TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi, Juni 2013
Volume II Nomor 1
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ASING DI PERUSAHAAN INDONESIA YANG BERADA DALAM KEADAAN PAILIT ABSTRACT *) Yuvindri **) Ramli Siregar ***) Windha Companies in Indonesia require skilled labor in certain fields, where the field work cannot be filled by Indonesian workers, so that the companies need foreign labor to cultivate his company. Therefore, the problem in this thesis is how the position of foreign workers in an Indonesian company, how an Indonesian company is said to be in a state of bankruptcy and how the protection of foreign workers in an Indonesian company is declared bankrupt. The method used for this thesis is a normative legal research or library research, by collecting materials from books, legislation, journals and the Internet are closely related to the intent and purposes of the preparation of this manuscript. Position of foreign workers in Indonesia are as labor. Indonesian companies which are in a state of bankruptcy is a company that has two or more creditors and not pay in full at least one debt that has matured and can be billed, declared bankrupt by a court decision, either on its own or upon petition of one or more creditors petition. Protection of foreign workers in Indonesia are bankrupt companies as same as workers in Indonesia, namely the protection of Wages and Termination.
Keywords: Perusahaan,Kepailitan,Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Asing *) Mahasiswa Fakultas Hukum **) Dosen Pembimbing I ***) Dosen Pembimbing II
I.
PENDAHULUAN
keadaan pailit adalah sama dengan perlindungan
Perusahaan dan tenaga kerja memiliki hak
hukum yang diberikan kepada tenaga kerja
dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara
indonesia yaitu sebagai kreditur preferen yang
seimbang. Tenaga kerja berkewajiban untuk
diberikannya perlindungan upah yang diatur
melakukan pekerjaan sesuai bidang, keahlian dan
dalam pasal 94 ayat (4) Undang-Undang No. 13
ketrampilan yang ia miliki sesuai dengan prosedur
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan pasal
kerja
untuk
39 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
mendapatkan upah atau gaji dari pekerjaan yang
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
ia lakukan. Perusahaan berkewajiban membayar
Pembayaran Utang atau Pemutusan Hubungan
upah atau gaji serta memberi jaminan seperti
Kerja (PHK) yang diatur dalam pasal 165 Undang-
yang diatur di dalam Undang-Undang No. 13
Undang
Tahun
Ketenagakerjaan.
Ketenagakerjaan dan pasal 39 ayat (1) Undang-
Perusahaan juga berhak untuk menerima hasil
Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
dari
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
dan
tenaga
2003
para
kerja
berhak
Tentang
tenaga
kerja
untuk
kelancaran
perusahaan yang sedang berjalan.
No.
13
Tahun
2003
Tentang
Perusahaan di Indonesia memerlukan tenaga
Tenaga kerja sebagai stakeholders dalam
kerja yang ahli di bidang-bidang tertentu, dimana
perusahaan yang pailit. Stakeholders adalah
bidang pekerjaan tersebut belum bisa diisi oleh
sekelompok orang yang berperan penting dalam
tenaga kerja Indonesia, sehingga perusahaan
suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan
memerlukan tenaga kerja asing untuk mengolah
dinyatakan pailit maka pihka perusahaan perlu
perusahaannya. Oleh karena itu, permasalahan
memberi solusi kepada tenaag kerjanya karena
dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan
pengangguran sudah menunggu dan hal ini pasti
tenaga kerja asing di perusahaan Indonesia,
berdampak berantai yang cukup panjang. Dalam
bagaimana
perusahaan, biasanya disebut dengan corporete
dikatakan berada dalam keadaan pailit dan
social resonbiliy (CSR) yakni bagaimana sebuah
bagaimana perlindungan tenaga kerja asing di
perusahaan
memahami
dan
mengerti
serta
perusahaan
memberikan
tanggung
jawab
berupa
solusi
suatu
perusahaan
Indonesia
yang
Indonesia
berada
dalam
keadaan pailit.
kepada stakeholders yang meliputi juga tenaga kerjanya apabila perusahaan mengalami pailit.1
II.
