LAPORAN DELEGASI GRUP KERJASAMA BILATERAL (GKSB) DPR RI – PARLEMEN BAHRAIN KE BAHRAIN 5 – 11 MARET 2016
JAKARTA, 15 MARET 2016
0
LAPORAN KUNJUNGAN DELEGASI GRUP KERJASAMA BILATERAL (GKSB) DPR-RI – PARLEMEN BAHRAIN KE BAHRAIN 5 – 11 MARET 2016
I. PENDAHULUAN A. Dasar Pengiriman Delegasi : Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap, mempunyai tugas antara lain membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR RI dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Dalam kerangka pelaksanaan tugas tersebut, maka BKSAP DPR RI membentuk Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) yang juga bertujuan untuk lebih mengoptimalkan hubungan kerjasama antara dua negara di segala bidang. Berdasarkan tujuan tersebut, BKSAP DPR RI mengirimkan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral DPR RI – Parlemen Bahrain untuk melakukan kunjungan ke Bahrain pada tanggal 5 – 11 Maret 2016. Kunjungan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Bahrain ke Bahrain dilaksanakan atas dasar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 73/PIMP/III/2015-2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Kunjungan Grup Kerjasama Bilateral Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Parlemen Bahrain ke Bahrain dari tanggal 5 sampai dengan 11 Maret 2016.
1
B. Susunan Delegasi
Susunan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Bahrain adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Asep Amad Maoshul Afandy Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz Itet Tridjajati Sumarijanto Agati Sulie Mahyudin Dr. Azikin Solthan Muhammad Nasyit Umar Iis Muldiyanti Martrisa Canda Chaniago
Ketua Delegasi/F.PPP/Kom. II Wakil Ketua Delegasi/F.PKB/Kom. VI Anggota Delegasi/F.PDIP/Kom. VIII Anggota Delegasi/F.P. Golkar/Kom. V Angota Delegasi/F.P. Gerindra/Kom. II Anggota Delegasi/F.P. Demokrat/Kom. IV Sekretaris Delegasi Sekretaris Delegasi
C. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi Maksud dan tujuan kunjungan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral ke Bahrain, adalah : a. Meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral dengan Parlemen Bahrain. b. Mempererat tali persahabatan serta saling meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan khususnya di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dan bidang lain yang dapat dikembangkan antara kedua negara. c. Melakukan pertukaran pandangan dan mencari solusi mengenai permasalahanpermasalahan dalam hubungan kedua negara, peningkatan investasi dan kerjasama di bidang perdagangan Bahrain di Indonesia maupun sebaliknya, peningkatan kerjasama dalam bidang-bidang lain dan penyamaan visi terhadap beberapa masalah bilateral, regional maupun internasional yang dihadapi oleh kedua negara. D. Misi Delegasi Kunjungan Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI ke Bahrain menjadi vocal point dalam peningkatan hubungan kedua Parlemen secara lebih khusus dan kunjungan GKSB ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama kedua Negara secara umum baik dalam bidang ekonomi, politik, perdagangan, investasi, sosial budaya dan untuk menjembatani hal-hal yang masih menjadi pending matters bagi kedua Negara. Melalui kegiatan kunjungan GKSB ini, DPR RI dapat menyampaikan kepentingannya kepada Negara sahabat yang dikunjunginya.
2
E. Persiapan Pelaksanaan Tugas/Kunjungan Sebelum melaksanakan tugasnya melakukan kunjungan GKSB ke Negara Sahabat, Delegasi melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak Kementerian Luar Negeri R.I., khususnya dengan Direktorat Timur Tengah dengan tujuan untuk mendapatkan informasi/masukan mengenai isu-isu penting/pending matters terkait hubungan bilateral Indonesia – Bahrain.
II. ISI LAPORAN A. Uraian Tentang Negara BAHRAIN a. Hubungan Bilateral Indonesia – BAHRAIN Hubungan bilateral antara Indonesia – Bahrain telah terjalin dengan baik sejak dibukanya hubungan diplomatik pada tahun 1976. Kedutaan Besar RI dibuka di Manama, Bahrain pada tanggal 29 Desember 2010 serta kedatangan Duta Besar RI pertama yang berkedudukan di Bahrain pada tanggal 20 Oktober 2012. Pada tanggal 19 Februari 2013, Dubes RI untuk Bahrain, Chilman Arisman, telah menyerahkan credential letters dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Raja Bahrain, YM King Hamad bin Isa Al Khalifa di Istana Al Sakhir, Kerajaan Bahrain dan menandai secara resmi adanya Dubes RI pertama kali di Bahrain. Kerajaan Bahrain telah membuka Kedutaan Besarnya di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2013 namun belum menunjuk Duta Besar. Charge de Affairs Kerajaan Bahrain, Mr. Ahmad Al Hajeri berkantor di Kedutaan Besar Kuwait di Jakarta. Di fora-fora internasional, saling pengertian dan saling dukung atas dasar resiprositas sangat menonjol. Serta kegiatan pertemuan dan saling kunjung antar Pejabat Tinggi kedua negara juga telah dilakukan. Kedua Menteri Luar Negeri telah melakukan pertemuan di sela-sela Sidang Umum ke-68 PBB, di New York tgl. 24 September 2013. Kedua Menteri Luar Negeri juga melakukan pertemuan di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) 12th ACD Ministerial Meeting di Manama tanggal 25 november 2013 dan Pertemuan 3rd ASEANGCC Retreat di Manama tanggal 26 November 2013. Delegasi Parlemen kedua negara juga telah melakukan saling kunjung. Pada bulan Maret 2013, Delegasi Parlemen Bahrain yang dipimpin oleh Mr. Abdulrahman Rashid Bumjaid berkunjung ke Indonesia. Kunjungan balasan Delegasi Parlemen Indonesia ke Bahrain dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Mohamad Sohibul Iman pada bulan Desember 2013. 3
