2. Bagaimanakah pelaksanaan (di Kantor Pusat dan Kantor Cabang) kebijakan perkreditan tersebut?

Questioner

1. Apakah Bank BTN memiliki kebijakan perkreditan Bank ? Ya, Bank BTN memiliki kebijakan perkreditan bank. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia melalui SK Direktur BI No.27/162/KEP./Dir. tgl 31 Maret 1995, tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB), Bank Umum Wajib buat Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB), dengan maksud dan tujuan sbb : - Memberikan pedoman bagi Bank dalam melaksanakan semua kegiatan yang terkait dengan perkreditan yang sehat dan menguntungkan - Pedoman untuk menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat - Pedoman pelaksanaan agar dapat terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pemberian kredit dan pengelolaan kredit. 2. Bagaimanakah pelaksanaan (di Kantor Pusat dan Kantor Cabang) kebijakan perkreditan tersebut? Pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan urutan sebagai berikut : PKPB PD SE SOP Faksimili Ket : - PKPB : Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank - PD : Peraturan Direksi adalah seluruh kebijakan direksi mengenai Pedoman Manajemen Sistem (PMS) yaitu himpunan kebijakan-kebijakan bisnis dan uraian pendukungnya yang mengatur kegiatan-kegiatan bank dalam melakukan usahanya dan disusun mengacu PKP. - SE : Surat Edaran Direksi mengatur seluruh kebijakan Direksi mengenai pedoman yang berisi semua unsur produk, strategi bisnis, petunjuk pelaksanaan, tata cara kerja / petunjuk teknis penyelenggaraan bank yang isinya tidak boleh bertentangan dengan PMS dan PKP.

-

Analisa yuridis..., Rachmi, FH UI, 2010.

(Lanjutan) - SOP : Standard Operating Procedure adalah prosedur standar yang harus dilaksanakan oleh setiap karyawan dalam melakukan kegiatan operasionalnya sehari-hari. - Faksimili : Berfungsi sebagai media pemberitahuan dari Kantor Pusat kepada Kantor Cabang mengenai kebijakan dan perubahan-perubahan dari kebijakan tersebut.

3. Apakah Bank BTN menetapkan batas pemberian kredit yang berbeda pada tiap kantor cabang? Mengapa? Ya, sesuai dengan kelas cabang. Pembedaan tersebut disertai dengan alasan sebagai berikut : a. Meningkatkan pelayanan serta meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat, khususnya kepada nasabah Bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip perkreditan yang sehat. b. Mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian akibat pemberian kredit. c. Mendukung kegiatan operasional bank, khususnya dalam penyaluran kredit.

4. Apa sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggaran batas maksimum pemberian kredit tersebut? Sanksi yang diberikan beragam sesuai dengan tingkat kesalahan dari surat peringatan sampai dengan pemecatan.

5. Hal-hal apa saja yang dilakukan Bank BTN untuk mendapatkan informasi mengenai calon debitur? a. Data calon debitur dapat diketahui melalui form application dan data pendukungnya, seperti KTP, KK, Surat Menikah / Cerai, dll. b. Melakukan verifikasi mengenai kelengkapan dan kebenaran data. Termasuk dengan SID BI.


(Lanjutan)

c. Melakukan wawancara untuk dapat menggali lebih dalam informasi dari calon debitur yang tidak terlihat dalam aplikasi permohonan dan untuk mengecek kebenaran data tersebut. d. Melakukan On The Spot, hal ini dilakukan jika informasi yang didapat saat wawancara masih diragukan dan diperlukan informasi tambahan yang hanya bisa diperoleh dengan site visit atau menghubungi pihak ketiga.