METODE PENELITIAN
Kedudukan dan kondisi tenaga kerja asing dalam perusahaan Indonesia yang pailit adalah
A. Spesifikasi Penelitian
sebagai
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum
tenaga
kerja
dan
memperoleh
perlindungan. Perlindungan tenaga kerja asing di
normatif
perusahaan Indonesia yang
pendekatan
berada dalam
dan
bersifat
yuridis
deskriptif
normatif.
dengan
Penelitian
ini
mengacu kepada Undang-undang Penanaman 1
Peter Garlan Sina, “Batavia Air Pailit! Apa yang Dapat Dipelajari?”, http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/01/31/batavia -air-pailit-apa-yang-dapat-dipelajari-530263.html, diakses tanggal 25 Maret 2013. 2
YUVINDRI,
Modal dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ASING DI PERUSAHAAN INDONESIA YANG BERADA DALAM KEADAAN PAILIT
TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi Juni 2013
3
menjadi objek penelitian dengan mendasarkan
III.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
penelitian pada ketentuan hukum normatif.
Pada prinsipnya, penggunaan Tenaga Kerja Asing
di
Indonesia
adalah
mereka
yang
B. Sumber Data
dibutuhkan dalam 2 hal, yakni tenaga kerja asing
Data penelitian yang dipergunakan adalah data
yang membawa modal dan/atau membawa skill
sekunder yang terdiri dari: Pertama, bahan hukum
dalam rangka transfer of knowledge atau transfer
primer antara lain Undang-Undang dan Perjanjian
of knowhow. Selain karena dengan alasan kedua
Internasioanl
objek
hal sebagaimana tersebut, pada hakekatnya tidak
penelitian; Kedua, bahan hukum sekunder adalah
diperkenankan menggunakan tenaga kerja asing
bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti;
dan harus mengutamakan penggunaan tenaga
Ketiga,
dengan
kerja dari Indonesi. Hal ini senada dengan
menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa
Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995 Tentang
Indonesia
Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing
yang
bahan
berkaitan
hukum
tertier,
dengan
yaitu
Pendatang
yang
menyatakan
bahwa
setiap
C. Teknik Pengumpulan Data
penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan
Pendatang wajib mengutamakan penggunaan
penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini
Tenaga Kerja Indonesia di semua bidang dan
adalah melalui studi pustaka (library research)
jenis
yang berupa pengambilan data yang berasal dari
apabila bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia
bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan
belum atau tidak sepenuhnya dapat diisi oleh
dengan objek penelitian.
Tenaga Kerja Indonesia, pengguna Tenaga Kerja
pekerjaan
yang
tersedia.
Dikecualikan
Warga Negara Asing Pendatang (majikan), dapat D. Analisis Data Jenis
analisis
menggunakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing dalam
Pendatang sampai batas waktu tertentu agar
penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif
sampai batas waktu tertentu diharapkan tenaga
yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan
kerja Indonesia sudah mampu mengadopsi skill
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku
Tenaga Kerja Asing yang bersangkutan dan
seperti
melaksanakan sendiri tanpa harus melibatkan
diperoleh dianalisis
yang
dipergunakan
perundang-undangan. dari dengan
penelusuran
yang
kepustakaan,
Kerja
Asing.
Dengan
demikian
penggunaan Tenaga Kerja Asing dilaksanakan
pokok
secara selektif dalam rangka pendayagunaan
permasalahan dan menganalisis data tersebut
Tenaga Kerja Indonesia secara optimal. Tenaga
menurut kualitas dan kebenarannya kemudian
Kerja Warga Negara Asing Pendatang dapat
dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari
bekerja di wilayah Republik Indonesia atas dasar
penelitian
permintaan pengguna atau sponsor yang telah
secara
kepustakaan
kualitatif
Tenaga
yakni
menggambarkan
deskriptif
Data
menyeluruh
sehingga
diperoleh
jawaban atas permasalahan yang diajukan.
mendapat izin dari instansi yang berwenang sesuai
dengan
bidang
kegiatannya,
karena
Indonesia
menganut
dan
Pendatang menegaskan bahwa setiap pengguna
Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
tersebut hanya dapat bekerja dalam hubungan
wajib mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja
kerja (Pasal 1 jo Pasal 2 ayat (1) Keputusan
Indonesia di semua bidang dan jenis pekerjaan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
yang tersedia. Apabila bidang dan jenis pekerjaan
Indonesia
Tentang
yang tersedia belum atau tidak sepenuhnya dapat
Jangka Waktu Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja
diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia, pengguna
No.
asas
sponsorship
KEP-173/MEN/2000
Warga Negara Asing Pendatang).
