BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Tugas mulia administrasi perpajakan, terutama administrasi pajak pusat, diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. Dengan visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985. yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Undang-undang 1
2
ini disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Ditinjau dari definisi antara perusahaan dan negara mempunyai beberapa kesamaan kepentingan yaitu bagaimana supaya keduanya dapat menjaga kelangsungan hidup sehingga kesejahteraan masyarakat maupun organisasi perusahaan dapat tercapai. Salah satu caranya adalah dengan cara meningkatkan sumber penerimaan dan mengontrol semua pengeluaran-pengeluaran yang terjadi. Dan keduanya merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Jika kesejahteraan masyarakat terjamin maka sumber pendapatan masyarakat meningkat, kalau sumber pendapatan meningkat daya beli masyarakat meningkat, maka sektor dunia usaha akan bergairah pula dan jika hal ini tejadi maka penerimaan negara dari sisi pajak juga meningkat pula. Pajak pertambahan nilai menurut Mardiasmo ( 2010 ) : pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah. Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (tax on consumption). Perhitungan pajak pertambahan nilai ( PPN ) dilakukan antara selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan yang tarifnya sudah ditentukan 10% dari barang atau jasa yang dikeluarkan maupun yang diterima. Penyetoran PPN dilakukan pembayaran ke Bank presepsi melalui SSP ( Surat Setor Pajak ), dan Pelaporan PPN dilakukan
3
menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ( SPT-Masa PPN) bukan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai karena SPT Masa PPN lebih kumulatif. Artinya, laporan keuangan dihitung tahunan, tapi perhitungan pajaknya dihitung bulanan, karena setiap bulannya banyak transaksi dan pajak dihitung dari atau ditanggung konsumen. Surat Pemberitahuan merupakan sarana wajib Pajak untuk menetapkan atau menghitung sendiri besarnya pajak terutang. SPT Masa merupakan laporan bulanan mengenai perhitungan dari : 1.
Pajak Masukan berdasarkan realisasi pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau realisasi Jasa Kena Pajak (JKP)
2.
Pajak Keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran Barang Kena Pajak (BKP) atau realisasi Jasa Kena Pajak (JKP).
3.
Penyetoran pajak atau kompensasi. Penulis mengambil data PPN pada PT. ANGZCOMMERZ INDONESIA
karena perusahaan sebagai Wajib Pajak sudah memenuhi syarat Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai yang sudah berada cukup lama beroperasi di Indonesia dengan kegiatannya sebagai distributor pintu. Prosedur perlakuan PPN yang dilakukan PT. ANGZCOMMERZ INDONESIA mulai dari perhitungan sampai pelaporan sudah banyak yang sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, tapi ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan oleh PT. ANGZCOMMERZ INDONESIA. Oleh karena itu penulis memilih perusahaan ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penerapan akuntansi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) dan pengaruhnya terhadap laporan keuangannya agar
4
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.42 tahun 2009 tentang PPN. Berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas, maka penulis mencoba membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan Akuntansi Pengenaan PPN yang dilakukan oleh wajib pajak. Mengingat pentingnya pembiayaan pembangunan dengan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai , maka dalam penyusunan laporan ini penulis mengambil judul : “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PT. ANGZCOMMERZ INDONESIA DI SURABAYA”
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan kondisi tersebut diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) dalam perusahaan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku ? 2. Bagaimana tata cara pelaksanaan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada Perusahaan Dagang Pintu “ PT. ANGZCOMMERZ INDONESIA di Surabaya ? ”
5
1.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah : 1. Untuk menguji dan menganalisis penerapan yang benar mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku khususnya PPN perusahaan yang telah penulis jadikan obyek penelitian. 2. Untuk menguji dan menganalisis sampai sejauh mana implementasi penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya terhadap laporan keuangan yang dilakukan perusahaan dan Pengaruhnya terhadap laporan Keuangannya.
1.4. Manfaat Penelitian Manfaat yang diperoleh dari penyusunan skripsi ini adalah : 1. Bagi Perusahaan, diharapkan hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi khususnya bagian akuntansi (perpajakan) dalam penerapan PPN yang sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku, sehingga menjadi kontrol terhadap pengeluaran keuangan perusahaan tersebut menjadi lebih baik dan benar. 2. Bagi Penulis, akan menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai implementasi penerapan teori perpajakan yang telah diperoleh dibangku kuliah kedalam praktek perpajakan pada perusahaan yang sebenarnya. 3. Bagi Akademis, sebagai wacana pengetahuan dan digunakan sebagai bahan referensi dan pembanding untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
