LAPORAN KUNJUNGAN DELEGASI GRUP KERJA SAMA BILATERAL (GKSB) DPR RI – PARLEMEN PERU KE PERU TANGGAL 23 – 29 JANUARI 2016
1
BAB I.
PENDAHULUAN
A. Dasar Pengiriman Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap, mempunyai tugas antara lain membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR RI dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Dalam kerangka pelaksanaan tugas tersebut, maka BKSAP DPR RI membentuk Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) yang juga bertujuan untuk lebih mengoptimalkan hubungan kerjasama antara dua negara di segala bidang. Berdasarkan tujuan tersebut, BKSAP DPR RI mengirimkan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral DPR RI – Parlemen Peru untuk melakukan kunjungan ke Peru pada tanggal 23 – 29 Januari 2016. Kunjungan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Peru ke Peru dilaksanakan atas dasar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 6/PIMP/III/2015-2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Kunjungan Grup Kerjasama Bilateral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia – Parlemen Peru ke Peru dari tanggal 23 sampai dengan 29 Januari 2016.
B. Susunan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Peru: NO.
NAMA
FRAKSI
KOMISI
JABATAN
1.
ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH, M.Kn
PG
I
KETUA
2.
RACHEL MARIAM SAYIDINA
P. GERINDRA
I
WAKIL KETUA
3.
ADISATRYA SURYO SULISTO
PDI P
VI
ANGGOTA
4.
Ir. ISMA YATUN,MT
PDI P
X
ANGGOTA
5.
M. SARMUJI, SE., M.Si.
PG
IX
ANGGOTA
6.
Hj. SANIATUL LATIVA
PG
VII
ANGGOTA
7.
WILLEM WANDIK, S.Sos
PD
V
ANGGOTA
2
NO.
NAMA
FRAKSI
KOMISI
JABATAN
PAN
X
ANGGOTA
PKB
I
ANGGOTA
8.
LUCKY HAKIM
9.
Drs. HM.SYAIFUL ANSHORI, MP
10.
DR. H. SUKAMTA
PKS
I
ANGGOTA
11.
Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si
PPP
IV
ANGGOTA
12.
DRS. H. SAIFUL ISLAM, M.Si.
13.
SAEFUL ANWAR, S.I.P., M.E.
14.
IMBUH PRAYOGO, S.Sos.
BAHRI
KEPALA BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN KASUBAG PENYIAPAN ADM. BAGSET. AKLN STAF BAGSET KERJASAMA BILATERAL
C. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi Maksud dan tujuan kunjungan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral ke Peru adalah : a. Meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral dengan Parlemen Peru. b. Mempererat tali persahabatan serta saling meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan khususnya di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dan bidang lain yang dapat dikembangkan antara kedua negara. c. Melakukan pertukaran pandangan dan mencari solusi mengenai permasalahan-permasalahan
dalam
hubungan
kedua
negara,
peningkatan investasi dan kerjasama di bidang perdagangan Peru di Indonesia maupun sebaliknya, peningkatan kerjasama dalam bidangbidang lain dan penyamaan visi terhadap beberapa masalah bilateral, regional maupun internasional yang dihadapi oleh kedua negara.
3
D. Misi Delegasi Kunjungan Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI ke Peru menjadi focal point dalam peningkatan hubungan kedua Parlemen secara lebih khusus dan kunjungan GKSB ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama kedua Negara secara umum baik dalam bidang ekonomi, politik, perdagangan, investasi, sosial budaya dan untuk menjembatani hal-hal yang masih menjadi pending matters bagi kedua Negara. Melalui kegiatan kunjungan GKSB ini, DPR RI dapat menyampaikan kepentingannya kepada Negara sahabat yang dikunjunginya.
E. Persiapan Pelaksanaan Tugas/Kunjungan Sebelum melaksanakan tugas dalam kunjungan di Parlemen Negara Sahabat, Delegasi GKSB DPR RI telah melakukan pertemuan dengan pihak
Kementerian
Luar
Negeri
R.I.
dalam
rangka
mendapatkan
informasi/masukan mengenai isu-isu penting/pending matters
terkait
hubungan bilateral Indonesia – Peru, couertesy call dengan Duta Besar Republik Peru H.E. Roberto Seminario, dan pertemuan dengan Ketua BKSAP DPR RI Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.
4
BAB. II. PROFIL NEGARA PERU
A. Gambaran umum tentang Peru a. Profil Negara Nama Resmi
REPUBLIK PERU (República del Perú)
Bentuk Negara
Republik / Presidensial
Ibu Kota
Lima (WIB -12 jam)
Luas Wilayah
1.285.220 km2
Lagu Kebangsaan
Somos libres, seámoslo siempre
Populasi
30.475.144 jiwa (2013 Instituto Nacional de Estadistica e Informatica Peru)
Agama
Katolik 77%
Bahasa
Spanyol
Mata Uang
Peruvian Nuevo Sol (US$ 1 = PEN 3,22 – Okt 2015)
Hari Nasional
28 Juli (Hari Kemerdekaan: 28 Juli 1821)
Kepala Negara /
Presiden Ollanta Moisés Humala Tasso
Pemerintahan
(Ollanta Humala) – mulai 28 Juli 2011 Catatan: Pemilu 5 tahun sekali, Presiden tidak dapat dipilih dua kali berturut-turut. Perdana Menteri Pedro Álvaro Cateriano Bellido bertindak sebagai President of the Council of Ministers, bukan Kepala Pemerintah.
Menteri Luar Negeri
Ana María Liliana Sánchez Vargas de Ríos (2 April 2015) 5
(Ana María Sánchez) Wakil Menlu: Claudio de la Puente Ribeyro (11 Juli 2014) Partai yang Memerintah
Alianza Gana Peru (Alliance of Peru Wins), Aliansi 4 Partai Pendukung Pemerintah yang terdiri dari Partai-partai Peru Wins, Socialist Party, Peruvian Communist Party, dan Revolutionary Socialist Party. Aliansi ini memperoleh 47 kursi pada Pemilu 2011.
GDP
US$ 202,9 miliar (2014 World Bank)
GDP Per Kapita
US$ 6.550 (2014 World Bank)
Pertumbuhan Ekonomi
2,4% (2014, World Bank)
Cadangan Devisa (Nett
US$ 63,29 miliar (November 2014 – Banco
International Reserve –
Central de Reserva del Perú)
NIR) Komoditas Ekspor Utama
Sektor Pertanian: kopi, anggur, alpukat, jeruk, pisang
egara , asparagus dan
paprika. Sektor Perikanan: kerang, cumicumi beku, lobster. (Kamar Dagang Lima) Pertambangan: tembaga, emas. Timah, bijih besi, perak, minyak bumi, gas alam; Pertanian: kopi, asparagus, sayuran, buah; pakaian dan tekstil, bahan kimia. (UNCTAD) Negara ekspor utama Peru: China 20%, AS 15%, EU 15%, Brasil 10%, Chile 10%, Jepang 5%, Mexico 5%, Inggris 5%, Bolivia 5% Komoditas Impor Utama
Minyak bumi dan produk minyak bumi, bahan kimia, mesin, kendaraan, televisi, plastik, 6
peralatan telekomunikasi, besi dan baja, gandum, jagung, kedelai, kertas, kapas, vaksin, obat-obatan. (UNCTAD) Negara impor utama Peru: China 25%, AS 15%, EU 15%, Brasil 10%, Jepang 10%, Chile 5%, Kolombia 5%, Mexico 5%, Ekuador 4%, Bolivia 1% Keikutsertaan dalam
APEC, BIS, CAN, CELAC, FAO, G-15, G-
Organisasi Internasional
24, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAES, LAIA, Mercosur (associate), MIGA, MINUSTAH, MONUSCO, NAM, OAS, OPANAL, OPCW, PCA, UN, UNASUR, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, Union Latina, UNMIL, UNMISS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
Jumlah WNI di Peru
109 (Agustus 2015) – KBRI Lima
b. GAMBARAN UMUM HUBUNGAN BILATERAL RI – PERU 1. Hubungan diplomatik Indonesia-Peru resmi dibuka pada tanggal 12 Agustus 1975. Kedubes Peru di Jakarta dibuka sejak 1 November 1992 sementara KBRI Lima baru dibuka pada tanggal 20 Februari 2002. 2. Hubungan bilateral di bidang politik, selama ini berjalan dengan baik dan
telah
diwujudkan
dalam
bentuk
saling
dukung
dalam
pencalonan keanggotaan pada badan-badan internasional dan dalam bentuk penguatan kontak G to G melalui kontak antar instansi kedua negara. 3. Pemerintah Peru secara konsisten mendukung konsep wawasan nusantara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pada 7
era konflik Timor-Timur. Peru memandang Indonesia sebagai salah satu negara kunci di kawasan Asia Pasifik dan dalam beberapa kesempatan
telah
menyatakan
keinginan
yang
kuat
untuk
melakukan peningkatan dan pengembangan hubungan bilateral. 4. Peningkatan kerja sama akan difokuskan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki kedua negara dan dilandaskan kepada kerja sama bilateral yang saling menguntungkan. Indonesia dan Peru mempunyai persamaan misi untuk meningkatkan hubungan dengan mitra regional. Dalam hal ini, Indonesia dengan kawasan Amerika Latin dan Peru dengan kawasan Asia. 5. Saat ini Indonesia dan Peru sedang mengupayakan peningkatan kerja sama di bidang ekonomi dengan memulai perundingan pembentukan Preferential Trade Agreement.
