10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Audit medis Audit medis menurut National Institute for Clinical Excellence adalah suatu proses peningkatan mutu guna perbaikan perawatan kepada pasien dan luarannya melalui kajian sistematis terhadap pelayanan berdasarkan kriteria yang eksplisit, dan melakukan upaya-upaya perbaikan. Tujuan melaksanakan audit medis adalah pemeliharaan dan peningkatan mutu pelayanan klinik secara kontinu sehingga tercapainya pelayanan prima di rumah sakit. Kegiatan audit medis dilakukan untuk mengevaluasi mutu pelayanan medis, untuk mengetahui penerapan standar pelayanan medis, untuk melakukan perbaikan-perbaikan upelayanan medis sesuai dengan kebutuhan pasien dan standar pelayanan medis (Rukmono, 2004). Pelaksana kegiatan audit medis rumah sakit dapat dilakukan oleh komite medis atau sub komite (panitia) peningkatan mutu medis atau Sub komite (panitia) audit medis, dengan melibatkan bagian rekaman medis dan kelompok staf medis. Audit medis harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk meningkatkan mutu pelayanan bukan untuk menyalahkan atau menghakimi seseorang, harus dilaksanakan secara objektif, independen dan memperhatikan aspek kerahasiaan pasien dan wajib simpan rahasia kedokteran. Analisis hasil audit medis harus dilakukan oleh kelompok staf medis terkait yang mempunyai kompetensi,
Universitas Sumatera Utara
11
pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan bidang pelayanan dan atau kasus yang diaudit (Depkes RI, 2005). Langkah-langkah persiapan, perencanaan dan pelaksanaan audit medis di rumah sakit
Indonesia telah tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor 496/MENKES/SK/IV/2005. Sebelum melaksanakan audit medis, rumah sakit perlu melakukan langkah-langkah persiapan sebagai berikut : 1. Penetapan organisasi pelaksana audit medis beserta uraian tugas anggota dengan Surat Keputusan Direktur rumah sakit. 2. Menyusun pedoman audit medis rumah sakit, standar prosedur operasional audit medis serta standar dan kriteria jenis kasus atau jenis penyakit
yang akan
dilakukan audit. 3. Membudayakan upaya self assessment atau evaluasi pelayanan termasuk evaluasi pelayanan medis sehingga setiap orang/unit kerja di rumah sakit sudah terbiasa dengan siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action). 4. Membuat ketentuan bahwa setiap dokter/dokter gigi yang memberikan pelayanan medis wajib membuat rekaman medis dan harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan medis. 5. Melakukan sosialisasi dan atau pelatihan hal-hal yang terkait dengan persiapan pelaksanaan audit medis kepada seluruh tenaga dokter/dokter gigi yang memberikan pelayanan medis di rumah sakit.
Universitas Sumatera Utara
12
Selain langkah-langkah persiapan tersebut, sebelum audit medis dilakukan perlu membuat perencanaan audit yang meliputi : 1. Apa yang ingin diketahui dari audit harus ditetapkan dengan jelas. 2. Bagaimana menetapkan standar/kriteria yang menjadi acuan dalam melakukan analisa data. 3. Bagaimana melakukan pencarian literatur untuk menetapkan standar/kriteria. 4. Bagaimana menjamin bahwa audit medis dapat mengukur pelayanan medis. 5. Bagaimana menetapkan strategi untuk pengumpulan data dan dari mana saja data tersebut dikumpulkan. 6. Bagaimana menetapkan sampel dari pasien yang layak. 7. Bagaimana data yang dikumpulkan dianalisa dan dipresentasikan. 8. Susun perkiraan waktu audit, waktu mulai dilakukan audit sampai audit tersebut selesai. Setelah langkah-langkah persiapan dan perencanaan audit medis dilakukan, maka selanjutnya dilaksanakan langkah-langkah kegiatan audit medis sebagai berikut : 1. Pemilihan topik yang akan dilakukan audit Pemilihan topik dapat berupa penanggulangan penyakit tertentu di rumah sakit, penggunaan obat tertentu, tentang prosedur atau tindakan tertentu, tentang infeksi nosokomial di rumah sakit, tentang kematian karena penyakit tertentu, dan lainlain. Pemilihan topik perlu dilakukan dengan pertimbangan yang seksama karena setiap kegiatan tentu berkonsekuensi pada investasi sumber daya rumah sakit,
Universitas Sumatera Utara
13
