KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh, Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rachmat dan karunia-Nya Laporan Akhir Konsultan: Pelaksanaan Program dan Rencana Aksi Gender sebagai Strategi dalam Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (CCDPIFAD) ini dapat terselesaikan. Laporan ini memuat capaian Program Gender sebagai bagian dari Komponen 1 Proyek yaitu Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya sampai akhir tahun 2014, serta Rencana Aksi Program Gender ke depan. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan informasi yang sangat berharga selama kami menjalankan tugas. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun agar dokumen ini dapat bermanfaat, terutama dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang kelautan dan perikanan khususnya bagi pembangunan masyarakat pesisir di Indonesia. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh.
Jakarta, Desember 2014 Novenny Wahyudi
RINGKASAN EKSEKUTIF Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) atau Coastal Community Development Project (CCDP-IFAD) adalah kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan International Fund for Agriculture Developmant (IFAD) sebuah badan FAO-PBB. Pendanaannya menggabungkan pinjaman IFAD dengan persyaratan tertentu yang bersumber dari dana bantuan Pemerintah Spanyol yang dikelola oleh IFAD, pinjaman dan juga hibah dari IFAD, APBN, APBD, serta kontribusi inkind masyarakat pesisir terkait, yang kesemuanya berjumlah total US$ 43,219 juta. Proyek ini bertujuan untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat miskin aktif daerah pesisir dan pulau kecil. Komponen proyek terdiri dari : 1. Komponen Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya, 2. Komponen Pengembangan Ekonomi Berbasis Kelautan dan Perikanan dan 3. Komponen Pengelolaan Program Proyek dilaksanakan di 12 kabupaten/kota di 10 propinsi kawasan Indonesia timur yaitu : Kab. Merauke dan Yapen di Prov. Papua, Kab. Maluku Tenggara dan Kota Ambon di Prov. Maluku, Kota Ternate di Prov. Maluku Utara, Kota Bitung di Prov. Sulawesi Utara, Kab. Gorontalo Utara di Prov. Gorontalo, Kota Pare-Pare dan Makassar di Prov. Sul-Sel, Kab. Lombok Barat di Prov. NTB, Kota Kupang di Prov. NTT, Kab. Kubu Raya di Prov. Kal-Bar dan sebagai learning center Kab. Badung di Prov. Bali. Pada tahun pertama (2013) dibina 3 desa yang bertambah menjadi 9 desa per kab./kota pada tahun 2014. Bila di ke-9 desa di kab./kota tertentu program berjalan baik, pada tahun 2015 akan diperluas dengan tambahan 6 desa lagi. Untuk pelaksanaannya, dibentuk lembaga di pusat yaitu : Tim Pengarah Nasional, PMO/Project Management Office dibantu Konsultan PMO, sedangkan di Kab./Kota yatu : DOB/District Oversight Board/Komite Pemberdayaan Masyarakat, PIU/Project Implementing Unit dibantu Konsultan Pemberdayaan Daerah dan Konsultan Pemasaran Daerah serta TPD/Tim Pendamping Daerah atau Fasilitator. Lembaga yang dibentuk di masyarakat yaitu : kelompok-kelompok non-usaha (VWG/Village Working Group/Kelompok Kerja Desa, Kelompok Pembangunan Infrastruktur, Kelompok Pengelolaan Sumberdaya Alam, dan Kelompok Tabungan) serta kelompok-kelompok usaha (Kelompok Perikanan Tangkap, Kelompok Perikanan Budidaya, Kelompok Pengolahan dan Kelompok Pemasaran). Pada setiap desa terdapat 14-15 kelompok dengan paling sedikit 10 kelompok usaha dengan paling sedikit 2 kelompok yang beranggotakan perempuan. Program gender merupakan bagian dari Komponen Proyek 1 yaitu Komponen Pemberdayaan. Dalam Logical Framework dan Appendix E. Project Design Report (2012) terkait dengan gender, partisipasi perempuan dan pengentasan kemiskinan, direncanakan indikator output berikut : -
9.900 tambahan rumah tangga dengan peningkatan indeks kepemilikan aset rumah tangga. Penurunan 40% malnutrisi pada anak-anak. 13.200 rumah tangga tambahan dengan perbaikan ketahanan pangan. 70% rumah tangga perikanan/kelautan menyatakan Rencana Desa mewakili prioritasnya. 1
-
50% perempuan desa menyatakan Rencana Desa mewakili prioritasnya. 60% Kelompok Usaha yang telah didukung dan terlatih dalam 3 tahun pertama menguntungkan.
Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan menginstruksikan kepada jajaran eksekutif, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melaksanakan strategi PUG sebagai bagian dari pembangunan nasional. PUG harus dilaksanakan di setiap tahap penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Rencana implementasi PUG sudah tertera dalam Dokumen Project Design Report CCDP-IFAD dan sesuai dengan pembangunan responsif gender pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010-2014. Tujuan program gender CCDP-IFAD adalah memberi kesempatan pada masyarakat perempuan dan laki-laki. secara proposional sesuai tugas dan tanggung jawabnya berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, khususnya memperbaiki ketertinggalan perempuan. Melalui pemberdayaan perempuan pada aspek kelembagaan/politik, ekonomi dan sosial, upaya implementasi PUG pada CCDP-IFAD tercermin dari berbagai target yang diharapkan antara lain : paling sedikit 20% dari kelompok usaha ekonomi masyarakat yang dibentuk adalah kelompok perempuan; paling sedkit 30% perempuan sebagai anggota lembaga/kelompok, dan paling sedikit 30% perempuan menghadiri pertemuan/sosialisasi pemberdayaan dan pelatihan/bimtek bidang ekonomi. Sampai dengan Oktober 2014 yaitu tahun ke-2 berjalannya proyek, di ke-12 kabupaten/kota binaan atau 108 desa telah terbentuk 1.006 kelompok, dimana dari 667 kelompok usaha terbentuk 143 Kelompok Pengolahan yang anggotanya hampir semuanya perempuan atau 22% dari total kelompok usaha yang melebihi target 20% sesuai Petujuk Teknis Proyek. Dalam berbagai lembaga, target partisipasi perempuan (30%) rata-rata tercapai pada tingkat Kabupaten yaitu 29% di Komite Pengarah Daerah (DOB), 33% di Unit Pelaksana Proyek(PIU) Dinas Kelautan dan Perikanan dan 35% di lembaga tingkat desa yaitu Kelompok Kerja Desa. Dalam berbagai kelompok, secara keseluruhan rata-rata partisipasi perempuan sebesar 28%, yang hampir mendekati target 30%, namun sebarannya tidak merata. Rata-rata partisipasi perempuan di lembaga dan kelompok non usaha adalah 20%, sedangkan di Kelompok Usaha adalah 32%. Di antara ke12 kab./kota binaan CCD-IFAD, partisipasi perempuan di berbagai lembaga dan kelompok tertinggi adalah Kota Ambon (45%), sedangkan yang terendah adalah di Kab. Kubu Raya (16%). Dibandingkan dengan target minimal peserta perempuan dalam berbagai pertemuan dan pelatihan sebesar 30%, yang masih kurang adalah di 3 daerah yaitu Kab. Kubu Raya, Kab. Lombok Barat dan Pare-Pare yang berkisar antara 16-25%, sedangkan di 9 daerah lainnya cukup baik antara 32% di Ternate dan 54% di Kupang. Demikian juga pada akhir tahun 2014, telah tercatat 24 buah MoU dengan pihak swasta, assosiasi, koperasi, toko, swalayan dan universitas, yang memuat kerjasama tentang pemasaran hasil tangkapan atau produksi olahan kelompok, serta pembinaan dan monitoring usaha kelompok.
2
Untuk mencapai tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam PUG digunakan suatu strategi bercabang tiga menyangkut aspek kelembagaan/politik, ekonomi dan social yang bertujuan untuk : -
Memperkuat peran pengambilan keputusan perempuan dalam isu pembangunan masyarakat dan meningkatkan keterwakilannya di lembaga lokal; dan Mengembangkan pemberdayaan perempuan untuk mampu berperan aktif di bidang ekonomi melalui akses dan kontrol terhadap aset-aset dasar Meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan perempuan serta mengurangi beban hidupnya melalui akses terhadap pelayanan masyarakat dan infrastruktur dasar.
Upaya menyusun strategi gender sederhana sebagai acuan penerapan PUG ini lebih lanjut di daerah, dilakukan dengan menggunakan analisa Gender Analysis Pathway (GAP) dengan sasaran utama PIU sebagai para penentu kebijakan dan pelaksana program di daerah. Oleh karena belum tersedianya data terpilah yang diperlukan untuk analisa gender tersbut, maka berbagai isu gender diperoleh dari berbagai hasil kegiatan Result and Impact Monitoring System (RIMS), Annual Outcome Survey (AOS), publikasi, laporan serta informasi langsung dari daerah. Sebagai hasilnya yaitu strategi gender yang dijabarkan dalam suatu Rencana Aksi Gender yang sederhana, mudah dilaksanakan dan fleksibel yang dapat merespond peluang lokal, yang menyangkut aspek kebijakan/kelembagaan, ekonomi dan sosial meliputi :
Sosialisasi dan advokasi PUG bagi pengambil kebijakan dan pelaksana di daerah. Penguatan pemahaman gender bagi TPD/Fasiitator dan Penyuluh untuk melakukan pendekatan pendampingan lebih gender sensiitf. Penyusunan data terpilah responsif gender dan Panduan Gender Pelatihan dan pembinaan teknik pengelolaan dan produksi, manajemen usaha dan keuangan bagi kelompok. Fasilitasi pengadaan modal dari Bank/lembaga keuangan mikro formal yang tidak memberatkan. Studi banding kelompok ke masyarakat /swasta maju. Kemitraan yang erat dengan P3MP, Pengusaha, Swasta, Asosiasi, Koperasi, dll. Kerjasama dengan Dinas terkait untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan terutama perbaikan gizi bagi anak-anak balita.
Ditujukan khususnya bagi para penentu kebijakan dan perencana daerah kabupaten/kota binaan CCDP-IFAD, dalam pelaksanaannya kemudian, Rencana Aksi ini diharapkan akan memperoleh dukungan penganggarannya yang responsif gender dan diimplementasikan secara optimal disesuaikan dengan prioritas kebutuhannya masing-masing. Rencana Aksi Gender ini akan merupakan upaya implementasi PUG dalam kegiatan proyek, yang menggambarkan bagaimana proyek memperlakukan dimensi gender, khususnya menyangkut partisipasi perempuan di dalam kegiatan penggalangan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat, peningkatan kemampuan, implementasi, koordinasi serta monitoring dan evaluasinya, menuju keberhasilan proyek dan keberlanjutan program saat proyek berakhir tahun 2017.
3
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................ RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................................... DAFTAR ISI .............................................................................................................. DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. DAFTAR TABEL ...................................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................................
i ii iv v vi vii
BAB 1. PENDAHULUAN .......................................................................................
1
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
CCD-IFAD ……………………………………………………………….. Tujuan dan Indikator Keberhasilan …………………………………… Strategi Dasar ............................................................................... Lokasi Proyek................................................................................. Komponen proyek ………………………………………………………. Kelembagaan ……………………………………………………………..
1 1 1 2 2 3
BAB 2. PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBANGUNAN BERBASIS GENDER ………………………………………………………………………….
5
2.1. Pengertian Istilah ............................................................................ .. 2.2. Perbedaan Gender dan Perbedaan Jenis Kelamin ............................... 2.3. Perbedaan Gender Menjadi Diskriminasi Gender ................................ 2.4. Pembangunan Yang Berorientasi Gender ............................................ 2.5. Pembangunan Manusia Berbasis Gender .............................................. 2.6. Pengarusutamaan Gender ..................................................................... 2.7. Landasan Hukum ...................................................................................
5 6 7 8 9 10 12
BAB 3. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA CCDP-IFAD …
13
3.1. Landasan …………………………………………………………………….. 13 3.2. Tujuan CCDP yang Berorientasi Gender …………………………………. 13 3.3. Target Program Gender …………………………………………………….. 13 3.4. Capaian CCDP-IFADTerkait Gender ……………………………………………14 3.4.1. RIMS …………………………………………………………............ 15 3.4.2. AOS ………………………………………………………………….. 16 3.5. Partisipasi Perempuan ……………………………………………………… 17 3.5.1. Partisipasi Perempuan pada Lembaga dan Kelompok ……….. 16 3.5.2. Partisipasi Perempuan pada Pertemuan ……………………….. 18 3.5.3. Partisipasi Perempuan Dan Anak-Anak pada berbagai Mata Pencaharian ………………………………………………… 19 3.6. Kemitraan……………………………………………………………………. 19
BAB 4. STRATEGI GENDER DAN RENCANA AKSI .............................. ........
21
4.1. Kebijakan Gender ............................................................................... 4.2. Analisa Gender ................................................................................... 4.3. Isu Gender .......................................................................................... 4.4. Gender Analysis Parhway ................................................................... 4.5. Rencana Aksi ...................................................................................... 4.6. Rencana Implementasi PUG di Daerah ..............................................
21 21 22 24 27 30
BAB 5. PROYEKSI, MONITORING DAN EVALUASI ..............................................
31
5.1. Proyeksi Partisipasi Perempuan.......................................................... 5.2. Target Partisipasi Gender .................................................................... 5.3. Monitoring dan Evaluasi ....................................................................... 5.3.1. Integrasi Gender dalam M&E .................................................... 5.3.2. Pelaksanaan Gender dan M&E .................................................
31 33 33 34 35
BAB 6. PENUTUP ....................................................................................................
36
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR GAMBAR 1. Kesenjangan gender (perbandingan IPM dan IPG) di 12 kab./kota binaan CCDP-IFAD tahun 2012 ..................................................................................... 2. Persentase partisipasi perempuan pada lembaga dan kelompok di 12 kab./kota binaan CCDP-IFAD Oktober 2014 ............................................. 3. Persentase partisipasi perempuan pada pertemuan/pelatihan di 12 kab./kota binaan CCDP-IFAD Oktober 2014 .................................................
10 17 18
DAFTAR TABEL 1. Perbedaan pendekatan WID (Women in Development ) dan GAD (Gender and Development ) ……………………………………….. ........ … 2. Gender Analysis Pathway ................................................................................... 3. Pelaksanaan Rencana Aksi .............................................................. ............ .... 4. Proyeksi Kenaikan Partisipasi Perempuan dan Jumlah Kelompok Di Daerah Binaan CCDP-IFAD ...........................................................................
DAFTAR LAMPIRAN 1. Jumlah kelompok di 108 desa di 12 kab./kota binaan CCDP-IFAD tahun 2014 2. Jumlah kelompok di 12 kab./kota binaan CCDP-IFAD tahun 2014 3. Capaian pembangunan manusia berbasis gender di 12 kab./kota binaan CCDP-IFAD tahun 2012 4. Persentase partisipasi perempuan pada lembaga dan kelompok di 12 kab./kota binaan CCDP-IFAD tahun 2014 5. Persentase partisipasi perempuan pada berbagai pertemuan/pelatihan di 12 kab./kota binaan CCDP-IFAD tahun 2014 6. Pemetaan peran gender pada berbagai mata pencaharian di 12 kab./kota binaan CCDP-IFAD tahun 2014 7. Daftar Kemitraan di kabupaten/kota CCDPIFAD sd November 2014 8. Berbagai isu gender pada12 kab./kota binaan CCDP-IFAD tahun 2014 9. Profil Daerah Binaan CCDP-IFAD 10. Indikator Partisiasi Perempuan (untuk TPD)
9 25 29 32
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP-IFAD) Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) atau Coastal Community Development Project (CCDP-IFAD) merupakan kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan International Fund for Agriculture Developmant ( IFAD,) sebuah badan PBB, yang merespon langsung terhadap kebijakan dan prakarsa Pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan (pro-poor, pro-job, pro-growth and pro-sustainability) yang sejalan dengan kebijakan dan program IFAD (CCDP-IFAD, 2012). Pendanaannya menggabungkan pinjaman IFAD dengan persyaratan tertentu yang bersumber dari dana bantuan Pemerintah Spanyol yang dikelola oleh IFAD, pinjaman dan juga hibah dari IFAD, APBN, APBD, serta kontribusi inkind masyarakat pesisir terkait, yang kesemuanya berjumlah total US$ 43,219 juta.
1.2. Tujuan dan Indikator Keberhasilan Target umum proyek ini adalah pengurangan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat miskin aktif daerah pesisir dan pulau kecil. Target proyek ini dapat dicapai melalui peningkatan pendapatan rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan perikanan dan bahari di masyarakat miskin pesisir dan pulau kecil, yang menjadi sasaran. Sejumlah total 180 desa akan terlibat. Diperkirakan dari sekitar 660 rumah tangga dalam sebuah desa rata-rata proyek ini, sekitar 60% akan terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam proyek penangkapan dan pembudidayaan ikan dan kegiatan berbasis bahari lainnya. Ini berarti bahwa total sekitar 70.000 rumah tangga, atau 320.000 orang sebagai populasi target langsung dari proyek ini. Indikator keberhasilan yang terkait dengan tujuan Proyek PMP yaitu : 1. Tingkat pendapatan masyarakat pesisir sasaran proyek meningkat 10% net; 2. Nilai produk kelautan dan perikanan yang dijual oleh rumah tangga yang berpartisipasi meningkat rata-rata 30% dibandingkan dengan tingkat penjualan sebelum ada intervensi Proyek; 3. Sebanyak 13.200 rumah tangga tambahan dengan tingkat jaminan hidup lebih baik; dan 4. Indikator Results and Impacts Management System (RIMS) yang terkait sasaran Proyek – adalah 9.900 rumah tangga tambahan dengan perbaikan pada indeks kepemilikan aset rumah tangga dan penurunan sebesar 40% dari kasus malnutrisi pada anak-anak.
1.3. Strategi Dasar Berdasarkan Design Completion/Project Design Report – Main Report (CCDP-IFAD, 2012), proyek berprinsip pada empat unsur-unsur utama yaitu :
1
- Pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat dan rumah tangga berpartisipasi dan memutuskan sendiri prioritas mereka dalam perencanaan, pelaksanaan proyek dan investasinya. - Strategi berpusat pada pasar dan intervensi yang terkait dengannya yang akan menghantarkan manfaat, menaikkan pendapatan dengan meningkatkan hasil bersih produk perikanan dan kelautan yang berkesinambungan. - Fokus pada kemiskinan dan penargetan pada kaum miskin, berfokus pada yang miskin aktif, yang dapat menggunakan secara efektif investasi proyek dengan pendekatan berbasis pasar. - Replikasi dan bahkan membuat kegiatan proyek dan prosesnya yang lebih baik lagi di daerah dan kabupaten lain di Indonesia.
1.4. Lokasi Proyek Ke-12 lokasi proyek dan 1 learning center di 10 provinsi terletak di kawasan timur Indonesia yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Kabupaten Merauke Kabupaten Yapen Kabupaten Maluku Tenggara Kota Ambon Kota Ternate Kota Bitung Kabupaten Gorontalo Utara Kota Pare-Pare Kota Makassar Kabupaten Lombok Barat Kota Kupang Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Badung
Provinsi Papua Provinsi Papua Provinsi Maluku Provinsi Maluku Provinsi Maluku Utara Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Gorontalo Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Bali
Lokasi dipilih berdasarkan keberhasilan daerah dalam berpartisipasi melakukan kegiatan-kegiatan kelautan dan perikanan sebelumnya dan memiliki sekurangkurangnya 20% keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dari setiap kabupaten/kota, akan dikembangkan 15 desa/kelurahan pesisir.
1.5. Komponen Peoyek Terdapat 3 komponen utama yang dijalankan secara bertahap, yaitu : 1. Komponen Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya, - Komponen ini merupakan inti dari proyek, dimana lebih dari 2/3 investasi dana proyek dipusatkan pada masyarakat pesisir sasaran, melalui proses partisipatif, yang melibatkan Fasilitator Masyarakat, Penyuluh dan ditunjang oleh PIU dan Konsultan PIU di daerah. - Setidaknya 15 kelompok masyarakat dibentuk dan difasilitasi di setiap desa target, yang terdiri atas 10-12 kelompok usaha, kelompok pengelola sumberdaya, kelompok infrastruktur, dan kelompok kerja desa.
2
- Proyek mendorong keterlibatan dan kesetaraan peran perempuan dalam berbagai aktifitas yang dilakukan. 2. Komponen Pengembangan Ekonomi Berbasis Kelautan dan Perikanan, - Komponen ini menekankan pada membangun kapasitas kota/kabupaten untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat target kelompok sasaran melalui: a. dukungan di bidang prasarana utama, inovasi, keterampilan dan kepemimpinan, dan b. dukungan untuk pemasaran tata niaga dan rantai pasok (supply chain) berdasarkan kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan. 3. Komponen Pengelolaan Program - Komponen ini mengkoordinasikan implementasi berbagai pihak di tingkat pusat melalui kantor PMO dan menjamin mekanisme dan proses dapat dilakukan dengan baik di daerah. Berbagai proses dilakukan mengikuti mekanisme dan kesepakatan administrasi antara pemerintah RI dengan IFAD, dengan mengikuti mekanisme yang berlaku di Indonesia.
1.6. Kelembagaan Berdasarkan Dit. PMP-PU (2013), berbagai kelembagaan program CCDP adalah: a. Tim Pengarah Nasional, bertanggung jawab menyetujui perencanaan, penganggaran dan prosedur program, terdiri atas lintas Ditjen di lingkup KKP, Bappenas, dan KemenKeu. b. Kantor Pengelola Program (PMO) – bertanggung jawab terhadap operasionalisasi program dan administrasi keuangan, mengkoordinasi perencanaan, impelemntasi program, rekrutmen personil, pelatihan, pemantauan dan evaluasi program. c. Unit pelaksana proyek Kabupaten/Kota (PIU), dengan Bupati / Walikota bertanggung jawab atas keseluruhan implementasi program di daerahnya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Ketua PIU bertanggung jawab untuk implementasi teknis berbagai program, dibantu oleh 2 orang konsultan yaitu : Konsultan Pemberdayaan dan Pengelola Sumberdaya serta Konsultan Pemasaran, Lembaga dan Prasarana . d. Komite Pemberdayaan Masyarakat (District Oversight Board/DOB), dibentuk di setiap kabupaten/kota terdiri atas unsur Bappeda, Dinas KP, LSM, PT, Dinas Pemberdayaan, UPT Ditjen KKP, kelompok wanita dan dunia usaha yang jumlahnya antara 9-11 orang. Selain bertujuan memberikan saran, dukungan dan rekomendasi untuk mengimplementasikan program secara efektif, DOB ini juga berfungsi mengkaji dan menyeleksi berbagai proposal yang masuk dari kelompok masyarakat, untuk mendapatkan pendanaan. Tim Pengarah Nasional dan PMO ditetapkan melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan DOB dan PIU ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat.
3
Kelembagaan di masyarakat yang ditetapkan oleh PIU di daerah adalah : a. Kelompok Kerja Desa (VWG/Village Working Group) dibentuk melalui pemilihan dari masing-masing kelompok sasaran dalam pertemuan desa, terdiri dari 5 orang anggota dan 2 diantaranya perempuan. b. Tenaga Pendamping Desa (TPD)/Fasilitator adalah orang yang mempunyai latar belakang pendidikan atau berpengalaman di bidang kelautan dan perikanan, tinggal di tengah masyarakat sasaran, dan mendampingi kelompok masyarakat terus-menerus selama berlangsungnya Proyek PMP. c. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah kumpulan masyarakat terorganisir di wilayah pesisir dan melakukan kegiatan usaha penunjang kelautan dan perikanan atau usaha lainnya serta terkait peningkatan pendapatan dan penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan. Kelompok ini terdiri dari : - Kelompok Pembangunan Infrastruktur, - Kelompok Pengelolaan Sumberdaya Alam (PSDA) - Kelompok Tabungan - Kelompok Usaha (P. Tangkap, P. Budidaya, Pengolahan, Pemasaran). Berdasarkan Pednis PMP (2013), keterlibatan wanita dalam kegiatan usaha yang berorientasi pada produksi akan menjadi tantangan bagi beberapa kelompok usaha terutama yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan. Namun, wanita sangat didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha budidaya perikanan, pengolahan, pemasaran, pembangunan prasarana masyarakat dan penggalangan tabungan. Sebagai pedoman, dalam satu kelompok usaha, satu datu tiga anggota kelompok harus atau minimal 30% harus wanita. Jika tidak dapat dipenuhi, maka pertimbangan Pengarusutamaan Gender tidak berhasil dilaksanakan dan konsekuensinya alokasi dana untuk desa tersebut dapat dikurangi. Kelompok Usaha dibentuk maksimum 10 buah pada tahun pertama dengan 20% atau 2 Kelompok Usaha beranggotakan perempuan Pada tahun 2013 di 36 Desa di 12 kabupaten/kota (atau 3 desa per kab./kota) telah terbentuk 331 kelompok di luar lembaga DOPB, PIU dan TPD. Sampai dengan akhir Oktober 2014, di 108 desa (atau bertambah menjadi 9 desa per kab./kota) telah terbentuk seluruhnya 1.006 kelompok dengan rincian sebagai berikut :
108 VWG / Kelompok Kerja Desa 108 Kelompok Pembangunan Infrastruktur 102 Kelompok Pengelolaan Sumberdaya Alam 21 Kelompok Tabungan 667 Kelompok Usaha yang terdiri dari : - 350 Kelompok Perikanan Tangkap - 94 Kelompok Perikanan Budidaya - 143 Kelompok Pengolahan - 80 Kelompok Pemasaran
Berdasarkan ketentuan Pednis PMP di atas, sampai dengan 2014, jumlah Kelompok Pengolahan yang sebagian besar beranggotakan perempuan mencapai 22% dari total jumlah kelompok usaha, yang memenuhi target minimal 20%. Rincian data kelompok per desa tertera pada Lampiran 1., sedangkan rincian data per Kabupaten/Kota tertera pada Lampiran 2.