6. Dalam hal Bank BTN memberikan kredit kepada Debitur, hal-hal apa saja yang menjadi dasar penilaiannya ? Bank BTN mendasari pemberian kredit dengan 5 C’s yaitu : a. Character : Watak / sifat debitur dan track record, mengetahui kemauan untuk memenuhi kewajiban. b. Capital : Dana / modl sendiri yang dimiliki debitur, mengetahui sejauh mana kemampuan self financing debitur. c. Capacity : Kemampuan debitur menjalankan usahanya, mengetahui sejauh mana kemampuan melunasi kewajiban jangka waktu. d. Collateral : Jaminan yang diserahkan debitur, sejauh mana recovery rate debitur. e. Condition of economy : Situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. f. Ditambah Constrain : Batasan atau hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis dilakukan.

7. Bagaimana cara menganalisis hal-hal tersebut ? Analisa dilakukan dengan menggunakan 3 pilar kelayakan kredit yaitu : a. Willingness To Repay Dapat dilihat dari Daftar Hitam Nasional, Data SID, Rekening Koran Kredit, Informasi dari pihak lain yang dapat diyakini kebenarannya, sikap calon debitur


(Lanjutan)

pada saat wawancara, self financing, cara pembayaan angsuran, kesesuaian jawaban yang bersangkutan pada saat wawancara dengan data lainnya.

b. Ability To Repay : Legal Capacity, Managerial Capacity, dan Financial Capacity. Dapat dilihat dari repayment capacity, analisa rekening koran simpanan, analisa rekening Koran kredit, menganalisa terhadap kepastian / kelangsungan pekerjaan / usaha dan potensi pertumbuhan pendapatan, dan dilakukan dengan mempertimbangkan jenis usaha, tingkat persaingan, lama usaha, kelancaran penjualan, kelancaran pasokan bahan baku, masa kerja, pendidikan, status, manajemen perusahaan dan skala perusahaan. c. Collateral Dapat dilihat dari lokasi agunan marketable atau tidak, analisa legalitas jaminan, penilaian agunan bisa dilakukan oleh bank atau appraisal independent, nilai agunan yang digunakan adalah nilai pasar wajar, agunan yang diserahkan tidak dalam sengketa atau penguasaan pihak lain, analisa sesuai dengan jenis pengikatannya dan pengamanannya.

8. Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan persetujuan kredit ? Kelompok Pemutus Kredit sesuai PKPB minimal 3 orang dengan fungsi yang berbeda terdiri dari 1 orang analis kredit, dan 2 orang pejabat terkait, dimana salah seorang diantaranya harus mempunyai wewenang memutus kredit. 9. Tindakan preventif apa saja yang dilakukan Bank BTN dalam menghindari terjadinya kredit macet? a. Melakukan analisa awal dari calon debitur melalui kelengkapan data, verifikasi data, b. wawancara, dan On The Spot ke tempat kerja ataupun tempat usaha. c. Menjelaskan hak dan kewajiban dari calon debitur, sehingga mereka dapat memahami prosedur kredit Bank BTN.


(Lanjutan)

d. Menjelaskan keuntungan – keuntungan yang diperoleh dari apabila calon debitur tersebut membayar tepat waktu, seperti : penawaran kredit yang lain (KGM Perorangan).

10. Apabila terjadi kredit macet, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ? a. Pengiriman surat konfirmasi b. Konfirmasi melalui telepon c. Kunjungan langsung debitur d. Pengiriman Surat Pemberitahuan Angsuran Kedua e. Surat Penawaran Penyelesaian Tunggakan / UItang f. Surat Peringatan Terakhir g. Selain itu, dapat pula dilakukan restruksturisasi kredit dengan pola sbb : Untuk Kredit KPR & Non KPR : Penjadwalan Ulang (PUL), Penundaan Pembayarana Angsuran (Grace Periode), Pengurangan Tunggakan Bunga dan/atau Denda, Novasi / Alih debitur. Untuk Kredit Umum : Perpanjangan jangka waktu, penundaan pembayaran bunga, pengurangan tunggakan bunga/ denda, novasi / alih debitur, penambahan fasilitas kredit, perubahan syarat kredit lainnya. h. Litigasi

11. Bagaimanakah peraturan mengenai pemberian jaminan kredit oleh debitur di Bank BTN? (Perbandingan nilai jaminan dan kredit yang diajukan) Rasio agunan sebesar 135 % dari plafond kredit yang diajukan. 12. Apa saja yang dapat diterima oleh Bank BTN sebagai jaminan kredit ? a. Sertifikat tanah dan bangunan. b. Kendaraan bermotor. c. Gedung.


