KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2015
ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TAHUN 2013
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JAKARTA, NOVEMBER 2015
KATALOG DALAM TERBITAN Indonesia. Kemdikbud, Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tahun 2013/Disusun oleh: Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan. – Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2015 x, 61 hal, bbl, ilus, 23 cm ISBN 979 401 658 6 1. 2. 3. 4. I.
DATA Pendidikan Keaksaraan PAUD TK Judul
5. 6. 7. 8.
Paket A setara SD Paket B setara SMP Paket C setara SMA Kursus
Tim Penyusun Buku Pengarah: Bastari Siti Sofiah Penulis: Ida Kintamani Penyunting: Sudarwati Desain Cover: Abdul Hakim
© PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 2015 ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Buku ”Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tahun 2013” ini bertujuan untuk melakukan kajian data pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal (PNF) khusus tentang sumber daya manusia (SDM) pada program-program PAUD dan PNF. SDM yang dimaksud terdiri dari pendidik dan pengelola. Program PAUD dan PNF yang dimaksud terdiri dari pendidikan keaksaraan, PAUD, taman kanak-kanak (TK), pendidikan kesetaraan yang terdiri dari paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA serta kursus. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan adalah Statistik PAUD dan Statistik PNF yang dihasilkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) dan Data Pokok Pendidikan Nonformal (dapodik nonformal) yang diolah kembali. Pengumpulan data dilakukan menggunakan item data yang diperlukan dalam melakukan analisis SDM PAUD dan PNF. Item data tersebut terdiri dari tiga jenis data, yaitu peserta didik, pendidik, dan pengelola. Rincian untuk pendidik ada empat jenis, yaitu menurut ijazah, menurut jenis kelamin, menurut pekerjaan utama/status kepegawaian, dan menurut pelatihan yang diikuti. Rincian untuk pengelola ada tiga, yaitu menurut ijazah, menurut jenis kelamin, dan menurut pelatihan yang diikuti. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik tabulasi dalam tabel untuk memudahkan dalam melakukan interpretasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil dan bahasan terdiri dari empat hal, yaitu 1) potensi SDM PAUD dan PNF, 2) kebutuhan, kekurangan/kelebihan SDM PAUD dan PNF, 3) indikators SDM PAUD dan PNF, dan 4) kinerja SDM PAUD dan PNF berdasarkan indikator pendidikan. Untuk melakukan analisis tersebut maka sebagai sumber data yang digunakan adalah Statistik PAUD dan Statistik PNF Tahun 2013 yang tersedia di PDSPK serta dapodik nonformal. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi SDM PAUD dan PNF cukup besar, dengan peserta didik sebesar 14,8 juta ditangani oleh pendidik sebesar 765,6 ribu orang, dan pengelola sebesar 226,8 ribu orang. Berdasarkan data SDM PAUD dan PNF dan standar yang ditentukan maka dapat dihitung kebutuhan pendidik PAUD dan PNF untuk selanjutkan dihitung kekurangan/kelebihan pendidik PAUD dan PNF. Kebutuhan pendidik PAUD dan PNF sebesar 585.781 orang dengan rincian terbesar pada PAUD sebesar 230.825 orang dan terkecil pada Paket A setara SD sebesar 2.205 orang. Secara keseluruhan, pada PAUD dan PNF terdapat kelebihan pendidik sebesar 179.831 orang, namun terdapat kekurangan pada PK sebesar 6.023 dan Kursus sebesar 29.682 orang, sedangkan program lainnya telah kelebihan dengan kelebihan terbesar pada PAUD sebesar 99.712 orang dan TK sebesar 93.442 orang dan terkecil pada Paket A setara SD sebesar 1.948 orang. Berdasarkan indikator maka dapat dihitung delapan jenis indikator yang terkait dengan SDM. Bila dilihat dari indikator yang digunakan dan dengan menggunakan kategori pencapaian termasuk paripurna, utama, madya, pratama, dan kurang maka iii
dua indikator, yaitu persentase pendidik perempuan dan persentase pengelola perempuan menunjukkan kinerja kategori madya, rasio peserta didik per pendidik termasuk kategori pratama, sedangkan indikator lainnya seperti persentase pendidik memiliki ijazah S1 dan lebih tinggi, persentase pendidik berasal dari guru, persentase pendidik yang telah mendapatkan pelatihan, pengelola memiliki ijazah S1 dan lebih tinggi, dan persentase pengelola yang telah mendapatkan pelatihan termasuk kategori kurang. Kinerja tujuh program PAUD dan PNF menunjukkan bahwa terdapat lima program, yaitu pendidikan keaksaraan, paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA dan kursus termasuk kategori pratama, sedangkan PAUD dan TK termasuk kategori kurang. Walaupun demikian, kinerja terbaik dari program PAUD dan PNF adalah paket C setara SMA dengan nilai sebesar 68,98 termasuk kategori pratama dan terburuk adalah PAUD dengan nilai sebesar 48,46 termasuk kategori kurang. Dengan demikian, kinerja SDM PAUD dam PNF dari 7 program sebesar 61,95 termasuk kategori pratama. Kondisi ini termasuk rendah karena hanya tercapai tiga per lima dari seharusnya 100. Dengan melihat kinerja program PAUD dan PNF maka disarankan agar pendidik dan pengelola PAUD dan TK ditingkatkan kualifikasinya agar mencapai S1. Selain itu, khusus PAUD supaya pendidiknya mendapatkan pelatihan tentang PAUD. Bila semua saran itu dapat dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan mutu program PAUD dan PNF.
iv
KATA PENGANTAR
Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Tahun 2015 ini merupakan hasil kajian tentang data dan informasi pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal (PNF) khususnya mengenai SDM. PAUD yang dimaksud terdiri dari PAUD dan TK, sedangkan PNF yang dimaksud adalah pendidikan keaksaraan, paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA, dan kursus. Data dan informasi yang dianalisis bersumber pada Statistik PAUD dan Statistik PNF tahun 2013 yang dipublikasikan oleh PDSPK dan dapodik nonformal sebagai pelengkap. Statistik yang dimaksud adalah Statistik PAUD yang terdiri dari PAUD dan TK, Statistik PNF yang terdiri dari pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, dan kursus. Analisis SDM PAUD dan PNF dilakukan dengan melihat potensi SDM PAUD dan PNF, kemudian dilakukan analisis dengan dua cara, yaitu berdasarkan data PAUD dan PNF dan berdasarkan indikator SDM PAUD dan PNF. Dengan menggunakan data PAUD dan PNF serta standar tertentu maka dihitung kebutuhan pendidik, dan berdasarkan kebutuhan dapat dihitung kekurangan/kelebihan pendidik. Selain itu dengan menggunakan rasio peserta didik per pendidik dapat diketahui secara singkat kekurangan/kelebihan pendidik PAUD dan PNF. Berdasarkan tujuh indikator pendidikan lainnya dapat diketahui masalah SDM PAUD dan PNF, yaitu empat indikator pendidik dan tiga indikator pengelola. Indikator pendidik adalah persentase pendidik S1 dan lebih tinggi, persentase pendidik perempuan, persentase pendidik berasal dari guru atau tetap, dan persentase pendidik yang mendapat pelatihan. Indikator pengelola adalah persentase pengelola S1 dan lebih tinggi, persentase pengelola perempuan, dan persentase pengelola yang mendapat pelatihan. Dengan menggunakan ke-8 indikator pendidikan, yaitu rasio peserta didik per pendidik, persentase pendidik S1 dan lebih tinggi, persentase pendidik perempuan, persentase pendidik berasal dari guru atau tetap, persentase pendidik yang mendapat pelatihan, persentase pengelola S1 ke atas, persentase pengelola perempuan, dan persentase pengelola yang mendapat pelatihan maka dapat dihitung kinerja SDM PAUD dan PNF. Hasil analisis menggunakan kategori kinerja menunjukkan bahwa dari tujuh program PAUD dan PNF yang dianalisis, terdapat lima program, yaitu pendidikan keaksaraan, paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA dan kursus termasuk kategori pratama, sedangkan PAUD dan TK termasuk kategori kurang. Walaupun demikian, kinerja terbaik dari program PAUD dan PNF adalah paket C setara SMA dengan nilai sebesar 68,98 termasuk kategori pratama dan terburuk adalah program PAUD dengan nilai sebesar 48,46 termasuk kategori kurang. Dengan demikian, kinerja SDM PAUD dan PNF dari tujuh program sebesar 61,95 termasuk kategori pratama.
v
PDSPK mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak sehingga buku ini dapat disusun. Saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Jakarta, November 2015 Kepala,
Dr. Bastari NIP 19660730 1990011001
vi
DAFTAR ISI Halaman RINGKASAN EKSEKUTIF KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK
iii v vii viii x
BAB I :
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Permasalahan C. Tujuan D. Ruang Lingkup E. Manfaat
1 1 2 2 2 3
BAB II:
KAJIAN PUSTAKA A. Sumber Daya Manusia B. Analisis C. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal D. Standar Indikator dan Konversi Nilai E. Kinerja
4 4 4 5 6 7
BAB III:
METODOLOGI A. Metode B. Analisis SDM PAUD dan PNF 1. Analisis Berdasarkan Data 2. Analisis Berdasarkan Indikator Pendidikan C. Kinerja SDM PAUD dan PNF Berdasarkan Indikator Pendidikan
8 8 8 9 10
BAB IV:
HASIL DAN BAHASAN A. Potensi SDM PAUD dan PNF B. Kebutuhan dan Kekurangan/Kelebihan SDM PAUD dan PNF C. Indikator SDM PAUD dan PNF D. Kinerja SDM PAUD dan PNF
17 17 21 27 38
BAB V:
PENUTUP A. Simpulan B. Saran
56 56 59
PUSTAKA ACUAN
15
61 vii
DAFTAR TABEL Halaman BAB III Tabel 3.1 : Tabel 3.2 : Tabel 3.3 : BAB IV Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4
: : : :
Tabel 4.5 : Tabel 4.6 : Tabel 4.7 :
Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Indikator SDM PAUD dan PNF Standar Menentukan Indikator SDM PAUD dan PNF Jenis Kinerja SDM PAUD dan PNF
10 15 16
Variabel Data SDM PAUD dan PNF Data SDM PAUD dan PNF menurut Program Data SDM PAUD dan PNF menurut Program Tiap Provinsi Kebutuhan Pendidik PAUD dan PNF Berdasarkan Standar Menurut Program Tiap Provinsi Kekurangan/Kelebihan Pendidik PAUD dan PNF Menurut Program Tiap Provinsi Rasio Peserta Didik per Pendidik PAUD dan PNF Menurut Program Tiap Provinsi Kekurangan/Kelebihan Pendidik PAUD dan PNF Berdasarkan Rasio Peserta Didik per Pendidik Menurut Program Tiap Provinsi Indikator SDM PAUD dan PNF Menurut Program Indikator SDM Pendidikan Keaksaraan Tiap Provinsi Indikator SDM PAUD Tiap Provinsi Indikator SDM TK Tiap Provinsi Indikator SDM Paket A Setara SD Tiap Provinsi Indikator SDM Paket B Setara SMP Tiap Provinsi Indikator SDM Paket C Setara SMA Tiap Provinsi Indikator SDM Kursus Tiap Provinsi Kinerja SDM PAUD dan PNF Menurut Program Kinerja SDM Pendidikan Keaksaraan Tiap Provinsi Kinerja SDM PAUD Tiap Provinsi Kinerja SDM TK Tiap Provinsi Kinerja SDM Paket A Setara SD Tiap Provinsi Kinerja SDM Paket B Setara SMP Tiap Provinsi Kinerja SDM Paket C Setara SMA Tiap Provinsi Kinerja SDM Kursus Tiap Provinsi Kinerja SDM Program PAUD dan PNF Tiap Provinsi
17 18 19
viii
22 23 24
26 28 30 31 32 34 35 36 37 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Halaman BAB V Tabel 5.1 : Tabel 5.2 : Tabel 5.3 : Tabel 5.4 : Tabel 5.5 :
Data SDM PAUD dan PNF Menurut Program Kebutuhan dan Kekurangan/Kelebihan Pendidik PAUD dan PNF menurut Program Kekurangan/Kelebihan Pendidik PAUD dan PNF Berdasarkan Rasio Peserta Didik per Pendidik Indikator SDM PAUD dan PNF Menurut Program Kinerja SDM PAUD dan PNF Menurut Program
ix
56 56 57 57 58
DAFTAR GRAFIK Halaman BAB IV Grafik 4.1 : Grafik 4.2 : Grafik 4.3 Grafik 4.4 Grafik 4.5 Grafik 4.6 Grafik 4.7 Grafik 4.8 Grafik 4.9 Grafik 4.10 Grafik 4.11 Grafik 4.12 Grafik 4.13
: : : : : : : : : : :
Data SDM PAUD dan PNF Menurut Program Perbedaan Rasio Peserta Didik per Pendidik PAUD dan PNF Berdasarkan Standar Menurut Program Indikator Pendidik PAUD dan PNF Menurut Program Indikator Pengelola PAUD dan PNF Menurut Program Kinerja SDM PAUD dan PNF menurut Program Kinerja SDM Pendidikan Keaksaraan Tiap Provinsi Kinerja SDM PAUD Tiap Provinsi Kinerja SDM TK Tiap Provinsi Kinerja SDM Paket A Setara SD Tiap Provinsi Kinerja SDM Paket B Setara SMP Tiap Provinsi Kinerja SDM Paket C Setara SMA Tiap Provinsi Kinerja SDM Kursus Tiap Provinsi Kinerja SDM Program PAUD dan PNF Tiap Provinsi
x
18 27 28 29 38 41 43 45 47 49 51 53 55
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11, Tahun 2015 (Permendikbud 11/2015) maka terdapat tugas dan fungsi tentang pendayagunaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. Berdasarkan Permendikbud 11/2015, pendayagunaan data adalah kegiatan yang bersifat aktif dalam melakukan eksplorasi data. Untuk melakukan eksplorasi dituntut adanya kreativitas dan kepekaan yang tinggi dari para personilnya sehingga dapat selalu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan maupun masyarakat berkenaan dengan pengenalan arah dan permasalahan dunia pendidikan. Untuk dapat mendayagunakan data yang ada diperlukan kemampuan dalam melakukan analisis dan sintesis data maupun interpretasi data. Kemampuan tersebut harus dimiliki oleh semua personil di lingkungan unit kerja yang menangani pendataan. Analisis adalah kemampuan dalam mencari keterkaitan antarvariabel data pendidikan sehingga dapat tercipta informasi-informasi baru yang relevan dengan tujuan pembinaan, penyelenggaraan, dan program pembangunan pendidikan. Sintesis data adalah kemampuan dalam mencari keterkaitan antara variabel data pendidikan dengan data nonpendidikan. Untuk itu, pendayagunaan data perlu dikaitkan dengan publikasi yang dihasilkan diterbitkan oleh PDSPK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Publikasi yang tiap tahun dihasilkan PDSPK adalah empat kelompok statistik pendidikan, yaitu Statistik Persekolahan, Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Statistik Pendidikan Nonformal (PNF), dan Statistik Kebudayaan. Pada tahun 2015 PDSPK belum mempublikasikan Statistik Kebudayaan. Untuk mendayagunakan statistik tersebut khususnya Statistik PAUD dan PNF maka perlu dilakukan analisis data yang dalam hal ini difokuskan pada SDM PAUD dan PNF. Analisis SDM PAUD dan PNF ini dapat dilakukan karena adanya statistik PAUD dan PNF yang telah dipublikasikan setiap tahun sehingga dapat mendukung dilakukannya analisis SDM dalam rangka meningkatkan mutu statistik pendidikan dan khususnya PAUD dan PNF serta secara tidak langsung dapat meningkatkan mutu program PAUD dan PNF. SDM PAUD dan PNF yang dimaksud adalah pendidik dan pengelola pada program PAUD dan PNF. Selain itu, sampai saat sekarang belum adanya rincian analisis SDM PAUD dan PNF menggunakan indikator pendidikan. Bila digunakan indikator pendidikan, yaitu rasio peserta didik dan pendidik maka dapat diketahui kekurangan dan kelebihan SDM PAUD dan PNF. Bila digunakan 7 indikator pendidikan lainnya, yaitu persentase pendidik S1 dan lebih tinggi, persentase pendidik perempuan, persentase pendidik berasal dari guru atau tetap, persentase pendidik yang mendapat pelatihan, persentase pengelola S1 ke atas, persentase pengelola perempuan, dan persentase pengelola yang mendapat pelatihan maka dapat dilakukan analisis untuk melihat 1
masalah atau mengetahui kinerja pendidikan khususnya SDM PAUD dan PNF. Untuk itu, pada tahun 2015 ini PDSPK, Kemdikbud melakukan analisis SDM yang dikhususkan pada program PAUD dan PNF dengan menggunakan data terbaru dari statistik PAUD dan statistik PNF tahun 2013 yang dihasilkan. B. Permasalahan Berdasarkan latar belakang maka dapat diidentifikasi adanya beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah potensi PAUD dan PNF pada setiap program pendidikan? 2. Bagaimanakah analisis SDM PAUD dan PNF berdasarkan data pada setiap program pendidikan? 3. Bagaimanakah analisis SDM PAUD dan PNF berdasarkan indikator pendidikan pada setiap program pendidikan? 4. Bagaimanakah kinerja SDM PAUD dan PNF berdasarkan indikator pendidikan pada setiap program pendidikan? C. Tujuan Sesuai dengan permasalahan yang ada maka terdapat dua tujuan dilakukannya kegiatan Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Tahun 2015, yaitu 1) tujuan umum dan 2) tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk memberikan masukan terhadap statistik PAUD dan PNF tahun 2013 yang dihasilkan khususnya yang berkaitan dengan SDM PAUD dan PNF. Tujuan khususnya terdiri dari empat hal yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada, seperti disajikan berikut ini. 1. Tersusunnya SDM PAUD dan PNF pada setiap program pendidikan tahun 2013. 2. Tersusunnya analisis SDM berdasarkan data yang terdiri dari kekurangan/ kelebihan SDM PAUD dan PNF pada tahun 2013. 3. Tersusunnya analisis SDM berdasarkan indikator PAUD dan PNF pada tahun 2013. 4. Tersusunnya kinerja SDM PAUD dan PNF menggunakan indikator pendidikan pada tahun 2013. D. Ruang Lingkup Untuk dapat melaksanakan kegiatan Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Tahun 2015 maka ruang lingkupnya dibatasi hanya pada data Statistik PAUD dan Statistik PNF yang tersedia pada tahun 2013, jenis program pendidikan, dan analisis yang dilakukan terdiri dari dua jenis, yaitu berdasarkan data dan berdasarkan indikator pendidikan. Selain itu, analisis yang dilakukan terbatas pada statistik yang dipublikasikan oleh PDSPK, Kemdikbud. Di samping itu, indikator-indikator penting tentang SDM PAUD dan PNF yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan di bidang SDM PAUD dan PNF. 2
Penentuan ruang lingkup ini dianggap sangat diperlukan karena dengan melakukan analisis data yang ada pada Statistik PAUD dan Statistik PNF maka dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan terhadap statistik yang dihasilkan. Keuntungan lainnya adalah memacu PDSPK, Kemdikbud untuk mengumpulkan data lebih lanjut dan memperbaiki item data sehingga memperkaya data dan informasi yang dimiliki oleh PDSPK, Kemdikbud pada khususnya dan untuk Kemdikbud pada umumnya. E. Manfaat Dengan disusunnya buku ini diharapkan dapat digunakan oleh Kemdikbud, stakeholder, dan pemerhati pendidikan yang ingin mengetahui tentang data SDM PAUD DAN PNF serta analisisnya yang dapat digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang pendidikan khususnya yang terkait dengan SDM PAUD dan PNF. Untuk Kemdikbud dengan tersedianya data SDM PAUD dan PNF dapat mengetahui kebutuhan dan kekurangan/kelebihan SDM PAUD dan PNF khususnya di tiap program pendidikan, menghitung indikator SDM PAUD dan PNF yang dapat digunakan untuk menilai kualitas PAUD dan PNF, dan bagaimana kinerja SDM PAUD dan PNF tiap program pendidikan. Selain itu, dapat digunakan dalam rangka perencanaan pendidikan, penentuan kebijakan, dan pengambilan keputusan tentang PAUD dan PNF khususnya SDM PAUD dan PNF di tingkat nasional. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan analisis yang sama sehingga dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan dan kekurangan/kelebihan SDM PAUD dan PNF serta dapat digunakan melihat kinerja SDM PAUD dan PNF tiap prgoram pendidikan. Selai itu, dapat digunakan untuk penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait dengan SDM PAUD dan PNF di tingkat yang sesuai. Stakeholder dapat memanfaatkan data SDM PAUD dan PNF untuk kebutuhan pengembangan SDM PAUD dan PNF dipandang dari rincian SDM lainnya. Pemerhati pendidikan dapat memanfaatkan data SDM PAUD dan PNF untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan SDM pendidikan atau penelitian lainnya yang terkait dengan SDM PAUD dan PNF.