4
BAB. 2 PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBANGUNAN BERBASIS GENDER 2.1. Pengertian Istilah a. Gender adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki dalam peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang telah dikonstruksikan oleh sosial dan budaya yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kemajuan zaman. Perbedaan tersebut tidak jarang memunculkan permasalahan atau isu gender.
b. Kesenjangan Gender adalah ketidak seimbangan atau perbedaan kesempatan,
akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
c. Isu Gender adalah permasalahan yang diakibatkan kesenjangan gender yang berimpilkasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan atau lalilaki) sehiingga terjadi kondisi yang tidak adil gender. d. Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki. dalam seluruh proses pembangunan, untuk mendapat akses dan manfaat, partisipasi dalam mengambil keputusan dan penguasaan atas sumberdaya sesuai dengan kebutuhannya. e. Kesetaraan Gender adalah hasil dari perlakuan adil gender, yaitu adanya kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai kegiatan serta kesamaan menikmati hasil yang dampaknya seimbang. f. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistimatis terhadap perbedaan perempuan dan laki-laki dalam masyarakat disertai upaya menghapus hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender dan upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin. g. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. dimana aspek gender terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional (INPRES No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender). h. Data Terpilah merupakan data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi a.l. kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang ekonomi dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya. i. Gender Analysis Pathway (GAP) adalah suatu metoda analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dari melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender kedalam kebijakan / program / kegiatan hingga dalam proses meyususn Rencana Aksi.
5
j. Analisis gender adalah proses untuk mengidentifikasi isu-isu gender yang disebabkan oleh adanya pembedaan peran dan hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki yang dapat menyebabkan pembedaan dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan dan perhatian, tapi juga berimplikasi pada pembedaan antara keduanya dalam hal memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan. Analisa gender memerlukan data gender yang sudah terpilah secara kualitatif dan kuantitatif. Analisi ini merupakan langkah awal dari penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender. k. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistimatis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan adan laiki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender. l. Pemberdayaan perempuan adalah suatau proses dari bawah (bottom-up) untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan kelompok perempuan dalam mengidentifikasi masalah, menyampaikan kebutuhan dan merumuskan pemecahan masalah. Pemberdayaan tersebut perlu dilakukan terhadap kelompok perempuan baik sebagai individu maupun kelompok dalam kegiatan pembangunan.
2.2. Perbedaan Gender dan Perbedaan Jenis Kelamin Perbedaan gender sering dipahami sebagai perbedaan jenis kelamin dan isu-isu gender cenderung dianggap sebagai masalah kelompok perempuan. Padahal perbedaan gender mengacu pada peran, hak maupun kewajiban perempuan dan laki-laki yang umumnya dibentuk oleh faktor-faktor sosial, seperti budaya dan kebiasaan setempat. Perbedaan gender adalah perbedaan peran dan pembagian tugas seperti: perempuan merawat keluarga dan laki-laki mencari nafkah utama. Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh budaya setempat dan bersifat tidak tetap, karena perempuan juga bisa bertugas sebagai pencari nafkah utama, sedangkan laki-laki bisa melakukan tugas merawat keluarga. Perbedaan gender membuat perempuan dan laki-laki melakukan kegiatan-kegiatan yang berbeda, akibatnya mereka juga memiliki pengalaman, kebutuhan, prioritas dan pandangan yang berbeda dalam kehidupan sehari-harinya. Kegiatan pembangunan perlu tanggap terhadap perbedaan-perbedaan ini supaya bisa memberi manfaat pada kelompok perempuan dan laki-laki sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Perbedaan jenis kelamin mengacu pada fungsi-fungsi jasmaniah perempuan dan laki-laki yang ditentukan oleh faktor biologis. Perbedaan fungsi jasmaniah seperti mengandung, melahirkan dan menyusui adalah perbedaan yang terkait dengan jenis kelamin dan bersifat tetap. Fungsi-fungsi reproduksi tersebut hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Jadi, perbedaan gender bisa berubah dan diubah sesuai dengan kondisi dan tuntutan masyarakat. Sedangkan perbedaan fungsi jasmaniah yang terkait dengan perbedaan jenis kelamin tidak bisa diubah (kalaupun diubah hanya bersifat kosmetik seperti yang terjadi pada operasi perubahan jenis kelamin).
6
2.3. Perubahan Perbedaan Gender Menjadi Diskriminasi Gender Perbedaan gender menjadi diskriminasi gender pada saat perbedaan peran, hak dan kewajiban/tugas membuat kelompok tertentu dirugikan/dilemahkan dan kelompok yang lain diuntungkan/dikuatkan. Menurut KPNPP (2000), gender jadi masalah antara lain apabila : - Perempuan tidak dapat berkembang karena hanya diberi peran dalam urusan rumah tangga dan tidak diberi kesempatan serta peluang untuk peran-peran yang produktif. - Laki-laki dibebani pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang terlalu berat dan dituntut untuk lebih mampu dan lebih kuat dalam banyak hal. - Anak perempuan tidak mendapat pendidikan formal yang sama tingginya seperti yang diterima oeh anak laki-laki dengan berbagai alasan. - Perempuan menjadi tergantung kepada nafkah suami sehingga tidak memiliki keterampilan dan pengalaman yang sebanding dengan laki-laki. - Dalam keluarga yang kurang mampu, perempuan melaKukan pekerjaan ganda baik mengurusi rumah tangga maupun mencari nafkah dengan keterampilan dan pengetahuannya yang terbatas. - Potensi dan bakat yang dimiliki perempuan kurang mendapat wadah. - Belum memasyarakatnya konsep/pemilikan tentang perlunya kesetaraan dan keadilan gender. - Masih terdapat kebijakan perangkat hukun dan perundang-undangan yang bias gender. Kondisi sebagaimana di atas telah menimbulkan diskriminasi baik terhadap perempuan maupun laki-laki, sehingga mengakibatkan terjadinya pembakuan gender dalam masayarakat dan terjadinya ketidak-adilan, yang berbentuk marginalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan dan beban kerja yang dialami kedua jenis kelamin itu. Terjadinya diskriminasi gender tidak selalu bersifat ekstrim dan tidak selalu disadari. Sekalipun demikian jika dibiarkan akan merugikan kelompok yang berada dalam posisi lebih lemah. Bentuk-bentuk ketidak-adilan akibat diskriminsi gender itu adalah ; - Marginalisai (pemiskinan ekonomi) Pemiskinan atas perempuan maupun laki-laki disebabkan karena jenis kelaminnya. Sebagai contoh a.l. penerimaan upah/gaji lebih rendah, pembatasan kesempatan pekerjaan terhadap perempuan dan kemajuan teknologi industri meminggirkan peran serta perempuan. Sebaliknya banyak pula lapangan pekerjaan yang menutup pintu bagi laki-laki karena anggapan mereka kurang teliti dalam melakukan pekerjaan yang memerlukan kecermatan dan kesabaran. - Subordinasi (penomor-duaan) Pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari pada laki-laki misalnya dalam tradisi, tafsiran keagamaan dan aturan birokrasi. Sebagai contoh a.l. perempuan dianggap “orang belakang” dan perempuan dinomor-duakan di bidang politik, hukum, jabatan, karir dan pendidikan.
7
- Pandangan stereotype (pelabelan negatif) Penandaan yang sering kali negatif selalu menimbukan ketidak adilan. Sebagai contoh a.l. : label perempuan sebagai ibu rumah tangga sangat merugikan mereka jika ingin aktif dalam ‘kegiatan laki-laki’ seperti kegiatan politik, bisnis maupun birokrasi. Sementara label laki-laki sebagai “pencari nafkah” mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai ‘sambilan’ atau ‘tambahan’ sehingga kurang dihargai. - Kekerasan Akibat perbedaan peran, muncul kekerasan terhadap perempuan secara individu maupun di tempat umum, tempat pekerjaan ataupun masyarakat, baik serangan fisik seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, maupun kekerasan terhadap mental psikologis seperti pelecehan seksual, ancaman dan paksaan sehingga yang mengalami terusik secara emosional. - Beban kerja Diskriminasi beban kerja ganda atau jenis-jenis kegiatan yang harus dialami jenis kelamin tertentu. Sebagai contoh : perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan runah tangga, dan bagi yang bekerja di luar rumah, selain bekerja di wilayah publik, mereka juga masih harus mengerjakan domestik. Seorang istri, walau bekerja mencari nafkah keluarga, ia tetap menjalankan tugas pelayanan rumah tangga yang dianggap sebagai kewajibannya.
2.4. Pembangunan yang Berorientasi Gender Pada tahun 1985, pembangunan yang berorientasi gender menggunakan pendekatan Wanita dalam Pembangunan atau Women In Development (WID). Semua kegiatan ditujukan untuk kepentingan langsung bagi perempuan, seperti peningkatan pendapatan untuk perempuan, kesempatan kerja untuk perempuan, peningkatan kesadaran tentang WID, dan penyusunan data dasar WID untuk sosial ekonomi. Pendekatan WID sebenarnya kurang menguntungkan untuk pembangunan karena pembangunan adalah untuk keduanya, masyarakat laki-laki dan perempuan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa memasukkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam pembangunan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus efisiensi dalam penggunaan sumberdaya pembangunan. Untuk mendapatkan pembangunan yang responsif terhadap pengalaman, aspirasi dan permasalahan perempuan dan laki-laki, pendekatan yang digunakan adalah Wanita dan Pembangunan atau Gender And Development (GAD). GAD tidak membuat perempuan sebagai subyek utama. Pendekatan GAD memperbaiki peranan perempuan dan memerlukan analisis tentang hubungan lakilaki dan perempuan. Sedangkan WID berfokus pada perbaikan peran perempuan karena posisinya yang tidak setara dengan laki-laki. Pendekatan GAD memperhatikan essence yang berkaitan proses sosial ekonomi dan politik. Perbedaan antara kedua pendekatan ini tertera pada Tabel 1.
8
Tabel 1. Perbedaan pendekatan WID (Women in Development ) dan GAD (Gender and Development ). WID (Woman in Development)
GAD (Gender and Development)
• Program hanya terfokus pada perempuan
• Program terfokus pada relasi laki-laki dan perempuan namun bertujuan memperbaiki keadaan perempuan
• Mengubah kondisi perempuan hanya menyentuh kebutuhan gender praktis
• Mengubah posisi perempuan dalam relasinya dengan lingkungan / mengubah gender strategis
• Tidak menggugat peran tradisional perempuan
• Menggugat relasi gender yang timpang
• Jangka waktu pendek dan hasil sudah kelihatan
• Jangka waktu panjang dan hasilnya tidak terlihat langsung seketika
• Program dirancang khusus untuk perempuan
• Program dirancang bagi laki-laki dan perempuan
• Program meningkatkan partisipasi perempuan, tapi tidak mengubah relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan
• Program bertujuan untuk membongkar relasi timpang laki-laki dan perempuan
2.5. Pembangunan Manusia Berbasis Gender Untuk memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada, maka pembangunan nasional diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan tanpa membedakan jenis kelamin, agar laki-laki dan perempaun mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang setara (KPP-PA dan BPS, 2013). Tujuan utama dari pembangunan ini adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupann yang produktif serta terwujudnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang. Pencapaiannya melalui tiga indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dirinci sampai tingkat kabupaten/kota, sebagai berikut : . • Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan pembangunan kapasitas dasar manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. •
Indeks Pembangunan Gender (IPG), mengukur kapabilitas dasar manusia pada ketiga bidang tersebut, tetapi berfokus pada faktor ketidak-setaraan antara lakilaki dan perempuan.
• Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator untuk melihat peran perempuan dalam politik (keterlibatan di parlemen), ekonomi (sumbangan dalam pendapatan kerja) dan pengambilan keputusan (sebagai manager, profesional, administrasi, teknisi)
9
Secara umum, capaian pembangunan manusia di Indonesia menunjukan peningkatan dari tahun 2004-2012, dan lebih dari 90% kab./kota telah masuk dalam kategori capaian menengah ke atas pada tahun 2012. Gambaran capaian pembangunan manusia di ke-12 daerah binaan CCDP-IFAD tertera pada Lampiran 3., sedangkan gambaran kesenjangan gender (perbandingan IPM dan IPG) masing-masing tertera pada Gambar 1. berikut.
Gambar 1. Kesenjangan gender (perbandingan IPM dan IPG) di 12 kab./kota binaan CCDP-IFAD tahun 2013
Dengan membandingkan IPM dan IPG, dapat diketahui ada tidaknya kesenjangan SDM antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangaan gender yang terbaik atau relatif paling kecil adalah angka yang hampir mendekati 1. Angka ini dicapai Kota Ambon dan Merauke yang masing-masing sama yaitu 96,81%, sedangkan kesenjangan yang paling besar ter4jadi di Kabupaten Gorontalo Utara yaitu 83,50%. Pada Lampiran 3, ditinjau dari indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tentang peran perempuan dalam politik, ekonomi dan pengambilan keputusan, Kota Bitung mencapai IDG sebesar 70.62 yang melebihi IDG secara nasional pada tahun 2012 sebesar 70.00, sedangkan di Kabupaten Lombok Barat IDGnya paling rendah yitu 50.50. Walaupun kesenjangan gender (perbandingan IPM dan IPG) Kota Bitung realtif rendah sebagaimana pada Gambar 1., tetapi peran perempuan dalam berbagai aspek pembangunan sudah relatif tinggi.
2.6. Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming) Dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000, Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program/kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Strategi ini meliputi : 1) formulasi kebijakan dan program yang responsif gender, 2) kelembagaan yang mendukung PUG, 3) Sumber daya : personil, dana dan alat, 4) data terpilah dan sistim informasi serta 5) dukungan masyarakat madani.
10
PUG menjadi prinsip pembangunan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksana pembangunan yaitu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-20125 Kegiatan PUG terutama berfokus pada perbedaan gender (yaitu perbedaan peran, hak, kewajiban/tugas yang dijalankan oleh kelompok perempuan dan laki-laki) dan bertujuan untuk : • Memperbaiki akses dan peluang kelompok perempuan dan laki-laki dalam berpartisipasi dan menerima manfaat dari berbagai kegiatan baik di rumah tangga maupun di masyarakat agar menjadi lebih setara dan adil. • Mencegah agar perbedaan gender tidak menjadi diskriminasi gender. Strategi pemberdayaan ini dirancang sebagai strategi alternatif untuk melengkapi dua strategi terdahulu yaitu Women in Development (WID) dan Gender and Development (GAD), dan dideklarasikan semenjak tahun 1995 pada 4th World Conference on Women di Beijing. Sejak saat itu, hampir semua pemerintahan dunia ketiga mulai mengembangkan Kementerian Peranan Wanita, dengan fokus utama meningkatkan peran wanita dalam pembangunan. Strategi peningkatan peran wanita dalam pembangunan ini didasarkan pada suatu analisis yang lebih memfokuskan pada kaum perempuannya. Strategi ini dibangun di atas asumsi bahwa permasalahan kaum perempuan berakar pada rendahnya kualitas sumber daya perempuan itu sendiri yang menyebabkan mereka tidak mampu bersaing dengan kaum laki-laki dalam masyarakat termasuk dalam pembangunan. Analisis ini mengharuskan adanya usaha untuk menghilangkan diskriminasi yang menghalangi usaha mendidik kaum perempuan Keuntungan menyelenggarakan PUG ini adalah dapat diidentifikasinya apakah lakilaki dan perempuan : • Memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan • Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan • Memiliki kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan • Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan Alasan diperlukannya PUG antara lain adalah ; • Pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender kepada rakyatnya, perempuan dan laki-laki. • Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundangundangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki. • PUG merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan lakilaki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan pengahargaan yang sama dimasyarakat • PUG mengantar kepada pencapaian kesetaraan gender dan karenanya PUG meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya. • Keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa.
11
Hambatan yang dihadapi penyelenggaraan PUG umumya adalah ; budaya, lemahnya sosialisasi, perbedaan paradigma dan kebijakan anggaran yang masih netral dan buta gender. Pengarusutamaan Gender akan berhasil, jika sudah dilaksanakan oleh seluruh kalangan masyarakat baik yang bergabung dalam lembaga pemerintah (Departemen dan non-Departemen), organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi keagamaan maupun pada masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga. Lembaga pemerintah merupakan sasaran utama dari Pengarusutamaan Gender seperti yang tertuang dalam INPRES No. 9 Tahun 2000. Dengan kewenangan yang dimiliki, maka SDM yang tersedia dari tingkat pusat sampai lini lapangan, yang berperan membuat kebijakan, program dan kegiatan (policy maker), dan perencanaan program (technical planning) mutlak harus mengutamakan gender dalam setiap langkahnya. Begitu pula organisasi swasta, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan lain sebagainya, adalah organisasi-organisasi yang sangat menguasai keadaan di lapangan dan dekat dengan masyarakat.
2.7. Landasan Hukum Landasan hukun dari Pengarusutamaan gender ini adalah : Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan, yang menginstruksikan kepada jajaran eksekutif, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melaksanakan strategi PUG sebagai bagian dari pembangunan nasional. PUG harus dilaksanakan di setiap tahap penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 67 Tahun 2011, menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk mengintegrasikan PUG ke dalam perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. Kesepakatan Bersama antara KKP dan KPP-PA No. 06 MENKP/KB/III/2011 dan No. 12 Tahun 2011 tentang Peningkatan Efektivitas PUG serta Adanya Kebijakan Khusus untuk Mempromosikan dan Menangani HakHak Perempuan di Bidang Kelautan dan Perikanan Surat Edaran KaBappenas, MenKeu, Mendagri dan MenNegPP-PA No : 270/M.PPN/11?2012, No : SE-33/MK.02?2012, No: 050/4379A/SJ, No: SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2014 Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kementrerian Kelautan dan Perikanan.
12
BAB 3 PELAKSANAAN PENGARUSUTAM AAN GENDER PADA CCDP-IFAD 3.1. Landasan Rencana Pengarusutamaan Gender (PUG) telah tertera dalam Dokumen Project Design Report CCDP-IFAD (2012) khususnya Annex XII Poverty, Targeting And Gender, Bag. E. Gender Strategy para 29 - 33 dan sesuai dengan pembangunan yang responsif gender yang tertera pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010-2014. Dalam Buku I. terkait dengan prioritas bidang kesejahteraan masyarakat dan dalam Buku II. terkait dengan kebijakan pengarus utamaan dan lintas bidang (Pokja KKP, 2013). Kegiatan Pengarusutamaan Gender terutama berfokus pada perbedaan gender (yaitu perbedaan peran, hak, kewajiban/tugas yang dijalankan oleh kelompok perempuan dan laki-laki) dan bertujuan untuk : • Memperbaiki akses dan peluang kelompok perempuan dan laki-laki dalam berpartisipasi, memiliki kontrol dan menerima manfaat dari berbagai kegiatan baik di rumah tangga maupun di masyarakat agar menjadi lebih setara dan adil. • Mencegah agar perbedaan gender tidak menjadi diskriminasi gender.
3.2. Tujuan CCDP Yang Berorientasi Gender Tujuan CCDP yng berorientasi gender adalah memberi kesempatan pada masyarakat perempuan dan laki-laki. secara proposional sesuai tugas dan tanggung jawabnya berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, khususnya memperbaiki ketertinggalan perempuan. Fokus strategi yang akan djalankan adalah : Mengembangkan pemberdayaan aktif di bidang ekonomi
perempuan untuk
mampu berperan
Memperkuat peran pengambilan keputusan perempuan dalam isu pembangunan masyarakat dan meningkatkan keterwakilannya di lembaga lokal Meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan perempuan serta mengurangi beban hidupnya melalui akses pelayanan masyarakat dan infrastruktur dasar
3.3. Target Program Gender Program gender yang merupakan bagian dari Komponen Proyek 1 yaitu Pemberdayaan, berdasarkan Logical Framework CCDP, juga tertera pada Appendix E. Environmental and Social Review dari Project Design Report (2012) pada aspek monitoring yang terkait dengan gender, partisipasi perempuan dan pengentasan kemiskinan, merencanakan indikator output berikut : ;
13
• 9.900 tambahan rumah tangga dengan peningkatan indeks kepemilikan aset rumah tangga. • Penurunan 40% malnutrisi pada anak-anak. • 13.200 rumah tangga tambahan dengan perbaikan ketahanan pangan. • 70% rumah tangga perikanan/kelautan menyatakan Rencana Desa mewakili prioritasnya. • 50% perempuan desa menyatakan Rencana Desa mewakili prioritasnya. • 60% Kelompok Usaha yang telah didukung dan terlatih dalam 3 tahun pertama, menguntungkan. Berdasarkan Appendix II : Poverty and Targetting dari dari CCDP-IFAD Project Design Report Para 6 (IFAD, 2012), persyaratan dilaksanakannya PUG adalah partisipasi perempuan, ditargetkan sebagai berikut : • Keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan dari TPD yang direkrut, atau minimal 40 % nya adalah perempuan. • Pelatihan awal sebelum penugasan TPD termasuk modul khusus tentang pengarus utamaan gender. • Partisipasi perempuan yang hadir pada pertemuan-pertemuan masyarakat sebesar 30%. • Minimal 2 orang perempuan atau 40% dari 5 anggota Kelompok Kerja Desa (VWG). • Miinimal 30 % perempuan pada anggota pada Kelompok Infrastruktur dan Kelompok Pengelola Sumberdaya Alam, dan • Minimal dibentuk satu Kelompok Tabungan di setiap desa yang anggotanya didominasi perempuan. Berdasarkan tujuan, target dan indikator output di atas sebagaimana juga tertera dalam Gender Focus : Aide Memoire dari Review Mission tgl 9-19 September 2013 (IFAD, 2013) , direncanakan penyusunan strategi gender yang bersifat : • Orientasi lebih terhadap peran wanita pada proses perencanaan /pengambilan keputusan pembangunan desa dan pembentukan Kelompok Masyarakat tahap-tahap selanjutnya. • Mencakup dukungan terhadap pengembangan kapasitas analisa mata pencaharian dimana gender merupakan bagian integral. • Berfokus pada hambatan dan peluang yang dihadapi kelompok. • Bersifat fleksibel yang bisa merespond peluang lokal. • Mudah dilaksanakan dan relevan terhadap hambatan spesifik di daerah binaan masing-masing di berbagai daerah Kabupaten/Kota. • Harus merencanakan keterlibatan maksimum perempuan dalam subkomponen 2.2. yaitu Dukungan Pasar dan Rantai Pasok.
3.4. Capaian CCDP- IFAD Terkait Gender Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh PMO di daerah diantaranya Result and Impact Monitoring System (RIMS) dan Annual Outcome Survey (AOS), menghasilkan data dan informasi terkait gender yang digunakan sebagai bahan analisa gender mengingat terbatasnya data terpilah yang telah tersedia.
14
3.4.1.