PERBANDINGAN PERU DENGAN INDONESIA (2014) Pembanding
Indonesia
Peru
Luas Wilayah
1.904.569 km2
1.285.220 km2
Penduduk
246,9 juta jiwa
30,48 juta jiwa
GDP Per Kapita
US$ 3.491
US$ 6.550
GDP
US$ 888,54 milyar
US$ 202,9 milyar
Pertumbuhan GDP
5,0 %
2,4%
Cadangan Devisa
US$ 111,86 milyar
US$ 62,53 milyar
Foreign
Direct US$ 23,28 milyar US$ 9,29 milyar
Investment
(2013)
(2013)
Total Perdagangan
US$ 354,47 milyar US$
Internasional (UNCTAD,
(defisit US$ 1,89 (defisit US$ 4,37
2014)
milyar)
80,32
milyar)
Catatan: data diambil dari Bank Dunia tahun 2014, kecuali FDI dari 8
miliar
tahun 2013. Data perdagangan diambil dari UNCTAD Stat tahun 2014
c. PERKEMBANGAN TERKINI PERU BIDANG POLITIK Pemilu 2016 a) Peru akan melaksanakan Pemilu pada tanggal 10 April 2016 di mana rakyat Peru akan memilih langsung presiden serta 130 anggota kongres untuk masa jabatan lima tahun. Pengawas Pemilihan National (JNE) dan Kantor Nasional Proses Pemilu (OPNE) telah menetapkan batas pendaftaran kandidat peserta pemilu adalah sampai tanggal 21 Desember 2015. Beberapa kandidat yang diperkirakan akan ikut dalam pemilu adalah: Keiko Fujimori (dari partai Fuerza Popular – 37%, dan putri dari mantan Presiden Alberto Fujimori), Pedro Pablo Kuczynski (dari partai Peruanos por el Kambio – 18%), dan Alan Garcia (Presiden Peru 1985-1990 dan 2006-2011, dari Alianza Popular Revolucionaria Americana – APRA, atau Peruvian Aprista Party -Partido Aprista Peruano, 8%). Dukungan kepada Presiden Ollanta Humala terus mengalami penurunan yang berimbas pada menurunnya dukungan kepada kandidat dari partai nasionais, Milton von Hesse yang hanya mendapat dukungan kurang dari 1%. (survei dilakukan oleh Datum Internacional) b) Menurut
lembaga
survey
Ipsos,
kandidat
favorit
untuk
memenangkan Pemilihan Presiden adalah sebagai berikut: Keiko Fujimori dari Partai Fuerza Popular (33%), Pedro Pablo Kuczynski dari Partai Peruanos por el Cambio (16%), Cesar Acuña dari Partai Aliansi untuk Kemajuan (13%), Alejandro Toledo dari Partai Peru Posible (5%), sedangkan Veronika Mendoza dari Partai Frente Amplio bersama dengan Daniel Urresti dari Partai Nasionalis samasama memperoleh 2%. Pada Pemilu April nanti, apabila tidak ada calon yang memperoleh 50% di putaran pertama, maka akan dilanjutkan dengan putaran kedua pada bulan Juni 2016. 9
BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN Keamanan a) Peru sedikitnya menghadapi 3 permasalahan keamanan dalam negeri yaitu (1) meningkatnya aktivitas penanaman tanaman koka di daerah sekitar lembah sungai Apurimac-Ene-Mantaro (VRAEM dalam singkatan bahasa Spanyol) dan perdagangan obat terlarang, (2) aktifnya kembali gerilyawan komunis Sendero Luminoso / Shinning Path, (3) dan peningkatan angka kriminalitas di berbagai kota-kota besar. b) VRAEM merupakan wilayah penanaman tanaman koka terbesar di Peru dan telah dinyatakan sebagai wilayah dengan status keadaan darurat mengingat VRAEM telah dikuasai oleh para pedagang obat terlarang dan kelompok bersenjata. Sejak bulan Agustus 2008, Angkatan Bersenjata Peru telah meningkatkan operasi keamanan dengan mengerahkan tambahan anggota militer dan kepolisian untuk membasmi perdagangan narkotika di wilayah VRAEM. c) Masalah
perdagangan
narkotika
semakin
diperburuk
dengan
aktifnya kembali sisa-sisa gerilyawan komunis gerilyawan Sendero Luminoso. Pemerintah Peru memperkirakan bahwa sisa-sisa gerilyawan tersebut tidak lagi berjuang untuk suatu idealisme namun telah berubah menjadi pelindung para pedagang illegal narkotika. Dalam tahun 2010, sisa-sisa gerilyawan tersebut yang telah melebur menjadi pelindung pedagang narkotika berulang kali menyerang Angkatan Bersenjata dan Kepolisian Peru. Departemen Keuangan AS pada tahun 2015 menetapkan kelompok Sendero Luminoso sebagai kelompok teroris militan yang telah berkembang menjadi organisasi kriminal narko-teroris yang bertanggung jawab untuk perdagangan kokain di seluruh Amerika Selatan. d) Presiden Ollanta Humala menyatakan bahwa Pemerintah tidak akan bernegosiasi dengan gerakan teroris sebagaimana yang dilakukan 10
Pemerintah Kolombia dengan FARC. Pemerintah Peru didukung Angkatan Udara dan badan pemberantasan narkotika Peru, DEVIDA, akan memasang perangkat radar di Pangkalan Angkatan Udara kota Puerto Maldonado untuk memantau dan mengidentifikasi pesawat yang melakukan penerbangan ilegal di wilayah VRAEM. e) Berbagai media setempat juga telah memberitakan mengenai peningkatan aktivitas gerilyawan di beberapa kota besar di Peru termasuk di ibukota Lima. Tindakan tersebut pada umumnya terkait dengan aksi pencurian, penodongan, perampasan yang kadang berkembang menjadi perang antar kelompok pedagang. f)
Sebuah harian lokal El Comercio tanggal 17 Mei 2014 menurunkan berita yang menyebutkan bahwa sejak tahun 2009 sampai saat ini, Peru merupakan negara pemalsu uang dollar AS terbesar di dunia, dengan pendistribusian selama periode tersebut, sebanyak US$ 33 juta. Uang palsu dollar tersebut disebarkan ke berbagai negara seperti Jerman, Amerika Serikat, Italia, Prancis. Namun, pada periode yang sama, Polisi Nasional Peru telah berhasil menyita US$ 58,6
juta
uang
palsu
yang
hendak
didistribusikan
serta
memidanakan beberapa pelaku pemalsuan uang tersebut. Hukuman bagi terpidana pemalsu uang adalah 5 sampai 12 tahun, namun pada kenyataannya banyak yang tidak menjalani masa hukuman sesuai dengan vonis karena berbagai keringanan.
