LAPORAN DELEGASI GRUP KERJASAMA BILATERAL (GKSB) DPR RI – PARLEMEN JEPANG KE JEPANG 10 – 16 APRIL 2016
JAKARTA, 16 APRIL 2016
0
LAPORAN KUNJUNGAN DELEGASI GRUP KERJASAMA BILATERAL (GKSB) DPR-RI – PARLEMEN JEPANG KE JEPANG 10 – 16 APRIL 2016
I. PENDAHULUAN A. Dasar Pengiriman Delegasi : Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap, mempunyai tugas antara lain membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR RI dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Dalam kerangka pelaksanaan tugas tersebut, maka BKSAP DPR RI membentuk Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) yang juga bertujuan untuk lebih mengoptimalkan hubungan kerjasama antara dua negara di segala bidang. Berdasarkan tujuan tersebut, BKSAP DPR RI mengirimkan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral DPR RI – Parlemen Jepang untuk melakukan kunjungan ke Jepang pada tanggal 10 – 16 April 2016 Kunjungan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Jepang ke Jepang dilaksanakan atas dasar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 227/PIMP/IV/2015-2016 tanggal 6 April 2016 tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Kunjungan Grup Kerjasama Bilateral Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Parlemen Jepang ke Jepang dari tanggal 10 sampai dengan 16 April 2016.
1
B. Susunan Delegasi Susunan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Jepang adalah : 1) Aryo P.S. Djojohadikusumo 2) H. Mohammad Suryo Alam, AK, MBA 3) Sukur H Nababan, ST 4) Daniel Lumban Tobing 5) Ir. Fary Djemy Francis, MMA 6) Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA. 7) Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos 8) Yayuk Basuki 9) A. Helmy Faishal Zaini 10) Drs. Abdul Fikri, MM 11) Sy. Anas Thahir 12) Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si
-
Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
C. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi Maksud dan tujuan kunjungan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral ke Jepang, adalah : a. Meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral dengan Parlemen Jepang. b. Mempererat tali persahabatan serta saling meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan khususnya di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dan bidang lain yang dapat dikembangkan antara kedua negara. c. Melakukan pertukaran pandangan dan mencari solusi mengenai permasalahanpermasalahan dalam hubungan kedua negara, peningkatan investasi dan kerjasama di bidang perdagangan Jepang di Indonesia maupun sebaliknya, peningkatan kerjasama dalam bidang-bidang lain dan penyamaan visi terhadap beberapa masalah bilateral, regional maupun internasional yang dihadapi oleh kedua negara. D. Misi Delegasi Kunjungan Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI ke Jepang menjadi vocal point dalam peningkatan hubungan kedua Parlemen secara lebih khusus dan kunjungan GKSB ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama kedua Negara secara umum baik dalam bidang ekonomi, politik, perdagangan, investasi, sosial budaya dan untuk menjembatani hal-hal yang masih menjadi pending matters bagi kedua Negara. Melalui kegiatan kunjungan GKSB ini, DPR RI dapat menyampaikan kepentingannya kepada Negara sahabat yang dikunjunginya. 2
E. Persiapan Pelaksanaan Tugas/Kunjungan Sebelum melaksanakan tugasnya melakukan kunjungan GKSB ke Negara Sahabat, Delegasi melakukan pertemuan-pertemuan dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan informasi/masukan mengenai isu-isu penting/pending matters terkait hubungan bilateral Indonesia – Jepang.