Result and Impact Monitoring System (RIMS)
Terhadap terhadap 900 rumah tangga dari 30 cluster di 12 kab./kota binaan, dengan 30 rumah tangga per cluster, pada bulan November 2013 dilaksanakan monitoring terhadap tingkat kemiskinan, ketahanan pangan, aspek sosial ekonomi seperti : umur, tingkat literasi, sumber air bersih dan sanitasi, serta kondisi kesehatan anak balita. Ringkasan hasil monitoring adalah sebagai berikut : • Dari 4.121 orang anggota RT (2019 laki-laki dan 1.974 perempuan), didominasi 0eh kelompok umur 10-14 tahun. Usia produktif (15-59 tahun) yang lebih banyak diisi perempuan memperlihatkan perempuan lebih mampu beradaptasi untuk bertahan hidup di masyarakat pesisir. Disamping itu, perempuan juga banyak bergerak di penjualan sayur mayur dan pengolahan produk perikanan. Kelompok umur non-produktif di bawah 15 tahun yang mendominasi anggota rumah tangga, ternyata didominasi oleh laki-laki, yang bila dioptimasikan kemampuannya, akan menjadi lakilaki usia produktif yang tangguh. Dengan demikian regenerasi nelayan untuk menjalankan perikanan yang kuat dan produktif dapat dicapai. • Pengukuran kemiskinan menggunakan kriteria Biro Pusat Statistik. Dari 13% rumah tangga yang dikepalai perempuan, maka 6% yang berstatus kemiskinannya cenderung paling rendah ternyata menjalankan usaha pengolahan. • Tingkat kemampuan literasi yang dicapai perempuan dan laki-laki dewasa sangat tinggi, masing-masing adalah 93% dan 94%. Pada usia produktif (15-24 tahun) tingkat literasi ini lebih tinggi lagi yaitu masing-masing 97% dan 95%. Tingginya tingkat literasi dipacu oleh kebijakan pemerintah yang mengalokasikan dana pendidikan yang cukup besar. • Ditinjau dari aspek sumber air minum, 78% rumah tangga memiliki sumber air yang aman terutama yang berasal dari sumur. • Dari aspek sanitasi, 69% rumah tangga telah memiliki sanitasi (flush toilet) yang cukup terjaga. • Dari aspek ketahanan pangan, dari total 900 rumah tangga, sebanyak 46% atau 418 rumah tangga mengalami masa kelaparan/paceklik pada setahun terakhir. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35% atau 318 rumah tangga terkena 1 kali musim kelaparan selama 3,5 bulan, sedangkan sisanya sebesar 11% atau 100 rumah tangga mengalami 2 kali musim kelaparan yaitu 3,5 bulan perumah tanggaama ditambah 2,5 bulan di musim kedua. • Monitoring aspek kesehatan terhadap anak-anak dilakukan dengan menggunakan cara anthropometry yang mengikuti standard WHO terhadap 3 indikator malnutrisi dengan mengukur tinggi badan (TB), berat badan (BB) dan umur (U) sebagai : TB/U untuk malnutrisi kronis (pendek/stunting/); BB/TB untuk malnutrisi akut (wasting) dan BB/U untuk kurang gizi (thin nutrition condition). Dari sejumlah 432 orang anak dibawah usia 5 tahun, didapat kondisi kesehatan : -
54% anak malnutrisi kronis (59% anak perempuan, 51% anak laki) 17 % anak malnutrisi akut (17% anak perempuan, 16% anak laki) 28% anak kurang gizi (34% anak perempuan, 22% anak laki)
15
Perbandingan data dengan standard Riser Dasar Kesehatan (RISKEDAS) 2010 yang dikeluarkan Asosiasi Nutriisi Indonesia adalah : Kondsi kesehatan Malnutrisi kronis Malnutrisi akut Kurang berat
RISKEDAS 2010 36% 6% 18%
RIMS 54% (2,8 kali lebih tinggi) 17% (1,5 kali lebi tinggi) 28% (1,5 kali lebih tinggi)
Data perolehan RIMS yang 1,5 - 2,8 kali lebih besar standard RISKESDAS 2010 ini memperlihatkan kondisi anak-anak pesisir di daerah binaan CCDP sangat parah terutama di tingkat malnutrisi kronis. Anak perempuan ternyata terlihat lebih rentan terhadap kekurangan gizi tersebut. Kondisi malnutrisi anak ini sering ditemukan di Kabupaten Yapen dan Merauke.
3.4.2.
Annual Outcome Survey (AOS)
Survei Tahunan ini dilaksanakan di ke 12 kab.//kota pada akhir tahun 2013. Survei dilakukan terhadap aspek-aspek : profil penerimaan manfaat (18 orang per desa binaan proyek dan 18 orang per desa luar), ketahanan pangan, produksi kelautan dan perikanan, akses terhadap pasar, akses terhadap keuangan desa, pembangunan usaha dan ketenaga-kerjaan, akses terhadap sumberdaya alam dan pemberdayaan untuk perempuan. Ditinjau dari Aspek Pemberdayaan Perempuan, secara umum ringkasan hasil survei terhadap responden di ke-12 daerah binaan secara umum antara lain sebagai berikut : • 83-100% perempuan membuat keputusan bersama suami untuk pembelian barang rumah tangga dan pendidikan anak, dan 61-100% mebuat keputusan bersama suami untuk pengeluaran perbaikan rumah. • 50-100% perempuan mempunyai tabungan tunai di rumah. Hanya sedikit yaitu 0-39% yang mempunyai tabungan di bank dan hanya 0-22% memiliki tabungan bersama orang lain • 55-83% perempuan mempunyai pinjaman, umumnya bersumber dari keluarga, tauke, teman, perantara atau makelar, walaupun ada sedikit (06%) yang meminjam ke bank, institusi formal atau lembaga keuangan lain. • 11-28% perempuan menggunakan pinjaman untuk konsumsi, 28-72% menggunakan untuk usaha, namun sedikit sekali perempuan (0-11%) menggunakannya untuk keperluan kesehatan dan hanya 0-6% meggunakannya untuk pendidikan anak. Tidak ada perempuan (0%) yang menggunakan pinjaman untuk menabung. • Hanya 11-39% perempuan yang mempunya asset sendiri, sebanyak 5678% memilikinya bersama suami. • Hanya 11-39% perempuan yang mengetahui tentang hak waris secara legal. Hasil Annual Outcome Survey dapat dijadikan salah satu informasi dalam proses evaluasi program dan perbaikan program yang terkait di masa mendatang.
16
3.5. Partisipasi Perempuan 3.5.1.
Partisipasi Perempuan pada Lembaga dan Kelompok
Partisipasi anggota perempuan dalam lembaga/kelompok ditargetkan sebesar 30%, sedangkan target jumlah kelompok usaha perempuan dari keseluruhan kelompok yang dibentuk adalah 20%. Dengan demikian di setiap desa ditargetkan dibentuk masing-masing 1 buah Kelompok Kerja Desa atau Village Working Group (VWG), Kelompok Infrastruktur, Kelompok Pengelolaan Sumberdaya, Kelompok Tabungan, 4 buah kelompok usaha laki-laki dan 2 buah kelompok usaha perempuan. Demikian juga diharapkan peserta perempuan hadir minimal 30% pada setiap sosialisasi, pertemuan pemberdayaan, pelatihan dan sebagainya yang dilaksanakan daerah. Rata-rata persentase partisipasi perempuan dalam lembaga baik di pusat (PMO dan Konsultan PMO), di Kabupaten/Kota (DOB, PIU, Konsultan daerah dan TPD) dan di Desa (VWG dan Kelompok) di ke-12 kabupaten/kota tertera pada Lampiran 4., sedangkan gambaran persentese partisipasi perempuan secara umum di daerah tertera pada Gambar 2. : • Di Kab/Kota, DOB : 29%, PIU : 33%, Konsultan Daerah : 13%, TPD : 21%. • Di desa pada kelompok-kelompok non-usaha yaitu pada VWG : 35%, Kelompok Infrastrutur : 5%, Kelompok Pengelolaan Sumber Daya Alam : 14%, Kelompok Tabungan : 85%,. Sedangkan pada kelompok-kelompok usaha yaitu Kelompok Usaha Perikanan Tangkap : 7%, Kelompok Usaha Budidaya Ikan : 21%, Kelompok Usaha Pengolahan : 85% dan Kelompok Pemasaran: 53%. • Di pusat : PMO : 31%, Konsultan PMO : 8%. Secara keseluruhan rata-rata partisipasi perempuan adalah sebesar : 28%, yang hampir mendekati target, namun sebarannya tidak merata. Rata-rata partisipasi di lembaga dan kelompok non usaha adalah 20%, sedangkan di Kelompok Usaha adalah 32%.
Gambar 2. Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga dan kelompok di 12 kab./kota binaan CCDP-IFAD (Oktober 2014).
17
Pada lembaga dan kelompok non usaha seperti Kelompok Infrastruktur dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang sifat usahanya dominan laki-laki, sulit dipenuhi target 30% perempuan. Sedikitnya anggota perempuan (5 - 9%) umumnya berperan sebagai Bendahara dan Pencatat kegiatan atau barang yang dibeli. Masalah keamanan karena jauhnya lokasi desa binaan juga membatasi keterlibatan TPD perempuan yang umumnya hanya 1 orang perempuan dari 6 TPD yang bertugas. Dari 12 kabupaten/kota binaan, hanya Kota Kupang memiliki 3 TPD perempuan (50%) dari 6 orang yang bertugas, sedangkan Kota Bitung, Pare-Pare dan Kabupaten Lombok Barat memiliki 2 TPD perempuan atau sesuai 30% dari target. Pada kelompok-kelompok usaha rata-rata partisipasi yang dicapai adalah 32%. Di hampir semua daerah, penyumbang terbesar adalah Kelompok Pengolahan dimana anggota perempuannya mencapai rata-ratai 89%, Demikian juga dii Kelompok Pemasaran khususnya di Ambon dan Lombok Barat anggotanya dikuasai kaum perempuan (100%). Pada Kelompok Perikanan Tangkap dan Budidaya, partisipasi perempuan masing-masing 7% dan 21%. Di Kelompok Perikanan Budidaya lebih tinggi karena perempuan juga ikut aktif terlibat dalam kegiatan teknis kelompoknya.
3.5.2. Partisipasi Perempuan pada Pertemuan Berdasarkan informasi Konsultan Pemberdayaan Daerah (2014), diperoleh persentase partisipasi perempuan pada berbagai pertemuan daerah diantaranya sosialisasi, fasilitasi, penyadaran masyarakat, pembentukan lembaga, rapat desa, workshop, training dan bimtek (Lampiran 5.) Dibandingkan dengan target minimal sebesar 30% sebagaimana yang dipersayaratkan, maka partisipasi kehadiran perempuan yang masih kurang adalah di 3 daerah yaitu rata-rata 16% di Kab. Kubu Raya serta 24% di Kab. Lombok Barat dan 25% di Pare-Pare ; sedangkan di 9 daerah lainnya cukup baik, yaitu berkisar antara 32% di Ternate dan 54% di Kupang.
Gambar 3.
Persentase partisipasi perempuan pada berbagai pertemuan dan pelatihan di 12 kab./kota binaan CCDP-IFAD (Oktober 2014).
18
Walaupun demikian, pemantauan lebih mendalam secara terus menerus secara kualitatif perlu dilaksanakan khususnya bagi para perempuan pelaku ekonomi terhadap manfaat training, bimtek dan pemberdayaan terhadap perkembangan atau kemajuan usaha ekonominya.
3.5.3.
Partisipasi Perempuan dan Anak-anak pada Mata Pencaharian
Informasi Konsultan Pemberdayaan (2004) tentang pemetaan peran gender yaitu laki-laki, perempuan dan anak-anak dalam mata pencaharian tertera pada Lampiran 6. Khususnya pada mata pencaharian yang didominasi lakilaki seperti perikanan tangkap, tambahan beban ganda perempuan (isteri nelayan) terlihat dari peran sangat nyata dalam membantu kegiatan perikanan tangkap suaminya. Dari 11 tahapan kerja usaha penangkapan, perempuan nyata terlibat dalam 9 tahap di Kab. Merauke dan Yapen serta dalam 6 tahap di Lombok Barat dan Makasar termasuk pekerjaan penyiapan jaring, penangkapan, pengambilan ikan dari jaring dan pembersihan jaring yang umumnya dilakukan laki-laki. Sedangkan di kab./kota lainnya beban perempuan lebih ringan dengan hanya terlibat dalam 2-5 tahapan kerja termasuk perawatan jaring, penjahitan jaring yang robek, penanganan pasca panen sampai ke penjualan hasil tangkapan dan pengurusan keuangan hasil penjualan. Di usaha perikanan budidaya, perempuan lebih banyak lagi ikut terlibat dalam keseluruhan tahapan kerja. Dari 11 tahap, perempuan ikut bekerja di seluruh tahap di Kupang, 9 tahap di Ambon dan Merauke, 7 tahap di Makassar, 6 tahap di Bitung dan 5 tahap di Kubu Raya. Pada budidaya rumput laut, di Maluku Tenggara perempuan terlibat pada setengah dari seluruh 17 tahapan kerja termasuk pengikatan bibit, pemasangan pelampung, pemeliharaanm panen dan kegiatan pasca panennya kemudian. Anak-anak (kebanyakan laki-laki) banyak terlibat pada hampir seluruh tahap usaha penangkapan dan budidaya ikan di Kab. Kubu Raya serta pada usaha budidaya ikan dan budidaya rumput laut di Makassar. Peran atau kontribusi perempuan dan anak-anak inilah yang umumnya tidak dikenali dan diakui ini dapat dianggap sebagai salah satu isu gender yaitu “statistik tersembunyi” atau hidden statistic.
3.6. Kemitraan Dalam Gender Focus : Aide Memoire pada Review Mission (2014) dinyatakan bahwa strategi gender harus merencanakan keterlibatan maksimum perempuan dalam Sub-Komponen Proyek No. 2.2. yaitu Dukungan Pasar dan Rantai Pasok. Berdasarkan PDR CCDP-IFAD (2012), tujuan sub-komponen ini adalah untuk menciptakan peluang bagi kelompok-kelompok usaha dan rumah tangga individu dalam desa sasaran untuk berinvestasi secara menguntungkan dalam produksi mereka, dan melakukan pemasaran tahap pertama dari produk bahari berkelanjutan yang berpotensi tinggi yang terkait dengan permintaan pasar.
19
Pengembangan aspek pemasaran menjadi keharusan terutama dengan berkembangnya usaha kelompok masyarakat, dimana besarnya produk hasil usahanya mungkin tidak mampu seluruhnya diserap pasar lokal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membangun kemitraan, suatu bentuk kerjasama atau sinergitas program/kegiatan antara kelompok usaha/lembaga yang satu dengan lembaga/perusahaan atau mitra lainnya dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan (PEMP, 2013). Melaui kemitraan pemasaran ini, strategi promosi juga sekaligus dilakukan oleh mitra (Zawawi, 2014). Berdasarkan Weekly Dashboard 24-28 November 2014 (Pusat Data dan Monitoring CCDP-IFAD), melaui PIU Kab//Kota dan Konsultan Pemasaran Daerah, kegiatan Komponen 2 Proyek telah menghasilkan 54 buah kesepakatan kerjasama dengan mitra pihak ke-tiga di 12 kab//kota. Sampai dengan November 2014, sebanyak 14 kesepakatan kerjasama tersebut sudah dalam bentuk MoU (Lampiran 7.) Sebagaimana telah disebut dalam para 3.5.1., partisipasi perempuan terbesar adalah pada Kelompok Usaha Pengolahan (85%), yang menghasilkan berbagai produk olahan antara lain kerupuk dan abon ikan sebagai oleh-oleh, serta yang sudah mejadi komoditi unggulan diantaranya adalah olahan kepiting rajungan di Kab. Kubu Raya, ikan tuna asap cair di Ambon dan terasi panggang udang rebon di Kab. Lombok Barat. Selain membeli dan memasarkan hasil produk kelompok masyarakat, beberapa kesepakatan kemitraan ini juga mencakup pelatihan, monitoring berkala dan bantuan peralatan produksi.
20
BAB 4 STRATEGI GENDER DAN RENCANA AKSI 4.1. Kebijakan Gender Berdasarkan IFAD (2008), prinsip kebijakan gender di IFAD adalah “ IFAD in all operational situations … address gender differences and have a special focus on women within all identified target groups - for reasons of equity, effectiveness and impact “ Dikemukakan lebih lanjut, bahwa untuk suatu usaha pembangunan yang effektif, maka perbedaan peran dan tanggung jawab gender perlu menjadi pertimbangan, bukan hanya karena kurangnya akses perempuan dibanding laki-laki terhadap aset dan pelayanan jasa - dan juga karena kurangnya suara perempuan dalam penentuan-keputusan di kalangan masyarakat, tetapi juga karena penanggulangan ketidak-setaraan dan penguatan kapasitas perempuan desa untuk menjalankan peran produktifnya lebih efektif, yang ternyata berdampak besar terhadap pengentasanan kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga. Sasaran IFAD adalah memberi kesempatan pada masyarakat miskin kaum perempuan dan laki-laki untuk meningkatkan ketahanan pangan dan nutrusi, meningkatkan pendapatannya dan memperkuat ketahanannya, khususnya memperbaiki ketertinggalan perempuan. Dalam pelaksanaannya, untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ini digunakan suatu strategi bercabang tiga bertujuan untuk : Mengembangkan pemberdayaan perempuan untuk mampu berperan aktif di bidang ekonomi melalui akses dan kontrol terhadap aset-aset dasar. Memperkuat peran pengambilan keputusan perempuan dalam isu pembangunan masyarakat dan meningkatkan keterwakilannya di lembaga lokal Meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan perempuan serta mengurangi beban hidupnya melalui akses terhadap pelayanan masyarakat dan infrastruktur dasar Upaya menuju kesetaraan gender di Indonesia telah tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini mengamanahkan kepada semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah untuk mengarusutamakan gender ke dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program. Kementerian dan Lembaga di tingkat nasional dan daerah harus mengatasi persoalan keridak-setaraan gender dan menghapuskan diskriminasi gender. Peraturan Menteri Dalam Negeri/Kepmendagri No. 15/2008 berisi pedoman untuk pelaksanaan PUG di tingkat propinsi dan kabupaten. UUD Negara Indonesia dan ratifikasi berbagai konvensi internasional, menunjukkan komitmen negara terhadap kesetaraan gender dan menyebabkan dikeluarkannya berbagai undangundang lokal yang efektif. Selain itu, kebijakan Pengarusutamaan Gender diintegrasikan dalam proses prencanaan dan penyusunan anggaran, juga data terpilah, indikator dan target, untuk pertama kalinya dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
21
Peraturan-peraturan ini, terutama yang menyangkut instruksi PUG telah sanggup membangun momentum bagi program dan inisiatif kesetaraan gender, namun kekuatannya dibatasi oleh klasifikasi INPRES No. 9/2000 yang hanya berupa “instruksi” dan bukan undang-undang, sehingga pelaksanaannya di tingkat lokal menjadi berbeda dan belum diimpemantasikan secara konsisten di seluruh Indonesia (Kertas Kerja 1 - PUG, damam Ananymous, 2008) Pengintegrasian Gender dalam Perencanaan Program dan Penganggaran Bidang Kelautan dan Perikanan telah tertera dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 4/PERMEN-KP/2014.
4.2. Analisa Gender Analisa gender adalah proses untuk mengidentifikasi isu-isu gender yang disebabkan oleh adanya pembedaan peran dan hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki yang dapat menyebabkan pembedaan dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan dan perhatian, tapi juga berimplikasi pada pembedaan antara keduanya dalam hal memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan. Analisa gender memerlukan data gender yang sudah terpilah secara kualitatif dan kuantitatif diantaranya meliputi pemetaaan peran, kondisi, kebutuhan dan permasalahan masing-masing perempuan dan laki-laki. Dengan demikian analisa gender akan mengurai dan memberikan jawaban yang tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari suatu program/kegiatan, serta kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan. Analisa gender ini merupakan merupakan langkah awal dari penyusunan program/kegiatan yang responsif gender. Namun, masalah yang dihadapi saat ini keterbatasan data terpilah tersebut, khususnya data terkait pemberdayaan masyarakat pesisir. Padahal melalui data terpilah ini akan diperoleh informasi pembuka wawasan yang dapat menggambarkan peran, kondisi, kebutuhan, permasalahan yang dihadapi perempuan dan laki-laki terkait dengan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan, hingga memudahkan dalam proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan.
4.3. Isu Gender Berkaitan dengan keterbatasan data terpilah tersebut, maka ahan analisa berbagai isu gender diperoleh dari berbagai sumber diantaranya berbagai pustaka, laporan RIMS, AOS, dokumentasi data dari bagian data dan Monitoring PMO, hasil observasi lapang, dan kuesioner bahan isu gender yang diisi Konsultan Pemberdayaan di PIU pada seluruh daerah binaan CCDP-IFAD. Kuesioner menyangkut aspek kelembagaan, sumberdaya, sosial dan ekonomi dan hasilnya tertera pada Lampiran 8, sedangkan ringkasan Profil Daerah Binaan CCDP-IFAD, tertera pada Lampiran 9. Ditinjau dari aspek kelembagaan, ekonomi dan sosial, secara umum beberapa isu gender yang dapat diangkat adalah sebagai berikut :
22
Aspek kelembagaan Belum semua perencana dan pengambil kebijakan daerah menganggap isu gender adalah masalah prioritas. -
Walaupun PUG telah ditetapkan seabagai salah satu strategi nasional pada RPJMN 2010-2014, berdasarkan evaluasi Bappenas (KPP-PA 2013), pelaksanaanya baru pada terbentuknya kelembagaan PUG sebagai Kelompok Kerja (Pokja). Demikian juga peraturan yang terkait mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah belum berfokus pada perwujudan kesetaraan gender.
Belum tersedianya data terpilah gender untuk analisis kebijakan/program kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan -
Data terpilah adalah dasar untuk melakukan analisis gender yag menggambarkan kesenjangan gender dan faktor penyebabnya. Tanpa data terpilah, sulit untuk membuat keputusan dan sulit untuk melihat kondisi realitas kehidupan perempuan dan laki-laki yang sebenarnya.
Aspek ekonomi Kurangnya legimitasi peran perempuan dan identifikasi kebutuhannya -
-
Peran/kontribusi perempuan yang tidak dikenali dan tidak dakui sebagai isu gender (hidden statistics) menyebabkan ketidak adilan gender, padahal di dalam hampir semua mata pencaharian di daerah, para isteri nelayan nyata ikut serta bekerja sebagai tambahan beban disamping tugas harian rumah tangganya (KKP dan KPP-PA, 2012). Demikian juga prioritas kebutuhannya sering berbeda dengan laki-laki dimana yang terakhir umumnya lebih didengar karena sebagai pencari nafkah utama.
Keterlibatan dan peran strategis perempuan dipandang marginal, kurang memiliki langsung aset-aset produksi dan modal serta partisipasi terbatas dalam pengambilan keputusan. -
Masih kuatnya nilai sosial dan budaya patriakh yang umum berlaku menjadikan dominasi laki-laki sebagai pengambil keputusan di keluarga dan penguasaan asset produksi. Dari data AOS sudah ada suami yang memutuskan berdua isteri, namun sangat sedikit isteri yang memutuskan sendiri pengeluaran keuangan keluarga yang dipegang isteri.
Belum optimalnya keterampilan dan pemberdayaan keluarga nelayan dalam pengembangan diversifikasi usaha ekonomi produktif di musim paceklik -
Belum tersedianya pedoman pembinaan pengembangan diversifikasi usaha perikanan yang mempertimbangkan kebutuhan praktis dan strategis baik laki-laki maupun perempuan keluarga nelayan. Keterbatasan pendidikan, keterampilan dan fasilitas sarana dan infrastruktur dasar guna pengembangan usahanya
Aspek sosial
Peran ganda perempuan serta kekurangan pengetahuan kesehatan yang dapat mengakibatkan kurangnya waktu dan perhatian bagi anak-anaknya sehingga pemberian asupan makanan kurang atau tidak sesuai. Menurut AOS, sangat sedikit perempuan (0-11%) masyarakat pesisir di daerah binaan yang mengeluarkan uangnya untuk keperluan kesehatan.
