ASPEK PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN MENGENALKAN PENDIDIKAN PANCASILA SEJAK DINI

ASPEK PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN MENGENALKAN PENDIDIKAN PANCASILA SEJAK DINI TUGAS AKHIR

di susun oleh:

TRI SUHARSONO 11.12.5980 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA KELOMPOK KEADILAN

JURUSAN SISTEM INFORMASI-S1 SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM 2011

DOSEN MOHAMMAD IDRIS .P, Drs, MM

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yng Maha Kuasa atas limpahan berkah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan sebuah Makalah Tugas Akhir Kuliah Pendidikan Pancasila, Semester Ganjil T.A. 2011/2012, dengan judul “ Aspek Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dengan Mengenalkan Pendidikan Sejak Dini”. Makalah Tugas Akhir ini di buat oleh penulis guna melanjutkan pendidikannya selama menempuhpendidikan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer “AMIKOM” Jogjakarta. Dalam Makalah ini dijelaskan mengenai perlunya penanganan masalah pendidikan yang sedang melanda negri kita, Indonesia. Terkhususnya mengenai masalah pengenalan pendidikan pancasila sejak dini dan juga pemberdayaan Sumber Daya Manusianya. Tidak hanya itu penulis juga memberikan tiga pendekatan dalam pemecahan masalah tersebut. Yakni, pendekatan historis,pendekatan sosiologis, danpendekatan yuridis guna mempermudah penjelasan yang akan penulis berikan. Untuk itu penulis membahas tentang persoalan korupsi dan pendidikan yang dimana dalam pendidikan pancasila, nilai-nilai yang terkandung didalamnya merupakan cikal bakal dalam menggerus jumlah tindak korupsi saat ini. Akhir kata penulis, dengan selesainya Makalah Tugas Akhir ini apabila terdapat unsur-unsur yang menyimpang, baik hal itu berupa plagiarsme maupun meniru hampir spenuhnya persis dengan sumber, itu merupakan hal yang tidak disengaja dan tak didugaduga oleh penulis, dan penulis Memohon Maaf dengan sangat kepada pihak yang terkait apabila hal itu terjadi demikian. Penulis sadar bahwa Makalah ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu saran dan kritik yang membangun sangatlah diperlukan. Tak lupa penulis mengcapkan terimakasih kepada semua pihak, khususnya teman-teman dekat penulis, yang turut memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Makalah Tugas Akhir ini.

Jogjakarta, Oktober 2011

Tri Suharsono 11.12.5980

1

DAFTAR ISI Latar Belakang Masalah .................................................................................. 2 Rumusan Masalah ............................................................................................ 2 1. PENDEKATAN ........................................................................................... 3 1.1. Pendekatan Historis ....................................................................... 3-4 1.2. Pendekatan Sosiologis........................................................................ 4 1.3. Pendekatan Yuridis ........................................................................ 4-5 2. PEMBAHASAN ............................................................................................ 5 1.1. Pendidikan Dan Korupsi ................................................................ 5-7 1.2. Pancasila Sumber Nilai Anti Korupsi ............................................ 7-9 1.3. Masalah Pendidikan Dan Korupsi. ............................................... 9-11 3. KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................. 12 4. REFRENSI ............................................................................................... 13