oleh karena itu dalam memilih topik perlu dilakukan penetapan prioritas dengan mempertimbangkan : adanya kecukupan bukti yang dapat dipakai menyusun pedoman atau standar, merupakan masalah kualitas yang serius, peluang untuk dapat diperbaiki, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, dan sesuai dengan prioritas organisasi. 2. Penetapan standar dan kriteria. Setelah topik dipilih maka perlu ditentukan kriteria atau standar profesi yang jelas, objektif dan rinci terkait dengan topik tersebut. Penetapan standar dan prosedur ini oleh peer group (kelompok staf medis terkait) dan atau dengan ikatan profesi setempat. Ada dua level standar dan kriteria yaitu must do yang merupakan absolut minimum kriteria dan should do yang merupakan tambahan kriteria yang merupakan hasil penelitian yang berbasis bukti. 3. Penetapan jumlah sampel yang akan diaudit. Dalam mengambil sampel bisa dengan menggunakan metode pengambilan sampel tetapi bisa juga dengan cara sederhana yaitu menetapkan kasus yang akan diaudit dalam kurun waktu tertentu, misalnya kasus typhus abdominalis dalam kurun waktu januari sampai maret. 4. Membandingkan standar/kriteria dengan pelaksanaan pelayanan. Tim pelaksana audit medis mempelajari rekaman medis untuk mengetahui apakah kriteria atau standar dan prosedur yang telah ditetapkan tadi telah dilaksanakan atau telah dicapai dalam masalah atau kasus-kasus yang dipelajari. Data tentang
Universitas Sumatera Utara
14
kasus yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, dipisahkan dan dikumpulkan untuk dianalisa. 5. Melakukan analisa kasus yang tidak sesuai standar dan kriteria. Tim pelaksana audit medis menyerahkan kasus yang tidak sesuai standar/kriteria kepada ”peer-group” atau kelompok staf medis untuk dinilai lebih lanjut. Kasuskasus tersebut dianalisa dan didiskusikan apa kemungkinan penyebabnya dan mengapa terjadi ketidaksesuaian dengan standar. 6. Tindakan korektif Peer group melakukan upaya perbaikan terhadap penyebab masalah yang dijumpai. 7. Rencana re-audit Mempelajari kembali topik yang sama di waktu kemudian, misalnya setelah enam bulan. Tujuan re-audit dilaksanakan adalah untuk mengetahui apakah sudah ada upaya perbaikan. Hal ini bukan berarti topik audit adalah sama terus menerus, audit yang dilakukan 6 (enan) bulan kemudian ini lebih untuk melihat upaya perbaikan. Namun sambil melihat upaya perbaikan ini, tim pelaksana audit dan peer group dapat memilih topik yang lain. Terlaksananya langkah-langkah audit medis sebagaimana tersebut diatas sangat tergantung dengan motivasi staf medis untuk meningkatkan mutu pelayanan. Program audit medis biasanya dipublikasi paling lama setiap 6 bulan sekali dalam rapat komite medik yang khusus membahas hasil audit medis. Kesuksesan
Universitas Sumatera Utara
15
program audit dibutuhkan keterlibatan seluruh kelompok staf medis, karena itu rapat komite medik yang membahas hasil audit medis harus dihadiri oleh seluruh kelompok staf medis, minimal kelompok staf medis yang terkait dengan topik audit medis tersebut. Rapat dimulai dengan presentasi dari ketua komite medik tentang latar belakang atau dasar pemilihan topik, dilanjutkan dengan presentasi hasil audit oleh ketua tim pelaksana audit, kemudian hasil audit didiskusikan secara bebas diantara para kelompok staf medis dan dibuatkan kesimpulan dalam notulen rapat secara jelas, sederhana dan lengkap oleh sekretaris komite medis. Pertemuan ditutup oleh ketua komite medik dengan kesimpulan tentang alternatif pemecahan masalah dan penetapan rencana audit/ presentasi yang akan datang. Melalui mekanisme rapat audit medis dapat pula dilaksanakan pembahasan kasus yang merupakan salah satu bentuk audit medis yang sederhana atau tingkat awal. Pembahasan kasus dapat dilakukan untuk kasus kematian, kasus kesakitan, kasus langka, kasus sulit, kasus pengadilan dan lain sebagainya, dimana kasus tersebut dapat berasal dari jajaran direksi, komite medis, ketua kelompok staf medis, tuntutan/komplain dari pasien/pihak ketiga dan lain sebagainya (Depkes RI, 2005 a). Menurut pedoman audit medis dari Departemen Kesehatan RI tahun 2005 dinyatakan agar proses audit medis dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan audit medis paling lama setiap tahun. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan mengembangkan indikator mutu antara lain :