23
4.4. Gender Analysis Pathway Gender Analysis Pathway (GAP) yang dikembangkan Bappenas (Bappenas dan KPP-PA, 2007), didorong penggunaannya oleh KPP-PA yaitu lembaga yang ditunjuk Inpres No. 9/2000 untuk memimpin advokasi kesetaraan gender, selain memberikan dukungan teknis dalam PUG.. GAP adalah suatu metoda analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dari melakukan analisis, mengintegrasikan hasil analisis isu gender kedalam kebijakan / program /kegiatan hingga penyusunan suatu Rencana Aksi. Dengan mengetahui kesenjangan gender tersebut, para perencana dan npembuat kebijakan dapat menyusun kebijakan / program / kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender. Mempertimbangkan hal ini, maka pemilihan GAP guna memperoleh Strategi Gender tersusun dalam Rencana Aksi ditujukan untuk para pelaksana/penentu kebijakan atau dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan terutama di kab./\kota binaan CCDP-IFAD. Analisis GAP sebai tertera pada Tabel 2. meliputi 9 langkah yaitu : 1. Penentuan kegiatan dan tujuan program/proyek/kegiatan - Identifikasi kebijakan/proram/kegiatan yang akan dianalisa dan tujuannya. 2. Data pembuka wawasan - Sajian data terpilah menurut jenis kelamin dan/atau mengandung unsur gender (kualiitatif dan kuantitatif). 3. Faktor kesenjangan - Isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan apakah ada hubungannya dengan tidak terakomodasinya 4 faktor (akses, partisipasi, kontrol dan manfaat) atau salah satu dari faktor-faktor tsb bagi sebagian target sasaran yang berbeda jenis kelamin. 4. Sebab kesenjangan internal - Isu gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender. 5. Sebab kesenjangan eksternal - Isu gender di eksternal lembaga (di luar unit kerja, di sektor lain, di masyarakat target). 6. Reformulasi tujuan - Perumusan kembali yang menjadi tujuan (seperti tercatat di langkah ke1) agar menjadi responsif gender 7. Rencana Aksi - Berdasarkan atas isu yang teridentifikasi di langkah ke-3,4 dan 5, disusun Rencana Aksi/Kegiatan yang responsif gender., yang dapat bersifat atau berlaku satu tahun atau beberapa tahun (multi years) 8. Data dasar (baseline) - Penetapan baseline data dapat dipilih dari langkah ke-2, yang relevan dengan tujuan dan apa yang akan diukur sebagai keberhasilan. 9. Indikator gender - Penetapan indikator gender, yang sifatnya : Menghilangkan / menurunkan kesenjangan Merubah perilaku (termasuk dalam merencanakan kegiatan) yang bias gender Merubah nilai sehingga menjadi yang responsif gender.
24
Tabel 2. GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) PROYEK PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR (CCDP-IFAD) Langkah 1 Program / Kegiatan
Langkah 2 Data Pembuka Wawasan
Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir
Tingginya tingkat kemiskinan karena kualitas masyarakat kelautan dan perikanan yang masih rendah dikarenakan : - kurangnya ases permodalan, pasar dan teknologi; - tidak memiliki aset sebagai modal aktif - lemahnya kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah /pemasar ikan. - Sekitar 10.000 rumah tangga miskin aktif di daerah binaan sebagai pemanfaat awal proyek.
Tujuan: Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pertumbuha n ekonomi diantara kaum miskin yang aktif di masyarakat pesisir dan pulau kecil
- Terdapatnya
Langkah 3 Faktor Kesenjangan
Langkah 4 Sebab Kesenjangan Internal
Aspek kelembagaan 1. Masih lemahnya pemahaman gender Belum semua pada penentu Perencana dan kebijakan untuk Pengambil kebijakan perencanaan yang daerah menganggap responif gender dan isu gender adalah penyusunan masalah prioritas Panduan Gender di daerah Belum tersedianya data terpilah gender Terbatasnya untuk analisis pemahaman data kebijakan/program terpilah gender dan kegiatan pembaSDM pelaksana ngunan KP Keterbatasan pemahaman gender pada lembaga, TPD, Penyuluh terhadap peran Laki-laki dan Perempuan. dalam berbagai aktivitas masyarakat pesisir, yang berdampak pada kualitas pendampingannya
Langkah 5 Sebab Kesenjangan Eksternal
Langkah 6 Reformulasi Tujuan
Minimnya sosialisasi mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kemampuan SDM dalam hal analisis gender
Menigkatnya penghasilan rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan perikanan dan kelautan di masyarakat pesisir dan puau kecil, melalui ;strategi pemberdayaan masyarakat, pendekatan yang berpusat pada pasar, memusatkan pada kesejahteraan kaum miskin yang aktif termasuk kesehatan anakanak dan mereplikasi bahkan membuat kegiatan proyek lebih baik .
Nilai sosial dan budaya patriakh yang umum berlaku dan dominasi peran Lakilaki. dalam pengambilan keputusan di keluarga dan masyarakat Kekeliruan persepsi dan pemahaman para pengambil keputusan di daerah dan di masyarakat, tokoh masyarakat atau tokoh agama dan terhadap makna kesetaraan dan kesenjangan gender
Langkah 7 Rencana Aksi Aspek kelembagaan Advokasi dan sosialisasi pengarusutamaan Gender bagi bagi aparat pengambil kebijakan dan pelaksanaan Penguatan pemahaman gender bagi TPD & Penyuluh untuk melakukan pendekatan pendampingan lebih gender sensiif Penyusunan data terpilah profil gender dan Panduan Gender oleh staff pelaksana
Langkah 8 Data Dasar (Baseline) - Data terpilah profil gender dan Panduan Gender tentang : Aspek kelembagaan 1. Aparat Dinas/lembaga masyarakat yang mengikuti tersosialisasi 2. TPD & Penyuluh yang terlatih untuk pendampingan yang gender sensitif
3. Kader masy. yang mampu meningkatkan kapasitas berbagai Seleksi dan pelatihan kelembagaan / kader masyarakat untuk kelompok peningkatan kemampuan organisasi dan pengambilan keputusan
Langkah 9 Indikator Gender Aparat Dinas/lembaga masyarakat minimal 30% perempuan yangmemahami pentingnya isu gender dalam pengambil kebijakan dan membuat perencanaan yang responsif gender Adanya komitmen dan terbitya Peraturan / kebijakan daerah / masyarakat serta perencanaan program/kegiatan yang responsif gender Pendampingan yang gender sensitif dari TPD/penyuuluh minimal 30% perempuan Meningkatnya partisipasi Perempuan baik sebagai kader masyarakat atau anggota aktif minimal 30 % dalam berbagai lembaga masyarakat , kelompok serta kegiatan ekonomi
25
anak-anak kurang gizi kronis (56-61%) ; kurang gizi akut (16-17 %) dan kurang berat badan (22-34 %) lebih banyak jumlahnya ke anak perempuan .
Aspek ekonomi :
Aspek ekonomi
Kurangnya legitimasi peran perempuan dalam kelautan dan perikanan (statistik tersembunyi ) dan identifikasi kebutuhannya
Terbatasnya materi bimbingan teknis yang berkait langsung dengan pengembangan aktualisasi diri perempuan
Keterlibatan dan peran strategis Perempuan dpandang marginal, kurang memiliki langsung aset-produksi , modal serta partisipasi terbatas dalam pengambilan keputusan
Belum tersedianya pedoman pembinaan pengembangan diversifikasi usaha perikanan yang mempertimbangkan kebutuhan praktis dan strategis Perempuan
Belum optimalnya keterampilan dan pemberdayaan keluarga nelayan dlm pengembangan diversifikasi usaha ekonomi produktif di musim paceklik Aspek sosial Peran ganda Perempuan dapat mengakibatkan pemberian asupan makanan yang kurang atau tidak sesuai bagi anak- anaknya
Kurangnya akses terhadap permodalan, kredit dan pasar bagi usaha Pengolahan yang sebagian besar dilakukan P. Keterbatasn pendidikan, keterampilan dan fasilitas sarana dan infrastruktur dasar guna pengembangan usahanya
Pelatihan/Bimtek produksi, diversifikasi produk, manajemen usaha dan keuangan kelompok Fasilitasi pengadaan modal dn sarana produksi dari Bank/lembaga keuangan mikro yang tidak memberatkan Studi banding ke masyarakat dan swasta yang sudah maju
Kemitraan dengan P3MP, Pengusaha /Swasta, Asosiasi, Koperasi , dll
Aspek sosial ; Kerjasama dengan Dinas terkait untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan antaranya perbaikan gizi bagi anak-anak.
Aspek ekonomi 4. Kelembagaan nelayan, pebudidaya, pemasaran dan pengolahan 5. Parttisipasi aktif Perempuan dan Laki-laki. dalam pelatihan, Bimtek, dan peningkatan kapasitas usaha
- Meningkatnya partisipsi perempuan minimal 30% untuk mampu berperan aktif di bidang ekonomi melalui akses dan kontrol terhadap aset-aset dasar - Pengelolaan usaha, manajemen keuangan dan pengorganisasian minimal 20% kelompok yang lebih baik dan berkelanjutan
6. Profil pemanfaat fasilitas perbankan mikro untuk aset - Kerjasama/kenitraan sarana, peralatan terhadap hasil produk produksi dan 100% kelompok pengadaan modal pengolahan wanita bagi usaha 7. MoU kerjasama, pengembangan usaha dan perluasan pasar dengan berbagai mitra Aspek sosial 8. Kondisi kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek termasuk kesehatan anakanaknya
Peningkatan kesehatan masyarakat nelayan termasuk penurunan hingga 40% malnutrisi pada anakanak melalui perbaikan gizi dan program kesehatan
26
4.5. Rencana Aksi Berdasarkan atas isu yang teridentifikasi sebagai faktor kesenjangan, sebab kesenjangan internal dan eksternal, dalam Gender Analysis Pathway, disusun Rencana Akasi / Kegiatan yang responsif gender sebagai berikut : 1. Sosialisasi PUG bagi pengambil kebijakan dan pelaksana di daerah. -
Pertemuan dengan pejabat daerah provinsi, kabupaten, kecamatan/kelurahan dan desa untuk menyamakan persepsi tentang tujuan gender CCDP dalam strategi pengentasan kemiskinan, memastikan integrasi gender pada semua elemen proyek, serta mendiskusikan pentingnya peran dan partisipasi perempuan dalam kelembagaan pengambilan keputusan.
-
Memastikan kebijakan yang memberi kesempatan sama untuk keterlibatan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan baik formal maupun tidak formal paling sedikit 30%.
2. Penguatan pemahaman gender bagi TPD/Fasiitator dan Penyuluh untuk melakukan pendekatan pendampingan lebih gender sensiitf . -
Pelatihan tentang isu-isu terkait gender dan integrasinya dalam pelaksanaan pendampingan, memfasilitasi partisipasi dan peran aktif perempuan pada pengusulan proposal kegiatan ekonomi, pelaksanan dan memonitor perkembangannya.
-
Memastikan minimal 30% TPD dan Penyuluh adalah perempuan
-
Memastikan partisipasi aktif perempuan pertemuan/pelatihan minimal sebesar 30%.
dalam
pertemuan-
3. Penyusunan data terpilah responsif gender dan Panduan Gender bersama Lembaga Pelaksana. -
Identifikasi data terpilah tentang peran, kondisi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki terutama menyangkut peningkatan kesejahteraan hidupnya.
-
Identifikasi tentang cara-cara yang diterima dan sesuai spesifik lokal daerah guna meyakinkan perempuan dapat berpartisipasi diseluruh aspek program dan untuk penyampaian informasi yang dibutuhkan.
-
Memastikan semua data terpilah berdasarkan jenis kelamin.
4. Fasilitasi pengadaan modal dari Bank/lembaga keuangan mikro formal yang tidak memberatkan -
Perlu dipenuhinya kebutuhan perempuan akan perbankan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan adanya sistem simpan-pinjam yang sederhana namun dikelola dengan baik dan memenuhi aturan,
-
Memastikan lepasnya ketergantungan pinjaman kepada renetenir atau koperasi dengan jasa pinjaman yang besar, terhadap minimal 50% perempuan sebagaimana tertera pada AOS.
27
5. Pelatihan dan pembinaan teknik pengelolaan dan produksi, manajemen usaha dan keuangan bagi kelompok. -
Terciptanya dukungan atas kegiatan pasca panen dan pengelolaanya yang biasanya dilakukan perempuan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan saat berproduksi, penguatan / pembinaan kemampuan organisasi kelompok, serta peningkatan motivasi dan kemadiriannya.
-
Memastikan minimal 60% dari kelompok usaha yang terbentuk baik beranggotakan laki-laki dan maupun perempuan diberi kesempatan memperoleh pembinaan yang sama agar tetap aktif dan menguntungkan .
6. Studi banding ke masyarakat /swasta maju. -
Sebagai ajang pembelajaran, pertukaran teknologi dan inovasi
-
Memastikan bahwa adanya teknologi atau keterampilan baru dapat juga diakses perempuan.
7. Kemitraan yang erat dengan P3MP, Pengusaha /Swasta, Asosiasi, Koperasi , dll. -
Untuk memaksimalkan kemampuaan, pengembangan usaha, promosi dan peluasan pasar, terutama hasil produk pengolahan kelompok perempuan
-
Memastikan minimal 60% dari kelompok usaha diberi kesempatan yang sama dalam memanfaatkan mitra.
8. Bekerjasama dengan Dinas terkait untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan antaranya perbaikan gizi bagi anak-anak balita. -
Pelaksanaan berbagai program kesehatan dan peningkatan gizi di masyarakat pesisir termasuk ibu, anak, orang tua dan kaum miskin.
-
Memastikan kondisi kesehatan anak balita membaik dengan pengurangan malnutrisi sebanyak 40% dari hasil temuan RIMS.
Rencana Aksi Gender ini akan disempurnakan lebih lanjut melalui beberapa pertemuan dan konsultasi, untuk selanjutnya diharapkan dapat dijadikan acuan di pusat maupun daerah dalam upaya pelaksanaan PUG dalam CCDP-IFAD,. Sebagai bagian dari PUG, Rencana Aksi Gender ini dapat menggambarkan bagaimana proyek memperlakukan dimensi gender, khususnya menyangkut partisipasi perempuan di dalam kegiatan penggalangan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat, peningkatan kemampuan, implementasi, koordinasi serta monitoring dan evaluasinya, menuju keberhasilan proyek dan keberlanjutan program saat proyek berakhir tahun 2017. Untuk pelaksanaannya, Rencana Aksi dijabarkan dalam tahun pelaksanaan sebagai Tabel 3. berikut.
28
Tabel 3. Rencana Aksi Gender di PMO dan PIU No.
Lembaga
No.
1
PMO
1
2
3 2
PIU
1
2
3 4
5 6 7
8
Kegiatan
2015 Vol
Biaya (Rp )
2016 Vol
Biaya (Rp)
2017 Vol
Biaya (Rp)
2018 Vol
Biaya (Rp)
2019 Vol
Biaya (Rp)
Sosialisaasi PUG bagi pengambil kebijakan dan pelaksana di daerah. Penguatan pemahaman gender bagi TPD/Fasiitator dan Penyuluh untuk melakukan pendekatan pendampingan lebih gender sensiitf . Penyusunan data terpilah responsif gender dan Panduan Gender bersama Lembaga Pelaksana Sosialisaasi PUG bagi pengambil kebijakan dan pelaksana di daerah. Penguatan pemahaman gender bagi TPD/Fasiitator dan Penyuluh untuk melakukan pendekatan pendampingan lebih gender sensiitf . Penyusunan data terpilah responsif gender dan Panduan Gender bersama Lembaga Pelaksana Fasilitasi pengadaan modal dari Bank / lembaga keuangan mikro formal yang tidak memberatkan Pelatihan dan pembinaan teknik pengelolaan dan produksi, manajemen usaha dan keuangan bagi kelompok. Studi banding ke masyarakat /swasta maju. Kemitraan yang erat dengan P3MP, Pengusaha /Swasta, Asosiasi, Koperasi , dll. Bekerjasama dengan Dinas terkait untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan antaranya perbaikan gizi bagi anak-anak balita
29
4.6. Rencana Implementasi PUG di Daerah Untuk meninjau keberhasilan PUG sekaligus mencapai tujuan orientasi gender pada CCDP-IFAD, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi implementasinya di daerah binaan serta mengkaji hambatan yang dihadapi dan dukungan yang diperoleh. Untuk itu, mengingat kinerja kelembagaan dan masyarakat pesisirnya yang mendukung, pada pertemuan dengan KPP-PA Agustus 2014, dibahas rencana pemilihansalah satu daerah binaan CCDP-IFAD yaitu Kota Ambon sebagai uji-coba implementasi PUG yang diawali dengan penyelenggaraan suatu Workshop. Workshop ini akan melibatkan berbagai dinas dan pihak terkait dari para penentu kebijakan baik pusat maupun daerah, lembaga pelaksana serta masyarakat sebagai sasaran. Workshop direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2015. Melalui Worshop tersebut, diharapkan diperoleh berbagai pendapat, saran, dan rekomendasi dari para penentu kebijakan, pelaksana dan stakeholder lainnya yang terkait guna : - Mengevaluasi perkembangan aspek gender dalam pelaksanaan CCDP-IFAD di daerah dalam rangka implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) serta hambatan yang dihadapi dan peluang dukungan yang ada. - Identifikasi suatu model implementasi PUG yang dapat direpilkasi di daerah binaan lain.
30
BAB 5. PROYEKSI, MONITORING DAN EVALUASI (M&E) 5.1. Proyeksi Partisipasi Perempuan Berdasarkan Pednis PMP (Dit. PMP-PU, 2013), di setiap desa direncanakan ada 14 jenis kelompok yaitu 1 VWG/Kelompok Kerja Desa, 1 Kel. Infrastruktur, 1 Kel. Pengelola SDA, 1 Kel Tabungan dan 10 Kel. Usaha. Kelompok Usaha ini berdasarkan perkembangan tahun 2013-2014 umumnya terdiri dari 4-5 Kel. Perikanan Tangkap, 1-2 Kel. Perikanan Budidaya, 1-2 Kel. Pengolahan dan 1-2 Kel. Pemasaran. Partisipasi perempuan didorong sepenuhnya terutama pada usaha pengolahan yang harus ada minimal 20% atau 2 dari 10 keompok usaha yang ada. Sebagiamana tertera pada Para 1.6. BAB I, pada tahun pertama berjalannya proyek (2013 ) di 3 desa per kab./kota atau di 36 desa pada 12 kab./kota telah terbentuk 331 kelompok dengan 28% partisipasi perempuan. Pada 2014, jumlah desa bertambah menjadi 9 desa per kab./kota sehingga di 108 desa telah terbentuk seluruhnya 1.006 kelompok dengan partisipasi perempuan tetap mencapai 28%. Pada tahun ketiga (2015), direncanakan jumlah desa binaan diperluas menjadi 15 desa di tiap kab/kota dengan syarat bila 9 desa sebelumnya telah berhasil (Pednis PMP, 2012). Kriteria keberhasilan antara lain bagi kegiatan yang dilaksanakan kelompok usaha akan ditentukan dan dimonitor oleh Komponen 1 : Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya (Sunaryanto, 2014). Pada Tabel. 4. proyeksi perkembangan kelompok dan partidipasi perempuan pada tahun 2015 diperoleh berdasarkan target perkembangan kelompok (14 kelompok per desa diantaranya 10 kelompok usaha) dan perbaikan partisipasi perempuan dibanding tahun 2014. Dengan jumlah 10 orang anggota per kelompok kecuali 5 orang pada VWG, akan terlibat 135 orang diantaranya 100 orang di kelompok usaha. Dengan penambahan 6 desa lagi, pada tahun 2015 akan terlibat 15 desa per kab.kota dengan proyeksi sekitar 19.500 orang atau rumah tangga diproyeksikan terlibat atau sekitar 2.000 lebih kelompok, diantaranya sekitar 75% atau 14.600 RT pada berbagai kelompok usaha. Partisipasi perempuan diantaranya diharapkan tercapai sebesar 32%. Dilihat dari key performance indicators, dalam Logical Framework CCD-IFAD, sasaran terciptanya pengentasan kemiskinan dan timbulnya pertumbuhan ekonomi akhir tahun 2017 diperkirakan assets ownership index sudah dimilki 9.900 RT atau 50% dari total 19,000 RT yang diantisipasi terlibat di kelompok usaha. Masih kurangnya angka proyeksi 14.600 RT dibanding dengan sasaaran perkiraan Logframe, maka target sasaran tersebut diharapkan dapat diccapai dengan lebih mengembangkan jumlah kekompok usaha tersebut dengan dukungan pengembangan kapasitas kelomnpok, perluasan kesempatan ekonomi dan pasar. Dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya kelompok baru, tahun 2016 dan 2017 diperuntukan terutama bagi penguatan usaha kelompok yang telah ada, dalam upaya mencapai salah satu indicator output yang diharapkan pada Logical Framework CCD-IFAD, dimana 60% Kelompok Usaha yang telah didukung dan terlatih dalam 3 tahun pertama, tetap menguntungkan.
31
32
5.2. Target Partisipasi Gender Program gender pada CCDP-IFAD merupakan bagian dari Komponen 1 Proyek: Pemberdayaan, Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya. Dalam Logical Framework CCDP-IFAD dan juga tertera pada Appendix E. Environmental and Social Review dari Project Design Report (2012), pada aspek monitoring yang terkait dengan gender, secara kuantitatiif, partisipasi perempuan dan pengentasan kemiskinan, merencanakan indikator output berikut : • 9.900 tambahan rumah tangga dengan peningkatan indeks kepemilikan asset rumah tangga. • Penurunan 40% malnutrisi pada anak-anak. • 13.200 rumah tangga tambahan dengan perbaikan ketahanan pangan. • 70% rumah tangga perikanan/kelautan menyatakan Rencana Desa mewakili prioritasnya. • 50% perempuan desa menyatakan Rencana Desa mewakili prioritasnya. • 60% Kelompok Usaha yang telah didukung dan terlatih dalam 3 tahun pertama, menguntungkan. Berdasarkan Appendix II : Poverty and Targetting dari dari CCDP-IFAD Project Design Report Para 6 (IFAD, 2012), persyaratan dilaksanakannya PUG adalah partisipasi perempuan ditargetkan sebagai berikut : • Keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan dari TPD yang direkrut, atau minimal 40 % nya adalah perempuan. • Pelatihan awal sebelum penugasan TPD termasuk modul khusus tentang PUG. • Partisipasi perempuan yang hadir pada pertemuan-pertemuan masyarakat minimal sebesar 30%. • Minimal 2 orang perempuan atau 40% dari 5 anggota Kelompok Kerja Desa (VWG). • Minimal 30 % perempuan sebagai anggota pada Kelompok Infrastruktur dan Kelompok Pengelola Sumberdaya Alam, dan • Minimal dibentuk satu Kelompok Tabungan di setiap desa yang anggotanya didominasi perempuan.
5.3. Monitoring dan Evaluasi Secara umum, proses Monitoring atau Pemantauan merupakan upaya pengamatan dan pengendalian yang dilakukan secara terus menerus sejak tahap perencanaan pelaksanaan dan evaluasi. Dalam prosesnya, pemantauan meliputi aspek komponen program, aspek substansi program dan aspek dukungan program. Sedangkan proses Evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program. Evaluasi dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun. Jika hasil monitoring dan evaluasi tidak sejalan dengn apa yabng diharapkan, ditindaklajuti dengan supervisi.
33
5.3.1. Integrasi Gender dalam M&E Secara kualitatif, mengintegraskan gender ke dalam M&E akan membantu untuk mengukur sejauh mana proyek/program mengatasi perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan, serta sejauh mana dampak proyek/program terhadap kehidupan mereka serta keseluruhan kesejahteraan sosial dan ekonominya. Menurut Depogen Connecting Scientist (2000), M&E yang sensitif gender meliputi : a. Pembagian kerja gender - Siapa yang mempunyai tanggung jawab lebih besar di rumah tangga, laki-laki atau perempuan? - Saat proyek telah dilaksanakan, apakah laki-laki mau ikut bekerja atau apakah perempuan harus bekerja lebih banyak ? b. Perbedaan gender terhadap akes dan kontrol akan sumberdaya (misalnya : pendapatan, tenaga kerja, tanah dan pelayanan jasa) - Siapa yang mengatur penghasilan dalam rumah tangga ? - Siapa yang lebih banyak mengikuti pelatihan, laki-laki atau perempuan? - Apakah ada perbedaan dalam menerapkan pengetahuan yang didapat dalam ekonomi rumah tangga? - Apakah ada perbedaan gender dalam memperoleh pekayanan sosial, pengaruhnya terhadap kesehatan perempuan dan kemampuuan untuk mampu mengakses informasi? c. Perbedaan akses terhadap informasi dan pengetahuan - Apakah ada perbedaan gender dalam mengakses informasi yang sama (dalam jumlah dan cara mengakses). - Perbedaan banyaknya informasi yang diterima laki-laki dan perempuan menyebabkan perbedaan kesempatan ekonomi juga. d. Cara penentuan keputusan di dalam rumah tangga dan di masyarakat - Siapa yang lebih berkuasa menentukan krputusan dalam rumah tangga? Membandingkan dengan kontribusi bperempuan dan lakilaki terhadap penghasilan total, apakah yang berkontribusi lebih banyak tersebut mempunyai kekuasaan ubtuk mengambil keputusan? e. Sikap dan rasa percaya diri laki-laki dan perempuan - Perbedaan gender tentang pemahaman akan tujuan, target dan kegiatan proyek ? - Perlu dievaluasi perbedaan gender dalam berpartisipasi pada kegiatan proyek. - Perbedaan rasa percaya diri perempuan dan laki-laki di semua kegiatan proyek (partisipasi dan tanggung jawab) f.
Perbedaan gender mengatasinya.
dalam
mengatasi
kelemahan
dan
strategi
- Perbedaan dalam mengatasi masalah dan menyesuaikan diri dengan tekanan eksternal yang tidak disangka-sangka.
