BABVI PEMANTAUAN DAN EVALUASI Paparan bab ini tidak menjelaskan tentang kegiatan pemantauan dan evaluasi sanitasi tetapi hanya memuat tentang strategi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dengan fokus kepada pemantauan dan evaluasi Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang telah ditetapkan dalam bab-bab sebelumnya.
6.1
GAMBARAN UMUM PEMANTAUAN DAN EVALUASI SANITASI Tujuan pembangunan sanitasi tingkat kabupaten telah ditetapkan oleh
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan dinyatakan dalam sebuah dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Bojonegoro. Dokumen SSK juga mencantumkan target-target pembangunan sanitasi subsektor (air limbah, persampahan dan drainase) serta target aspek higiene/perilaku hidup bersih dan sehat. Strategi, kebijakan dan daftar panjang program dan kegiatan telah disiapkan dalam dokumen ini guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan sanitasi kota. Dalam pelaksanaannya nanti, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk proses pelaksanaan SSK serta hasilnya guna melihat ketepatan penggunaan sumber daya baik keuangan maupun manusia. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SSK juga perlu dilakukan untuk mengetahui hambatan/masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas proses di kemudian hari. Pemantauan dan evaluasi SSK akan dilakukan untuk menilai capaiancapaian subsektor sanitasi dan aspek perilaku hidup bersih dan sehat seperti tercantum di bab 2 dan 4 dokumen SSK. Tata cara pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan sanitasi berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor: 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pemantauan atau juga dikenal sebagai monitoring bertujuan untuk: 1. Memverifikasi tingkat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan kegiatan. 2. Mengidentifikasi capaian dan kelemahannya. 3. Menetapkan rekomendasi langkah perbaikan untuk mengoptimalkan pencapaian. 4. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
SSK Kab. Bojonegoro | VI - 1
5. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program; 6. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran; 7. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik; 8. Terwujudnya
penilaian kinerja kebijakan
yang terukur,
perencanaan dan
pelaksanaan sesuai RPJMD sehingga tercapai efektivitas perencanaan. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai konsep, desain, pelaksanaan, dan manfaat kegiatan dan program pembangunan sanitasi. Hasil pemantauan dan evaluasi sangat penting sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan: 1. Kemajuan relatif capaian strategis pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati. 2. Bentuk usaha peningkatkan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi. 3. Kelembagaan untuk Pemantauan dan Evaluasi Sanitasi Pemantauan dan evaluasi mulai dilakukan setelah SSK diresmikan sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten dalam membangun sanitasi. Pemantauan dilakukan setiap empat bulan yaitu di bulan April, Agustus dan Desember. Kerangka waktu ini dipilih untuk menyelaraskan proses pemantauan dan evaluasi dengan alur perencanaan dan penganggaran daerah. Struktur kelembagaan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:
Gambar 6. 1 Struktur Kelembagaan Monitoring dan evaluasi
SSK Kab. Bojonegoro | VI - 2
6.2
PEMANTAUAN STRATEGI SANITASI KOTA Monitoring adalah suatu cara untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan
sesuai dengan rencana serta menggunakan sumber daya secara tepat. Monitoring merupakan proses proses pengumpulan data secara rutin sebagai bagian dari kegiatan, untuk membandingkan rencana dengan situasi nyata, sebagai bagian dari proses internal Pemerintah kabupaten. Manfaat monitoring sanitasi adalah sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan dengan : 1. Kemajuan relatif pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang telah disepakati. 