Asset Tracing Working Group Press Release

Asset Tracing Working Group – Press Release

23 Agustus 2011

PENGADILAN BANDING PULAU GUERNSEY (UK) 5 DAN 6 JULI 2011 KEPALA, LAYANAN BEA & CUKAI IMIGRASI DAN NASIONALITAS V GARNET INVESTMENTS LIMITED

REZIM PENGEMBALIAN ASET PEMERINTAH INDONESIA TIDAK BERHASIL Keberhasilan di Guernsey di tengah Kegagalan Pemerintahan Indonesia untuk Menyita Dana yang Di-Klaim Tommy Suharto Mengapa Pemerintah Indonesia gagal untuk meng-intervensi di Guernsey dan apakah implikasinya? FOR IMMEDIATE RELEASE

(Peta: Pusat Finansial Lepas Pantai Guernsey, UK) Untuk Informasi Lebih Lanjut Tolong Hubungi: [email protected] dan [email protected] Atau Telepon: +62817111300

Detil Untuk Konferensi Pers ATWG tanggal 24 Agustus ada di Halaman 8.

1 Halaman


23 Agustus 2011

Siaran Pers - For Immediate Release – Proses Judicial Review yang diluncurkan perusahaan milik Tommy Suharto melawan Financial Intelligence Service (Layanan Intelijen Keuangan – FIS) di Guernsey (GB) kalah di Pengadilan Banding Guernsey. Perkembangan ini berarti bahwa dana yang disimpan di rekening di Guernsey yang diklaim oleh Tommy Suharto yang ditenggarai merupakan hasil kejahatan akan terus “dibekukan secara informal” sampai Tommy Suharto dapat membuktikan asal-muasal dana tersebut yang halal. Tommy Suharto selama ini tidak dapat atau tidak bersedia untuk mengungkapkan asal dari dana tersebut sejak FIS pertama kali menolak untuk memberi persetujuan (consent) untuk pencairan dana tersebut lebih dari 9 tahun lalu. Keputusan Pengadilan Banding Guernsey ini patut disikapi sebagai peristiwa bersejarah dalam usaha global untuk memberantas tindak pidana pencucian uang. 1. Pada tahun 2007 dan 2008, Court of First Instance dan pada tahun 2009 Court of Appeal Guernsey (bersama “Pengadilan Guernsey) mengeluarkan sejumlah keputusan sehubungan dengan dana sejumlah € 36 juta milik Garnet Investment Limited (“Garnet”) yang disimpan di rekening BNP Paribas (Suisse) SA (“BNP”)1 di Guernsey, UK. Tommy Suharto, putra bekas Presiden Suharto, adalah pemilik Garnet. Pemerintah Indonesia tidak berhasil dalam usaha untuk meng-intervensi proses hukum perdata di Guernsey untuk menyita dana tersebut. 2. Dana € 36 juta tersebut pada saat itu dijelaskan sebagai hasil penjualan saham Lamborghini SA pada tahun 2002 oleh Tommy Suharto. BNP melaporkan sumber pendanaan tersebut ke Financial Intelligence Service Guernsey (“FIS”) pada tanggal 1 November 2002 sebagai sumber dana yang dicurigai adalah hasil tindak pidana, berdasarkan kewajiban due dilligence-nya.2 Sejak laporan tersebut dibuat, Tommy Suharto tidak berkenan atau tidak bisa memberi keterangan mengenai asal dari dana yang ia gunakan untuk berinvestasi di Lamborghini. 3. Keputusan ini menyoroti peran penting rezim consent (peraturan bahwa pemberi pelayanan finansial harus meminta persetujuan pihak yang berwenang sebelum menangani dana yang mencurigakan) dalam usaha memerangi pencucian uang lewat pusat-pusat finansial lepas pantai seperti Guernsey. Keputusan ini juga mengangkat beberapa implikasi penting bagi Pemerintah Indonesia, sistem hukum yang tidak optimal dan rezim pengembalian aset dari yurisdiksi asing yang gagal.