II. ISI LAPORAN A. Uraian Tentang Negara JEPANG a. Hubungan Bilateral Indonesia – JEPANG Hubungan diplomatik Indonesia-Jepang didasarkan pada perjanjian Perdamaian antara Republik Indonesia dan Jepang pada bulan April 1958. Sejak itu hubungan bilateral antara kedua negara berlangsung baik, akrab dan terus berkembang tanpa mengalami hambatan berarti, bahkan kini sedang berada pada taraf ‘mitra strategis’ (strategic partnership), menyusul kesepakatan “the Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future” pada tahun 2006 dan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada tahun 2007. Eratnya hubungan bilateral kedua negara tersebut juga tercermin dalam berbagai persetujuan yang ditandatangani maupun pertukaran nota oleh kedua pemerintah untuk memberikan landasan lebih kuat bagi kerjasama di berbagai bidang. Intensitas kunjungan timbal balik di antara pemimpin dan pejabat tinggi kedua negara cukup tinggi. Pada tingkat kepala negara, tercatat kunjungan Presiden RI ke Jepang pada bulan Juni 2005 dan November 2006, kunjungan dalam rangka menghadiri pertemuan G8 di Hokkaido pada tahun 2008, kunjungan dalam rangka KTT APEC Economic Leaders Meeting pada tahun 2010 serta kunjungan kerja pada 16-18 Juni 2011. Disamping itu, Wakil Presiden RI juga melakukan kunjungan ke Jepang pada 14-17 November 2011. Sementara Perdana Menteri Jepang tercatat melakukan kunjungan ke Indonesia pada tahun 2005 (PM Junichiro Koizumi), 2007 (PM Shinzo Abe), 2009 (Yukio Hatoyama), dan 2011 (Yoshihiko Noda). Dalam kunjungan kerjanya ke Jepang pada bulan Juni 2011 tersebut, Presiden RI mencapai kesepakatan dengan PM Jepang untuk menindaklanjuti kemitraan strategis yang telah terjalin melalui pertemuan reguler tingkat Menlu, Menteri Ekonomi dan Menteri Pertahanan serta dialog polkam di tingkat Dirjen. Pada tanggal 1 November 2011, telah dilaksanakan 1st Politico-Military dan 4th Military-Military Talk, yaitu dialog polkam tingkat Dirjen (dari Kemlu dan Kemhan) pertama, yang merupakan perintis untuk pertemuan rutin two-plus3
two (political-military talks) tingkat menteri kedua negara. Jika pertemuan two-plus-two ini terlaksana, maka Indonesia akan menjadi negara pertama yang mempunyai dialog rutin tingkat menteri disemua sektor (ekonomi, politik dan keamanan) dengan Jepang. Antara kedua negara juga terjalin kerjasama erat sebagai sesama anggota organisasi/forum regional dan internasional seperti PBB, ESCAP, APEC, WTO dan ASEM. Dalam kerangka kerjasama regional ASEAN, Jepang merupakan salah satu mitra dialog utama dan anggota ARF. b. Sistem Politik dan Pemerintahan JEPANG Konstitusi (Undang-Undang Dasar) Jepang yang mulai berlaku pada tahun 1947, didasarkan pada tiga prinsip : kedaulatan rakyat, hormat terhadap hakhak asasi manusia, dan penolakan perang. Konstitusi juga menetapkan kemandirian tiga badan pemerintahan - badan legislatif (Diet atau Parlemen), badan eksekutif (kabinet), dan badan yudikatif (pengadilan). Diet, yaitu parlemen nasional Jepang, adalah badan tertinggi dari kekuasaan negara, dan satu-satunya badan negara pembuat undang-undang dari negara. Diet terdiri dari Majelis Rendah dengan 480 kursi dan Majelis Tinggi dengan 242 kursi. Semua rakyat Jepang dapat memberikan suaranya dalam pemilihan setelah mencapai usia 20 tahun.