Di bidang perdagangan, Pemerintah Indonesia berhasil mendorong kalangan bisnis untuk meningkatkan perdagangan bilateral sebagaimana tercermin dalam peningkatan nilai total perdagangan Indonesia – Bahrain pada 2013 – 2014, yang mencapai kenaikan dari US 28,51 ribu menjadi US 42,05 ribu pada periode Januari – September. Komoditi utama ekspor Indonesia ke Bahrain yang memiliki nilai cukup signifkan yakni kendaraan bermotor dan suku cadangnya, stationery, peralatan elektronik, tekstil, produk makanan dan furniture. Peluang untuk peningkatan komoditas perdagangan antara lain komoditas kertas, besi baja dan minyak goreng, serta industri produk halal. Selain itu terdapat peluang dalam bidang jasa konstruksi mengingat Bahrain sedang giat membangun saat ini. Komoditi impor utama Indonesia dari Bahrain yaitu confectioneries, biji besi, sodium sulphites, metal scalp seperti besi, aluminium, tembaga, seng, dan produk-produk aluminium. Pemerintah juga terus mendorong pelaku bisnis sektor keuangan dan perbankan di kedua negara untuk terus mencari kemungkinan terjalinnya kerja sama di bidang keuangan dan perbankan syariah yang merupakan salah satu sektor unggulan di Bahrain. b. Sistem Politik dan Pemerintahan BAHRAIN Sistem Pemerintahan Bahrain merupakan negara monarki konstitusional demokrasi yang dipimpin oleh keluarga Al-Khalifa sejak tahun 1783. Kepala Negara Kerajaan Bahrain saat ini yaitu H.M. King Hamad bin Isa al Khalifa diangkat menjadi Raja pada tahun 1999 dan lalu mengangkat H.R.H. Khalifa bin Salman al-Khalifa sebagai Perdana Menteri. Konstitusi Bahrain disahkan oleh Amir Shaikh Isa bin Salman Al Khalifa pada tanggal 26 Mei 1973. Pada tanggal 14 – 15 Februari 2001 dilaksanakan referendum untuk mengamandemen beberapa pasal dalam Konstitusi. Konstitusi yang terdiri dari lima Bab dan 109 Pasal pada intinya menekankan asas konsultasi, keadilan, partisipasi penuh warga dalam kehidupan bernegara, menjamin kebebasan dan persamaan, memperkuat ikatan persaudaraan dan solidaritas sosial, mewujudkan tanggung jawab sebagai anggota keluarga Arab dan masyarakat internasional, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, keingingan berpartisipasi secara aktif dalam upaya-upaya regional dan internasional demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia dan memelihara perdamaian dunia. Sistem Parlemen Bahrain menganut sistem Parlemen Bikameral (al-Kamiyh al-Watani) yang tediri dari Dewan Syuro (Majlis Al Syuro ) dan Dewan Perwakilan (Majlis Al4
Nuwab). Sebanyak 40 orang perwakilan Dewan Syuro dipilih oleh Kerajaan sementara 40 anggota Dewan Perwakilan/Parlemen dipilih berdasarkan suara terbanyak pada pemilu yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Pemilihan Parlemen pertama kali dilakukan pada tahun 2002. Pemilu terakhir diselenggarakan pada tahun 2014. Setelah melakukan boikot Pemilu pada tahun 2002, Kelompok Politik Syi’ah ikut berpartisipasi pada pemilihan legislatif dan dewan kota pada tahun 2006 dan 2010. Al-Wefaq National Islamic Society, yang merupakan kelompok partai politik Syi’ah terbesar memenangkan sebagian besar kursi pada dua kali pemilihan legislatif tersebut namun tidak ikut serta pada Pemilu tahun 2014. Kaum wanita di Bahrain relatif memiliki kebebasan sosial politik yang lebih besar dibanding dengan kaum wanita di negara-negara Teluk lainnya. Hal ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Bahrain. Melalui dekrit Raja Bahrain pada bulan Agustus 2001, telah dibentuk Dewan Kewanitaan beranggotakan 14 orang, yang diketuai oleh Shaikha Sabika binti Ibrahim al Khalifa, isteri Raja Bahrain. Salah satu perjuangan yang berhasil diperoleh adalah dengan disetujuinya para wanita untuk ikut pemilihan anggota Majelis Rendah/DPR, baik sebagai pemilih maupun calon anggota. c. Sekilas Perkembangan Dalam Negeri BAHRAIN Pasca proses reformasi di bidang politik, Perdana Menteri Sheikh Khalifa bin Salman Al Khalifa menggarisbawahi bahwa pemerintahan dalam era Raja Hamad bin Isa Al Khalifa akan tetap melanjutkan kebijakan yang selama ini tengah dijalankan, seperti penghormatan dan perlindungan terhadap kebebasan, hak-hak dan kepentingan rakyat dalam koridor konstitusi, penggalakan kerjasama dengan berbagai pihak guna menciptakan iklim yang sehat dimana semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama dan memberikan segala kondisi yang memungkinkan bagi semua pihak untuk berpartisipasi demi tercapainya kemajuan dan kemakmuran. Disamping itu pemerintah telah berkomitmen untuk mengadakan koordinasi dan kerjasama yang konstruktif dengan Dewan Syuro dan Majelis Rendah dalam mengemban tugas nasional tersebut. Di bidang ekonomi, pemerintah Bahrain mendiversifikasi perekonomiannya dari industri migas menjadi industri jasa (keuangan, perbankan, asuransi, konstruksi, pariwisata dan manufaktur). Kebijakan yang dilakukan sejak tahun 2000 tersebut telah membuat perekonomian Bahrain semakin atraktif dan berkembang ke arah yang cukup positif. Pertumbuhan GDP untuk tahun 2014 dengan pertumbuhan rata-rata 5,3% per tahun senilai US$ 28,36 milyar dengan pendapatan per kapita sebesar US$ 29.873. Bahrain merupakan negara yang menganut ekonomi pasar terbuka dan menempatkan Bahrain pada peringkat 13 di dunia dan menduduki peringkat pertama di antara 15 negara Timur Tengah dan Afrika Utara menurut 5