3
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Sumber Daya Manusia Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk suatu proses produksi. (http://kamus bahasaindonesia.org/sumber daya manusia). Menurut wikipedia, SDM bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Oleh karena itu, muncullah istilah baru di luar SDM, yaitu human capital. Di sini SDM dilihat bukan sekedar sebagai aset utama melainkan juga aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan dan dikembangkan. Dengan demikian, SDM merupakan investasi bagi institusi atau organisasi. (wikipedia.org/wiki/sumber_daya_manusia). Menurut Sonny Sumarsono, SDM atau human recources mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi sehingga SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja yang mempunyai kegiatan ekonomis sehingga kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat. Menurut Mary Parker Follett, manajemen SDM adalah suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan, atau dengan kata lain tidak melakukan pekerjaanpekerjaan itu sendiri. (http://humancapitaljournal.com/pengertian-sumber-dayamanusia/). Dalam kaitan dengan pendidikan maka SDM PAUD dan PNF adalah pendidik dan pengelola karena oleh merekalah program PAUD dan PNF dapat dikembangkan dan ditingkatkan mutunya. B. Analisis Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. (http://kamus bahasaindonesia. org/analisis). Berdasarkan Permendikbud Nomor 11, Tahun 2015, Pasal 813 bidang Pendayagunaan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan statistik, pendayagunaan, dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. Pasal 814 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 813, Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi: 4
a. penyusunan bahan kebijakan teknis pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan; b. penyusunan statistik pendidikan dan kebudayaan; c. pendayagunaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan; d. pemberian layanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan; dan e. koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. Berdasarkan pada 815 maka bidang Pendayagunaan dan Pelayanan terdiri atas: a. Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pendidikan Pendidikan yang mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan statistik, pendayagunaan, dan pelayanan data dan statistik serta penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan. b. Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data Kebudayaan yang mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan statistik, pendayagunaan, dan pelayanan data dan statistik serta penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik kebudayaan. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015). Dengan demikian, analisis data yang dilaksanakan telah sesuai dengan tugas dan fungsi PDSPK yang memiliki tugas untuk melaksanakan pendayagunaan data statistik pendidikan dan kebudayaan pada umumnya dan PAUD dan PNF pada khususnya yang dipublikasikan setiap tahun. C. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, nonformal berarti tidak resmi atau kegiatan nonformal sangat membantu dalam meningkatkan keterampilan anak; bersifat di luar kegiatan resmi sekolah. Dengan demikian, pendidikan nonformal adalah pendidikan di luar jalur sekolah. (http://kbbi.web.id/nonformal). Menurut Undang-undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 butir 14, pendidikan anak usia dini (PAUD) didefinisikan sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini, yaitu tujuan utama dan penyerta. Tujuan utama adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki 5
pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. Tujuan penyerta adalah untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah. Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 ayat 1 adalah 0-6 tahun. (Depdiknas, 2003). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003, bagian kelima, pasal 26 menyebutkan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Selain itu, pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Jenis pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (Depdiknas, 2003). Menurut wikipedia, pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. (https://id.wikipedia.org/wiki/pendidikan_nonformal). Pendidikan nonformal terdiri dari enam program, yaitu pendidikan keaksaraan, PAUD dan TK, pendidikan kesetaraan yang terdiri dari paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA, pendidikan berkelanjutan, yang terdiri dari kursus, pendidikan kecakapan hidup (PKH), dan kelompok belajar usaha (KBU), pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dan taman bacaan masyarakat (TBM). Namun, yang dapat dilakukan analisis hanya empat program, yaitu program pendidikan keaksaraan, PAUD dan TK, pendidikan kesetaraan yang terdiri dari paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA, dan kursus karena keempat program tersebut memiliki data pendidik dan pengelola yang cukup rinci. D. Standar Indikator dan Konversi Nilai Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan petugas dari instansi untuk menguraikan tentang sesuatu atau sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai. (http://kamus bahasaindonesia.org/standar). Konversi adalah perubahan dari 6
satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain. (http://kamus bahasaindonesia. org/konversi). Menurut wikipedia, standar adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen format yang menciptakan kriteria, metode, proses dan praktik rekayasa atau teknik yang seragam. Standar terdiri dari dua, yaitu standar primer dan standar sekunder. Standar primer biasanya berada dalam yurisdiksi suatu badan standarisasi nasional, sedangkan standar sekunder biasanya digunakan sebagai rujukan dalam suatu sistem metrologi. Selain itu, terdapat standar yang diterima umum dan bersifat dominan yang sering disebut standar de facto. (wikipedia.org/wiki/standar). Dengan demikian, standar indikator pendidikan sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian suatu indikator pendidikan khususnya indikator SDM PAUD dan PNF, sedangkan konversi nilai diperlukan untuk menjadikan indikator pendidikan SDM PAUD dan PNF dalam satu satuan yang sama. E. Kinerja Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan (http://kamus bahasaindonesia.org/kinerja). Menurut wikipedia, kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. (wikipedia.org/wiki/kinerja). Dengan demikian, kinerja yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kondisi yang telah dicapai oleh pendidik dan pengelola khususnya pada pendidik dan pengelola SDM PAUD dan PNF.
7
BAB III METODOLOGI
A. Metode Dalam pelaksanaan kegiatan Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 2015 ini menggunakan metode dengan pendekatan studi dokumentasi atau kepustakaan baik yang ada di PDSPK maupun di lingkungan Kemdikbud. Studi dokumentasi atau kepustakaan, yaitu melakukan studi melalui dokumentasi dan buku-buku kepustakaan lainnya atau bahan yang tersedia di PDSPK dan lingkungan Kemdikbud baik berupa data dan informasi yang tersedia di statistik pendidikan, aspek legalitas atau undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pedoman teknis maupun berbagai karya ilmiah penelitian lainnya mengenai data SDM pendidikan khususnya PAUD dan PNF. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan memilah item data yang digunakan untuk menjaring data sekunder yang terkait dengan data SDM PAUD dan PNF. Sebagai responden adalah para pemegang data PAUD dan PNF di PDSPK dan direktorat terkait di lingkungan Kemdikbud. Teknik wawancara dan diskusi dilakukan kepada para responden tentang jenis data yang digunakan untuk analisis SDM PAUD dan PNF. Analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian tentang analisis SDM PAUD dan PNF menggunakan data tahun 2013. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang ditujukan untuk menjelaskan hasil analisis menggunakan data maupun menggunakan indikator pendidikan dengan diberikan interpretasi. Penyajian data menggunakan data SDM PAUD dan PNF, indikator SDM berupa pendidik dan pengelola program PAUD dan PNF, dan kinerja SDM PAUD dan PNF disertai dengan grafik untuk memudahkan deskripsinya. B. Analisis SDM PAUD dan PNF Dalam melakukan analisis SDM PAUD dan PNF digunakan data dan indikator PAUD dan PNF. Program pendidikan yang termasuk dalam PAUD dan PNF adalah pendidikan keaksaraan, PAUD/TK, paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA serta kursus. Berdasarkan data PAUD dan PNF maka dapat diketahui bagaimana potensi PAUD dan PNF sehingga dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan dan kekurangan/kelebihan pendidik dan diperoleh indikator rasio peserta didik per pendidik. Berdasarkan indikator pendidikan maka diperoleh tujuh indikator SDM PAUD dan PNF yang dirinci menjadi dua, yaitu indikator dari pendidik dan dari pengelola. Indikator pendidik terdiri dari empat jenis, yaitu kelayakan pendidik mengajar 8
melalui ijazah S1 dan lebih tinggi yang dimiliki, pendidik perempuan, pendidik berasal dari guru, dan pendidik yang pernah mendapatkan pelatihan. Indikator pengelola terdiri dari tiga jenis, yaitu pengelola dengan ijazah S1 dan lebih tinggi, pengelola perempuan, dan pengelola yang pernah mendapatkan pelatihan. Selanjutnya, dengan menggunakan delapan indikator SDM, yaitu 1) rasio peserta didik per pendidik, 2) persentase pendidik S1 dan lebih tinggi, 3) persentase pendidik perempuan, 4) persentase pendidik dari guru, 5) persentase pendidik mendapat pelatihan, 6) persentase pengelola S1 dan lebih tinggi, 7) persentase pengelola perempuan, dan 8) persentase pengelola mendapat pelatihan maka dapat dihitung kinerja SDM PAUD dan PNF untuk setiap program pendidikan. 1. Analisis Berdasarkan Data Sesuai dengan program PAUD dan PNF maka analisis SDM PAUD dan PNF dilakukan dengan pertama kali melihat data potensi PAUD dan PNF. Data PAUD dan PNF tersebut dengan standar yang ditentukan dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan dan kekurangan/kelebihan pendidik. Selain itu, untuk mengetahui kekurangan/kelebihan pendidik juga dapat dilihat secara langsung dari indikator rasio peserta didik per pendidik (R-PD/P) dibandingkan dengan standar yang ditentukan untuk setiap program. Bila nilai R-PD/P lebih besar daripada standar maka berarti kekurangan pendidik, sebaliknya bila nilai R-PD/P lebih kecil daripada standar maka berarti telah kelebihan pendidik. (Kintamani, 2007). Untuk menghitung kebutuhan pendidik PAUD dan PNF maka digunakan dua variabel data, yaitu peserta didik dan standar rasio peserta didik terhadap pendidik masing-masing program pendidikan. Rumus yang digunakan adalah: PD p BPendidik p = Standar p Keterangan: Bpendidik p adalah kebutuhan pendidik menurut program PD p adalah peserta didik menurut program Standar p adalah standar R-PD/P menurut program Untuk menghitung kekurangan/kelebihan pendidik maka digunakan dua variabel data, yaitu pendidik menurut program pendidikan dengan kebutuhan pendidik menurut program pendidikan. Rumus yang digunakan adalah:
+/- Pendidik p = Pendidik p - BPendidik p Keterangan: +/- pendidik p adalah kekurangan/kelebihan pendidik menurut program Bpendidik p adalah kebutuhan pendidik menurut program Nilai idealnya adalah 0, artinya tidak terjadi kekurangan atau kelebihan pendidik. Nilai – (minus) berarti kekurangan pendidik dan nilai + (positif) berarti kelebihan pendidik. 9
2. Analisis Berdasarkan Indikator Pendidikan Indikator pendidikan SDM PAUD dan PNF yang digunakan dalam analisis ini ada delapan jenis yang kesemuanya menunjukkan mutu pendidik dan pengelola dalam mengembangkan program-program PAUD dan PNF. Indikator tersebut terdiri dari pendidik dan pengelola. Untuk indikator dari pendidik digunakan 5 indikator, yaitu a. rasio peserta didik per pendidik (R-PD/P), b. persentase pendidik yang berijazah S1 dan lebih tinggi (%PS1+), c. persentase pendidik perempuan (%PPn), d. persentase pendidik berasal dari guru atau guru tetap (%PG/T), e. persentase pendidik yang mendapatkan pelatihan tentang PAUD dan PNF (%PLn), Untuk indikator dari pengelola digunakan 3 indikator, yaitu a. persentase pengelola yang berijazah S1 dan lebih tinggi (%PAS1+), b. persentase pengelola perempuan (%PAPn), dan c. persentase pengelola yang mendapatkan pelatihan tentang PAUD dan PNF (%PALn). Tidak semua program PAUD dan PNF memiliki ke-8 indikator SDM PAUD dan PNF karena perbedaan data yang dimiliki oleh setiap program. Pendidikan keaksaraan dan PAUD hanya menggunakan 7 indikator, TK, pendidikan kesetaraan yang dirinci menurut Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA menggunakan 6 indikator, sedangkan kursus hanya menggunakan 3 indikator. Sebaliknya, tidak semua indikator SDM PNF bisa diterapkan pada program PNF. RPD/P, %PS1+, dan %PPn bisa diterapkan pada semua program yang dianalisis atau tujuh program PNF, %PG/T hanya bisa diterapkan di lima program kecuali PAUD dan kursus, %PLn hanya bisa diterapkan di dua program, yaitu PK dan PAUD, %PAS1+ dan %PAPn bisa diterapkan di enam program selain kursus. %PALn hanya diterapkan pada program PAUD. Dengan demikian, jumlah indikator di tujuh program PAUD dan PNF sebesar 41 indikator dari yang seharusnya 56 indikator bila semua program memiliki semua indikator SDM PAUD dan PNF. Indikator SDM PAUD dan PNF disajikan pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 Indikator SDM PAUD dan PNF No. A. 1 2 3 4 5 B. 6 7 8
Jenis Indikator Pendidik R-PD/P %PS1+ %PPn %PG/T %PLn Pengelola %PAS1+ %PAPn %PALn Jumlah
Penjelasan
PK
PAUD
Rasio Peserta Didik/Pendidik %Pendidik S1 lebih tinggi %Pendidik Perempuan %Pendidik Guru/Tetap %Pendidik Pelatihan
v v v v v
v v v v
v v v v -
v v v v -
v v v v -
v v v v -
v v v -
7 7 7 5 2
%Pengelola S1 lebih tinggi %Pengelola Perempuan %Pengelola Pelatihan
v v 7
v v v 7
v v 6
v v 6
v v 6
v v 6
3
6 6 1 41
10
TK Paket A Paket B Paket C Kursus Jumlah
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, SDM PAUD dan PNF dimaksud terdiri dari pendidik dan pengelola. Untuk menghitung indikator SDM PAUD dan PNF yang berasal dari pendidik, berikut ini disajikan definisi, data dasar yang digunakan, rumusan, kriteria, dan kegunaannya. 1. Rasio peserta didik per pendidik (R-PD/Pp) Definisi: Perbandingan antara peserta didik dengan pendidik program PAUD dan PNF tertentu Data Dasar yang Digunakan: 1) Jumlah peserta didik 2) Jumlah pendidik Rumus yang digunakan: PD p R-PD/P p = Pp Keterangan: PD p adalah peserta didik menurut program P p adalah pendidik menurut program Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin kurang pendidik, sebaliknya makin rendah nilainya berarti makin kelebihan pendidik dijadikan standar untuk setiap program. Belum ada kriteria ideal. Kegunaan: Untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan pendidik dikaitkan dengan standar untuk setiap program. 2. Persentase pendidik berijazah S1 dan lebih tinggi (%PS1+p) Definisi: Perbandingan antara pendidik yang berijazah S1 dan lebih tinggi dengan jumlah pendidik seluruhnya dinyatakan dalam persentase. Data Dasar yang Digunakan: 1) Jumlah pendidik menurut ijazah tertinggi 2) Jumlah pendidik Rumus yang digunakan: PS1+ p %PS1+ p = X 100 P sel p Keterangan: PS1+ p adalah pendidik S1 dan lebih tinggi Psel p adalah pendidik seluruhnya Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin baik, nilai ideal = 100% berarti semua pendidik telah sesuai dengan yang disyaratkan. Kegunaan: Untuk mengetahui berapa pendidik yang perlu disetarakan sehingga dapat meningkatkan mutu program PAUD dan PNF. (Sekretariat Negara, 2005).
11
3. Persentase pendidik perempuan (%PPn) Definisi: Perbandingan antara pendidik perempuan dengan jumlah pendidik seluruhnya dinyatakan dalam persentase. Data Dasar yang Digunakan: 1) Jumlah pendidik menurut jenis kelamin 2) Jumlah pendidik Rumus yang digunakan: PPn p %PPn p = X 100 P sel p Keterangan: PPn p adalah pendidik perempuan Psel p adalah pendidik seluruhnya Kriteria: Nilai idealnya = 50%, jadi nilai lebih atau kurang dari 50% berarti kurang baik. Kegunaan: Untuk mengetahui apakah ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ketika menjadi pendidik PNF atau apakah telah ada kesempatan yang sama untuk menjadi pendidik PNF. 4. Persentase pendidik berasal dari guru (%PG) Definisi: Perbandingan antara pendidik yang berasal dari guru dengan jumlah pendidik seluruhnya dinyatakan dalam persentase. Data Dasar yang Digunakan: 1) Jumlah pendidik menurut asal 2) Jumlah pendidik Rumus yang digunakan: PG p %PG p = X 100 P sel p Keterangan: PG p adalah pendidik yang berasal dari guru Psel p adalah pendidik seluruhnya Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin baik, nilai ideal = 100%, yang berarti semua pendidik berasal dari guru. Kegunaan: Untuk mengetahui berapa pendidik yang tidak berasal dari guru sehingga perlu mendapatkan pelatihan tentang PNF sehingga dapat meningkatkan mutu PNF. Persentase pendidik dengan status tetap (%PT) khusus TK Definisi: Perbandingan antara pendidik dengan status kepegawaian tetap dengan jumlah pendidik seluruhnya dinyatakan dalam persentase. Data Dasar yang Digunakan: 1) Jumlah pendidik menurut status kepegawaian 12
2) Jumlah pendidik Rumus yang digunakan:
%PT p
=
PT p P sel p
X 100
Keterangan: PT p adalah pendidik dengan status kepegawaian tetap Psel p adalah pendidik seluruhnya Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin baik, nilai ideal = 100%, yang berarti semua pendidik memiliki status kepegawaian tetap. Kegunaan: Untuk mengetahui berapa pendidik yang status kepegawaiannya tetap sehingga dapat diketahui berapa banyak guru yang perlu ditingkatkan status kepegawaiannya menjadi tetap. 5. Persentase pendidik yang mendapatkan pelatihan tentang PAUD dan PNF (%PLn) Definisi: Perbandingan antara pendidik yang telah mendapatkan pelatihan tentang PAUD dan PNF dengan jumlah pendidik seluruhnya dinyatakan dalam persentase. Data Dasar yang Digunakan: 1) Jumlah pendidik menurut pelatihan yang diikuti 2) Jumlah pendidik Rumus yang digunakan: PLn p %PLn p = X 100 P sel p Keterangan: PLn p adalah pendidik yang telah mendapat pelatihan Psel p adalah pendidik seluruhnya Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin baik, nilai ideal = 100%, yang berarti semua pendidik telah mendapatkan pelatihan tentang program PAUD dan PNF. Kegunaan: Untuk mengetahui berapa pendidik yang perlu diberikan pelatihan sehingga dapat meningkatkan mutu program PAUD dan PNF. Untuk menghitung indikator SDM yang berasal dari pengelola, berikut ini disajikan definisi, data dasar yang digunakan, rumusan, kriteria, dan kegunaannya. 6. Persentase pengelola berijazah S1 dan lebih tinggi (%PAS1+) Definisi: Perbandingan antara pengelola yang berijazah S1 dan lebih tinggi dengan jumlah pengelola seluruhnya dinyatakan dalam persentase. Data Dasar yang Digunakan: 1) Jumlah pengelola menurut ijazah tertinggi 2) Jumlah pengelola Rumus yang digunakan: 13
%PAS1+ p
=
PAS1+ p PA sel p
X 100
