BAB II PEMBUKUAN Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir (Pasal 1 angka 26 UU No. 16 Tahun 2000)
A. TUJUAN PEMBUKUAN Tujuan pembukuan sesuai dengan pasal 14 UU PPh adalah mendapatkan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak untuk dapat mengenakan pajak secara adil, benar dan wajar sesuai kemampuan ekonomis wajip pajak.
B. KEWAJIBAN PEMBUKUAN Kewajiban
pembukuan
kepada
setiap
orang
yang
menjalankan
perusahaan ditegaskan dalam Pasal 28 ayat 1 Undang – Undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan: Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas
dan
Wajib
Pajak
badan
di
Indonesia,
wajib
menyelenggarakan pembukuan.
C. DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN Berdasarkan Pasal 28 UU No. 16 Tahun 2000 : Ayat (2): Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto Akuntansi Perpajakan Laboratorium Pengembangan Akuntansi 15
dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. •
Penghitungan
penghasilan
neto
dengan
menggunakan
norma
diperbolehkan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan (KEP-536/PJ/2000).
D.
PERSYARATAN PELAKSANAAN PEMBUKUAN Pelaksanaan pembukuan dalam akuntansi pajak berdasarkan pasal 28
UU KUP harus mengikuti persyaratan sebagai berikut: •
Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan
memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya •
Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan
menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. •
Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan
stelsel akrual atau stelsel kas. •
Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang •
Selain dapat dihitung besarnya PPh, pajak-pajak lainnya juga harus dihitung dari pembukuan tersebut
•
Agar PPN dan PPnBM dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang
yang
dikenakan
PPnBM,
jumlah
pembayaran
atas
pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean Akuntansi Perpajakan Laboratorium Pengembangan Akuntansi 16
di dalam daerah pabean, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan •
Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar
Akuntansi
Keuangan,
kecuali
peraturan
perundang-
undangan perpajakan menentukan lain. •
Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan
•
Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak Untuk keperluan perubahan metode pembukuan Wajib Pajak harus mengajukannya sebelum dimulai tahun buku yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasan dilakukan perubahan dan akibat dari perubahan tersebut..
•
Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, penyebutan tahun pajak menggunakan tahun yang didalamnya termasuk 6 bulan pertama atau lebih. - Pembukuan 1 Juli 2006 sampai dengan 30 Juni 2007 tahun pajaknya
adalah 2006
- Pembukuan 1 Oktober 2006 sampai dengan 30 September 2007, tahun pajaknya adalah 2007 -
SPT PPN&PPnBM berdasarkan tahun buku atau sama dengan SPT PPh Badan.
-
SPT PPh PS 21/26 tahunan berdasarkan tahun takwin, walaupun tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwin.
-
PBB berdasarkan tahun takwin
Akuntansi Perpajakan Laboratorium Pengembangan Akuntansi 17
•
Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan
•
Dokumen-dokumen yang dimaksud termasuk hasil pengolahan data elektronik
•
Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. •
Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan
usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan lainnya, sedangkan bagi mereka yang semata-mata menerima
penghasilan
dari
luar
usaha
dan
pekerjaan
bebas
pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek PPh •
Bentuk dan tatacara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) iatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
•
Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.
Akuntansi Perpajakan Laboratorium Pengembangan Akuntansi 18
E. PRINSIP
TAAT
ASAS
(KONSISTENSI)
DAN
STETSEL
AKRUAL
(ACCRUAL BASIS) ATAU STETSEL KAS (CASH BASIS) 1.
Prinsip taat asas Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode
pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah pergeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan :
2.
a.
Stetsel pengakuan penghasilan
b.
Tahun buku
c.
Metode penilaian persediaan
d.
Metode penyusutan dan amortisasi
Stetsel akrual Berdasarkan Stelsel akrual maka: -
Penghasilan atau pendapatan diakui kapan (tahun buku) menjadi hak, tidak tergantung pada penerimaan uang. Walaupun uang belum diterima kalau sudah menjadi hak (timbul piutang) sudah diakui sebagai penghasilan, sebaliknya kalau uang sudah diterima tapi belum menjadi hak belum diakui sebagai penghasilan, misalnya uang muka
-
Beban diakui kapan (tahun buku) menjadi beban atau kewajiban, tidak tergantung pada pengeluaran uang. Walaupun belum ada pengeluaran uang, kalau sudah menjadi kewajiban untuk membayar, sudah diakui sebagai beban. Sebaliknya kalau uang yang sudah dikeluarkan tapi belum ada kewajiban/beban, belum diakui sebagai beban.