1

BNP Paribas (Suisse) SA (cabang BNP Paribas di Guernsey) dibeli pada tahun 2011 oleh Credit Suisse AG. Kewajiban berdasarkan Undang-Undang Hasil Kejahatan Guernsey, yaitu the Criminal Justice (Proceeds of Crime) (Bailiwick of Guernsey) Law, 1999. 2

2 Halaman


23 Agustus 2011

Pihak berwenang keputusan di atas:

Guernsey

memberikan

keterangan

sebagai

berikut

mengenai

“Pengadilan Banding menyatakan bahwa Garnet telah gagal untuk menyediakan informasi lebih lanjut ke BNP dan FIS, mengenai perolehan sejumlah dana yang terkait dengan penjualan saham Lamborghini, di mana informasi tersebut diperlukan untuk menghilangkan kecurigaan BNP yang kemudian diterima oleh FIS. Pengadilan memutuskan “penolakan consent (pemberian persetujuan) [oleh FIS] bukan saja rasional, tapi hampir tak terelakkan”. – Media Release3” Pengadilan Banding Guernsey memutuskan sebagai berikut mengenai sumber dana tersebut di atas: “Mr. Hutomo [Tommy Suharto], yang kini berumur pertengahan 40-an, menyatakan bahwa ia tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan pembelian saham Lamborghini, walaupun akuisisi aset tersebut dilihat dari segi mana saja pasti merupakan investasi signifikan untuk saat ia berusia 20-an di saat ia dapat dianggap memiliki kendali terhadap urusan bisnisnya dan dapat memberikan sedikitnya keterangan/gambaran mengenai aktivitas usahanya tanpa memerlukan referensi ke orang lain atau ke arsip dokumentasi.” “Pada saat saham Lamborghini diakuisisi, bapak dari Tommy Suharto, Haji Mohammed Soeharto, mengabdi sebagai Presiden Indonesia, masa pengabdiannya adalah sejak tahun 1967 sampai 1998. Hubungan keluarga ini mendukung kecurigaan atas keadaan dan peristiwa yang telah memungkinan Tommy Suharto mengumpulkan kekayaan pribadi yang cukup, pada usia yang demikian muda, untuk melakukan investasi se-kaliber investasi Lamborghini [penekanan ditambahkan]. Tidak mungkin bahwa bapak Tommy Suharto, di bawan naungan Undang-Undang Dasar Indonesia, berada dalam posisi untuk menghasilkan secara sah kekayaan keluarga yang signifikan dan mungkin juga ada batas-batas kewajaran yang mempengaruhi kemampuan Tommy Suharto untuk mengembangkan aset pribadi yang segitu signifikan melalui aktivitas komersil di Indonesia.” “Tidak mengejutkan apabila pernyataan Tommy Suharto tidak berhasil menghilangkan kecurigaan bank. Transaksi pembelian saham Lamborghini oleh Tommy Suharto seharusnya adalah peristiwa yang sangat penting, dan agak mengejutkan apabila Tommy Suharto, yang kini masih berumur pertengahan 40-an, tidak bisa mengingat akuisisi sepenting ini yang terjadi pada usia yang cukup muda [penekanan ditambahkan]. Namun ia tidak mengatakan bahwa ia tidak mengingat peristiwa tersebut. Dia juga tidak memberi keterangan mengapa V Power – yang, berdasarkan affidavit yang diberikan, masih eksis – tidak lagi menyimpan keterangan relevan dalam arsipnya. Tidak ada indikasi pula bahwa direktur-direktur atau pejabat lain di V Power, pada saat Lamborghini diakuisisi, juga tidak dapat dihubungi [untuk dimintai keterangannya]. Apabila dana yang digunakan untuk membeli saham didapatkan dari aset 3

Diambil dari: Media Release,“Judicial Review: THE CHIEF OFFICER CUSTOMS & EXCISE, IMMIGRATION & NATIONALITY SERVICE – (Now known as the Guernsey Border Agency - GBA) And GARNET INVESTMENTS” tertanggal Agustus 22, 2011 dan dapat diunduh di at http://www.gov.gg/ccm/navigation/government/law-officers/.