Pertahanan a) Sehubungan dengan dengan pertumbuhan ekspor Peru yang telah mendorong peningkatan pendapatan pemerintah, sejak tahun 2010 Peru aktif melakukan sejumlah pembelian peralatan perlengkapan militer. Pembelian perlengkapan militer tersebut disesuaikan dengan tantangan keamanan yang dihadapi Peru saat ini yaitu untuk menghadapi
kelompok-kelompok
bersenjata
pedagang
obat
terlarang dan sisa-sisa gerilyawan Sendero Luminoso. Disamping itu, sebagian besar persenjataan Angkatan Bersenjata Peru seperti 11
tank, pesawat tempur jenis Mig dan Sukhoi telah berumur sekitar 30 tahun yang dibeli dari Uni Sovyet pada saat Peru dibawah kekuasaan militer (1968-1980). b) Pembuat kebijakan pertahanan Peru cenderung berpandangan peningkatan belanja militer Chile sebagai salah satu ancaman bagi keamanan nasional. Pada saat ini telah timbul beberapa wacana bagi peningkatan kemampuan militer Peru untuk menghadapi ancaman dari luar dengan penyusunan rencana pembelian tank dan pesawat tempur. Namun demikian Peru tampaknya menyadari kemampuan
keuangannya
yang
tidak
dapat
menandingi
kemampuan belanja persenjataan militer yang dimiliki negara tetangga seperti Brazil dan Chile. Dalam kaitan tersebut, pada masa pemerintahan Presiden Alan Garcia (2006-2011), Peru kemudian aktif melontarkan wacana pembatasan belanja militer di kawasan Amerika Latin. c) Peru akan meningkatkan kerja sama di sektor pertahanan dengan India, Italia, Inggris, Israel, Prancis dan Rusia. Hal ini tercermin dari kunjungan Menteri Pertahanan Rusia, Menteri Pertahanan Italia, serta Wakil Presiden India ke Peru, dan kunjungan Menteri Pertahanan ke London belum lama ini. Selain itu, Presiden Humala telah melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis Francoise Hollande di Paris. Dalam pertemuan di Paris tersebut, kedua pemimpin telah sepakat untuk memberikan prioritas pada kerja sama pertahanan dan keamanan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Peru juga telah menandatangani tiga perjanjian kerja sama militer dengan Inggris, Israel, dan India.
12
d. PERJANJIAN BILATERAL 1. MoU Pembentukan Konsultasi Bilateral (Jakarta, 28 Februari 2003) 2. Persetujuan Bebas Visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas (Jakarta, 28 Februari 2003) 3. MoU Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan (Jakarta, 28 Februari 2003). 4. Persetujuan antar-institusi antara KADIN dan ADEX (Maret 2003) 5. MoU Kerja Sama di bidang promosi perdagangan antara Kadin dengan ComexPeru (2 Agustus 2003) 6. Akta Pengaktifan Liga Persahabatan Parlemen RI-Peru (Juli 2003) 7. Persetujuan Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (Lima, 9 April 2010) 8. MoU mengenai Kegiatan Promosi Dagang (Jakarta, 10 Juli 2012) 9. MoU Kerja Sama Teknis dalam Pemberantasan Produksi Gelap, Elaborasi dan
Perdagangan
Gelap
Narkotika,
bahan-bahan
Psikotropika dan Prekursor (Lima, 2 Mei 2013) 10. MOU Kerjasama di bidang Pertanian (Bali, 7 Oktober 2013) 11. Persetujuan Kerja Sama Pengelolaan Perjanjian Internasional (Bali, 7 Oktober 2013)
e. KERJA SAMA BILATERAL KERJA SAMA BILATERAL 1.
Politik
• Pertemuan
terakhir
Presiden
RI
Susilo
Bambang Yudhoyono dengan Presiden Peru Ollanta Humala Tasso adalah di sela-sela Pertemuan Pemimpin APEC, 7 Oktober 2013 di Nusa Dua, Bali. • Presiden Peru telah menyampaikan undangan kepada
Presiden
kunjungan ke Peru. 13
RI
untuk
mengadakan
2.
Pertahanan dan Keamanan
• Pada tanggal 7 Mei 2013, Delri (Kemenko Polhukam, KBRI Lima, dan Direktorat Amerika Selatan dan Karibia) melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Kerjasama Internasional pada Kementerian Pertahanan Peru, dalam rangka menjajaki peluang kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan
dengan
Peru.
Pertemuan
ini
dilaksanakan setelah pelaksanaan SKB I RIPeru tanggal 6 Mei 2013. • Point of interest kedua negara untuk kerja sama
di
bidang
keamanan
antara
lain
penanggulangan terorisme, drug trafficking, dan kerjasama pemberantasan korupsi • Program yang dapat ditindaklanjuti: pertukaran perwira dalam mengikuti pendidikan berjenjang kemiliteran, kerjasama pengembangan industri pertahanan, dan kerja sama peace keeping operation • Diusulkan agar disepakati MoU Kerja Sama Pertahanan sebagai payung kerja sama di bidang
pertahanan.
Draft
MoU
sudah
disampaikan oleh pihak Peru. Saat ini masih dalam pertimbangan DPR terlebih dahulu. 3.
Ekonomi
• Misi Dagang kedua dilaksanakan pada tanggal 12-13 September 2013 yang dipimpin oleh Wamendag yang juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan dan Pariwisata Peru, serta Indonesia Business Forum. • Telah
disepakati
untuk
membahas
pembentukan Preferential Trade Agreement 14
RI-Peru. Terms of Reference untuk Joint Study Group sudah disepakati oleh kedua negara. JSG diharapkan dapat melakukan pertemuan di Lima pada awal tahun 2015. 4.
Investasi
• Investasi Peru di Indonesia sebesar US$ 35 juta dengan jumlah karyawan sekitar 250 orang,
oleh
AJE
GROUP,
perusahaan
minuman ringan multinasional. • PT. AJEINDONESIA telah memiliki 2 (dua) pabrik di Kawasan Industri Delta Silicon 2, Bekasi
dan
Kawasan
Industri
Ngoro,
Mojokerto, Jawa Timur. • PT AJEINDONESIA memproduksi minuman ringan, air minum dalam kemasan, barang dan peralatan teknik/industri dari plastik. • Belum ada investasi Indonesia di Peru. 5.
Pariwisata
• Jumlah wisatawan Indonesia ke Peru: 2010:
1.432 orang
2013:
1.538 orang
2011:
1.533 orang
2014:
1.697 orang
2012:
1.311 orang (Kempar dan KBRI Lima)
6.
Kehutanan
• Peru telah menyampaikan usulan kerja sama di bidang kehutanan pada bulan September 2014. • Peru
termasuk
negara-negara
yang
wilayahnya termasuk dalam wilayah hutan Amazon. Luas hutan Peru mencapai 60% dari total wilayahnya. • Usulan dimaksud saat ini sedang dalam pembahasan kementerian terkait. 15
7.
Pendidikan dan Kebudayaan
• Indonesia
dan
Peru
belum
memiliki
Persetujuan Kerjasama Kebudayaan. • Tanggal 28 Februari 2003 telah ditandatangani MoU
Pendidikan
diperuntukkan
dan
bagi
para
Pelatihan
yang
diplomat
kedua
negara. • Jumlah peserta Darmasiswa asal Peru periode 2007-2014 berjumlah 9 orang. • Belum ada peserta dari Peru untuk mengikuti beasiswa Kemitraan Negara Berkembang. 8.
Konsuler
• Telah memiliki Persetujuan Bebas Visa bagi pemegang
paspor
diplomatik
dan
dinas
(Jakarta, 28 Februari 2003) • Persetujuan tersebut efektif sejak tanggal 5 November 2004 • Pemerintah
Indonesia
telah
memberikan
fasilitas bebas visa bagi WN Peru yang berkunjung ke Indonesia (berlaku untuk semua jenis paspor), dan demikian juga sebaliknya. 9.
Pemberantasan Narkotika
• MoU Kerja Sama antara BNN dan DEVIDA tentang
kerja
sama
teknis
dalam
pemberantasan produksi gelap, elaborasi dan perdagangan gelap narkotika, bahan-bahan psikotropika
dan
prekursor,
ditandatangani pada tanggal 2 Mei 2013.
16
yang
BAB. III.
HASIL KUNJUNGAN
Dalam kunjungan GKSB DPR RI ke Peru, Delegasi telah melakukan pertemuan dan dialog dengan mitra kerjanya antara lain: 1.
