PAJAK HOTEL DAN RESTORAN 1.
Dasar Hukum
a.
UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
b. PP No. 91 Tahun 2010 tentang Pembayaran Pajak yang ditetapkan oleh Bupai dan Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. c.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
2.
Pengerian
a.
Pajak Hotel dan Restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan Hotel dan Restoran.
b. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/isirahat, memperoleh palayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. c. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.
3.
Obyek Pajak
Obyek Pajak adalah seiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan restoran dan atau rumah makan, melipui : a. Fasilitas penginapan atau fasilitas inggal jangka pendek antara lain : gubuk pariwisata (cotage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan dan rumah penginapan termasuk rumah pemondokan yang menyediakan fasilitas seperi rumah penginapan dan sejenisnya. b. Fasilitas penunjang antara lain telepon, faximile telex, foto copy, pelayanan cuci, setrika, televise dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel. c. Fasilitas Olah Raga dan Hiburan, antara lain : pusat kebugaran (itness centre), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotek yang disediakan atau dikelola oleh hotel. d.
Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
e. Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya, termasuk warung-warung.
Dikecualikan sebagai Obyek Pajak : a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat inggal lainnya yang idak menyatu dengan hotel. b.
Asrama dan Pondok Pesantren.
c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran. d.
Pertokoan, perkantoran, Perbankan, Salon yang dipakai oleh tamu hotel.
e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh tamu hotel. f.
Pelayanan usaha jasa boga/catering.
g. Pelayanan yang disediakan oleh Restoran atau Rumah Makan yang peredarannya idak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
4.
Subyek Pajak dan Wajib Pajak
Subyek Pajak adalah orang pribadi dan atau Badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan hotel dan atau restoran. Wajib Pajak adalah pengusaha hotel / restoran.
5.
Dasar Pengenaan Pajak
Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada : a.
Hotel dan Restoran dengan buki Nota Penjualan / Bill Bon.
b.
Depot / Warung termasuk PK-5 dengan cara taksiran / taksasi.
6.
Tarip Pajak
Tarip Pajak ditetapkan sebesar 10 %
7.
Besarnya Pajak Terutang
Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip pajak dengan dasar pengenaan pajak.
8.
Rumus Perhitungan Pajak
Rumus perhitungan Pajak Hotel dan Restoran adalah sebagai berikut :
Pajak = 10 % x Omzet Penjualan
9.
Masa Pajak
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. PAJAK HIBURAN 1.
Dasar Hukum
a.
UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
b. PP No. 91 Tahun 2010 tentang Pembayaran Pajak yang ditetapkan oleh Bupai dan Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. c.
2.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
Pengerian
Pajak Hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan Hiburan.
3.
Obyek Pajak
Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan Hiburan.
4.
Yang dimaksud Hiburan, antara lain :
a.
Tontonan Film;
b.
Pagelaran Kesenian Tradisional, Musik, Tari dan atau Busana;
c.
Kontes Kecanikan dan Binaraga;
d.
Pameran;
e.
Diskoik, Karaoke dan Klab Malam;
f.
Sirkus, Akrobat dan Sulap;
g.
Permainan Bilyar, Golf dan Bowling;
h.
Pacuan Kuda, Balapan Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan;
i.
Pani Pijat, Releksi, Mandi Uap/Spa, Pusat Kebugaran (itness centre);
j.
Pertandingan Olahraga.
5.
Subyek Pajak dan Wajib Pajak
Subyek Pajak adalah orang pribadi dan atau Badan yang menonton dan atau yang menikmai hiburan. Wajib Pajak adalah orang pribadi dan atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan..
6.
Dasar Pengenaan Pajak
Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmai hiburan.
7.
Tarip Pajak
Tarip Pajak untuk seiap jenis hiburan ditetapkan : a.
Tontonan Film sebesar 10%;
b.
Pagelaran Kesenian Tradisional, Musik, Tari dan atau Busana sebesar 20%;
c.
Kontes Kecanikan dan Binaraga sebesar 20%;
d.
Pameran sebesar 20%;
e.
Diskoik, Karaoke dan Klab Malam sebesar 35%;
f.
Sirkus, Akrobat dan Sulap sebesar 10%;
g.
Permainan Bilyar, Golf dan Bowling sebesar 30%;
h.
Pacuan Kuda, Balapan Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan sebesar 20%;
Please download full document at www.DOCFOC.com Thanks
