BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.67, 2015
BKN. Instansi Pusat dan Daerah. Kode. Kantor Regional. Kode Pengenal.
Angka
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ANGKA KODE INSTANSI PUSAT DAN DAERAH SERTA KODE PENGENAL KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang : a.
bahwa dengan adanya perubahan dan/atau penambahan Instansi Pemerintah/pemekaran Provinsi, Kabupaten/Kota serta adanya penambahan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara perlu mengubah angka kode instansi pusat dan daerah serta menambah kode pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
b.
bahwa ketentuan mengenai angka kode instansi pusat dan daerah serta kode pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, Nomor Persetujuan Teknis, dan Nomor Surat/Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2011 belum
www.peraturan.go.id
2015, No.67
2
mengatur penambahan dan/atau perubahan instansi pusat dan daerah serta kode pengenal Kantor Regional tersebut;
Mengingat
c.
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Angka Kode Instansi Pusat dan Daerah Serta Kode Pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
: 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2.
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
3.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);
4.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kantor Regional XIII dan Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1058);
5.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1834); MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG ANGKA KODE INSTANSI PUSAT DAN DAERAH SERTA KODE PENGENAL KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. Pasal 1 (1) Untuk tertib administrasi pengendalian dan penyelesaian mutasi kepegawaian, masing-masing instansi pusat dan daerah diberikan angka kode instansi yang terdiri dari 5 (lima) digit angka. (2) Untuk tertib administrasi penetapan mutasi kepegawaian, pada setiap Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara diberikan kode pengenal.
www.peraturan.go.id
2015,No.67
3
Pasal 2 (1) Angka Kode Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. (2) Kode pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini Pasal 3 Pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai angka kode instansi pusat dan daerah serta kode pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 201520 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, EKO SUTRISNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
2015, No.67
4
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ANGKA KODE INSTANSI PUSAT DAN DAERAH SERTA KODE PENGENAL KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
ANGKA KODE INSTANSI PUSAT DAN DAERAH
NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
K
NAMA INSTANSI
Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Koordinator Bidang Perekonomian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Koordinator Bidang Maritim Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Badan Usaha Milik Negara Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemuda Olahraga Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dalam Negeri Luar Negeri Pertahanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Keuangan Pertanian Energi dan Sumber Daya Mineral Perhubungan Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Kesehatan Agama Tenaga Kerja Sosial Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kelautan Dan Perikanan
www.peraturan.go.id
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
2015,No.67
Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Perdagangan Kementerian Perindustrian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pariwisata Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Kejaksaan Agung Kepolisian Negara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sekretariat Kabinet Sekretariat Presiden Sekretariat Wakil Presiden Badan Kepegawaian Negara Badan Informasi Geospasial Badan Intelijen Negara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Badan Narkotika Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Badan Nasional Pengelola Perbatasan Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan
www.peraturan.go.id
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2015, No.67
6
65 66 67
Badan Pengawas Tenaga Nuklir Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 68 Batam 69 Badan Pusat Statistik 70 Badan Search And Rescue Nasional (Basarnas) 71 Badan Standardisasi Nasional 72 Badan Tenaga Nuklir Nasional 73 Badan Pengawas Pemilihan Umum 74 Lembaga Administrasi Negara 75 Lembaga Sandi Negara 76 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 77 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 78 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia 79 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 80 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 81 Ombudsman Republik Indonesia 82 Arsip Nasional Republik Indonesia 83 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 84 Pemerintah Aceh 85 Pemerintah Kabupaten Simeulue 86 Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil 87 Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan 88 Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara 89 Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 90 Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 91 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 92 Pemerintah Kabupaten Aceh Besar 93 Pemerintah Kabupaten Pidie 94 Pemerintah Kabupaten Bireuen 95 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara 96 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya 97 Pemerintah Kabupaten Gayo Lues 98 Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang 99 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya 100 Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya 101 Pemerintah Kabupaten Bener Meriah 102 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