Keterangan: PA1+ p adalah pengelola S1 dan lebih tinggi PAsel p adalah pengelola seluruhnya Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin baik, nilai ideal = 100%. Kegunaan: Untuk mengetahui berapa pengelola yang perlu disetarakan sehingga dapat meningkatkan mutu program PAUD dan PNF yang dikelolanya. 7. Persentase pengelola perempuan (%PAPn) Definisi: Perbandingan antara pengelola perempuan dengan jumlah pengelola seluruhnya dinyatakan dalam persentase. Data Dasar yang Digunakan: 1) Jumlah pengelola menurut jenis kelamin 2) Jumlah pengelola Rumus yang digunakan: PAPn p %PAPn p = X 100 PA sel p Keterangan: PAPn p adalah pengelola perempuan PAsel p adalah pengelola seluruhnya Kriteria: Nilai idealnya = 50%, jadi nilai lebih atau kurang dari 50% berarti belum baik karena tidak memberikan kesempatan yang sama menjadi pengelola PAUD dan PNF. Kegunaan: Untuk mengetahui apakah ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi pengelola PAUD dan PNF. 8. Persentase pengelola yang mendapatkan pelatihan tentang PAUD dan PNF (%PALn) Definisi: Perbandingan antara pengelola yang telah mendapatkan pelatihan tentang PAUD dan PNF dengan jumlah pengelola seluruhnya dinyatakan dalam persentase. Data Dasar yang Digunakan: 1) Jumlah pengelola menurut pelatihan yang diikuti 2) Jumlah pengelola Rumus yang digunakan: PALn p %PALn p = X 100 PA sel p Keterangan: PALn p adalah pengelola yang telah mendapat pelatihan PAsel p adalah pengelola seluruhnya 14
Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin baik, nilai ideal = 100%, yang berarti semua pengelola telah mendapatkan pelatihan tentang PAUD dan PNF. Kegunaan: Untuk mengetahui berapa pengelola yang perlu diberikan pelatihan sehingga dapat meningkatkan mutu PAUD dan PNF. C. Kinerja SDM PAUD dan PNF Berdasarkan Indikator Pendidikan Sesuai dengan indikator SDM yang digunakan dalam analisis SDM PAUD dan PNF maka kinerja SDM PAUD dan PNF juga dihitung dari ke-8 indikator SDM yang dijelaskan di atas. Ke-8 indikator SDM PAUD dan PNF yang disajikan adalah menunjukkan mutu pendidikan PAUD dan PNF, oleh karena itu makin tinggi nilainya menunjukkan mutu makin meningkat. Nilai ideal adalah 100 dan minimal adalah 0. (PDSP, 2014). Ketentuan atau standar yang digunakan untuk setiap indikator dan setiap program berbeda karena perbedaan data yang dimiliki disajikan pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Standar Menentukan Indikator SDM PAUD dan PNF No. Jenis Indikator A. Pendidik 1 R-PD/P 2 %PS1+ 3 %PPn 4 %PG/T 5 %PLn B. Pengelola 6 %PAS1+ 7 %PAPn 8 %PALn Jumlah
PK
PAUD
10.00 30.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00
TK Paket A Paket B Paket C Kursus Jumlah 20.00 20.00 100.00 100.00 50.00 50.00 100.00 100.00 -
50.00 50.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 50.00 - 100.00 7 7 6 6
15.00 10.00 40.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 6 6
3
7 7 7 5 2 6 6 1 41
Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa: a. Indikator R-PD/P untuk setiap program PNF menggunakan standar yang berbeda karena menggunakan angka nasional. b. Indikator %PS1+ menggunakan standar ideal 100%, artinya semua pendidik harusnya memiliki ijazah S1 semuanya, kecuali pendidikan keaksaraan dan PAUD ditentukan sebesar 50%. c. Indikator %PPn untuk setiap program menggunakan standar ideal 50%, artinya pendidik laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama menjadi pendidik. d. Indikator %PG atau %PT khusus TK untuk setiap program menggunakan standar ideal 100%, artinya semua pendidik harusnya berasal dari guru kecuali PAUD dan kursus karena tidak tersedia data dan pendidik TK harusnya tetap supaya menghasilkan mutu yang baik. 15
e. Indikator %PLn menggunakan standar ideal 100%, artinya semua pendidik harusnya mendapatkan pelatihan tentang PNF, namun hanya program pendidikan keaksaraan dan PAUD yang memiliki data menurut pelatihan. f. Indikator %PAS1+ menggunakan standar ideal 100%, artinya semua pengelola harusnya memiliki ijazah S1, kecuali pendidikan keaksaraan dan PAUD sebesar 50%. g. Indikator %PAPn untuk setiap program menggunakan standar ideal 50%, artinya pengelola laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama menjadi pengelola, kecuali kursus karena tidak tersedia data. h. Indikator %PALn hanya khusus program PAUD menggunakan standar ideal 100%, artinya semua pengelola harusnya mendapatkan pelatihan tentang PAUD karena program lainnya tidak tersedia datanya. Oleh karena indikator tersebut tidak semuanya dapat dikategorikan ideal sebesar 100% maka diperlukan standarisasi untuk menentukan mutu pendidik dan pengelola yang baik. Untuk memudahkan memahami dalam pencapaian kinerja SDM PNF maka digunakan lima jenis kinerja, yaitu paripurna, utama, madya, pratama, dan kurang yang disajikan pada Tabel 3.3. (PDSP, 2014). Tabel 3.3 Jenis Kinerja SDM PAUD dan PNF No. 1 2 3 4 5
Jenis Kinerja Paripurna Utama Madya Pratama Kurang
Nilai 90.00--100.00 80.00--89.99 70.00--79.99 60.00--69.99 kurang dari 60.00
16
BAB IV HASIL DAN BAHASAN
A. Potensi SDM PAUD dan PNF Untuk mengetahui bagaimana potensi SDM PAUD dan PNF maka perlu diketahui terlebih dahulu tentang sumber data, variabel serta data SDM PAUD dan PNF. Untuk melakukan analisis SDM PAUD dan PNF adalah statistik PAUD dan Statistik PNF tahun 2013 (Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2013a, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2013b) disertai data yang berasal dari data pokok pendidikan nonformal (Dapodik NF) tahun 2013 sebagai bahan pelengkap. Statistik yang dimaksud adalah: 1. Statistik Pendidikan Keaksaraan 2. Statistik PAUD 3. Statistik Taman Kanak-kanak 4. Statistik Pendidikan Kesetaraan 5. Statistik Kursus Sesuai dengan penjelasan sebelumnya maka variabel data yang digunakan dalam analisis SDM PNF terdiri dari tiga jenis data dengan rincian sehingga terdapat 8 jenis variabel data, yaitu 1. peserta didik, 2. pendidik a. menurut ijazah b. menurut jenis kelamin, c. menurut pekerjaan/kepegawaian, dan d. menurut pelatihan, 3. pengelola a. menurut ijazah, b. menurut jenis kelamin, dan c. menurut pelatihan. Tabel 4.1 Variabel Data SDM PAUD DAN PNF Jenis Data No. 1 Peserta Didik (PD) 2 Pendidik (P) a. Menurut Ijazah b. Menurut Jenis Kelamin c. Menurut Pekerjaan/Kepegawaian d. Menurut Pelatihan 3 Pengelola (PA) a. Menurut Ijazah b. Menurut Jenis Kelamin c. Menurut Pelatihan Jumlah
PK v
PAUD v
v v v v
v v v
v v v -
v v v -
v v v -
v v v -
v v -
7 7 5 2
v v 7
v v v 7
v v 6
v v 6
v v 6
v v 6
3
6 6 1 41
17
TK Paket A Paket B Paket C Kursus Jumlah v v v v v 7
Tidak semua jenis data terdapat pada setiap program PAUD dan PNF. Pendidikan kesetaraan dan PAUD memiliki tujuh jenis data, TK dan pendidikan kesetaraan memiliki enam jenis, dan kursus hanya tiga jenis. Variabel data SDM PAUD dan PNF disajikan pada Tabel 4.1. (PSDP, 2013a dan 2013b) Tabel 4.2 Data SDM PAUD dan PNF Menurut Program Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7
Jenis Program Pendidikan Keaksaraan (PK) PAUD Taman Kanak-kanak Paket A setara SD Paket B setara SMP Paket C setara SMA Kursus Jumlah
Peserta PengeloPendidik (P) R-PD/P Didik (PD) la (PA) 283,874 22,366 20,059 13 6,924,831 330,537 104,503 21 4,174,783 302,182 74,982 14 44,040 4,153 5,180 11 151,254 20,225 7,918 7 256,262 42,324 14,163 6 2,940,249 43,825 ... 67 14,775,293 765,612 226,805 19
R-P/PA 1 3 4 1 3 3 ... 3
Catatan: .... tidak tersedia data pengelola kursus
Grafik 4.1 Data SDM PAUD dan PNF Menurut Program Tahun 2013 6,925
7,000 6,000 5,000
4,175
4,000 2,940
3,000 2,000 1,000
284 22 20
331 105
302 75
44 4 5
15120 8
256 42 14
44 0
Paket B
Paket C
Kursus
0 PK
PAUD
TK
PD
Paket A
Pendidik
Pengelola
Berdasarkan variabel data SDM PAUD dan PNF maka pada Tabel 4.2 dan Grafik 4.1 disajikan data SDM PAUD dan PNF menurut program yang meliputi peserta didik, pendidik, dan pengelola. Peserta didik semua program PAUD dan PNF yang terdiri dari 7 program sebesar 14.775,3 ribu anak/orang, pendidik sebesar 765,6 ribu orang dan pengelola tanpa pengelola kursus sebesar 226,8 ribu orang. Peserta didik program PAUD yang terbesar sebesar 6,9 juta anak diikuti program TK sebesar 4,2 juta anak, dan terkecil paket A setara SD sebesar 44.040 anak. Besarnya peserta didik juga menyebabkan besarnya pendidik pada program PAUD sebesar 330,5 ribu orang, diikuti program TK sebesar 302,2 ribu orang. Bila dilihat jumlah pengelola maka pengelola terbesar juga pada program PAUD sebesar 104,5 ribu orang, diikuti 18
program TK sebesar 75,0 ribu dan terkecil program paket A setara SD sebesar 5.180 orang. Namun, bila dibandingkan antara peserta didik dengan pendidik maka rasio terbesar pada kursus sebesar 67 orang, berarti pendidik melayanai 67 orang peserta didik dan terkecil pada paket C setara SMA sebesar 6 orang. Bila digunakan ratarata 7 program tersebut maka R-PD/P sebesar 19, hal ini menunjukkan PAUD dan kursus masih kekurangan pendidik, sebaliknya program lainnya terutama paket B setara SMP dan paket C setara SMA telah kelebihan pendidik. Bila dibandingkan rasio pendidik dengan pengelola maka pendidik lebih banyak di program TK sebesar 4 dan terkecil pada program pendidikan keaksaraan dan paket A setara SD masing-masing sebesar 1 orang. Bila digunakan rata-rata 7 program tersebut maka R-P/PA sebesar 3, hal ini menunjukkan pendidikan keaksaraan, paket A setara SD masih kekurangan pendidik, sebaliknya program lainnya terutama TK yang paling banyak memiliki pendidik. Hal ini bisa dimaklumi karena untuk mengajar di TK memang di tiap kelas dibutuhkan guru dan pengasuh sehingga minimal ada 2 guru di kelas. Tabel 4.3 Data SDM PAUD dan PNF Menurut Program Tiap Provinsi Tahun 2013 No.
Provinsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Indonesia
Pendidikan Keaksaraan PAUD Taman Kanak2 PD Pendidik Pengelola PD Pendidik Pengelola PD Pendidik Pengelola 162 16 14 249,097 9,655 2,054 123,143 6,848 1,416 20,768 1,661 1,453 1,430,866 38,600 18,107 387,757 30,593 6,973 5,197 416 373 278,628 14,322 3,230 164,071 7,084 1,639 12,350 988 921 649,543 50,675 12,585 668,597 48,648 13,350 12,920 1,034 898 106,975 17,906 3,425 94,022 7,633 2,002 36,861 2,949 2,692 930,766 64,784 19,253 915,154 63,348 16,040 5,469 438 388 126,114 6,986 1,866 93,432 8,919 1,784 6,280 502 447 545,670 18,082 6,136 172,106 8,082 1,984 1,310 105 94 177,811 11,006 3,453 78,196 7,400 1,962 2,639 211 195 185,887 6,608 2,096 95,624 6,091 1,413 0 0 0 75,913 2,466 665 42,401 2,620 499 267 21 19 133,049 3,794 1,975 36,854 3,841 991 2,234 179 180 265,995 8,344 2,303 69,682 5,839 1,279 3,587 287 290 52,597 2,234 590 28,782 1,691 318 830 66 66 65,311 4,597 1,517 30,827 3,123 772 88 7 7 222,639 10,209 2,746 102,275 10,940 2,304 12,279 982 893 136,420 2,788 1,304 50,085 2,932 600 1,060 85 85 64,987 1,548 745 54,507 4,762 1,226 18,048 1,444 1,276 81,759 5,455 1,694 87,652 8,911 2,292 16,793 1,343 1,217 90,254 5,211 1,524 54,022 7,087 1,459 0 0 0 50,919 2,753 1,367 63,077 3,241 1,535 4,056 324 286 42,578 3,199 1,296 27,668 2,439 741 2,660 213 196 107,491 3,448 1,319 74,136 5,798 1,419 22,567 1,805 1,614 174,860 8,731 2,752 202,779 14,752 3,726 7,610 609 542 45,103 2,645 707 17,191 2,402 538 5,862 469 408 50,547 1,544 595 84,773 5,776 1,381 44 4 4 54,112 2,231 738 19,999 1,040 276 240 19 17 38,293 1,124 583 19,311 1,337 361 10,540 843 754 109,760 4,823 1,576 82,549 6,257 1,397 13,000 693 573 119,857 10,550 2,529 108,601 7,437 1,465 9,350 748 664 160,574 1,885 2,599 76,468 2,996 1,175 44,346 3,548 3,181 77,466 1,423 796 35,788 1,644 236 4,457 357 312 22,990 911 378 13,254 671 429 283,874 22,366 20,059 6,924,831 330,537 104,503 4,174,783 302,182 74,982
Catatan: PD adalah peserta didik 19
Paket A PD Pendidik Pengelola 805 122 151 2,640 164 286 1,455 103 201 2,267 190 297 187 18 29 3,142 235 341 1,254 110 155 1,452 219 160 1,559 156 219 1,117 98 139 283 43 26 1,374 113 150 1,095 100 175 718 55 84 887 84 118 894 78 103 1,111 96 73 1,256 110 242 1,258 192 161 2,279 205 160 1,033 82 177 1,132 146 103 1,693 151 210 2,221 310 200 611 61 55 1,782 142 182 1,583 135 109 1,820 140 207 196 16 29 999 79 191 1,334 176 131 2,208 177 295 395 47 21 44,040 4,153 5,180
Bila dilihat di tiap program di setiap provinsi yang terdapat pada Tabel 4.3 maka Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara tidak terdapat program pendidikan keaksaraan. Peserta didik pendidikan keaksaraan sebesar 288,9 ribu orang, terbesar adalah pada Provinsi Papua sebesar 44,3 ribu orang dan terkecil pada provinsi Maluku sebesar 44 orang. Bila dilihat dari pendidik dan pengelola maka Provinsi Papua terbesar masing-masing sebesar 3.548 orang dan 3.181 orang, sedangkan terkecil juga pada Provinsi Maluku masing-masing sebesar 4 orang. Peserta didik program PAUD sebesar 6,9 juta anak, terbesar pada Provinsi Jawa Barat sebesar 1,4 juta anak dan terkecil pada Provinsi Papua Barat sebesar 23,0 ribu anak. Pendidik dan pengelola terbesar pada Provinsi Jawa Timur masing-masing sebesar 64,8 ribu orang dan 19,3 ribu orang. Sebaliknya, pendidik dan pengelola terkecil terjadi di Provinsi Papua Barat masing-masing sebesar 911 dan 378 orang. Peserta didik program TK sebesar 4,2 juta, terbesar pada Provinsi Jawa Timur sebesar 915,2 ribu dan terkecil pada Provinsi Papua Barat sebesar 13,3 ribu. Pendidik dan pengelola terbesar pada Provinsi Jawa Timur masing-masing sebesar 63,3 ribu orang dan 16,0 ribu orang. Sebaliknya, pendidik terkecil terjadi di Provinsi Papua Barat 671 orang dan pengelola terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 236 orang. Peserta didik program paket A setara SD sebesar 44,0 ribu orang terbesar pada Provinsi Jawa Timur sebesar 3.142 orang dan terkecil pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 187 orang. Pendidik terbesar pada Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 310 orang dan pengelola terbesar pada Provinsi Jawa Timur sebesar 341 orang. Sebaliknya, pendidik terkecil terjadi di Provinsi Bali sebesar 16 orang dan pengelola terkecil terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 21 orang. Berdasarkan Tabel 4.3 lanjutan, program paket B setara SMP tidak terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan dan Papua Barat. Peserta didik program paket B setara SMP sebesar 151,3 ribu orang, terbesar pada Provinsi Jawa Timur sebesar 25,7 ribu orang dan terkecil pada Provinsi Sulawesi Utara sebesar 656 orang. Pendidik dan pengelola terbesar pada Provinsi Jawa Barat masing-masing sebesar 4.240 orang dan 1.767 orang. Sebaliknya, pendidik dan pengelola terkecil terjadi di Provinsi Papua masing-masing sebesar 32 dan 17 orang. Peserta didik program paket C setara SMA sebesar 256,3 ribu orang, terbesar pada Provinsi Jawa Timur sebesar 47,3 ribu orang dan terkecil pada Provinsi Gorontalo sebesar 1.252 orang. Pendidik dan pengelola terbesar juga pada Provinsi Jawa Timur masing-masing sebesar 7.475 orang dan 2.717 orang. Sebaliknya, pendidik dan pengelola terkecil terjadi di Provinsi Gorontalo masing-masing sebesar 210 dan 51 orang. Peserta didik dan pendidik program kursus masing-masing sebesar 2,9 juta orang dan 43,8 ribu orang, terbesar pada Provinsi Jawa Timur masing-masing sebesar 481,7 ribu orang dan 7.813 orang, sedangkan terkecil pada Provinsi Papua Barat masing-masing sebesar 6.126 orang dan 66 orang. Dengan demikian, dari tujuh program PNF terdapat 14,8 juta peserta didik, 765,6 ribu pendidik, dan 226,8 ribu pengelola. Hal ini berarti program PNF sebagai pendukung pendidikan formal memang sangat berarti dan cukup penting perannya karena bisa menampung 14,8 juta peserta didik. 20
Tabel 4.3 lanjutan Data SDM PAUD dan PNF menurut Program Tiap Provinsi Tahun 2013 No.
Provinsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Indonesia
Paket B Paket C PD Pendidik Pengelola PD Pendidik Pengelola 3,251 817 450 7,321 993 483 17,592 4,240 1,767 11,240 1,870 750 4,897 185 101 17,504 2,501 1,127 10,921 3,101 1,088 36,768 6,888 2,141 1,568 313 162 2,862 483 185 25,704 2,538 1,014 47,299 7,475 2,717 6,286 670 303 11,744 1,642 660 3,524 245 91 5,371 855 270 2,238 106 50 2,415 553 148 3,201 270 134 8,883 1,604 467 4,124 450 96 4,455 770 177 4,131 116 36 2,838 430 130 0 0 0 5,639 951 325 3,260 191 81 3,366 447 188 4,730 338 151 4,003 618 248 4,822 259 110 5,608 967 266 4,295 490 123 3,796 758 130 2,160 317 167 3,433 772 297 2,995 612 213 4,552 799 223 1,325 307 111 1,941 315 100 656 322 145 2,695 429 144 3,276 81 22 1,252 210 51 3,088 535 238 2,561 495 143 5,260 1,184 333 2,970 583 108 2,304 307 98 2,419 364 137 10,310 163 62 5,692 870 372 2,970 320 147 4,798 826 143 2,775 684 203 12,096 1,445 289 2,208 373 132 4,720 772 257 2,826 299 169 6,263 1,060 392 2,996 360 104 2,978 537 138 1,561 32 17 12,819 2,431 765 0 0 0 3,961 611 192 151,254 20,225 7,918 256,262 42,324 14,163
Kursus PD Pendidik 132,704 1,467 419,672 6,577 90,706 1,321 320,729 5,502 46,900 1,075 481,726 7,813 74,033 754 212,807 2,614 83,378 1,183 39,335 613 55,720 688 45,122 621 95,495 1,414 20,549 305 44,268 527 97,023 1,374 32,349 526 23,485 408 52,948 901 58,993 1,079 51,799 532 16,894 189 48,867 799 80,449 1,215 24,511 409 34,222 428 15,568 160 24,293 197 79,775 1,182 73,944 1,113 48,961 677 6,898 96 6,126 66 2,940,249 43,825
PD 516,483 2,290,535 562,458 1,701,175 265,434 2,440,652 318,332 947,210 346,907 336,686 182,896 223,635 440,140 112,859 150,856 433,349 240,335 150,888 249,212 225,607 170,179 96,856 240,496 491,106 99,749 193,188 99,074 98,828 289,748 325,490 302,661 181,086 51,183 14,775,293
Jumlah *) Pendidik Pengelola 19,918 4,568 83,705 29,336 25,932 6,671 115,992 30,382 28,462 6,701 149,142 42,057 19,519 5,156 30,599 9,088 20,509 5,926 15,495 4,444 7,037 1,463 8,936 3,301 16,827 4,262 5,210 1,551 9,353 2,872 23,834 5,536 8,572 3,123 8,002 2,762 18,314 5,859 15,547 4,571 7,359 3,368 6,588 2,499 11,439 3,525 28,580 8,733 6,797 2,077 9,392 3,000 4,716 1,417 4,946 1,660 14,266 4,145 21,231 5,319 7,379 4,811 9,351 5,290 2,663 1,332 765,612 226,805
Catatan: *) Jumlah pengelola tidak termasuk kursus karena tidak tersedia data
B. Kebutuhan dan Kekurangan/Kelebihan SDM PAUD dan PNF Kebutuhan SDM PAUD dan PNF dapat dihitung untuk tujuh jenis program dengan menggunakan standar yang ditentukan untuk setiap jenis program, khusus untuk pendidik. Standar yang digunakan untuk menghitung kebutuhan pendidik dapat dilihat pada Tabel 3.2. Dengan menggunakan peserta didik dan standar tersebut maka dapat dihitung kebutuhan pendidik menurut program. Tabel 4.4 adalah hasil perhitungan kebutuhan pendidik menurut program tiap provinsi. Kebutuhan pendidik PK sebesar 28.389 orang dengan tertinggi pada Provinsi Papua sebesar 4.435 orang dan terkecil pada Provinsi Maluku sebesar 4 orang. Kebutuhan pendidik PAUD sebesar 230.825 orang dengan tertinggi pada Provinsi Jawa Barat sebesar 47.696 orang dan terkecil pada Provinsi Papua Barat sebesar 766 orang. 21
Kebutuhan pendidik TK sebesar 208.740 dengan tertinggi pada Provinsi Jawa Timur sebesar 45.758 orang dan terkecil pada Provinsi Papua Barat sebesar 663. Kebutuhan pendidik paket A setara SD sebesar 2.205 dengan tertinggi pada Provinsi Jawa Timur sebesar 157 orang dan terkecil pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 663. Kebutuhan pendidik paket B setara SMPD sebesar 10.082 dengan tertinggi pada Provinsi Jawa Timur sebesar 1.714 orang dan terkecil pada Provinsi Sulawesi Utara sebesar 44. Kebutuhan pendidik paket C setara SMA sebesar 32.033 dengan tertinggi pada Provinsi Jawa Timur sebesar 12.043 orang dan terkecil pada Provinsi Papua Barat sebesar 153. Kebutuhan pendidik kursus sebesar 73.507 dengan tertinggi pada Provinsi Jawa Timur sebesar 12.043 orang dan terkecil pada Provinsi Papua Barat sebesar 153. Dengan demikian, semua program PAUD dan PNF membutuhkan 585.781 pendidik dengan rincian terbesar di Provinsi Jawa Timur sebesar 100.296 orang dan terkecil di Provinsi Papua Barat sebesar 2.543 orang. Tabel 4.4 Kebutuhan Pendidik PAUD dan PNF Berdasarkan Standar menurut Program Tiap Provinsi Tahun 2013 No.
Provinsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Indonesia
PK 16 2,077 520 1,235 1,292 3,686 547 628 131 264 27 223 359 83 9 1,228 106 1,805 1,679 406 266 2,257 761 586 4 24 1,054 1,300 935 4,435 446 28,389
PAUD 8,303 47,696 9,288 21,651 3,566 31,026 4,204 18,189 5,927 6,196 2,530 4,435 8,867 1,753 2,177 7,421 4,547 2,166 2,725 3,008 1,697 1,419 3,583 5,829 1,503 1,685 1,804 1,276 3,659 3,995 5,352 2,582 766 230,825
TK
Paket A
6,157 19,388 8,204 33,430 4,701 45,758 4,672 8,605 3,910 4,781 2,120 1,843 3,484 1,439 1,541 5,114 2,504 2,725 4,383 2,701 3,154 1,383 3,707 10,139 860 4,239 1,000 966 4,127 5,430 3,823 1,789 663 208,740
22
40 132 73 113 9 157 63 73 78 56 14 69 55 36 44 45 56 63 63 114 52 57 85 111 31 89 79 91 10 50 67 110 20 2,205
Paket B 217 1,173 326 728 105 1,714 419 235 149 213 275 275 217 315 321 286 144 200 88 44 218 206 351 154 687 198 185 147 188 200 104 10,082
Paket C 915 1,405 2,188 4,596 358 5,912 1,468 671 302 1,110 557 355 705 421 500 701 475 429 569 243 337 157 320 371 302 712 600 1,512 590 783 372 1,602 495 32,033
Kursus 3,318 10,492 2,268 8,018 1,173 12,043 1,851 5,320 2,084 983 1,393 1,128 2,387 514 1,107 2,426 809 587 1,324 1,475 1,295 422 1,222 2,011 613 856 389 607 1,994 1,849 1,224 172 153 73,507
Jumlah 18,966 82,363 22,867 69,771 11,204 100,296 13,224 33,721 12,581 13,603 6,889 8,132 15,721 4,739 5,767 16,037 9,905 6,220 11,069 9,308 6,579 4,062 9,389 21,069 4,224 8,854 4,074 4,661 11,581 13,595 11,973 10,794 2,543 585,781
Berdasarkan kebutuhan pendidik PAUD dan PNF maka dapat dihitung kekurangan/kelebihan pendidik di masing-masing program pendidikan seperti disajikan pada Tabel 4.5. Secara nasional PK dan kursus masih kekurangan 6.023 dan 29.682 orang, sedangkan program lainnya sudah kelebihan, yaitu PAUD, TK, Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA masing-masing sebesar 99.712, 93.442, 1.948, 10.143, dan 10.291 orang. Tabel 4.5 Kekurangan/Kelebihan Pendidik PAUD dan PNF menurut Program Tiap Provinsi Tahun 2013 No.
Provinsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Indonesia
PK 0 -416 -104 -247 -258 -737 -109 -126 -26 -53 -6 -44 -72 -17 -2 -246 -21 -361 -336 -82 -53 -452 -152 -117 0 -5 -211 -607 -187 -887 -89 -6,023
PAUD 1,352 -9,096 5,034 29,024 14,340 33,758 2,782 -107 5,079 412 -64 -641 -523 481 2,420 2,788 -1,759 -618 2,730 2,203 1,056 1,780 -135 2,902 1,142 -141 427 -152 1,164 6,555 -3,467 -1,159 145 99,712
TK 691 11,205 -1,120 15,218 2,932 17,590 4,247 -523 3,490 1,310 500 1,998 2,355 252 1,582 5,826 428 2,037 4,528 4,386 87 1,056 2,091 4,613 1,542 1,537 40 371 2,130 2,007 -827 -145 8 93,442
Paket A 82 32 30 77 9 78 47 146 78 42 29 44 45 19 40 33 40 47 129 91 30 89 66 199 30 53 56 49 6 29 109 67 27 1,948
Paket B 600 3,067 -141 2,373 208 824 251 10 -43 57 175 -159 -26 23 -62 204 173 412 219 278 -137 329 833 153 -524 122 499 226 111 160 -72 10,143
Paket C
Kursus
78 -1,851 465 -3,915 313 -947 2,292 -2,516 125 -98 1,563 -4,230 174 -1,097 184 -2,706 251 -901 494 -370 213 -705 75 -507 246 -973 26 -209 118 -580 266 -1,052 283 -283 343 -179 230 -423 72 -396 92 -763 53 -233 175 -423 212 -796 62 -204 158 -428 226 -229 -67 -410 182 -812 277 -736 165 -547 829 -76 116 -87 10,291 -29,682
Jumlah 952 1,342 3,065 46,221 17,258 48,846 6,295 -3,122 7,928 1,892 148 804 1,106 471 3,586 7,797 -1,333 1,782 7,245 6,239 780 2,526 2,050 7,511 2,573 538 642 285 2,685 7,636 -4,594 -1,443 120 179,831
Walaupun secara nasional PK kekurangan pendidik namun Provinsi DKI Jakarta dan Maluku tidak kekurangan maupun kelebihan pendidik. Demikian juga PAUD, walaupun secara nasional telah kelebihan pendidik namun terdapat 12 provinsi yang masih kekurangan dari yang terkecil sebesar 64 orang di Provinsi Kepulauan Riau 23
sampai yang terbesar 9.096 orang di Provinsi Jawa Barat. TK secara nasional telah kelebihan pendidik namun terdapat 4 provinsi yang masih kekurangan dari yang terkecil sebesar 145 orang di Provinsi Papua sampai yang terbesar sebesar 1.120 orang di Provinsi Banten. Paket A setara SD semua provinsi dalam kondisi kelebihan, Paket B setara SMP secara nasional kelebihan pendidik namun terdapat 8 provinsi yang masih kekurangan pendidik, dan Paket C setara SMA secara nasional kelebihan pendidik dan hanya Provinsi Maluku Utara yang kekurangan pendidik. Sebaliknya, semua provinsi masih kekurangan pendidik Kursus. Tabel 4.6 Rasio Peserta Didik per Pendidik PAUD dan PNF menurut Program Tiap Provinsi Tahun 2013 No.
Provinsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Indonesia
PK
PAUD 10 13 12 13 12 12 12 13 12 13 13 12 12 13 13 13 12 12 13 13 12 13 12 12 11 13 13 19 13 12 12 13
TK
26 37 19 13 6 14 18 30 16 28 31 35 32 24 14 22 49 42 15 17 18 13 31 20 17 33 24 34 23 11 85 54 25 21
Paket A Paket B Paket C Kursus 18 13 23 14 12 14 10 21 11 16 16 10 12 17 10 9 17 11 10 8 19 11 13 14 7 15 19 14 13 15 26 22 20 14
7 16 14 12 10 13 11 7 10 11 7 12 11 13 11 11 12 11 7 11 13 8 11 7 10 13 12 13 12 13 8 12 8 11
4 4 26 4 5 10 9 14 21 12 9 36 17 14 19 9 7 5 4 2 40 6 4 8 63 9 4 6 9 8 49 7
7 6 7 5 6 6 7 6 4 6 6 7 6 8 6 6 5 4 6 6 6 6 5 5 7 7 6 8 6 6 6 5 6 6
90 64 69 58 44 62 98 81 70 64 81 73 68 67 84 71 62 58 59 55 97 89 61 66 60 80 97 123 67 66 72 72 93 67
Rata2 26 27 22 15 9 16 16 31 17 22 26 25 26 22 16 18 28 19 14 15 23 15 21 17 15 21 21 20 20 15 41 19 19 19
Catatan: tanda – berarti program PAUD dan PNF tidak ada di provinsi tersebut
Sebagai pengecekan apakah pendidik PAUD dan PNF sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka dihitung melalui rasio peserta didik per pendidik (RPD/P). Standar yang digunakan untuk menghitung apakah terjadi 24
kelebihan/kekurangan pendidik dapat dilihat pada Tabel 3.2. Dengan menggunakan standar tersebut maka bila R-PD/P lebih kecil daripada standar yang ada maka terjadi kelebihan pendidik, sebaliknya, bila R-PD/P lebih besar daripada standar yang ada maka terjadi kekurangan pendidik. Namun, kekurangan/kelebihan SDM PNF menggunakan indikator R-PD/P tidak dapat diketahui kuantitasnya karena keterbatasan data yang dimiliki. Berdasarkan Tabel 4.6 disajikan R-PD/P tiap program dan provinsi. Hasilnya menunjukkan bahwa pada tingkat nasional rata-rata pendidik melayani peserta didik sebesar 19 orang dan program kursus terbesar sebesar 67 orang dan terkecil program paket C sebesar 6. Bila dilihat setiap provinsi maka pendidik program PNF di Provinsi Nusa Tenggara Timur melayani peserta didik yang terbesar sebesar 43 orang berarti terjadi kekurangan pendidik dan terkecil terjadi di DI Yogyakarta sebesar 9 orang berarti terjadi kelebihan pendidik, bila digunakan standar nasional sebesar 19. Bila dilihat di setiap program maka untuk pendidik program pendidikan keaksaraan melayani peserta didik sekitar 12 dan 13 orang. Pendidik program PAUD melayani peserta didik sebesar 21 orang, terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 85 orang dan terkecil terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 6 orang. Pendidik TK melayani peserta didik sebesar 14 orang, terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 26 dan terkecil di di Sulawesi Barat sebesar 7 orang. Pendidik program Paket A melayani peserta didik sebesar 11 orang, terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 16 orang, sedangkan terkecil terjadi di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan masing-masing sebesar 7 orang. Pendidik program Paket B melayani peserta didik sebesar 7 orang, terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 63 orang, sedangkan terkecil terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 2 orang. Pendidik program Paket C melayani peserta didik sebesar 6 orang, terbesar terjadi di Provinsi Bangka Belitung dan Maluku Utara masing-masing sebesar 8 orang dan terkecil terjadi di Provinsi Sumatera Barat dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 4 orang. Pendidik program kursus melayani peserta didik sebesar 67 orang, terbesar terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 123 orang, sedangkan terkecil terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 44 orang. Dengan menggunakan standar yang berbeda untuk masing-masing program maka dapat diketahui program mana yang telah kelebihan atau kekurangan pendidik. Tabel 4.7 menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendidik tiap provinsi, namun tidak diketahui berapa kekurangan atau kelebihannya. Pendidikan keaksaraan menggunakan standar 10 maka secara nasional kekurangan pendidik karena nilainya di atas standar, namun 2 provinsi tidak kekurangan pendidik. PAUD menggunakan standar 30 maka secara nasional terjadi kelebihan pendidik, namun masih terdapat 12 provinsi yang masih kekurangan pendidik. TK menggunakan standar 20 maka secara nasional terjadi kelebihan pendidik karena nilainya di bawah standar, namun masih terdapat 4 provinsi yang masih kekurangan pendidik. Paket A menggunakan standar 20 maka semua provinsi kelebihan pendidik karena nilainya lebih kecil dari standar. Paket B menggunakan standar 15 maka secara nasional terjadi kelebihan pendidik karena nilainya lebih kecil dari standar , namun terdapat 25
8 provinsi yang masih kekurangan pendidik. Paket C menggunakan standar 8 maka secara nasional terjadi kelebihan pendidik karena nilainya lebih kecil dari standar, namun masih terdapat satu provinsi yang masih kekurangan pendidik. Kursus menggunakan standar 40 karena nilainya lebih besar dari standar maka semua provinsi kekurangan pendidik. Tabel 4.7 Kekurangan/Kelebihan Pendidik PAUD dan PNF Berdasarkan Rasio Peserta Didik per Pendidik Menurut Program Tiap Provinsi Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Provinsi Standar DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Indonesia
PK 10 Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan
PAUD
TK
30 Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kekurangan Kelebihan Kelebihan
20 Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kekurangan Kelebihan Kelebihan
Paket A 20 Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan
Paket B
Paket C 15 8 Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan
Kursus 40 Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan
Catatan: - program PNF tidak ada di provinsi tersebut
Kekurangan/kelebihan pendidik secara nasional dapat dilihat lebih jelas pada Grafik 4.2. Pada Grafik4.2 menunjukkan perbedaan R-PD/P dengan standar di tiap program PNF. Bila R-PD/P lebih besar daripada standar berarti kekurangan pendidik, sebaliknya R-PD/P lebih kecil daripada standar berarti kelebihan pendidik. 26
Grafik 4.2 Perbedaan Rasio Peserta Didik per Pendidik PAUD dan PNF dengan Standar Menurut Program Tahun 2013 67
70
60 50
40
40
30
30
20
21 13
20 14
10
20 15
11
7
10
6 8
0 PK
PAUD
TK
Paket A
R-PD/P
Paket B
Paket C
Kursus
Standar
C. Indikator SDM PAUD dan PNF Indikator SDM PAUD dan PNF yang terdiri dari delapan indikator dilihat dari tiap program PAUD dan PNF sebanyak tujuh program, yaitu pendidikan kesetaraan, PAUD, TK, paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA, dan kursus. Berdasarkan Tabel 4.8, secara nasional dapat diketahui bahwa R-PD/P terbesar pada program kursus sebesar 67 orang dan terkecil pada paket C setara SMA sebesar 6 orang. Hal ini berarti pendidik melayani 6 orang sampai 67 orang pada program PNF. %PS1+ terbesar pada program paket C setara SMA sebesar 77,01% dan terkecil pada program PAUD sebesar 22,07%. Hal ini berarti pendidik yang memiliki kelayakan mengajar berkisar antara 22,07% sampai 77,01%. %PPn terbesar pada program TK sebesar 97,39% dan terkecil pada program paket B setara SMP sebesar 42,95%. Hal ini berarti pendidik program TK didominasi oleh perempuan karena hampir 98% adalah perempuan, sedangkan program paket B setara SMP tidak ada separuh. %PG terbesar pada program paket A setara SD sebesar 97,39% dan terkecil pada program keaksaraan sebesar 61,00%. Hal ini berarti program paket A setara SD yang paling sesuai karena pendidik PNF memang diharapkan berasal dari guru. %PLn terbesar pada program pendidikan keaksaraan sebesar 48,79% dan terkecil pada program PAUD sebesar 41,82%, sedangkan program lainnya tidak tersedia datanya. Untuk lebih jelasnya disajikan pada Grafik 4.3 yang menggambarkan indikator pendidik menurut program.
27
Tabel 4.8 Indikator SDM PAUD dan PNF Menurut Program Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7
Jenis Program Pendidikan Keaksaraan (PK) PAUD Taman Kanak-kanak Paket A setara SD Paket B setara SMP Paket C setara SMA Kursus
R-PD/P 13 21 14 11 7 6 67
%PS1+ 24.02 22.07 40.17 42.81 62.92 77.01 51.96
%PPn %PG/PT 61.00 61.00 93.10 ... 97.39 93.10 54.25 97.39 42.95 67.84 44.57 70.46 53.01 ...
%PLn %PAS1+ 48.79 40.27 41.82 26.85 ... 29.70 ... 49.31 ... 57.45 ... 62.40 ... ...
%PAPn 42.27 87.78 95.26 44.73 38.34 37.25 ...
%PALn ... 19.06 ... ... ... ... ...
Catatan: ... tidak tersedia data
Grafik 4.3 Indikator Pendidik PAUD dan PNF Menurut Program Tahun 2013 (dalam %) 97.39
93.10 100.00 87.34 90.00 77.01 80.00 70.46 67.84 62.92 61.00 70.00 58.80 54.25 53.14 52.46 51.96 60.00 48.79 48.77 44.57 53.01 42.95 42.81 42.26 41.8240.17 50.00 35.21 40.00 22.07 30.00 24.02 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
%PS1+
%PPn
%PG/PT
%PLn
Masih pada Tabel 4.8, %PAS1+ terbesar pada program paket C setara SMA sebesar 62,40% dan terkecil pada program PAUD sebesar 26,85%. Hal ini berarti pengelola yang memiliki ijazah tinggi berkisar antara 26,85% sampai 62,40%. %PAPn terbesar pada program TK sebesar 95,26% dan terkecil pada program paket C setara SMA sebesar 37,25%. Hal ini berarti pengelola program TK didominasi oleh perempuan karena lebih dari 95% adalah perempuan, sedangkan program paket C setara SMA tidak ada separuh. %PALn hanya pada program PAUD sebesar 19,06%, sangat kecil karena tidak ada seperlima dari pengelola yang ada. Grafik 4.4 menggambarkan indikator pengelola menurut program.
28
Grafik 4.4 Indikator Pengelola PAUD dan PNF Menurut Program Tahun 2013 (dalam %) 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
95.26 87.78 80.36 62.40
57.45 42.27 40.27
49.31 44.73
38.34
37.25
29.70 26.85 19.06
0.00
32.78 19.06
0.00
%PAS1+
0.00
%PAPn
0.00
0.00
%PALn
1. Pendidikan Keaksaraan (PK) Berdasarkan Tabel 4.9 indikator SDM pendidikan keaksaraan terdiri dari 7 jenis. R-PD/P nasional sebesar 13, terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 19 orang dan terkecil adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 10 orang. Bila nasional dijadikan standar kecukupan pendidik maka hanya Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memerlukan tambahan pendidik. %PS1+ nasional sebesar 24,02%, terbesar adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 50,84% dan terkecil adalah Provinsi Riau sebesar 3,79%. %PPn nasional sebesar 61,00%, terbesar adalah Provinsi Aceh sebesar 83,11% dan terkecil adalah Provinsi Maluku Utara sebesar 5,26%. %PPn nasional sebesar 61,00%, terbesar adalah Provinsi Aceh sebesar 83,11% dan terkecil adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 35,78%. %PG nasional sebesar 53,14%, terbesar adalah Provinsi Riau sebesar 79,62% dan terkecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 21,12%. %PLn nasional sebesar 48,79%, terbesar atau sudah maksimal sebesar 100,00% terjadi 12 provinsi dan terkecil adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 7,64%. %PAS1+ nasional sebesar 40,27%, terbesar adalah Provinsi Bali sebesar 67,77% dan terkecil adalah Provinsi Kalimantan Tengah 14,12%. %PAPn nasional sebesar 42,27%, terbesar adalah Provinsi Maluku sebesar 75,00% dan terkecil adalah Provinsi Kalimantan Barat 17,81%.
29
Tabel 4.9 Indikator SDM Pendidikan Keaksaraan Tiap Provinsi Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Provinsi DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Indonesia
R-PD/P 10 13 12 13 12 12 12 13 12 13 0 13 12 12 13 13 13 12 12 13 0 13 12 13 12 12 11 13 13 19 13 12 12 13
%PS1+ 18.75 14.69 8.17 9.31 42.84 38.01 33.33 50.00 16.19 3.79 0.00 23.81 50.84 24.74 7.58 14.29 5.30 0.00 27.63 13.33 0.00 11.42 0.00 29.86 0.00 37.74 50.00 26.32 22.42 22.51 22.46 22.29 41.18 24.02
%PPn 62.50 59.84 62.50 62.55 35.78 72.02 83.11 74.90 81.90 79.62 0.00 61.90 74.30 74.91 46.97 71.43 46.95 49.41 55.26 72.38 0.00 70.68 70.42 65.98 66.17 65.88 0.00 5.26 9.02 61.47 61.50 61.56 48.74 61.00
%PG 50.00 52.26 57.45 67.00 41.68 57.54 59.36 51.59 50.48 79.62 0.00 57.14 60.89 39.72 33.33 57.14 32.89 21.18 52.15 62.32 0.00 36.42 32.86 43.05 33.00 62.05 75.00 42.11 57.18 46.61 21.12 69.39 43.42 53.14
%PLn %PAS1+ 100.00 35.71 95.30 33.17 22.12 40.75 37.96 58.74 7.64 31.40 67.62 42.79 84.25 40.21 60.36 47.20 100.00 26.60 100.00 45.64 0.00 0.00 100.00 47.37 100.00 28.33 23.34 40.00 100.00 34.85 100.00 42.86 16.60 33.03 100.00 14.12 26.11 40.52 54.36 28.84 0.00 0.00 20.37 26.22 30.52 9.18 32.58 27.51 23.32 45.39 26.87 40.93 100.00 50.00 100.00 17.65 100.00 67.77 93.22 45.55 100.00 32.83 17.36 50.68 63.59 15.71 48.79 40.27
%PAPn 42.86 43.77 45.04 58.96 50.00 54.38 47.16 54.81 65.96 54.36 0.00 47.37 44.44 53.79 59.09 57.14 17.81 44.71 61.52 38.37 0.00 71.33 40.31 50.37 54.80 38.73 75.00 35.29 31.43 40.49 19.58 19.81 29.17 42.27
Catatan: tidak ada program PK di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berdasarkan Tabel 4.10 indikator SDM PAUD terdiri dari tujuh jenis. R-PD/P nasional sebesar 21, terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 85 orang dan terkecil adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 6 orang. Bila nasional dijadikan standar kecukupan pendidik maka 14 provinsi yang telah kelebihan pendidik dan 19 provinsi lainnya masih kekurangan pendidik.