“Heritage Foundation Index of Economic Freedom” 2014 dan merupakan satusatunya negara dari kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang masuk dalam kategori peringkat 20 besar. B. Program Kegiatan Kegiatan kunjungan dilaksanakan pada tanggal 5 - 11 Maret 2016 dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Sabtu, 5 Maret 2016 Pukul 09.00 Pukul 19.00
Delegasi tiba di Bahrain dan disambut Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Bahrain – Indonesia beserta Duta Besar RI di Manama Pertemuan dengan Kuasa Usaha ad interim KBRI Manama, Bapak Hardiyono Kurniawan dan jajarannya
2. Minggu, 6 Maret 2016 Pukul 09.30 Pukul 11.00 Pukul 12.00 Pukul 12.30 Pukul 16.00
Pertemuan dengan Kelompok Persahabatan Bahrain – Indonesia Pertemuan dengan Ketua Parlemen Bahrain Pertemuan dengan Ketua Otoritas Bahrain untuk bidang kebudayaan dan sejarah kuno Mengunjungi Museum Nasional Bahrain Pertemuan dengan Direktur Bait Al-Quran
3. Senin, 7 Maret 2016 Pukul 09.00 Pukul 10.00 Pukul Pukul Pukul Pukul
11.30 13.00 14.00 16.30
Pertemuan dengan Ketua KADIN Bahrain Pertemuan dengan Undersecretary Kementrian Luar Negeri Bahrain Pertemuan dengan CEO Aluminium Company Bahrain Pertemuan dengan Perdana Menteri Bahrain Pertemuan dengan CEO LMRA Kunjungan lapangan ke Peninsula Farm/perkebunan hidroponik
4. Selasa, 8 Maret 2016 Pukul 08.30 Pukul 09.45 Pukul 13.00
Pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Menghadiri sidang di Gedung Parlemen Mengunjungi Shelter Tenaga Kerja Indonesia di KBRI Manama
6
C. Hasil-hasil Kunjungan
1. Pertemuan dengan KBRI Manama Delegasi diterima oleh Kuasa Usaha ad interim KBRI Manama, Bapak Hardiyono Kurniawan dan jajarannya. Bapak Duta Besar H.E.Chilman Arisman, yang turut menjemput delegasi ketika tiba di Bandara tidak bisa ikut hadir dalam pertemuan tersebut dikarenakan ada keperluan di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan oleh Dubes penjelasan singkat mengenai tugas dan fungsi KBRI Manama, sebagai perwakilan bilateral yang diakreditasikan untuk Bahrain. Sampai saat ini ada sekitar 5.000 orang WNI yang tinggal di Bahrain. Sebagian besar untuk bekerja. Disampaikan bahwa Bahrain adalah Negara kecil dengan luas hampir sama dengan kota Jakarta dan jumlah penduduk hanya sekitar 1,3 juta jiwa. Bahrain adalah Negara yang demokratis, plural dan toleran. Sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke Bahrain. Sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke Bahrain berasal dari Arab Saudi.
Gb.1: Foto Bersama dengan Dubes RI Y.M. Chilman Arisman dan Anggota Friendship Group di ruang VIP Bandara Bahrain pada saat penjemputan
7
Gb.2: Foto Bersama dengan Dubes RI Y.M. Chilman Arisman dan Anggota Friendship Group di ruang VIP Bandara Bahrain pada saat penjemputan
2. Pertemuan dengan Kelompok Persahabatan Bahrain – Indonesia Delegasi diterima oleh Kelompok Persahabatan Bahrain – Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Isa Abbas Al Madi, dan anggota Kelompok yang terdiri dari : 1) Mr. Ebrahim Juma Al Hammadi 2) Mr. Abdulrahman Rashid Bumjaid 3) Mr. Ahmed Abdulwahed Qarata 4) Mr. Isa Ahmed Turki Mengawali pertemuan, Ketua Delegasi DPR RI, KH. Asep A Maoshul Affandy menyampaikan terima kasih banyak atas sambutan yang sangat baik oleh Parlemen Bahrain terhadap kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Bahrain. Bahkan penjemputan delegasi dilakukan langsung di pintu keluar pesawat oleh Ketua Friendship Group. Disampaikan pula bahwa tujuan kunjungan yaitu untuk meningkatkan kerjasama antara kedua parlemen sebagai bagian dari penguatan hubungan dan kerjasama bilateral Indonesia-Bahrain. Ketua Delegasi juga menyampaikan terima kasih bahwa naskah usulan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai peningkatan kerjasama DPR RI dan Parlemen Bahrain telah disetujui kedua belah pihak. Untuk penandatanganan MoU tersebut masih menunggu waktu yang tepat ketika Ketua Parlemen Bahrain datang ke Indonesia atau ketika Ketua DPR RI datang ke Bahrain. Dalam sambutan Balasan, Mr. Isa Abbas Al Madi menyampaikan bahwa Parlemen Bahrain dengan senang hati menerima kunjungan dari Parlemen Indonesia. Dengan kunjungan ini, diharapkan hubungan baik yang telah ada dapat lebih ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. 8
Anggota Grup Persahabatan Bahrain – Indonesia sangat menanti untuk dapat mengunjungi Indonesia, baik untuk pertemuan persahabatan maupun lainnya. Ketua Parlemen Bahrain sangat antusias untuk menandatangani MoU antara Bahrain dengan Indonesia. Bahrain juga berkomitmen tinggi untuk dapat segera membuka perwakilan Bahrain di Indonesia.