www.peraturan.go.id
1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7
103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah
2015,No.67
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kota Subulussalam Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Toba Samosir Kabupaten Labuhanbatu Kabupaten Asahan Kabupaten Simalungun Kabupaten Dairi Kabupaten Karo Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Langkat Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Pakpak Bharat Kabupaten Samosir Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Batubara Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Kabupaten Nias Utara Kabupaten Nias Barat Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Pematang Siantar Kota Tebing Tinggi Kota Medan Kota Binjai Kota Padangsidimpuan
www.peraturan.go.id
2015, No.67
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah
8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kota Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Kep. Mentawai Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Limapuluh Kota Kabupaten Pasaman Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Provinsi Riau Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Pelalawan Kabupaten Siak Kabupaten Kampar Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Bengkalis Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Kota Dumai Provinsi Jambi Kabupaten Kerinci Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun
www.peraturan.go.id
9
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah
2015,No.67
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kabupaten Batang Hari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tebo Kabupaten Bungo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Muara Enim Kabupaten Lahat Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Ogan Komering Ulu Sel. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Musi Rawas Utara Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Kaur Kabupaten Seluma Kabupaten Mukomuko Kabupaten Lebong Kabupaten Kepahiang Kabupaten Bengkulu Tengah Kota Bengkulu Provinsi Lampung
www.peraturan.go.id
2015, No.67
217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah
10
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Tanggamus Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Way Kanan Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Pesawaran Kabupaten Mesuji Kabupaten Pringsewu Kabupaten Tulang Bawang Barat Kabupaten Pesisir Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro Provinsi Kep. Bangka Belitung Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Karimun Kabupaten Bintan Kabupaten Natuna Kabupaten Lingga Kabupaten Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjungpinang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kabupaten Sukabumi Kabupaten Cianjur Kabupaten Bandung Kabupaten Garut
www.peraturan.go.id
11
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah
2015,No.67
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Ciamis Kabupaten Kuningan Kabupaten Cirebon Kabupaten Majalengka Kabupaten Sumedang Kabupaten Indramayu Kabupaten Subang Kabupaten Purwakarta Kabupaten Karawang Kabupaten Bekasi Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Pangandaran Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Cilacap Kabupaten Banyumas Kabupaten Purbalingga Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Kebumen Kabupaten Purworejo Kabupaten Wonosobo Kabupaten Magelang Kabupaten Boyolali Kabupaten Klaten Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Wonogiri Kabupaten Karanganyar Kabupaten Sragen Kabupaten Grobogan
www.peraturan.go.id
2015, No.67
293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah
12
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kabupaten Blora Kabupaten Rembang Kabupaten Pati Kabupaten Kudus Kabupaten Jepara Kabupaten Demak Kabupaten Semarang Kabupaten Temanggung Kabupaten Kendal Kabupaten Batang Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pemalang Kabupaten Tegal Kabupaten Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Bantul Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Kabupaten Pacitan Kabupaten Ponorogo Kabupaten Trenggalek Kabupaten Tulungagung Kabupaten Blitar Kabupaten Kediri Kabupaten Malang Kabupaten Lumajang Kabupaten Jember Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Bondowoso
www.peraturan.go.id
13
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah
2015,No.67
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kabupaten Situbondo Kabupaten Probolinggo Kabupaten Pasuruan Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Mojokerto Kabupaten Jombang Kabupaten Nganjuk Kabupaten Madiun Kabupaten Magetan Kabupaten Ngawi Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Tuban Kabupaten Lamongan Kabupaten Gresik Kabupaten Bangkalan Kabupaten Sampang Kabupaten Pamekasan Kabupaten Sumenep Kota Kediri Kota Blitar Kota Malang Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kota Mojokerto Kota Madiun Kota Surabaya Kota Batu Provinsi Banten Kabupaten Pandeglang Kabupaten Lebak Kabupaten Tangerang Kabupaten Serang Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Selatan Provinsi Bali Kabupaten Jembrana
www.peraturan.go.id
2015, No.67
369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah
14
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kabupaten Tabanan Kabupaten Badung Kabupaten Gianyar Kabupaten Klungkung Kabupaten Bangli Kabupaten Karangasem Kabupaten Buleleng Kota Denpasar Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Sumbawa Kabupaten Dompu Kabupaten Bima Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Kupang Kabupaten Timor Tengah Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara Kabupaten Belu Kabupaten Alor Kabupaten Lembata Kabupaten Flores Timur Kabupaten Sikka Kabupaten Ende Kabupaten Ngada Kabupaten Manggarai Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Sumba Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Kabupaten Nagekeo