30
Tabel 4.10 Indikator SDM PAUD Tiap Provinsi Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Provinsi DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Indonesia
R-PD/P 26 37 19 13 6 14 18 30 16 28 31 35 32 24 14 22 49 42 15 17 18 13 31 20 17 33 24 34 23 11 85 54 25 21
%PS1+ 21.60 19.28 24.86 22.13 25.38 24.96 21.34 23.20 18.33 13.38 10.38 18.05 19.70 10.21 19.64 20.49 20.62 27.97 18.41 19.42 15.44 13.22 15.46 31.49 17.47 25.00 17.75 16.10 15.86 33.77 10.77 18.34 17.67 22.07
%PPn 96.52 94.72 95.73 94.62 95.86 91.28 92.84 93.34 98.75 98.76 97.81 89.11 92.15 96.82 94.26 91.43 93.79 88.37 96.83 90.31 88.49 94.81 92.60 94.55 94.63 91.19 91.44 85.59 86.54 78.08 83.82 81.45 94.18 93.10
%PLn %PAS1+ 56.02 22.88 39.11 23.66 42.74 25.39 31.78 20.02 35.23 34.42 48.21 33.63 28.69 35.91 38.36 35.25 42.51 22.24 59.50 7.35 39.33 13.98 39.85 29.92 30.94 31.31 74.98 16.27 46.29 12.66 42.42 23.12 62.16 33.05 57.62 31.01 54.34 21.96 68.53 38.25 28.80 15.80 57.55 14.58 25.38 20.17 43.13 38.15 31.04 20.51 18.52 29.75 41.55 25.07 19.22 27.27 30.00 47.72 47.01 26.33 55.92 24.32 23.96 11.31 79.47 23.02 41.82 26.85
%PAPn 93.43 88.13 88.67 88.87 90.98 87.90 87.51 86.83 88.97 90.84 92.33 90.73 86.41 86.10 89.19 87.25 82.98 84.43 89.32 87.86 86.17 87.27 86.96 86.95 84.30 86.39 83.20 83.19 78.24 83.39 85.19 86.43 83.07 87.78
%PALn 12.71 22.14 30.40 15.36 12.58 17.41 13.83 8.62 20.30 13.88 16.09 6.08 17.67 57.29 19.91 32.56 36.66 37.72 42.68 27.56 16.53 14.89 15.39 23.18 16.69 14.96 8.67 18.52 13.83 27.72 5.16 35.30 35.19 19.06
%PS1+ nasional sebesar 22,07%, terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 33,77% dan terkecil adalah Provinsi Bangka Belitung sebesar 10,21%. %PPn nasional sebesar 93,10%, terbesar adalah Provinsi Riau sebesar 98,76% dan terkecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 78,08%. %PLn nasional sebesar 41,82%, terbesar adalah Provinsi Bangka Belitung sebesar 74,98% dan terkecil adalah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 18,52%. %PAS1+ nasional sebesar 26,85%, terbesar adalah Provinsi Bali sebesar 47,72% dan terkecil adalah Provinsi Riau sebesar 7,35%. %PAPn nasional sebesar 87,78%, terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 93,43% dan terkecil adalah Provinsi Bali sebesar 78,24%. %PALn nasional sebesar 19,06%, terbesar adalah Provinsi Bangka Belitung sebesar 57,29% dan terkecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 5,16%.
31
3. Taman Kanak-kanak (TK) Berdasarkan Tabel 4.11 indikator SDM TK hanya digunakan 6 jenis karena ketersediaan data, sedangkan %PG untuk TK digunakan %PT atau persentase pendidik dengan status kepegawaian tetap dengan asumsi bahwa sebagai pegawai tetap akan memberikan kontribusi yang lebih baik. Tabel 4.11 Indikator SDM TK Tiap Provinsi Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Provinsi DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Indonesia
R-PD/P 18 13 23 14 12 14 10 21 11 16 16 10 12 17 10 9 17 11 10 8 19 11 13 14 7 15 19 14 13 15 26 22 20 14
%PS1+ 55.33 44.43 42.56 40.79 53.19 51.96 21.43 36.55 32.27 18.27 18.24 29.71 28.52 22.18 36.22 28.00 37.52 37.59 30.52 33.57 23.20 32.14 21.32 49.38 22.52 24.27 12.12 20.49 49.90 46.00 18.16 19.46 23.85 40.17
%PPn 95.34 98.45 96.73 97.35 96.53 96.60 99.18 97.02 99.32 97.65 96.03 98.28 99.33 99.88 97.92 97.55 97.31 98.80 96.61 96.78 97.19 97.17 99.83 97.97 99.17 97.73 95.10 98.13 94.90 96.48 96.26 98.60 97.62 97.39
%PT 81.82 57.33 77.92 43.07 67.06 59.23 26.82 73.73 39.51 76.82 45.19 36.94 31.03 34.42 32.18 42.22 59.00 41.77 52.43 45.45 36.62 16.40 36.82 37.09 6.49 18.21 45.96 42.48 58.64 7.25 15.92 38.50 23.99 48.77
%PAS1+ 52.90 30.30 23.67 29.43 52.65 41.76 14.80 26.76 19.37 17.62 18.04 15.14 20.17 26.42 29.40 20.40 24.83 18.11 25.13 21.32 15.83 20.24 17.83 33.60 24.54 7.82 26.45 8.59 38.08 22.80 11.15 14.41 24.01 29.70
%PAPn 96.47 90.64 95.49 95.18 95.30 96.43 97.31 94.15 97.81 97.81 98.40 94.25 91.87 90.57 94.43 92.88 95.50 95.35 97.99 95.13 94.66 99.73 98.73 99.09 96.47 98.55 99.64 100.00 92.48 88.46 87.49 89.41 99.53 95.26
R-PD/P nasional sebesar 14, terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 26 orang dan terkecil adalah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 7 orang. Bila nasional dijadikan standar kecukupan pendidik maka 19 provinsi yang telah kelebihan pendidik dan sisanya 14 provinsi masih kekurangan pendidik. %PS1+ nasional sebesar 40,17%, terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 55,33% dan terkecil adalah Provinsi Maluku sebesar 12,21%. %PPn nasional sebesar 97,39%, terbesar adalah Provinsi Bangka Belitung sebesar 99,88% dan terkecil 32
adalah Provinsi Bali sebesar 94,90%. %PT nasional sebesar 48,77%, terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 81,82% dan terkecil adalah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 6,49%. %PAS1+ nasional sebesar 29,70%, terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 52,90% dan terkecil adalah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 7,82%. %PAPn nasional sebesar 95,26%, terbesar adalah Provinsi Maluku Utara sudah maksimal sebesar 100,00% dan terkecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 87,49%. 4. Paket A Setara SD Berdasarkan Tabel 4.12 indikator SDM paket A setara SD juga hanya digunakan 6 jenis. R-PD/P nasional sebesar 11, terbesar adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 16 orang dan terkecil ada lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan masing-masing sebesar 7 orang. Bila nasional dijadikan standar kecukupan pendidik maka 19 provinsi yang telah kelebihan pendidik dan sisanya 14 provinsi masih kekurangan pendidik, yaitu Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. %PS1+ nasional sebesar 42,81%, terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 81,15% dan terkecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 15,34%, sedangkan Provinsi Papua Barat tidak ada pendidiknya yang lulusan S1. %PPn nasional sebesar 54,25%, terbesar adalah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70,73% dan terkecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 42,05%. %PG nasional sebesar 58,80%, terbesar atau sudah maksimal adalah Provinsi Papua Barat sebesar 100,00% dan terkecil adalah Provinsi Maluku Utara sebesar 10,00%. %PAS1+ nasional sebesar 49,31%, terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 73,51% dan terkecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 20,61% dan Papua Barat tidak ada pengelola yang berijazah S1. %PAPn nasional sebesar 44,73%, terbesar adalah Provinsi Sumatera Barat sebesar 65,75% dan terkecil adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 23,04%, sedangkan di Provinsi Papua Barat tidak ada pengelola yang perempuan.
33
Tabel 4.12 Indikator SDM Paket A Setara SD Tiap provinsi Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Provinsi DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Indonesia
R-PD/P 7 16 14 12 10 13 11 7 10 11 7 12 11 13 11 11 12 11 7 11 13 8 11 7 10 13 12 13 12 13 8 12 8 11
%PS1+ 81.15 54.27 66.02 47.37 38.89 44.68 56.36 57.99 46.15 42.86 11.63 37.17 39.00 32.73 30.95 56.41 29.17 35.45 35.94 39.02 42.68 32.88 41.72 44.52 60.66 25.35 33.33 30.71 75.00 40.51 15.34 62.71 0.00 42.81
%PPn 48.36 48.78 56.31 55.26 50.00 55.32 51.82 65.30 64.10 60.20 46.51 47.79 48.00 43.64 53.57 50.00 67.71 44.55 48.96 46.34 70.73 67.81 48.34 69.35 54.10 46.48 60.74 35.00 56.25 56.96 42.05 53.11 48.94 54.25
%PG %PAS1+ 32.79 73.51 76.22 62.59 75.73 66.17 81.58 53.54 55.56 44.83 39.15 51.91 79.09 38.71 76.71 60.63 73.72 40.18 80.61 63.31 32.56 65.38 61.06 31.33 73.00 45.14 70.91 35.71 47.62 38.14 88.46 65.05 23.96 39.73 63.64 61.98 55.21 44.72 64.88 47.50 24.39 62.71 63.01 29.13 26.49 41.43 61.29 59.00 75.41 29.09 38.73 40.66 28.15 48.62 10.00 50.72 75.00 58.62 67.09 38.22 55.68 20.61 85.88 42.71 100.00 0.00 58.80 49.31
%PAPn 50.33 45.10 52.24 43.77 44.83 34.02 36.77 63.13 65.75 46.76 23.08 27.33 40.57 45.24 51.69 34.95 28.77 29.75 51.55 46.25 57.06 63.11 47.14 47.00 69.09 45.60 59.63 29.95 48.28 38.74 40.46 44.07 0.00 44.73
5. Paket B Setara SMP Program Paket B Setara SMP tidak ada di Provinsi Sumatera Selatan dan Papua Barat. Berdasarkan Tabel 4.13 indikator SDM paket B setara SMP juga hanya digunakan 6 jenis. R-PD/P nasional sebesar 7 sangat rendah, terbesar adalah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 63 orang, diikuti Nusa Tenggara Timur sebesar 49 orang dan Jambi sebesar 36 orang, sedangkan terkecil adalah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 2 orang. Bila nasional dijadikan standar kecukupan pendidik maka 11 provinsi telah kelebihan pendidik dan 20 provinsi lainnya masih kekurangan pendidik.
34
Tabel 4.13 Indikator SDM Paket B Setara SMP Tiap Provinsi Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Provinsi DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Indonesia
R-PD/P 4 4 26 4 5 10 9 14 21 12 9 36 0 17 14 19 9 7 5 4 2 40 6 4 8 63 9 4 6 9 8 49 0 7
%PS1+ 82.50 63.18 65.95 70.88 63.58 74.90 66.72 57.96 69.81 57.78 19.11 64.66 0.00 35.08 50.30 47.88 23.88 46.69 71.57 57.00 60.56 54.32 43.55 67.99 70.03 68.10 49.06 47.08 63.81 66.22 55.28 50.00 0.00 62.92
%PPn 50.31 41.08 48.65 38.83 42.81 38.42 46.87 56.33 66.04 48.52 54.44 47.41 0.00 43.98 45.86 47.88 20.00 45.74 48.53 46.58 60.56 65.43 40.93 53.21 44.95 40.49 53.75 38.74 39.14 37.12 34.17 40.63 0.00 42.95
%PG %PAS1+ 77.48 65.56 78.42 59.03 74.59 71.29 87.58 61.21 81.79 50.00 47.56 64.60 85.97 52.48 85.31 59.34 84.91 50.00 77.04 67.91 56.00 70.83 81.03 55.56 0.00 0.00 83.25 46.91 56.51 45.70 81.85 51.82 37.96 36.59 76.97 47.31 73.20 60.09 77.20 56.76 74.22 64.14 77.78 36.36 33.46 39.50 31.33 60.66 84.69 53.06 43.56 53.23 51.88 24.49 22.51 31.03 79.09 73.48 74.25 53.25 83.33 60.58 62.50 58.82 0.00 0.00 67.84 57.45
%PAPn 47.11 38.88 41.58 29.69 37.04 35.11 41.58 61.54 60.00 41.04 10.42 36.11 0.00 43.21 45.03 39.09 26.02 43.71 45.07 39.64 53.10 68.18 29.83 46.85 28.57 38.71 58.50 39.90 43.94 34.32 15.38 29.41 0.00 38.34
Catatan: tidak ada program Paket B di Provinsi Sumatera Selatan dan Papua Barat
%PS1+ nasional sebesar 62,92%, terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 82,50% dan terkecil adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 19,11%. %PPn nasional sebesar 42,95%, terbesar adalah Provinsi Sumatera Barat sebesar 66,04% dan terkecil adalah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 20,00%. %PG nasional sebesar 67,84%, terbesar adalah Provinsi Jawa Tengah sebesar 87,58% dan terkecil adalah Provinsi Maluku Utara sebesar 22,51%. %PAS1+ nasional sebesar 57,45%, terbesar adalah Provinsi Bali sebesar 73,48% dan terkecil adalah Provinsi Maluku sebesar 24,49%. %PAPn nasional sebesar 38,34%, terbesar adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar 61,54% dan terkecil adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 10,42%.
35
6. Paket C Setara SMA Berdasarkan Tabel 4.14 indikator SDM paket C setara SMA juga hanya digunakan 6 jenis. R-PD/P nasional sebesar 6 sangat rendah dan hampir semua provinsi berkisar 6 dan 7 orang. Bila nasional dijadikan standar kecukupan pendidik maka 7 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua telah kelebihan pendidik dan 26 provinsi lainnya masih kekurangan pendidik. Tabel 4.14 Indikator SDM Paket C Setara SMA Tiap Provinsi Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Provinsi DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Indonesia
R-PD/P 7 6 7 5 6 6 7 6 4 6 6 7 6 8 6 6 5 4 6 6 6 6 5 5 7 7 6 8 6 6 6 5 6 6
%PS1+ 82.58 70.86 72.85 88.46 84.47 87.05 67.78 77.08 89.87 74.50 16.75 75.81 66.88 61.07 62.94 73.94 50.13 67.62 85.86 82.54 72.96 75.71 84.24 86.28 98.08 89.31 58.47 57.72 92.23 87.92 80.82 68.41 41.57 77.01
%PPn 47.33 43.32 45.58 41.99 43.27 40.27 48.78 59.18 68.72 50.81 47.66 49.07 51.52 39.60 50.65 51.71 38.13 38.99 52.57 45.08 59.91 62.86 40.40 46.66 44.51 41.61 50.48 39.65 45.47 38.30 35.20 42.95 41.57 44.57
%PG %PAS1+ 79.46 62.73 78.40 56.40 80.33 70.28 87.99 69.36 81.57 49.73 45.11 68.38 90.93 58.18 95.32 70.00 88.79 67.57 88.40 64.24 91.04 55.37 79.30 64.62 72.77 50.46 63.76 47.87 51.13 46.37 84.38 72.93 41.82 50.00 79.27 62.96 76.60 73.54 81.90 59.00 72.49 68.75 82.38 52.94 41.01 62.94 52.32 76.85 94.51 50.36 35.86 53.76 67.19 50.35 12.11 40.83 82.51 85.21 75.00 44.39 90.69 87.68 72.27 40.00 83.31 59.38 70.46 62.40
%PAPn 55.28 32.53 40.11 31.20 35.14 31.51 43.03 61.11 54.73 45.40 9.04 33.08 37.54 41.49 52.82 46.62 32.31 25.93 48.43 44.00 63.89 58.82 37.76 42.59 56.20 54.57 49.65 35.29 40.08 38.78 15.22 27.06 20.31 37.25
%PS1+ nasional sebesar 77,01%, terbesar adalah Provinsi Bali sebesar 92,23% dan terkecil adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 16,75%. %PPn nasional sebesar 44,57%, terbesar adalah Provinsi Sumatera Barat sebesar 68,72% dan terkecil adalah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 38,13%. %PG nasional sebesar 70,46%, terbesar 36
adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar 95,32% dan terkecil adalah Provinsi Maluku Utara sebesar 12,11%. %PAS1+ nasional sebesar 62,40%, terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 87,68% dan terkecil adalah Provinsi Papua sebesar 40,00%. %PAPn nasional sebesar 37,25%, terbesar adalah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 63,89% dan terkecil adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 9,04%. 7. Kursus Berdasarkan Tabel 4.15 indikator SDM kursus hanya digunakan 3 jenis karena keterbatasan data yang ada. R-PD/P nasional sebesar 67, terbesar adalah Provinsi Maluku Utara sebesar 123 orang, diikuti Provinsi Papua Barat sebesar 93 orang dan terkecil adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 44 orang. Bila nasional menjadi standar kecukupan pendidik kursus maka terdapat 13 provinsi yang telah kelebihan pendidik. Tabel 4.15 Indikator SDM Kursus Tiap Provinsi Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Provi nsi DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Ti mur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Ri au Kepul auan Ri au Jambi Sumatera Sel atan Bangka Bel i tung Bengkul u Lampung Kal i mantan Barat Kal i mantan Tengah Kal i mantan Sel atan Kal i mantan Ti mur Sul awesi Utara Gorontal o Sul awesi Tengah Sul awesi Sel atan Sul awesi Barat Sul awesi Tenggara Mal uku Mal uku Utara Bal i Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Ti mur Papua Papua Barat Indonesia
R-PD/P 90 64 69 58 44 62 98 81 70 64 81 73 68 67 84 71 62 58 59 55 97 89 61 66 60 80 97 123 67 66 72 72 93 67
37
%PS1+ 67.21 27.29 72.67 56.40 69.95 64.56 55.70 39.79 15.05 46.00 45.93 46.54 35.50 35.74 88.61 50.36 54.18 72.55 65.04 63.58 42.67 49.74 57.32 52.26 57.46 70.56 44.38 43.15 65.74 61.37 42.39 85.42 69.70 51.96
%PPn 56.10 51.59 52.84 49.96 48.56 50.20 54.77 63.77 58.66 60.03 60.03 57.00 60.04 60.33 58.82 53.13 47.34 47.55 43.84 58.20 56.02 56.08 51.81 50.70 53.79 51.17 47.50 53.30 56.43 39.62 64.25 48.96 50.00 53.01
%PS1+ nasional sebesar 51,96%, terbesar adalah Provinsi Papua sebesar 85,42% dan terkecil adalah Provinsi Sumatera Barat sebesar 15,05%. %PPn nasional sebesar 53,01%, terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 64,25% dan terkecil adalah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 47,34%. D. Kinerja SDM PAUD dan PNF Kinerja SDM PAUD dan PNF dihitung dari tiga sampai delapan indikator dilihat dari tiap program PAUD dan PNF, yaitu pendidikan keaksaraan, PAUD, TK, paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA, dan kursus. Pendidikan keaksaraan dan PAUD menggunakan 7 jenis indikator, walaupun ada yang berbeda jenisnya. TK, paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA menggunakan 6 jenis indikator yang sama, sedangkan kursus hanya tiga jenis indikator. Oleh karena itu, untuk menghitung kinerjanya hanya digunakan jenis indikator yang dimiliki oleh masing-masing program. Tabel 4.16 Kinerja SDM PAUD dan PNF Menurut Program Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7