TUGAS AKHIR PANCASILA

STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011

2

LATAR BELAKANG MASALAH Indonesia mempunyai potensi sumberdaya alam yang melimpah ruah. Dan merupakan negara kepulauan dengan beragam suku bangsa didalamnya. Potensi yang sangat brilian ini sungguh sangat disayangkan kalau hanya disia-siakan begitu saja. Oleh karenanya dibutuhkan sumberdaya yang mengatur serta mengolah potensi tersebut. Yang tak lain adalah Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dalam masalah ini. Yang telah kita keahui bersama, Indonesia merupakan termasuk dalam golongan negara yang berkembang. Memunyai jumlah masyarakat yang cukup padat di Asia Tenggara. Dimana angka ketergantungan hidup di negara ini masih tinggi. Korupsi yang masih melanda dengan sangat mudahnya di negri ini. Mengakibatkan sbagian besar masyarakatnya menjadi miskin dan tidak mampu. Serta mengenai masalah biaya pendidikan yang masih cukup perlu di benahi di negri ini. Biaya pendidikan yang dinilai ckup mahal dan tidak terjangkau bagi kalangan bawah atau tidak mampu. Mendasari hal itu, kemiskinan dan angka ketergantungan yang tinggi adalah alasan mengapa bagi mereka kalangan yang tidak mampu menganggap biaya pendidikan saat ini masih tinggi. Sebagai pemerintah dalam hal ini ikut turun tangan untuk mengatasinya. Mengatasi masalah pendidikan yang sedang melanda di negri ini. Dimana biaya pendidikan dinilai masih cukup tinggi bagi kalangan yang tidak mampu kebawah. Mengatasi masalah korupsi dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia, sebagai dasar dari maslah pendidikan terutama pendidikan Pancasila. Untuk itu keterkaitan antara pendidikan dan masalah korupsi perlu diketahui lebih dalam lagi.

RUMUSAN MASALAH Dilihat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis memberikanrumusan masalah. YakniPerlunya uluran tangan pemerintah dalam menangani masalah korupsi yang masih cukup mudah dilakukan di negri ini, dengan memulai pemberdayaan sumberdaya manusia serta merta mengenalkan pendidikan Pancasila sejak dini.



3

PENDEKATAN 1.1 Pendekatan Historis Unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun jauh sebelum tanggal tersebut bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama dan kebudayaan pada umumnya. Di Indonesia tidak pernah putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan, buktibuktinya: bangunan peribadatan, kitab suci dari berbagai agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, upacara keagamaan pada peringatan hari besar agama, pendidikan agama, rumah-rumah ibadah, tulisan karangan sejarah/dongeng yang mengandung nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia, bukti-buktinya misalnya bangunan padepokan, pondok-pondok, semboyan aja dumeh, aja adigang adigung adiguna, aja kementhus, aja kemaki, aja sawiyah-wiyah, dan sebagainya, tulisan Bharatayudha, Ramayana, Malin Kundang, Batu Pegat, Anting Malela, Bontu Sinaga, Danau Toba, Cinde Laras, Riwayat dangkalan Metsyaha, membantu fakir miskin, membantu orang sakit, dan sebagainya, hubungan luar negeri semisal perdagangan, perkawinan, kegiatan kemanusiaan; semua meng-indikasikan adanya Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia juga memiliki ciri-ciri guyub, rukun, bersatu, dan kekeluargaan, sebagai bukti-buktinya bangunan candi Borobudur, Candi Prambanan, dan sebagainya, tulisan sejarah tentang pembagian kerajaan, Kahuripan menjadi Daha dan Jenggala, Negara nasional Sriwijaya, Negara Nasional Majapahit, semboyan bersatu teguh bercerai runtuh, crah agawe bubrah rukun agawe senthosa, bersatu laksana sapu lidi, sadhumuk bathuk sanyari bumi, kaya nini lan mintuna, gotong royong membangun negara Majapahit, pembangunan rumah-rumah ibadah, pembangunan rumah baru, pembukaan ladang baru menunjukkan adanya sifat persatuan. Unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita, bukti-buktinya: bangunan Balai Agung dan Dewan Orang-orang Tua di Bali untuk musyawarah, Nagari di Minangkabau dengan syarat adanya Balai, Balai Desa di Jawa, tulisan tentang Musyawarah Para Wali, Puteri Dayang Merindu, Loro Jonggrang, Kisah Negeri Sule, dan sebagainya, perbuatan musyawarah di balai, dan sebagainya, menggambarkan sifat demokratis Indonesia; Dalam hal Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama, bukti-buktinya adanya bendungan air, tanggul sungai, tanah desa, sumur bersama, lumbungdesa, tulisan sejarah kerajaan Kalingga, Sejarah Raja Erlangga, Sunan Kalijaga, Ratu Adil, Jaka Tarub, Teja Piatu, dan sebagainya, penyediaan air kendi di muka rumah, selamatan, dan sebagainya. Pancasila sebenarnya secara budaya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang baikbaik yang digali dari bangsa Indonesia. Disebut sebagai kristalisasi nilai-nilai yang baik. Adapun kelima sila dalam Pancasila merupakan serangkaian unsur-unsur tidak TUGAS AKHIR PANCASILA