PERTEMUAN DENGAN KETUA LIGA PERSAHABATAN ANTAR PARLEMEN PERU – INDONESIA, MR. YOHNI LESCANO ANCIETA Pertemuan diawali dengan sambutan dan ucapan selamat datang oleh
Ketua Liga Persahabatan Antar Parlemen Peru – Indonesia,Mr.Yohni Lescano Ancieta yang didampingi oleh Anggota Liga Persahabatan, Mr. Roberto Angulo Alvarez yang juga merupakan Anggota Komisi Intelijen, Hubungan Internasional dan Perlindungan Konsumen. Dalam pertemuan ini Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Peru menyampaikan salam dari Ketua DPR RI. Dalam sambutannya Ketua GKSB berharap agar kunjungan ini dapat
mendorong peningkatan hubungan
bilateral antara kedua negara. Kedua negara selama ini telah saling bekerjasama dalam berbagai forum internasional seperti Group-77, WTO, Gerakan Non Blok, Forum Kerjasama Asia Timur dan Latin Amerika serta APEC. DPR RI mengapresiasi Peru sebagai tuan rumah penyelenggaraan APEC tahun 2016. DPR RI berharap agar Forum APECdapat membawa kontribusi positif bagi seluruh anggotanya serta menghilangkan kesenjangan antar anggotanya. Ketua delegasi menambahkan bahwa hubungan bilateral yang terjalin dengan baik selama ini termasuk adanya pertemuan antar pemimpin negara dapat mendorong peningkatan hubungan baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Oleh karena itu DPR RI sangat mendukung rencana Pemerintah Peru untuk membuka kantor dagang di Indonesia yang telah disampaikan oleh Presiden Ollanta Humal saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Paris. Disampaikan oleh Ketua Delegasi menyampaikan beberapa potensi Indonesia sebagai negara berkembang yaitu: negara demokrasi ke-4 terbesar di dunia dengan penduduk sejumlah 250 juta jiwa, negara ke-10 di dunia dalam peringkat ekonomi, pada tahun 2030 diproyeksikan akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-7 di dunia, negara dengan 17
pertumbuhan rata-rata 5% per tahun di saat negara lainnya mengalami minus pertumbuhan ekonomi. Sebagai sesama negara berkembang, sudah seharusnya Indonesia dan Peru saling bekerjasama di berbagai bidang. Neraca Perdagangan antara kedua negara yang pada tahun 2014 hanya sekitar 240 Juta USD harus dapat ditingkatkan, sehingga dalam 5 – 7 tahun ke depan diharapkan dapat meningkat menjadi 1 Milyar USD. Terkait
dengan
kerjasama
antar
parlemen,
Mr.Yohny
Lescano
menyampaikan bahwa DPR RI telah mengirim draft MoU kepada Parlemen Peru. Menanggapi draft tersebut, Parlemen Peru telah mengirim counter draft yang isinya lebih luas. Selain itu disampaikan pula oleh Mr. Yohny bahwa kedua negara telah pula membuat draft MoU di bidang kebudayaan, bencana alam, kehutanan dan pertahanan dan keamanan. Terjalinnya MoU antara kedua negara merupakan hal yang penting, sehingga Delegasi DPR RI diminta untuk mendorong eksekutif agar dapat segera merealisasikan draft MoU-MoU tersebut. Beberapa perjanjian yang belum terealisasi menurut Yohny Lescano adalah sebagai berikut 1. Pembentukan Preferential Tariff Agreement sebagai langkah awal menuju FTA 2. MoU mengenai Promosi Bilateral dalam kerjasama investasi 3. MoU Kerja Sama di bidang Perikanan 4. Perjanjian dalam pengembangan bisnis dan kerjasama industry 5. MoU di bidang pariwisata 6. Perjanjian di bidang manajemen penanggulangan bencana alam 7. Perjanjian di bidang pendidikan dan promosi kebudayaan 8. MoU antara Kejaksaan Agung Peru dan Kejaksaan Agung Indonesia di bidang kerjasama hukum 9. MoU kerjasama di bidang pertahanan
18
Dalam kesempatan ini, Yohny Lescano meminta Delegasi GKSB agar dapat mendorong Institusi atau Kementerian terkait untuk mempercepat proses pembahasan dan persetujuan MoU tersebut agar dapat segera ditandatangani. Beberapa MoU yang telah terjalin antara kedua negara yaitu : 1. MoU Pembentukan Konsultasi Bilateral (Jakarta, 28 Februari 2003) 2. Persetujuan Bebas Visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas (Jakarta, 28 Februari 2003) 3. MoU Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan (Jakarta, 28 Februari 2003). 4. Persetujuan antar-institusi antara KADIN dan ADEX (Maret 2003) 5. MoU Kerja Sama di bidang promosi perdagangan antara Kadin dengan Comex Peru (2 Agustus 2003) 6. Akta Pengaktifan Liga Persahabatan Parlemen RI-Peru (Juli 2003) 7. Persetujuan Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (Lima, 9 April 2010) 8. MoU mengenai Kegiatan Promosi Dagang (Jakarta, 10 Juli 2012) 9. MoU Kerja Sama Teknis dalam Pemberantasan Produksi Gelap, Elaborasi dan Perdagangan Gelap Narkotika, bahan-bahan Psikotropika dan Prekursor (Lima, 2 Mei 2013) 10. MOU Kerjasama di bidang Pertanian (Bali, 7 Oktober 2013) 11. Persetujuan Kerja Sama Pengelolaan Perjanjian Internasional (Bali, 7 Oktober 2013)
Begitu pula pihak Parlemen Peru meminta tanggapan atas draft MoU antara DPR RI dengan Kongres Peru. Menanggapi hal tersebut, disampaikan oleh Ketua Delegasi bahwa saat ini draft MoU sedang dalam tahap pembahasan di DPR RI mengingat saat ini di DPR RI juga telah terjadi pergantian Ketua, maka delegasi akan segera mendorong Ketua yang baru untuk dapat segera menanggapi draft MoU usulan Peru tersebut yang sifatnya sudah tidak lagi kerjasama antar Kelompok Persahabatan Antar Parlemen tetapi menjadi lebih luas yaitu antara DPR RI dan Kongres Peru.
19
Anggota Delegasi, Syaiful Bahri Anshori menyampaikan bahwa tingkat kriminalitas cenderung meningkat termasuk di negara-negara di kawasan Amerika Selatan yang terkait dengan kejahatan Narkoba. Indonesia sendiri mengalami hal yang sama dimana banyak kasus penyelundupan Narkoba yang biasanya berasal dari negara-negara di Afrika seperti Nigeria yang masuk melalui Thailand. Oleh karena itu diharapkan agar ada tukar menukar pengalaman penyusunan UU di bidang pemberantasan Narkoba dan kiranya hal tersebut juga dapat dimasukkan ke dalam MoU antar kedua negara. Namun demikian disampaikan bahwa walaupun sudah banyak MoU akan tetapi yang implementasinya masih kurang, sehingga diharapkan agar penerapan MoU dapat terlaksana dengan lebih baik. Anggota Delegasi, Rachel Maryam Sayidina menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik dalam Forumforum internasional. Dirinya berharap agar hubungan kerjasama tersebut dapat lebih meningkat di kemudian hari dan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga bagi negara-negara anggotanya. Terkait dengan MoU kerjasama di bidang pertahanan disampaikan bahwa sampai saat ini draft tersebut belum disetujui. Pada tanggal 21 Januari 2016 telah dilakukan Coffee Morning di Kementerian Pertahanan RI dengan Atase-atase Pertahanan Perwakilan Negara-negara Sahabat di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Athan Peru telah menyampaikan Copy Drafts sementara Draft resminya belum diterima oleh Kemenhan RI. Menanggapi hal ini, Mr. Yohny Lescano akan segera mengkomunikasikan dengan Menhan Peru untuk segera mengirim Draft resmi kepada Kemenhan RI. Anggota
Delegasi,
Isma
Yatun
menyampaikan
harapan
agar
pelaksanaan Pemilu Peru yang akan dilaksanakan pada bulan April 2016 dapat berjalan dengan lancar dan dapat memilih Presiden Peru yang terbaik. Terkait dengan draft MoU di bidang kebudayaan, diharapkan agar dapat segera direalisasikan mengingat kedua negara sama-sama memiliki cagar budaya yaitu Machu Pichu di Peru dan Borobudur di Indonesia. Pada kesempatan ini, Isma Yatun mengajak Anggota Parlemen Peru untuk dapat mengunjungi Borobudur yang merupakan salah satu keajaiban di dunia.
