Isi Surat Biasa; c. Bagian Akhir Surat Biasa. Ad. a. Kepala Surat Biasa terdiri atas : 1. Nama Tempat ditetapkan; 2. Tanggal, Bulan dan Tahun; 3. Pejabat/Alamat yang dituju; 4. Nomor surat; 5. Sifat surat; 6. Lampiran surat; 7. Hal surat. Ad. b. Isi Surat Biasa dirumuskan dalam bentuk uraian. Ad. c. Bagian Akhir Surat Biasa terdiri atas : 1. Nama Jabatan; 2. Tandatangan Kepala Desa; 3. Stempel Kepala Desa; 4. Tembusan. 3. Penandatanganan . Surat Biasa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Kepala Desa. 4. Bentuk/model Naskah Dinas Surat Biasa, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

KOP ............../19

19

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KECAMATAN.............. KEPALA DESA............... Jl..........................No............Telp................Fax............ Kode Pos

Mmmmmmm, ……………… Kepada Nomor

:

Yth. Mmmmmmmmmmmmmmmm

Sifat

:

mmmmmmmmmmmmmmmm

Lampiran Perihal

: : Mmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmm

di – MMMMMMMMM.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

KEPALA DESA......................,

NAMA JELAS

Tembusan : 1. Mmmmmmmmmmmm; 2. Mmmmmmmmmmmm. e. SURAT ............../20

20

e. SURAT KETERANGAN. 1. Pengertian. Surat Keterangan adalah Naskah Dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda kebenaran atas sesuatu hal. 2. Susunan. Surat Keterangan terdiri atas : a. Kepala Surat Keterangan; b. Isi Surat Keterangan; c. Bagian Akhir Surat Keterangan. Ad. a. Kepala Surat Keterangan terdiri atas : 1). Kata “Surat Keterangan “ ditempatkan dibagian tengah lembar naskah; 2). Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut kebutuhan. Ad. b. Isi Surat Keterangan terdiri atas : 1). Nama jabatan yang menerangkan ; 2). NIP, Pangkat/Golongan (bagi PNS), Umur, Kebangsaan, Agama, Pekerjaan, Alamat dan Indentitas yang diperlukan dari pihak yang diterangkan; 3). Maksud keterangan. Ad. c. Bagian Akhir Surat Keterangan terdiri atas : 1). Nama tempat; 2). Tanggal Bulan dan Tahun; 3). Tanda Tangan Kepala Desa; 4). Jabatan; 5). Nama jelas Kepala Desa; 6). Stempel Kepala Desa; 7). Tembusan. 3. Penandatanganan . Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Kepala Desa. 4. Bentuk/model Naskah Dinas Surat Keterangan, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

KOP ................../21

21

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KECAMATAN.............. KEPALA DESA............... Jl..........................No............Telp................Fax............ Kode Pos SURAT KETERANGAN NOMOR………../……../…………… 1. Yang bertandatangan di bawah ini : a. Nama : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. Jabatan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

dengan ini menerangkan bahwa : a. Nama/NIP : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. Pangkat/Golongan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c. Umur : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm d. Kebangsaan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm e. Agama : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm f. Pekerjaan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm g. Alamat : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Maksud

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. Berhubung maksud yang bersangkutan, diminta agar yang berwenang memberikan bantuan fasilitas seperlunya. 3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Mmmmmmmmmm…………………… KEPALA DESA......................,

NAMA JELAS Tembusan : 1. Mmmmmmmmmmmm; 2. Mmmmmmmmmmmm. Catatan: Coret yang tidak perlu f. SURAT ................../22

22

f. SURAT PERINTAH. 1. Pengertian. Surat Perintah adalah Naskah Dinas dari atasan yang ditujukan kepada pejabat bawahan, berisi perintah untuk melaksanakan tugas tertentu. 2. Susunan. Surat Perintah terdiri atas : a. Kepala Surat Perintah; b. Isi Surat Perintah; c. Bagian Akhir Surat Perintah. Ad. a. Kepala Surat Perintah terdiri atas : 1. Tulisan “Surat Perintah”; 2. Nomor ,Tanggal dan Tahun. Ad. b. Isi Surat Perintah terdiri atas : 1. Nama Pejabat dan jabatan yang memberikan Perintah ; 2. Nama Pejabat yang diberi Perintah, jenis perintah khusus yang harus dilaksanakan dan waktu pelaksanaan. Ad. c. Bagian Akhir Surat Perintah terdiri atas : 1. Nama tempat; 2. Tanggal Bulan dan tahun ; 3. Nama Jabatan; 4. Tandatangan pejabat; 5. Nama jelas pejabat; 6. Pangkat dan NIP (bagi PNS); 7. Tembusan. 3. Penandatanganan. Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala Desa dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Kepala Desa. 4. Bentuk/model Naskah Dinas Surat Perintah, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

KOP ................./23

23


SURAT PERINTAH NOMOR…………………… Dasar

:

1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3. dst

Saya yang bertandatangan di bawah ini : Nama (yang memberikan perintah) : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MEMERINTAHKAN : Kepada 1. Nama (yang diperintahkan) Jabatan

: : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. Nama (yang diperintahkan) Jabatan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

3. dst Untuk : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm 2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3. dst Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dilaporkan hasilnya. Diterbitkan di……………………… pada tanggal……………………… KEPALA DESA......................,

NAMA JELAS

Tembusan : 1. Mmmmmmmmmmmm; 2. Mmmmmmmmmmmm. g. SURAT ................/24

24

g. SURAT PENGANTAR. 1. Pengertian. Surat Pengantar adalah Naskah yang dipergunakan sebagai pengantar untuk mengantar sesuatu Naskah atau Barang dan sebagainya yang pada umumnya tidak memerlukan penjelasan. 2. Susunan. Surat Pengantar terdiri atas : a. Kepala Surat Pengantar; b. Isi Surat Pengantar; c. Bagian Akhir Surat Pengantar : Ad. a. Kepala Surat Pengantar terdiri atas; 1). Nomor; 2). Pejabat/alamat yang dituju; 3). Tulisan “Surat Pengantar” ditempatkan di tengah lembar isi naskah. Ad. b. Isi Surat Pengantar terdiri atas : 1). Kolom nomor urut; 2). Kolom jenis yang dikirim; 3). Kolom banyaknya naskah/barang dan sebagainya; 4). Kolom keterangan. Ad. c. Bagian Akhir Surat Pengantar terdiri atas: 1). Nama tempat; 2). Tanggal, Bulan dan Tahun; 3). Nama jabatan pembuat pengantar; 4). Tanda tangan; 5). Stempel Kepala Desa; 6). Penerimaan. 3. Cara Pembuatan. Surat Pengantar dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Kepala Desa yang bersangkutan. 4. Bentuk/model Naskah Dinas Surat Pengantar, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

KOP ..................../25

25

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KECAMATAN.............. KEPALA DESA............... JL..........................No............Telp................Fax............ Kode Pos

Mmmmmmm, ……………… Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm di – MMMMMMMMM.