Gb.3: Foto dalam pertemuan dengan Friendship Group Bahrain – Indonesia
3. Pertemuan dengan Ketua Parlemen Bahrain Ketua Parlemen Bahrain (Speaker of the Council of Representatives/Majlis Al Nuwab) H.E. Mr. Ahmed bin Ebrahim Rashid Al Mulla berkenan menerima kunjungan Delegasi GKSB DPR RI – Parlemen Bahrain di Gedung Parlemen di Qudaebeya. Ketua Delegasi DPR RI, KH. Asep A Maoshul Affandy menyampaikan terima kasih banyak atas sambutan yang sangat baik oleh Parlemen Bahrain terhadap kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Bahrain. Disampaikan pula bahwa tujuan kunjungan yaitu untuk meningkatkan kerjasama antara kedua parlemen sebagai bagian dari penguatan hubungan dan kerjasama bilateral Indonesia-Bahrain. Disampaikan oleh Delegasi bahwa Bahrain adalah salah satu Negara di kawasan teluk yang telah melaksanakan demokrasi dengan baik. Demikian pula dengan pluralisme dan toleransi yang ada di Bahrain. Indonesia sangat mengapresiasi hal tersebut. Semoga hal ini dapat meluas ke Negara-negara di kawasan teluk lainnya. 9
Hubungan antara Indonesia dengan Bahrain memang sangat baik, seperti keluarga. Oleh karena itu, dengan kunjungan ini, diharapkan hubungan baik yang telah ada dapat lebih ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Untuk itu, Delegasi mengundang Ketua Parlemen Bahrain beserta delegasi untuk berkunjung ke Jakarta. Dalam sambutan Balasan, H.E. Mr. Ahmed bin Ebrahim Al Mulla menyampaikan bahwa Parlemen Bahrain dengan senang hati menerima kunjungan dari Parlemen Indonesia. Beliau juga menyampaikan bahwa beliau pernah datang ke Indonesia, menghadiri konferensi Parliamentary Union on Islamic Cooperation (PUIC) di Palembang, Indonesia tahun 2012 yang lalu dan bertemu dengan Ketua DPR RI, Bapak Marzuki Alie. Ketua Parlemen Bahrain menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan GKSB Indonesia – Bahrain ke Parlemen Bahrain. Beliau menyampaikan harapan agar kunjungan ini dapat meningkatkan hubungan bilateral diantara kedua negara. Disampaikan pula penghargaan kepada Pemerintah Indonesia yang sedang menyelenggarakan KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina dan Al Quds Al Sharif dan berharap agar hasil KTT tersebut dapat membantu proses perdamaian di Palestina. Ketua Parlemen menyampaikan bahwa ia berkenan datang ke Indonesia untuk menandatangani MoU dengan ketua DPR. Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada Kedutaan besar RI di Bahrain, yang selalu bekerja sama baik dengan Parlemen Bahrain. Ketua Parlemen menjelaskan bahwa Majlis yang ia pimpin sudah berjalan selama 1,5 tahun, dan masih akan bertugas selama 2,5 tahun lagi. Berbeda dengan Indonesia, Parlemen Bahrain hanya memiliki 40 anggota parlemen, yang terdiri dari 10 anggota lama dan 30 anggota baru. Para anggota parlemen tersebut mewakili semua golongan masyarakat di Bahrain. Ketua Parlemen Bahrain menjelaskan bahwa saat ini keadaan di Bahrain sudah membaik dan kondusif. Beliau turut menyesali insiden terkait teroris yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, seluruh negara di dunia terkena imbas dari kegiatan teroris. Parlemen Bahrain mengajak Indonesia untuk bersamasama memberantas teroris, melalui tindakan-tindakan nyata di tingkat Parlemen.
10
Gb. 5. Delegasi dalam pertemuan dengan Ketua Parlemen Bahrain
Gb. 6. Delegasi dalam pertemuan dengan Ketua Parlemen Bahrain 4. Pertemuan dengan Otoritas Kerajaan Bahrain untuk bidang kebudayaan dan sejarah kuno (dulunya Menteri Kebudayaan, saat ini menjadi Otoritas, dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri) Ketua Otoritas Bahrain untuk bidang kebudayaan dan barang-barang antik, H.E. Sheikha May bint Mohammed Al Khalifa menyampaikan bahwa Pemerintah Bahrain memiliki interest yang tinggi untuk bidang kebudayaan. Mereka ingin menjaga budaya dan kekayaan sejarahnya agar tersimpan dengan baik. Oleh karena itu, mereka memiliki otoritas khusus untuk mengurusi bidang kebudayaan ini. Disampaikan pula bahwa Museum Nasional Bahrain merupakan museum pertama di kawasan Teluk yang dibangun dan dikelola secara modern. 11
Delegasi GKSB menyampaikan sangat senang berkesempatan untuk melakukan diskusi dengan Ketua Otoritas Kebudayaan Bahrain dan dapat melihat langsung perkembangan budaya yang ada di Bahrain. Disampaikan pula bahwa Indonesia juga memiliki beragam kebudayaan, dan diharapkan dengan pertemuan ini dapat memberikan pengalaman berharga untuk menjaga atau merawat kekayaan budaya masing-masing negara. Dalam kunjungan tersebut, delegasi juga berkesempatan untuk melihat koleksi-koleksi sejarah yang ada di Museum Nasional Bahrain.
Gb. 7. Delegasi dalam pertemuan dengan Otoritas Kerajaan Bahrain bidang Kebudayaan dan sejarah kuno
12
Gb. 9. Salah satu koleksi yang ada di Museum Nasional Bahrain
13
5. Pertemuan dengan Direktur Bait Al-Quran Direktur Bait Al-Quran , Mr. Ashaf Al Ansari menerima Delegasi GKSB DPR RI – Parlemen Bahrain di Bait Al-Quran (Rumah Al-Quran ). Dijelaskan bahwa Bait Al-Quran dibentuk untuk menyimpan atau mengkoleksi berbagai Al-Quran dari berbagai masa dan berbagai Negara serta menyimpan berbagai koleksi manuskrip al-Quran dari abad ke 7. Dalam Bait Al-Quran juga disimpan lebih dari 50.000 buku dalam Bahasa Arab, Inggris dan Perancis yang berpusat pada Islam. Disimpan juga manuskrip Al-Quran tertulis dengan menggunakan media perkamen, beras, kacang polong, dan biji-bijian di tempat ini. Demikian pula manuscript Al-Quran terbesar dan terkecil.