34
5.3. 2. Pelaksanaan “Gender dan M&E” Pelaksanaan M&E yang sensitif gender tidak hanya mengumpulkan data, namun juga : - Menganalisa penyebab terjadinya perbedaan gender dan perubahannya - Membuat intervensi yang sesuai dan dapat diterima - Membuat langkah pasti untuk melaksanakan saran intervensi tersebut Dalam mengevaluasi dampak proyek, pelaksanaan Gender dan M&E ini termasuk: - Memilah data menurut jenis kelamin yang merupakan prinsip dasar Gender dan M&E - Memilah hanya berdasar kriteria kepala rumah tangga saja tidak cukup bila mewawancarai hanya kepala rumah tangga (yang umumnya lakilaki) . Perlu memilih keduanya, laki-laki dan perempuan, sebagai responden kepala rumah tangga saat sampling. - Menyusun pertanyaan/kusioner yang berbasis gender untuk digunakan saat survei, focus group discussion dan wawancara in-depth Pelaksanaan M&E berjenjang mulai dari tingkat pusat (PMO), tingkat PIU di Kabupaten/Kota dan di tingkat masyarakat yang dapat dilakukan oleh TPD. Selain mengumpulkan data, TPD juga akan berhubungan dengan pemanfaat proyek dan stakeholder terkait yang melaksanakan kegiatan M&E yang berpartisipasi dengan masyarakat, TPD juga dapat mendukung Tim Survei pusat maupun daerah byang melaksanakan survei tahunan, audit sosial dan survei evaluasi dampak. Mitra Kerja Proyek, termasuk Instansi Pemerintah maupun LSM juga mempunyai peran penting dalam mendukung M&E proyek, dengan menyediakan data yang berkaitan dengan pelaksanaan intervensi proyek dan hasil-hasil yang dicapai. Salah satu cara memonitor secara sederhana terhadap partisipasi perempuan yang dapat dilakukan oleh TPD tertera pada Lampiran 10 (PPK, 2002).
35
BAB 6. PENUTUP Di perjalanan tahun ke-2 saat ini, upaya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) secara keseluruhan pada CCDP-IFAD yang tercermin pada berbagai kegiatan program, telah memperoleh kemajuan berarti, dimana paling sedikit beberapa target pemberdayaan perempuan di bidang kelembagaan dan usaha ekonomi sudah atau mendekati yang diharapkan. Menurut Hubeis, Aida Vitayala S. (2010), pada PUG, keberhasilkan pemberdayaan perempuan melalui peningkatan perannya akan bergantung dari interaksi empat unsur yaitu : 1) motivasi perempuan untuk memberdayakan diri, 2) programprogram tepat guna dan berdayaguna yang memlilik inilai tambah ekonomi bagi perberdayaan perempuan; 3) dukungan berdedikasi dari seluruh aparat terlibat, dan 4) peran aktif masyarakat dalam kesamaan pemahamanakan makna pemampudayaan perempuan. Hambatan yang dihadapi penyelenggaraan PUG umumya adalah : budaya, lemahnya sosialisasi, perbedaan paradigma dan kebijakan anggaran yang masih netral dan buta gender. PUG akan berhasil, jika sudah dilaksanakan oleh seluruh kalangan masyarakat baik yang bergabung dalam lembaga pemerintah (Departemen dan non-Departemen), organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi keagamaan maupun pada masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga Berdasarkan IFAD (2006) meningkatkan kesetaraan gender dab memberdayakan perempuan terbukti telah meningkatkan penghasilan dan asset rumah tangga; memperkuat modal kerja manusia dan sosial; melestarikan lingkungan sumberdaya dan alam serta memperkuat keberlanjutan proyek/rogram. Sasaran IFAD untuk memberi kesempatan pada masyarakat miskin kaum perempuan dan laki-laki untuk meningkatkan ketahanan pangan dan nutrusi, meningkatkan pendapatannya dan memperkuat ketahannya, khususnya memperbaiki ketertinggalan perempuan, diharapkan dicapai dengan pemilihan strategi gender yang meliputi pemberdayaan khususnya perempuan di bidang kelembagaan, di bidang ekonomi dan bidang sosial. Didalam pelaksanaannya, strategi gender ini dijabarkan dalam berbagai kegiatan Rencana Aksi Gender yang terutama ditujukan bagi daerah kabupaten/kota binaan CCDP-IFAD. Di daerah, Strategi dan Rencana Aksi ini diharapkan akan memperoleh dukungan penganggarannya yang responsif gender dan diimplementasikan secara optimal disesuaikan dengan prioritas kebutuhannya masing-masing.
36
DAFTAR PUSTAKA Aide Memoire. IFAD Review Mission. 9-19 September 2013. Gender Focus. Jakarta Annual Outcome Survey. 2013. CCDP-IFAD. Ditjen PMP-PU, Ditjen KP3K, KKP BAPPENAS dan Kemeterian Negara Pemberdayaan Perempuan. 2007. Gender Analysis Pathway (GAP). Alat Analisis Gender untuk Perencaan Pembangunan. Jakarta. Depogen Connecting Scientists, 2012, M&E Manual Guide for IFAD Funded Projects in Vietnam. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2013. Pedoman Teknis Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP). Jakarta. Hubeis, Aida Vitayala, S. 2010.. Jender dan Pembangunan dalam Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. IPB Press. Bogor. IFAD, Asia and the Pacific Division, Programme Management Department. 2012. Indonesia : Coastal Community Development Project.Design Completion / Project Design Report (PDR). IFAD, 2008. Framework for Gender Mainstreaming in IFAD’s Operation. IFAD, 2006. Gender Equality and Women Empowerment Policy. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan (Pokja KKP) . 2013. Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG). Sekretrariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (KKP dan KPP-PA) 2012. Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Kelautan dan Perikanan. Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2012. Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang kelautan dan Perikanan. Jakarta Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Biro Pusat Sraristik. 2013. Pembangunan Manusia Berbasis Gender. Jakarta Program Pengembangan Kecamatan 2002. Meningkatkan Partisipasi Aktif Perempuan. World Bank Office. Jakarta Pusat Informasi dan Monev-CCDP-IFAD 2014. Dashboard Laporan Kegiatan CCDP-IFAD Daerah. 24-28 November 2014. . PMO CCDP-IFAD, Jakarta Konsultan Pemberdayaan 12 Lokasi Binaan CCDP-IFAD . 2004. Kuesioner. Result and Impact Monitoring System (RIMS) Final Report. 2013. CCDP-IFAD. Ditjen PMP-PU, Ditjen KP3K, KKP Sunaryanto, A. 2012. Komunikasi Langsung Zawawi, A.. 2014. Strategi Intervensi Pemasaran Produk Unggulan di Lokasi CCDP-IFAD. Buletin CCDP-IFAD. Jakarta Ananymous, 2008. Kertas Kerja Pengarusutamaan Gender, Jakarta
37
Lampiran 1. Jumlah elompok dan persentase perempuan di 108 desa di 12 kab./kota CCDP-IFAD
0
Per. Oktober per 2014
No.
Kab/Kota
Kecamatan
1 37 38 2 39 40 3 41 42
Merauke
1
Merauke
No. Desa
Naukenjerai
Okaba
Desa Samkai Nasem Maro Kuler Tomer Onggaya Okaba Makaling Alaku
Jumlah
2
Yapen Teluk Ampimoi
Serui Laut Serui Jaya Banawa Ampimoi Karoaipi Randawaya Ayari Waita Warironi
Jumlah Pulau Ternate
3
Ternate
Pulau Hiri
Pulau Moti
Sulamadaha Kulaba Tobololo Mado Togolobe Dorari Isa Moti Kota Tafaga Tadenas
Jumlah Nusaniwe
4
Ambon
Teluk Ambon
Leitimur Selatan
Latuhalat Dusun Seri Seilale Tawiri Hative Besar Laha Hutumuri Hukurila Kilang
Jumlah Kei Kecil
5
Maluku Tenggara
Kei Kecil Barat
Kei Besar
6
Kelapa Lima Kota Lama
7
Lombok Barat
Gerung
8
Makassar
Tamalate Biringkanaya
9
Ujung Soreang
10
Gorontalo Utara
Anggrek Sumalata Sumalata Timur
11
Bitung
Lembeh Selatan
12
Kubu Raya
Kubu
7
3
10
30%
5
1
6
17%
3
6
9
67%
15
3
18
17%
5
1
6
17%
5
3
8
38%
10
7
17
41%
5
1
6
17%
6
2
8
25%
2
6
8
75%
8
1
9
11%
Lk
Pr
# L+P
# Kel,
Lk
Pr
# L+P
# Kel,
3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 10 10 10 10 10 10 10 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 10 10 10 10 10 10 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 10 10 10 10 10 10 10 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 10 10 10 10 10 10 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1
27
18
45
9
90
0
90
9
90
0
90
9
3 3 4 3 3 3 3 3 3
2 2 1 2 2 2 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 10 10 10 10 7 10 10 10
0 0 0 0 0 3 0 0 0
10 10 10 10 10 10 10 10 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1
7
3
10
1 0 0 1 0 0 1 0 0
28
17
45
9
87
3
90
9
3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 9 10 9 10 9 10 6 8
0 0 0 0 0 0 0 2 1
10 9 10 9 10 9 10 8 9
1 1 1 1 1 1 1 1 1
27
18
45
9
81
3
84
9
4
0
4
5 10 9 7 9 10 10 10 6
2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10 9 7 9 10 10 10 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1
76
2
78
9
4 3
0 2
4 5
5 3 6
1 2 2
6 5 8
4 3 3
2 2 2
6 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1
35
13
48
9
40%
38%
40%
27%
0%
3%
4%
8
2
10
8
2
10
23
7
30
3
10 8 10 9 9 3 9 8 6
0 1 0 0 1 7 0 0 1
10 9 10 9 10 10 9 8 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1
72
10
82
9
7
10 10 9
0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 10 9 10 7 10 10 10 9
1 1 1 1 1 1 1 1 1
81
1
82
9
10 9 9 7 10
3%
Lk
0%
23%
1%
# L+P
# Kel,
Lk
Pr
# L+P
# Kel,
0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 10 20 20 20 20 20 10 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 10 20 20 20 20 20 10 20
2 1 2 2 2 2 2 1 2
160
0
160
16
32 50 59 30 30 15 36 30 35
8 10 1 0 0 5 4 10 5
40 60 60 30 30 20 40 40 40
4 6 6 3 3 2 4 4 4
317
43
360
36
47 34 25 36 29 15 29 29 21
2 3 2 0 0 2 0 4 1
49 37 27 36 29 17 29 33 22
5 4 3 4 3 2 3 4 3
265
14
279
31
37 6
18 0
55 6
6 1
12 12 12 24 23 12 6
0 0 0 4 0 0 0
12 12 12 28 23 12 6
2 2 2 3 3 2 1
144
22
166
22
0
0
0
0
2
8
10
1 2 2 5 3 0 5
9 8 8 5 7 10 5
10 10 10 10 10 10 10
1 0 1 1 1 1 1 1 1
20
60
80
8
2
12%
Pr
2
8
8
10
10
0 0
10 10
10 10
0
20
20
0%
75%
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0%
0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
100%
1 1 1 1 1 1
10 10 10 9 9 10
0 0 0 1 1 0
10 10 10 10 10 10
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
18 18 10 30
2 2 0 0
20 20 10 30
0 0 2 2 1 3
15
W.Ohoinam / WEER
2013
3
2
5
1
9
1
10
1
10
0
10
1
0
48
12
60
6
65 66
Elat Ler Ohoilim
2014 2014
3 3
2 2
5 5
1 1
9 9
1 1
10 10
1 1
10 9
0 1
10 10
1 1
0 0
36 28
4 12
40 40
4 4
27
18
45
9
83
7
90
9
87
3
90
9
188
32
220
22
3 4 5 4 4 4 4 4 2
2 1 0 1 1 1 1 1 2
5 5 5 5 5 5 5 5 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 10 5 5 10 4 5 5
1 2 0 0 0 0 1 0 2
9 10 10 5 5 10 5 5 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 22 20 10 17 24 19 20 2
2 3 4 0 0 1 6 0 22
32 25 24 10 17 25 25 20 24
1 1 1 1 1 1 1 1 1
34
10
44
9
60
6
66
9
164
38
202
9
3 3 3
2 2 2
5 5 5
3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2
5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 9 9 8 7 8 9 10
0 1 1 0 0 0 1 0
0 1 2 0 0 0 1 0
0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 9 8 10 9 8 9 10
10
10 10 10 8 7 8 10 10 10
7
1
10 10 10 10 9 8 10 10 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1
27
18
45
9
80
3
83
9
80
5
85
9
3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 9 10 10 10 7 8 4 10
3 1 0 0 0 1 0 1 0
8 10 10 10 10 8 8 5 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 7 10 10 10 1 8 8 9
9 3 0 0 0 9 1 2 1
10 10 10 10 10 10 9 10 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1
27
18
45
9
73
6
79
9
64
25
89
9
3 3 3 3 3 4 3 3 3
2 2 2 2 2 1 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 10 8 8 8 10 8 10 9
0 0 0 2 0 0 0 0 0
10 10 8 10 8 10 8 10 9
1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 8 13 6 9 8 7 7 6
0 2 0 3 0 2 0 3 4
10 10 13 9 9 10 7 10 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1
28
17
45
9
81
2
83
9
74
14
88
9
3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 9 8 9 8 10 10 9 8
0 1 2 1 2 0 0 1 2
10 10 10 10 10 10 10 10 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 6 7 7 8 7 8 7
0 2 1 1 2 1 2 1
7
1
10 8 8 8 10 8 10 8 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1
27
18
45
9
81
9
90
9
67
11
78
9
4 3 3 3 3 4 3 3 3
1 2 2 2 2 1 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 8 8 8 8 10 8 8 8
0 2 2 2 2 0 2 2 2
10 10 10 10 10 10 10 10 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 8 8 8 8 8 8 8 8
0 2 2 2 2 2 2 2 2
10 10 10 10 10 10 10 10 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1
29
16
45
9
76
14
90
9
74
16
90
9
5 5 5 3 7 6 3 5 5
1 1 1 3 0 1 2 1 1
6 6 6 6 7 7 5 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 10 10 10 10 10 10 10 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 10 10 10 10 10 10 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 6 10 10 7 5 10 7 9
3 4 0 0 3 5 0 3 1
10 10 10 10 10 10 10 10 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2014 Namosain Alak Nunbaun Sabu Nunbaun Dela Nunhila Lasiana Oesapa Barat Fatubesi Airmata
4
Lembar Selatan Labuan Tereng Eyat Mayang Cendi Menik Gili Gede Indah Sekotong Barat Batu Putih Buwun Mas Taman Ayu
Katialada Tihengo Imana Dunu Popalo Langge Hutukalo Kikia Buluwatu Motto Posokan Kareko Mawali Pintu Kota Pasir Panjang Dorbolang Paudean Pancuran
Jumlah
GRAND TOTAL
9
44%
5
1
6
17%
3
18
17%
7
2
9
22%
3
3
6
50%
4
1
5
20%
7
2
9
22%
4
2
6
33%
7
2
9
22%
8
3
11
27%
5
1
6
17%
6
1
7
14%
6
6
12
50%
4
2
6
33%
6
2
8
25%
16
6
22
27%
5
1
6
17%
2013 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2014 2014 2014
Padang Tikar Satu Batu Ampar Nipah Panjang Sungai Nibung Kuala Karang Teluk Gelam Dabong Kubu Mengkalang
4
2013 2014 2014 2014 2013 2014 2013 2014 2014 2014
31 97 98 99 100 32 33 101 102
5
2013 2014 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2014 2014
28 91 92 93 29 94 30 95 96
43%
2013 2014 2014 2013 2014 2014 2013 2014 2014 2014
S. Minangue Lumpue Cappagalaung Tiro Sompe Kampung Baru Kampung Pisang Labukkang Watang Soreang Lakessi
7
2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
Cambayya Kodingareng Barrang Caddi Lakkang Tallo Buloa Tanjung Merdeka Barombong Untia
3
2013 2013 2014 2014 2014 2013 2014 2014 2014 2014 15
34 103 104 35 105 106 36 107 108
Teluk Pakedai
43%
# Kel,
10 10 10 10 10 10
Jumlah Batu Ampar
7
# L+P
0 0 1 1 1 1
Jumlah
Lembeh Utara
3
Pr
10 10 9 9 9 9
Jumlah Kwandang Ponelo Kepulauan Atinggola Monano
4
Lk
1 1 1 1 1 1
25 85 86 87 88 89 26 27 90
Pare - Pare
%Pr
5 5 5 5 5 5
Jumlah
Bacukiki Barat
Pr # L+P
2 2 2 2 2 2
22 79 80 23 81 82 24 83 84
Tallo
Lk
PERIKANAN TANGKAP
3 3 3 3 3 3
Jumlah Ujung Tanah
%Pr
TABUNGAN
2013 2014 2014 2013 2014 2014
19 20 21 73 74 75 76 77 78
Sekotong
Pr # L+P
PSDA
Letyuan Ohoidertawun Namar Ohoira Ohoidertutu Ur Pulau
Jumlah Lembar
Lk
INFRASTRUKTUR
13 61 62 14 63 64
16 17 67 68 69 18 70 71 72
Kupang
%Pr
VWG
2013 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2014 2014 2014
Jumlah
Alak
Pr # L+P
TPD
2013 2014 2014 2013 2014 2014 2013 2014 2014 2014
10 55 56 57 58 11 12 59 60
Lk
PIU
2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
7 49 50 8 51 52 9 53 54
DOB
2013 2014 2014 2013 2014 2014 2013 2014 2014 2014
4 5 6 43 44 45 46 47 48
Serui
Tahun Proyek
6
2
8
25%
7
4
11
36%
4
2
6
33%
2013 2014 2014 2013 2014 2014 2013 2014 2014 2014
40%
23%
40%
40%
38%
40%
36%
8%
9%
4%
8%
2%
10%
16%
3%
0
0
0
0
0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0
19%
0
0
0
0
0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6%
0
0
0
0
0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28%
0
0
0
0
0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 16%
14%
0
0
0
0
0 1 0 2 0 0 1 1 1
8 6 8 6 8 10 7 7 7
8 7 8 8 8 10 8 8 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1
6
67
73
9
0%
92%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 18%
0
0
0
10
0
10
0
0%
0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 20 30 19 10 10 10 31
0 0 0 0 10 0 0 1
10 20 30 19 20 10 10 32
0 1 2 3 2 2 1 1 4
140
11
151
16
59 50 10 9 39 60 58 60 38
1 0 0 0 0 0 0 0 0
60 50 10 9 39 60 58 60 38
6 5 1 1 4 6 6 6 4
383
1
384
39
37 40 40 0 47 46
0 0 0 0 3 0
37 40 40 0 50 46
40 8
4 0
44 8
4 4 4 0 5 5 0 4 1
258
7
265
27
69 8 8
0 0 0
69 8 8
10 38
0 0
10 38
7 1 1 0 0 0 1 4 0
133
0
133
14
30 30 40 17 20 34 29 40 30
0 0 0 3 0 5 0 0 0
30 30 40 20 20 39 29 40 30
3 3 4 2 2 4 3 4 3
270
8
278
28
80 40 24 22 40 54 56 40 32
10 10 6 8 9 14 14 10 8
90 50 30 30 49 68 70 50 40
9 5 3 3 5 7 7 5 4
388
89
477
48
50 50 50 90 40 50 78 50 50
0 0 0 0 0 0 2 0 0
50 50 50 90 40 50 80 50 50
5 5 5 9 4 5 8 5 5
PENGOLAHAN
PERIKANAN BUDIDAYA
0%
12%
5%
Lk
Pr
# L+P
# Kel,
Lk
Pr
# L+P
# Kel,
9
1
10
0 1 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 5 0 0
30 20 20 20 30 20 25 20 20
30 20 20 20 30 20 30 20 20
3 2 2 2 3 2 3 2 2
10
0
10
19
1
20
2
5
205
210
21
7
3
10
10 9 23 9 9 4
0 11 7 1 1 6
10 20 30 10 10 10
1 0 0 1 2 3 1 1 1
71
29
100
10
6
4
10
1 0 0 0 0 0 0 0 0
6
4
10
1
6
0
6
0 1
5%
29%
40%
12
8
20
0 3 5 0 9 7
10 7 5 10 1 3
10 10 10 10 10 10
0 2 0 1 1 1 1 1 1
36
44
80
8
0 0 0 0 0 0 10 0 0
20 8 19 19 20 20 10 10 7
20 8 19 19 20 20 20 10 7
2 1 2 2 2 2 2 1 1
10
133
143
15
13%
15%
7%
0%
3%
0%
6
0
6
1
47 47 23 27 43 26
23 13 7 3 7 4
70 60 30 30 50 30
7 6 3 3 5 3
3%
19%
100%
463 53 36 33 33 31 50 47 35 24
100%
0
10
10
0
7
7
0 0 0 0 0 0 1 0 1
0
17
17
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 30 20 20 30 35 22 30 20
16 30 20 20 30 35 22 30 20
2 3 2 2 3 4 3 3 2
0
223
223
24
0 0 1 0 1 1
20
20
4
14
18
10
0
10
10
0
10
2 0 0 2 0 0 1 0 1
24
34
58
6
20
0
20
8
0
8
2 0 0 0 0 0 0 0 1
28
0
28
3
0 10 16 14 12 20 30 0 40
10 0 1 18 4 0 0 9 0
10 10 17 32 16 20 30 9 40
1 1 2 4 2 2 3 1 4
142
42
184
20
8
2
10
4 9
4 0
8 9
1 0 0 0 0 0 0 1 1
21
6
27
3
0 0
10 30
26 10 19 8
0 0 10 1
26 10 29 9
113
11
124
13
38
10
48
51
3
54
15
1
16
0 0 0 5 0 0 6 0 2
104
14
118
13
23%
17%
9%
12%
0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
0%
0 2 0 3 3 1 1 0 0 10
16 15
4 5
20 20
8
2
10
8
2
10
0 0 2 2 0 0 1 0 1
47
13
60
6
34%
22%
0 0 0 1 0 1 0 0 0
0
30
30
3
30 12 2 1 0 10 0 3 0
0 26 7 19 9 40 30 27 7
30 38 9 20 9 50 30 30 7
3 4 1 2 1 5 3 3 1
58
165
223
23
10 1 0
30 29 10
40 30 10
1 0 0
36 10 10
37 10 10
0
20
20
4 3 1 0 4 1 1 0 2
12
145
157
16
0 11 0 0 1 0 0 0 0
20 9 20 30 9 9 17 19 18
20 20 20 30 10 9 17 19 18
2 2 2 3 1 1 2 2 2
12
151
163
17
18 0 3 1 0 0 0 0
0 9 7 15 18 20 10 9
18 9 10 16 18 20 10 9
0 2 1 1 2 2 2 1 1
22
88
110
12
0
10
10
0
10
10
0
10
10
0
10
10
1 0 1 0 0 0 1 0 1
0
40
40
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 10 10 10 30 20 10 10
10 10 10 10 10 30 20 10 10
1 1 1 1 1 3 2 1 1
0
120
120
12
0 0 0 0 0
30 10 10 20 20
30 10 10 20 20
0 0 0
10 10 10
10 10 10
3 1 1 2 2 0 1 1 1
Lk
Pr
# L+P
% Pr
66 9 10 9 9 9 9 10 9 9
36%
407
231
638
0.362069
785 104 68 71 78 74 71 83 64 57
83 11 8 8 9 8 8 9 8 8
26%
605
213
818
0.2603912
207 36 30 22 22 32 51 34 32 22
670 89 66 55 55 63 101 81 67 46
77 11 8 7 7 8 11 10 8 6
31%
483
218
701
0.3109843
342 70 70 63 66 74 78
281 25 15 22 9 21 17
623 95 85 85 75 95 95
76 10 9 9 8 10 10
45%
358
290
648
0.4475309
72 73 69
23 22 26
95 95 95
10 10 10
90%
635 98 63 80 66 60 67 54 57 50
180 18 46 18 24 21 63 38 33 34
815 116 109 98 90 81 130 92 90 84
86 10 10 9 10 9 12 9 9 9
22%
649
188
837
0.2246117
33%
595 102 72 40 64 59 105 99 102 76
295 53 33 15 16 38 12 14 12 24
890 155 105 55 80 97 117 113 114 100
87 16 11 6 9 11 13 12 12 11
33%
620
303
923
0.3282774
59%
719 66 70 63 61 71 57 70 55 53
217 34 15 22 42 14 21 23 28 22
936 100 85 85 103 85 78 93 83 75
101 11 9 9 11 9 9 11 9 9
23%
734
222
956
0.2322176
0%
566 92 67 48 34 33 42 58 68 58
221 12 4 12 32 21 21 22 24 15
787 104 71 60 66 54 63 80 92 73
87 11 8 7 8 7 7 9 10 8
28%
586
227
813
0.2792128
23%
500 61 58 58 60 56 61 60 64 58
163 22 21 23 21 27 20 21 15 22
663 83 79 81 81 83 81 81 79 80
75 9 9 9 9 9 9 9 9 9
25%
516
172
688
0.25
22%
536 104 59 59 56 59 76 83 59 59
192 21 26 26 29 25 47 42 26 26
728 125 85 85 85 84 123 125 85 85
81 13 9 9 9 9 13 13 9 9
26%
563
201
764
0.263089
0%
614 82 71 75 123 64 71 101 72 74
268 34 15 11 33 23 16 14 14 12
882 116 86 86 156 87 87 115 86 86
93 12 9 9 16 9 9 12 9 9
30%
631
276
907
0.3042999
733
172
905
94
19%
761
179
940
0.1904255
28%
6,913
2,720
9,633
28%
0 0 0 0 0 0
0
10 30
10
203 28 14 23 21 23 39 22 18 19
19
1 0 1 3 0 3 1 3 1
10
582 76 54 48 57 51 32 61 46 38
186
10
0
0%
0
62
0
10
0
124
10
0
0%
0
4 2 2 2 2 2 2 2 1
2
10
93%
0
40 21 20 20 18 20 17 20 10
18
97
55%
100%
74%
92%
93%
80%
100%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
0
0
0
0
10
0
10
1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DOB dan SEMUA
% Pr
0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 14 5 4 10 11 0 5 0
3
33
615 85 95 85 85 85 85 95 85 85
27 7 15 16 8 9 17 15 10
15
64
224 24 20 11 22 28 27 26 24 21
2
8
30 30 9 9
391 61 75 74 63 57 58 69 61 64
20
1
8 13 2 0
0%
0
18
7
22 17 7 9
8 7 7 7 8 7 8 7 7
2
10
19
10 10
75 65 65 65 75 65 75 65 65
1 0
2
10
10 10
32 23 22 22 32 22 27 22 22
10
8
9
0 0
43 42 43 43 43 43 48 43 43
10
0 0 1 0 1 0 0 0 0
20
10
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
32
0
10
# Kel,
0 0
320
20
0
0
# L+P
1
72
10
0
Pr
10
248
0
0
0
Lk
8
2 3
10
0
0
# Kel,
2
20 30
10
0%
0
# L+P
0
5 10
0
98%
Pr
0 15 20
10
Lk
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
TOTAL LEMAGA (VWG) = KELOMPOK DI DESA
PEMASARAN
9
2
11
18%
13
5
18
28%
6
0
6
0%
44
11
55
9
20%
90
0
90
9
0%
71
19
90
9
21%
0
10
10
1
100%
508
2
510
51
0%
10
10
20
2
50%
0
120
120
12
100%
10
0
10
1
0%
75
30
105
29%
103
51
154
33%
59
16
75
21%
360
192
552
108
35%
958
55
1,013
108
5%
947
149
1,096
102
14%
28
165
193
21
85%
3,154
229
3,383
350
7%
723
190
913
94
21%
155
1,241
1,396
143
89%
351
402
753
80
53%
6,676 2,623 9,299 1,006
1
Lampiran 2 . Data gender anggota, jumlah kelompok dan presentase perempuan di 12 kabupaten/kota CCDP - FAD - 18 Nov 2014
DOB
No.