20
Di bidang kerjasama penanganan bencana alam, Isma Yatun meminta agar dapat juga dimasukkan mengenai penanganan bencana Tsunami. Begitu pula dirinya berharap agar kerjasama di bidang pendidikan dapat meningkat melalui peningkatan jumlah pelajar/mahasiswa Peru yang menempuh pendidikan di Indonesia. KBRI diharapkan dapat mendorong hal ini. Anggota Delegasi, Zainut Tauhid Sa’adi mengungkapkan adanya 2 (dua) issue di bidang perikanan yaitu kerjasama di bidang promosi perikanan dan produksi perikanan. Terkait hal tersebut, Misi Dagang Pertama telah berkunjung ke Peru, 1416 Maret 2012 yang dipimpin Menteri Perdagangan RI, Gita Wirjawan dan beranggotakan
wakil-wakil
dari
Kementerian
Perdagangan,
BKPM,
Kementerian Kelautan dan Perikanan serta wakil dari 12 perusahaan swasta. Indonesia memiliki ketertarikan terhadap industri pengolahan tepung ikan. Oleh karena itu pada saat Rapat Kerja dengan Menteri KKP, dirinya akan kembali mengingatkan mengenai MoU kerjasama di bidang perikanan tersebut. Ditambahkan bahwa diperlukan adanya proteksi terhadap bahan pangan yang berasal dari produk perikanan seperti adanya ancaman over fishing, illegal fishing, un-reported fishing yang harus ditangani dengan segera. Banyak kerjasama di bidang kelautan yang bisa ditingkatkan untuk kemanfaatan bersama. Oleh karena itu delegasi sangat berharap agar pengusaha Peru dapat menanamkan investasi di bidang perikanan di Indonesia. Indonesia dan Peru telah menyepakati draft MoU Kerja Sama di bidang Perikanan. Dalam SKB pertama di Lima tanggal 6 Mei 2013, dan agar MoU tersebut dapat ditandatangani dalam pertemuan presiden kedua negara di sela-sela Pertemuan APEC di Bali bulan Oktober 2013. Namun sampai saat ini MoU dimaksud belum ditandatangani. Menanggapi hal tersebut, Yohny Lescano menyampaikan bahwa Peru telah mengimpor produk ikan ke Indonesia namun dalam jumlah yang kurang signifikan. Diharapkan
setelah MoU kerjasama di bidang perikanan
ditandatangani, maka kerjasama akan dapat meningkat. 21
Terkait kerjasama di bidang kesehatan, Anggota delegasi Sarmuji mengungkapkan bahwa perlu dibuat MoU di bidang kesehatan mengingat kedua Negara sama-sama beriklim tropis, sehingga bisa saling bertukar pengalaman mengenai penanganan penyakit endemic yang biasa terjadi di Negara-negara tropis. Selain itu kedua Negara juga perlu mengadakan kerjasama
di
bidang
penanganan
penyakit
HIV/AIDS,
mengingat
perkembangan jumlah penderitanya yang mengalami peningkatan. Anggota delegasi, Adisatrya Suryo Sulisto sepakat bahwa MoU kerjasama di bidang industri dan perdagangan perlu segera direalisasikan mengingat neraca perdagangan antar kedua Negara yang masih kecil padahal banyak potensi yang bisa dikembangkan. Dengan adanya MoU tersebut diharapkan neraca perdagangan antar kedua Negara dapat meningkat di masa yang akan datang. Indonesia dan Peru sama-sama anggota APEC, oleh karena itu dalam forum APEC yang akan dilaksanakan di Peru, diharapkan Indonesia dan Peru dapat bekerjasama untuk meningkatkan potensi perdagangan antar kedua Negara. Sebagai anggota KADIN, dirinya juga berharap agar Misi Dagang dari Peru dapat meningkat demi kesejahteraan masyarakat di kedua Negara. Anggota delegasi, Willem Wandik menyampaikan kepada pihak Peru bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan. Walaupun memiliki banyak potensi, akan tetapi terkendala oleh masalah transportasi. Terkait hal ini Presiden Jokowi telah menyampaikan Nawacita terkait dengan konektifitas antar pulau. Diperlukan banyak investasi untuk mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu diharapkan pihak Peru dapat berinvestasi di sektor infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur akan dapat mendukung Trans-Pasifik Partnership (TPP). Diharapkan Peru juga dapat berpartisipasi dalam TPP ini. Terkait adanya Fan Page dukungan terhadap kemerdekaan Papua di Peru, dirinya menyampaikan bahwa sejak era Presiden SBY, sudah digagas Undang-undang mengenai Otonomi Khusus Papua. Di dalam UU Otsus tersebut
terdapat
pasal-pasal
yang
22
menjamin
hak-hak
konstitusional
masyarakat Papua yang setara dengan masyarakat lainnya dalam bingkai NKRI. Dengan hadirnya Otonomi Khusus Papua tersebut memberikan kewenangan yang lebih besar dalam rangka pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur baik untuk industri maupun lainnya. Anggota delegasi Saniatu Lativa menyampaikan bahwa Peru memiliki sumber daya yang besar di bidang energi dan elektrifikasi. Beliau menanyakan berapakah kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Peru dan apa saja jenis pembangkitnya. Ditanyakan pula mengenai kemungkinan penggunaan energi nuklir. Disampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang defisit elektrifikasi. Begitu pula pengembangan energi nuklir juga ditunda oleh Presiden Jokowi. Terkait dengan pembahasan UU Minerba dan Migas di Komisi VII DPR RI, dirinya menanyakan mengenai pengelolaan sumber daya alam di Peru dan juga persentase divestasi saham antara swasta dan Negara. Menanggapi hal tersebut, Yohny menyampaikan bahwa Peru memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Gas dengan perbandingan 50% dari Air dan 50% dari Gas. Yang perlu diperhatikan adalah mencari sumber air seperti air terjun untuk menggerakkan turbin. Demikian pula harga gas di Peru tidak terlalu mahal, mengingat Peru merupakan penghasil gas alam. Saat ini 90% dari seluruh wilayah Peru telah saling terinterkoneksi jaringan listrik, hanya wilayah Amazon saja yang belum. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan membangun pembangkit listrik ukuran kecil karena tidak mungkin membangun jaringan ke wiayah tersebut. Dari hasil pembangkit listrik, Peru juga mengekspor listrik ke Negaranegara tetangga. Disampaikan bahwa pembangkit listrik tenaga air merupakan sumber daya yang murah, walaupun ada kenaikan kurs USD, namun tidak terlalu mempengaruhi Tarif Dasar Listrik (TDL) mengingat banyaknya sumber daya air dan gas.
23
Mengenai energi nuklir, dirinya menyampaikan bahwa hal tersebut belum diperlukan oleh Negara berkembang, sehingga pengembangannya di Peru dibatasi dan terlarang. Peru sendiri memiliki sumber daya Uranium yang berada di daerah pegunungan, akan tetapi tidak dieksplorasi mengingat banyaknya masalah yang akan timbul di kemudian hari. Terkait kesulitan interkoneksi di Indonesia, dirinya akan menanyakan kepada institusi terkait di Peru untuk mendapatkan saran untuk mengatasi masalah tersebut. Terkait eksplorasi sumber daya alam, dirinya menyampaikan bahwa Peru juga memiliki masalah terkait hal tersebut seperti adanya resistensi dari masyarakat sekitar lokasi yang tidak ingin daerahnya tercemar polusi tambang. Untuk mengatasi hal ini, Peru memiliki UU konsultasi sebelum eksplorasi. Anggota Liga Persahabatan Antar Parlemen Peru – Indonesia, Roberto Angulo Alvarez menyampaikan bahwa Peru memiliki banyak peninggalan budaya baik Pre Inca maupun dari Zaman Inca. Terdapat sekitar 30.000 situs peninggalan kebudayaan. Pusat-pusat kebudayaan berada di daerah pantai, pegunungan dan hutan. Situs Machu Pichu sendiri berada di daerah pegunungan. Situs Cancan berada di daerah pantai dan situs Vuela berada di wilayah tengah Peru. Dirinya
berharap,
turis
dari
Indonesia
dapat
meningkat
untuk
mengunjungi situs Inca maupun Pra Inca. Dengan junlah penduduk 250 juta, masyarakat Indonesia merupakan potensi yang besar bagi peningkatan pariwisata di Peru. Demikian pula pemerintah Peru akan mendorong masyarakat Peru untuk ke Indonesia mengunjungi Borobudur, Papua dan tempat wisata lain di Indonesia. Untuk itu dirinya berharap antara kedua Negara dapat meningkatkan kerjasama di sektor pariwisata. Indonesia dan Peru juga sama-sama memiliki hutan yang luas. Peru memiliki hutan amazon. Sebagai paru-paru dunia diharapkan antara Indonesia – Peru dapat dijalin kerjasama di bidang kelestarian hutan.