Gb. 10. Salah satu koleksi Bait Al-Quran
14
6. Pertemuan dengan Ketua KADIN Bahrain Wakil Ketua Pertama Bahrain Industry and Commerce Chamber (BICC), Mr. Othman Mohamed Sharif Alryes, serta Wakil Ketua Kedua, Mr. Jawad Yusuf Abdulwahab Alhawaj dan jajaran Pimpinan BICC menerima Delegasi GKSB DPR RI – Parlemen Bahrain pada tanggal 7 Maret 2016 di kantor KADIN Bahrain. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Delegasi menyampaikan terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Disampaikan bahwa GKSB DPR RI – Palemen Bahrain bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar parlemen kedua Negara. Namun demikian, bukan hanya hubungan antar parlemen yang ingin ditingkatkan, namun juga hubungan perdagangan antar kedua negara juga perlu ditingkatkan. Saat ini ekspor Bahrain ke Indonesia masih kecil, demikian pula dengan impor Bahrain dari Indonesia. Disampaikan bahwa dengan telah diberlakukan kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia adalah pasar yang sangat potensial di kawasan ASEAN. Dengan penduduk lebih dari 200 juta jiwa, Bahrain dapat memanfaatkan pasar Indonesia. Demikian pula, Indonesia mengundang Bahrain untuk dapat berinvestasi di Indonesia. Kadin Bahrain memiliki hubungan yang dekat dengan Parlemen Bahrain, dan mereka senantiasa menjaga hubungan baik tersebut. Kadin Bahrain selalu bertukar pandangan dengan Parlemen Bahrain terkait setiap proyek yang dilaksanakan di Bahrain, guna menjamin kualitas pelaksanaannya. 15
Terkait dengan bisnis-bisnis dalam negeri Bahrain, Kadin selalu bekerjasama dan bertukar pandangan dengan para pengusaha dalam negeri, khususnya yang sedang membangun proyek tertentu. Bahrain memandang Indonesia sebagai negara yang penting bagi mereka. Bahrain juga mengakui bahwa Indonesia adalah negara besar dengan pertumbuhan perekonomian yang besar. Namun perdagangan antara kedua negara belum berimbang. Kadin Bahrain berharap kedua negara dapat saling bertukar best practices dan dapat meningkatkan hubungan bilateral di masa mendatang. Bahrain siap menjadi pintu bagi Indonesia untuk bekerjasama dengan Gulf Cooperation Council (GCC), dan sebaliknya.
Gb. 11. Pertemuan dengan Wakil Ketua KADIN Bahrain
16
Gb. 12. Pertemuan denggan KADIN Bahrain
7. Pertemuan dengan Undersecretary Kementrian Luar Negeri Bahrain Delegasi GKSB DPR RI – Parlemen Bahrain diterima oleh Undersecretary Kementrian Luar Negeri Bahrain, H.E. Mr. Abdullah Abdul Latif, karena Menteri Luar Negeri Bahrain sedang berada di Jakarta untuk menghadiri Konferensi Negara Islam (OKI). Dalam pertemuan tersebut GKSB DPR RI – Parlemen Bahrain menyampaikan tujuan kunjungan yaitu untuk mempererat hubungan kerjasama antar parlemen kedua Negara. Selain itu, diharapkan hubungan antara pemerintah Bahrain dan Indonesia juga ditingkatkan. Hubungan diplomatik kedua Negara sudah dimulai sejak tahun 1976. Indonesia telah memiliki Kedutaan Besar di Manama, oleh karena itu, GKSB meminta Pemerintah Bahrain juga dapat membuka kedutaannya di Jakarta dan menunjuk Duta Besarnya. Hal tersebut perlu dilakukan agar mempermudah kerjasama antara kedua Negara. Disampaikan pula bahwa beberapa pending matters antara Bahrain dan Indonesia juga perlu diselesaikan segera. H.E. Mr. Abdullah Abdul Latif, menyampaikan bahwa Pemerintah Bahrain setuju untuk meningkatkan kerjasama antara kedua Negara dan akan segera menempatkan Duta Besarnya di Jakarta. Terkait dengan pending matters, disampaikan agar parlemen dapat mendorong pihak-pihak yang berwenang di pemerintah Indonesia untuk dapat segera menyelesaikan pending matters, diantaranya penandatanganan beberapa perjanjian seperti penghindaran pajak berganda, promosi dan perlindungan penanaman modal serta perjanjian kerjasama teknik dan ekonomi.
17
Gb. 13. Pertemuan dengan Undersecretary Kementrian Luar Negeri Bahrain 8. Pertemuan dengan CEO Aluminium Bahrain Company (ALBA) Perusahaan Alba telah berdiri sejak tahun 1971, dan diyakini sebagai perusahaan aluminium pertama di kawasan ini. Bahan baku untuk produksi aluminium perusahaan Alba berasal dari Australia, India, dan Brazil. Alba memproduksi 860,000 m3 ton aluminium per tahun, yang mana 50% hasil produksi tersebut diekspor ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Aluminium yang diproduksi Alba berkelas dunia dan bersifat eco friendly. Nilai perdagangan Alba mencapai US $ 130,000,000 dan produknya diakui di seluruh dunia. Dalam kesempatan bertemu dengan para pimpinan perusahaan Alba, anggota GKSB Indonesia - Bahrain, Ibu Neng Eem menyampaikan tentang kebijakan baru oleh pemerintah Indonesia yang melarang ekspor bahan mentah ke negara lain. Beliau menjelaskan bahwa saat ini Indonesia sedang berusaha membangun smelter di Indonesia. Proyek pembangunan smelter mungkin bisa menjadi lahan investasi bagi Bahrain di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Direktur Operasional Alba menjelaskan bahwa hingga saat ini Bahrain belum mengembangkan teknologi smelter sendiri, mereka masih menggunakan sistem dari Dubai. Pada intinya, delegasi mempersilakan ALBA untuk ikut serta berinvestasi di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai penghubung untuk memasarkan produk-produknya diantara negara-negara ASEAN.