Gedung Diet Nasional
Suasana sidang paripurna Diet
Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer seperti Inggris dan Kanada. Berbeda dengan rakyat Amerika atau Prancis, rakyat Jepang tidak memilih presiden secara langsung. Para anggota Diet memilih perdana menteri dari antara mereka sendiri. Perdana menteri membentuk dan memimpin kabinet menteri negara. Kabinet, dalam menjalankan kekuasaan eksekutif, bertanggung-jawab terhadap Diet. Kekuasaan yudikatif terletak di tangan Mahkamah Agung dan pengadilanpengadilan yang lebih rendah, seperti pengadilan tinggi, pengadilan distrik, dan pengadilan sumir. Mahkamah Agung terdiri dari Ketua Mahkamah Agung, 4
dan 14 Hakim lainnya, semuanya ditunjuk oleh kabinet. Kebanyakan kasus ditangani oleh pengadilan distrik yang bersangkutan. Juga ada pengadilan sumir, yang menangani kasus seperti pelanggaran lalu-lintas, dll. Di Jepang terdapat 47 pemerintah daerah tingkat prefektur (semacam propinsi) dan lebih dari 3300 pemerintah daerah pada tingkat bawah. Tanggung-jawab mereka meliputi : pengadaan pendidikan, kesejahteraan, dan pelayanan lain serta pembangunan dan pemeliharaan prasarana, termasuk utilitas. Dengan berbagai kegiatan administratif yang dilakukannya, terjadi kontak erat antara mereka dan penduduk setempat. Para kepala pemerintahan daerah serta anggota parlemen daerah dipilih oleh rakyat setempat melalui pemilihan. B. Program Kegiatan Kegiatan kunjungan dilaksanakan pada tanggal 10 – 16 April 2016 dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Senin, 11 April 2016 Pukul 19.00
Pertemuan dengan Duta Besar KBRI Tokyo, Bapak Yusron Ihza Mahendra dan jajarannya
2. Selasa, 12 April 2016 Pukul 11.00 Pukul 17.30
Pertemuan dengan Ketua Liga Persahabatan Jepang – Indonesia, Mr. Toshihiro Nikai Pertemuan dengan Menteri Negara urusan Luar Negeri Jepang, Mr. Seiji Kihara
3. Rabu, 13 April 2016 Pukul 10.00 Pukul 14.30 Pukul 19.00
Pertemuan dengan Ketua Komite Ekonomi Indonesia – Jepang, Keidanren, Mr. Shigeo Ohyagi Pertemuan dengan Ketua Parlemen Jepang, H.E. Mr. Tadamori Oshima Pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri urusan Parlemen, Mr. Masakazu Hamachi
4. Kamis, 14 April 2016 Pukul 09.30 Pukul 15.30
Pertemuan dengan Manajemen J-Trec dan kunjungan lapangan Kunjungan ke Pelabuhan Tokyo
5
C. Hasil-hasil Kunjungan 1. Pertemuan dengan KBRI Tokyo Delegasi diterima oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Y.M. Bapak Yusron Ihza Mahendra dan jajarannya. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan oleh Dubes penjelasan singkat mengenai tugas dan fungsi KBRI Tokyo, sebagai perwakilan bilateral yang diakreditasikan untuk Jepang. Disampaikan bahwa hubungan bilateral Jepang – Indonesia sudah berlangsung sangat baik. Namun agak menghangat karena masalah tender kereta api cepat di Indonesia yang dimenangkan oleh perusahaan Republik Rakyat Tiongkok. Namun, sebagai bagian dari Pemerintah RI, pihak KBRI telah menjelaskan kebijakan Pemerintah tersebut agar dapat diterima dengan baik oleh Jepang. Ketua GKSB, Bapak Aryo P.S. Djojohadikusumo menjelaskan bahwa hubungan DPR RI dengan Dubes Jepang di Jakarta sangat baik. Dubes Jepang telah bertemu dengan Ketua DPR RI dan juga telah mengundang GKSB DPR RI untuk makan malam di kediamannya. Dubes Mahendra menyampaikan bahwa dalam pertemuan-pertemuan yang akan dilakukan oleh GKSB DPR RI dengan pihak-pihak di Jepang, kemungkinan yang akan menjadi pertanyaan antara lain tentang issue laut Cina Selatan, tentang masalah natuna, MoU Kerjasama Pertahanan yang masih pending serta perkembangan perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor hijau. Untuk itu, diharapkan GKSB dapat mempersiapkan jawabannya. Bapak Ridwan, Minister Counselor yang membidangi urusan politik menyampakan struktur di Kementrian Luar Negeri Jepang, dimana selain Menteri Luar Negeri, ada juga 2 orang State Minister dan 4 orang Parliamentary Vice Minister. Karena Jepang menganut sistem parlementer, maka peran parlemen sangat menentukan. Di bidang Ekonomi, Ibu Retno Supeni, Minister Counselor menyampaikan beberapa hal diantaranya tentang negosiasi IJEPA, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, yang masih dibahas sampai saat ini. Issue tarif sangat dianggap penting. Sampai saat ini KBRI masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat di Jakarta. Selain itu, issue tentang Blok Masela, agar dapat dijelaskan mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap hal tersebut. Dalam pertemuan dengan Keindanren nanti, akan dihadiri oleh sekitar 25 pengusaha Jepang, untuk itu, agar dijadikan sarana untuk bertukar pendapat 6
untuk dapat meningkatkan kerjasama perdagangan antar kedua negara, peningkatan investasi di sektor energi, transportasi termasuk kereta api, kapal laut dan fasilitas dermaga.