4

boleh terputus satu dengan yang lainnya. Namun demikian terkadang ada pengaruh dari luar yang menyebabkan diskontinuitas antara hasil keputusan tindakan konkret dengan nilai budaya.

1.2 Pendekatan Sosiologis Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat maka akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa sehingga darinya mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya di dalam sikap hidup sehari-hari. Setiap bangsa di mana pun pasti selalu mempunyai pedoman sikap hidup yang dijadikan acuan di dalam hidup bermasyarakat. Demikian juga dengan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, sikap hdup yang diyakini kebenarannya tersebut bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia maka Pancasila dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilah yang kemudian memberikan pedoman, pegangan atau kekuatan rohaniah kepada bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila di samping merupakan cita-cita moral bagi bangsa Indonesia, juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang pada waktu itu diwakili oleh PPKI. Oleh karena Pancasila merupakan kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia maka Pancasila sudah seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi.

1.3 Pendekatan Yuridis Indonesia terpuruk dalam peringkat korupsi antar negara. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional. Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi praktek-praktek korupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang dalam peraturan tersebut diformulasikan pidana mati sebagai ancaman pidananya, dan membentuk komisi-komisi yang bertugas untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dari upaya yang telah dilakukan diharapkan, supaya tindak pidana korupsi dapat diminimalkan, tetapi yang terjadi sekarang, tindak pidana korupsi semakin meningkat. TUGAS AKHIR PANCASILA


5

Dari semua Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang memformulasikan pidana mati sebagai ancaman pidananya adalah Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 ix jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan berbagai aspek pembangunan yang sangat mempengaruhinya seperti aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, ancaman pidana mati hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 2 ayat (1), yaitu hanya pada saat terjadi bencana nasional, pengulangan tipikor, atau saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dimungkinkan karena sudah diatur dalam undang-undang. Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada masa mendatang harus tetap dipertahankan dan diberlakukan, karena korupsi sudah menyebabkan kesengsaraan bagi bangsa. Negara China, Vietnam, dan Thailand juga memberlakukan pidana mati bagi koruptor, dan tindak pidana korupsi dapat diminimalkan. Tindak pidana korupsi juga merupakan jenis kejahatan yang luar biasa, (extra-ordinary crime), yang lama-kelamaan akan membunuh jutaan rakyat, sehingga penanganannya juga harus dengan cara yang extra-ordinary. Penerapan pidana mati sendiri untuk tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena undang-undang sendiri telah mengatur mengenai pidana mati. Maka dari itu penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa yang akan datang sangat perlu untuk benar-benar diterapkan, supaya dapat meminimalkan tindak pidana korupsi yang semakin merajalela.