Universitas Sumatera Utara
16
1. Jumlah pembahasan kasus pertahun. 2. Jumlah pelaksanaan audit medis pertahun 3. Prosentase rekomendasi dari pembahasan kasus yang sudah dilaksanakan 4. Prosentase rekomendasi dari hasil audit medis yang sudah dilaksanakan 5. Prosentase penurunan medical error. Evaluasi dan monitoring juga dapat dilaksanakan melalui program akreditasi rumah sakit meliputi : 1. Keberadaan tim pelaksana audit medis 2. Pedoman audit medis 3. Jumlah kasus yang dilakukan audit minimal 3 (tiga) buah 4. Laporan kegiatan audit medis 5. Rekomendasi dari hasil audit 6. Tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi. 2.2. Komite Medik Tenaga medis merupakan sumber daya manusia rumah sakit yang paling potensial. Maju mundurnya rumah sakit antara lain sangat ditentukan oleh keberhasilan manajemen tenaga medis. Dalam kaitan manajemen tenaga medis, pemerintah telah melakukan penyempurnaan di bidang organisasi rumah sakit dengan memberlakukan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.983/Menkes/SK/XII/1992 tentang pedoman organisasi rumah sakit umum, dimana dalam struktur organisasi rumah sakit terdapat wadah yang bertugas membantu direktur rumah sakit untuk
Universitas Sumatera Utara
17
menjaga kualitas pelayanan medik dengan menghimpun, mengatur, mengawasi dan mengembangkan tenaga medis di rumah sakit, yaitu komite medik. Petunjuk pelaksanaan struktur organisasi komite medik ini diperjelas dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medis No.811/2/2/VII/1993 dan petunjuk teknisnya melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medis No.HK.00.06.2.3.730 tahun 1995. Komite medik adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari ketua kelompok staf medis atau yang mewakili. Pembentukan komite medik rumah sakit pemerintah ditetapkan dengan surat keputusan direktur rumah sakit dengan masa kerja selama 3 tahun. Komite medik mempunyai otoritas tertinggi di dalam pengorganisasi staf medis dan bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan medis, pembinaan etik kedokteran dan pengembangan profesi medis, untuk itu komite medik mempunyai kewajiban (a) menyusun peraturan internal staf medis, (b) membuat standarisasi format untuk standar pelayanan medis, standar prosedur operasional dibidang manajerial/administrasi dan bidang keilmuan/profesi, standar profesi dan standar kompetensi, (c) membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan indikator mutu klinik, (d) melakukan pemantauan mutu klinik, etika kedokteran dan pelaksanaan pengembangan profesi medis (Depkes RI, 2005 b).
Universitas Sumatera Utara
18
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.631/Menkes/SK/IV/2005 tentang peraturan internal staf medis di rumah sakit, menyatakan fungsi, tugas dan wewenang komite medik sebagai berikut : 1. Fungsi komite medik -
Memberikan saran kepada direktur rumah sakit
-
Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medis
-
Menangani hal-hal yang berkaitan dengan etik kedokteran,
-
Menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar
yang harus
dilaksanakan oleh semua kelompok staf medis di rumah sakit. 2. Tugas komite medik : -
Membantu direktur rumah sakit menyusun standar pelayanan medis dan memantau pelaksanaannya,
-
Melaksanakan pembinaan etika, disiplin dan mutu profesi,
-
Mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medis,
-
Membantu direktur rumah sakit menyusun medical staff bylaws dan memantau pelaksanaannya,
-
Membantu direktur rumah sakit menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan mediko-legal
-
Membantu direktur rumah sakit menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etiko-legal.
Universitas Sumatera Utara
19
-
Melakukan kordinasi dengan direktur medis dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staf medis.
-
Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis.
-
Melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis antara lain melalui monitoring dan evaluasi kasus bedah, penggunaan obat, farmasi dan terapi, ketepatan, kelengkapan dan keakuratan rekaman medis, tissue review, mortalitas dan morbiditas, medical care review/peer review/audit medis melalui pembentukan sub komite - sub komite.