Gb.1:
Gb.2 :
Foto dengan Dubes RI Y.M. Yusron Ihza Mahendra dan jajarannya di kantor KBRI Tokyo
Foto dengan Dubes RI Y.M. Yusron Ihza Mahendra dan jajarannya di kantor KBRI Tokyo
7
2. Pertemuan dengan Ketua Liga Persahabatan Jepang – Indonesia, Mr. Toshihiro Nikai Ketua Liga Persahabatan Jepang – Indonesia, Mr. Toshihiro Nikai, menyambut Delegasi dengan sangat hangat di ruang kerjanya. Sebagai seorang politisi senior, beliau menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dengan Jepang sudah terjalin dengan sangat baik, terbukti dengan kunjungan Ketua DPR RI ke Jepang, kunjungan Mr. Nikai beserta 1100 wisatawan Jepang ke Indonesia dan akan terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Dalam kesempatan pertemuan dengan Mr. Nikai, delegasi Indonesia juga dipersilakan untuk dapat bergabung dalam pertemuan OECD yang pada saat itu sedang berlangsung di Parlemen Jepang. Mr. Nikai juga menyampaikan terima kasih atas bantuan dari Pemerintah Indonesia ketika beliau berkunjung ke Jakarta dan Aceh beberapa waktu yang lalu. Beliau menyarankan kiranya anggota DPR RI dapat mendukung kerjasama di bidang penanggulangan bencana kedua negara, khususnya yang telah terjalin antara Museum Tsunami di Aceh dan Museum Inamura Nohinoyakata di Wakayama. Mr. Nikai mengusulkan adanya pertukaran anggota parlemen perempuan diantara Parlemen Jepang dan Parlemen Indonesia. Ketua Delegasi, menyampaikan terima kasih atas hubungan yang sangat baik selama ini, dan menawarkan potensi investasi kereta api cepat di Indonesia masih terbuka lebar bagi Jepang, tidak hanya jalur Jakarta-Bandung saja. Bapak Helmy Faishal Zaini menyampaikan usulan agar program pertukaran pelajar yang dulu pernah ada, bisa diteruskan kembali
Gb. 3 Foto dgn Nikai (pertemuan/rapat)
Gb. 4 Foto dgn Nikai (foto bersama)
8
3. Pertemuan dengan Menteri Negara urusan Luar Negeri Mr. Seiji Kihara Ketua Delegasi, menyampaikan permohonan dukungan dari Pemerintah Jepang bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kedua pihak sepakat untuk terus bekerjasama dalam upaya untuk menciptakan pedamaian dunia, kerjasama pertahanan, kerjasama dalam hal investasi dan lain-lainnya. Ketua Delegasi menyampaikan terima kasih atas investasi Jepang yang cukup besar di Indonesia, termasuk dalam pembangunan MRT, yang bekerjasama dengan JICA Ketua Delegasi juga menyampaikan pandangan parlemen Indonesia terkait kereta api cepat. Banyak anggota parlemen berpendapat bahwa Jepang memiliki teknologi yang lebih baik dalam pembangunan kereta cepat, sehingga walaupun Pemerintah telah menetapkan akan bekerjasama dengan Tiongkok dalam pembangunan kereta cepat Jakarta- Bandung, namun masih banyak peluang bagi Jepang untuk dapat berinvestasi dalam pembangunan kereta cepat jalur lainnya, termasuk Jakarta – Surabaya. Ketua Delegasi juga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk investasi Blok Masela dibagung on shore, agar dapat difahami oleh Pemerintah Jepang. Dalam hal ini Parlemen akan mendesak Pemerintah untuk memberi insentif yang lebih baik kepada para investor Terkait dengan prosedur expor impor di Indonesia yang masih dianggap menjadi kendala bagi investor asing, karena adanya regulasi yang membatasi investasi asing di Indonesia, serta prosedur ekspor-impor yang panjang, akan dicarikan jalan keluar atas permasalahan tersebut. Terkait dengan pembangunan infrastruktur, pihak Jepang menyayangkan untuk proyek kereta cepat yang dimenangkan oleh Tiongkok, tetapi Jepang akan terus bekerjasama, baik untuk pembangunan MRT, maupun pelabuhanpelabuhan.