18
Gb. 14. Delegasi dengan CEO Aluminium Bahrain (ALBA) Company
Gb. 15. Delegasi dengan CEO Aluminium Bahrain (ALBA) Company 9. Pertemuan dengan Perdana Menteri Bahrain Delegasi GKSB DPR RI – Parlemen Bahrain mendapatkan kehormatan untuk bisa bertemu dengan Perdana Menteri Bahrain, His Royal Highness Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa di Kantor Perdana Menteri. 19
Ketua Delegasi menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Perdana Menteri untuk menerima delegasi. Disampaikan bahwa Bahrain dan Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik, karena itu, delegasi merasa seperti di rumah sendiri ketika berkunjung ke Bahrain. Dalam kesempatan tersebut Ketua delegasi juga menitipkan warga Negara Indonesia yang tinggal di Bahrain agar mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang baik. Perdana Menteri menyampaikan bahwa beliau merasa dekat dengan Indonesia dan dengan senang hati menerima delegasi. Beliau juga berterima kasih kepada Indonesia bahwa banyak warga negara Indonesia yang tinggal di Bahrain dan ikut membangun Bahrain. Bahrain akan selalu berusaha melindungi setiap orang yang tinggal di Bahrain agar mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang baik di Bahrain. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Delegasi juga mengundang Perdana Menteri untuk dapat berkunjung ke Indonesia. Perdana Menteri menyambut undangan tersebut dengan baik, dan akan menjadwalkan kunjungan ke Indonesia apabila memungkinkan di sela-sela jadwalnya yang padat.
Gb. 16. Pertemuan dengan Perdana Menteri Kerajaan Bahrain
20
Gb. 17. Suasana Pertemuan dengan Perdana Menteri Kerajaan Bahrain
Gb.18. Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Bahrain dengan Perdana Menteri Kerajaan Bahrain
21
10. Pertemuan dengan CEO of Bahrain Labour Market Regulatory Authority (LMRA) CEO of Bahrain Labour Market Regulatory Authority (LMRA) Mr. Osama Abdulla Al Isa, menerima delegasi GKSB DPR RI – Parlemen Bahrain pada tanggal 7 Maret 2016 di kantor LMRA. Dijelaskan mengenai tugas dan fungsi LMRA yaitu sebagai badan yang betugas menjadi regulator/yang mengatur tenaga kerja yang bekerja di Bahrain. LMRA dibentuk 10 tahun lalu dan bertanggung jawab untuk menerbitkan izin kerja, izin menetap, dan menjamin status hukum para tenaga kerja asing. Tugas-tugas LMRA meliputi perumusan peraturan-peraturan ketenagakerjaan untuk menjamin ketertiban dan keadilan, serta inspeksi ketenagakerjaan untuk memastikan penegakan hukum. Baru-baru ini LMRA membentuk Liaison Department yg dipimpin oleh Mr. Rahmad, mantan aktivis dari Serikat Buruh.Beliau sengaja dipilih dari Serikat Buruh dengan tujuan agar LMRA memiliki pemimpin yang memahami benar kebutuhan para tenaga kerja. Liaison Department ini berfungsi sebagai penghubung antara LMRA dengan kedutaan besar negara-negara lain yang tenaga kerjanya bekerja di Bahrain. Departemen ini juga berperan sebagai pusat pengaduan untuk menampung masalah-masalah yang dihadapi oleh tenaga kerja asing di Bahrain. Diinformasikan pula bahwa 81% pekerja di Bahrain adalah warga Negara asing. Dengan demikian, peran LMRA sangatlah penting untuk mengatur agar semua pekerja maupun pemberi kerja memperoleh kenyamanan dalam hubungan kerja. Delegasi mempertanyakan apakah ada data jenis profesi apa saja yang dibutuhkan di Bahrain dan berapa jumlah kebutuhannya. LMRA menjelaskan bahwa LMRA tidak memiliki data tersebut, karena wewenang LMRA adalah ketika si pemberi kerja telah memiliki calon tenaga kerja, maka semua data calon tenaga kerja tersebut diberikan ke LMRA untuk diproses kelengkapan hukumnya. Jadi, LMRA tidak terlibat sejak awal, ketika seseorang memerlukan tenaga kerja. Data yang dimiliki LMRA adalah berapa jumlah suatu profesi yang bekerja di Bahrain, berasal dari Negara mana saja orang-orang tersebut, dan sebagainya. Namun, mengingat 81% tenaga kerja di Bahrain adalah bukan warga Negara Bahrain, dapat disimpulkan bahwa Bahrain memiliki lowongan pekerjaan untuk berbagai sektor pekerjaan dari level tertinggi sampai level terendah. Dan itu dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mengirimkan tenaga kerjanya ke Bahrain. LMRA menekankan bahwa hak perlindungan bagi tenaga kerja adalah suatu prioritas penting yang harus diberikan sejak tahap awal, bahkan sebelum pekerja 22
meninggalkan negara asalnya. LMRA bekerja sama dengan kedutaan negara asing untuk mewujudkan perlindungan tersebut. Salah satu program LMRA adalah menyediakan informasi penting bagi tenaga kerja saat tiba di Bahrain dan menyimpan data mereka di Bank Data LMRA. Pada saat seorang tenaga kerja tiba di Bahrain, maka ia akan menerima booklet (tersedia dalam 40 bahasa asing) dengan semua informasi ketenagakerjaan dan nomor telepon penting, seperti KBRI dan lainnya. Ia juga menerima sebuah telepon selular dan sim card, yang kemudian akan LMRA kirimi pesan mengenai hak-hak mereka dan aturanaturan yang berlaku. LMRA kemudian menyimpan data tenaga kerja tersebut dalam Bank Data LMRA. Bank Data ini dapat diakses dengan mudah oleh KBRI dan kedutaan lainnya. Liaison Department LMRA memiliki kantor yang mudah diakses oleh para tenaga kerja. Kantor ini memiliki hot line yang siap mendengarkan masalah para tenaga kerja, menyediakan konsultan hukum, shelter bagi pria dan wanita, serta layanan-layanan lainnya. LMRA juga selalu bekerja sama dengan instansi ketenagakerjaan di Indonesia dan menyediakan informasi penting mengenai tenaga kerja Indonesia di Bahrain. Bahrain menyadari bahwa perlindungan bagi rakyat, khususnya tenaga kerja adalah pekerjaan bersama. Bahrain siap untuk selalu bekerja sama dengan Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia, Bahrain yakin bahwa Indonesia memiliki banyak tenaga kerja yang berkualitas dan terampil. Saat ini hanya terdapat 5% tenaga kerja Indonesia di Bahrain, sangat tidak seimbang dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonominya. LMRA memang tidak memiliki wewenang untuk turut campur dalam perekrutan tenaga kerja, baik pekerja domestik maupun pekerja profesional. Namun, LMRA siap membantu mempromosikan tenaga kerja yang ada di Indonesia dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja di Bahrain. Ketua Delegasi menyampaikan terima kasih kepada LMRA yang telah memberikan perlindungan kepada semua tenaga kerja yang ada di Bahrain dan menitipkan para pekerja asal Indonesia yang saat ini bekerja di Bahrain.