-
Ada penyusutan dan amortisasi untuk membebankan harga perolehan aktiva tetap
Termasuk dalam pengertian stetsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai di bidang konstruksi dan metode lainnya yang dipakai di bidang usaha tertentu seperti Build Operate and Transfer (Bangun Guna Serah), Real Estat, dan lain-lain.
Akuntansi Perpajakan Laboratorium Pengembangan Akuntansi 19
3.
Stetsel Kas Stetsel Kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas
penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. -
Menurut stetsel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu atau cek dari pihak luar sudah masuk rekening bank, serta biaya baru dianggap biaya, bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu atau cek yang dikeluarkan sudah diuangkan di bank, termasuk pembelian aktiva tetap.
-
Tidak ada penyusutan atau amortisasi, harga perolehan aktiva yang dibeli secara tunai langsung dibebankan pada tahun terjadinya pembelian.
-
Stetsel kas tidak digunakan dalam akuntansi, kecuali hal-hal khusus, misalnya penerimaan bunga pada debitur macet oleh bank
Oleh
karena
stetsel
ini
dapat
mengakibatkan
penghitungan
yang
mengaburkan terhadap penghasilan, dalam rangka penghitungan PPh harus memperhatikan hal-hal antara lain : 1.
Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan baik yang tunai maupun yang bukan
2.
Dalam menghitung HPP harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan
3.
Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi
4.
Pemakaian stetsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten)
Dengan demikian penggunaan stetsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stetsel campuran.
Akuntansi Perpajakan Laboratorium Pengembangan Akuntansi 20
PERBEDAAN PENCATATAN STETSEL KAS DAN AKRUAL Sdr Ferry Haryadi usaha bengkel, data tahun 2006 No 1.
Tahun Buku 2006
Kas (Rp)
Akrual (Rp)
70.000.000
70.000.000
-
12.000.000
PENERIMAAN UANG a. Menerima uang atas jasa operasi yang sudah selesai (sudah menjadi hak) b. Jasa reparasi sudah selesai Desember 2006, sudah dibuat tagihan (sudah menjadi hak) sebesar Rp 12.000.000,- tapi belum dibayar oleh langganan c. Diterima uang mengecat mobil sebesar Rp
450.000,-
tapi
pekerjaan
450.000
-
belum
diselesaikan (belum menjadi hak)
Penghasilan 70.450.000 2.
82.000.000
PENGELUARAN UANG a. Sewa tempat selama 3 tahun mulai 1
21.000.000
7.000.000
Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2008,
sebesar
Rp
21.000.000,-.
Beban 2006 = Rp 7.000.000
Akuntansi Perpajakan Laboratorium Pengembangan Akuntansi 21
b. Pembelian
bahan
secara
tunai
Rp 10.000.000. Persediaan 31-12-2006 Rp
2.000.000.
Digunakan
2006 10.000.000
Rp 8.000.000,c. Upah
yang
sudah
dibayar
8.000.000
2006
Rp 25.000.000. Upah yang belum dibayar Rp
2.000.000.
Beban
Upah
2006
25.000.000 27.000.000
Rp 27.000.000 d. Listrik/telepon
yang
sudah
dibayar
Rp 2.500.000 bulan Desember. Belum dibayar
Rp
250.000.
Beban
2006
2.500.000
2.750.000
6.000.000
1.500.000
64.500.000
46.250.000
5.950.000
35.750.000
Rp 2.750.000 e. Beli
alat-alat
bengkel
Rp
6.000.000.
Taksiran umur 4 tahun, tanpa nilai residu. Penyusutan dengan metode garis lurus. Penyusutan pertahun Rp 1.500.000 Beban Surplus/Laba (Rugi/Defisit)
Akuntansi Perpajakan Laboratorium Pengembangan Akuntansi 22