9
Terkait dengan issue tentang Laut Cina Selatan, pihak Jepang mengingatkan agar aturan hukum di laut harus dijaga. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN yang dianggap paling berpengaruh, agar dapat menjaga stabilitas di kawasan dengan menunjukkan sikap tegas dalam menghadapi issue tersebut.
Gb. 5 : Pertemuan dgn Menteri Negara urusan Luar Negeri Mr. Seiji Kihara
10
Gb. 6 : Foto Bersama Menteri Negara urusan Luar Negeri Mr. Seiji Kihara
4. Pertemuan dengan Jajaran Keidanren Kalangan pengusahan Jepang yang tergabung dalam Keidanren dengan antusias menerima delegasi parlemen Indonesia di kantor Keidanren yang dipimpin oleh Mr. Shigeo Ohyagi, Ketua Komite Ekonomi Jepang-Indonesia. Delegasi Indonesia menyampaikan peluang investasi yang masih terbuka luas di Indonesia, bagi pengembangan kereta cepat, pembangunan listrik/ solar cell, perbankan, maupun pembangunan infrastruktur lainnya Delegasi Indonesia juga menyampaikan akan mendorong Pemerintah untuk dapat memberikan insentif bagi pengusaha Jepang yang ingin berinvestasi di Indonesia dan menjamin agar memperoleh perlakukan yang adil. Disampaikan pula, bahwa dengan adanya perubahan yang terjadi, baik di pemerintahan ataupun perkembangan dunia usaha di Indonesia, diharapkan pengusaha-pengusaha Jepang dapat pro aktif dalam berinvestasi di Indonesia. Jangan sampai dikalahkan oleh pengusaha-pengusaha dari Tiongkok maupun Korea.
11
Mengingat kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan mulai diberlakukan tahun ini, diharapkan Jepang dapat memanfaatkan Indonesia sebagai pasar yang besar dengan jumlah penduduk yang banyak, serta menjadikan Indonesia sebagai penghubung bagi kerjasama bisnis dengan negara-negara ASEAN lainnya. Terkait dengan pembangunan pembangkit listrik, diinformasikan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan membeli generator dari pihak Tiongkok, namun akan membeli dari Jepang, Eropa atau Amerika. Sehingga peluang ini agar dimanfaatkan dengan baik oleh para pegusaha Jepang. Wakil dari J-Power, Mr. Hiroyasu Sugiyama, menggarisbawahi kemampuan Jepang dalam teknologi batubara ultra critical yang terefisien sedunia dan akan dibangun di Batang, Jawa Tengah. Proyek tersebut dimungkinkan berkat dukungan pendanaan melalui skema Indonesia Investment Guarantee Fund (IIGF) dan berharap pagu IIGF dapat ditingkatkan mengingat manfaat yang sangat besar. Wakil dari Tokyo Mitsubishi UFJ, Mr. Muneo Kurauchi menyampaikan bahwa mereka banyak investasi di Indonesia, dan memberdayakan banyak tenaga kerja Indonesia dalam perusahaannya dengan memberikan pelatihan bahasa Jepang. Berbagai langkah juga dilakukan untuk meningkatkan SDM Jepang untuk belajar Bahasa Indonesia namun seringkali terkendala visa untuk bekerja di Indonesia. Diharapkan ada jalan keluar untuk permasalahan tersebut.