23
Gb. 19. Pertemuan dengan CEO LMRA
11. Pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Bahrain Menteri Tenaga Kerja Bahrain, H.E. Mr. Jameel bin Mohammed Hmeidan, menerima delegasi GKSB DPR RI – Parlemen Bahrain pada tanggal 8 Maret 2016. Dalam sambutannya, Menteri Tenaga Kerja menyampaikan terima kasih kepada Indonesia, karena banyak warga negaranya yang bekerja di Bahrain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa warga Indonesia juga ikut serta dalam pembangunan Bahrain. Di Bahrain, pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap perlindungan pekerja, sehingga diharapkan semua pekerja dapat bekerja dengan nyaman di Bahrain. Menteri Ketenagakerjaan Bahrain menyampaikan bahwa Bahrain sebagai negara yang perekonomiannya terus berkembang, sangat mengapresiasi tenaga kerja dari Indonesia. Bahrain sebagai negara hokum senantiasa menegakkan hukum, menjamin perlindungan hukum dan menjamin hak-hak para tenaga kerja di Bahrain. Menaker Bahrain selalu bekerjasama dengan LMRA dalam hal-hal ketenagakerjaan di Bahrain. Pada saat seorang tenaga kerja kehilangan pekerjaannya di Bahrain, maka Kemenaker dan LMRA menjamin tenaga kerja tersebut akan menerima 60% dari penghasilan mereka. Dalam hal kerja sama, Bahrain selalu berhubungan dengan negara-negara GCC dan negara-negara ASEAN. Untuk itu, Menaker Bahrain berharap bahwa 24
hubungan baik antara Indonesia dan Bahrain dapat ditingkatkan dan Bahrain siap menerima lebih banyak lagi tenaga kerja dari Indonesia.
Gb. 20. Pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Bahrain Delegasi DPR RI menyampaikan terima kasih banyak atas perhatian dan perlindungan Pemerintah Bahrain terhadap semua pekerja, khususnya yang berasal dari Indonesia. Untuk itu, Delegasi menitipkan Warga Negara Indonesia yang bekerja di Bahrain agar mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang nyaman di Bahrain. Dalam kesempatan pertemuan ini, Ketua GKSB Indonesia – Bahrain, KH. Asep A Maoshul Affandy juga berharap hubungan bilateral antara Bahrain dengan Indonesia dapat terus ditingkatkan. Beliau juga menitipkan 5000 tenaga kerja Indonesia di Bahrain, untuk diperhatikan dan dilindungi oleh negara Bahrain.
25
Gb. 21. Pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Bahrain
12. Pertemuan dengan Warga Negara Indonesia yang berada di Shelter KBRI Manama. Dalam kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Bahrain, juga dilaksanakan petemuan dengan pekerja Indonesia di Bahrain yang memiliki permasalahan kerja sehingga ditampung di shelter KBRI Manama. Kuasa Usaha ad Interim KBRI, Bapak Hardiyono Kurniawan menjelaskan ada 17 orang yang saat ini menempati shelter di KBRI. Permasalahan mereka beragam, diantaranya, gaji yang belum dibayarkan, jam kerja yang terlalu panjang, beban kerja yang terlalu berat sampai dengan perlakukan yang tidak wajar dari majikan. Delegasi berkesempatan untuk berdialog langsung dengan para pekerja. Beberapa pekerja yang memperoleh masalah di Bahrain ini disebabkan karena pengiriman mereka ke Bahrain tidak melalui jalur yang legal. Dengan demikian, perusahaan pengiriman/sponsor mereka tidak jelas dan sulit dilacak keberadaannya. Namun demikian, KBRI telah bekerjasama dengan baik dengan LMRA untuk mengurai kasus-kasus mereka, dan satu persatu permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.
26
Gb. 22. Tenaga Kerja yang ada di Shelter KBRI Manama
Gb. 23. Tenaga Kerja yang ada di Shelter KBRI Manama 13. Lain – Lain a. Kunjungan ke Parlemen Dalam kunjungan GKSB kali ini, Delegasi berkesempatan untuk menyaksikan secara langsung persidangan di Council of Representatives maupun di Syuro Council. Delegasi dapat menyaksikan perdebatan serta pembahasan suatu rancangan undang-undang yang sedang dibahas dalam satu sesi persidangan tersebut.
27
Di Parlemen Bahrain, teknologi informasi digunakan oleh semua Anggota Dewan. Setiap anggota mendapatkan tablet yang memuat bahan-bahan rapat serta semua informasi yang diperlukan oleh Anggota Parlemen. Dengan demikian, dapat meminimalisir penggunaan kertas.