(Lanjutan)

d. Cessie atas tagihan kepada pihak lain. e. Dll.

13. Hal – hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai jaminan kredit tersebut ? a. Verifikasi data dan kelengkapan data kepemilikan. b. Clearance sertifikat di Badan Pertahanan Nasional setempat. c. On The Spot ke lokasi yang dijadikan agunan. 14. Bagaimanakah pengikatan jaminan kredit tersebut ? a. APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan) b. Untuk debitur – debitur tertentu : diperkenankan dengan menandatangani SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan), terlebih dahulu. SKMHT harus diperbaharui sebelum masa berlakunya berakhir. c. SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) 15. Selama dalam jangka waktu pemberian kredit, hal-hal apa saja yang dilakukan Bank BTN dalam melakukan pengawasan kredit ? Debitur Kolektif Umum a. Mengirim tagihan kepada para kolektor setiap awal bulan, berupa rekapitulasi. b. Memonitor pembayaran angsuran setiap bulan. c. Melakukan rekonsiliasi data dengan kolektor, setiap bulan. d. Melakukan up date data debitur dan kolektor, setiap bulan. e. Melakukan koordinasi dan maintenance kolektor, setiap bulan. Kolektibilitas 1 a. Melalui provider mengirim SMS ucapan terimakasih setiap akhir bulan kepada debitur. b. Bagi debitur yang belum membayar melalui kolektif atau AGF, melalui provider mengirim SMS anjuran kepada debitur untuk membayar melalui kolektif atau AGF.


(Lanjutan)

Kolektibilitas 2 a. Melalui provider mengirim SMS tagihan angsuran kepada debitur untuk segera dibayar, setiap awal bulan. b. Menelpon debitur untuk membayar tagihan angsuran, setiap bulan (debitur yang belum terdaftar nomor hp). c. Menyampaikan Surat Konfirmasi (SKf)kepada debitur untuk membayar tagihan angsuran, bagi debitur yang belum membayar tagihan angsuran s.d tgl. 15. d. Memonitor pembayaran angsuran debitur sampai batas waktu yang ditentukan (akhir bulan). Kolektibiltas 3,4 & 5 Legalitas belum siap a. Kunjungan langsung kepada debitur, sesuai dengan alamat yang dapat dikunjungi, dengan membawa : DDM, Kartu Kunjungan Debitur, dan SPn. b. Memonitor pembayaran tagihan yang dilakukan oleh debitur. Legalitas Sudah Siap a. Mengecek kelengkapan dokumen untuk proses litigasi, antara lain : a) SKf, SPn, SP I, SP II, SP III b) Dokumen legalitas agunan, khususnya sertifikat. c) Rekening Koran. b. Apabila dokumen untuk melakukan proses litigasi masih belum lengkap, maka dokumen segera dilengkapi. c. Debitur yang belum dilakukan penagihan dengan optimal dan belum diberikan solusi penyelesaian kredit, diberikan solusi penyelesaian atas permasalahanya melalui restrukturisasi atau penyelesaian kredit secara persuasif. d. Melakukan analisa cost benefit litigasi yang akan ditempuh Bank. e. Mengajukan usulan litigasi yang akan ditempuh sesuai dengan hasil analisa kepada pemutus penyelesaian kredit.


(Lanjutan)

16. Bagaimanakah penerapan Good Corporate Governance dalam perkreditan Bank BTN? Bank BTN dalam penerapan GCG telah mengeluarkan Ketetapan Direksi Tentang Pedoman Good Corporate Governance PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan penerapan tersebut taat dalam arti telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bentuk format, uraian, dan waktu penyampaian pelaporan pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia.


2. Bagaimanakah pelaksanaan (di Kantor Pusat dan Kantor Cabang) kebijakan perkreditan tersebut?

Recommend Documents