Gb. 7 : Pertemuan dengan jajaran Keidanren
12
Gb. 8 : Foto Bersama dengan jajaran Keindanren
5. Pertemuan dengan Ketua Parlemen Jepang, H.E. Tadamori Oshima Parlemen Jepang menyambut baik upaya peningkatan kerjasama antara kedua parlemen sebagai bagian dari penguatan hubungan dan kerjasama bilateral Indonesia-Jepang. Ketua Delegasi menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Ketua Parlemen Jepang dalam kunjungan kali ini. Sambutan yang hangat seperti ini juga pernah diberikan ketika Ketua DPR RI berkunjung dalam kunjungan muhibah akhir tahun lalu. Disampaikan bahwa hubungan antar parlemen itu sangatlah penting, karena parlemen merupakan perwakilan masyarakat. Di Indonesia, DPR RI memiliki fungsi diplomasi parlemen sebagai second track diplomacy, dengan demikian, bukan hanya Pemerintah yang melakukan fungsi diplomasi. Hubungan kedua negara memang sudah sangat baik, dengan saling kunjung diantara Pimpinan Negara. Dalam hal parlemen, Ketua DPR RI telah berkunjung ke Jepang, dan Ketua Liga Persahabatan Jepang – Indonesia, Mr. Nikai juga telah datang ke Indonesia dengan membawa banyak delegasi. Diharapkan Ketua Parlemen Jepang juga dapat berkunjung ke Indonesia. Ketua Parlemen, Mr. Oshima menyampaikan hubungan antara Parlemen Jepang dan Indonesia memang sangat baik. Jepang dalam beberapa kesempatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang internasional, Indonesia juga mengirimkan delegasinya ke Jepang, diantaranya adalah : Pertemuan OECD, Pertemuan Anggota Parlemen Muda IPU, pertemuan tentang Disaster Risk Manajemen dll. Hubungan antar pemerintah juga baik. Desember tahun lalu baru saja ada pertemuan untuk membahas MoU di bidang pertahanan. Tahun ini Jepang akan menjadi tuan rumah KTT G-7. Jepang sudah menerima konfirmasi bahwa Indonesia juga akan hadir dalam pertemuan tersebut. Ketua Parlemen Jepang menganggap Indonesia sebagai negara yang terbesar di ASEAN, sehingga dianggap bisa menjadi mesin penggerak di wilayah ASEAN.
13
Untuk bidang investasi, kerjasama bisnis Jepang- Indonesia memang sudah baik. Namun, beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah adanya ketidakpastian hukum, sehingga diharapkan adanya kepastian hukum bagi para investor Jepang ke Indonesia, sehingga nilai investasi Jepang dapat ditingkatkan. Dengan adanya GKSB Indonesia – Jepang, diusulkan agar bisa dijadikan penghubung dengan para pengusaha, sehingga kalau memungkinkan bisa dijadwalkan pertemuan rutin dengan pengusaha Jepang untuk menjembatani permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam investasi di Indonesia, selain juga menerbitkan instrumen-instrumen legislatif untuk memperbaiki peraturan berbisnis di Indonesia.
Gb. 9 : Foto Bersama Ketua Parlemen Jepang, H.E. Tadamori Oshima
14
Gb. 10 : Penyerahan Cinderamata kepada H.E. Oshima 6. Pertemuan dengan Wakil Menteri Parlemen Mr. Masakazu Hamachi
Luar Negeri untuk urusan
Pertemuan dengan Mr. Hamachi dilakukan dalam jamuan makan malam. Mr. Hamachi menyambut baik kunjungan Anggota Parlemen Indonesia ke Jepang. Disampaikan system pemerintahan di Jepang, selain ada Menteri Luar Negeri, ada 2 state minister dan 3 Parliamentary Vice Minister, plus satu Vice Minister karir dari Kemlu Jepang, sehingga statusnya : Menlu didampingi 2 orang state minister dan 4 orang vice minister. Karena sistemnya parlementer, maka status Menteri/State Minister/Parliamentary Vice Minister sangat berpengaruh karena mereka adalah juga anggota parlemen aktif. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai peluang investasi di sektor energi, peningkatan kerja sama pendidikan, penanggulangan bencana dalam kerangka UNWCDRR, membahas sistem pensiun, investasi infrastruktur berkualitas, dan peluang investasi transportasi di masa mendatang.