6

2. PEMBAHASAN 2.1 Pendidikan dan Korupsi Dalam perkembangan sejarahnya di dunia, korupsi telah menjadi masalah paling utama yang menjadi salah satu penghambat perkembangan suatu negara.. Hal yang sama terjadi pula di Indonesia. Baik itu sejak periode kerajaan, periode kolonial, periode revolusi kemerdekaan,orde lama, orde baru bahkan sampai orde reformasi yang salah satu tujuan utamanya adalah membrantas praktek korupsi sampai ke akar-akarnya namun tetap saja praktek korupsi masih ada. Akibatnya korupsi telah menjadi budaya yang diwariskan nenek moyang dan telah mendarah daging dalam kehidupan kita. Padahal, bila kita berkaca dari sejarah bangsa praktek korupsi telah banyak mengakibatkan kehancuran ataupun keruntuhan. Sebagai contoh dapat kita ambil masalah keruntuhan VOC pada tahun 1799 yang salah satu penyebabnya adalah akibat korupsi di kalangan pegawai-pegawainya. Pada zaman orde baru pun praktek korupsi memaksa Soeharto untuk mengakhiri rezimnya keruntuhan orde baru. Akan tetapi seolah-olah bangsa Indonesia melupakan perkataan mantan Presiden Soekarno, “ Jangan sekali-sekali melupakan sejarah”. Praktek korupsi masih tetap ada sampai saat ini Selain itu pula dapat kita lihat perkembang dunia pendidikan yang berkembang di Indonesia adalah sintesa antara dunia pendidikan barat, pengaruh kolonial dan dunia pendidikan tradisional khas Indonesia, golongan santri. Seperti yang kita ketahui, dalam sejarah pendidikan dunia, metode pendidikan barat telah banyak menghasilkan ahli-ahli sains, pemikir-pemikir, sarjana-sarjana yang telah banyak mengubah dunia dengan penemuan-penemuan mereka. Sedangkan metode pendidikan tradisional, seperti pesantren yang dalam kualitas pendidikan kalah jika dibandingkan dengan pendidikan barat akan tetapi mempunyai kelebihan yaitu .menekankan pendidikan moral dan agama di setiap jenjang pendidikan. Metode pendidikan barat yang sangat mendewa-dewakan ilmu pengetahuan dapat dikontrol oleh pendidikan tradisional berorientasi pada moral Sehingga diharapkan para generasi muda dapat menjadi seorang ahli-ahli yang bermoral serta dapat membangun bangsanya secara optimal. Pertanyaannya sekarang mengapa orangorang Indonesia khususnya yang berpendidikan justru melakukan tindakan korupsi padahal telah secara nyata mengakibatkan kerugian terhadap negara? Dilihat dari kurikulum yang telah disusun oeh Departemen Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kurikulum tersebut sudah memenuhi syarat untuk mendidik individu-individu agar menjadi kaum intelektual dengan tingkat moral yang tinggi. Akan tetapi jika dilihat dari penyajian materi di kelaskelas ternyata terdapat ketimpangan antara mata pelajaran yang berbasiskan ilmu pengetahuan seperti Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan mata pelajaran yang berbasiskan moral seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Pendidikan Agama. Ketimpangan itu dapat kita lihat dari beberapa segi. Pertama. Mata Pelajaran IPA ataupun IPS lebih diutamakan oleh pihak sekolah jika dibandingkan dengan Mata Pelajaran PPKn ataupun Pendidikan Agama Kedua, dalam hal penyajian Mata Pelajaran IPA dan IPS disajikan secara menarik dan konkrit sehingga peserta didik merasa tertarik pula untuk mendalami ilmu tersebut. Sedangkan dalam Mata Pelajaran PPKn penyajian materinya bersifat statis dan abstrak sehingga para peserta didik menjadi malas, mengantuk bahkan cenderung tidak ingin tahu akan apa yag dipelajarinya. TUGAS AKHIR PANCASILA


7

Akibatnya munculah perilaku menyimpang di kalangan pelajar seperti mencontek, membolos, berbohong kepada guru dan lain-lain yang nantinya akan menjadi cikal bakal tindakan korupsi. Padahal apabila Mata Pelajaran PPKn dan Agama disejajarkan dengan Mata Pelajaran IPA ataupun IPS serta diajarkan secara menarik dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik dapat memahami makna dari mata pelajaran tersebut dan hal–hal menyimpang yang telah disebutkan diatas dapat dicegah atau paling tidak dikurangi . Dalam prakteknya porsi pendidikan moral sudah mencukupi dan tidak perlu lagi ditambah mata pelajaran baru, yaitu Anti Korupsi. Selain itu apabila dimunculkan mata pelajaran Anti Korupsi maka fungsinya akan menjadi tumpang tindih dengan mata pelajaran PPKn dan Pendidikan Agama serta akan membebani peserta didik karena sebenarnya beban studi dan mata pelajaran yang disusun dalam kurikulum saat ini sudah terlalu banyak dan tidak efisien. Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditingkatkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik.

