JAWABAN BUPATI NGAWI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TANGGAL 20 DESEMBER 2012 DALAM RANGKA MEMBAHAS 12 (DUA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2012 ASSALAMU’ALAIKUM WAROHMATULOOHI WABAROKATUH
YTH. SDR. KETUA, WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGAWI; YTH. SDR. WAKIL BUPATI NGAWI DAN ANGGOTA FORPIMDA; YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH BESERTA PARA ASISTEN; PARA PEJABAT PEMERINTAHAN, UNDANGAN DAN HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI.
TERIRING RASA SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS BERKAT LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIANYA PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI KITA DIBERIKAN PARIPURNA
KESEMPATAN DEWAN
UNTUK
PERWAKILAN
MENGHADIRI RAKYAT
RAPAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI DENGAN AGENDA JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT.
SAUDARA
PIMPINAN,
ANGGOTA
DEWAN
DAN
PESERTA RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT,
Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Membahas 12 (dua belas) Ranperda Kabupaten Ngawi Tahun 2012
1
SELANJUTNYA SAYA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA SEGENAP ANGGOTA DEWAN ATAS PERHATIAN DAN KERJA KERASNYA DALAM MEMBAHAS 12 (DUA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2012 INI SEHINGGA DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK DAN LANCAR. SELANJUTNYA UMUM
BERKAITAN
FRAKSI-FRAKSI
KEMARIN
PADA
DENGAN
SEBAGAIMANA
TANGGAL
20
PANDANGAN DISAMPAIKAN
DESEMBER
2012,
PERKENANKANLAH SAYA MENYAMPAIKAN TANGGAPAN ATAS PERTANYAAN,
SARAN
SERTA
HIMBAUAN
YANG
TELAH
DISAMPAIKAN OLEH SEGENAP FRAKSI DENGAN JAWABAN SEBAGAI BERIKUT :
I.
FRAKSI PDI PERJUANGAN 1.
Tanggapan terhadap saran agar dibuat inventarisasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi yang sudah out of date, agar nantinya bisa segera dibuat atau disusun Ranperda yang baru, adalah sebagai berikut : Terima kasih atas saran dan masukannya, akan kami tindak lanjuti untuk membuat inventarisasi perda yang out of date maupun yang update.
2.
Tanggapan
terhadap
saran
agar
seluruh
SKPD
di
Kabupaten Ngawi untuk proaktif berkoordinasi dengan DPRD melalui komisi terkait dalam hal perencanaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut: Terima kasih atas masukannya, akan kita koordinasikan dengan SKPD pemrakarsa Perda.
Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Membahas 12 (dua belas) Ranperda Kabupaten Ngawi Tahun 2012
2
3.
Tanggapan terhadap saran terkait dengan Ranperda Bank Syariah agar segera ditindaklanjuti pendirian Lembaga Bank tersebut, karena sudah dianggarkan Penanaman Modal sebesar 5 Milyar pada APBD Tahun Anggaran 2013, adalah sebagai berikut : Terima kasih atas sarannya, akan segera dilaksanakan.
II.
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 1.
Tanggapan terhadap RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Kasreman, Gerih, Ngawi, Padas, Jogorogo, Karanganyar dan Geneng, apakah sudah berdasarkan mencakup
pada asas
kaidah-kaidah
keselarasan,
perencanaan
keserasian,
yang
keterpaduan,
kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan wilayah baik di dalam Kabupaten sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi keseluruhan serta dengan Kabupaten di sekitar Ngawi, adalah sebagai berikut : Isi dari RDTRK merupakan penerjemahan kebijakan RTRW Kabupaten Ngawi yang berwujud pada gambaran pola dan struktur ruang yang ada di RTRW Kabupaten Ngawi. Salah satu faktor analisa peruntukan ruang adalah faktor eksternal, baik antar Desa, antar Kecamatan maupun antar Kabupaten yang berbatasan karena berpengaruh terhadap pergerakan dan aksesibilitas. 2.