SURAT PENGANTAR NOMOR : …………..

No.

Jenis yang dikirim

Banyaknya

Keterangan

Diterima tanggal ………..

Mmmmmmmm, mmmmmmm

Yang Menerima

KEPALA DESA......................,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

h.SURAT..................../26

26

h. SURAT TUGAS. 1. Pengertian. Surat Tugas adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan penugasan dari pihak atasan kepada bawahan untuk melakukan tugas atasan tersebut. 2. Susunan. Surat Tugas terdiri atas : a. Kepala Surat Tugas; b. Isi Surat Tugas; c. Bagian Akhir Surat Tugas. Ad. a. Kepala Surat Tugas terdiri atas : 1). Tulisan “Surat Tugas”; yang ditempatkan ditengah lembar atas Naskah Dinas; 2). Nomor dan Tahun. Ad. b. Isi Surat Tugas memuat dasar dan pertimbangan penugasan, nama, pangkat/golongan, NIP (bagi PNS), jabatan yang diberi tugas dan jenis tugas yang harus dilaksanakan dan waktu pelaksanaan tugas. Ad. c. Bagian Akhir Surat Tugas terdiri atas : 1). Nama tempat; 2). Tanggal, Bulan dan Tahun; 3). Nama Jabatan; 4). Tanda tangan pejabat yang memberi tugas; 5). Nama Jelas Kepala Desa; 6). Stempel Kepala Desa; 7). Tembusan. 3. Penandatanganan. Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Desa dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Kepala Desa. 4. Bentuk/model Naskah Dinas Surat Tugas, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

KOP ................./27

27


SURAT TUGAS NOMOR……… TAHUN …………….

Dasar

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm.

MENUGASKAN : Kepada

: Nama Pangkat/gol. NIP Jabatan

: : : :

Untuk

: 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. 2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. 3. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Dikeluarkan di……………….… pada tanggal………….……… KEPALA DESA......................,

NAMA JELAS Tembusan : 1. Mmmmmmmmmmmmmmm; 2. Mmmmmmmmmmmmmmm. Catatan: Coret yang tidak perlu

i. SURAT ................/28

28

i. SURAT UNDANGAN. 1. Pengertian. Surat Undangan adalah Naskah Dinas yang merupakan pemberitahuan yang meminta kepada yang bersangkutan untuk datang pada waktu, tempat dan acara yang ditentukan. 2. Susunan. Surat Undangan terdiri atas : a. Kepala Surat Undangan; b. Isi Surat Undangan; c. Bagian Akhir Surat Undangan. Ad. a. Kepala Surat Undangan terdiri atas : 1). Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun ditempatkan di kanan atas; 2). Alamat undangan yang ditujukan ditempatkan di bawah nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun; 3). Nomor, Sifat, Lampiran dan Hal diketik secara vertikal, ditempatkan di sebelah kiri atas. Ad. b. Isi Surat Undangan terdiri atas : 1). Maksud dan tujuan; 2). Hari penyelenggaraan; 3). Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan; 4). Acara yang akan diselenggarakan; 5). Tulisan Penutup. Ad. c. Bagian Akhir Surat Undangan terdiri atas : 1). Nama jabatan pengundang; 2). Tanda tangan Pejabat pengundang; 3). Nama jelas Pejabat, Pangkat dan NIP (bagi PNS) pengundang; 4). Stempel Jabatan; 5). Catatan yang dianggap perlu. 3. Penandatanganan. a. Surat Undangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Kepala Desa; b. Surat Undangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Sekretaris Desa. 1. Bentuk/model Naskah Dinas Surat Undangan, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

KOP ........………/29

29


Mmmmmmm, ………………

Nomor Sifat Lampiran Perihal

: : : :

Kepada : Yth. Mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmm UNDANGAN

di – MMMMMMMMM.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Hari Tanggal Waktu Tempat Acara

: : : : :

Mmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

KEPALA DESA......................,

NAMA JELAS

Tembusan : 1. Mmmmmmmmmmmm; 2. Mmmmmmmmmmmm. Catatan : a. mmmmmmmmmmmmm b. dst. KOP ......................./30

30

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KECAMATAN.............. DESA .............................. SEKRETARIAT DESA JL..........................No............Telp................Fax............ Kode Pos Mmmmmmm, ………………


: : : :

Kepada : Yth. Mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmm UNDANGAN

di – MMMMMMMMM.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Hari Tanggal Waktu Tempat Acara

: : : : :

Mmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

a.n. KEPALA DESA SEKRETARIS DESA

NAMA JELAS Pangkat NIP.