Jenis Program R-PD/P %PS1+ %PPn %PG/PT %PLn %PAS1+ %PAPn %PALn Rata2 Pendidikan Keaksaraan (PK) 78.79 48.05 81.97 53.14 48.79 80.54 84.54 ... 67.97 PAUD 69.83 44.14 53.71 ... 41.82 53.71 56.96 19.06 48.46 Taman Kanak-kanak 69.08 40.17 51.34 48.77 ... 29.70 52.49 ... 48.59 Paket A setara SD 53.02 42.81 92.17 58.80 ... 49.31 89.46 ... 64.26 Paket B setara SMP 49.86 62.92 85.89 67.84 ... 57.45 76.69 ... 66.77 Paket C setara SMA 40.37 77.01 89.13 70.46 ... 62.40 74.50 ... 68.98 Kursus 59.62 51.96 94.32 ... ... ... ... ... 68.63 Rata-rata 60.08 52.44 78.36 59.80 45.31 55.52 72.44 19.06 61.95 Jenis kategori PRATAMA KURANG MADYA KURANG KURANG KURANG MADYA KURANG PRATAMA
Catatan: ... tidak ada data
Grafik 4.5 Kinerja SDM PAUD dan PNF Menurut Jenis Program Tahun 2013 70.00
67.97 64.26
66.77
68.98
68.63 61.95
60.00 48.46
48.59
50.00
40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
PK
PAUD
TK
Paket A Paket B Paket C Kursus
38
Rata2
Jenis PRATAMA KURANG KURANG PRATAMA PRATAMA PRATAMA PRATAMA PRATAMA
Berdasarkan Tabel 4.16 dan Grafik 4.5 diketahui kinerja SDM berdasarkan 8 jenis indikator yang terkait dengan SDM, namun tidak semua program memiliki 8 jenis indikator tersebut. Indikator R-PD/P terbaik pada program pendidikan keaksaraan sebesar 78,79 dan terkecil pada program paket C setara SMA sebesar 40,37 sehingga rata-rata menjadi 60,08 termasuk kategori pratama. Indikator %PS1+ terbaik pada program paket C setara SMA sebesar 77,01 dan terkecil pada program TK sebesar 40,17 sehingga rata-rata menjadi 52,44 termasuk kategori kurang. Indikator %PPn terbaik pada program kursus sebesar 94,32 dan terkecil pada program TK sebesar 51,34 sehingga rata-rata menjadi 78,36 termasuk kategori madya. Indikator %PG/PT hanya terdapat pada 5 program dan terbaik pada program paket C setara SMA sebesar 70,46 dan terkecil pada program TK sebesar 48,77, sehingga rata-rata menjadi 59,80 termasuk kategori kurang. Indikator %PLn terbaik pada program pendidikan kesetaraan sebesar 48,79 dan terkecil pada program PAUD sebesar 41,82 sehingga rata-rata sebesar 45,31 termasuk kategori kurang. Indikator %PAS1+ terbaik pada program pendidikan kesetaraan sebesar 80,54 dan terkecil pada program TK sebesar 29,70 sehingga rata-rata sebesar 55,52 termasuk kategori kurang. Indikator %PAPn terbaik pada program paket A setara SD sebesar 89,46 dan terkecil pada program TK sebesar 52,49 sehingga rata-rata sebesar 72,44 termasuk kategori madya. Indikator %PALn hanya di program PAUD sebesar 19,06 sangat kecil termasuk kategori kurang. Program pendidikan keaksaraan terbaik pada indikator %PAPn sebesar 84,54 dan terkecil pada %PS1+ sebesar 48,05 sehingga nilai rata-rata menjadi 67,97 termasuk kategori pratama. Program PAUD terbaik pada indikator R-PD/P sebesar 69,83 dan terkecil pada %PALn sebesar 19,06 sehingga nilai rata-rata menjadi 48,46 termasuk kategori kurang. Program TK terbaik pada indikator R-PD/P sebesar 69,08 dan terkecil %PAS1+ sebesar 29,70 sehingga nilai rata-rata menjadi 48,59 termasuk kategori kurang. Program paket A setara SD terbaik pada indikator %PPn sebesar 92,17 dan terkecil pada %PS1+ sebesar 42,81 sehingga rata-rata menjadi 64,26 termasuk kategori pratama. Program paket B setara SMP terbaik pada indikator %PPn sebesar 85,89 dan terkecil pada R-PD/P sebesar 49,86 sehingga rata-rata menjadi 66,77 termasuk kategori pratama. Program paket C setara SMA terbaik pada indikator %PPn sebesar 89,13 dan terkecil pada R-PD/P sebesar 40,37 sehingga rata-rata menjadi 68,98 termasuk kategori pratama. Program kursus terbaik pada indikator %PPn sebesar 94,32 dan terkecil pada %PS1+ sebesar 51,96 sehingga ratarata menjadi 68,63 termasuk kategori pratama. Secara keseluruhan, semua program PNF yang terbaik pada %PPn sebesar 78,36 dan terkecil pada %PALn sebesar 19,06 sehingga menjadi sebesar 61,95 termasuk kategori pratama. 1. Kinerja Pendidikan Keaksaraan Dengan menggunakan standar yang ditentukan untuk setiap indikator SDM pendidikan keaksaraan dapat dihitung kinerja masing-masing provinsi. R-PD/P menggunakan standar 10, %PS1+ dan %PPn menggunakan standar 50, %PG dan %PLn menggunakan ideal sebesar 100, dan %PAS1+ dan %PAPn menggunakan standar 50. 39
Tabel 4.17 Kinerja SDM Pendidikan Keaksaraan Tiap Provinsi Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Provinsi R-PD/P %PS1+ %PPn %PG %PLn %PAS1+ %PAPn Jenis Rata2 Standar 10.00 50.00 50.00 100.00 100.00 50.00 50.00 Kinerja DKI Jakarta 98.77 37.50 80.00 50.00 100.00 71.43 85.71 74.77 MADYA Jawa Barat 79.98 29.38 83.55 52.26 95.30 66.35 87.54 70.62 MADYA Banten 80.05 16.35 80.00 57.45 22.12 81.50 90.08 61.08 PRATAMA Jawa Tengah 80.00 18.62 79.94 67.00 37.96 85.12 84.81 64.78 PRATAMA DI Yogyakarta 80.03 85.69 71.57 41.68 7.64 62.81 100.00 64.20 PRATAMA Jawa Timur 80.00 76.03 69.42 57.54 67.62 85.59 91.94 75.45 MADYA Aceh 80.09 66.67 60.16 59.36 84.25 80.41 94.33 75.04 MADYA Sumatera Utara 79.94 100.00 66.76 51.59 60.36 94.41 91.22 77.75 MADYA Sumatera Barat 80.15 32.38 61.05 50.48 100.00 53.19 75.81 64.72 PRATAMA Riau 79.95 7.58 62.80 79.62 100.00 91.28 91.98 73.32 MADYA Kepulauan Riau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Jambi 78.65 47.62 80.77 57.14 100.00 94.74 94.74 79.09 MADYA Sumatera Selatan 80.13 98.35 67.29 60.89 100.00 56.67 88.89 78.89 MADYA Bangka Belitung 80.01 49.48 66.74 39.72 23.34 80.00 92.95 61.75 PRATAMA Bengkulu 79.52 15.15 93.94 33.33 100.00 69.70 84.62 68.04 PRATAMA Lampung 79.55 28.57 70.00 57.14 100.00 85.71 87.50 72.64 MADYA Kalimantan Barat 79.97 10.59 93.89 32.89 16.60 66.07 35.61 47.95 KURANG Kalimantan Tengah 80.19 0.00 98.82 21.18 100.00 28.24 89.41 59.69 KURANG Kalimantan Selatan 80.01 55.26 90.48 52.15 26.11 81.03 81.27 66.62 PRATAMA Kalimantan Timur 79.97 26.66 69.08 62.32 54.36 57.68 76.75 60.97 PRATAMA Sulawesi Utara 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Gorontalo 79.88 22.84 70.74 36.42 20.37 52.45 70.10 50.40 KURANG Sulawesi Tengah 80.08 0.00 71.00 32.86 30.52 18.37 80.61 44.78 KURANG Sulawesi Selatan 79.98 59.72 75.78 43.05 32.58 55.02 99.26 63.63 PRATAMA Sulawesi Barat 80.03 0.00 75.56 33.00 23.32 90.77 91.25 56.28 KURANG Sulawesi Tenggara 80.01 75.48 75.89 62.05 26.87 81.86 77.45 68.51 PRATAMA Maluku 90.91 100.00 0.00 75.00 100.00 100.00 66.67 76.08 MADYA Maluku Utara 79.17 52.63 10.53 42.11 100.00 35.29 70.59 55.76 KURANG Bali 79.98 44.84 18.03 57.18 100.00 73.78 62.86 62.38 PRATAMA Nusa Tenggara Barat 53.31 45.02 81.34 46.61 93.22 91.10 80.98 70.22 MADYA Nusa Tenggara Timur 80.00 44.92 81.30 21.12 100.00 65.66 39.16 61.74 PRATAMA Papua 80.01 44.59 81.23 69.39 17.36 98.67 39.61 61.55 PRATAMA Papua Barat 80.10 82.35 97.48 43.42 63.59 31.41 58.33 65.24 PRATAMA Indonesia 78.79 48.05 81.97 53.14 48.79 80.54 84.54 67.97 PRATAMA Jenis Kinerja MADYA KURANG UTAMA KURANG KURANG UTAMA UTAMA PRATAMA
Pada Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara tidak ada pogram pendidikan keaksaraan. Berdasarkan Tabel 4.17 dapat dilihat perbandingan kinerja SDM pendidikan keaksaraan antarprovinsi. Secara nasional, dengan menggunakan 7 indikator dapat diketahui kinerja SDM terbaik pada %PAPn sebesar 84,54 termasuk kategori utama dan terkecil pada %PS1+ sebesar 48,05 termasuk kategori kurang, sehingga kinerja SDM pendidikan keaksaraan sebesar 67,97 termasuk kategori pratama. Bila dilihat setiap provinsi maka terdapat 11 provinsi yang termasuk madya, 14 provinsi termasuk pratama dan 6 provinsi termasuk kurang, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Bali. Grafik 4.6 menggambarkan kinerja SDM pendidikan keaksaraan tiap provinsi di mana Provinsi Jambi memiliki kinerja terbaik sebesar 79,09 sedangkan Provinsi 40
Sulawesi Tengah memiliki kinerja terburuk sebesar 44,78 dan terdapat 6 provinsi dalam kondisi kurang. Grafik 4.6 Kinerja SDM Pendidikan Keaksaraan Tiap Provinsi Tahun 2013
79.09 78.89 77.75 76.08 75.45 75.04 74.77 73.32 72.64 70.62 70.22 68.51 68.04 67.97 66.62 65.24 64.78 64.72 64.20 63.63 62.38 61.75 61.74 61.55 61.08 60.97 59.69 56.28 55.76 50.40 47.95 44.78
Jambi Sumsel Sumut Maluku Jatim Aceh DKI Riau Lampung Jabar NTB Sultra Bengkulu Indonesia Kalsel Pabar Jateng Sumbar DIY Sulsel Bali Babel NTB Papua Banten Kaltim Kalteng Sulbar Malut Gorontalo Kalbar Sulteng
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
2. Kinerja PAUD Dengan menggunakan standar yang telah ditentukan untuk setiap indikator SDM PAUD maka dapat dihitung kinerja masing-masing provinsi. R-PD/P menggunakan standar 30, %PS1+ dan %PPn menggunakan standar 50, %PLn menggunakan ideal sebesar 100, sedangkan %PAS1+ dan %PAPn menggunakan standar 50, dan %PALn menggunakan standar ideal sebesar 100. Berdasarkan Tabel 4.18 dapat dilihat perbandingan kinerja SDM PAUD antarprovinsi. Secara nasional, dengan menggunakan 7 indikator dapat diketahui kinerja SDM terbaik pada R-PD/P sebesar 69,83 termasuk kategori kurang dan terkecil pada %PALn sebesar 19,06 termasuk kategori kurang, sehingga kinerja SDM PAUD sebesar 48,46 jgua termasuk kategori kurang. Hal yang sama bila dilihat setiap provinsi maka semuanya dalam kondisi kurang. 41
Tabel 4.18 Kinerja SDM PAUD Tiap Provinsi Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Provinsi R-PD/P %PS1+ %PPn %PLn %PAS1+ %PAPn %PALn Rata2 Standar 30 50 50 100 50 50 100 DKI Jakarta 86.00 43.19 51.80 56.02 45.76 53.52 12.71 49.86 Jawa Barat 80.93 38.55 52.79 39.11 47.33 56.74 22.14 48.23 Banten 64.85 49.71 52.23 42.74 50.77 56.39 30.40 49.59 Jawa Tengah 42.73 44.26 52.84 31.78 40.05 56.26 15.36 40.47 DI Yogyakarta 19.91 50.75 52.16 35.23 68.85 54.96 12.58 42.06 Jawa Timur 47.89 49.92 54.78 48.21 67.26 56.88 17.41 48.91 Aceh 60.17 42.69 53.85 28.69 71.81 57.13 13.83 46.88 Sumatera Utara 99.41 46.40 53.57 38.36 70.50 57.58 8.62 53.49 Sumatera Barat 53.85 36.65 50.63 42.51 44.48 56.20 20.30 43.52 Riau 93.77 26.76 50.63 59.50 14.69 55.04 13.88 44.90 Kepulauan Riau 97.45 20.76 51.12 39.33 27.97 54.15 16.09 43.84 Jambi 85.55 36.11 56.11 39.85 59.85 55.11 6.08 48.38 Sumatera Selatan 94.11 39.41 54.26 30.94 62.61 57.86 17.67 50.98 Bangka Belitung 78.48 20.41 51.64 74.98 32.54 58.07 57.29 53.34 Bengkulu 47.36 39.29 53.05 46.29 25.31 56.06 19.91 41.04 Lampung 72.69 40.98 54.69 42.42 46.25 57.30 32.56 49.56 Kalimantan Barat 61.31 41.25 53.31 62.16 66.10 60.26 36.66 54.44 Kalimantan Tengah 71.46 55.94 56.58 57.62 62.01 59.22 37.72 57.22 Kalimantan Selatan 49.96 36.81 51.64 54.34 43.92 55.98 42.68 47.90 Kalimantan Timur 57.73 38.84 55.37 68.53 76.51 56.91 27.56 54.49 Sulawesi Utara 61.65 30.88 56.51 28.80 31.60 58.02 16.53 40.57 Gorontalo 44.37 26.45 52.74 57.55 29.17 57.29 14.89 40.35 Sulawesi Tengah 96.23 30.92 53.99 25.38 40.33 57.50 15.39 45.68 Sulawesi Selatan 66.76 62.97 52.88 43.13 76.31 57.50 23.18 54.68 Sulawesi Barat 56.84 34.93 52.84 31.04 41.02 59.31 16.69 41.81 Sulawesi Tenggara 91.64 50.00 54.83 18.52 59.50 57.88 14.96 49.62 Maluku 80.85 35.50 54.68 41.55 50.14 60.10 8.67 47.36 Maluku Utara 88.06 32.21 58.42 19.22 54.55 60.10 18.52 47.30 Bali 75.86 31.72 57.77 30.00 95.43 63.91 13.83 52.65 Nusa Tenggara Barat 37.87 67.55 64.04 47.01 52.67 59.96 27.72 50.97 Nusa Tenggara Timur 35.22 21.54 59.65 55.92 48.63 58.69 5.16 40.69 Papua 55.11 36.68 61.39 23.96 22.61 57.85 35.30 41.84 Papua Barat 84.12 35.35 53.09 79.47 46.03 60.19 35.19 56.21 Indonesia 69.83 44.14 53.71 41.82 53.71 56.96 19.06 48.46 Jenis Kinerja PRATAMA KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG
Jenis Kinerja KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG
Grafik 4.7 menggambarkan kinerja SDM PAUD tiap provinsi di mana Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kinerja terbaik sebesar 57,22 sedangkan Provinsi Gorontalo memiliki kinerja terburuk sebesar 40,35. Kondisi SDM PAUD ternyata sangat rendah karena yang terbaik pun masih kurang dari 60. Dengan demikian, semua provinsi dalam kondisi kurang.
42
Grafik 4.7 Kinerja SDM PAUD Tiap Provinsi Tahun 2013
57.22 56.21 54.68 54.49 54.44 53.49 53.34 52.65 50.98 50.97 49.86 49.62 49.59 49.56 48.91 48.46 48.38 48.23 47.90 47.36 47.30 46.88 45.68 44.90 43.84 43.52 42.06 41.84 41.81 41.04 40.69 40.57 40.47 40.35
Kalteng Pabar Sulsel Kaltim Kalbar Sumut Babel Bali Sumsel NTB DKI Sultra Banten Lampung Jatim Indonesia Jambi Jabar Kalsel Maluku Malut Aceh Sulteng Riau Kepri Sumbar DIY Papua Sulbar Bengkulu NTT Sulut Jateng Gorontalo
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
3. Kinerja TK Dengan menggunakan standar yang telah ditentukan untuk setiap indikator SDM TK maka dapat dihitung kinerja masing-masing provinsi. R-PD/P menggunakan standar 20, %PS1+ menggunakan standar ideal 100, %PPn menggunakan standar 50, %PG dan %PAS1 menggunakan ideal sebesar 100, dan %PAPn menggunakan standar 50. Berdasarkan Tabel 4.19 dapat dilihat perbandingan kinerja SDM TK antarprovinsi. Secara nasional, dengan menggunakan 6 indikator dapat diketahui kinerja SDM terbaik pada R-PD/P sebesar 69,08 termasuk kategori pratama dan terkecil pada %PAS1+ sebesar 29,70 termasuk kategori kurang, sehingga kinerja SDM TK sebesar 48,59 juga termasuk kategori kurang. Hal yang sama bila dilihat setiap provinsi maka semua dalam kondisi kurang selain Provinsi DKI Jakarta termasuk pratama. 43
Tabel 4.19 Kinerja SDM TK Tiap Provinsi Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Provinsi R-PD/P %PS1+ %PPn %PG %PAS1+ %PAPn Rata2 Standar 20 100 50 100 100 50 DKI Jakarta 89.91 55.33 52.44 81.82 52.90 51.83 64.04 Jawa Barat 63.37 44.43 50.79 57.33 30.30 55.17 50.23 Banten 86.35 42.56 51.69 77.92 23.67 52.36 55.76 Jawa Tengah 68.72 40.79 51.36 43.07 29.43 52.53 47.65 DI Yogyakarta 61.59 53.19 51.80 67.06 52.65 52.46 56.46 Jawa Timur 72.23 51.96 51.76 59.23 41.76 51.85 54.80 Aceh 52.38 21.43 50.41 26.82 14.80 51.38 36.20 Sumatera Utara 93.92 36.55 51.54 73.73 26.76 53.10 55.93 Sumatera Barat 52.84 32.27 50.34 39.51 19.37 51.12 40.91 Riau 78.50 18.27 51.20 76.82 17.62 51.12 48.92 Kepulauan Riau 80.92 18.24 52.07 45.19 18.04 50.81 44.21 Jambi 47.97 29.71 50.87 36.94 15.14 53.05 38.95 Sumatera Selatan 59.67 28.52 50.34 31.03 20.17 54.43 40.69 Bangka Belitung 85.10 22.18 50.06 34.42 26.42 55.21 45.56 Bengkulu 49.35 36.22 51.06 32.18 29.40 52.95 41.86 Lampung 46.74 28.00 51.26 42.22 20.40 53.83 40.41 Kalimantan Barat 85.41 37.52 51.38 59.00 24.83 52.36 51.75 Kalimantan Tengah 57.23 37.59 50.61 41.77 18.11 52.44 42.96 Kalimantan Selatan 49.18 30.52 51.75 52.43 25.13 51.02 43.34 Kalimantan Timur 38.11 33.57 51.66 45.45 21.32 52.56 40.44 Sulawesi Utara 97.31 23.20 51.44 36.62 15.83 52.82 46.21 Gorontalo 56.72 32.14 51.46 16.40 20.24 50.14 37.85 Sulawesi Tengah 63.93 21.32 50.09 36.82 17.83 50.64 40.11 Sulawesi Selatan 68.73 49.38 51.03 37.09 33.60 50.46 48.38 Sulawesi Barat 35.78 22.52 50.42 6.49 24.54 51.83 31.93 Sulawesi Tenggara 73.38 24.27 51.16 18.21 7.82 50.73 37.60 Maluku 96.15 12.12 52.58 45.96 26.45 50.18 47.24 Maluku Utara 72.22 20.49 50.95 42.48 8.59 50.00 40.79 Bali 65.97 49.90 52.69 58.64 38.08 54.06 53.22 Nusa Tenggara Barat 73.01 46.00 51.83 7.25 22.80 56.52 42.90 Nusa Tenggara Timur 78.36 18.16 51.94 15.92 11.15 57.15 38.78 Papua 91.87 19.46 50.71 38.50 14.41 55.92 45.15 Papua Barat 98.76 23.85 51.22 23.99 24.01 50.23 45.34 Indonesia 69.08 40.17 51.34 48.77 29.70 52.49 48.59 Jenis Kinerja PRATAMA KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG
Jenis Kinerja PRATAMA KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG
Grafik 4.8 menggambarkan kinerja SDM TK tiap provinsi di mana Provinsi DKI Jakarta memiliki kinerja terbaik sebesar 64,04 sedangkan Provinsi Sulawesi Barat memiliki kinerja terburuk sebesar 31,93. Kondisi SDM TK ternyata sangat rendah karena yang terbaik pun hanya sekitar 64,04 terjadi di Provisni DKI Jakarta dan yang terburuk sebesar 31,93. Dengan demikian, 32 provinsi dalam kondisi kurang.