Tanggapan
terhadap
Kabupaten
Ngawi
yang
secara
Geografis merupakan sumbu utama jalur darat yang menghubungkan Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah dan Jogjakarta serta Kabupaten di utara dan selatan Ngawi, apakah ini sudah menjadi issue strategis dalam urusan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Membahas 12 (dua belas) Ranperda Kabupaten Ngawi Tahun 2012
3
Pekerjaan
Umum,
Urusan
Tata
Ruang,
Urusan
Pengembangan Kawasan Ekonomi, serta urusan penanaman modal dalam penyusunan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), adalah sebagai berikut : Kabupaten Ngawi merupakan salah satu Kabupaten yang secara geografis berada di Provinsi Jawa Timur bagian barat, merupakan daerah penghubung dengan Provinsi Jawa Tengah, Jogjakarta dan Jakarta yang mempunyai aksesibilitas transportasi cukup ramai, isu strategis tersebut sudah termuat dalam Bab III RPJPD. Ada beberapa perwujudan Ruang yang ada di dalam RDTRK sebagai penerjemahan kebijakan Nasional
terkait dengan
transportasi antar wilayah: 1.
Perencanaan Jalan Lingkar (ring Road) Ngawi.
2.
Peningkatan status jalan Ngawi-Caruban dari Arteri Sekunder menjadi Arteri Primer
3.
Pembangunan Terminal Tipe-A Ngawi
4.
Ploting Jalur Tol Trans Jawa pada RTRW Kabupaten Ngawi dan RDTRK Kecamatan yang terlewati
3.
Tanggapan terhadap Kabupaten Ngawi merupakan salah satu Kabupaten utama yang dilalui jalur Tol Trans Jawa (Solo-Ngawi dan Ngawi Kertosono) yang sudah masuk Asian HighWay menghubungkan Denpasar-Bali hingga KhosraviIran, dan hingga sekarang sudah dilakukan pembebasan lahan. Mengapa hal ini tidak disinggung didalam RPJPD, RTRW dan RDTRK Kecamatan, adalah sebagai berikut : Bahwa Jalur Jalan Tol Trans Jawa merupakan Rencana Nasional yang harus juga diakomodasi dalam RDTRK di tiap kecamatan yang dilewati sehingga walaupun terkait didalam muatan
Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Membahas 12 (dua belas) Ranperda Kabupaten Ngawi Tahun 2012
4
RDTRK tidak dibahas tetapi secara wujud pola ruang yang ada tetap terilustrasikan, karena itu merupakan kewenangan pusat yang akan dibahas tersendiri dalam RTRW Nasional 4.
Tanggapan terhadap saran jika kita melihat Kota Ngawi dari Google Map dan Citra Satelit Departemen Pekerjaan Umum serta Pasal 10 ayat (1) RDTRK Kecamatan Ngawi, maka jalan Ring Road Selatan adalah jalan Dr. Rajiman Wedyodiningrat, tetapi mengapa yang terpasang di jalan tersebut Jl. Ir. Soekarno, mohon untuk disesuaikan agar tidak membingungkan, adalah sebagai berikut : Terima kasih atas sarannya, untuk jalan ring Road Selatan penamaannya telah ditetapkan dengan SK Bupati Ngawi Nomor 188/98/404.012/2012 Tanggal 2 Juni 2012.
III. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 1.
Tanggapan terkait dengan Ranperda RDTRK 2011-2030 Kecamatan Geneng, Jogorogo, Kasreman, Ngawi, Padas, Gerih, Karanganyar apa sudah disinkronkan dengan RDTR Kabupaten yang merupakan rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah Kabupaten secara terperinci yang disusun untuk
penyiapan
perwujudan
ruang
dalam
rangka
pengaturan zonasi, perijinan dan pembangunan kawasan, adalah sebagai berikut : RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) ke tujuh Kecamatan telah disinkronkan. Begitu juga terhadap Zoning Regulation kawasan sehingga product ini merupakan bagian dari pengendali ruang, instrumen perizinan dan indikasi program pembangunan di setiap kawasan.
Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Membahas 12 (dua belas) Ranperda Kabupaten Ngawi Tahun 2012
5
2.
Tanggapan terhadap saran terkait dengan Ranperda Pendirian PT. BPRS Kabupaten Ngawi agar proses perekrutan dan penempatan Sumber Daya Manusia agar lebih jeli, transparan karena karakteristik BPRS akan sangat berbeda dengan BPR yang konvensional, adalah sebagai berikut : Terima kasih atas apresiasinya, dalam proses perekrutan dan penempatan SDM (Sumber Daya Manusia) PT. BPR Syariah Kabupaten Ngawi akan dilakukan secara proporsional yang mana dalam perekrutannya akan melibatkan pihak independen yaitu Bank Indonesia (BI) untuk pelaksanaan fit and propertest, dan untuk mempersiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam mengelola BPR Syariah tersebut akan ada konsultan yang akan mendampingi calon SDM (Sumber Daya Manusia) tersebut.
3.
Tanggapan terhadap saran agar penyertaan modal ke PT. BPRS Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk lebih berhatihati
dan
sudah
barang
tentu
harus
menyesuaikan
kemampuan keuangan Daerah dan Perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut : Terimakasih atas sarannya, untuk penyertaan modal ke PT. BPRS akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. 4.
Tanggapan terhadap saran agar untuk Ranperda RPJPD 2005-2025 untuk dibahas lebih komprehensif, adalah sebagai berikut : Untuk pembahasan Ranperda RPJPD 2005-2025 telah dibahas melalui beberapa tahapan antara lain :
Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Membahas 12 (dua belas) Ranperda Kabupaten Ngawi Tahun 2012
6
1.
Pada tanggal 3 Oktober 2012 telah dilakukan rapat koordinasi dengan panitia khusus I DPRD membahas mengenai Ranperda RPJPD dan Ranperda RDTRK.
2.
Pada tanggal 28 November 2012 Ranperda RPJPD dikonsultasikan
pada
Gubernur
Jawa
Timur
yang
difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
IV. FRAKSI GOLONGAN KARYA 1.
Tanggapan atas saran agar program untuk kebersihan dengan radius 100 m dari sekolahan dan instansi perlu digalakkan lagi karena dalam beberapa hari lalu sudah ada beberapa masyarakat yang terserang penyakit demam berdarah bahkan sudah ada yang meninggal dunia, hal tersebut diakibatkan kurangnya kebersihan lingkungan dan perlu mendapatkan atensi yang serius baik aparat kesehatan maupun gerakan masyarakat melalui Jumantik serta jangan hanya mengandalkan fogging atau pengasapan saja, adalah sebagai berikut : Untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar telah dikeluarkan surat Bupati Nomor : 660/877/404.209/2012 tanggal 31 Oktober 2012 perihal Gerakan Kepedulian Ngawi Bersih dan Hijau yang menginstruksikan untuk melaksanakan kerja bakti kebersihan di lingkungan masing-masing sampai radius 100 meter dengan agenda sebagai berikut :
Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Membahas 12 (dua belas) Ranperda Kabupaten Ngawi Tahun 2012
7
1.
Setiap
hari
Jum’at
untuk
kantor
dan
sekolahan
mengikutsertakan karyawan dan siswa sekolah dengan membersihkan sampah yang ada di dalam maupun diluar kantor dan sekolah terutama selokan dan drainase. 2.
Kerja bakti setiap hari minggu untuk seluruh warga masyarakat
di
lingkungan
perumahan
dengan
mengikutsertakan seluruh warga untuk membersihkan sampah yang ada di selokan serta menjaga kebersihan untuk
tidak
membakar
membuang sampah,
sampah
menambah
sembarangan keteduhan
dan
dengan
menanam dan merawat pohon yang ada di lingkungan sekitar. 3.