2. Usaha peningkatkan kinerja dan akuntabilitas SKPD dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi Monitoring sanitasi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dari tiga tingkatan yaitu monitoring strategi, pelaksanaan dan pengambilan keputusan. Secara lebih rinci gambaran dari setiap tingkatan diuraikan sebagai berikut : a. Monitoring strategi Merupakan monitoring untuk melihat sejauh mana capaian strategis sesuai dengan indikator dan target tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pelayanan yang dimonitoring berupa pelayanan sub sektor air limbah, persampahan, drainase lingkungan dan hygiene. Monitoring dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bojonegoro selama ini dilakukan sesuai dengan proses perencanaan tahunan dalam rangka penyusunan APBD. Tahapan monitoring perencanaan dilakukan secara umum dalam konteks perencanaan pembangunan kabupaten dengan fokus pada kegiatan masing-masing instansi/ SKPD dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pembangunan kabupaten dan bukan secara khusus/sektoral. Proses monitoring dilakukan sejak penyelenggaraan penjaringan aspirasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Selanjutnya monitoring dilakukan dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), penyusunan RAPBD dan terakhir pada saat penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Monitoring yang dilakukan pada saat Musrenbang adalah usulan kegiatan yang berasal dari kelurahan, kecamatan dan SKPD. Secara berjenjang dari bawah disampaikan usulan yang kemudian dibahas satu tingkat diatasnya untuk ditemukan dengan usulan yang lain dan selanjutnya dimusyawarahkan untuk SSK Kab. Bojonegoro | VI - 3
menentukan urutan prioritas kegiatan dari tingkat prioritas yang paling tinggi sampai yang rendah, untuk semua sektor pembangunan termasuk sektor sanitasi. Proses perencanaan yang berlangsung dimonitor kesesuaiannya dengan peraturan, petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang ada. Kemudian hasilnya disampaikan dalam bentuk rekapan usulan kegiatan, rancangan usulan program dan rekaman jalannya proses yang disampaikan dalam penjelasan atau narasi. Monitoring saat penyusunan RKA-SKPD dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang ditetapkan sebagai kegiatan terpilih dari daftar prioritas yang diajukan dalam musrenbang. Dalam hal ini monitoring ditujukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dipilih sesuai dengan daftar urutan prioritas usulan kegiatan, proporsi dan rasionalitas kegiatan dengan biaya kegiatan, kesesuaian jenis kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi, penetapan indikator kinerja yang akan diwujudkan. Monitoring pada saat penyusunan RAPBD dilakukan untuk mengetahui apakah usulan SKPD untuk RAPBD sesuai dengan RKA-SKPD beserta penyempurnaannya, proporsi pemanfaatan plafon sementara untuk SKPD sesuai dengan PPAS, proporsi anggaran belanja aparatur (tidak langsung/ administrasi umum/ rutin) dan anggaran publik (langsung/OP dan Modal/pembangunan) dimasing-masing SKPD sehingga dapat ditemukan proporsi anggaran belanja daerah. Monitoring dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Bojonegoro. b. Monitoring Pelaksanaan Monitoring pelaksanaan atau implementasi untuk melihat atau memantau atau sejauh mana kesesuaian rencana awal dengan hasil atau capaian investasi yang diberikan oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat dengan keluaran yang dihasilkan dari proses tersebut, baik berupa fisik maupun non fisik, serta melihat masalah yang dihadapi pada saat implementasi. Monitoring yang dilakukan terhadap pelaksanaan rencana tindak dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu 1. monitoring yang dilakukan dengan metode kunjung lapang atau biasa dikenal dengan pemeriksaan fisik, yang dilakukan oleh tim pemeriksaan yang terdiri dari beberapa SKPD yang dipimpin Bagian Pembangunan Kabupaten Bojonegoro, 2. monitoring yang dilakukan melalui dokumen pelaporan realisasi fisik dan keuangan
masing-masing
kegiatan
diselenggarakan
oleh
Bagian
Pembangunan Kabupaten Bojonegoro secara periodik bulanan, dan SSK Kab. Bojonegoro | VI - 4