Tembusan : 3. Mmmmmmmmmmmm; 4. Mmmmmmmmmmmm. Catatan : a. mmmmmmmmmmmmm b. dst. j. SURAT ..................../31

31

j. SURAT PANGGILAN. 1. Pengertian. Surat Panggilan adalah Naskah Dinas yang dipergunakan untuk memanggil perorangan, guna diminta keterangan mengenai sesuatu permasalahan/persoalan. 2. Susunan. Surat Panggilan terdiri atas : a. Kepala Surat Panggilan; b. Isi Surat Panggilan; c. Bagian Akhir Surat Panggilan. Ad. a. Kepala Surat Panggilan terdiri atas : 1). Nama tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun; 2). Nama Instansi Pemerintah/Badan Hukum/Swasta/Perorangan yang dipanggil; 3). Nomor, Sifat, Lampiran dan Hal. Ad. b. Isi Surat Panggilan terdiri atas : 1). Hari, Tanggal, Waktu, Tempat, Menghadap kepada, Alamat pemanggil; 2). Maksud Surat Panggilan tersebut. Ad. c. Bagian Akhir Surat Panggilan terdiri atas : 1). Nama Jabatan; 2). Tanda tangan pejabat; 3). Nama, Pangkat dan NIP (bagi PNS); 4). Stempel Jabatan; 5). Tembusan apabila diperlukan. 3. Penandatanganan. a. Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Kepala Desa; b. Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Sekretaris Desa. 4. Bentuk/model Naskah Dinas Surat Panggilan, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

KOP........………/32

32




: : : :

mmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmm Panggilan.

Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm di – MMMMMMMMM.

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor mmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Hari : Mmmmmmmmmmmm Tanggal : Mmmmmmmmmmmm Waktu : Mmmmmmmmmmmm Tempat : Mmmmmmmmmmmm Menghadap kepada : Mmmmmmmmmmmm Alamat : Mmmmmmmmmmmm Untuk : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Demikian untuk diindahkan maksudnya.

KEPALA DESA......................,

NAMA JELAS

Tembusan : 1. Mmmmmmmmmmmm; 2. Mmmmmmmmmmmm.

KOP.........…....../33

33

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KECAMATAN.............. DESA .............................. SEKRETARIAT DESA JL..........................No............Telp................Fax............ Kode Pos



: : : :

mmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmm Panggilan.


Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor mmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Hari : Mmmmmmmmmmmm Tanggal : Mmmmmmmmmmmm Waktu : Mmmmmmmmmmmm Tempat : Mmmmmmmmmmmm Menghadap kepada : Mmmmmmmmmmmm Alamat : Mmmmmmmmmmmm Untuk : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Demikian untuk diindahkan maksudnya.




k. SURAT …...………/34

34

k. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS. 1. Pengertian. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah Naskah Dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan. 2. Susunan. Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas : 2. Kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas; 3. Isi Surat Perintah Perjalanan Dinas; 4. Bagian Akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas. Ad. a. Kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas : 1). Tulisan “Nomor” di sebelah atas; 2). Tulisan “Lembaran ke….” diketik di bawah kata “Nomor”; 3). Tulisan “Surat Perintah Perjalanan Dinas” ditempatkan di tengah lembar isi naskah; 4). Tulisan “(SPPD)” diketik secara simetris di bawah kata “Surat Perintah Perjalanan Dinas”. Ad. b. Isi Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas : 1). Nama Jabatan yang memberikan perintah; 2). Nama dan NIP Pejabat/Pegawai yang diberi perintah; 3). Jabatan/Pangkat dan Golongan pegawai yang diberi perintah; 4). Nama tempat dari dan kemana perjalanan dinas dilakukan; 5). Lama perjalanan dinas; 6). Maksud perjalanan dinas; 7). Perhitungan biaya perjalanan dinas; 8). Keterangan mengetahui kedatangan dan kepergian yang diberi perintah perjalanan dinas dari pejabat yang didatangi. Ad. c. Bagian Akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas : 1). Nama tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun; 2). Nama Jabatan pemberi perintah; 3). Tanda tangan pejabat serta nama jelas pejabat pemberi perintah; 4). Stempel Kepala Desa. 3. Penandatanganan . 1. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Desa dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Kepala Desa. 2. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Ketua BPD dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop BPD. 4. Bentuk/model Naskah Dinas SPPD, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

KOP ..................../35

35

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KECAMATAN.............. KEPALA DESA............... JL..........................No............Telp................Fax............ Kode Pos Nomor Lembar ke

: :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah

:

4. Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan Mengadakan perjalanan dinas

:

5. Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintahkan

:

4. Perjalanan Dinas yang diperintahkan

: dari : ke : Transportasi menggunakan :

5. Perjalanan Dinas direncanakan

: A. selama ( ) hari dari tanggal …………………….. s/d tanggal ……………………...

6. Maksud mengadakan perjalanan

:

7. Perhitungan Biaya Perjalanan

: Atas beban Pasal Anggaran

8. K e t e r a n g a n

: lihat sebelah

: :

Salak, ………………........... KEPALA DESA......................,

NAMA JELAS

KETERANGAN ................/36

36

KETERANGAN

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN Tempat Kedudukan yang diberi perintah

Pegawai

Berangkat Tanggal

Tandatangan

Kembali Tanggal

Tandatangan

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI : Tempat Kedudukan yang diberi perintah

Pegawai

Tiba Tanggal

Tandatangan

Kembali Tanggal

Tandatangan

Kop.............../37

37

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA............................... KECAMATAN............... KABUPATEN PAKPAK BHARAT Jl. ......................No....................Telp.............................Fax....................... Kode Pos Nomor Lembar ke

: :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah

:

2. Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan Mengadakan perjalanan dinas

:

3. Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintahkan

:

4. Perjalanan Dinas yang diperintahkan

: dari : ke : Transportasi menggunakan :

5. Perjalanan Dinas direncanakan

: A. selama ( ) hari dari tanggal …………………….. s/d tanggal ……………………...