24
Terkait energi, dijelaskan bahwa Peru juga sudah mengembangkan energi daur ulang, yaitu panas matahari dimana energi tersebut lebih bersih dibanding nuklir. Mengakhiri pertemuan, Yohni Lescano menyampaikan bahwa terkait dengan pemberantasan narkoba dan keamanan masyarakat, pihaknya akan menghubungi Menteri Dalam Negeri dan Kepolisian untuk menanyakan penanganan masalah tersebut. Demikian pula dengan MoU di bidang pertahanan, dirinya akan menghubungi Kementerian Pertahanan Peru untuk segera menyampaikan draft MoU secara resmi kepada Kemenhan RI. Di bidang kebudayaan, dirinya akan segera menghubungi instansi terkait untuk membuat draft MoU kerjasama di bidang kebudayaan. Di bidang perikanan, dirinya akan mendorong institusi terkait untuk menyelesaikan MoU di bidang perikanan agar dapat meningkatkan kerjasama di bidang perikanan. Demikian pula dirinya akan menghubungi instansi terkait untuk mengadakan kerjasama di bidang perlindungan sumber daya laut. Disampaikan bahwa Peru memiliki pengalaman pengelolaan produk laut. Terkait MoU kerjasama di bidang kesehatan yang merupakan hal baru, dirinya akan menghubungi Kementerian Kesehatan untuk menindaklanjuti hal tersebut untuk kerjasama di bidang penanganan penyakit endemik serta HIV/AIDS. Di bidang perdagangan, dirinya berharap agar draft MoU di bidang industri, perdagangan dan Usaha Kecil dan Menengah dapat segera diselesaikan. Demikian pula dengan tawaran kerjasama di bidang infrastruktur terkait pengembangan Trans Pacific Partnership, dirinya akan menyampaikan hal tersebut kepada Kementerian yang menangani Infrastruktur dan investasi. Mengenai masalah Papua, dirinya menyampaikan bahwa di Peru juga terjadi hal yang sama, dan Peru juga membuat UU desentralisasi yang mengatur kesamaan hak setiap masyarakat yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi di daerah. Dalam pertemuan ini, Duta Besar Indonesia untuk Peru, Moenif Ari Soenanda menyampaikan bahwa pembahasan kerjasama di berbagai sektor 25
telah dilakukan oleh pemerintah di kedua belah pihak. Adanya diplomasi parlemen akan menjadi sangat penting dan mendukung hubungan bilateral antara kedua Negara. Disampaikan bahwa Yohny Lescano merupakan figur yang baik dan tahun lalu telah dinominasikan untuk menjadi Presidential Fans of Indonesia. Terkait nominasinya tersebut, Yohni Lescano telah berkunjung ke Indonesia dan sekembalinya ke Peru, dirinya menceritakan hasil-hasil yang telah diperoleh kepada kolega-koleganya di Peru. Hal ini merupakan salah satu keberhasilan diplomasi Indonesia. Duta Besar berharap agar pertemuan dapat dijadikan momentum peningkatan hubungan antar parlemen yang berkelanjutan.
Pertemuan dengan Indonesia – Peru Parliamentary Friendship Group
26
Pertemuan dengan Indonesia – Peru Parliamentary Friendship Group
Pertemuan dengan Indonesia – Peru Parliamentary Friendship Group
27
2.
PERTEMUAN DENGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN PERU Dalam pertemuan ini, pihak Peru diwakili oleh Menteri Pertahanan Peru,
Mr. Jakke Valakivi Alvarez, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Peru, Laksamana Jorge Moscoso Flores dan Direktur Jenderal Sumber Daya Material, Mr. Leonardo Maldonado. Pada tahun 2013, Pemerintah Peru dan Indonesia telah memulai menyusun Draft MoU kerjasama di bidang pertahanan. Hal ini dikarenakan Peru melihat Indonesia sebagai Negara yang strategis di kawasan Asia Pasifik. Pada tahun 2015, Peru telah menempatkan seorang Atase Pertahanan di Indonesia. Melalui Atase Pertahanan diharapkan dapat dilakukan koordinasi di bidang pertahanan, khususnya pertahanan kelautan. Diharapkan MoU tersebut dapat segera diselesaikan Selain itu kedua Negara sama-sama Anggota APEC dan Peru akan menjadi tuan rumah APEC pada tahun 2016. Dalam sambutannya, Ketua delegasi Andi Rio Idris Padjalangi menyampaikan selamat atas posisi Peru sebagai tuan rumah APEC tahun 2016. Diharapkan event tersebut dapat berjalan dengan sukses serta memberikan manfaat bagi anggota-anggotanya. Presiden Peru Ollanta Moises Humala Tasso telah bertemu Presiden Joko Widodo di sela-sela Conference of Parties (COP) ke-21 di Paris pada bulan November 2015. Delegasi berharap, kesepakatan-kesepakatan yang telah dihasilkan dalam pertemuan tersebut dapat segera direalisasikan dan dirinya berharap kunjungan ini akan dapat membawa manfaat bagi kedua Negara. Pada tanggal 7 Mei 2013 delegasi Indonesia (dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan) telah menjajaki peluang kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan dengan Peru. Salah satu bidang yang menjadi point of interest kedua negara adalah penanggulangan terorisme. Dijelaskan bahwa pada tanggal 21 Januari 2016, telah dilakukan pertemuan
dengan
Atase-Atase
Pertahanan
Negara-negara
sahabat
termasuk Athan Peru di Kementerian Pertahanan RI. Dalam pertemuan 28
tersebut, Athan Peru telah menyampaikan Copy Draft MoU kerjasama di bidang pertahanan. Untuk itu pihak Kemenhan RI meminta agar Kemenhan Peru dapat segera menyampaikan draft secara resmi kepada Kemenhan RI. Dalam pertemuan ini, Kepala Staf Angkatan Bersenjata (AB) Peru menyampaikan paparan mengenai AB Peru. Disebutkan bahwa AB Peru berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan Peru AB Peru memiliki fungsi melakukan koordinasi komando bersama, merencanakan, mengkoordinasikan dan memimpin operasi militer, sehingga terkait fungsi Peru tersebut, AB Peru memiliki hubungan langsung dengan Pemimpin tertinggi dan pelaksana di lapangan. AB Peru mengkoordinasikan organ pelaksana dimana organ pelaksana tersebut membawahi Komando Operasional yang memiliki tugas antara lain melakukan pemberantasan terorisme AB Peru juga memberikan bantuan penanganan masalah baik dalam maupun luar negeri, penanganan bencana alam, bantuan kebijakan luar negeri, pengawasan perbatasan negara tetangga dan bantuan terhadap kepolisian. Sistem pengawasan daerah perbatasan dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal, AB Peru merupakan bagian dari pemerintahan untuk mengatasi permasalahan dalam negeri yang berbatasan dengan negara tetangga. Secara eksternal, AB Peru bekerjasama dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Peru. Terkait hubungan bilateral, AB Peru melakukan kerjasama bilateral dalam menangani cyber crime dan koordinasi keamanan dengan negaranegara tetangga. AB Peru tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi yang bersifat tradisional tetapi juga bersifat multidimensi seperti pemberantasan terorisme dan membantu kepolisian memerangi peredaran obat-obatan terlarang. Terorisme di Peru sendiri disebabkan kombinasi dari berbagai situasi di sekitar terorisme tersebut seperti : Perdagangan Obat-obatan terlarang, Illegal Logging, perdagangan senjata illegal, Money Laundry, tindakan asusila, korupsi, agitasi dan propaganda, kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah,
29
masalah kemiskinan. Semua sirkulasi tersebut menjadi penyebab timbulnya terorisme. Beberapa kasus terkait terorisme di Peru antara lain seperti : • Perekrutan anak-anak di bawah umur berusia sekitar 8 tahun untuk menjadi kurir narkoba dan dilatih merakit dan menggunakan senjata, • Penggunaan metode perang gerilya dalam kelompok-kelompok kecil tetapi dengan mobilitas yang tinggi. • Adanya permintaan jatah terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi dari perusahaan-perusahaan di Peru. Minimnya perhatian pemerintah pusat dan lokasi medan yang sulit, menyebabkan kendala dalam pemberantasan narkoba dan menjadikan Peru sebagai negara penghasil kokain. Untuk mengatasi masalah ini, saat ini AB Peru tengah menggunakan metode pemberantasan melalui udara. Hal ini didukung oleh UU yang telah disahkan oleh pemerintah yang memungkinkan tindakan menggunakan pesawat/penerbangan jika dibutuhkan. Terkait dengan penanganan bencana alam, saat ini AB Peru sedang menghadapi kemungkinan bencana El Nino. AB Peru telah menempati seluruh wilayah untuk mengantisipasi bencana ini seperti pencarian dan penyelamatan korban bencana. Di bidang pembangunan, AB Peru juga berperan mengatasi hal-hal seperti kemiskinan, kegiatan-kegiatan terlarang dan bencana alam yang membawa
dampak
negatif
terhadap
masyarakat.