3. monitoring yang dilakukan pada saat atau pasca pelaksanaan kegiatan oleh Inspektorat. Monitoring yang dilakukan dengan metode kunjung lapangan (pemeriksaan fisik) ditujukan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan kegiatan dengan rencana. Dalam hal ini yang dimonitor adalah apakah bangunan sesuai dengan rencana anggaran dan biaya (RAB), baik dari segi konstruksi, bahan yang dipergunakan sampai dengan ukuran bangunan. Monitoring yang dilakukan melalui metode realisasi fisik dan kegiatan dilakukan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah melalui laporan semua SKPD tentang realisasi pencairan anggaran SKPD dan realisasi fisik dari kegiatan yang dilaksanakan. Untuk rencana fisik dan keungan disusun oleh Pelaksana Kegiatan, Konsultan Perencana, dan Tim Monev Kecamatan. Rekapitulasi laporan rencana fisik dan keuangan (RFK) dibuat setiap bulan, dari rekapitulasi tersebut dapat dilihat prosentase realisasi anggaran yang sudah dicairkan dan prosentase pencapaian kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga dapat dilihat perbandingan secara proporsional antara anggaran yang telah diserap dengan kegiatan yang telah dicapai. c. Monitoring terkait pengambilan keputusan Tujuan utama sub-strategi ini adalah untuk menetapkan kerangka penyediaan informasi yang akurat dan berkala mengenai keluaran (produk) dan hasil (tahunan dan jangka menengah/lima tahunan) dari Rencana Tindak Strategi Sanitasi Kabupaten Bojonegoro. Mengukur dan memahami keluaran dan hasil kegiatan, dengan interval tahunan atau jangka menengah, penting artinya untuk menentukan apakah kabupaten sudah mencapai target sanitasi, yang akhirnya akan memberikan kontribusi pada SSK; serta visi, misi, sasaran dan tujuan dari dokumen RPJMD, RPJMN dan MDGs. Selain itu, monitoring keluaran dan hasil dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan indikasi keberlanjutan layanan yang lebih baik, misalnya monitoring ini dapat mengatakan berapa banyak orang yang terhubung dengan sarana baru dan yang akan terhubung dalam kurun waktu tertentu. Membandingkan keluaran dan hasil dengan biaya, juga membantu menentukan efisiensi proyek, dan membandingkannya dengan tujuan proyek membantu menentukan efektivitas proyek. Hasil pemeriksaan (audit) dari Inspektorat dapat digunakan untuk mengukur kuantitas dan kualitas keluaran kegiatan sanitasi berdasarkan target dan biaya yang ada. Hasil monitoring dianalisa dan disajikan dalam format khusus disampaikan kepada pengambil kebijakan sebagai dasar SSK Kab. Bojonegoro | VI - 5
dalam pengambilan keputusan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro jangka pendek, menengah dan panjang.
6.3
PENDOKUMENTASIAN Data-data yang akan digunakan untuk menentukan data dasar atau baseline
indicator tujuan dan sasaran subsektor adalah data-data yang ada di SKPD masingmasing berupa; laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK), data hasil survey dan studi yang dilakukan di SKPD masing-masing. Pokja akan mendokumentasi semua data dan informasi yang masuk sebagai upaya untuk mengembangkan data base terkait sanitasi. Pendekatan untuk dokumentasi data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Pembagian peran dan tanggungjawab dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan kedudukan setiap institusi formal dan informal. Institusi formal adalah SKPD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan masing-masing SKPD. Sedangkan institusi informal adalah institusi yang melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi di luar SKPD dalam hal ini Pokja Sanitasi Kabupaten Bojonegoro yang bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan monitoring dan evaluasi kemajuan sanitasi. Tugas khusus Pokja Sanitasi yang terkait monev adalah: Koordinasi semua kegiatan yang terkait dengan pemantauan capaian kegiatan, capaian strategis dan perencanaan dan pengambilan keputusan. Koordinasi untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang diusulkan dalam SSK dapat diimplementasikan dan dipantau dengan menggunakan instrumen yang tepat untuk memantau pencapaian sasaran, visi dan tujuan. Tugas ini memerlukan dua kegiatan penting monitoring, yakni pemantauan proses perencanaan, untuk memastikan bahwa proses perencanaan sanitasi sudah berjalan efektif dalam mencapai sasaran. Yang kedua adalah pemantauan pelaksanaan kegiatan dan keluaran yang dihasilkan serta aspek capaian sasaran stretegismya. Dengan memakai indikator sanitasi yang didefinisikan dengan jelas, untuk mengukur kecenderungan jangka panjang dan perubahan serta memberikan panduan untuk penyesuaian yang diperlukan.