6. Maksud mengadakan perjalanan

:

7. Perhitungan Biaya Perjalanan

: Atas beban Pasal Anggaran

8. K e t e r a n g a n

: lihat sebelah

: :

Salak, ……………… Ketua BPD,

NAMA JELAS

KETERANGAN ................/38

38

KETERANGAN

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN Tempat Kedudukan yang diberi perintah

Pegawai

Berangkat Tanggal

Tandatangan

Kembali Tanggal

Tandatangan

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI : Tempat Kedudukan yang diberi perintah

Pegawai

Tiba Tanggal

Tandatangan

Kembali Tanggal

Tandatangan

l. SURAT ......................./39

39

l. SURAT IZIN. 1. Pengertian. Surat Izin adalah Naskah Dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang telah mendapat pendelegasian wewenang setelah melalui pertimbangan-pertimbangan atau persyaratan-persyaratan tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Susunan. Surat Izin terdiri atas : a. Kepala Surat Izin; b. Isi Surat Izin; c. Bagian Akhir Surat Izin; Ad. a. Kepala Surat Izin terdiri atas : 1. Tulisan “Surat Izin Kepala Desa”; yang ditempatkan ditengah lembar atas Naskah Dinas; 2. Nomor, Tanggal dan Tahun ; 3. Tulisan “Tentang”. Ad. b. Isi Surat Izin terdiri atas : 1. Dasar; 2. Nama; 3. Jabatan; 4. Alamat; 5. Keperluan izin; 6. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon/pemakai izin. Ad. c. Bagian Akhir Surat Izin terdiri atas : 1. Nama tempat dikeluarkan; 2. Tanggal, Bulan dan Tahun; 3. Nama Kepala Desa; 4. Tandatangan Kepala Desa; 5. Stempel Kepala Desa; 6. Tembusan. 3. Penandatanganan. Surat Izin yang ditandatangani oleh Kepala Desa dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Kepala Desa. 4. Bentuk/model Naskah Dinas Surat Izin, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

KOP ............../40

40


SURAT IZIN KEPALA DESA NOMOR………/…………/………… TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Dasar

:

a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

MENGIZINKAN : Kepada Nama Alamat Untuk

: : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Demikian Surat Izin ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di……………….… pada tanggal………….……… KEPALA DESA......................,

NAMA JELAS

Tembusan : 1. Mmmmmmmmmmmmmmm; 2. Mmmmmmmmmmmmmmm.

m. SURAT................../41

41

m. SURAT KUASA. 1. Pengertian. Surat Kuasa adalah Naskah Dinas sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat, hak, kewajiban dan kewenangan dari pihak Pejabat yang memberikan kuasa kepada Pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak dalam penyelesaian sesuatu urusan. 2. Susunan. Surat Kuasa terdiri atas : a. Kepala Surat Kuasa; b. Isi Surat Kuasa; c. Bagian Akhir Surat Kuasa. Ad. a. Kepala Surat Kuasa terdiri atas : 1). Tulisan “Surat Kuasa” ditempatkan di tengah lembar atas Naskah Dinas; 2). Tulisan “Nomor” ditempatkan di bawah tulisan “Surat Kuasa”. Ad. b. Isi Surat Kuasa terdiri atas : 1). Nama Pejabat, pangkat, NIP dan Jabatan yang memberi kuasa; 2). Nama Jabatan yang memberi kuasa; 3). Tulisan “Memberi Kuasa”; 4). Tulisan “Kepada”; 5). Nama Pejabat yang diberi kuasa; 6). Nama Jabatan yang diberi kuasa; 7). Tulisan “Untuk”; 8). Hal-hal yang menyangkut jenis dan tindakan yang dikuasakan. Ad. c. Bagian Akhir Surat Kuasa terdiri atas : 1). Nama tempat dikeluarkan; 2). Tanggal, bulan dan tahun pembuatan; 3). Nama Jabatan pemberi kuasa; 4). Tanda tangan Pejabat pemberi kuasa; 5). Nama jelas pemberi kuasa (pangkat dan NIP bagi PNS); 6). Stempel Jabatan/Instansi; 7). Tulisan “Yang memberi kuasa”; 8). Nama Jabatan yang diberi kuasa; 9). Tanda tangan pejabat yang diberi kuasa; 10). Nama Jelas, pangkat dan NIP yang diberi kuasa. 3. Penandatanganan. a. Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Kepal Desa dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Kepala Desa. b. Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Sekretaris Desa. 4. Bentuk/model Naskah Dinas Surat Kuasa, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

KOP ................../42

42


SURAT KUASA NOMOR :………..………

Yang bertandatangan di bawah ini : a. Nama : Mmmmmmmmmmmmmmmmm b. Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmm

MEMBERI KUASA Kepada : a. Nama b. Pekerjaan c. Alamat Untuk

: Mmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmm : MMMMMMMMMMM

:

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mmmmmmmm………………200.. Yang diberi Kuasa

Yang Memberi Kuasa KEPALA DESA......................,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

KOP ................/43

43

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KECAMATAN.............. DESA .............................. SEKRETARIAT DESA JL..........................No............Telp................Fax............ Kode Pos SURAT KUASA NOMOR :………..………

Yang bertandatangan di bawah ini : c. Nama : Mmmmmmmmmmmmmmmmm d. Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmm

MEMBERI KUASA Kepada : d. Nama e. Pekerjaan f. Alamat Untuk

: Mmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmm : MMMMMMMMMMM

:

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mmmmmmmm………………200.. Yang diberi Kuasa

Yang Memberi Kuasa

NAMA JABATAN,


NAMA JELAS


n.PENGUMUMAN...................../44

44

n. PENGUMUMAN. 1. Pengertian. Pengumuman adalah suatu bentuk Naskah Dinas sebagai alat pemberitahuan yang bersifat umum. Pengumuman yang ditandatangani oleh Kepala Desa ditentukan oleh jenis, sifat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Susunan. Pengumuman terdiri atas : a. Kepala Pengumuman; b. Isi Pengumuman; c. Bagian Akhir Pengumuman. Ad. a. Kepala Pengumuman terdiri atas : 1). Tulisan “Pengumuman” diletakkan di tengah lembar naskah; 2). Nomor ditempatkan di bawah tulisan Pengumuman; 3). Tulisan “Tentang” 4). Nama judul Pengumuman. Ad. b. Isi Pengumuman dirumuskan dalam bentuk uraian. Ad. c. Bagian Akhir Pengumuman terdiri atas : 1). Nama Tempat Pengumuman dikeluarkan; 2). Tanggal, Bulan dan Tahun; 3). Nama Jabatan yang mengeluarkan; 4). Tanda tangan Kepala Desa; 5). Stempel Kepala Desa. 3. Penandatanganan. Pengumuman yang ditandatangani oleh Kepala Desa dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Kepala Desa. 4. Bentuk/model Naskah Dinas Pengumuman, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

KOP ................../45

45


PENGUMUMAN NOMOR :……………..

TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dikeluarkan .. …… ……………… pada tanggal……………………. KEPALA DESA......................,

NAMA JELAS


o. REKOMENDASI ......………./46

46

o. REKOMENDASI. 1. Pengertian. Rekomendasi adalah Naskah Dinas yang berisikan keterangan/penjelasan atau catatan dari pejabat yang berwenang atas sesuatu hal atau untuk urusan tertentu yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. 2. Susunan. Rekomendasi terdiri atas : a. Kepala Rekomendasi; b. Isi Rekomendasi; c. Bagian Akhir Rekomendasi. Ad. a. Kepala Rekomendasi terdiri atas : 1). Tulisan “Rekomendasi” ditempatkan di tengah-tengah lembar naskah; 2). Nomor dan tahun ditempatkan di bawah tulisan “Rekomendasi”; 3). Tulisan “Tentang”; 4). Nama/Judul Rekomendasi. Ad. b. Isi Rekomendasi dirumuskan dalam bentuk uraian. Ad. c. Bagian Akhir Rekomendasi terdiri atas : 1). Nama tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun; 2). Nama Jabatan pembuat Rekomendasi; 3). Tanda tangan pejabat; 4). Stempel Jabatan. 3. Penandatanganan. a. Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Kepala Desa; b. Rekomendasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Sekretaris Desa. 4. Bentuk/model Naskah Dinas Rekomendasi, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

KOP ................../47

47


REKOMENDASI NOMOR……….. TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmm, Mmmmmmmmmm Kepala Desa......................,

NAMA JELAS


p.NOTA ....................../48

48

p. NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS. 1. Pengertian. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah alat komunikasi tertulis intern yang ditujukan kepada pejabat atasan guna penyampaian Konsep Naskah Dinas untuk mendapatkan penyelesaian atau tanda tangan. 2. Susunan. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas : a. Kepala Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; b. Isi Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; c. Bagian Akhir Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas. Ad. a. Kepala Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas : 1). Nama tempat; 2). Tanggal, Bulan dan Tahun; 3). Pejabat/alamat yang dituju; 4). Tulisan “Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas” ditempatkan di tengahtengah isi naskah. Ad. b. Isi Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas; 1). Jenis naskah yang dituju; 2). Pejabat/alamat tujuan Naskah Dinas disampaikan; 3). Dari pejabat yang mengirimkan Naskah Dinas; 4). Tentang isi Naskah Dinas; 5). Catatan yang diperlukan; 6). Lampiran; 7). Permohonan mendapatkan tanda tangan atas pengesahan atau persetujuan. Ad. c. Bagian Akhir Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas : 1). Nama Jabatan; 2). Tanda tangan Pejabat; 3). Nama pejabat berikut Pangkat dan NIP (bagi PNS); 4). Tulisan “DISPOSISI PIMPINAN”. (memuat petunjuk dari pimpinan/pejabat penandatangan kepada pengelola Nota, atau penempatan paraf atas naskah yang sudah ditandatangani). 3. Penandatanganan. a. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Kerja dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan; b. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat di lingkungan Satuan Kerja atas nama Pimpinan Satuan Kerja atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. 4. Bentuk/model Naskah Dinas Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, sebagaimana tertera pada halaman berikut. KOP ..................../49

49

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KECAMATAN.............. DESA .............................. SEKRETARIAT DESA JL..........................No............Telp................Fax............ Kode Pos


Nomor


: mmmmmmmmm

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS Disampaikan dengan hormat : Kepada Melalui Dari Tentang Catatan

Mmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmm MMMMMMMMMM 1. Mmmmmmmmmmmmm 2. Mmmmmmmmmmmmm 3. dst. Sifat : mmmmmmmmmm Lampiran : mmmmmmmmmm Untuk Mohon tanda tangan atas : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

: : : : :

a. n. SEKRETARIS DESA KEPALA URUSAN............,

NAMA JELAS

Catatan : Coret yang tidak perlu.

q. LEMBAR ................./50

50

q. LEMBAR DISPOSISI 1. Pengertian. Lembar Disposisi adalah alat komunikasi tertulis yang ditujukan kepada bawahan yang berisi informasi, petunjuk atau perintah. 2. Susunan. Lembar Disposisi terdiri atas : a. Kepala Lembar Disposisi; b. Isi Lembar Disposisi; c. Bagian Akhir Lembar Disposisi. Ad. a. Kepala Lembar Disposisi terdiri atas : 1). Tulisan “Lembar Disposisi”; 2). Surat dari; 3). Nomor Surat; 4). Tanggal Surat; 5). Diterima tanggal; 6). Nomor Agenda; 7). Sifat; 8). Oleh Kepala Desa; 9). Diteruskan kepada; 10). Catatan. Ad. b. Isi Lembar Disposisi terdiri atas; 1). Tulisan “Lembar Disposisi” ditempatkan di tengah lembar naskah; 2). Isi disposisi dirumuskan dalam bentuk uraian. Ad. c. Bagian Akhir Lembar Disposisi dibubuhi paraf atasan yang memberi disposisi beserta tanggalnya. 3. Pemberian paraf. Lembar disposisi diparaf oleh : Kepala Desa Lembar Disposisi yang diparaf oleh Kepala Desa dimaksud diatas, dibuat di atas kertas ukuran ½ folio, dengan menggunakan Kop Kepala Desa. 4. Bentuk/model Naskah Dinas Lembar Disposisi, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

KOP ................../51

51

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KECAMATAN.............. KEPALA DESA............... JL..........................No............Telp................Fax............ Kode Pos LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : No. Surat : Tgl. Surat :

Perihal

Diterima Tgl. : No. Agenda : Sifat : Sangat segera

Segera

Rahasia

:

Diteruskan kepada Sdr. : MMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMM Dstnya ……………

Dengan hormat harap : Tanggapan dan Saran Proses lebih lanjut Koordinasi/Konfirmasikan ……………………………. …………………………….

Catatan : Kepala Desa.............., Paraf dan tanggal

Nama Jelas

r. BERITA ................./52

52

r.