44
Grafik 4.8 Kinerja SDM TK Tiap Provinsi Tahun 2013
64.04
DKI DIY Sumut Banten Jatim Bali Kalbar Jabar Riau Indonesia Sulsel Jateng Maluku Sulut Babel Pabar Papua Kepri Kalsel Kalteng NTB Bengkulu Sumbar Malut Sumsel Kaltim Lampung Sulteng Jambi NTT Gorontalo Sultra Aceh Sulbar
0.00
56.46 55.93 55.76 54.80 53.22 51.75 50.23 48.92 48.59 48.38 47.65 47.24 46.21 45.56 45.34 45.15 44.21 43.34 42.96 42.90 41.86 40.91 40.79 40.69 40.44 40.41 40.11 38.95 38.78 37.85 37.60 36.20 31.93 10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
4. Kinerja Paket A Dengan menggunakan standar yang telah ditentukan untuk setiap indikator SDM Paket A setara SD maka dapat dihitung kinerja masing-masing provinsi. R-PD/P menggunakan standar 20, %PS1+ menggunakan standar ideal 100, %PPn menggunakan standar 50, %PG dan %PAS1 menggunakan ideal sebesar 100, dan %PAPn menggunakan standar 50. Berdasarkan Tabel 4.20 dapat dilihat perbandingan kinerja SDM paket A setara SD antarprovinsi. Secara nasional, dengan menggunakan 6 indikator dapat diketahui kinerja SDM terbaik pada %PPn sebesar 92,17 termasuk kategori paripurna dan terkecil pada %PAS1+ sebesar 42,81 termasuk kategori kurang, sehingga kinerja SDM paket A setara SD sebesar 64,26 termasuk kategori pratama. Bila dilihat setiap provinsi maka 7 provinsi termasuk madya, yaitu Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Riau, Lampung, Bali, dan Papua, 14 provinsi termasuk pratama, dan 12 provinsi termasuk kurang. 45
Tabel 4.20 Kinerja SDM Paket A Setara SD Tiap Provinsi Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Provinsi R-PD/P %PS1+ %PPn %PG %PAS1+ %PAPn Jenis Rata2 Standar 20 100 50 100 100 50 Kinerja DKI Jakarta 32.99 81.15 96.72 32.79 73.51 99.34 69.42 PRATAMA Jawa Barat 80.49 54.27 97.56 76.22 62.59 90.21 76.89 MADYA Banten 70.63 66.02 88.79 75.73 66.17 95.71 77.18 MADYA Jawa Tengah 59.66 47.37 90.48 81.58 53.54 87.54 70.03 MADYA DI Yogyakarta 51.94 38.89 100.00 55.56 44.83 89.66 63.48 PRATAMA Jawa Timur 66.85 44.68 90.38 39.15 51.91 68.04 60.17 PRATAMA Aceh 57.00 56.36 96.49 79.09 38.71 73.55 66.87 PRATAMA Sumatera Utara 33.15 57.99 76.57 76.71 60.63 79.21 64.04 PRATAMA Sumatera Barat 49.97 46.15 78.00 73.72 40.18 76.04 60.68 PRATAMA Riau 56.99 42.86 83.05 80.61 63.31 93.53 70.06 MADYA Kepulauan Riau 32.91 11.63 93.02 32.56 65.38 46.15 46.94 KURANG Jambi 60.80 37.17 95.58 61.06 31.33 54.67 56.77 KURANG Sumatera Selatan 54.75 39.00 96.00 73.00 45.14 81.14 64.84 PRATAMA Bangka Belitung 65.27 32.73 87.27 70.91 35.71 90.48 63.73 PRATAMA Bengkulu 52.80 30.95 93.33 47.62 38.14 96.72 59.93 KURANG Lampung 57.31 56.41 100.00 88.46 65.05 69.90 72.86 MADYA Kalimantan Barat 57.86 29.17 73.85 23.96 39.73 57.53 47.02 KURANG Kalimantan Tengah 57.09 35.45 89.09 63.64 61.98 59.50 61.13 PRATAMA Kalimantan Selatan 32.76 35.94 97.92 55.21 44.72 96.99 60.59 PRATAMA Kalimantan Timur 55.59 39.02 92.68 64.88 47.50 92.50 65.36 PRATAMA Sulawesi Utara 62.99 42.68 70.69 24.39 62.71 87.62 58.51 KURANG Gorontalo 38.77 32.88 73.74 63.01 29.13 79.23 52.79 KURANG Sulawesi Tengah 56.06 41.72 96.69 26.49 41.43 94.29 59.45 KURANG Sulawesi Selatan 35.82 44.52 72.09 61.29 59.00 94.00 61.12 PRATAMA Sulawesi Barat 50.08 60.66 92.42 75.41 29.09 72.37 63.34 PRATAMA Sulawesi Tenggara 62.75 25.35 92.96 38.73 40.66 91.21 58.61 KURANG Maluku 58.63 33.33 82.32 28.15 48.62 83.85 55.82 KURANG Maluku Utara 65.00 30.71 70.00 10.00 50.72 59.90 47.72 KURANG Bali 61.25 75.00 88.89 75.00 58.62 96.55 75.89 MADYA Nusa Tenggara Barat 63.23 40.51 87.78 67.09 38.22 77.49 62.38 PRATAMA Nusa Tenggara Timur 37.90 15.34 84.09 55.68 20.61 80.92 49.09 KURANG Papua 62.37 62.71 94.15 85.88 42.71 88.14 72.66 MADYA Papua Barat 42.02 0.00 97.87 100.00 0.00 0.00 39.98 KURANG Indonesia 53.02 42.81 92.17 58.80 49.31 89.46 64.26 PRATAMA Jenis Kinerja KURANG KURANG PARIPURNA KURANG KURANG UTAMA PRATAMA
Grafik 4.9 menggambarkan kinerja SDM paket A setara SD tiap provinsi di mana Provinsi Banten memiliki kinerja terbaik sebesar 77,18 sedangkan Provinsi Papua Barat memiliki kinerja terburuk sebesar 39,98. Kondisi SDM paket A setara SD ternyata masih rendah karea ada 12 provinsi yang kinerjanya kurang dari 60, yaitu Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Jambi, Maluku, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan Papua Barat.
46
Grafik 4.9 Kinerja SDM Paket A Setara SD Tiap Provinsi Tahun 2013
77.18 76.89 75.89 72.86 72.66 70.06 70.03 69.42 66.87 65.36 64.84 64.26 64.04 63.73 63.48 63.34 62.38 61.13 61.12 60.68 60.59 60.17 59.93 59.45 58.61 58.51 56.77 55.82 52.79 49.09 47.72 47.02 46.94
Banten Jabar Bali Lampung Papua Riau Jateng DKI Aceh Kaltim Sumsel Indonesia Sumut Babel DIY Sulbar NTB Kalteng Sulsel Sumbar Kalsel Jatim Bengkulu Sulteng Sultra Sulut Jambi Maluku Gorontalo NTT Malut Kalbar Kepri Pabar
0.00
39.98 10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
5. Kinerja Paket B Dengan menggunakan standar yang telah ditentukan untuk setiap indikator SDM Paket B setara SMP maka dapat dihitung kinerja masing-masing provinsi. RPD/P menggunakan standar 15, %PS1+ menggunakan standar ideal 100, %PPn menggunakan standar 50, %PG dan %PAS1 menggunakan ideal sebesar 100, dan %PAPn menggunakan standar 50. Provinsi Sumatera Selatan dan Papua Barat tidak ada pogram paket B setara SMP. Berdasarkan Tabel 4.21 dapat dilihat perbandingan kinerja SDM paket B setara SMP antarprovinsi. Secara nasional, dengan menggunakan 6 indikator dapat diketahui kinerja SDM terbaik pada %PPn sebesar 85,89 termasuk kategori utama dan terkecil pada R-PD/P sebesar 49,86 termasuk kategori kurang, sehingga kinerja SDM paket B setara SMP sebesar 66,77 termasuk kategori pratama. Bila dilihat setiap provinsi maka 11 provinsi termasuk madya, 12 provinsi termasuk pratama, dan 8 provinsi termasuk kurang, yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Gorontalo, 47
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Tabel 4.21 Kinerja SDM Paket B Setara SMP Tiap Provinsi Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Provinsi R-PD/P %PS1+ %PPn %PG %PAS1+ %PAPn Jenis Rata2 Standar 15 100 50 100 100 50 Kinerja DKI Jakarta 26.53 82.50 99.39 77.48 65.56 94.22 74.28 MADYA Jawa Barat 27.66 63.18 82.17 78.42 59.03 77.76 64.70 PRATAMA Banten 56.67 65.95 97.30 74.59 71.29 83.17 74.83 MADYA Jawa Tengah 23.48 70.88 77.65 87.58 61.21 59.38 63.36 PRATAMA DI Yogyakarta 33.40 63.58 85.62 81.79 50.00 74.07 64.74 PRATAMA Jawa Timur 67.52 74.90 76.83 47.56 64.60 70.22 66.94 PRATAMA Aceh 62.55 66.72 93.73 85.97 52.48 83.17 74.10 MADYA Sumatera Utara 95.89 57.96 88.77 85.31 59.34 81.25 78.09 MADYA Sumatera Barat 71.05 69.81 75.71 84.91 50.00 83.33 72.47 MADYA Riau 79.04 57.78 97.04 77.04 67.91 82.09 76.81 MADYA Kepulauan Riau 61.10 19.11 91.84 56.00 70.83 20.83 53.29 KURANG Jambi 42.12 64.66 94.83 81.03 55.56 72.22 68.40 PRATAMA Sumatera Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bangka Belitung 87.88 35.08 87.96 83.25 46.91 86.42 71.25 MADYA Bengkulu 93.29 50.30 91.72 56.51 45.70 90.07 71.26 MADYA Lampung 80.57 47.88 95.75 81.85 51.82 78.18 72.68 MADYA Kalimantan Barat 58.44 23.88 40.00 37.96 36.59 52.03 41.48 KURANG Kalimantan Tengah 45.43 46.69 91.48 76.97 47.31 87.43 65.88 PRATAMA Kalimantan Selatan 32.63 71.57 97.06 73.20 60.09 90.14 70.78 MADYA Kalimantan Timur 28.77 57.00 93.16 77.20 56.76 79.28 65.36 PRATAMA Sulawesi Utara 13.58 60.56 82.56 74.22 64.14 94.16 64.87 PRATAMA Gorontalo 37.09 54.32 76.42 77.78 36.36 73.33 59.22 KURANG Sulawesi Tengah 38.48 43.55 81.87 33.46 39.50 59.66 49.42 KURANG Sulawesi Selatan 29.62 67.99 93.97 31.33 60.66 93.69 62.88 PRATAMA Sulawesi Barat 50.03 70.03 89.90 84.69 53.06 57.14 67.48 PRATAMA Sulawesi Tenggara 23.71 68.10 80.98 43.56 53.23 77.42 57.83 KURANG Maluku 61.88 49.06 93.02 51.88 24.49 85.47 60.97 PRATAMA Maluku Utara 27.05 47.08 77.49 22.51 31.03 79.80 47.49 KURANG Bali 39.46 63.81 78.28 79.09 73.48 87.88 70.33 MADYA Nusa Tenggara Barat 63.01 66.22 74.25 74.25 53.25 68.64 66.60 PRATAMA Nusa Tenggara Timur 55.48 55.28 68.33 83.33 60.58 30.77 58.96 KURANG Papua 30.75 50.00 81.25 62.50 58.82 58.82 57.02 KURANG Papua Barat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Indonesia 49.86 62.92 85.89 67.84 57.45 76.69 66.77 PRATAMA Jenis Kinerja KURANG PRATAMA UTAMA PRATAMA KURANG MADYA PRATAMA
Grafik 4.10 menggambarkan kinerja SDM paket B setara SMP tiap provinsi di mana Provinsi Sumatera Utara memiliki kinerja terbaik sebesar 78,09 sedangkan Provinsi Kalimantan Barat memiliki kinerja terburuk sebesar 41,48. Kondisi SDM paket B setara SMP ternyata masih rendah karena ada 8 provinsi yang kinerjanya kurang dari 60.
48
Grafik 4.10 Kinerja SDM Paket B Setara SMP Tiap Provinsi Tahun 2013
41.48 47.49 49.42 53.29 57.02 57.83 58.96 59.22 60.97 62.88 63.36 64.70 64.74 64.87 65.36 65.88 66.60 66.77 66.94 67.48 68.40 70.33 70.78 71.25 71.26 72.47 72.68 74.10 74.28 74.83 76.81 78.09
Kalbar Malut Sulteng Kepri Papua Sultra NTT Gorontalo Maluku Sulsel Jateng Jabar DIY Sulut Kaltim Kalteng NTB Indonesia Jatim Sulbar Jambi Bali Kalsel Babel Bengkulu Sumbar Lampung Aceh DKI Banten Riau Sumut
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
6. Kinerja Paket C Dengan menggunakan standar yang telah ditentukan untuk setiap indikator SDM Paket C setara SMA maka dapat dihitung kinerja masing-masing provinsi. RPD/P menggunakan standar 15, %PS1+ menggunakan standar ideal 100, %PPn menggunakan standar 50, %PG dan %PAS1 menggunakan ideal sebesar 100, dan %PAPn menggunakan standar 50. Berdasarkan Tabel 4.22 dapat dilihat perbandingan kinerja SDM paket C setara SMA antarprovinsi. Secara nasional, dengan menggunakan 6 indikator dapat diketahui kinerja SDM terbaik pada %PPn sebesar 89,13 termasuk kategori utama dan terkecil pada R-PD/P sebesar 40,37 termasuk kategori kurang, sehingga kinerja SDM paket B setara SMP sebesar 68,98 termasuk kategori pratama. Bila dilihat setiap provinsi maka 14 provinsi termasuk madya, 14 provinsi termasuk pratama, dan 5 provinsi termasuk kurang, yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. 49
Tabel 4.22 Kinerja SDM Paket C Setara SMA Tiap Provinsi Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Provinsi R-PD/P %PS1+ %PPn %PG %PAS1+ %PAPn Jenis Rata2 Standar 15 100 50 100 100 50 Kinerja DKI Jakarta 49.15 82.58 94.66 79.46 62.73 90.45 76.50 MADYA Jawa Barat 40.07 70.86 86.63 78.40 56.40 65.07 66.24 PRATAMA Banten 46.66 72.85 91.16 80.33 70.28 80.21 73.58 MADYA Jawa Tengah 35.59 88.46 83.97 87.99 69.36 62.40 71.30 MADYA DI Yogyakarta 39.50 84.47 86.54 81.57 49.73 70.27 68.68 PRATAMA Jawa Timur 42.18 87.05 80.54 45.11 68.38 63.01 64.38 PRATAMA Aceh 47.68 67.78 97.56 90.93 58.18 86.06 74.70 MADYA Sumatera Utara 41.88 77.08 84.49 95.32 70.00 81.82 75.10 MADYA Sumatera Barat 29.11 89.87 72.76 88.79 67.57 91.36 73.24 MADYA Riau 36.92 74.50 98.40 88.40 64.24 90.79 75.54 MADYA Kepulauan Riau 38.57 16.75 95.32 91.04 55.37 18.08 52.52 KURANG Jambi 44.00 75.81 98.14 79.30 64.62 66.15 71.34 MADYA Sumatera Selatan 39.53 66.88 97.04 72.77 50.46 75.08 66.96 PRATAMA Bangka Belitung 50.20 61.07 79.19 63.76 47.87 82.98 64.18 PRATAMA Bengkulu 43.18 62.94 98.72 51.13 46.37 94.66 66.17 PRATAMA Lampung 38.66 73.94 96.70 84.38 72.93 93.23 76.64 MADYA Kalimantan Barat 33.39 50.13 76.25 41.82 50.00 64.62 52.70 KURANG Kalimantan Tengah 29.65 67.62 77.98 79.27 62.96 51.85 61.56 PRATAMA Kalimantan Selatan 37.98 85.86 95.12 76.60 73.54 96.86 77.66 MADYA Kalimantan Timur 41.08 82.54 90.16 81.90 59.00 88.00 73.78 MADYA Sulawesi Utara 41.88 72.96 83.46 72.49 68.75 78.26 69.63 PRATAMA Gorontalo 39.75 75.71 79.55 82.38 52.94 85.00 69.22 PRATAMA Sulawesi Tengah 34.49 84.24 80.81 41.01 62.94 75.52 63.17 PRATAMA Sulawesi Selatan 33.96 86.28 93.31 52.32 76.85 85.19 71.32 MADYA Sulawesi Barat 44.30 98.08 89.01 94.51 50.36 88.96 77.54 MADYA Sulawesi Tenggara 43.62 89.31 83.22 35.86 53.76 91.63 66.23 PRATAMA Maluku 38.72 58.47 99.04 67.19 50.35 99.30 68.85 PRATAMA Maluku Utara 55.81 57.72 79.31 12.11 40.83 70.59 52.73 KURANG Bali 40.76 92.23 90.93 82.51 85.21 80.16 78.63 MADYA Nusa Tenggara Barat 39.39 87.92 76.60 75.00 44.39 77.55 66.81 PRATAMA Nusa Tenggara Timur 36.97 80.82 70.39 90.69 87.68 30.43 66.16 PRATAMA Papua 35.15 68.41 85.89 72.27 40.00 54.12 59.31 KURANG Papua Barat 43.22 41.57 83.14 83.31 59.38 40.63 58.54 KURANG Indonesia 40.37 77.01 89.13 70.46 62.40 74.50 68.98 PRATAMA Jenis Kinerja KURANG MADYA UTAMA MADYA PRATAMA MADYA PRATAMA
Grafik 4.11 menggambarkan kinerja SDM paket C setara SMA tiap provinsi di mana Provinsi Bali memiliki kinerja terbaik sebesar 78,63 sedangkan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kinerja terburuk sebesar 52,52. Kondisi SDM paket C setara SMA ternyata masih rendah karena ada 5 provinsi yang kinerjanya kurang dari 60.
50
Grafik 4.11 Kinerja SDM Paket C Setara SMA Tiap Provinsi Tahun 2013 Kepri Kalbar Malut Pabar Papua Kalteng Sulteng Babel Jatim NTT Bengkulu Sultra Jabar NTB Sumsel DIY Maluku Indonesia Gorontalo Sulut Jateng Sulsel Jambi Sumbar Banten Kaltim Aceh Sumut Riau DKI Lampung Sulbar Kalsel Bali
0.00
52.52 52.70 52.73 58.54 59.31 61.56 63.17 64.18 64.38 66.16 66.17 66.23 66.24 66.81 66.96 68.68 68.85 68.98 69.22 69.63 71.30 71.32 71.34 73.24 73.58 73.78 74.70 75.10 75.54 76.50 76.64 77.54 77.66 78.63
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
7. Kinerja Kursus Dengan menggunakan standar yang telah ditentukan untuk tiga indikator SDM Kursus maka dapat dihitung kinerja masing-masing provinsi. R-PD/P menggunakan standar 40, %PS1+ menggunakan standar ideal 100, dan %PPn menggunakan standar 50. Berdasarkan Tabel 4.23 dapat dilihat perbandingan kinerja SDM kursus antarprovinsi. Secara nasional, dengan menggunakan 3 indikator dapat diketahui kinerja SDM terbaik pada %PPn sebesar 94,32 termasuk kategori paripurna dan terkecil pada %PS1+ sebesar 51,96 termasuk kategori kurang, sehingga kinerja SDM kursus sebesar 68,63 termasuk kategori pratama. Bila dilihat setiap provinsi maka Provinsi DI Yogyakarta termasuk utama, 15 provinsi termasuk madya, 9 provinsi termasuk pratama, dan 8 provinsi termasuk kurang, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. 51
Tabel 4.23 Kinerja SDM Kursus Tiap Provinsi Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Provinsi R-PD/P %PS1+ %PPn Jenis Rata2 Standar 40 100 50 Kinerja DKI Jakarta 44.22 67.21 89.13 66.85 PRATAMA Jawa Barat 62.69 27.29 96.92 62.30 PRATAMA Banten 58.25 72.67 94.63 75.18 MADYA Jawa Tengah 68.62 56.40 99.93 74.98 MADYA DI Yogyakarta 91.68 69.95 97.12 86.25 UTAMA Jawa Timur 64.88 64.56 99.60 76.35 MADYA Aceh 40.74 55.70 91.28 62.57 PRATAMA Sumatera Utara 49.13 39.79 78.40 55.77 KURANG Sumatera Barat 56.75 15.05 85.23 52.34 KURANG Riau 62.34 46.00 83.29 63.88 PRATAMA Kepulauan Riau 49.39 45.93 83.29 59.54 KURANG Jambi 55.05 46.54 87.71 63.10 PRATAMA Sumatera Selatan 59.23 35.50 83.27 59.33 KURANG Bangka Belitung 59.37 35.74 82.88 59.33 KURANG Bengkulu 47.62 88.61 85.00 73.74 MADYA Lampung 56.65 50.36 94.11 67.04 PRATAMA Kalimantan Barat 65.04 54.18 94.68 71.30 MADYA Kalimantan Tengah 69.49 72.55 95.10 79.05 MADYA Kalimantan Selatan 68.07 65.04 87.68 73.60 MADYA Kalimantan Timur 73.16 63.58 85.91 74.22 MADYA Sulawesi Utara 41.08 42.67 89.26 57.67 KURANG Gorontalo 44.75 49.74 89.15 61.21 PRATAMA Sulawesi Tengah 65.40 57.32 96.50 73.07 MADYA Sulawesi Selatan 60.41 52.26 98.62 70.43 MADYA Sulawesi Barat 66.75 57.46 92.95 72.39 MADYA Sulawesi Tenggara 50.03 70.56 97.72 72.77 MADYA Maluku 41.11 44.38 95.00 60.16 PRATAMA Maluku Utara 32.44 43.15 93.81 56.46 KURANG Bali 59.27 65.74 88.61 71.20 MADYA Nusa Tenggara Barat 60.21 61.37 79.25 66.94 PRATAMA Nusa Tenggara Timur 55.31 42.39 77.82 58.51 KURANG Papua 55.67 85.42 97.92 79.67 MADYA Papua Barat 43.10 69.70 100.00 70.93 MADYA Indonesia 59.62 51.96 94.32 68.63 PRATAMA Jenis Kinerja KURANG KURANG PARIPURNA PRATAMA
Grafik 4.12 menggambarkan kinerja SDM kursus tiap provinsi di mana Provinsi DI Yogyakarta memiliki kinerja terbaik sebesar 86,25 sedangkan Provinsi Sumatera Barat memiliki kinerja terburuk sebesar 52,34. Kondisi SDM kursus ternyata masih rendah karena ada 8 provinsi yang kinerjanya kurang dari 60.
52
Grafik 4.12 Kinerja SDM Kursus Tiap Provinsi Tahun 2013
86.25 79.67 79.05 76.35 75.18 74.98 74.22 73.74 73.60 73.07 72.77 72.39 71.30 71.20 70.93 70.43 68.63 67.04 66.94 66.85 63.88 63.10 62.57 62.30 61.21 60.16 59.54 59.33 59.33 58.51 57.67 56.46 55.77 52.34
DIY Papua Kalteng Jatim Banten Jateng Kaltim Bengkulu Kalsel Sulteng Sultra Sulbar Kalbar Bali Pabar Sulsel Indonesia Lampung NTB DKI Riau Jambi Aceh Jabar Gorontalo Maluku Kepri Sumsel Babel NTT Sulut Malut Sumut Sumbar
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
8. Kinerja PAUD dan PNF Dengan menggabungkan nilai ke-8 indikator dan ke-7 program PAUD dan PNF maka dapat dihitung kinerja SDM PAUD dan PNF masing-masing provinsi seperti disajikan pada Tabel 4.24. Berdasarkan Tabel 4.24 maka dapat dilihat kinerja SDM PAUD dan PNF dengan rincian terbaik adalah pada %PPn sebesar 78,36 termasuk kategori madya, kemudian %PAPn sebesar 72,44 termasuk kategori madya dan terkecil pada %PALn sebesar 19,06 termasuk kurang, sehingga kinerja SDM PAUD dan PNF menjadi 61,95 termasuk kategori pratama. Bila dilihat setiap provinsi maka 4 provinsi termasuk pratama, yaitu DKI Jakarta, Riau, Lampung, dan Bali, sedangkan 29 provinsi lainnya termasuk kurang.