-
Memberikan laporan kegiatan kepada direktur rumah sakit dan atau pemilik rumah sakit.
3. Wewenang komite medik : -
Memberikan usul rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis
-
Memberikan pertimbangan tentang rencana pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan medis dan penunjang medis serta pengembangan pelayanan medis.
-
Monitoring dan evaluasi yang terkait dengan mutu pelayanan medis sesuai yang tercantum di dalam tugas komite medis.
-
Monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan alat kedokteran di rumah sakit.
Universitas Sumatera Utara
20
-
Melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf.
-
Membentuk tim klinis yang mempunyai tugas menangani kasus-kasus pelayanan medik yang memerlukan koordinasi lintas profesi, misalnya penanggulangan kanker terpadu, pelayanan jantung terpadu dan lain sebagainya.
-
Memberikan rekomendasi tentang kerjasam antara rumah sakit dan fakultas kedokteran/institusi pendidikan lain.
Dalam melaksanakan tugasnya komite medik dapat dibantu oleh sub komite yang pembentukannya ditetapkan oleh direktur rumah sakit atas usulan ketua komite medis setelah mendapat kesepakatan dalam rapat pleno komite medik dan disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Sub komite tersebut antara lain : 1. Sub komite peningkatan mutu profesi medis, yang fungsinya melaksanakan kebijakan komite medik di bidang mutu profesi medis dengan membuat program kerja dan jadwal kegiatan, membuat panduan mutu pelayanan medis, melakukan pemantauan dan pengawasan mutu pelayanan medis, menyusun indikator mutu klinik dengan melakukan koordinasi dengan kelompok staf medis dan unit kerja, melakukan koordinasi dengan komite peningkatan mutu rumah sakit dan melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala. 2. Sub komite kredensial, yang fungsinya melaksanakan kebijakan komite medik di bidang kredensial profesi medis dengan melakukan review permohonan untuk
Universitas Sumatera Utara
21
menjadi anggota staf medis rumah sakit secara total obyektif, adil, jujur dan terbuka, membuat rekomendasi hasil review berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan staf medis di rumah sakit, membuat laporan kepada komite medik apabila permohonan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam perturan internal staf medis di rumah sakit, melakukan review kompetensi staf medis dan memberikan laporan serta rekomendasi kepada komite medik dalam rangka pemberian clinical privileges, reapoinments dan penugasan staf medis pada unit kerja, membuat rencana kerja sub komite kredensial, melaksanakan rencana kerja sub komite kredensial, menyusun tata laksana dan instrumen kredensial, melaksanakan kredensial dengan melibatkan lintas fungsi sesuai kebutuhan, dan membuat laporan berkala kepada komite medis. 3. Sub komite etika dan disiplin profesi, yang berfungsi melaksanakan kebijakan komite medik dibidang etika dan disiplin profesi medis dengan membuat dan melaksanakan rencana kerja, menyusun tatalaksana pemantauan dan penanganan masalah etika dan disiplin profesi, melakukan sosialisasi yang terkait dengan etika profesi dan disiplin profesi, mengusulkan kebijakan yang terkait dengan bioetika, melakukan koordinasi dengan komite etik rumah sakit dan melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala.