BERITA ACARA. 1. Pengertian. Berita Acara adalah Naskah Dinas yang berisi pernyataan yang bersifat pengesahan atas sesuatu kejadian, peristiwa, perubahan status dan lain-lain bagi suatu permasalahan baik berupa perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian kebijaksanaan pimpinan. 2. Susunan. Berita Acara terdiri atas : a. Kepala Berita Acara; b. Isi Berita Acara; c. Bagian Akhir Berita Acara. Ad. a. Kepala Berita Acara terdiri atas : 1). Tulisan “Berita Acara” ditempatkan di tengah lembar naskah; 2). Nomor Berita Acara; 3). Nama Berita Acara. Ad. b. Isi Berita Acara dirumuskan dalam bentuk uraian yang didalamnya dicantumkan : 1). Tempat, Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun; 2). Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan alamat; 3). Permasalahan pokoknya. Ad. c. Bagian Akhir Berita Acara terdiri atas : 1). Nama tempat, bulan dan tahun; 2). Tulisan “Pihak” yang terlibat dalam Berita Acara; 3). Tanda tangan pihak yang terlibat dalam Berita Acara; 4). Nama jelas pihak Pejabat yang terlibat dalam Berita Acara; 5). Stempel Jabatan; 6). Tulisan “Dilakukan dihadapan …. (siapa yang menyaksikan Berita Acara tersebut); 7). Nama jelas dan NIP (bagi PNS); 8). Tanda tangan yang menyaksikan; 9). Tulisan “Demikian Berita acara ini dibuat dalam rangkap ……….”. 3. Penandatanganan . a. Berita Acara ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya, termasuk Pejabat yang menyaksikan; b. Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dibuat di atas formulir ukuran folio, dengan menggunakan Kop Kepala Desa. 4. Bentuk/model Naskah Dinas Berita Acara, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

KOP ....................../53

53


BERITA ACARA NOMOR : …………

TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Pada hari ini tanggal mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmm kami masing-masing : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm yang selanjutnya disebut Pihak I (memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan alamat) 2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm yang selanjutnya disebut Pihak II Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap …..….. untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak ke II

Mmmmmmm, mmmmmm Pihak ke I Kepala Desa......................,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

Dilakukan dihadapan, Mmmmmmmm

NAMA JELAS

s. NOTA ...................../54

54

s. NOTA DINAS. 1. Pengertian. Nota Dinas adalah alat komunikasi tertulis intern yang memuat/berisi pemberitahuan, permintaan, penjelasan, laporan dan sebagainya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses penggarisan atau pematangan sesuatu kebijaksanaan atau proses penyelesaian persoalan/masalah. 2. Susunan. Nota Dinas terdiri atas : a. Kepala Nota Dinas; b. Isi Nota Dinas; c. Bagian Akhir Nota Dinas. Ad. a. Kepala Nota Dinas terdiri atas : 1). Tulisan “Nota Dinas” ditempatkan di tengah-tengah isi naskah; 2). Pejabat/alamat yang dituju; 3). Pejabat yang mengirim; 4). Tanggal, bulan dan tahun; 5). Nomor, dapat ditambahkan kode sesuai dengan kebutuhan; 6). Sifat, Lampiran dan Hal. Ad. b. Isi Nota Dinas dirumuskan dalam bentuk uraian. Ad. c. Bagian Akhir Nota Dinas terdiri atas : 1). Nama Jabatan; 2). Tanda tangan Pejabat; 3). Nama, Pangkat dan NIP; 4). Tembusan. 3. Penandatanganan. Nota Dinas yang ditandatangani oleh Perangkat Desa atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretariat Desa. 4. Bentuk/model Naskah Dinas Nota Dinas, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

KOP…….....…./55

55

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KECAMATAN.............. DESA ......................................... SEKRETARIAT DESA JL..........................No............Telp................Fax............ Kode Pos

NOTA - DINAS Kepada Melalui Dari Tanggal Nomor Sifat Lampiran Perihal

: : : : : : : :

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MMMMMMMMMM MMMMMMMMMM mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

a.n. SEKRETARIS DESA KEPALA URUSAN……………..

NAMA JELAS


t. LAPORAN ……........…/56

56

t. LAPORAN. 1. Pengertian. Laporan adalah alat pemberitahuan atau pertanggungjawaban dari pejabat bawahan kepada atasan atau dari suatu Tim Kerja yang disusun secara lengkap, sistematis dan kronologis. 2. Susunan. Laporan terdiri atas : a. Kepala Laporan; b. Isi Laporan; c. Bagian Akhir Laporan: d. Lampiran jika dianggap perlu; 1). Kepala Laporan terdiri atas Nama/Judul Laporan; 2). Isi laporan dirumuskan dalam bentuk uraian; 3). Sistematika Laporan terdiri atas : a). Pendahuluan; memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika laporan; b). Materi laporan; memuat tentang kegiatan yang dilaporkan, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan-hambatan yang dihadapi dan lain-lain; c). Kesimpulan dan saran memuat rangkaian pelaksanaan tugas dan saransaran sebagai bahan pertimbangan; 4). Bagian akhir Laporan terdiri atas : a). Nama Tempat Pengumuman dikeluarkan; b). Tanggal, Bulan dan Tahun; c). Nama Jabatan yang mengeluarkan; d). Tanda tangan pejabat berikut pangkat dan NIP (bagi PNS); e). Stempel Jabatan. 3. Penandatanganan. a. Laporan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Kepala Desa; b. Laporan yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Sekretaris Desa. 4. Bentuk/model Naskah Dinas Laporan, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

KOP ................/57

57

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KECAMATAN.............. KEPALA DESA............... JL..........................No............Telp................Fax............ Kode Pos LAPORAN MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM I. PENDAHULUAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. II. 1. ISI LAPORAN a. Data Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. Analisa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c. Evaluasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. BIDANG a. Data Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. Analisa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c. Evaluasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3. BIDANG ……………………………..…………dst………………………..………………….. III. KESIMPULAN SARAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. IV. PENUTUP Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Salak, Mmmmmmmmmm Kepala Desa......................,

NAMA JELAS Tembusan : 1. Mmmmmmmmmmmm; 2. Mmmmmmmmmmmm. KOP ..................../58

58

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KECAMATAN................... DESA ................................... SEKRETARIAT DESA JL..........................No............Telp................Fax............ Kode Pos LAPORAN MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM I. PENDAHULUAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm II. 1. ISI LAPORAN a. Data Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. Analisa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c. Evaluasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. BIDANG a. Data Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. Analisa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm c. Evaluasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3. BIDANG ……………………………..…………dst………………………..………………….. III. KESIMPULAN SARAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. IV. PENUTUP Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Mmmm, Mmmmmmmmmm a.n. KEPALA DESA SEKRETARIS DESA

NAMA JELAS Pangkat NIP. Tembusan : 1. Mmmmmmmmmmmm; 2. Mmmmmmmmmmmm. u. DAFTAR ............../59

59

U.