53
Tabel 4.24 Kinerja SDM Semua Program PAUD dan PNF Tiap Provinsi Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Provinsi R-PD/P %PS1+ %PPn %PG %PLn %PAS1+ %PAPn %PALn Rata2 Kinerja DKI Jakarta 61.08 64.21 80.59 64.31 78.01 61.98 79.18 12.71 62.76 PRATAMA Jawa Barat 62.17 46.85 78.63 68.52 67.21 53.67 72.08 22.14 58.91 KURANG Banten 66.21 55.16 79.40 73.20 32.43 60.61 76.32 30.40 59.22 KURANG Jawa Tengah 54.11 52.40 76.60 73.45 34.87 56.45 67.15 15.36 53.80 KURANG DI Yogyakarta 54.01 63.79 77.83 65.53 21.44 54.81 73.57 12.58 52.95 KURANG Jawa Timur 63.08 64.16 74.76 49.72 57.91 63.25 66.99 17.41 57.16 KURANG Aceh 57.23 53.91 77.64 68.43 56.47 52.73 74.27 13.83 56.81 KURANG Sumatera Utara 70.47 59.39 71.44 76.53 49.36 63.61 74.03 8.62 59.18 KURANG Sumatera Barat 56.25 46.03 67.68 67.48 71.26 45.80 72.31 20.30 55.89 KURANG Riau 69.64 39.11 75.20 80.50 79.75 53.18 77.43 13.88 61.09 PRATAMA Kepulauan Riau 51.48 18.92 66.67 44.96 19.67 39.60 31.67 16.09 36.13 KURANG Jambi 59.16 48.23 80.57 63.10 69.93 53.54 65.99 6.08 55.82 KURANG Sumatera Selatan 55.34 43.95 64.03 47.54 65.47 39.18 59.57 17.67 49.09 KURANG Bangka Belitung 72.33 36.67 72.25 58.41 49.16 44.91 77.68 57.29 58.59 KURANG Bengkulu 59.02 46.21 80.97 44.15 73.15 42.44 79.18 19.91 55.63 KURANG Lampung 61.74 46.59 80.36 70.81 71.21 57.03 73.33 32.56 61.70 PRATAMA Kalimantan Barat 63.06 35.24 69.05 39.13 39.38 47.22 53.73 36.66 47.93 KURANG Kalimantan Tengah 58.65 45.12 79.95 56.57 78.81 46.77 66.64 37.72 58.78 KURANG Kalimantan Selatan 50.08 54.43 81.66 61.92 40.22 54.74 78.71 42.68 58.06 KURANG Kalimantan Timur 53.49 48.74 76.86 66.35 61.44 53.13 74.33 27.56 57.74 KURANG Sulawesi Utara 45.50 38.99 61.99 41.55 14.40 40.51 61.81 16.53 40.16 KURANG Gorontalo 48.76 42.01 70.54 55.20 38.96 36.71 69.18 14.89 47.03 KURANG Sulawesi Tengah 62.10 39.87 75.85 34.13 27.95 36.73 69.70 15.39 45.21 KURANG Sulawesi Selatan 53.61 60.45 76.81 45.02 37.85 60.24 80.02 23.18 54.65 KURANG Sulawesi Barat 54.83 49.10 77.59 58.82 27.18 48.14 70.14 16.69 50.31 KURANG Sulawesi Tenggara 60.73 57.58 76.68 39.68 22.69 49.47 74.39 14.96 49.52 KURANG Maluku 66.89 47.55 68.09 53.64 70.78 50.01 74.26 8.67 54.99 KURANG Maluku Utara 59.96 40.57 62.93 25.84 59.61 36.84 65.16 18.52 46.18 KURANG Bali 60.36 60.46 67.89 70.48 65.00 70.77 74.24 13.83 60.38 PRATAMA Nusa Tenggara Barat 55.72 59.23 73.58 54.04 70.12 50.40 70.19 27.72 57.62 KURANG Nusa Tenggara Timur 54.18 39.78 70.50 53.35 77.96 49.05 49.52 5.16 49.94 KURANG Papua 58.70 52.47 78.93 65.71 20.66 46.20 59.08 35.30 52.13 KURANG Papua Barat 55.90 36.12 68.97 50.14 71.53 26.80 34.90 35.19 47.44 KURANG Indonesia 60.08 52.44 78.36 59.80 45.31 55.52 72.44 19.06 61.95 PRATAMA Jenis Kinerja PRATAMA KURANG MADYA KURANG KURANG KURANG MADYA KURANG PRATAMA
Grafik 4.13 menggambarkan kinerja SDM semua program PAUD dan PNF tiap provinsi di mana Provinsi DKI Jakarta memiliki kinerja terbaik sebesar 62,76 sedangkan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kinerja terburuk sebesar 36,13. Kondisi SDM program PAUD dan PNF ternyata masih sangat rendah karena ada 29 provinsi yang kinerjanya kurang dari 60.
54
Grafik 4.13 Kinerja SDM Program PAUD dan PNF Tiap Provinsi Tahun 2013
36.13 40.16 45.21 46.18 47.03 47.44 47.93 49.09 49.52 49.94 50.31 52.13 52.95 53.80 54.65 54.99 55.63 55.82 55.89 56.81 57.16 57.62 57.74 58.06 58.59 58.78 58.91 59.18 59.22 60.38 61.09 61.70 61.95 62.76
Kepri Sulut Sulteng Malut Gorontalo Pabar Kalbar Sumsel Sultra NTT Sulbar Papua DIY Jateng Sulsel Maluku Bengkulu Jambi Sumbar Aceh Jatim NTB Kaltim Kalsel Babel Kalteng Jabar Sumut Banten Bali Riau Lampung Indonesia DKI
0.00
10.00
20.00
30.00
55
40.00
50.00
60.00
70.00
BAB V PENUTUP A. Simpulan Sesuai dengan hasil dan bahasan maka dapat disimpulkan tentang empat materi sesuai dengan tujuan, yaitu potensi SDM PAUD dan PNF, kebutuhan dan kekurangan/kelebihan SDM PAUD dan PNF terutama pendidik, analisis indikator pendidikan SDM PAUD dan PNF berdasarkan data dan berdasarkan indikator menurut jenis program PAUD dan PNF, dan kinerja SDM PAUD dan PNF berdasarkan delapan jenis indikator. Tabel 5.1 Potensi SDM PAUD dan PNF Menurut Program Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7
Jenis Program
Pendidik (P)
Pendidikan Keaksaraan (PK) PAUD Taman Kanak-kanak Paket A setara SD Paket B setara SMP Paket C setara SMA Kursus Jumlah
22,366 330,537 302,182 4,153 20,225 42,324 43,825 765,612
Pengelola (PA) 20,059 104,503 74,982 5,180 7,918 14,163 ... 226,805
R-PD/P
R-P/PA
13 21 14 11 7 6 67 19
1 3 4 1 3 3 ... 3
Potensi SDM PAUD dan PNF yang terdapat pada Tabel 5.1 untuk tujuh program dilihat dari pendidik sebesar 765,6 ribu orang sudah cukup besar dengan pengelola sebesar 226,8 ribu orang. Besarnya pendidik juga dilihat dari R-PD/P cukup besar dengan rata-rata tujuh program sebesar 19 dan setiap pengelola terdapat tiga orang pendidik. Namun, pendidik pada pendidikan keaksaraan dan paket A setara SD hanya 1 orang, berarti pengelola merangkap menjadi pendidik. Tabel 5.2 Kebutuhan dan Kekurangan/Kelebihan Pendidik PAUD dan PNF Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7
Jenis Program
Kebutuhan
Pendidikan Keaksaraan (PK) PAUD Taman Kanak-kanak Paket A setara SD Paket B setara SMP Paket C setara SMA Kursus Jumlah
28,389 230,825 208,740 2,205 10,082 32,033 73,507 585,781
56
Yg Ada 22,366 330,537 302,182 4,153 20,225 42,324 43,825 765,612
Kekurangan /Kelebihan -6,023 99,712 93,442 1,948 10,143 10,291 -29,682 179,831
Kebutuhan pendidik program PAUD dan PNF yang terdapat pada Tabel 5.2 untuk tujuh program sebesar 585,8 ribu, namun pendidik yang ada sebesar 765,6 ribu orang sehingga terjadi kelebihan guru sebesar 179,8 ribu. Bila dilihat pada setiap program maka pendidikan keaksaraan dan kursus yang masih kekurangan pendidik masing-masing sebesar 6.023 dan 29.682 orang, sedangkan lima program lainnya yaitu PAUD, TK, Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SM telah kelebihan masing-masing sebesar 99.712, 93.442, 1.948, 10.143, dan 10.291 orang. Tabel 5.3 Kekurangan/Kelebihan Pendidik PAUD dan PNF Berdasarkan Rasio Peserta Didik per Pendidik Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7
Jenis Program Pendidikan Keaksaraan (PK) PAUD Taman Kanak-kanak Paket A setara SD Paket B setara SMP Paket C setara SMA Kursus Rata-rata
R-PD/P Standar Kekurangan/Kelebihan 13 10 Kekurangan 21 30 Kelebihan 14 20 Kelebihan 11 20 Kelebihan 7 15 Kelebihan 6 8 Kelebihan 67 40 Kekurangan 19
Kekurangan/kelebihan SDM PAUD dan PNF secara cepat dapat dilihat pada Tabel 5.3. Secara nasional dapat dikatakan masih terjadi kekurangan pendidik di dua program, yaitu pendidikan keaksaraan dan kursus. Pendidikan keaksaraan yang standarnya 10 ternyata pendidik harus melayani 13 orang. Begitu juga kursus, seharusnya hanya menangani 40 orang ternyata pendidik harus melayani 67 orang. Namun, 5 program lainnya justru kelebihan pendidik dan terbesar adalah paket B setara SMP yang dua kali lipat dan terkecil adalah paket C setara SMA. Tabel 5.4 Indikator SDM PAUD dan PNF Menurut Program Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7
Jenis Program Pendidikan Keaksaraan (PK) PAUD Taman Kanak-kanak Paket A setara SD Paket B setara SMP Paket C setara SMA Kursus Rata-rata
R-PD/P 13 21 14 11 7 6 67 19
%PS1+ 24.02 22.07 40.17 42.81 62.92 77.01 51.96 35.21
%PPn %PG/PT %PLn %PAS1+ %PAPn 61.00 53.14 48.79 40.27 42.27 93.10 ... 41.82 26.85 87.78 97.39 48.77 ... 29.70 95.26 54.25 58.80 ... 49.31 44.73 42.95 67.84 ... 57.45 38.34 44.57 70.46 ... 62.40 37.25 53.01 ... ... ... ... 87.34 52.46 42.26 32.78 80.36
57
%PALn ... 19.06 ... ... ... ... ... 19.06
Indikator SDM PAUD dan PNF disajikan pada Tabel 5.4. Secara nasional, dapat diketahui bahwa terdapat 8 indikator berdasarkan pendidik dan pengelola PAUD dan PNF. Indikator pendidik ini terdiri dari lima jenis. Pertama adalah indikator RPD/P sebesar 19, artinya pendidik PNF melayani 19 peserta didik, kondisi ini cukup bagus. Kedua, %PS1+ sebesar 35,21% berarti hanya sepertiga dari persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kondisi ini perlu ditingkatkan walaupun bukan guru persekolahan. Ketiga, %PPn sebesar 87,34% berarti perempuan lebih banyak menjadi pendidik di program PNF jika dibandingkan dengan laki-laki. Keempat, %PG sebesar 52,46%, artinya hanya separuh lebih sedikit pendidik yang berasal dari guru yang seharusnya 100%. Kelima, %PLn sebesar 42,26% artinya belum ada separuh pendidik yang mendapatkan pelatihan tentang PAUD dan PNF padahal seharusnya 100%. Indikator pengelola PAUD dan PNF terdiri dari tiga jenis. Pertama, %PAS1+ sebesar 32,78%, artinya pengelola yang memilik ijazah S1 dan lebih tinggi ternyata hanya sepertiga, sangat kecil, oleh karena itu perlu ditingkatkan kualifikasinya. Kedua, %PAPn sebesar 80,36%, hal ini menunjukkan bahwa pengelola perempuan lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki. Ketiga, %PALn sebesar 19,06%, walaupun hanya PAUD, tetapi ternyata pengelola yang mendapatkan pelatihan tentang PAUD kurang dari seperlima pengelola yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidik perempuan di tujuh program PAUD dan PNF memiliki kondisi yang terbaik jika dibandingkan dengan indikator lainnya, kecuali paket B setara SMP dan paket C setara SMA yang terbaik adalah pendidik dengan ijazah S1 dan lebih tinggi. Tabel 5.5 Kinerja SDM PAUD dan PNF Menurut Program Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7
Jenis Program R-PD/P %PS1+ %PPn %PG/PT %PLn %PAS1+ %PAPn %PALn Rata2 Pendidikan Keaksaraan (PK) 78.79 48.05 81.97 53.14 48.79 80.54 84.54 ... 67.97 PAUD 69.83 44.14 53.71 ... 41.82 53.71 56.96 19.06 48.46 Taman Kanak-kanak 69.08 40.17 51.34 48.77 ... 29.70 52.49 ... 48.59 Paket A setara SD 53.02 42.81 92.17 58.80 ... 49.31 89.46 ... 64.26 Paket B setara SMP 49.86 62.92 85.89 67.84 ... 57.45 76.69 ... 66.77 Paket C setara SMA 40.37 77.01 89.13 70.46 ... 62.40 74.50 ... 68.98 Kursus 59.62 51.96 94.32 ... ... ... ... ... 68.63 Rata-rata 60.08 52.44 78.36 59.80 45.31 55.52 72.44 19.06 61.95 Jenis kategori PRATAMA KURANG MADYA KURANG KURANG KURANG MADYA KURANG PRATAMA
Jenis PRATAMA KURANG KURANG PRATAMA PRATAMA PRATAMA PRATAMA PRATAMA
Kinerja SDM PAUD dan PNF disajikan pada Tabel 5.5. Secara nasional kinerja SDM PAUD dan PNF sebesar 61,95 termasuk kategori pratama. Bila dirinci menurut program, pendidikan keaksaraan yang dihitung dari tujuh jenis indikator sebesar 67,97 termasuk kategori pratama. PAUD yang dihitung dari tujuh jenis indikator sebesar 48,46 termasuk kategori kurang. TK yang dihitung dari enam jenis indikator sebesar 48,59 termasuk kategori kurang. Paket A setara SD yang dihitung dari enam jenis indikator sebesar 64,26 termasuk kategori pratama. Paket B setara SMP yang 58
dihitung dari enam jenis indikator sebesar 66,77 termasuk kategori pratama. Paket C setara SMA yang dihitung dari enam jenis indikator sebesar 68,98 termasuk kategori pratama. Kursus yang dihitung dari tiga jenis indikator sebesar 68,63 termasuk kategori pratama. Dengan demikian, berdasarkan program PAUD dan PNF dapat dikatakan bahwa program paket C setara SMA yang memiliki SDM yang paling baik dengan nilai 68,98, walaupun masih jauh dari 100 sebagai nilai terbaik. Sebaliknya, program PAUD memiliki SDM yang paling buruk dengan nilai 48,46, tidak ada separuh dari 100 sebagai nilai terbaik. Sebaliknya, bila dilihat menurut indikator maka R-PD/P dari 7 program sebesar 60,08 termasuk kategori pratama. %PS1+ dari 7 program sebesar 52,44 termasuk kategori kurang. %PPn dari 7 program sebesar 78,36 termasuk kategori madya. %PG/PT dari 5 program sebesar 59,80 termasuk kategori kurang. %PLn dari 2 program sebesar 45,31 termasuk kategori kurang. %PAS1 dari 6 program sebesar 55,52 termasuk kategori kurang. %PAPn dari 6 program sebesar 72,44 termasuk kategori madya. %PALn dari program PAUD sebesar 19,06 termasuk kategori kurang. Dengan demikian, berdasarkan pada indikator SDM PAUD dan PNF maka pendidik perempuan memiliki nilai terbaik sebesar 78,36 berarti sudah lebih dari tiga per empat nilainya. Sebaliknya, nilai terburuk pada pendidik yang mendapatkan pelatihan tentang program PAUD dan PNF ternyata sangat kecil dengan nilai 45,31, tidak ada separuh dari 100 sebagai nilai terbaik. Hal yang sama dengan pengelola walaupun hanya dari PAUD ternyata pengelola yang mendapatkan pelatihan tentang program PNF sangat kecil karena hanya seperlima dari nilai yang ada. Analisis ini hanya dilakukan terhadap data tang tersedia, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bila digunakan indikator yang sama sebanyak 8 jenis indikator SDM untuk setiap program maka kinerja PAUD dan PNF akan mengalami perubahan. B. Saran Seperti halnya dalam simpulan maka saran juga dirinci menjadi empat materi, yaitu potensi SDM PAUD dan PNF, kebutuhan, kekurangan/kelebihan SDM PAUD dan PNF, indikator SDM PAUD dan PNF, dan kinerja SDM PAUD dan PNF. Dengan melihat potensi SDM PAUD dan PNF maka terlihat bahwa pendidik pada pendidikan keaksaraan dan paket A setara SD hanya 1, oleh karena itu perlu ditingkatkan kuantitas pendidik pada dua program PNF tersebut. Selain itu, perlu dikaji ulang statistik PNF, khususnya statistik pendidikan keaksaraan dan statistik pendidikan kesetaraan, apakah memang benar pengelola juga menjadi pendidik karena kondisi tersebut di tingkat nasional bukan pada tingkat yang lebih rendah atau kecamatan. Oleh karena kebutuhan pendidik lebih kecil daripada pendidikan yang ada maka dalam rangka mengisi kekurangan SDM PAUD dan PNF perlu ditingkatkan pendidik pada program pendidikan keaksaraan dan kursus dengan menambah kuantitas pendidik sehingga memenuhi standar yang telah ditentukan. Namun, penambahan pendidik pada kursus akan sangat besar jika dibandingkan pada penambahan pendidik pendidikan keaksaraan. 59
Dalam indikator SDM maka kualitas pendidik dan pengelola yang belum S1 supaya ditingkatkan karena di semua program pendidik dan pengelola yang S1 dan lebih tinggi kurang dari 50% kecuali paket B setara SMP dan paket C setara SMA. Peningkatan ini supaya diprioritaskan pada pendidikan keaksaraan dan PAUD karena nilainya kurang dari 25% melalui penyetaraan pendidik dan pengelola yang dapat dilakukan secara swadana atau pun dilakukan oleh pemerintah. Kinerja SDM PAUD dan PNF termasuk kategori pratama karena dari 8 indikator yang digunakan lima indikator, yaitu pendidik S1, pendidik dari guru, pendidik yang mendapatkan pelatihan PNF, pengelola S1, dan pengelola yang mendapatkan pelatihan PNF dalam kategori kurang. Selain itu, bila dilihat dari 7 program PNF maka dua program, yaitu PAUD dan TK termasuk kategori kurang. Oleh karena itu, disarankan agar PAUD dan TK ditingkatkan kualitas SDMnya terutama melalui penyetaraan pendidik dan pengelola menjadi S1. Bila saran untuk ketiga jenis materi yang dibahas di atas dapat dipenuhi maka kinerja SDM PAUD dan PNF pasti akan meningkat. Selain itu, diperlukan juga analisis serupa untuk tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungannya mana yang sebetulnya menjadi masalah dalam SDM PAUD dan PNF. Selain itu, agar diperoleh kinerja SDM PAUD dan PNF yang sesuai dengan kondisi program PAUD dan PNF yang sebenarnya maka pada tahun-tahun mendatang supaya diusahakan data program PNF dengan variabel yang sama. Dengan kata lain, Statistik PAUD dan Statistik PNF yang dihasilkan supaya memiliki variabel yang sama sehingga bisa dilakukan analisis yang sama.
60
PUSTAKA ACUAN
Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta. http://humancapitaljournal.com/pengertian-sumber-daya-manusia/ diakses tanggal 18 Juni 2015 http://kamus bahasaindonesia.org/analisis/ diakses tanggal 18 Juni 2015 http://kamus bahasaindonesia.org/kinerja/ diakses tanggal 25 Juni 2015 http://kamus bahasaindonesia.org/konversi/ diakses tanggal 25 Juni 2015 http://kamus bahasaindonesia.org/standar/ diakses tanggal 18 Juni 2015 http://kamus bahasaindonesia.org/sumber daya manusia/ diakses tanggal 18 Juni 2015. http://kbbi.web.id/nonformal/ diakses tanggal 18 Juni 2015. https://id/wikipedia.org/wiki/Pendidikan_nonformal/ diakses tanggal 25 Juni 2015. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015, Permendikbud Nomor 11, Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. Kintamani, Ida, 2007, Analisis Data Pendidikan, disajikan sebagai bahan pelatihan regional. Pusat Statistik Pendidikan. Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2013a, Statistik PAUD 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2013b, Statistik Pendidikan Nonformal 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2014, Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2012/2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekretariat Negara, 2005, Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta. Wikipedia.org/wiki/kinerja diakses pada tanggal 18 Juni 2015 Wikipedia.org/wiki/standar diakses pada tanggal 25 Juni 2015 Wikipedia.org/wiki/sumber_daya_manusia diakses pada tanggal 18 Juni 2015
61