2.3. Sumber Daya Komite Medik Dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No.631/Menkes/SK/IV/2005 tentang peraturan internal staf medis di rumah sakit, dinyatakan bahwa komite medik
Universitas Sumatera Utara
22
bertugas melakukan evaluasi dan monitoring mutu pelayanan medis yang telah dilaksanakan yang diantaranya melalui penyelenggaraan kegiatan seperti audit medis. Pelaksanaan
serangkaian
pengorganisasian,
kegiatan
pelaksanaan,
fungsi
manajemen
pengendalian
dan
seperti
perencanaan,
pengawasan
memerlukan
dukungan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan organisasi. Sumber daya organisasi rumah sakit meliputi sumber daya manusia, keuangan, metode, sarana, peralatan dan informasi (Sabarguna, 2004). 2.3.1. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia dalam pelayanan medis meliputi tenaga dokter, dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis yang dikelompokkan sebagai staf medis fungsional sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Dukungan sumber daya manusia bagi terlaksananya tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor kemampuan dan faktor motivasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Keith Davis (dikutip dari Mangkunegara, 2005) yang merumuskan bahwa : Human performance = Ability x Motivation Motivation
= Attitude x Situation
Ability
= Knowledge x Skill
Kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan ketrampilan. Karyawan dengan pendidikan atau pengetahuan yang memadai untuk menjalankan pekerjaan serta terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari akan lebih mudah mencapai prestasi yang
Universitas Sumatera Utara
23
diharapkan. Oleh karena itu karyawan perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (Riduwan, 2002) Motivasi dapat diartikan sebagai suatu sikap sumber daya manusia di lingkungan organisasinya. Motivasi ialah konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri karyawan memulai dan mengarahkan perilaku (Gibson, 1997). Selanjutnya menurut Sedermayanti (dikutip dari Riduwan, 2002), motivasi adalah keseluruhan proses pemberian motif kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan iklas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Dalam buku yang sama, George R.Terry berpendapat bahwa motivasi adalah keinginan yang terdapat pada seorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Teori-teori motivasi dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu : 1. Teori motivasi dengan pendekatan isi (Content Theory) 2. Teori motivasi dengan pendekatan proses (Process Theory) 3. Teori motivasi dengan pendekatan penguat (Reinforcement Theory) Teori motivasi dengan pendekatan isi lebih banyak menekankan pada faktor apa yang membuat karyawan melakukan suatu tindakan tertentu, contohnya teori motivasi Abraham Maslow. Teori motivasi pendekatan proses tidak hanya menekankan pada faktor apa yang membuat karyawan bertindak, tetapi juga bagaimana karyawan tersebut termotivasi, contohnya teori motivasi berprestasi dari David Mc.Clelland. Teori motivasi dengan pendekatan penguat lebih menekankan
Universitas Sumatera Utara
24
pada faktor-faktor yang dapat meningkatkan suatu tindakan dilakukan atau yang dapat mengurangi suatu tindakan, contohnya teori motivasi dari Skinner (Mangkunegara, 2005). Teori
kebutuhan
tentang
motivasi
dari
Maslow
menyebutkan
jika
kebutuhannya terpenuhi karyawan akan memperlihatkan perilaku gembira sebagai manifestasi dari rasa puasnya. Menurut hirarki kebutuhan manusia adalah : 1. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan untuk bernafas, makan, minum. 2. Kebutuhan rasa aman yaitu perlindungan dari ancaman bahaya. 3. Kebutuhan untuk rasa memiliki yaitu diterima dalam kelompok, interaksi. 4. Kebutuhan akan harga diri yaitu kebutuhan untuk dihargai, dihormati. 5. Kebutuhan untuk aktualisasi diri yaitu kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, ketrampilan dan potensi. 2.3.2. Sumber Daya Keuangan (dana) Berdasarkan analisis terhadap keputusan menteri kesehatan RI Nomor 496/MENKES/SK/IV/2005, didapatkan bahwa untuk melaksanakan berbagai aktivitas monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis secara berkala dan berkesinambungan memerlukan dukungan dana, seperti untuk : 1. Biaya konsumsi peserta rapat 2. Biaya penggandaan dokumen 3. Biaya pengadaan sarana pendukung 3. Insentif bagi petugas pelaksana kegiatan
Universitas Sumatera Utara
25
4. Honor untuk konsultan tamu Untuk menjamin ketersediaan dana agar kegiatan komite medik dapat berlangsung dengan baik maka dana yang dibutuhkan tersebut harus sudah dialokasikan dalam anggaran kegiatan pelayanan medis rumah sakit. 2.3.3. Sumber Daya Sarana Berdasarkan analisis terhadap keputusan menteri kesehatan RI nomor 496/MENKES/SK/IV/2005, didapatkan bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komite medik dibutuhkan sarana berupa : 1. Ruang rapat yang dapat menampung kehadiran dari seluruh anggota kelompok staf medis rumah sakit. 2. Peralatan audio visual untuk presentasi 3. Ruang sekretariat komite medis/tim pelaksana audit medis yang mandiri dan permanen. 4. Perangkat komputer untuk pengolahan data dan penyusunan laporan 5. Standar pelayanan medis dan standar prosedur operasional kegiatan pelayanan medis sebagai alat ukur dalam melakukan analisa. 2.3.4. Pedoman Kerja Agar komite medik dapat melaksanakan kegiatan manajemen mutu secara sistematis, objektif dan berkesinambungan maka dibutuhkan adanya suatu pedoman kerja sebagai acuan bagi petugas pelaksanaan kegiatan. Dalam pedoman kerja berisi
Universitas Sumatera Utara
26
tujuan pelaksanaan kegiatan, tata laksana kegiatan, mekanisme pelaksanaan kegiatan dan upaya monitoring atau evaluasi mutu pelaksanaan kegiatan (Depkes RI, 2005). 2.3.5. Sumber Daya Informasi Kegiatan
manajemen
mutu
pelayanan
medis
sangat
membutuhkan
ketersediaan data pencapaian indikator mutu klinis. Data ini dibutuhkan sebagai bahan untuk pemilihan topik pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu dan untuk mengadakan monitoring atau evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu. Data informasi mutu klinik ini dapat diperoleh dari unit rekaman medis rumah sakit antara lain meliputi angka kematian, angka infeksi, angka kesalahan tindakan medis, angka komplikasi akibat tindakan medis (Depkes RI, 2005).