DAFTAR HADIR. 1. Pengertian. a. Daftar Hadir adalah Naskah Dinas yang dipergunakan untuk mencatat dan mengetahui kehadiran seseorang. b. Daftar hadir terdiri atas : 1). Daftar Hadir yang didalamnya sudah dicantumkan nama-nama orang yang akan hadir; 2). Daftar Hadir yang didalamnya belum dicantumkan nama-nama orang yang akan hadir. c. Daftar Hadir dirumuskan dalam dua bentuk : 1). Daftar Hadir untuk keperluan rapat; 2). Daftar Hadir untuk masuk dan keperluan kerja. 2. Susunan. Daftar Hadir terdiri atas : a. Kepala Daftar Hadir; b. Isi Daftar Hadir; c. Bagian Akhir Daftar Hadir. Ad. a. Kepala Daftar Hadir terdiri atas : 1). Tulisan “Daftar Hadir” ditempatkan di tengah-tengah lembar isi naskah; 2). Tempat, Hari, Tanggal, Waktu dan Acara ditulis di bawah tulisan Daftar Hadir sebelah kanan. Ad. b. Isi Daftar Hadir terdiri atas : 1). Kolom nomor urut; 2). Kolom nama; 3). Kolom Jabatan/Instansi; 4). Kolom tanda tangan/paraf; 5). Kolom Keterangan; 6). Untuk Daftar Hadir masuk Kantor (kerja) dilengkapi dengan kolom tanggal dalam satu bulan yang terbagi atas kolom paraf masuk pagi dan siang. Ad. c. Bagian Akhir Daftar Hadir terdiri atas : 1). Nama tempat; 2). Tanggal, Bulan dan tahun; 3). Nama Jabatan penanggung jawab (pejabat yang bertanggungjawab atas kegiatan); 4). Tanda tangan Pejabat Penanggung jawab; 5). Nama penanggung jawab. 3. Penandatanganan. a. Daftar Hadir masuk kantor dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Kepala Desa; b. Daftar Hadir untuk rapat-rapat dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Kepala Desa; c. Daftar Hadir ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab; d. Daftar Hadir tidak perlu dibubuhi stempel Satuan Kerja. 4. Bentuk/model Naskah Dinas Daftar Hadir, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

KOP ..................../60

60


DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT Hari Tanggal Waktu Tempat Acara NO

: : : : : NAMA

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm JABATAN/ PANGKAT

TANDA TANGAN

KET

1. 2. 3. dst.

Mmmmmmmmmmm, mmmmmm 200… PEJABAT PENANGGUNG JAWAB/ PENYELENGGARA RAPAT,

NAMA JELAS

KOP ...................../61

61

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KECAMATAN................................. KEPALA DESA................................. Jl..........................No............Telp................Fax............ Kode Pos

DAFTAR HADIR BULAN : MINGGU : NO. 1

NAMA 2

PANGKAT/ GOL

TANGGAL

KET

P

S

P

S

P

S

P

S

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sekretaris

Mmmmmmmmmmm, mmmmmm 200… PEJABAT PENANGGUNG JAWAB DAFTAR HADIR,

NAMA JELAS

V. NOTULEN ...................../62

62

V.

NOTULEN. 1. Pengertian. Notulen adalah Naskah Dinas yang memuat catatan jalannya kegiatan sidang, rapat, mulai dari acara pembukaan, pembahasan masalah sampai dengan pengambilan peraturan serta penutupan. 2. Susunan. Notulen terdiri atas : a. Kepala Notulen; b. Isi Notulen; c. Bagian Akhir Notulen. Ad. a. Kepala Notulen terdiri atas : Keterangan tentang Notulen Sidang/Rapat terdiri atas : 1). Nama Sidang/Rapat; 2). Hari, Tanggal; 3). Waktu sidang/rapat; 4). Tempat; 5). Acara; 6). Pimpinan sidang; 7). Ketua/Wakil Ketua; 8). Pencatat; 9). Peserta sidang/rapat. Ad. b. Isi Notulen terdiri atas : 1). Kata Pembukaan; 2). Pembahasan; 3). Pembacaan Peraturan; 4). Waktu Penutupan. Ad. c. Bagian Akhir Notulen terdiri atas : 1). Nama Jabatan; 2). Tanda tangan; 3). Nama pejabat, pangkat dan NIP. 3. Penandatanganan. a. Notulen yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Kepala Desa / Sekretaris Desa; b. Notulen ditandatangani oleh : 1). Ketua/Wakil Ketua; 2). Sekretaris; 3). Pencatat yang ditunjuk. 4. Bentuk/model Naskah Dinas Notulen, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

KOP ....................../63

63


NOTULEN

SIDANG/RAPAT Hari/Tanggal Waktu Panggilan Waktu sidang/rapat Acara

: : : : :

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. dst mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3. Penutup

PIMPINAN SIDANG/RAPAT Ketua Sekretaris Pencatat

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Peserta sidang/rapat

: 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. dst.

KEGIATAN SIDANG/RAPAT

: 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. dst. : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

1. Kata Pembukaan 2. Pembahasan 3. Peraturan

Mmmmmmmmmmm, mmmmmm 200… PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN,

NAMA JELAS

W. MEMO ................../64

64

w.