Dengan
dukungan
Kementerian Pertahanan, AB Peru membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, tingkat kesehatan, nutrisi,
pendidikan dan tingkat keamanan
masyarakat. AB Peru memiliki platform yang digunakan untuk memberikan layanan terhadap masyarakat, seperti layanan kesehatan, layanan pemberian identifikasi, layanan Bank dan juga layanan terhadap masyarakat terpencil di daerah sekitar Amazon. Beberapa layanan terhadap masyarakat Amazon seperti pelayaran kapal dan penerbangan yang melintasi Amazon.
30
Di bidang keamanan internasional, AB Peru terlibat dalam berbagai pasukan perdamaian PBB seperti di Haiti ditempatkan sejumlah 160 orang bekerjasama dengan Pasukan Uruguay dan di Afrika Tengah sejumlah 205 orang. Selain itu AB Peru juga memiliki pasukan infantri yang siap ditugaskan sewaktu-waktu jika diminta oleh PBB. Di bidang teknik, AB Peru bersama dengan para Insinyur melakukan perawatan terhadap hanggar-hanggar pesawat di Peru. Mr. Leonardo Maldonado, Direktur Jenderal Sumber Daya Materal Kementerian Pertahanan Peru memberikan tambahan penjelasan mengenai industri Angkatan Bersenjata Peru. Disampaikan bahwa sejak tahun 1945 hingga saat ini, industri militer termasuk Angkatan Darat, Laut dan Udara telah berkembang menyesuaikan perkembangan zaman. Dalam 5 tahun terakhir, AB Peru telah melakukan kontrak-kontrak pembelian untuk memperbaharui peralatan militer dan Alutsista Peru. Dengan Spanyol, Peru telah menjalin kerjasama dengan Spanyol di bidang pembuatan rompi anti peluru. Di bidang industri Angkatan Laut, sejak 1985, Peru telah memiliki galangan kapal untuk perbaikan dan pembuatan kapal. Saat ini pekerjaan yang dilakukan di galangan kapal tersebut dipandang berhasil mengingat telah dapat membuat kapal dengan sistem persenjataan yang canggih. Sejak 1980 hingga saat ini, Peru telah membuat 2 jenis kapal yaitu jenis Astilleros dan jenis Union. Saat ini AB Peru juga sedang membuat kapal kapal jenis multi guna seperti kapal kapal kecil untuk melintasi sungai-sungai di Peru, kapal patroli, kapal penarik (crane) yang dibuat di galangan kapal Chimbote. Industri Angkatan
Laut
Peru
juga
telah
berhasil
mengembangkan
teknologi
pembuatan jembatan dan jalur pipa gas di jembatan. Di bidang industri pesawat terbang, Peru telah memiliki Sertifikat Federal Aviation (FA) dari 3 negara. Industri pesawat terbang telah dimulai sejak tahun 1936. Menanggapi penjelasan dari pihak Peru, delegasi berharap agar MoU pertahanan antara kedua negara dapat segera ditandatangani. Disampaikan 31
bahwa Indonesia juga memiliki beberapa industri pertahanan seperti PT. Pindad, PT. PAL dan PT. DI. Menteri Pertahanan Peru menambahkan bahwa sektor pertahanan mendapat alokasi 6% dari seluruh APBN dan merupakan yang terbesar dalam 6 tahun terakhir. Biaya belanja militer tersebut termasuk untuk Gaji Militer dan Penyediaan Perbekalan. Disampaikan bahwa Peru tidak hanya melakukan pembelian peralatan militer, tetapi juga telah sampai pada tahap alih teknologi. Disampaikan oleh Menteri Pertahanan Peru bahwa terorisme yang timbul di Peru disebabkan oleh paham Maoisme yang terkait juga dengan peredaran narkoba. Dijelaskan bahwa terorisme di Peru tidak disebabkan oleh paham agama. Terkait dengan kondisi di Laut China Selatan, dijelaskan oleh Menteri Pertahanan Peru, bahwa Peru juga mengalami hal yang sama yaitu adanya masalah perbatasan laut dengan Chile. Untuk mengatasi hal ini, pihak Peru menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Internasional.
Pertemuan dengan Menteri Pertahanan dan Kepala Angkatan Bersenjata Peru
32
Pertemuan dengan Menteri Pertahanan dan Kepala Angkatan Bersenjata Peru
Pertemuan dengan Menteri Pertahanan dan Kepala Angkatan Bersenjata Peru
33
3.
PERTEMUAN
DENGAN
NATIONAL
COMMISSION
FOR
THE
DEVELOPMENT AND LIFE WITHOUT DRUG (DEVIDA) ATAU KOMISI NASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN DAN HIDUP TANPA NARKOBA Dalam pertemuan ini pihak Peru diwakili oleh Kepala Devida, Mr. Luis Alberto Otarola Penaranda. Pada tanggal 2 Mei 2013 telah ditandatangani MoU Kerja Sama antara BNN dan DEVIDA tentang kerja sama teknis dalam pemberantasan produksi gelap, elaborasi dan perdagangan gelap narkotika, bahan-bahan psikotropika dan prekursor. Disampaikan bahwa Peru, Bolivia dan Kolombia merupakan negara-negara penghasil koka. Peru sendiri memasok 10% Koka ke seluruh dunia. Sampai saat ini di bawah Pemerintahan Presiden Ollanta Humal, Peru telah memusnahkan 100 Ribu Hektar Ladang Koka dan diganti menjadi tanaman produktif seperti pisang dan kakao. Pada bulan Februari 2014, DEVIDA telah menerima kunjungan BNN dalam rangka membahas peredaran narkoba di Indonesia. DEVIDA berharap kerjasama antara kedua lembaga dapat meningkat di masa yang akan datang. Dalam pertemuan ini, Delegasi GKSB berharap untuk bertukar pengalaman dalam pemberantasan narkoba. Pihak DEVIDA menjelaskan, dalam pemberantasan ladang koka, pihak pemerintah menjalankan langkah-langkah sebagai berikut : • Mendata desa yang ditanami ladang koka • Memberikan penyuluhan untuk mengganti tanaman koka • Memberikan pelatihan penanaman tanaman pengganti koka • Pemberian bibit tanaman pengganti seperti pisang dan kakao • Memberikan pelatihan mengenai tanaman yang cocok ditanam di suatu daerah • Memberikan bantuan pemasaran • Mendirikan pusat penelitian sebagai tempat berkumpul para petani untuk saling bertukar pengalaman.
Disampaikan bahwa program akan dapat berjalan dengan baik jika masyarakat pemilik lahan benar-benar diberikan bantuan sebagaimana disebutkan di atas. 34
Tanaman Inca merupakan tanaman tradisional masyarakat Peru yang telah dibudidaya sejak Zaman Inca untuk diolah menjadi teh. Perkebunan koka yang diolah menjadi teh dan terdaftar secara legal sendiri jumlahnya sedikit. Seluruh tanaman koka yang dikonsumsi tidak secara tradisional adalah illegal. Bagi masyarakat yang bersedia untuk ikut dalam program, akan dibuat perjanjian terlebih dahulu. Begitu juga dengan sosialisasi dilakukan oleh pemerintah dengan berhati-hati untuk menghindari resistensi. Namun demikian, bagi masyarakat yang menolak untuk mengikuti program, akan ditindak secara tegas oleh pemerintah. Dalam pemberantasan ladang koka, pemerintah juga melibatkan generasi muda Pemerintah telah menuangkan program tersebut dalam Program Sosial yang berkelanjutan. Pemerintah juga ikut membantu pemasaran Kakao hingga ke pasar internasional. Pada tahun 2015, Peru telah mengekspor Kakao sejumlah 250 Juta USD yang dihasilkan dari daerah-daerah yang sebelumnya merupakan penghasil Koka. Kendala utama pemberantasan Koka bukan dari segi konsumsi narkoba, melainkan dari segi produksinya mengingat tingkat konsumsi koka di Peru terkecil dibandingkan negara lainnya di kawasan Amerika Latin. Peredaran Koka dari Peru sendiri ada yang masuk ke pasar Eropa dan Afrika terutama melalui jalur laut ke berbagai penjuru dunia. Harga Koka Peru sendiri jika dijual ke pasar internasional akan berlipat ganda. Terkait dengan peredaran koka itu pulalah, pihak DEVIDA ingin bekerjasama dengan BNN guna mengatasi peredaran koka. Terkait pemberantasan koka ini, pemerintah tidak memberi insentif apapun terhadap tanaman koka termasuk turunannya. Pada kenyataannya, produk apapun yang dihasilkan dari koka termasuk minuman koka tidak didukung oleh pemerintah mengingat berbahaya bagi kesehatan. Namun demikian, pemerintah tetap menghargai kebiasaan mengunyah daun koka karena hal tersebut merupakan tradisi. Dalam pemberantasan ladang koka ini, Pemerintah Peru telah memperoleh penghargaan dari beberapa lembaga internasional.