2.2 Pancasila Sumber Nilai Anti Korupsi Korupsi adalah persoalan klasik yang telah lama ada. Sejarawan onghokham menyebutkan bahwa korupsi dada ketikaorang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum. Menurut onghokham pemisahan keuangan tersebut tidak ada dalam konsep kekuasaan tradisional. Dengan kata lain korupsi mulai dikenal saat system politik modern dikenal. Konsepsi mengenai korupsi baru timbul setelah adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat Negara dan keuangan jabatannya. Prinsip ini muncul di Barat setelah adanya revolusi perancis dan di Negara-negara Anglo-Sakson, seperti Inggris dan Amerika Serikat, timbul pada permulaan abad ke 19. sejak itu penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi, khususnya dalam soal keuangan dianggap sebagai tindak korupsi. Pancasila sesungguhnya merupakan sumber nilai anti korupsi. Persoalannya arah idiologi kita sekarang seperti di persimpangan jalan. Nilai-nilai lain yang kita anut menjadikan tindak korupsi merebak kemana-mana. Korupsi itu terjadi ketika ada pertemuan saat dan kesempatan. Akan tetapi, karena nilai-nilai kearifan local semakin ditinggalkan, yang ada nilai-nilai kapitalis, sehingga terdoronglah seseorang untuk bertindak korupsi. TUGAS AKHIR PANCASILA


8

Saatnya pancasila kembali direvitalisasi sebagai dasar filsafat Negara dan menjadi “Prinsip prima” bersama-sama norma agama. Sebagai prinsipa prima, maka nilai-nilai pancasila dan norma-norma agama merupakan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia berbuat baik. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pun harus menjadi acuan, dan inilah kunci terwujudnya Indonesia sebagai Negara hukum. Yang kita lihat sekarang peraturan perundang-undangan kita tumpang tindih yang mempengaruhi pada tindak kewenangan antar lembaga.”AntasariAzhar” Menguatnya praktek korupsi di Indonesia itu disebabkan para pejabat negara, elite politik itu tidak mampu mengamalkan nilai-nilai pancasila. Bahkan mereka sangat apatis, dan tidak peduli dengan apa itu pancasila. Pancasila dijadikan sebagai sebuah identitas saja. Tapi, tidak pernah diimmplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, sebagaimana yang kita ketahui secara bersama. Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup (way of life) itu memberikan suatu petunjuk bagi masyarakat Indonesia. Pancasila yang mempunyai nila-nilai luhur itu sudah seharusnya mampu dijadikan alat dan tindakan dalam setiap mengambil keputusan dan kebijakan di dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Para pejabat negara dan elite politik tidak akan melakukan korupsi jika mereka mampu memahami sila Pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, di sini yang dimaksudkan bahwa Ketuhanan Itu memiliki nilai-nilai yang terkandung yaitu ketakwaan dan keimanan terhadap Tuhan. Sehingga sudah sepatutnya mereka yang melakukan korupsi harus takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, sudah saatnya lagi nila-nilai pancasila itu harus diimplementasikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, jati diri bangsa Indonesia harus dibangunkan kembali dengan mengingat lagi nilai-nilai etis dan nilai-nilai luhur di dalam kandungan pancasila. Sehingga pancasila perlu direkontektualisaskinan dan direvitaliasasi kembali sebagai upaya untuk memecahkan persoalan kebangsaan yang kini di hadapi oleh bangsa Indonesia, mulai dari praktek korupsi dan masalah ekonomi, sosial, politik. Sementara itu, di dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di dalam sila kelima itu mengandung banyak nilai luhur, di mana setiap manusia itu harus selalu memperhatikan setiap kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal, sikap korup itu sama saja dengan melanggar prinsip-prinsip moral dari kesejahteraan dan keadilan sosial. Sebab apa, yang dipentingkan dari sikap korup, pada hakekatnya adalah kepentingan individu, bukan kepentingan bersama. Karena itu, pancasila harus mampu menyelesaikan persoalan tersebut, di mana pancasila sebagai welstanchauung harus-harus benar diaplikasikan terhadap seluruh masyarakat. Rasionalisme di dalam menerapkan dan mengembangkan pancasila sebagai sebuah ideologi harus mampu menjawab persoalan yang hadapi bangsa Indonesia saat ini. Nila-nilai yang terkandung di dalam pancasila harus selalu