PIU
TPD
VWG
INFRASTRUKTUR
PSDA
TABUNGAN
PERIKANAN TANGKAP
PENGOLAHAN
PERIKANAN BUDIDAYA
PEMASARAN
TOTAL VWG sd KELOMPOK
Kabupaten / Kota
TOTAL DOB sd KELOMPOK Lk Pr
# L+P
%Pr
Lk Pr
# L+P
%Pr
Lk Pr
# L+P
%Pr
Lk
Pr
# # % Pr L+P Kel,
Lk
Pr
# L+P
# % Pr Kel,
Lk
Pr
# L+P
# % Pr Kel,
Lk
Pr
# # L+P Kel,
% Pr
Lk
Pr
# L+P
# % Pr Kel,
Lk
Pr
# L+P # Kel, % Pr
Lk
Pr
# L+P
# Kel,
% Pr
Lk
Pr
# L+P # Kel,
% Pr
Lk
Pr
# L+P
# Kel,
% Pr
Lk
Pr
# L+P
% Pr
1
Merauke
4
3
7
43%
7
3
10
30%
5
1
6
17% 27
18
45
9
40% 90
0
90
9
0%
90
0
90
9
0%
0
0
0
0
0%
160
0
160
16
0%
19
1
20
2
5%
5
205
210
21
98%
0
0
0
0
0%
391
224
615
66
36%
407
231
638
36%
2
Yapen
3
6
9
67% 15
3
18
17%
5
1
6
17% 28
17
45
9
38% 87
3
90
9
3%
23
7
30
3
23% 20
60
80
8
75%
317
43
360
36
12%
71
29
100
10
29%
36
44
80
8
55%
0
0
0
0
0%
582
203
785
83
26%
605
213
818
26%
Ternate
5
3
8
38% 10
7
17
41%
5
1
6
17% 27
18
45
9
40% 81
3
84
9
4%
72
10
82
9
12%
2
8
10
1
0%
265
14
279
31
5%
6
4
10
1
40%
10
133
143
15
93%
0
17
17
2
100%
463
207
670
77
31%
483
218
701
31%
4
Ambon
6
2
8
25%
2
6
8
75%
8
1
9
11% 35
13
48
9
27% 76
2
78
9
3%
81
1
82
9
1%
0
20
20
2
100%
144
22
166
22
13%
6
0
6
1
0%
0
0
0
0
0%
0
223
223
24
100%
342
281
623
76
45%
358
290
648
45%
5
Maluku Tenggara
4
3
7
43%
5
4
9
44%
5
1
6
17% 27
18
45
9
40% 83
7
90
9
8%
87
3
90
9
3%
0
0
0
0
0%
188
32
220
22
15%
248
72
320
32
23%
0
30
30
3
100%
2
18
20
2
90%
635
180
815
86
22%
649
188
837
22%
6
Kupang
15
3
18
17%
7
2
9
22%
3
3
6
50% 34
10
44
9
23% 60
6
66
9
9%
164 38
202
9
19%
0
0
0
0
0%
140
11
151
16
7%
15
3
18
2
17%
58
165
223
23
74%
124
62
186
19
33%
595
295
890
87
33%
620
303
923
33%
Lombok Barat
4
1
5
20%
7
2
9
22%
4
2
6
33% 27
18
45
9
40% 80
3
83
9
4%
80
5
85
9
6%
0
0
0
0
0%
383
1
384
39
0%
113
11
124
13
9%
12
145
157
16
92%
24
34
58
6
59%
719
217
936
101
23%
734
222
956
23%
8
Makassar
7
2
9
22%
8
3
11
27%
5
1
6
17% 27
18
45
9
40% 73
6
79
9
8%
64
25
89
9
28%
0
0
0
0
0%
258
7
265
27
3%
104
14
118
13
12%
12
151
163
17
93%
28
0
28
3
0%
566
221
787
87
28%
586
227
813
28%
9
Pare-Pare
3
7
6
1
7
14%
6
6
12
50%
4
2
6
33% 28
17
45
9
38% 81
2
83
9
2%
74
14
88
9
16%
0
0
0
0
0%
133
0
133
14
0%
20
0
20
2
0%
22
88
110
12
80%
142
42
184
20
23%
500
163
663
75
25%
516
172
688
25%
10 Gorontalo Utara
6
2
8
25% 16
6
22
27%
5
1
6
17% 27
18
45
9
40% 81
9
90
9
10% 67
11
78
9
14%
6
67
73
9
92%
270
8
278
28
3%
64
33
97
10
34%
0
40
40
4
100%
21
6
27
3
22%
536
192
728
81
26%
563
201
764
26%
11 Bitung
6
2
8
25%
7
4
11
36%
4
2
6
33% 29
16
45
9
36% 76
14
90
9
16% 74
16
90
9
18%
0
0
0
0
0%
388
89
477
48
19%
47
13
60
6
22%
0
120
120
12
100%
0
0
0
0
0%
614
268
882
93
30%
631
276
907
30%
11
18% 13
5
18
28%
0%
11
55
9
20% 90
0
90
9
0%
19
90
9
21%
0
10
10
1
100%
508
2
510
51
0%
10
10
20
2
50%
0
120
120
12
100%
10
0
10
1
0%
733
172
905
94
19%
761
179
940
1,013 108 5% 947 149 1,096 102 14% 28 165 193 21
85%
3,154 229 3,383 350 7%
723
190
913
94
21%
155
143
89%
351
402
753
80
53%
12 Kubu Raya
9
2
6
0
6
TOTAL
75
30 105 29% 103 51 154 33% 59
16
75 21% 360 192 552 108 35% 958 55
44
71
1,241 1,396
6,676 2,623 9,299 1,006 28% 6,913 2,720 9,633
19% 28%
Lampiran 3. Capaian Pembangunan Manusia Berbasis Gender di 12 Kab/Kota CCDP-IFAD tahun 2012
No.
No. indeks
Kab/Kota
IPM
IPG
0
3100
Jakarta
78.33
74.66
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8171 7172 7505 6112 5303 5201 7371 8102 9401 7372 8271 9408
Ambon Bitung Gorontalo Utara Kubu Raya Kupang Lombok Barat Makassar Maluku Utara Merauke Pare-Pare Ternate Yapen
79.41 76.30 69.94 68.86 67.12 61.19 79.49 73.27 66.52 78.63 77.62 70.98
76.88 64.65 58.40 63.72 62.37 55.04 73.81 67.11 64.40 69.03 72.34 66.69
Selisih IPMIPG
IDG
3.67 76.14% 96.81% 11.65 83.50% 5.14 4.75 6.15 5.68 6.16 96.81% 9.60 5.28 4.29
56.46% 70.62% 51.71% 54.80% 61.49% 50.50% 66.10% 52.76% 69.93% 63.70% 67.91% 49.29%
Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender . KPP-PA dan BPS. 2013
Lampiran 4. Persentase partisipasi perempuan pada lembaga dan kelompok di kab./kota CCDP- IFAD Nov 2014
NO.
KAB / KOTA 1
2
DOB PIU TPD VWG INFR PSDA TAB. 3
4
5
6
P.T. P.BD PENGO-LAHAN
PEMA-SARAN
VWG sd DOB sd KONS. DAERAH KONS PMO PMO KELMPK KLMPK
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Merauke
43% 30% 17% 40%
0%
0%
0%
0%
5%
98%
0%
36%
36%
0%
2
Yapen
67% 17% 17% 38%
3%
23%
75%
12% 29%
55%
0%
26%
26%
0%
3
Ternate
38% 41% 17% 40%
4%
12%
0%
5%
40%
93%
100%
31%
31%
0%
4
Ambon
25% 75% 11% 27%
3%
1%
100% 13%
0%
0%
100%
45%
45%
50%
5
Maluku Tenggara
43% 44% 17% 40%
8%
3%
0%
15% 23%
100%
90%
22%
22%
0%
6
Kupang
17% 22% 50% 23%
9%
19%
0%
7%
17%
74%
33%
33%
33%
50%
7
Lombok Barat
20% 22% 33% 40%
4%
6%
0%
0%
9%
92%
59%
23%
23%
0%
8
Makassar
22% 27% 17% 40%
8%
28%
0%
3%
12%
93%
0%
28%
28%
0%
9
Pare-Pare
14% 50% 33% 38%
2%
16%
0%
0%
0%
80%
23%
25%
25%
0%
10 Gorontalo Utara
25% 27% 17% 40% 10% 14%
92%
3%
34%
100%
22%
26%
26%
0%
11 Bitung
25% 36% 33% 36% 16% 18%
0%
19% 22%
100%
0%
30%
30%
50%
12 Kubu Raya
18% 28%
TOTAL
0%
20%
0%
21% 100%
0%
50%
100%
0%
19%
19%
0%
29% 33% 21% 35%
5%
14%
7%
21%
89%
53%
28%
28%
13%
85%
17
18
8%
31%
Lampiran 5. Persentase partisipasi perempuan pada berbagai pertemuan/pelatihan di 12 kab./kota binaan CCDP-IFAD, 2014 No 1
2
3
4
5
Kab./Kota Merauke
Yapen
Maluku Tenggara
Bitung
Kubu Raya
6
Kupang
7
Makassar
8
Ambon
9
Pare-Pare
10
Ternate
11
Gorontalo Utara
12
Lombok Barat
Pertemuan Jenis Sosialisasi dll Training/Bimtek Total Sosialisasi dll Training/Bimtek Total Sosialisasi dll Training/Bimtek Total Sosialisasi dll Training/Bimtek Total Sosialisasi dll Training/Bimtek Total Sosialisasi dll Training/Bimtek Total Sosialisasi dll Training/Bimtek Total Sosialisasi dll Training/Bimtek Total Sosialisasi dll Training/Bimtek Total Sosialisasi dll Training/Bimtek Total Sosialisasi dll Training/Bimtek Total Sosialisasi dll Training/Bimtek Total
D0B
Jmlh 6 1 7 5 2 7 8 0 8 11 1 12 22 7 29 9 5 14 0 11 11 8 5 13 5 0 5 4 3 7 10 5 15 8 4 12
PIU
KONS
TPD
VWG
Penyuluh
Kelompok
Lain2
Percentage
Total
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
11 0 11
6 0 6
22 0 22
7 0 7
10 0 10
0 0 0
0 0 0
0 0 0
25 0 25
5 0 5
10 0 10
5 0 5
326 161 487
225 95 320
0 0 0
0 0 0
404 161
248
565
0 0
0 0
6 3
0 5
4 4
0 0
3 0
2 0
15 5
3 1
2 1
4 2
12 25
0 8
11 0
45 0
53 38
343 54
0 5 0 5 19 0 19 7 0 7 nd nd nd 0 22 22 16 10 26 nd 0 nd 15 7 22 37 19 56 32 16 48
0 3 0 3 8 0 8 0 0 0 nd nd nd 0 11 11 32 20 52 nd 0 nd 10 4 14 0 0 0 8 4 12
8 14 0 14 9 1 10 24 8 32 nd nd nd 0 24 24 8 5 13 nd 0 nd 8 6 14 20 10 30 16 8 24
0 0 0 0 9 1 10 0 0 0 nd nd nd 0 0 0 8 5 13 nd 0 nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 15 0 15 144 0 144 2 2 4 nd nd nd 0 0 0 0 0 0 nd 0 nd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 21 0 21 18 3 21 19 4 23 nd nd nd 0 13 13 16 10 26 nd 0 nd 8 5 13 0 0 0 16 8 24
6 21 0 21 0 0 0
37 269 0 269 72 0 72 354 84 438 nd nd nd 0 134 134 665 114 779 nd 0 nd 60 49 109 583 50 633 0 0 0
8 88 0 88 18 99 117 76 28 104 nd nd nd 0 82 82 551 23 574 nd 0 nd 45 5 50 264 95 359 0 0 0
11 0 0 0 5 0 5 74 0 74 nd nd nd 0 0 0 0 0 0 nd 0 nd 27 19 46 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 4 0 4 23 0 23 nd nd nd 0 0 0 0 0 0 nd 0 nd 14 3 17 0 0 0 0 0 0
9 5 28 22 0 0 28 22 63 24 7 2 70 26 94 13 23 8 117 21 nd nd nd nd nd nd 0 0 34 32 34 32 0 24 0 15 0 39 nd nd 0 0 nd nd 26 24 10 19 36 43 58 42 39 23 97 65 56 16 28 8 84 24 TOTAL
2 20 4 10 7 35 0 0 0 10 7 35 36 28 14 0 4 2 36 32 16 0 54 0 0 12 0 0 66 0 nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0 0 0 0 21 11 0 21 11 0 48 0 0 30 0 0 78 0 nd nd nd 0 0 0 nd nd nd 0 24 0 0 24 0 0 48 0 0 50 10 0 25 5 0 75 15 0 32 16 0 16 8 0 48 24
0 0 nd nd nd 0 22 22 8 5 13 nd 0 nd 4 2 6 40 20 60 8 4 12
L
P
91 359 0
359 358 15
373 628 133 761
1084 285 1369
95
16
70 179 0
179 113 104
217 112 36 148 1406 217 1623
L+P 652 256
908 107 54
161 538 0
538 471 119
590 740 169 909
2490 502 2992
0
0
0
246 246
148 148 623 68 691 48 0 48 38 25 63 356 143
394 394 1376 237 1613 194 0 194 119 77 196 1104 286
499
1390
48 24
200 100
753 169
922 146 0 146 81 52 133 748 143 891
152 76 228
72
300
6,084
4,101
10,185
L
P
62% 63% 62% 50% 70% 57% 67% 0% 67% 76% 13% 63% 85% 79% 84% 44% 57% 46% 0% 62% 62% 55% 71% 57% 75% 0% 75% 68% 68% 68% 68% 50% 64% 76% 76% 76% 60%
38% 37% 38% 50% 30% 43% 33% 0% 33% 24% 87% 37% 15% 21% 16% 56% 43% 54% 0% 38% 38% 45% 29% 43% 25% 0% 25% 32% 32% 32% 32% 50% 36% 24% 24% 24% 40%
Lampiran 6. Pemetaan Peran gender pada mata pencaharian di daerah binaan CCDP-IFAD - THN 2004 PERIKANAN TANGKAP No.