6.4
EVALUASI STRATEGI SANITASI KOTA Evaluasi adalah penilaian tentang bagaimana program dijalankan, apakah proses dan dampaknya sudah sesuai dengan yang diharapkan, serta mengecek faktor-faktor penghambat yang dihadapi, dan faktor-faktor pendukung yang
SSK Kab. Bojonegoro | VI - 6
dimiliki, untuk mencapai tujuan. Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, pelaksanaan, dan manfaat program dan kegiatan sebuah institusi. Evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi : 1. Evaluasi formatif dilakukan pada waktu program/ kegiatan berjalan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaan; 2. Evaluasi sumatif dilakukan pada saat program/ kegiatan sudah berakhir, dengan tujuan untuk mengukur dampak serta menghimpun pelajaran/ pengalaman yang berguna. Sedangkan evaluasi berdasarkan jenisnya dapat dibedakan atas : 1. Evaluasi atas Proses. 2. Evaluasi atas Proses berfokus pada apa yang telah dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang menjadi penerima manfaat, serta apa respon mereka terhadap kegiatan program. 3. Evaluasi Dampak Evaluasi Dampak berusaha mengungkapkan siapa sebenarnya yang memperoleh manfaat dari program dan berapa besar manfaatnya. Evaluasi pembangunan sanitasi meliputi : 1. Kebijakan perencanaan pembangunan sanitasi 2. Pelaksanaan pembangunan sanitasi
3. Hasil rencana pembangunan sanitasi
6.5
PELAPORAN . Pelaporan monitoring dan evaluasi manfaat sanitasi umum akan disusun
secara berkala setiap semester. Laporan semester adalah kompilasi perkembangan program selama enam bulan berjalan dilengkapi dengan hasil-hasil monitoring dan evaluasi dan penanganan pengaduan. Laporan ini menjelaskan status indikator seperti yang disebutkan dalam SSK, dan kaitan status ini dengan kebijakan, strategi dan program nasional dan internasional. Laporan ini dimaksudkan untuk pembaca umum, jadi bersifat tidak terlalu teknis tapi lebih menekankan aspek lingkungan, sosial dan politis dari sanitasi. Pokja Sanitasi Kabupaten Bojonegoro akan mempertimbangkan bentuk laporannya seperti Buku Putih Sanitasi Kabupaten yang aktual dengan beberapa penyesuaian atau berupa format baru Laporan Kondisi Sanitasi Kabupaten disajikan dalam bentuk artikel atau bahan presentasi. Laporan hasil monitoring dan evaluasi sanitasi diharapkan dapat bermanfaat bagi Bupati, Tim Pengarah, SKPD terkait dan
SSK Kab. Bojonegoro | VI - 7
DPRD dalam mengambil kebijakan dalam pembangunan sanitasi kabupaten serta bermanfaat bagi masyarakat umum, swasta dan stakeholder. Penyampaian laporan dilakukan sesuai dengan standart birokrasi Pemerintah Kabupaten berupa telaah staf kepada atasan secara rutin, selain itu diupayakan adanya laporan berupa audiensi dengan pejabat terkait, siaran pers (press release) melalui koran, radio dan televisi, serta penyampaian langsung sebagai bahan presentasi.
SSK Kab. Bojonegoro | VI - 8