9

dijadikan langkah dasar di dalam manusia bertindak dan untuk menyelesaikan problem-problem di dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, untuk mengatasi persoalan kebangsaan dalam upaya pengembangan pancasila, maka dari itu diperlukan beberapa faktor. Pertama, yakni harus ada proses penyadaran terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam nilainilai pancasila, di mana nilai-nilai pancasila memiliki banyak makna bagi kehidupan umat manusia. Penyadaran bisa dilakukan kepada masyarakat dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada pejabar negara, bahwa pancasila sebagai pandangan hidup harus selalu diikutsertakan dalam setiap mengambil kebijakan pemeriintah, sehingga diharapkan dengan penyadaran melalui nilai-nilai luhur pancasila perilaku korupsi bisa direduksi. Sebagai kesadaran dan atas dukungan kerja sama cipta-rasa-karsa, pengetahuan menimbulkan disiplin kehendak kejiwaan, sesuai dengan bawaan karsa kejiwaan untuk berbuat baik atau wajib untuk melaksanakan pengetahuan yang kebenaran/ kenyataanya telah dipastikan oleh cipta rasa dan telah sesuai dengan rasa keindahan kejiwaan, bagi pengetahuan tentang pancasila sebagai kesadaran ideologis menimbulkan wajib ideologis “Ferrw Edwin, dkk, 2006:157” Pengetahuan tentang pancasila sebagai kesadaran pancasila dapat menimbulkan kelanjutan transformasi dalam keadaan kepribadian dan jiwa manusia. Kedua, memperbaiki mental bagi pejabat negara agar tidak selalu melakukan korupsi yaitu dengan selalu menanamkan nilai-nilai pancasila. Dengan memberikan pengetahuan mengenai nilai-nilai pancasila. Hal ini akan meningkatkan pengalaman seseorang sehingga menambah pengalaman atau peresapan pengetahuan tentang pancasila itu dalam mentalitas, lebih meningkat dalam watak dan dalam tingkatan yang lebih tinggi yakni di dalam hati-budi-nurani. Ketiga, menanamkan nilai-nilai pancasila itu ke dalam hati nurani, sebab apa, jika di dalam hati nurani saja tidak memiliki kepedulian dan empati terhadap nilainilai luhur dari ontologi pancasila, maka susah rasanya untuk mengimplementasikan makna pancasila di dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, yang perlu dibenahi adalah di dalam nurani manusia. Sehingga penyadaran nilai-nilai pancasila tidak hanya dilakukan melalui rasio dan pikiran manusia saja. Akan tetapi, harus juga menyentuh hati nurani manusia.

2.3 MasalahPendidikan dan Korupsi Potret buram pendidikan nasional kita saat ini, adalah das sein. Das sein pendidikan menggugah kesadaran kita semua bahwa ketidakadilan sosial ekonomi dalam bidang pendidikan telah menghambat kamajuan dan pemerataan pendidikan. Inilah yang tercermin dari berbagai masalah yang muncul di dunia pendidikan kita. Ada siswa gantung diri karena tidak mampu bayar SPP, pemisahan kelas dalam golongan kaya-miskin, pro dan kontra RUU BHP, sampai pada liberalisasi pendidikan dan terbatasnya akses pendidikan masyarakat miskin. Ini semua semestinya tak perlu terjadi. Karena hak warga negara akan akses pendidikan mempunyai dasar hukum yang kuat. Pasal 31 (1) UUD `45, Setiap warga TUGAS AKHIR PANCASILA