Melakukan dan menjaga kebersihan untuk seluruh pelaku usaha terutama di pasar dan kawasan alun-alun maupun tempat lainnya secara rutin setiap hari dengan menyediakan atau membawa kantong sampah agar sampah tidak dibuang di sembarang tempat.
4.
Membuat dan menyediakan tempat sampah sementara (TPS) tertutup organik dan anorganik di kantor, kawasan perumahan maupun fasilitas publik lainnya.
5.
Mengolah sampah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) mulai dari sumber dengan memilah sampah organik dan anorganik serta pemanfaatan sampah organik yang dijadikan pupuk melalui komposter sampah.
2.
Tanggapan
terhadap
saran
agar
proyek-proyek
pembangunan di wilayah Kabupaten Ngawi agar benarbenar mendapatkan perhatian yang serius jangan sampai terjadi saling tuding siapa yang salah seperti kejadian di
Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Membahas 12 (dua belas) Ranperda Kabupaten Ngawi Tahun 2012
8
SMKN dan SMP di Kecamatan Geneng, adalah sebagai berikut : Terima kasih atas sarannya, pelaksanaan proyek pembangunan telah dan akan terus kami perhatikan supaya dapat dilaksanakan tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran, sementara untuk paket pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan RKB SMKN 1 Geneng yang diperkirakan belum selesai sampai dengan akhir kontrak, maka sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, maka rekanan diberikan sanksi denda 1/ 1000 (satu per mil) perhari terhadap kontrak dan diberikan waktu 50 (lima puluh) hari dari tanggal akhir kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan, apabila batas waktu dimaksud tidak selesai jaminan pelaksanaan di cairkan ke Kas Daerah dan perusahaan akan dimasukkan daftar hitam. 3.
Tanggapan terhadap permasalahan droping peralatan salah sasaran ini suatu kejadian yang betul-betul memalukan, adalah sebagai berikut : Droping peralatan semua sekolah (SMP) sudah dipetakan akan mendapat peralatan pembelajaran dalam kurun waktu 3 tahun mulai 2010-2012, dan untuk tahun 2012 baru akan dikirim mulai tanggal 21 Desember 2012 (hari ini) antara lain:
4.
1.
Alat lab IPA
2.
Alat lab IPS
3.
Alat Olahraga
4.
Alat Kesenian
Tanggapan terhadap saran agar infrastruktur khususnya jalan agar mendapat perhatian khusus karena dimusim
Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Membahas 12 (dua belas) Ranperda Kabupaten Ngawi Tahun 2012
9
hujan baru berjalan satu bulan sudah banyak jalan yang mulai terkelupas aspalnya terutama jalan yang menuju obyek wisata seperti jalan menuju musium trinil, adalah sebagai berikut : Terima kasih atas sarannya akan kita perhatikan, masalah pembangunan infrastruktur yang sudah selesai, masih ada waktu 6 (enam) bulan masa pemeliharaan, sehingga apabila ada ketidaksempurnaan pekerjaan masih menjadi tanggung jawab rekanan untuk memperbaikinya. 5.
Tanggapan terhadap saran agar kebijakan biaya lembur yang
dikurangi
ditinjau
kembali
jangan
sampai
menghambat pelayanan kepada masyarakat, adalah sebagai berikut : Terimakasih atas sarannya, Kebijakan tentang lembur Pejabat Struktural tidak menghambat pelayanan pada masyarakat karena merupakan wujud dari pelaksanaan tugas dan fungsi, juga merupakan
kebijakan
efisiensi
anggaran
dalam
rangka
Tanggapan terhadap saran dan masukan terkait
dengan
mengurangi jumlah belanja pegawai.
V.
FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1.
Ranperda
tentang
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut: a.