Aktivitas Produksi
L-d v v v v v v v
Merauke P-d L-a
L-d
1 Penyiapan kapal 2 Penyiapan jaring v 3 Penangkapan v 4 Pengambilan ikan dari jaring v 5 Pembersihan jaring v 6 Pengeringan jaring 7 Perawatan/penjahitan jaring robek v 8 Penjualan langsung v 9 Penjualan di TPI v v 10 Pencatatan hasil dan keuangan v 11 Penggunaan uang v v Kabupaten Kupang : salah satu kelompok tangkap di kelurahan airmata ada perempuan 1 orang
L-d v v v v
v v
Yapen P-d L-a
P-a
v v v v v v v v v
v
v
v
L-d v v v v v v v v v v v
Kupang (Pancing) P-d L-a P-a v v v v v v v
v v
v
L-d √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
v
Lombar P-d L-a
P-a
√ √ √ √ √ √ √
L-d v v v v v v v v v v v
Makassar P-d L-a
v v v v v v v
P-a
L-d V V V V
v v v v v
Kubu Raya P-d L-a
L-d
Ambon P-d L-a
L-d v v v v v v v
V V v V V V V
L-d
v v v v
v v
L-d v v v v v v v v v v
Maluku Tenggara P-d L-a P-a
v v v
v
PERIKANAN BUDIDAYA No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aktivitas Produksi Penentuan kolam tambak/jaringapung Penyiapan kolam tambak/jaringapung Penyiapan benih Penebaran benih Pembelian dan pemberian pakan Monitoring pertumbuhan Perawatan jaring/waring Pengamatan kesehatan ikan dan air Pemanenan Penjualan hasil panen Pencatatan hasil dan keuangan Penggunaan uang
L-d v v v v v v v v v
v
Merauke P-d L-a
L-d
L-d v v v v v v v v v
v v v v v v v v v
v
Yapen P-d L-a
P-a v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v
Kupang P-d L-a v
L-d v v v v v v v v v v v
v
P-a
v
v
v
L-d v v v v v v v v v v v v
Makassar P-d L-a v v v v v v v v v v v v v v v v v
P-a
L-d v v v v v v v v v v v v
Kubu Raya L-a P-d v v v v v v v v
P-a
v v
v v v
L-d v v v v v v v v v
v
Ambon P-d L-a
L-d
L-d v v v v v v v v v v v v
v v v v v
v v v v
Gorontalo Utara P-d L-a L-d
Aktivitas Produksi
L-d
Pembelian ikan Pembelahan ikan (uk besar) Pembilasan ikan Penyusunan ikan di bak Pelapisan dengan garam 1-2 hr Pembilasan dgn air bersih Penjemuran di para-para Pengangkatan dari para Pengepakan Pemjualan hasil Pencatatan hasil dan keuangan Penggunaan uang
Merauke P-d L-a v v v v v v v v v v v v
L-d
L-d
Yapen P-d L-a v
P-a
v v
v v v
v v v v v v v v v v
L-d v v
v v v v
Maltera P-d L-a v v v v v v v v v v v
P-a
L-d v
v
v
v
v v v v v v
Makassar P-d L-a v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
P-a
v v v v
v v
BUDIDAYA RUMPUT LAUT No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Aktivitas Produksi Pembelian tali Pembuatan konstruksi Pemasangan konstruksi Pemasangan pelampung utama Pembelian bibit Sortir bbit Pengikatan bibit Pemasangan pelampung sekunder Penanaman Pemeliharaan Panen Penjemuran Pengepakan Pemasaran Pasca panen (industri rumah tangga) Pencatatan hasil dan keuangan Penggunaan uang
L-d √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √
Lombar P-d L-a √ √ √
√ √ √
√
P-a
√ √
√
√
L-d v v v v v v v v v v v v v v v v
√
Maltera P-d L-a
P-a
v v v v v v v v v
v v
v
v
PENGOLAHAN ABON IKAN No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aktivitas Produksi Pembelian ikan Pembelahan ikan (uk besar) Pembilasan ikan Pengolahan Ikan Penggorengan Ikan Pengepakan Pemjualan hasil Pencatatan hasil dan keuangan Penggunaan uang
L-d
v
Ternate P-d L-a v v v v v v v v v
L-d
L-d
v
L-d v v v v v v v v v v v
Gorut P-d L-a v v v v v v v v v
L-d
v
Yapen P-d L-a
v v v v v v v v v v v v v
P-a
L-d v v v v v v v v v v v v v v v v v
Makassar P-d L-a v
v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v
L-d
P-a
v v
v
v
Ambon P-d L-a v v v v v v v v v v v v
L-d
L-d
√
√
Lombar P-d L-a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
V V V V V V V V
v
Kupang -Kaya laut dan Sardin L-d P-d L-a P-a
P-a
√
√ √ √ √
v v v v v v v v v v v v
Bitung P-d L-a
V V
PENGASINAN IKAN No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L-d V V
v v v
v v v v v v
v
v
L-d v v v v v v v v
L-d
Ternate P-d L-a
v v v v
v
L-d
v
L-d v v v v v v v v
v
Gorontalo Utara P-d L-a L-d
v v v v
v
v
PENANGKAPAN RAJUNGAN (JARING) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aktivitas Produksi Penyiapan perbekalan ke laut Penyiapan armada tangkap Penyiapan alat tangkap/jaring Penangkapan Pelepasan rajungan dari jaring Pembersihan jaring Pengeringan jaring Perawatan/penjahitan jaring robek Penjualan rajungan Pencatatan hasil dan keuangan
PENGOLAHAN
PENGASAPAN I IKAN L-d v v v v v v v v v v
Kubu Raya P-d L-a v v v v v v v v v v v
v v v
P-a v
v v
v v
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aktivitas Produksi Pembelian ikan Pembelahan ikan (uk besar) Pembilasan ikan Penyiapan tungku bakar Pembuatan bara untuk pengasapan Menusuk ikan pada bambu Pengasapan selama 1-2 jam Pengemasan untuk dibawa ke pasar Membawa produk olahan ke pasar Pemjualan hasil Pencatatan hasil dan keuangan Penggunaan uang
L-d
v
v
Ambon P-d L-a v v v v v v v v v v v v
L-d
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aktivitas Produksi Penyediaan Peralatan Pemeliharaan Peralatan Pembelian Bahan baku Penyediaan bahan baku Pembuatan Produk Finishing Produk sortir produk Penjualan hasil panen Pencatatan hasil dan keuangan Penggunaan uang
BUDIDAYA RUMPUT LAUT L-d
v v v v v
Makassar P-d L-a v v v v v v v v v v v
P-a v v v v v v v v
No. A
Persiapan - Pembuatan Petakan - persiapan tali bentangan - pembelian bibit - penyortiran bibit - pengikatan bibit - penanaman bibit rumput laut - pemeliharaan/pembersihan Panen - pengangkatan rumput laut - pemisahan rumput laut dari tali - peletakan di para-para/jaring Pasca panen - pengepakan - penimbangan - penjualan
B
C
PENGOLAHAN DAGING RAJUNGAN No. 1 2 3 4 5 6 7
Aktivitas Produksi Perebusan rajungan Pelepasan karapas bagian bawah rajungan Pelepasan daging rajungan dari cangkang Packing daging rajungan Penanganan daging rajungan pasca packing Penjualan daging rajungan ke perusahaan Pencatatan hasil dan keuangan
PERIKANAN TANGKAP No. Aktivitas Produksi A
B
C
D
Persiapan - pearhu - bahan - mesin - alat Proses penagkapan - menebar jaring - menarik jaring - mengambil ikan dari jaring Penanganan Hasil - Penjualan - Pengeringan Pemeliharaan Sarana - Perahu (pengecatan perahu, penambalan, parkir perahu) - Mesin - Jaring (penambalan jaring)
PENGOLAHAN IKAN L-d v v v v v v
Kubu Raya L-a P-d v v v v v v
Parepare L-d P-d
v
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aktivitas Produksi Pembuatan kerupuk ikan Pembuatan kerupuk teripang Pembuatan Abon Ikan Pembuatan terasi Peyek ebi Mie ikan Stik kerang Kerupuk rajungan Tongkol asap
PEMASARAN IKAN No. L-a
√ √
√ √ √ √ √
Aktivitas Produksi
P-a 1 2 3 4 5
√ √ √ √ √ √ √
P-a
PENGOLAHAN IKAN FUFU
Pembelian ikan Menjual ikan keliling Menjual ikan di pasar Pencatatan hasil dan keuangan Penggunaan uang
L-d
√
Lombar P-d L-a √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ambon L-d P-d v v v v v v
L-a
L-d
L-d
No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Aktivitas Produksi Pembelian ikan Pembelahan ikan (uk besar) Pembilasan ikan Pengolahan Ikan Pengasapan Ikan Pemjualan hasil Pencatatan hasil dan keuangan Penggunaan uang
L-d v v v v
Ternate P-d L-a v v v v v v v v
Aktivitas Produksi
PENGASINAN IKAN No. Aktivitas Produksi L-d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembelian ikan Penyiapan alat dan bahan pengasinan Pembelahan ikan Pembilasan ikan Penggaraman ikan Penyiapan wadah penjemuran Penjemuran Pembalikan ikan di atas jemuran Pengepakan Penjualan hasil Pencatatan hasil dan keuangan Penggunaan uang
L-d
Parepare P-d L-a
√ √ √ √
P-a
√ √
√ √ √ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √ √
Kubu Raya L-d L-a v
v
v
v v v v v
v v
P-d v v v v v v v v v v v v
P-a v v v v v
Lampiran 7. Daftar MoU Kemitraan CCDP-IFAD sd November 2014 MAKASSAR 1. Assosiasi Koperasi Retail Indonesia (AKRINDO) - Pembinaan dan pembelian produk hasil usaha kelompok masyarakat 2. CV Eltysiah - Pembelian hasil produksi kelompok dan pembinaan 3. Ever Fresh Fish Market –P embelian produk hasl usaha kelompok 4. Koperasi Nelayan Fatimah Azzahra - Pembinaan dan pembelian produk hasil usaha kelompok MALTERA 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Maluku Tenggara - Pemanfaatan hasil pengolahan rumput laut 2. UMKM Usaha Mina - Pembelian hasil usaha budidaya rumput laut 3. Uasaha dagang BERINGIN JAYA - Pemasaran hasil usaha tangkapan kelompok PARE-PARE 1. Assosiasi Koperasi Retail Indonesia (AKRINDO) - Pembinaan dan pemasaran produk hasil usaha kelompok 2. Asosiasi Pengusaha Industri Makanan Minuman Indonesia (ASPRINDO) - Pembinaan dan pemasaran produk hasil usaha kelompok 3. Koperasi Nelayan Fatimah Azzahra - Pembinaan dan pembelian produk hasil usaha kelompok 4. Mini Market Gala Puang kabupaten Sidrap - Pembelian hasil produk kelompok 5. Usaha Dagang Pengolahan Hasil Laut LELA MANDIERI - Pembinaan dan pemasaran 6. Universitas Muhammadiah Pare-Pare - Pembinaan keterampilan produksi dan pasca-panen hasil produksi, pembinaan kelembagaan usaha dan penelitian hasil produkdi kelompok BITUNG 1. Fresh Mart Superstore - Pembinaan dan pembelian hasil usaha kelompok 2. Poklasar Lamadang – Pembinaan dan monittoring usaha kelompok 3. Poklasar Promina - Pembinaan dan monitoring usaha kelompok 4. UD. Utama Food Processing - Pembinaan dan monitoring usaha kelompok 5. Pasar Lelang Forward - Perjajian jual beli komoditi agro KUPANG 1. Toko Sudi Mampir - Pemasaran hasil kelompok nelayan Kelurahan Alak 2. Restoran Nelayan - Pemasaran hasil kelompok nelayan Kelurahan Alak 3. Kupang Mart - Pemasaran hasil kelompok nelayan Kelurahan Alak 4. Felin Swalayan - Pemasaran hasil kelompok nelayan Kelurahan Alak 5. Hotel Yotowawa – Pemasaran hasil produksi kelompok nelayan Kel. Fatubesi 6. Galeri Oleh-Oleh Kuliner khas NTT dan Restoran Teluk Kupang - Pemasaran hasil kelompok nelayan Kelurahan Oesapa Barat
Lamp. 9. Profil Gender Daerah
Berdasarkan berbagai data daerah baik yang ada di Data dan Monitoring PMO, laporanlaporan AOS, RIMS, serta hasil kuesioner dan informasi dari para Konsultan Pemberdayaan di masing-masing daerah, maka profil isu gender dari ke-dua belas kabupaten/kota binaan CCDP-IFAD adalah sebagai berikut:
1. Kabupaten Merauke Mayoritas masyarakat pesisir adalah nelayan kecil dengan alat tangkap pancing dan jaring. Pada musim paceklik panjang, tidak sedikit nelayan merubah profesinya sebagai petani, buruh kasar di pelabuhan dan bangunan, atau supir angkutan umum. Budaya patriarh masyarakat yang masih kuat sering membuat pihak perempuan menjadi korban ketidak-adilan ekonomi karena masih minimnya pemahaman perempuan mengenai hak-haknya dalam keluarga. Advokasi hukum bagi para permpuan perlu dilaksanakan dimana tokoh adat yang berperan didominasi kaum laki-laki. Banyak tugas isteri nelayan di darat diantaranya membersihkan rumah, memasak, mengantar anak sekolah, memberi makan ternak, membuat ikan asin dan terasi dan mengikuti peribadatan. Tugas ini diperberat dengan cukup tingginya tingkat kehamilan dan kurang pedulinya keluarga nelayan pada kesehatan. Ternayata bahwa berdasarkan hasil RIMS (CCDP, 2013), kondisi malnutrisi pada anak-anak masyarakat pesisir sering ditemukan di Kabupaten Merauke. Disamping peran produktifnya, isteri nelayan ternyata juga berperan nyata sebagai penopang hidup keluarga. Mereka ikut bekerja pada proses penangkapan, pengambilan ikan dari jaring, perawatan jaring yang robek dan penjualan langsung hasil tangkapan suami ke pasar atau ke TPI. Namun demikian, dengan dimulainya program CCDP-IFAD, perempuan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan peran produktifnya yaitu memproduksi hasil olahan untuk memperoleh produk yang value-added. Demikian juga kewajiban menabung yang digalakkan program diharapkan akan mendorong manajemen keuangan yang sebelumnya belum ada. Pada tahun 2013, baru 6 kelompok perempuan yang aktif. Namun sampai November 2014, seluruhnya terdapat 21 kelompok perempuan (atau 54% dari 39 jumlah kelompok usaha) yang terlibat pengolahan tradisional yaitu membuat ikan asin, terasi, dan ikan kering dan abon ikan.Komoditi unggulan yang akan dikembangkan oleh Kab. Merauke adalah gastor, udang laut dan kakap. Pengembangan usaha ekonomi perempuan membutuhkan akses informasi pasar, pelatihan usaha dan penguatan modal melalui kredit perbankan yang tidak memberatkan. Persentase keanggotaan perempuan pada lembaga DOB (43%), PIU (30%), VWG (40%) sudah melalui i target 30%, walau pada TPD hanya ada 1 perempuan (17%) dari 6 orang yang bertugas mendampingi masyarakat. Pada berbagai pertemuan pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi dan pelatihan yang dilaksanakan di daerah, rata-rata jumlah peserta perempuan yang hadir cukup baik yaitu 38%, yang sudah melebihi partisipasi 30% sebagaimana ditargetkan.
1
Keunikan partisipasi perempuan di Kabupaten Merauke adalah berimbangnya jumlah anggota yang terlibat di berbagai kelompok usaha oleh kaum perempuan sebanyak 53 % dari total 390 anggota. Hampir semua (98%) anggota Kelompok Pengolahan adalah 100% perempuan, walau tidak ada satupun anggota perempuan pada kelompok non-usaha seperti Kelompok Infrastruktur dan Pengelolaan Sumberdaya dan kelompok usaha Penangkapan. Walaupun demikian, pada kenyataannya sehari-hari, para istreri nelayan-lah yang terlibat dalam seluruh proses kegiatan kecuali dalam hal penyediaan kapal dan penyiapan kolam jaring apung pada usaha budidaya tradisional.
2. Kabupaten Yapen Persentase perempuan di Kabupaten Yapen, kecuali 67% di DOB dan 38% di VWG masih kurang dari btarget 30% yaitu 17% di PIU dan 17% atau hanya 1 orang perempuan dari 6 TPD yang terlibat pada pendampingan. Pada berbagai pertemuan sosialisasi dan pelatihan yang diadakan, rata-rata total partisipasi perempuan yang ikut serta cukup tinggi yaitu 43%. Walaupun demikian sosialisasi mengenai pengaeusutamaan gender belum diadakan Dinas KP. Di semua usaha mata pencaharian, perempuan terlibat dalam berbagai aktivitasnya seperti penyiapan, pembersihan, pengeringan dan perawatan jaring di usaha penangkapan. Pada usaha budidaya, perempuan terlibat dalam proses pembelian dan pemberian pakan, perawatan jaring, pengamatan kesehatan ikan, dan penjualan hasil panen. Sedangkan pada budidaya rumput laut, perempuan terlibat pada seluruh proses dari sejak pembelian, penyortiran benih sampai pada penjualan panen. Walaupun banyak terlibat atau berperan ganda, para ibu di wilayah binaan tetap memperhatikan pendidikan anaknya yang bersama dengan biaya makan keluarga sehari-hari merupakan bagian terbesar dari pengeluaran keuangan rumah tangganya. Pada musim paceklik, beberapa nelayan berjualan BBM. Sedangkan lainnya, ada yang memiliki tanaman keras dan buah-buahan yang dapat menjadi sumber penghasilan. Kemajuan yang berarti di Kab. Yapen, adalah telah terbentuknya 8 Kelompok Tabungan. Hanya di Kab. Yapen dan Kab. Gorontalo Utara (9 kelompok) yang sampai November 2014 sudah memiliki kelompok tabungan, sedangkan kebanyakan di daerah lainnya belum atau baru terbentuk 1 kelompok. Dari 19 kelompok usaha yang terbentuk tahun 2013 dan sudah mendapat BLM, hanya terdapat 11% atau 2 Kelompok Pengolahan, yang memproduksi abon ikan dan ikan asap tuna. Pada akhir 2014, seluruhnya terbentuk 54 kelompok usaha, diantaranya hanya 15% atau 8 Kelompok Pengolahan. Ikan kakap, cakalang dan rumput laut merupakan komoditi unggulan dari kabu. Yapen. Berbagai hambatan masih dihadapi dalam meningkatkan peran ekonominya, diantaranya belum umumnya perempuan mengakses permodalan dari perbankan, serta masih kurangnya keterampilan dan kurangnya akses informasi. Selama ini mereka masih mengharapkan dana atau modal dari suami atau laki-laki dewasa di keluarganya. Di samping itu, kaum perempuan terbiasa memberikan peran kepada laki-laki dewasa di keluarganya sebagai pengambil keputusan. Informasi secra ainformal hanya terbatas diperoleh dari kerlompok Doa dan Budaya atau Wanita Gereja. Dipandang dari aspek kebutuhan infrasruktur, perempuan lebih membutuhkan infrastruktur yang mendukung kesehatan, sanitasi dan kenyamanan
2
keluarga seperti air bersih dan MCK, sedangkan laki-laki membutuhkan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi. Untuk menjalankan peran reproduksi perempuan, dukungan peningkatan kesehatan ibu dan anak nyata diperlukan. Hasil RIMS (CCDP, 2013) menyatakan bahwa kondisi malnutrisi pada anak-anak dibawah usia 5 tahun sering ditemukan di masyarakat pesisir Kebupaten Yapen. Untuk dapat menjalankan peran produktifnya, upaya penanggulangan berbagai hambatan yang dihadapi diperlukan melalui antara lain pelatihan dan bimtek untuk peningkatan keterampilan, diversifikasi produk, informasi pasar dan akses permodalan melalui lembaga keuangan masyarakat di desa yang tidak memberatkan.
3. Kota Ternate Sebanyak 20 kelompok usaha yag terbentuk pada tahun 2013, berkembang menjadi 49 kelompok usaha sampai dengan November 2004, diantaranya 31% atau 15 Kelompok Pengolahan yang hampir semua (93%) perempuan, serta 2 Kelompok Pemasaran yang beranggotakan seluruh anggotamya perempuan. Dari sejumalh 31 kelompok Perikanan Tangkap, 28 kelompok diantaranya memiliki anggota 1-4 orang perempuan. Pada kelompok yang dominan beranggotakan laki-laki, peran serta anggota perempuan adalah pada penjualan langsung ikan hasil tangkapan ditempat atau di TPI serta pencatatan keuangan dan penggunaannya. Komoditi unggulan daerah ini adalah ikan cakalang, tongkol dan pelagis kecil. Tidak ada Kelompok Perikanan Budidaya yang terbentuk, sedangkan Kelompok Tabungan baru ada di Desa Doran Isa. Dari target 30%, besar jumlah anggota perempuan pada lembaga cukup tinggi yaitu : 38%% di DOB, 41% di PIU, dan 40% di VWG, namun hanya 1 orang TPD perempuan dari 6 orang TPD yang ada. Pertemuan-pertemuan pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan daerah, dihadiri oleh peserta perempuan dengan persentase 32%. Pada musim paceklik, keluarga nelayan bertani untuk menyambung hidupnya. Peraturan “adat” masih merupakan hambatan bagi perempuan untuk mengembangkan aktivitas ekonominya, dimana masyarakat masih memegang teguh bahwa tugas utama perempuan adalah di dapur serta mengurus suami dan anak-abnak. Walaupun demikian, melalui program CCDP, usaha produktif para perempuan telah dimulai dengan berkembangnya usaha pengolahan dan pemasaran. Namun, keterampilan perempuan dalam usaha ekonomi ini masih kurang dan monoton. Akses modal usahanya masih pada suami, keluarga atau kerabat. Dukungan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan jaminan harga bagi produk yang dihasilkan, diperlukan untuk mendorong kegiatan ekonominya..
4. Kota Ambon Bersifat tangguh, kuat dan pekerja keras, sudah lama perempuan Ambon berperan kuat dalam usaha mata pencaharian suaminya sebagai nelayan yaitu membeli ikan atau memasarkan hasil tangkapan suami ke pasar atau berkeliling, berkebun membantu suami menanam tanaman umur pendek dan menjualnya kepasar terutama pada saat musim paceklik, serta menjual kue skala rumah tangga.
3
Keuanikan di Ambon adalah pada tingginya perentase perempuan yaitu 62% pada total 395 orang anggota seluruh kelompok usaha. Sampai akhir November 2014, dari 47 kelompok usaha yang beranggotakan lebih banyak perempuan ini, terdapat 24 atau 52% Kelompok Pemasaran yang beranggotakan 100% perempuan. Kelompok Pemasaran ini bergerak di bidang pemasaran hasil laut ikan tangkapan suami atau dari orang lain, yang menjualnya ke pasar atau kalau tidak habis ke lokal sekeling tempat tinggalnya. Profesi ini disebut “papa lele’ bagi perempuan asli Ambon yang umumnya beragama Kristen atau disebut “jibu- jibu” bagi perempuan pendatang dari Bugis dan Makassar beragama Islam yang umumnya tinggal di Nagari Laha. Sebahagian ikan juga diolah menjadi ikan asap dengan cara masih tradisional. Tuna, cakalang dan ikan layang menjadi komoditi unggulan Dari hasil yang diperoleh, sebagian Kelompok Pemasaran yang sudah aktif sudah menerapkan tabungan kelompok,ndan menyimnpan dananya di bank yang terdekat ke desa. Uang dapat dupinjam oleh anggota untuk keperluan sekolah anak dan keperluan lain yang penting atau mendesak. Kelompok Tabungan baru terbentuk 2 buah masing masing 1 kelompok di Desa laha dan Hutumuri yang kesemua anggotanya perempuan. Perempuan yang terlibat pada kelompok campur dimana jumlah anggota perempuannya adalah 3-5 orang dari 10 anggota per kelompok, bergerak diusaha perikanan tangkap jenis pancing di nagari Latulahat. Dalam budidaya ikan hias, perempuan ikut langsung terlibat bersama-sama dalam penyiapan kolam/jaring, penyiapan dan penebaran benih, pemberian pakan benih, monitoring pertumbuhan , pemanenan dan penjualan hasil panen Orang Ambon berbudaya makan ikan segar dan tingkat konsumsinya tinggi secara nasional, yang dapat menjadi potensi besar bagi pemasaran produk olahan perikanan. Upaya merubah pola pikir para papa-lele dari hanya memasarkan ikan segar menjadi produk olahan yang value-added dilakukan dengan usaha pengolahan ikan asap cair yang jauh lebih bermutu dan higenis dari pada ikan asap tradisional, Usaha ikan asap cair ini telah berkembang sebagai hasil bekerja sama dengan Fakultas Kelautan Universitas Pattimura. Pangsa pasarnya besar yaitu kaum menengah ke atas, seperti wanita kantoran yang tidak sempat memasak dan harus membeli ikan siap makan. Peran para suami dalam usaha penangkapan ini umumnya adalah menyiapkan tungku bakar. PIU Kota Ambon sangat mendukung partisipasi perempuan yaitu sebesar 75%, paling tinggi dari pada para PIU kab/kota lainnya (antara 17-50%), dimana dari Kepala Dinas KP, Sekretaris dan anggotanya perempuan hampir semuanya semuanya kecuali Bendahara. Walaupun demikian, anggota perempuan di DOB adalah 25%, di VWG adalah 27 %, hanya 1 orang perempuan (11%) dari 9 TPD dan Penyuluh, 3% di Kelompok Infrastruktur dan 1% di Kelompok Pengelolaan Sumberdaya. Peresentase kehadiran perempuan pada berbagai pertemuan, sosialisasi, rapat, pelaitihan dan bintek rata-rata cukup tinggi sebesar 43% yang melebihi 30% target. Sosialisasi PUG selama ini belum dilaksanakan Dinas KP. Saat ini belum teridentifikasi hambatan yang berarti bagi para perempuan di Ambon dalam meningkatkan kehidupan ekonominya. Dengan kehidupan ekonomi masih mengikuti pola hidup sederhana dan jangka pendek, untuk meningkatkan peran reproduktif perempuan masih diperlukan dukungan kesehatan ibu dan anak. Untuk kegiatan produktif diperlukan dukungan permodalan dan peningkatan keahlian, sedangkan untuk peran sosial diperlukan dukungan untuk terbukanya akses terhadap informasi.
4
5. Kabupaten Maluku Tenggara Persentase anggota perempuan pada lembaga dan kelompok di Maluku Tenggara sudah melebihi 30% target yaitu 49% di DOB, 44% di PIU, 40% di VWG, namun hanya 17% atau hanya 1 orang perempuan dari 6 TPD yang bertugas. Dari berbagai pertemuan, sosialisasi, pelatihan dan bimtek yang dilaksanakan di daerah, rata-rata sebanyak 33% pesertanya adalah perempuan. Dinas KP belum pernah mengadakan sosialisasi tentang PUG. Pada 19 kelompok usaha yang dibentuk tahun 2013, belum ada satupun kelompok khusus perempuan walaupun perempuan terlibat 1-2 orang di usaha perikanan tangkap dan budidaya. Tiga (3) Kelompok Pengolahan yang anggotanya semua perempuan baru dibentuk tahun 2014. Kelompok Pengolahan ini hanya merupakan 5% dari total 59 kelompok usaha yang ada, sisanya yang 95% adalah usaha perikanan tangkap dan budidaya rumput laut. Komoditi unggulan Kab. Maluku Tenggara ini adalah rumput laut, kakap merah dan kerapu. Pada budidaya rumput laut, peran isteri/perempuan terlibat membantu dalam proses pengikatan beniih, panen, penjemuran, pengepakan sampai penjualan hasil panen rumput lautnya nanti. Sedangkan pada perikanan tangkap, isteri membantu menjahit jaring yang rusak/robek dan menjual langsung ikan hasil tangkapan. Pada musim paceklik, keluarga nelayan melakukan usaha bercocok tanam (berkebun) atau yang kali-laki sebagai tukang atau buruh bangunan. Aktivitas ekonomi yang dapat dikembangkan bagi kaum perempuan adalah pengolkahan hasil rumput laut disamping ikan. Namun masih kurangnya keterampilan perempuan menjadi hambatan dalam mengawali usaha pengolahan untuk memperoleh produk yang added-value, selain terbatasnya informasi dan pasar. Akses modal diperoleh dari Koperasi Simpan Pinjam dengan pengembalian bunga cukup tinggi yaitu 10-15%. Untuk itu, diperlukan dukungan pelatihan, bantuan permodalan yang tidak memberatkan dan informasi pasar bagi hasil produknya,
6. Kota Kupang Partisipasi perempuan di kelembagaan di di daerah masih rendah dari target 30% dimana di DOB hanya 17%, di PIU : 22% dan di VWG 23%. Namun Kota Kupang memiliki 3 orang perempuan dari 6 TPD yang ada atau 50% yaitu paling tinggi dibanding daerah lainnya kecuali Kab. Lombok barat, Pare-Pare dan Bitung yang memiliki 2 TPD perempuan atau 33%. Sosialilisasi tentang gender sudah dilakukan ketika PIU dan Konsultan Daerah melakukan sosialisasi desa dan pelatihan untuk kelompok masyarakat. Peserta perempuan yang hadir pada berbagai pertemuan pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi dan pelatihan mencapai angka tertinggi dibanding 11 daerah lainnya yaitu sebesar 54%. Pada kegiatan mata pencaharian, perempuan dan laki-laki sama-sama bekerja pada seluruh tahap perikanan tangkap dengan pancing, budidaya, pengasinan ikan dan penjualan ikan segar. Ikan tuna, kuwe dan kembung meruoakan komoditi unggulan daerah. Hanya kegiatan pengolahan untuk meproduksi abon ikan saja yang semuanya dilakukan perempuan. Dimulai dengan 12 Kelompok Pengolahan yang dibentuk tahun 2013, sampai November 2014, jumlahnya bertambah menjadi 23 Kelompok Pengolahan, yang merupakan 38% dari total 60 kelompk usaha yang ada. Produk utama yang dihasilkan adalah abon ikan dan rumput laut. Kelompok
5
Pengolahan ini rata-rata terdiri dari 74% perempuan. pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi dan pelatihan Upaya menyeimbangkan waktu untuk melakukan peran reproduktif dan produktif sekaligus serta kebutuhan pengertian suami terkadang menyulitkan kaum perempuan, walaupun disadari usaha ekonomi isteri jelas membantu nafkah suami. Peran produktif isteri menjadikannya memiliki relasi kuasa yang sama dengan suami dalam hak pengambilan keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan keluarga. Pengambilan keputusan ini penting terutama dalam kesepakatan pemahaman untuk kepentingan kesehatan anak, yang mungkin terkena dampak dari sibuknya para ibu dalam menjalankan peran gandanya Kebutuhan prioritas infrrastruktur dan sarana dasar sesuai kebutuhan produksi bagi perempuan sebagai pengolah hasil tangkapan, berbeda dngan kebutuhan laki-laki . Kebutuhan prioritas laki-laki misalnya berkaitan dengan operasional alat tangkap oleh karena volume kerjanya 90% pada proses penangkapan ikan. . Pada masa paceklik karena musim angin kencang, para nelayan bekerja sebagai pekerja bangunan yaitu : tukang kayu atau rukang batu Sebelum ada program CCDP, masalah rentenir dihadapi untuk pengadaaan modal, namun setelah adanya hasil kerja kelompok, penambahan modal diperoleh melalui saling berbantu dan arisan anggota kelompok. Kebiasaan menabung juga dimulai kelompok, besarnya setiap kali menabung sebelumnya masih dibawah 500 rupiah, sekarang sudah mulai dengan ribuan rupaih. Masalah ketidak-merataan keterampilan dan pengetahuan sebagian besar anggota kelompok juga perlu ditanggulangi karena tidak cukup hanya didukung komitmen untuk mau berusaha maju dan meningkatkan taraf hidup keluarganya saja. Dukungan yang perlu diberikan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam menjalankan perannya adalah penyadaran yang terus menerus kepada perempuan pesisir, keterlibatan perempuan dalam berbagai pertemuan kelurahan untuk dapat memberikan akses dalam hal pengambilan keputusan, mengaktifkan kegiatan POSYANDU yang memberikan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, serta akses terhadap kelompok tabungan khusus perempuan dengan manajemen yang baik. 7. Kabupaten Lombok Barat Partisipasi perempuan pada kelembagaan masih rendah dibandng 30% target, yaitu 20% di DOB, dan 22 % di PIU, namun cukup tinggi di VWG 40 % dan 33% atau 2 orang dari 6 orang TPD. Sosialisasi tentang PUG belum dilakukan Dinas KP, tetapi pehamanan tentang target minimal 30% keterwakilan partisipasi perempuan sudah sering dilakukan. Walaupun demikian, peserta perempuan yang hadir pada berbagai pertemuan pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi dan pelatihan hanya 24%, yang masih lebih rendah dari 30% target yang diharapkan. . Pada mata pencaharian perikanan tangkap, perempuan ikut bekerja untuk perawatan jaring (pembersihan dan penjahitan yang robek) dan memasarkan hasil tangkapan. Pada usaha budidaya laut, perempuan dewasa dan anak-anak terlibat dalam proses pensortiran dan pengikatan bibit, malahan anak-anak laki ikut serta dalam pembuatan dan pemasangan konstruksinya. Penjemuran hasil panen rumput laut juga dikerjakan bersama-sama laki-laki dan perempuan dewasa maupun anak-anak.