15
Hubungan antara pemerintah Indonesia dan Jepang selama ini sudah cukup baik diharapkan dapat terus ditingkatkan di berbagai bidang, baik infrastruktur, ekonomi, maupun budaya. Gb. 11. Foto pertemuan dengan Mr. Hamachi Gb. 12. Foto bersama dengan Mr. Hamachi
7. Kunjungan ke J-Trec Delegasi berkesempatan mengunjungi Japan Transport Engineering Company (J-Trec) di Yokohama City yang dipimpin oleh Mr. Naoto Miyashita, Presiden J-Trec didampingi oleh Representative Director beserta jajaran manajemen dan teknis terkait. Dalam pertemuan tersebut Delegasi mendapatkan berbagai informasi tentang perakitan kereta api, dimana J-Trec merupakan produsen kereta dengan kualitas tinggi. J-Trec didirikan pada bulan April 2012 sebagai anggota group dari JR East sebagai perusahaan transportasi kereta api penumpang terbesar di Jepang dan telah memproduksi berbagai tipe kereta api yang diekspor ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Produk-produk yang dihasilkan antara lain, kereta api cepat, termasuk Shinkansen, kereta hybrid, dan kendaraan seperti Mass Rapid Transport dengan teknologi tinggi yang terdepan. Selain itu, saat ini J-Trec sedang mengembangan kereta berkecepatan tinggi “Sustina” yang terbuat dari bahan baku stainless steel. Keunggulan produk terbaru tersebut adalah memiliki daya tahan yang lebih kuat serta biaya perakitan, perawatan, pengoperasian serta biaya daur ulang yang lebih murah. Delegasi juga diperlihatkan proses perakitan kereta api di pabrik tersebut dan melihat-lihat setiap detail tahapan dalam perakitan kereta api. Diharapkan dengan melihat langsung teknologi serta kecakapan perusahaan perakitan kereta api disini, pihak Indonesia dapat mempertimbangkan untuk kerjasama dalam industri kereta api dengan Jepang di masa depan. Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa masih sangat terbuka peluang untuk kerjasama perakitan kereta api di Indonesia. Karena masih banyak jalur yang belum ada kereta cepat, termasuk jalur Jakarta – Surabaya, yang lebih panjang dibandingkan jalur Jakarta – Bandung yang saat ini dimenangkan oleh Tiongkok. 16
Gb. 13. Pertemuan dengan Manajemen J-Trec
Gb. 14. Foto-foto peninjauan pabrik J-Trec
Selain bertemu dengan jajaran Manajemen J-Trec, delegasi juga berkesempatan untuk bertemu dengan 25 orang pelajar Indonesia yang sedang magang di perusahaan J-Trec. Mereka berasal dari STM di Jawa Timur untuk menimba ilmu tentang perakitan kereta api.
17
Gb. 15. Pertemuan dengan para pelajar yang magang di J-Trec
Gb. 16. Foto Bersama jajaran J-Trec dan para pelajar magang
18
8. Kunjungan ke Tokyo Port Terminal Corporation (TPTC) Delegasi berkesempatan untuk mengunjungi Pelabuhan Tokyo di daerah Odaiba, dimana pelabuhan Tokyo merupakan pintu gerbang maritim Ibukota Jepang dan merupakan salah satu dermaga internasional terbesar di Jepang yang dapat menangani kapal kontainer besar. Dengan bertambahnya volume perdagangan yang melewati TPTC maka telah dibangun fasilitas dermaga baru untuk memenuhi tuntutan kapasitas yang meningkat. Pembangunan beberapa fasilitas dilakukan diatas lahan reklamasi yang ditunjang dengan teknologi infrasturktur terkini untuk dapat dibangun di atas air yang dalam. Lokasi yang berdekatan dengan Bandar Udara Internasional Haneda juga menjadi tantangan tersendiri saat membangun infrastruktur secara vertikal. Tiang-tiang pancang bangunan pelabuhan dibuat dari bahan baku utama aluminium untuk menghindari karat karena terpapar air laut. Peran pelabuhan sangatlah vital, dalam arus impor-eskpor suatu komoditi, sehingga harus dikelola dengan baik. Manajemen TPTC membuka peluang untuk membahas kemungkinan pertukaran kunjungan pejabat dengan mitra di Indonesia untuk saling mempelajari sistem dan infrastuktur masing-masing untuk peningkatan kapasitas bersama. Diharapkan teknologi pengelolaan pelabuhan di Tokyo dapat diterapkan di berbagai pelabuhan di Indonesia.