10

negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 5 (1) UU No. 20/2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal ini memperkuat posisi warga negara dalam memperoleh kesempatan pendidikan. Tapi nyatanya di setiap tahun ajaran baru, kecenderungan pendidikan mahal membuat para orang tua murdi harus berpikir untuk mengeluar uang banyak membayar biaya pendidikan anak-anaknya. Tentu saja bagi golongan orang-orang berduit, hal ini tidak terlalu merisaukan. Apalagi demi masa depan sang anak agar dapat belajar di sekolah/perguruan tinggi favorit.Tapi tentu tidak demikian dengan kalangan orang-orang miskin. Orang tua akan semakin pusing tujuh keliling apabila si anak secara akademis tidak cemerlang atau biasa-biasa saja. Mereka harus berjuang pada jalur SNMPTN yang sangat kompetitif. Jika berhasil pun, mereka masih dihadapkan pada persoalan pembayaran SPP setiap semesternya. Refleksi pendidikan menggugah kesadaran kita bahwa selama puluhan tahun, pendidikan tampak berpihak hanya kepada golongan kayadan individu-individu yang cemerlang secara akademis. Padahal kebanyakan masyarakat, calon peserta didik berasal dari kalangan biasa-biasa saja dan kalangan menengah ke bawah (baik secara akademik maupun ekonomis), tetapi punya kesadaran dan keinginan kuat untuk maju. Realitas pendidikan yang hanya dapat diakses segolongan orang, harus mulai diubah. Jangan sampai yang pintar semakin pintar, yang bodoh semakin bodoh; yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Pendidikan mestinya adalah untuk semua kalangan, yaitu siapa pun yang memiliki motivasi kuat untuk belajar; menembus batas-batas geografis, batas ekonomis. Kepada mereka ini kesempatan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi patut diberikan. Realitas saat ini menunjukkan pendidikan telah menjadi barang mewah. Bahkan tak ubahnya sebuah komoditas. Dapat diekspor dan diimpor, dibungkus dalam kemasan semenarik mungkin dan tentunya dengan marketing yang andal agar mampu meraih konsumen. Ketidakmertaan pendidikan inilah cikal bakal dari bibit korupsi di negeri ini. Dia bisa menjadi induk yang melahirkan berbagai masalah ke depan. Salah satunya adalah korupsi yang nyatanya sudah semakin meresahkan. Padahal sebetulnya persoalan pendidikan dan korupsi ini bisa dipadupadankan satu sama lain. Sektor pendidikan bisa dijadikan sarana sebagai gerakan anti korupsi sejak dini bagi para generasi muda bangsa ini. Solusi pendidikan anti korupsi bisa dimulai dari keluarga. Keluarga menanamkan nilai-nilai luhur kebaikan seperti kejujuran, tanggung jawab, empati dll mampu melahirkan anak-anak yang jika menginjak dewasa mampu menghormati hak orang lain. Selanjutnya di dunia sekolah. Dalam wadah ini pendidikan antikorupsi merupakan hal mendasar, mengingat tujuan dari pendidikan itu sendiri tidak hanya mengembangkan dimensi kognitif, tetapi juga dimensi afektif. Pendidikan karakter dan akhlak yang baik selama ini kurang mendapat penekanan dalam sistem pendidikan negara kita. Pelajaran PMP, agama atau budipekerti selama ini dianggap tidak berhasil. Karena pengajarannya hanya sebatas teori tanpa adanya refleksi dari TUGAS AKHIR PANCASILA