3 Halaman


23 Agustus 2011

Tommy Suharto sendiri, sangat mengejutkan bahwa ia, dengan asumsi bahwa ia sehat jasmani dan rohani, kini tidak memiliki ingatan mengenai asal pendanaan tersebut.4 Dalam Keputusannya, Pengadilan Guernsey Menyoroti Fakta Sebagai Berikut: 4. Garnet Investments Limited adalah perusahaan yang dikendalikan oleh Hutomo Mandala Putra (Mr. Hutomo) yang juga dikenal dengan nama Tommy Suharto [juga Soeharto]. Garnet dibentuk di British Virgin Islands pada bulan Maret 1998. Pada bulan Juli 1998 Garnet membuka rekening di BNP Paribas di Guernsey. 5. Pada tahun 1998, dana yang terkait dengan penjualan saham Lamborghini ditransfer ke rekening Garnet di BNP. 6. Pada saat saham Lamborghini diaksuisisi, bapak dari Tommy Suharto, Haji Mohammed Soeharto, mengabdi sebagai Presiden Indonesia. mengabdi sebagai Presiden Indonesia, masa pengabdiannya adalah sejak tahun 1967 sampai 1998. Hubungan keluarga ini telah menimbulkan kecurigaan mengenai bagaimana Tommy Suharto telah mendapatkan kekayaan pribadi yang cukup, pada usia yang cukup muda tersebut, untuk melakukan investasi se-kaliber investasi Lamborghini [penekanan ditambahkan]. Tidak mungkin bahwa bapak Tommy Suharto, di bawan naungan Undang-Undang Dasar Indonesia, berada dalam posisi untuk menghasilkan secara sah kekayaan keluarga yang signifikan dan mungkin juga ada batas-batas kewajaran yang mempengaruhi kemampuan Tommy Suharto untuk mengembangkan aset pribadi yang segitu signifikan melalui aktivitas komersil di Indonesia 7. Walaupun ada kebetulan yang nyata dalam konteks waktu penjualan sejumlah aset, pendanaan yang ditransfer ke Garnet, dan lengsernya Presiden Soeharto pada waktu itu, Tommy Suharto menyangkal dalam affidavitnya bahwa kebetulan waktu tersebut terkait dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998. 8. Setelah Presiden Soeharto lengser, proses pengadilan untuk kasus korupsi diajukan terhadap Tommy Suharto, dan ia didakwa korupsi oleh Hakim Mahkamah Agung Indonesia pada tanggal 22 September 2000; kasus tersebut adalah kasus “Goro”. Hakim tersebut menghukumnya dengan 18 bulan penjara dan mendendanya sejumlah 30.6 milyar Rupiah. 9. Tommy Suharto kemudian menjadi pelarian, dan beberapa waktu kemudian ia didakwa merencanakan pembunuhan Hakim Mahkamah Agung yang mendakwanya dalam kasus korupsi tersebut di atas. Pada tanggal 20 November 2001, dakwaan korupsi Mahkamah Agung terhadap Tommy Suharto dibatalkan. 4

Diambil dari Keputusan: THE CHIEF OFFICER, CUSTOMS & EXCISE IMMIGRATION & NATIONALITY

SERVICE v GARNET INVESTMENTS LIMITED, 27.07.11, paragraph 3-4 dan 104-105 (Approved Judgment, 1 August 2011)

4 Halaman


23 Agustus 2011

10. Pada tanggal 26 Juli 2002, Tommy Suharto divonis untuk pembunuhan, melarikan diri dan kepemilikan senjata api secara ilegal. Pengadilan tingkat pertama memberi vonis 15 tahun penjara. Vonis tersebut kemudian dipotong menjadi 10 tahun. Ia dibebaskan dari penjara pada bulan Oktober 2006. 11. Pada bulan Oktober 2002 Garnet memberi instruksi ke BNP untuk mentransfer dana sejumlah kira-kira €36.46 juta dari rekening Garnet. BNP menolak untuk melaksanakan instruksi tersebut dan pada tanggal 1 November 2002 melaporkan ke Guernsey Financial Intelligence Service (“FIS”) mengenai instruksi tersebut. FIS kemudian menolak untuk memberi persetujuan (consent) bagi BNP untuk melaksanakan instruksi tersebut. Penolakan FIS yang pertama ini, berikut dengan penolakan-penolakan selanjutnya (terutama penolakan bertanggal 29 Juni) menjadi dasar bagi Garnet untuk melancarkan judicial review melawan FIS. 12. Latar belakang lengkap untuk kasus ini dijabarkan dalam bagian 3 sampai 17 dalam keputusan.5

5 Diambil dari Media Release: “Judicial Review: THE CHIEF OFFICER CUSTOMS & EXCISE, IMMIGRATION & NATIONALITY SERVICE – (Now known as the Guernsey Border Agency - GBA) And GARNET INVESTMENTS” tertanggal 22 Agustus, 2011 dan dapat diunduh di http://www.gov.gg/ccm/navigation/government/law-

officers/.