19
Gb. 17. Kunjungan ke Tokyo Port
20
Gb. 18. Kunjungan ke Tokyo Port
21
III. KESIMPULAN DAN SARAN A.
KESIMPULAN 1. Kunjungan Delegasi GKSB DPR RI - Parlemen Jepang ke Jepang pada tanggal 10 – 16 April 2016, secara keseluruhan berjalan dengan baik dan memberikan dampak dan arti positif bagi Indonesia. Kunjungan ini dinilai positif untuk menunjukkan dukungan badan legislatif terhadap hubungan bilateral RI – Jepang, khususnya terhadap kalangan industri. 2. Dalam kunjungan ini diidentifikasi sejumlah potensi kerjasama antara kedua negara diantaranya untuk memanfaatkan kemajuan Jepang di bidang infrastruktur, teknologi perakitan kereta api, teknologi pengelolaan pelabuhan serta teknologi lainnya. 3. Mengingat peluang terbuka lebar bagi tenaga kerja Indonesia, diharapkan Pemerintah dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan mengirimkan tenaga kerja profesional di sektor formal untuk mengisi peluang tersebut. 4. Kerjasama di bidang pendidikan yang sudah berlangsung baik selama ini, agar dapat terus ditingkatkan dengan memperbanyak pengiriman mahasiswa Indonesia untuk belajar di Jepang maupun sebaliknya, dengan memberikan berbagai bea siswa maupun pertukaran pelajar. 5. Keberhasilan Indonesia dalam membangun kehidupan demokrasi dan perekonomiannya saat ini, telah memberikan arti positif bagi Jepang yang secara konsisten mendukung integritas wilayah R.I. dan menilai Indonesia sebagai negara yang berperan penting dalam menjaga stabilitas di kawasan. 6. Sejumlah kerjasama di berbagai bidang di antaranya adalah dalam hal industri dan perdagangan telah dilakukan antara Indonesia – Jepang, Pemerintah R.I. diharapkan dapat memberikan perlindungan dan jaminan investasi bagi Jepang apabila berinvestasi di Indonesia. 7. Kebijakan bebas visa untuk berkunjung ke Jepang bagi WNI pemilik epaspor menjadi pintu untuk lebih memperluas dan mempererat hubungan antara Indonesia dan Jepang.
22
B.
SARAN 1. Merangkum berbagai catatan dari hasil kunjungan Delegasi GKSB DPR RIParlemen Jepang di Jepang tersebut, agar berbagai isu yang menjadi perhatian bersama kedua pihak dan khususnya juga menjadi “concern” dari seluruh anggota Delegasi GKSB DPR RI, kiranya dapat dikoordinasikan secara dekat dengan berbagai kalangan terkait pemerintah di Indonesia, untuk dapat ditindaklanjuti secara nyata guna mendapatkan kemajuan yang berarti bagi pengembangan kunjungan kerjasama bilateral antara RI dan Jepang, yang tentunya lebih ditujukan bagi kepentingan nasional Indonesia. 2. Melalui kunjungan Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) ini diharapkan kedua belah pihak mendapat masukan dan pandangan mengenai pentingnya kerjasama bagi kedua negara yang perlu ditingkatkan pada masa-masa mendatang serta lebih mengefektifkan pertemuan yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang dalam menghadapi isu – isu global maupun regional sehingga hubungan bilateral antara kedua negara akan senantiasa langgeng dan terbina dengan baik.
Jakarta, 16 April 2016 Ketua Delegasi
Aryo P.S. Djojohadikusumo
23
LAMPIRAN –LAMPIRAN
I.
SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN
DPR RI TENTANG PENUGASAN
DELEGASI GKSB DPR-RI – PARLEMEN JEPANG KE JEPANG II.
HUBUNGAN BILATERAL RI – JEPANG
24