2.4.
Landasan Teori Setiap organisasi rumah sakit diharapkan dapat menyelenggarakan kendali
mutu melalui kegiatan audit medis secara berkala dan berkesinambungan. Audit medis merupakan suatu sistem dan proses untuk melakukan monitoring dan peningkatan mutu pelayanan medis. Dalam kegiatan audit medis dilakukan evaluasi secara professional terhadap tindakan medis yang telah diberikan kepada pasien melalui pelaksanaan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari langkah-langkah PDCA secara berkala dan berkesinambungan terhadap faktor masukan, proses dan keluaran dari tindakan medis yang telah diberikan kepada pasien dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah dinyatakan secara eksplisit, agar dapat menemukan masalah-masalah yang tersembunyi dalam proses pelayanan medis, melakukan upaya
Universitas Sumatera Utara
27
perbaikan dan monitoring untuk mempertahankan perbaikan yang telah dilaksanakan (Depkes, 2005). Dari aspek pendekatan sistem manajemen mutu pelayanan medis, upaya perbaikan mutu pelayanan medis melalui kegiatan audit medis harus dilakukan bersamaan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung karena terdapat hubungan timbal balik antara metoda audit dan lingkungan dimana metoda tersebut diterapkan. Apabila lingkungan sudah mendukung, akan tetapi metoda audit belum dipergunakan dengan tepat, maka perbaikan yang terjadi tidak akan sebaik seperti yang diharapkan atau tidak ada bukti yang dapat menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan. Demikian juga halnya bila metoda audit diterapkan di lingkungan yang belum mendukung, maka tidak akan menghasilkan perbaikan dalam mutu pelayanan medis (Siswishanto, 2004). Lingkungan yang mendukung pelaksanaan kegiatan audit antara lain adalah adanya staf medis yang memiliki kemampuan (pengetahuan dan ketrampilan) yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan audit medis, adanya motivasi staf medis untuk melakukan perubahan melalui kegiatan audit medis, adanya sistem yang jelas untuk pengelolaan kegiatan audit (dana, sarana, standar pelayanan medis), adanya komitmen untuk penyelenggaraan kegiatan audit medis (tim audit dan metode audit), adanya ketersediaan data indikator mutu klinis dan mekanisme yang memudahkan pengumpulan data (National Institute for Clinical Exellence, 2002). Menurut Manullang (2004), sarana atau alat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan
Universitas Sumatera Utara
28
kegiatan
manajemen
meliputi
perencanaan,
pengorganisasian,
penyusunan,
pengarahan dan pengarahan untuk mencapai tujuan organisasi disebut sebagai sumber daya organisasi. Adanya indikator mutu pelayanan medis yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan menunjukkan bahwa kegiatan audit medis belum befungsi secara baik (audit medis belum dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat dalam pedoman audit atau kegiatan audit medis belum dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan), atau kegiatan audit medis belum didukung oleh sumber daya yang memadai.
2.5. Kerangka Konsep Penelitian Berdasarkan landasan teori, maka dapat dirumuskan kerangka konsep sebagai berikut : Sumber Daya Komite Medik
Kemampuan SDM komite medik Motivasi SDM komite medik Dana Sarana Pedoman kerja Data indikator mutu klinik
Pelaksanaan Kegiatan Audit Medis
Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian
Universitas Sumatera Utara