11

nilai-nilai pendidikan tersebut.Akibatnya anak tumbuh menjadi manusia yang tidak memiliki karakter, bahkan dinilai lebih buruk lagi menjadi generasi yang tidak bermoral. Sementara penanaman moral dan pencapaian tujuan pendidikan nasional untuk mampu mencetak generasi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual menjadi terlupakan. Disinilah perlu adanya pembenahan dalam pembentukan moralitas pendidikan yang secara praksisnya termuat secara tersembunyi di dalam kurikulum. Pendidikan anti korupsi bagi pelajar adalah langkah awal yang ditempuh untuk mulai melakukan penanaman nilai ke arah yang lebih baik sedari usia muda. Karena mereka yang masih duduk di bangku pendiikan adalah manusia-manusia yang secara relatif belum bersentuhan langsung dengan dunia praktis. Artinya mereka belum merasakan langsung hingar binger persoalan korupsi. Namun dalam waktu dekat mereka akan bisa langsung merasakanya. Oleh karena itu apabila tujuan pendidikan diarahkan pada pendidikan anti korupsi sejak dini maka ketika mereka mengalami modus korupsi baik dalam lingkup yang paling kecil, mereka bisa langsung merasakannya dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar.



12

KESIMPULAN DAN SARAN Pancasila merupakan sumber nilai anti korupsi. Korupsi itu terjadi ketika ada niat dan kesempatan. Kunci terwujudnya Indonesia sebagai Negara hukum adalah menjadikan nilai-nilai pancasila dan norma-norma agama. Serta peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Suatu pemerintah dengan pelayanan public yang baik merupakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Upaya menghidupkan komunisme dan soparatisme merupakan lawan dari pancasila. Ancaman terhadap pancasila sebagai ideology dapat dikategorikan sebagai tindakan ingin meniadakan pancasila dan ingin merubah pancasila. Korupsi adalah perubuatan pelanggaran hukum, sebuah tindak pidana. Memang tidak ada hubungannya dengan pancasila tetapi termasuk menghianati Negara. Sedangkan penghianatan Negara lewat korupsi sudah pasti penghianat terhadap azas atau dasar dari Negara. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa, apabila ia telah mendapat pendidikan yang dapat diserap dan dipahami oleh dirinya maka ia akan menjadi generasi penerus yang dapat membangun bangsanya dan tidak melakukan tindakantindakan yang negative ,seperti korupsi. Maka, untuk dapat mewujudkan hal tersebut dunia pendidikan sangat berperan. Untuk itu diperlukan kerja keras pemerintah, staf pengajar, dan para peserta didik itu sendiri. Pemerintah sebagai lembaga yang bertugas merumuskan kurikulum diharapkan dapat menyusun beban studi dan mata pelajaran secara efektif . sehingga peserta didik tidak merasa terbebani akan kewajibannya tersebut. Selain itu staf pengajar diharapkan dapat menyampaikan materi pelajaran secara lebih menarik dan mengajak para anak didiknya untuk proaktif. Peserta didik sendiri diharapkan dapat menjadi pesera didik yang aktif dan kritis. Jika peran serta pemerintah, staf pengajar dan peserta didik sudah optimal maka masyarakat akan dapat melihat generasi muda yang berintelektual dan bermoral serta anti korupsi Oleh karena itu, kebutuhan kebangsaan saat kini dan mendatang untuk menyelesaikan masalah-masalah di Indonesia, baik itu dari bidang, sosial, politik, ekonom dan budaya adalah dengan memberikan pemahaman secara komprehensif dan filofosis mengenai nilai-nilai pancasila dalam pemenuhan eksplanasinya di kalangan elite politik, pejabat negara dan birokrat. Mereka perlu didik mengenai nilai-nilai pancasila agar mereka tidak melakukan praktek korupsi dan kecurangan lainnya di dalam sistem demokrasi di Indonesia.



13

4. REFRENSI -http://pojokantikorupsi.com/pendidikan2.html -http://roebyarto.multiply.com/journal/item/36?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem - http://www.antaranews.com/view/?i=1212368954&c=NAS&s= - http://www.antara.co.id/arc/2008.kpk.pancasila-sumber-nilai-anti-korupsi. - http://www.kompas.com/vernasional/nasional/0710/04/145135.htm - http://korupsidalampandanganpancasila.blogspot.com/



ASPEK PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN MENGENALKAN PENDIDIKAN PANCASILA SEJAK DINI

Recommend Documents