Gb. 24. Suasana di ruang Sidang Council of Representatives Bahrain
Gb. 25. Penggunaan teknologi informasi oleh semua Anggota Parlemen b. Kunjungan ke Peninsula Farm (Perkebunan Hidroponik) di Zallaq Mengingat Bahrain merupakan Negara gurun, tidak semua tanaman/tumbuhan dapat subur di tanah Bahrain. Oleh karena itu, diperlukan rekayasa agar dapat dikembangbiakkan jenis-jenis tumbuhan/tanaman terutama yang permintaan pasarnya sangat besar di Bahrain 28
Delegasi berkesempatan bertemu dengan Bapak Edi Sugiyanto, yang mengelola Peninsula Farm yaitu perkebunan hidroponik di Bahrain. Areal lahan gurun seluas hampir 1 hektar disulap menjadi perkebunan hidroponik yang hijau sehingga dapat menghasilkan komoditi pertanian yang diperlukan masyarakat Bahrain. Beberapa produk pertanian yang dihasilkan dalam perkebunan hidroponik tersebut antara lain : tomat cherry, selada, lettuce ungu, cabe besar, dan lain-lain. Dengan rekayasa teknologi, dapat dihasilkan produk sesuai permintaan pasar, baik dari segi jumlah, bentuk, warna, maupun rasa.
Gb. 26. Suasana di perkebunan hidroponik
29
Gb. 27. Suasana di perkebunan hidroponik
Gb. 28. Suasana di perkebunan hidroponik
30
III. KESIMPULAN DAN SARAN A.
KESIMPULAN
1. Kunjungan Delegasi GKSB DPR RI - Parlemen Bahrain ke Bahrain pada tanggal 5 – 11 Maret 2016 , secara keseluruhan berjalan dengan baik dan memberikan dampak dan arti positif bagi Indonesia. Kunjungan ini dinilai positif untuk menunjukkan dukungan badan legislatif terhadap hubungan bilateral RI – Bahrain, khususnya terhadap kalangan industri. 2. Dalam kunjungan ini diidentifikasi sejumlah potensi kerjasama antara kedua negara diantaranya untuk memanfaatkan kemajuan Bahrain di bidang infrastruktur, produksi minyak bumi serta pengolahan aluminium. 3. Mengingat Bahrain merupakan negara dengan jumlah warga negara yang kecil, peluang Indonesia untuk mengirimkan tenaga kerja, baik formal maupun infomal, di semua sektor dan di semua level pekerjaan masih terbuka lebar. Mengingat peluang terbuka lebar bagi tenaga kerja Indonesia, diharapkan Pemerintah dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan mengirimkan tenaga kerja profesional di sektor formal untuk mengisi peluang tersebut. 4. Keberhasilan Indonesia dalam membangun kehidupan demokrasi dan perekonomiannya saat ini, telah memberikan arti positif bagi Bahrain yang secara konsisten mendukung integritas wilayah R.I. dan menilai Indonesia sebagai negara yang berperan penting dalam menjaga stabilitas di kawasan. 5. Sejumlah kerjasama di berbagai bidang di antaranya adalah dalam hal industri dan perdagangan telah dilakukan antara Indonesia – Bahrain, Pemerintah R.I. diharapkan dapat memberikan perlindungan dan jaminan investasi bagi Bahrain apabila berinvestasi di Indonesia. 6. Untuk mempererat hubungan antara kedua negara, Pemerintah Bahrain akan membuka kantor kedutaan di Indonesia dan menempatkan duta besarnya di Jakarta dalam waktu dekat. B.
SARAN 1. Merangkum berbagai catatan dari hasil kunjungan Delegasi GKSB DPR RIParlemen Bahrain di Bahrain tersebut, diharapkan kiranya agar berbagai isu yang menjadi perhatian bersama kedua pihak dan khususnya juga menjadi “concern” dari seluruh anggota Delegasi GKSB DPR RI, kiranya dapat dikoordinasikan secara dekat dengan berbagai kalangan terkait pemerintah di Indonesia, untuk dapat ditindaklanjuti secara nyata guna 31
mendapatkan kemajuan yang berarti bagi pengembangan kunjungan kerjasama bilateral antara RI dan Bahrain, yang tentunya lebih ditujukan bagi kepentingan nasional Indonesia. 2. Melalui kunjungan Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) ini diharapkan kedua belah pihak mendapat masukan dan pandangan mengenai pentingnya kerjasama bagi kedua negara yang perlu ditingkatkan pada masa-masa mendatang serta lebih mengefektifkan pertemuan yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang dalam menghadapi isu – isu global maupun regional sehingga hubungan bilateral antara kedua negara akan senantiasa langgeng dan terbina dengan baik. 3. Dengan disetujuinya Draft Memorandum of Understanding terkait hubungan antar Parlemen, diharapkan penandatanganan MoU tersebut dapat segera dilaksanakan sehingga hubungan antara kedua parlemen dapat lebih ditingkatkan lagi di masa yang akan datang, baik dalam hal saling kunjung, maupun dalam bentuk lainnya. Ketua Parlemen Bahrain sangat antusias untuk menandatangani MoU tersebut, untuk itu agar dapat segera dikirimkan surat Undangan kepada Ketua Parlemen Bahrain untuk dapat berkunjung ke Indonesia guna penandatanganan MoU tersebut.
Jakarta, 11 Maret 2016 Ketua Delegasi
KH. Asep A Maoshul Affandy
32
LAMPIRAN –LAMPIRAN
I.
SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN
DPR RI TENTANG PENUGASAN
DELEGASI GKSB DPR-RI – PARLEMEN BAHRAIN KE BAHRAIN II.
HUBUNGAN BILATERAL R.I. – BAHRAIN
III.
BERITA-BERITA KUNJUNGAN GKSB DPR RI – PARLEMEN BAHRAIN DI MEDIA-MEDIA BAHRAIN
33