6
Diawali dari 24 kelompok usaha yang dibentuk tahun 2013, pada November 2014 sudah terdapat 74 Kelompok Usaha, diantaranya 22% atau 16 buah adalah Kelompok Pengolahan yang beranggotakan perenpuan, yang berjalan cukup maju pesat. Produksi yang dihasilkan adalah kerupuk ikan, kerupuk teripang, abon ikan, peyek ebi, mi ikan, stik kerang, kerupuk rajungan, tongkol asap dan terasi dari udang rebon yang menjadi salah satu komoditi unggulan di Lombok Barat. Khususnya terasi panggang dalam kemasan botol, pasarnya sudah meluas ke Bali dan Surabaya, sedangkan produk lainnya diserap pasar lokal. Beberapa kelompok pengolkahan ini sudah aktif menabung yang dibukuan. Berdasarkan kunjungan lapang pada saat Review Miassion bulan Mei yang lalu, Kelompok Pengolahan sudah mulai menabung sebagian dari hasil yang diperoleh. Masyarakat masih mengangap bahwa perempuan bukan pencari nafkah utama. Kalaupun ada perempuan mencari nafkah, maka itu hanya untuk menambah nafkah utama yang dicari oleh suaminya. Pengaruh peran produktif isteri tergantung dari bagaimana dia dapat mengelola waktunya untuk juga dapat mengurus keluarganya. Pengolahan menjadi pilihan utama, walaupun keterampilannya masih skala rumah tangga sehari-hari. Kelompok memerlukan dukungan pelatihan keterampilan dan dukungan permodalan dengan bunga ringan atau tanpa bunga dengan sistem pengembalian yang lunak agar dapat membantu mengembangkan usahanya. 8. Kota Makasar Dibandingkan dengan target 30% yang diharapkan, partisipasi perempuan sebagai anggota lembaga di Kota Makassar masih rendah yaitu : 22% di DOB, 27 % di PIU dan 17% atau 1 orang perempuan dari 6 orang TPD yang bertugas, namun pada di VWG sudah tinggi yaitu 40%. Perempuan dan anak laki-laki banyak terlibat dalam berbagai tahapan aktivitas budidaya polikultur bandeng dan udang di tambak, rumput laut dan pengasinan ikan. Bertambah menjadi 60 kelompok usaha dari awalnya 24 kelompok yang dibentuk tahun 2013, saat ini terdapat 29% atau 17 Kelompok Pengolahan 93% beranggotakan perempuan. Kelompok Pengolahan ini memproduksi ikan asin dari ikan sunu/kakap, ebi, abon ikan tuna/lele/gabus, bakso ikan nila/bandeng, bandeng presto, kerupuk ikan nila dan nugget ikan bandeng. Tiga komoditi unggulan Kota Makassar adalah bandeng, udang dan tuna. Upaya perluasan pasar untuk produk olahan ini sudah dilakukan dengan Asosialsi Koperasi Ritel Indonesia (AKRI), Koperasi Wanita Nelayan Fatima Azzarah, PT Elthiza, Everfresh Restaurant dan Shrimp Club. Peran ganda perempuan sebagai ibu rumah tangga menjadi tantangan utama dalam menjalankan peran produktifnya, karena hambatan terbatasnya waktu, ditambah dengan terbatasnya keterampilan dan akses keuangan. Manajemen keuangan umumnya kurang teratur, kurang memperhatikan skala prioritas dan belum menerapkan kebiasaan menabung. Dukungan informasi teknologi, Bimtek, dan akses keuangan, pemberian kesempatan untuk berusaha dan penghargaan yang memadai sangat diperlukan. Demikian juga akses pasar dari pemerintah dan swasta yang sudah ada perlu ditingkatkan.
7
9. Kota Pare-Pare Pada November 2004, anggota perempuan yang terlibat pada DOB paling rendah dibanding di daerah lainnya yaitu hanya 1 orang (14%) dari 6 orang keseluruhan, sedangkan partisipasi perempuan pada PIU : 50%, VWG : 38% dan pada TPD :33% atau 2 orang perempuan, sudah memenuhi target. Dari 19 kelompok usaha yang dibentuk tahun 2013, hanya terdapat 3 Kelompok Pengolahan yang memproduksi ikan teri, abon ikan tuna dan ikan kering dari ikan marlin, kerapu dan tuna. Ikan tuna, terui dan pelagis kecil merupakan komoditi unggulan Kota Pare-Pare. Pada akhir November 2014, tercatat 48 kelompok usaha dimana terdapat 25 % atau 12 Kelompok Pengolahan. Sebagian Kelomnpok Pengolahan sudah mulai menerapkan tabungan kelompok dengan pencatatan sederhana namun bersifat transparan bagi anggotanya. Partisipasi perempun yang hadir pada berbagai pertemuan pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi dan pelatihan hanya 25% yang masih kurang dari target 30% dari yang ditetapkan. Pada kegiatan mata pencaharian, peran utama perempuan pada usaha budidaya rumput laut khususnya adalah pengikatan bibit di tali, sedangkan proses lainnya yaitu penyortiran bibit, pemisahan rumput laut dari tali saat panen, penempatan hasil panen di para-para, pengeringan, pengepakan dan penjualannya dilakukan bersama laki-laki. Pada usaha perikanan tangkap, peran isteri nelayan adalah untuk perawatan/penambalan jaring dan penjualan hasil. Secara umum, hambatan yang dihadapi perempuan dalam menjaklankan kegiatan ekonominya adalah keterbatasan modal kerja dan bahan baku yang tidak kontinyu. Untuk modal sebagian perlu menjual barang berharga misalnya perhiasan emas atau meminjam dari lembaga keungan misalnya koperasi. Keterampilan perempuan untuk usaha pengolahan cukup baik karena sudah lama terbiasa untuk kebutuhan skala rumah tangga. Pelatihan yang diperlukan adalah manajemen usaha khususnya tata cara pengelolaan keuangan. Demikian juga, secara temporer informasi juga dapat diperoleh saat pertemuan arisan atau pengajian yang rutin dilakukan. Pada saat musim paceklik, nelayan menjalani usaha paruh waktu menjadi tukang bartu, tukang kayu atau tukang ojek. Pandangan tentang peran ganda sebagai Ibu (reproduktif) dan pencari nafkah (produktif) secara umum tidak berdampak negatif bagi keluarga, bahkan sangat menopang ekonomi keluarga. Namun untuk menjadi tokoh (peran sosial) perempuan tidak dapat mengambil keputusan sendiri dan harus seizin suami/keluarga karena ada stigma negatif bila terkait dengan perannya dalam rumah tangga. Partisipasi peserta perempuan dalam pertemuan. workshop, pelatihan atau bimtek yang dilaksanakan di daerah adalah cukup baik yaitu 39 %.
10. Kabupaten Gorontalo Utara Partipasi perempuan pada lembaga-lembaga DOB adalah 25%, PIU : 27%, VWG : 40% dan TPD : 17% atau 1 perempuan dari 6 orang yang ada. Pada pertemuan pembangunan ekonomi, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan daerah, peserta perempuan adalah culup baik yaitu 36%. Isu tentang gender sudah mulai disosialisaikan dan mendapat perhatian. Upaya keterlibatan perempuan untuk duduk dalam lembaga tidak mengalami hambatan,
8
Pada tahun 2013, telah terbentuk 15 kelompok usaha dengan 6 kelompok Pengolahan. Sampai bulan November 2014, dari total 66 kelompok usaha terdapat 18% atau 12 Kelompok Pengolahan, yang memproduksi rumput laut, abon ikan cakalang dan tuna, serta ikan asap fufu dan rowa. Komoditi ungggulan daerah ini adalah ikan tongkol, cumi-cumi dan cakalang. Keunggulan Kab. Gorontalo Utara saat ini dibandingkan dengan kab/kota lainnya adalah telah dibentuknya Kelompok Tabungan di masing-masing desa sehingga saat ini terdapat 9 Kelonpok Tabungan yang 93% anggtotanya adalah perempuan. Tidak ada hambatan dan ditoleransi adanya peran ganda perempuan sebagi isteri (reproduktidf) dan pencari nafkah (produktif) untuk membantu suaminyaSecara umum, peran isteri pada kegiatan mata pencaharian suaminya tidak langsung terlibat, kecuali memasarkan hasil tangkapan, disamping mengatur keuangan yang diperoleh. Sebaliknya, peran suami/laki-laki terlihat pada pengolahan ikan asap ‘fufu” dan “rowa” (cakalang, sardin, layang) dimana laki-laki yang membantu melakukan pembelian ikan, pembelahan ikan ukuran besar, pengolahan dan pengasapannya. Pada saat musim angin kencang, keluarga nelayan mengalihkan usahanya dengan bertani, berkebun, beternak atau berjualan. Secara internal, keterampilan perempuan pada usaha pengolahan masih sederhana yang perlu ditingkatkan saat produksi maupun pasca produksi menyangkut pengemasan, pengepakan dan pemasarannya. Upaya pengembangan rkonomi para perempuan masih menemui hambatan tinggi akan keterbatasan sarana, prasarana, akses pasar dan permodalan
11. Kota Bitung Untuk pendampingan berjalannya program CCDP di masyarakat, Kota Bitung adalah salah satu dari 3 daerah selain Kupang dan Lombok Barat yang memiliki cukup TPD perempuan yaitu 2 orang dari 6 orang yang bertugas. Persentasi anggota perempuan pada lembaga dan kelompok adalah 17% di DOB, 17% di PIU, dan 27% di VWG. Selain itu, kehadiran peserta perempuan pada berbagai pertemuan pemberdayaan masyarakat, pembangunan elkonomi dan pelatihan yang diharapkan minimal 30% adalah cukup tinggi yaitu 37%. Pada tahun 2013, dari 30 kelompok usaha yang dibentuk, hanya terdapat 6 Kelompok Pengolahan yang beranggotakan semua perempuan. Pada akhir November 2014, dari 66 kelompok usaha terdapat 18% atau 12 kelompok Pengolahan yang memproduksi terutama bakso, siomay dll berbahan ikan tongkol, jenis ikan yang bersama cumi dan ikan cakalang menjadi komoditi unggulan Kota Bitung. Pada mata pencaharian perikanan tangkap, anak laki-laki juga berperan untuk membersihkan jaring, sedangkan perempuan yang merawat njaring yang robek, penjualan langsung ikan hasil tangkapan, pencatatan hasil dan keuangan. Di musim nelayan tidak melaut, perempuan juga membantu suaminya bertani dan menjual hasilnya. Pemasaran dan pengolahan ikan merupakan kesempatan usaha ekonomi, namun masih diperlukan peningkatan keterampilan, pelatihan teknis, dan modal usaha. Dengan keterampilan yang ada, kaum perempuan membutuhkan fasilitas sarana/infrastruktur untuk pengolahan, yang berbeda dengan kebutuhan kaum
9
nelayan yang lebih mengutamakan aset untuk penangkapan. Saat ini modal didapat dari koperasi dengan jasa tinggi (10-15%) yang memberatkan. Adanya aktivitas seperti Dana Bergulir bagi pengembangan usaha ekonomi yang telah dijalankan program CCDP saat ini, perlu diadakan untuk menjamin keberlanjutan usaha
12. Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya merupakan satu-satunya daerah binaan CCDP yang tidak mmiliki satupun TPD perempuan. Partispasi perempuan di lembaga dan kelompok non usaha juga rendah yaitu : 18 % di DOB, 28% di PIU, 20 % di VWG. Demikian juga sebagaimana di TPD, tidak ada anggota perempuan di Kelompok Infrastruktur kecuali Kelompok Pengelolaan Sumberdaya Alam yang masih beranggotakan 14% perempuan. Partisipasi perempuan Anak-anak laki maupun perempuan ternyata terlibat nyata dalam mata pencaharian umumnya. Pada perikanan budidaya, selain laki-laki dan perempuan dewasa, juga anak laki-laki ikut bekerja dari penyiapan sampai pamanenannya. Sedangkan pada mata pencaharian lainnya seperti : penangkapan rajungan, pengolahan daging rajungan dan pengasinan ikan, baik dewasa maupun anak-anak semuanya terlibat. Umumnya perempuan dan anak perempuan bersama-sama menyiapkan bekal, melepaskan rajungan dari jaring, membersihkan jaring dan menjahit jaring yang robek Hanya saat penjualan daging rajungan olahan ke perusahaan, kaum laki-laki yang melakukan. Pada tahun 2013 dari 30 kelompok usaha yang dibentuk, terdapat 20% atau 6 Kelompok Pengolahan yang memproduksi daging rajungan, kerupuk udang, kerupuk ikan belanak dan ale-ale (sejenis kepah) segar. Sampai dengan November 2014, telah dibentuk 66 kelompok usaha, diantaranya adalah 19% atau 12 Kelompok Pengolahan yang beranggotakan perempuan semua. Peran produktif perempuan tidak akan menghambat peran sebagai isteri/ibu rumah tangga bila dibekali pemahaman maanajemen waktu. Untuk peningkatan peran tersebut diperlukan a.l. pemahaman tentang peranan gender, peralatan dan modal sesuai kemampuannya, pelatihan untuk peningkatan mutu produk yang dihasilkan dan pelatihan terkait kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam.. Beberapa hambatan yang mungkin akan dihadapi a.l. adalah : keterbatasan pasar yang jadi keluhan utama, rendahnya kepercayaan lembaga kredit karena keterbatasan jaminan padahal akses terhadap modal sulit, terbatasnya keterampilan dan sangat terbatasnya informasi pasar dan diversifikasi produk olahan terutama yang banyak terdapat di lokal, dan jenis produk yang laku dipasaran, Untuk itu kebutuhan yang diperlukan adalah : penyediaan mitra kerja penampung produk, mempermudah proses dan persyaratan kredit, pelatihan keterampilan dan berbagai informasi dan studi banding berkala ke perusahaan/kelompok yang sudah maju. Secara spesifik kebutuhan laki-laki dan perempuan akan berbeda, hal tergantung bentuk kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan. Misalnya: pembuatan ikan asin (perempuan) dan penangkapan kepiting (laki-laki). Infrastruktur yang dibutuhkan perempuan adalah tempat pengolahan dan penjemuran. Sedangkan infrastruktur yang dibutuhkan laki-laki dalam menangkap kepiting adalah tambat labuh, lokasi perakitan/perawatan bubu.
10
Lamp. 10. Indikator Partisipasi Perempuan (UNTUK TPD) Pengumpulan data awal Pada waktu memulai tugasnya di desa, salah satu hal yang penting dilakukan oleh TPD atau Fasilitator adalah mengumpulkan data awal untuk mengetahui tingkat partisipasi perempuan didesa. Pengumpulan data awal dilakukan dengan mengajukan pertanyaan sederhana: Kegiatan apa saja yang dilakukan se hari-hari perempuan didesa ? Apakah perempuan pernah mendengar dan mengenal proyek CCDP-IFAD? Apakah perempuan diundang kalau ada pertemuan didesa? Jika ya pertemuan tentang apa (misalnya pertemuan arisan, PKK, pengajian, kelompok doa, pertemuan ada dll) Jika perempuan diundang apa dapat atau selalu datang? Jika tidak mengapa? Jika datang, apakah ikut dan berani berbicara? Jika tidak mengapa? Apakah ada kelompok perempuan yang melakukan kegiatan bersama? Siapakah tokoh-tokoh perempuan didesa, sebutkan namanya? (termasuk kader PKK, Pengajian , Arisan, Kesehatan , Bidan desa dsb)
Indikator Peningkatan Partisipasi Perempuan Peningkatan parisipasi dan kualitas peran perempuan dalam CCDP-IFAD dapat diukur secara obyektif di lapangan dengan menggunakan beberapa indicator sebagai berikut:
1. Pertemuan Untuk setiap tahapan CCDP-IFAD diadakan berbagai pertemuan. Dalam setiap pertemuan perlu dicatat berapa banyak perempuan yang hadir. Amati dan catat apakah mereka ikut berbicara, memberi saran, mempertahankan saran atau menanggapi proposal kegiatan
2. Penyusunan Proposal Proposal murni perempuan adalah proposal yang benar-benar diajukan perempuan. Perempuan yang berperan aktif dalam proses penyusunan proposal akan peduli untuk terlibat langsung dalam tahap selanjutnya. Dibeberapa lokasi, proposal perempuan sering merupakan proposal yang dipersiapkan oleh laki-laki dan hanya menguntungkan mereka. Jika diperlukan untuk mempersiapkan proposal dari perempuan, bimbinglah mereka untuk mengadakan pertemuan perempuan-perempuan untuk membuat proposal-proposal sesuai kebutuhan perempuan. Sebenarnya tidak ada alat ukur yang mutlak untuk menentukan apakah proposal yang diajukan oleh perempuan murni berasal dari mereka sehingga sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka. Untuk menilai kemurnian proposal perempuan dapat dilakukan wawancara dengan pengusul dengan pertanyaan mengenai: Apa yang diketahui mengenai proposal yang diajukan ? Mengapa diusulkan ? Bagaimana mereka memperjuangkan agar masuk prioritas? Jika murni proposal mereka, maka seharusnya mereka dapat menjawabnya. Pada tahap selanjutnya pun, dalam pelaksanaan kegiatan proposal mereka masih aktif terlibat. Selain kemurnian proposal, perlu juga dipantau kualitas proposal untuk mengetahui tingkat kemampuan perempuan. Ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk memantaunya:
Apakah proposal memuat alasan pengajuan? Apakah menjelaskan tahapan pelaksanaan kegiatan ? Apakah menjelaskan manfaat kegiatan ? Apakah memenuhi kebutuhan perempuan ?
Jika proposal perempuan hanya sedikit, perlu diajukan pada pertanyaan berikut, sebelum menyimpulkan kemampuan perempuan: Apakah perempuan mengalami kesulitan berbicara? Apakah perempuan mengalami kesulitan menyusun proposal? Apakah perempuan tidak tahu dan tidak mampu memperjuangkan kepentingannya?
3.
Pelaksanaan Kegiatan Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan adalah: Berapa jumlah perempuan yang tergabung dalam kepengurusan Kelompok? Apa peran mereka dalam Kelompok tersebut ? Sejauh mana tingkat kemampuan mereka dalam melaksanakan tugasnya ? Misalnya apabila sebagai Ketua dia dapat memimpin/mengkoordinasikan anggotanya dan mengambil keputusan; Sekretaris bisa melakukan pekerjaan administrasi dsb.; Bendahara bisa dan mampu mengerjakan pembukuan keuangan dengan baik ?
4.
Pelaksanaan Pemantauan Untuk hal yang berkaitan dengan pemantauan, perlu diajukan pertanyaan pada kelompok perempuan mengenai seluruh kegiatan CCDP-IFAD. Pertanyaanpertanyaan yang diajukan sebaiknya mudah dipahami sehingga dapat diketahui apakah mereka tidak tahu, sekedar tahu, atau betul-betul tahu mengenai kegiatan yang sedang berjalan. Beberapa contoh pertanyaan yang bisa diajukan :
5.
Apakah mereka tahu keberadaan program CCDP-IFAD didesanya ? Kegiatan-kegiatan apa yang mendapat bantuan? Siapa yang terlibat aktif dalam kegitan tersebut ? Bagaimana cara melaksanakan kegiatan-kegiatannya ? Manfaat apa yang didapat dari pelaksanaan kegiatan ? Apakah mereka tahu kemajuan kegiatan saat ini ?
Kesinambungan Partisipasi Aktif Perempuan Kesinambungan peran perempuan setelah berakhirnya CCDP-IFAD dapat diketahui dengan mencari tahu peran perempuan dalam kegiatan diluar lokasi CCDP-IFAD. Bila peningkatan partisipasi perempuan terjadi di dalam dan di luar kegiatan CCDP-IFAD, maka keterlibatan perempuan dapat berkesinambungan. Jika sebaliknya, maka ada kemungkinan setelah berakhir kondisi perempuan akan kembali seperti sebelumnya. Perempuan dapat terus aktif terlibat jika memperoleh dukungan dari beberapa pihak. Untuk mengetahuinya dapat dilakukan wawancara dengan masyarakat setempat tentang kepedulian Aparat tingkat Kecamatan, Kabupaten serta anggota DPR terhadap keterlibatan perempuan. Hal ini perlu diketahui karena kepedulian pemerintah setempat dapat mendukung kesinambungan itu .
INDIKATOR DAN PERAN AKTIF PEREMPUAN DI DESA Hasil yang Diharapkan 1. Perempuan hdir dan berperan aktif dalam pertemuan,
Cara mengukur
Indikator Keberhasilan
Melihat langsung proses yang sedang berjalan. Melihat dokumen-dokumen yang ada, seperti: - Daftar hadir pertemuan - Formulir Penggalian Gagasan - Formulir Penilaian Tingkat Partisipasi - Notulensi rapat atau catatan proses yang memuat siapa yang bertanya dan memberi tanggapan.
Jumlah perempuan yang hadir relativ meningkat Perempuan berani berbicara dan bertanya Perempuan memberi proposal Perempuan memberi tanggapan atau mempertahankan pendapatnya.
2. Perempuan mengetahui tentang segala aspek CCDP-IFAD di desanya
Mewawancarai masyarakat perempuan di desa yang bersangkutan secara acak mengenai: Keberadaan program Kegiatan yang didanai Pelaksanaan kegiatan Manfaat yang didapat Kemajuan kegiatan Pembiayaan Keanggotaan lembaga/kelompok yang ada
Perempuan dapat menjelaskan aspek-aspek program CCDP-IFAD di desanya dengan baik
3. Perempuan berperan aktif dalam penyusunan proposal yang berkualitas dan berpotensi untuk didanai.
Mewawancarai perempuan pengusul Mengamati proses penyusunan proposal Membaca dan mempelajari proposal perempuan maupun proposal campuran perempuan dan laki-laki Melihat daftar prioritas proposal
Perempuan mampu menjelaskan rincian proposalyang diajukan kelompoknya dan mampu mengemukakan alasan pengajuan proposal. Proposal dapat memenuhi kebutuhan perempuan Tahap pelaksanaan terurai dengan lengkap. Dampak positif proposal terungkap secara jelas Kegiatan tindak lanjut diungkapkan secara jelas Jumlah proposal prempuan yang masuk 10 besar cukup banyak
4. Perempuan masuk dan berperan aktif dalam Tim (Lembaga/ Kelompok)
Melihat Petunjuk Teknis untuk mempelajari struktur Tim di desa (Ketua, Penulis, Bendahara dan anggota) dan mencatat posisi yang dipegang perempuan
Jumlah perempuan dalam Tim Perempuan dapat mengerjakan tugasnya dalam Tim, isalnya sebagai ketua dapat mengkoordinasikan anggota, sebagai bendahara mampu mumbuat pembukuan.
5. Ada kesinambungan peran perempuan setelah CCDP-IFAD berakhir
Mewawancarai tokoh masyarakat tentang peran perempuan dalam kegiatan-kegiatan di luar CCDP-IFAD Mewawancarai perempuan untuk mengetahui adanya perubahan peran perempuan dalam CCDP-IFAD dan dalam masyarakat umumnya
Pemerintah setempat peduli akan keterlibatan perempuan Jumlah perempuan yang berperan aktif di dalam dan di luar CCDPIFAD Jumlah perempuan yang menjadi tokoh masyarakat