M E M O. 1. Pengertian. Memo adalah Naskah Dinas yang materinya mengandung pemberitahuan atas sesuatu permasalahan yang dapat digunakan oleh atasan kepada bawahan atau antar pejabat setingkat. 2. Susunan. Notulen terdiri atas : a. Kepala Memo; b. Isi Memo; c. Bagian Akhir Memo. Ad. a. Kepala Memo terdiri atas : 1). Tulisan “Memo” ditempatkan di tengah lembar isi naskah; 2). Nama pengirim Memo, ditempatkan di sebelah kiri atas Naskah Dinas; 3). Nama Pejabat dan alamat yang dituju, ditempatkan di sebelah bawah nama pengirim. Ad. b. Isi Memo memuat pemberitahuan atas sesuatu permasalahan. Ad. c. Bagian Akhir Memo terdiri atas tanda tangan dan pembuat memo. 3. Penandatanganan. a. Memo dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan : 1). Memo yang dipergunakan Sekretaris Desa menggunakan Kop Kepala Desa; 2). Memo yang dipergunakan Sekretaris Desa, menggunakan Kop Sekretaris Desa yang bersangkutan. b. Memo diparaf oleh pembuat Memo; c. Memo tidak dibubuhi tanda tangan; d. Pembuatan Memo dapat diketik atau cukup ditulis tangan. 4. Bentuk/model Naskah Dinas Memo, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

KOP ..................../65

65

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KECAMATAN.............. KEPALA DESA............... JL..........................No............Telp................Fax............ Kode Pos MEMO Dari Kepada

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ISI : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Mmmmmmmmmmm, mmmmmm 200… KEPALA DESA......................,

Tanda tangan atau Paraf NAMA JELAS

LAMPIRAN ...................../66

66

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR : TAHUN 2007 TANGGAL : 2007 BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL KEPALA DESA, SEKRETARIAT DESA DAN BPD 1. Bentuk dan Ukuran Stempel

2,7 cm

1 cm 

3,8 cm

4 cm



2. Contoh Stempel Kepala Desa

x X

:

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

XX

:

KECAMATAN ……………………

XXX

:

KEPALA DESA …………………….

xxx 

 xx

3. Stempel Sekretariat Desa

x

xxx 



X

:


XX

:

KECAMATAN ……………………

XXX

:

SEKRETARIAT DESA………….. ………

X

:

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

XX

:

KABUPATEN PAKPAK BHARAT

XXX

:

DESA………………………….

xx

4. Stempel Badan Permusyawaratan Desa

x

XXX 



KECAMATAN………………..

xx

LAMPIRAN ...................../67

67

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR : TAHUN 2007 TANGGAL : 2007

BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS KEPALA DESA, SEKRETARIAT DESA DAN BPD

a. Contoh Kop Naskah Dinas Kepala Desa:

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KECAMATAN …………………..

LAMBANG DAERAH

KEPALA DESA ……………… Jalan ……………. No. ... Telepon ……………Fax……… ………………………….. Kode Pos

b. Contoh Kop Naskah Dinas Sekretaris Desa:

LAMBANG DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KECAMATAN ………………….. DESA ………………………… SEKRETARIAT DESA Jalan ……………. No. ... Telepon ……………Fax……… ………………………….. Kode Pos

c. Contoh Kop Naskah Dinas BPD:

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA ………………………… LAMBANG DAERAH

KECAMATAN........................ KABUPATEN PAKPAK BHARAT Jalan ……………. No. ... Telepon ……………Fax……… ………………………….. Kode Pos

LAMPIRAN ..................../68

68

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR : TAHUN 2007 TANGGAL : 2007

MODEL DAN ISI KOP SAMPUL NASKAH

a. Contoh Kop Sampul Kepala Desa: LAMBANG DAERAH


KECAMATAN ……………………….. KEPALA DESA ………………. Jl. ………… No. …. Telp. ……… Fax …………. ………………………….. Kode Pos

Kepada Yth. Sdr ……………………………… di – ………………………..… Kode Pos

Nomor : …./...../…../…. Stempel

b. Contoh Kop Sampul Sekretariat Desa: PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT LAMBANG DAERAH

KECAMATAN ……………………….. DESA ………………………………… SEKRETARIAT DESA Jl. ………… No. …. Telp. ……… Fax …………. ………………………….. Kode Pos

Nomor : …./...../…../…. Stempel


c. Contoh Kop Sampul BPD: LAMBANG DAERAH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA ………………………………… KECAMATAN................................... KABUPATEN PAKPAK BHARAT Jl. ………… No. …. Telp. ……… Fax …………. ………………………….. Kode Pos

Nomor : …./...../…../…. Stempel


LAMPIRAN .................../69

69

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR : TAHUN 2007 TANGGAL : 2007

MODEL, UKURAN DAN ISI PLANG NAMA KEPALA DESA, SEKRETARIAT DESA DAN BPD

A. BENTUK DAN UKURAN Plang Nama berbentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat dengan ukuran 75 x 150 cm.

B. BAHAN Bahan Plang Nama disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya dari bahan kayu, beton dan lain sebagainya.

C. CONTOH PLANG NAMA 1. Contoh Bentuk dan Isi Plang Nama Kantor Kepala Desa: PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT LAMBANG DAERAH

KECAMATAN ……………..... KANTOR KEPALA DESA …. Jl. ……………… No. …….Telp. ……………. …………………………….. Kode Pos

2. Contoh Bentuk dan Isi Plang Nama Kantor Sekretariat Desa: PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT LAMBANG DAERAH

KECAMATAN …………….. DESA ……………………… SEKRETARIAT DESA Jl. ……………… No. …….Telp. ……………. …………………………….. Kode Pos

3. Contoh .............. /70

70

3. Contoh Bentuk dan Isi Plang Nama Kantor BPD: BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) LAMBANG DAERAH

DESA ……………………… KECAMATAN.................... KABUPATEN PAKPAK BHARAT Jl. ……………… No. …….Telp. ……………. …………………………….. Kode Pos

BUPATI PAKPAK BHARAT

H. MAKMUR BERASA

71

B U P A T I P A K P A K B H A R A T,

Recommend Documents