www.peraturan.go.id
15
407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah
2015,No.67
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kabupaten Manggarai Timur Kabupaten Sabu Raijua Kabupaten Malaka Kota Kupang Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sambas Kabupaten Bengkayang Kabupaten Landak Kabupaten Pontianak Kabupaten Sanggau Kabupaten Ketapang Kabupaten Sintang Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Sekadau Kabupaten Melawi Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Kubu Raya Kota Pontianak Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Kapuas Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Utara Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Seruyan Kabupaten Katingan Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Barito Timur Kabupaten Murung Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Kotabaru Kabupaten Banjar
www.peraturan.go.id
2015, No.67
445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah
16
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Tapin Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Tabalong Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Paser Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Berau Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Mahakam Ulu Kota Balikpapan Kota Samarinda Kota Bontang Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Bulungan Kabupaten Malinau Kabupaten Nunukan Kabupaten Tana Tidung Kota Tarakan Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Minahasa Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
www.peraturan.go.id
17
483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah
2015,No.67
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kota KotaMobagu Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Banggai Kabupaten Morowali Kabupaten Poso Kabupaten Donggala Kabupaten Tolitoli Kabupaten Buol Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Tojo Una Una Kabupaten Sigi Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Morowali Utara Kota Palu Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Bulukumba Kabupaten Bantaeng Kabupaten Jeneponto Kabupaten Takalar Kabupaten Gowa Kabupaten Sinjai Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Soppeng Kabupaten Wajo Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Pinrang Kabupaten Enrekang Kabupaten Luwu Kabupaten Tana Toraja
www.peraturan.go.id
2015, No.67
521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah
18
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Toraja Utara Kota Makassar Kota Parepare Kota Palopo Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Kabupaten Muna Kabupaten Konawe Kabupaten Kolaka Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Bombana Kabupaten Wakatobi Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Buton Utara Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Provinsi Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Gorontalo Kabupaten Pohuwato Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo Utara Kota Gorontalo Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Majene Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Mamasa Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju Utara Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tenggara Barat
www.peraturan.go.id
19
559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah
2015,No.67
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Buru Kabupaten Kepulauan Aru Kabupaten Seram Bagian Barat Kabupaten Seram Bagian Timur Kabupaten Buru Selatan Kabupaten Maluku Barat Daya Kota Ambon Kota Tual Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Pulau Morotai Kabupaten Pulau Taliabu Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Provinsi Papua Barat Kabupaten Fak-Fak Kabupaten Kaimana Kabupaten Teluk Wondama Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Manokwari Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Sorong Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Maybrat Kabupaten Tambrauw Kabupaten Pegunungan Arfak Kabupaten Manokwari Selatan Kota Sorong Provinsi Papua Kabupaten Merauke Kabupaten Jayawijaya
www.peraturan.go.id
2015, No.67
597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah
20
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kabupaten Jayapura Kabupaten Nabire Kabupaten Kepulauan Yapen Kabupaten Biak Numfor Kabupaten Paniai Kabupaten Puncak Jaya Kabupaten Mimika Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Mappi Kabupaten Asmat Kabupaten Yahukimo Kabupaten Pegunungan Bintang Kabupaten Tolikara Kabupaten Sarmi Kabupaten Keerom Kabupaten Waropen Kabupaten Supiori Kabupaten Mamberamo Raya Kabupaten Mamberamo Tengah Kabupaten Lanny Jaya Kabupaten Yalimo Kabupaten Nduga Kabupaten Dogiyai Kabupaten Deiyai Kabupaten Intan Jaya Kabupaten Puncak Kota Jayapura
EPALA KEPEGAWAIAN NEGARA,
www.peraturan.go.id
2015,No.67
21
LAMPIRAN II PERATURAN NEGARA
KEPALA
BADAN
KEPEGAWAIAN
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ANGKA KODE INSTANSI PUSAT DAN DAERAH SERTA KODE PENGENAL KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAFTAR KODE PENGENAL KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NO
KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KODE PENGENAL
1
2
3
1
Kantor Regional I BKN Yogyakarta
B
2
Kantor Regional II BKN Surabaya
C
3
Kantor Regional III BKN Bandung
D
4
Kantor Regional IV BKN Makassar
E
5
Kantor Regional V BKN Jakarta
F
6
Kantor Regional VI BKN Medan
G
7
Kantor Regional VII BKN Palembang
H
8
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin
I
9
Kantor Regional IX BKN Jayapura
J
10
Kantor Regional X BKN Denpasar
K
11
Kantor Regional XI BKN Manado
L
12
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
M
13
Kantor Regional XIII BKN Aceh
N
14
Kantor Regional XIV BKN Manokwari
O
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, EKO SUTRISNO
www.peraturan.go.id