35
Mengakhiri pertemuan, Duta Besar Indonesia untuk Peru, Mounir Ari Soenanda mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengatur pertemuan antara DEVIDA dengan BNN dalam rangka pemberantasan narkoba. Duta Besar berharap, hasil pertemuang dengan DEVIDA dapat dijadikan benchmark terhadap pemberantasan narkoba di Indonesia. Dalam beberapa kali seminar tentang narkoba, Duta Besar telah mengundang DEVIDA untuk ikut serta, akan tetapi belum dapat memenuhi undangan tersebut. Untuk itu diharapkan agar DEVIDA dapat tetap melakukan komunikasi secara intensif dengan BNN dan jika dimungkinkan dapat dilakukan secara teleconference. Duta
Besar
menambahkan
bahwa
Indonesia
menempatkan
pemberantasan Narkoba sebagai prioritas mengingat masalah ini telah menjadi masalah yang serius. Dalam 1 hari terdapat 40 – 50 pemuda indonesia yang terpengaruh narkoba. Demikian juga terdapat 6000 orang setiap tahunnya yang tidak dapat disembuhkan dikarenakan telah berada pada tingkat serious addict. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan hukuman mati bagi para pengedarnya. Pihak DEVIDA menyampaikan bahwa pihaknya akan segera ke Indonesia untuk saling tukar menukar pengalaman dan jika memungkinkan disepakati pula untuk melakukan teleconference.
Pertemuan dengan DEVIDA
36
Pertemuan dengan DEVIDA
Pertemuan dengan DEVIDA
37
4.
PERTEMUAN DENGAN DUTA BESAR DAN STAF KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA Pertemuan Delegasi GKSB DPR RI dengan Duta Besar R.I. untuk
Republik Peru Moenir Ari Sunanda bertempat di Wisma Duta, dikemas dalam suasana jamuan santap malam yang dihadiri pula oleh Ketua Liga Persahabatan Antar Parlemen Peru – Indonesia Mr.Yohni Lescano Ancieta beserta Ibu, Acting Dirjen Asia Oseania Kemlu Peru (Carlos Vasquez Corrales) Indonesianis antara lain Prof. Dr. Carlos Aquino Universitas Nasional Mayor San Marcos Peru), Ambassador Alvares Vita (mantan Dubes Peru untuk Indonesia)Presiden Eksekutif Sierra Exportadora (Lembaga pemerintah yang didedikasikan untuk mempromosikan, mendorong dan mengembangkan kegiatan ekonomi rakyat melalui peningkatan produksi dan inklusi sosial), Pejabat DEVIDA Mr. Luis Alberto Otarola Penaranda, dan undangan lainnya. Dalam sambutannya, Duta Besar Republik Indonesia menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas prakarsa GKSB DPR RI – Parlemen Peru melakukan kunjungan ke Peru dalam rangka meningkatkan hubungan persahabatan yang lebih erat lagi dengan Parlemen Peru. Jarak yang membentang seharusnya memang tidak menjadi kendala untuk saling kunjung-mengunjungi mitra kerjanya sebagai niat baik dalam upaya mempererat hubungan kedua parlemen yang selama ini telah terjalin dengan baik. Semoga pertemuan dan dialog antara Delegasi GKSB DPR RI dengan para mitra kerjanya yang telah berlangsung dalam rangkaian agenda kunjungan dapat menghasilkan point-point penting yang akan ditindaklanjuti di masing-masing Negara, seperti beberapa catatan MoU yang masih pending, yang nantinya oleh DPR RI dapat segera disampaikan kepada kementerian terkait
sehingga MoU-MoU dimaksud menjadi perhatian dan
prioritas dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama kedua Negara yang saling menguntungkan. Pada kesempatan ini, sebagai bentuk rasa terima kasih atas sambutan dan penerimaan yang hangat, keramahtamahan, dan keakraban yang telah diberikan kepada Delegasi GKSB DPR RI selama melakukan kunjungan di Kota Lima yang disusul dengan rangkaian pertemuan dan dialog yang penuh 38
persahabatan, baik oleh Duta Besar RI beserta jajarannya, Mr.Yohny Lescano Ancieta beserta anggota Liga Persahabatan dan staf parlemen, Menteri Pertahanan Peru, Mr. Jakke Valakivi Alvarez beserta jajarannya, dan Mr. Luis Alberto Otarola Penaranda Pimpinan DEVIDA, Delegasi GKSB DPR RI memberikan cinderamata kepada para undangan, yang bisa dimaknakan sebagai simbol atas jalinan persahabatan yang tulus dari delegasi DPR RI.
Pertemuan dengan Duta Besar RI
Pertemuan dengan Duta Besar RI
39
BAB. IV. PENUTUP
a. Kesimpulan 1. Secara keseluruhan kunjungan GKSB DPR RI Parlemen Peru ke Peru pada tanggal 23 – 29 Januari 2016 berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuan dan dialog dengan mitra kerja berlangsung dengan penuh keakraban dan kehangatan serta sesuai dengan misi Delegasi yaitu dalam rangka meningkatkan kerjasama bilateral antar kedua parlemen khususnya dan kerjasama kedua Negara pada umumnya. 2. Beberapa perjanjian yang belum terealisasi dan perlu mendapatkan tindak lanjut dari kedua negara sebagai berikut : a. Pembentukan Preferential Tariff Agreement sebagai langkah awal menuju FTA b. MoU mengenai Promosi Bilateral dalam kerjasama investasi c. MoU Kerja Sama di bidang Perikanan d. Perjanjian dalam pengembangan bisnis dan kerjasama industry e. MoU di bidang pariwisata f. Perjanjian di bidang manajemen penanggulangan bencana alam g. Perjanjian di bidang pendidikan dan promosi kebudayaan h. MoU antara Kejaksaan Agung Peru dan Kejaksaan Agung Indonesia di bidang kerjasama hukum i. MoU kerjasama di bidang pertahanan 3. Pemerintah Indonesia sampai saat ini secara resmi belum menerima MoU kerjasama di bidang pertahanan dari pemerintah Peru, baru pada penyampaian copy draft sehingga belum bisa dilakukan pembahasan di Kementerian Pertahanan R.I. 4. Pemerintah Peru, melalui DEVIDA, telah berhasil dalam penanganan masalah zat terlarang yang berasal dari tanaman Koka yang diolah menjadi bahan makanan yang legal seperti cokelat dan teh, serta
40
pengalihan lahan yang sebelumnya menjadi sentra tumbuhan koka menjadi perkebunan kakao dan pisang yang bisa diekspor.
b. Saran 1. Terkait dengan beberapa perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Peru sebagaimana tersebut di atas yang hingga saat ini belum terealisasi agar DPR RI dapat mendorong Pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti dan membahas perjanjian/MoU yang masih pending. 2. Terkait dengan penanganan pemberantasan narkoba, perlu ditingkatkan lagi kerjasama antara BNN dengan DEVIDA, karena Peru merupakan contoh Negara yang berhasil menangani penangulangan zat terlarang dengan baik.
41
LAMPIRAN 1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 6/PIMP/III/2015-2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Kunjungan Grup Kerjasama Bilateral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia – Parlemen Peru ke Peru dari tanggal 23 sampai dengan 29 Januari 2016;
42