5 Halaman


23 Agustus 2011

Implikasi untuk Pemerintahan Indonesia 13. Keteguhan Pemerintah Indonesia dalam Mengejar Tommy Suharto Dipertanyakan Dalam keputusannya tahun 2009, Pengadilan Banding Guernsey (the Guernsey Court of Appeal) membatalkan freezing order (penetapan pembekuan) dan disclosure order (penetapan pembukaan informasi) terkait jalannya perkara ini. Pengadilan kemudian berdasarkan beberapa alasan mempertanyakan keteguhan Pemerintah Indonesia dalam mengejar Tommy Suharto dengan tujuan mengembalikan asetnya yang diduga hasil korupsi. Pemerintah Indonesia juga tidak pernah menjelaskan mengapa sejumlah dana yang relatif lebih kecil di Guernsey seakan lebih penting daripada, berdasarkan informasi dari Pemerintah Indonesia yang didapatkan saat pengadilan, aset Tommy Suharto yang sangat banyak di Indonesia atas nama dirinya sendiri dan sebagai ahli waris dari sebagian dari harta mendiang Bekas Presiden Soeharto. 14. Pemerintah Indonesia Kalah dalam Semua Kasus Dalam Negeri yang Diluncurkannya pada Tommy Suharto Pemerintah Indonesia menuntut empat kasus perdata terpisah melawan Tommy Suharto di saat yang bersamaan dengan diadakannya proses hukum di Guernsey. Satu saja kemenangan dalam kasus-kasus melawan Tommy Suharto diperlukan untuk mendukung proses peradilan di Guernsey. Kasus-kasus tersebut, yaitu tuntutan melawan PT Goro, Supersemar, PT Timor Putra Nasional6 dan BPPC, semuanya pada waktu itu dimenangkan oleh Tommy Suharto’s. Kegagalan penuntutan yang total tersebut dipersepsikan oleh Pengadilan Guernsey sebagai kegagalan sistemik sistem peradilan Indonesia untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia secara efektif. 15. Pemerintah Indonesia Hanya Perlu Memenangkan Satu Kasus untuk Mendukung Litigasi di Guernsey Ketidakmampuan Pemerintah Indonesia untuk memenangkan satu kasus saja demi menyita sebagian aset Tommy Suharto di Indonesia menjadi salah satu factor utama mengapa Pengadilan Guernsey memutuskan untuk membatalkan freezing order tersebut di atas. 16. Pemerintah Indonesia Kehilangan Kesempatan untuk Menyita Dana di Guernsey Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 14 Juli 2010 terhadap perkara PT Timor Putra Nasional dan Bank Mandiri, pada saat itu tampaknya adalah bukti keteguhan baru Pemerintah Indonesia untuk mengejar Tommy Suharto untuk dugaan tindak pidana korupsi. Namun, walau Pemerintah Indonesia menyadari adanya kesempatan untuk meluncurkan aksi baru di Guernsey, Keputusan Peninjauan Kembali tersebut tidak pernah diangkat di Guernsey demi membekukan lagi dana yang ada di Guernsey. Setelah proses litigasi tiga tahun di Guernsey, serta menumpuknya ongkos untuk membayar pengacara kedua belah pihak, kegagalan Pemerintah Indonesia untuk bertindak sampai sekarang belum jelas alasannya. 17. Garnet Masih Bisa Luncurkan Aksi Privat di Guernsey untuk Mencairkan Uang Sampai tanggal diluncurkannya Press Release ini, FIS masih belum memberikan consent bagi BNP Paribas (sekarang Credit Suisse) untuk mencairkan dana Garnet. Namun, consent dapat diberikan FIS sesuai kewenangannya apabila Garnet dapat memberikan keterangan memuaskan mengenai asal dana dalam rekening tersebut. 6

Perkara ini kemudian ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung dan keputusan mereka tanggal 14 Juli 2010 mengalahkan TPN. Lihat paragraph 17 Press Release ini.

6 Halaman


-‐

SELESAI -

7 Halaman

23 Agustus 2011


23 Agustus 2011

KONFERENSI PERS BERSAMA ASSET TRACING WORKING GROUP AKAN DIADAKAN DI KANTOR Transparency International Indonesia : 24 AGUSTUS, 2011 pukul 13.00 REZIM PENGEMBALIAN ASET PEMERINTAH INDONESIA TIDAK BERHASIL Keberhasilan di Guernsey di tengah Kegagalan Pemerintahan Indonesia untuk Menyita Dana yang Di-Klaim Tommy Suharto Mengapa Pemerintah Indonesia gagal untuk meng-intervensi di Guernsey dan apakah implikasinya?

Alamat: TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA Jalan Senayan Bawah No.17 Jakarta 12180 INDONESIA Tel : +62-21-720 8515, +62-21-723 6004, +62-21-726 7807, 27 Fax : +62-21-726 7815 Email : [email protected]

8 Halaman

Asset Tracing Working Group Press Release

Recommend Documents