Masih adanya bidang urusan yang mestinya ada dan diatur tetapi belum, seperti untuk kawasan rawan bencana,
pengembangan
perangkat
ekonomi
lingkungan dan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati :
Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Membahas 12 (dua belas) Ranperda Kabupaten Ngawi Tahun 2012
10
Terima Kasih atas saran dan masukannya, untuk kawasan rawan bencana akan diatur lebih lanjut dalam ranperda khusus tentang Penanggulangan Bencana dikarenakan sistem managemen bencana itu mencakup beberapa instrumen
ekonomi,
sosial
dan
lingkungan
yang
dilaksanakan secara serentak dan komprehensif dalam keterkaitan antar sektor. Selanjutnya untuk pengembangan perangkat ekonomi lingkungan dan konservasi SDA (Sumber Daya Alam) dan keanekaragaman hayati akan kita masukkan dalam Ranperda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. b.
Belum
adanya
ketentuan
mengenai
Pembiayaan
(Pendanaan) serta Insentif dan Disinsentif : Terima kasih atas sarannya, dan untuk ketentuan mengenai pembiayaan (pendanaan) serta insentif dan disinsentif akan kita tindak lanjuti c.
Pada taraf Ranperda mohon dikoreksi pasal perpasal, karena menurut kami ada beberapa pasal yang penjelasannya terlalu panjang dan tidak sesuai dengan maksud pasal yang dijelaskan: terima kasih atas masukannya, akan segera kita koreksi kembali.
2.
Tangggapan
terhadap
saran
Pembiayaan
Rakyat
Daerah
terkait
pendirian
Bank
(BPRS)
agar
Syariah
managemennya dikelola secara profesional dan sungguhsungguh sehingga tidak selalu membebani Pemerintah Daerah dan Bermanfaat bagi masyarakat luas telah kami sampaikan pada penjelasan Fraksi Partai Amanat Nasional Romawi III Nomor 2. Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Membahas 12 (dua belas) Ranperda Kabupaten Ngawi Tahun 2012
11
VI. FRAKSI INDONESIA SEJAHTERA 1.
Tanggapan terhadap saran agar untuk menghasilkan Perda yang baik mohon diperhatikan tenggang waktu di dalam pembahasannya agar sinkronisasi, harmonisasi, penyesuaian dan penyelarasan berbagai pengertian dan kalimat yang terdapat dalam Perda dapat dilakukan sebaik-baiknya, adalah sebagai berikut : Terima kasih atas masukannya, akan segera kita tindak lanjuti untuk
time
schedule
Perda
mulai
perencanaan
sampai
pembahasan. 2.
Tanggapan atas saran agar Perda harus menjadi bagian yang dapat membantu instrumen Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakannya, adalah sebagai berikut : Terima kasih atas masukannya, Perda merupakan aturan Perundang-undangan tertinggi yang ada di Daerah sehingga merupakan payung hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3.
Tanggapan terhadap permohonan adanya pembahasan dan solusi terhadap keluhan masyarakat terkait Perda parkir berlangganan, adalah sebagai berikut : Pembahasan maupun solusi terhadap keluhan masyarakat terkait Perda Parkir berlangganan khususnya di Pinggir Jalan Umum sesuai Perda Nomor 23 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, bilamana warga masyarakat pengguna jalan yang sudah memenuhi kewajibannya sesuai Perda Tersebut yaitu membayar Parkir Berlangganan, maka jika masih dibebani pembayaran lagi bisa menunjukkan bukti pelunasan lewat stiker atau STNK yang telah tertulis di kiri
Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Membahas 12 (dua belas) Ranperda Kabupaten Ngawi Tahun 2012
12
bawah, mengingat bahwa juru parkir tersebut pada saat ini adalah juru parkir sukarelawan. 4.
Tanggapan terhadap saran agar lalu lintas dalam kota dibuat satu arah mulai selatan alun-alun ke jalan J.A. Suprapto, Sultan Agung Belok kiri Ronggowarsito terus keselatan sampai Alun-alun, agar semua jalan di dalam kota ramai dan gerak perekonomian terutama mikro dan menengah menjadi lebih bergairah, adalah sebagai berikut : Terima kasih atas sarannya, akan dikoordinasikan dengan Instansi terkait.
5.
Tanggapan
terhadap
saran
agar
dianggarkan
untuk
pembuatan
kedepan
Perda
segera
Perlindungan
Perempuan dan Anak, adalah sebagai berikut : Terima kasih atas sarannya, untuk Perda Perlindungan Perempuan dan Anak sudah dialokasikan Pada APBD Tahun Anggaran 2013.
VII. FRAKSI HATI NURANI RAKYAT 1.
Tanggapan
terhadap
saran
terkait
pendirian
Bank
Pembiayaan Rakyat Daerah (BPRS) maka perlu persiapan dan proses yang panjang baik dari Sumber Daya Manusia yang profesional yang mampu mengelola sebuah Bank Syariah, maupun sarana prasarananya sehingga BPRS dapat beroperasi secara normal. Jangan sampai bisa berdiri tapi tidak bisa beroperasi, yang akhirnya menjadi beban Pemerintah Daerah dan menimbulkan masalah telah kami sampaikan pada penjelasan Fraksi Partai Amanat Nasional Romawi III Nomor 2.
Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Membahas 12 (dua belas) Ranperda Kabupaten Ngawi Tahun 2012
13
2.
Tanggapan terhadap saran terkait keselamatan lalu lintas perlu dipasang lampu/ rambu perlintasan kereta api di jalan Mantingan-Sine tepatnya di Desa Pakah, karena sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian, adalah sebagai berikut : Terima kasih atas sarannya, terkait Keselamatan lalu lintas khususnya pada perlintasan kereta api di jalan Mantingan Sine tepatnya di Desa Pakah karena belum terpasangnya lampu/ rambu maka akan kami upayakan koordinasi dengan PJKA serta Kepolisian untuk pemasangannya.
3.
Tanggapan terhadap saran untuk pelestarian debit air permukaan tanah mohon program penanaman 1 milyar pohon Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi juga mengalokasikan kegiatan tersebut di sekitar sumber mata air, contohnya di sumber cekok mondol Kendal, adalah sebagai berikut : Terima kasih atas saran masukannya, untuk kegiatan penanaman satu milyar pohon nantinya kegiatan tersebut juga ditindaklanjuti dengan kegiatan pelestarian sumber air dengan penanaman tanaman pelestari sumber air di Kabupaten Ngawi termasuk sumber mata air Cekok Mondol Kendal pada Tahun Anggaran 2013.
4.
Tanggapan terhadap saran agar kebocoran pipa PDAM di jalan Mantingan-Sine yang sudah parah perlu segera diperbaiki, karena mengganggu lalu lintas, adalah sebagai berikut : Terima kasih atas sarannya, pipa yang bocor di jalur MantinganSine adalah pipa air yang dikelola oleh HIPPAM (Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum) dan sudah dalam perbaikan.
5.
Tanggapan terhadap saran agar pelayanan masyarakat miskin yang menggunakan Jamkesmas, Jamkesda dll, agar
Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Membahas 12 (dua belas) Ranperda Kabupaten Ngawi Tahun 2012
14
dipermudah pelayanannya di puskesmas apalagi di RSUD dr. Soeroto sebagai Rumah Sakit Rujukan harus bebas dari segala bayaran atau tarikan, adalah sebagai berikut : Terima kasih atas sarannya, Pada dasarnya semua warga miskin di Kabupaten Ngawi yang memenuhi syarat akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor. 239 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor. 61 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Ngawi. DEMIKIAN JAWABAN ATAS PERTANYAAN FRAKSIFRAKSI, APABILA TERDAPAT BEBERAPA HAL YANG KURANG JELAS DIPERSILAKAN MENGHUBUNGI DINAS/ INSTANSI TERKAIT. SEKIAN DAN TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA, SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBERIKAN BIMBINGAN DAN PETUNJUK KEPADA KITA SEMUA. AMIN. WASSALAMU’ALAIKUM WAROHMATULLOHI WABAROKATUH.
Ngawi, 21 Desember 2012 B U P A T I NGAWI
BUDI SULISTYONO
Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Membahas 12 (dua belas) Ranperda Kabupaten Ngawi Tahun 2012
15