2
Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
Tenaga kerja asing memiliki kedudukan yang
dapat menggunakan Tenaga Kerja Warga Negara
sama dengan tenaga kerja Indonesia pada saat ia
Asing Pendatang sampai batas waktu tertentu.3
bekerja di perusahaan Indonesia. Ketika mereka
Selanjutnya
bekerja di perusahaan Indonesia, maka hukum
mengatur jabatan-jabatan tertentu yang besifat
yang berlaku kepada mereka adalah hukum
limitatif yang terbuka bagi Tenaga Kerja Asing,
Indonesia khususnya Undang-Undang No. 13
yaitu :4
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun,
1. Jabatan
Keputusan
Direksi
Presiden
dan
ini
Komisaris
juga
pada
selain berkedudukan sama dengan Tenaga Kerja
perusahaan penanam modal yang didirikan
Indonesia, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang
dengan seluruh atau sebagian modalnya
tertutup atau dilarang bagi para Tenaga Kerja
dimiliki oleh Warga Negara Asing dan/atau
Asing seperti yang telah dicantumkan dalam
badan hukum asing, atau pada perusahaan
Keputusan
dan
penanaman modal yang didirikan dengan
Transmigrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun
seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara
2012 Tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang
Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia,
Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.
terbuka bagi Tenaga Kerja Warga Negara
Upaya memberikan kesempatan kerja yang lebih
Asing Pendatang.
Menteri
Tenaga
Kerja
luas kepada tenaga kerja Indonesia, pemerintah
2. Jabatan
Direksi
pada
membatasi penggunaan tenaga kerja asing dan
didirikan
bukan
dalam
melakukan
Undang Penanaman Modal, terbuka bagi
pengawasan
penggunaan
tenaga
kerja asing atas dasar peraturan perundang-
Tenaga
undangan.
Pendatang.
Pemerintah
pun
mengeluarkan
sejumlah perangkat hukum mulai dari perizinan,
3. Khusus
Kerja
untuk
jaminan perlindungan kesehatan sampai pada
membidangi
pengawasan.
perusahaan
Berdasarkan
Ketentuan
Pasal
Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995 Tentang
perusahaan rangka
yang
Undang-
Warga
Negara
Asing
jabatan
Direktur
yang
baik
pada
diatas,
wajib
Personalia, pada
poin
menggunakan Tenaga Kerja Indonesia.
Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing 2
Sumijati Sahala, “Perlakuan Hukum Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Asing dan Perlakuan Hukum Negara-Negara Lain Terhadap Tenaga Kerja Indonesia”, www.bphn.go.id/puslitbang/indeks.php?action=download&f ile=makalah_bu_sahala_new.htm (Diakses tanggal 14 Maret 2013). 4
YUVINDRI,
Suatu perusahaan dikatakan berada dalam keadaan pailit apabila Suatu perusahaan dapat 3
Suria Ningsih, Mengenal Hukum Ketenagakerjaan (Medan : USU Press, 2011),hlm.163 4 Ibid., hlm.164
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ASING DI PERUSAHAAN INDONESIA YANG BERADA DALAM KEADAAN PAILIT
TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi Juni 2013
5
dinyatakan pailit ketika perusahaan tersebut
belum jelas mengatur posisi tenaga kerja yang
mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak
perusahaannya dinyatakan pailit.5
membayar sedikitnya satu utang dan telah jatuh
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tempo.
dari
Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang
Pengadilan Niaga yang menunjukkan bahwa
No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
perusahaan tersebut telah dinyatakan pailit. Hal
Penundaan
ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang
apabila terjadi proses kepailitan, maka para
No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Tenaga Kerja Asing memiliki hak untuk memilih,
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
yaitu :6
Secara operasional, perusahaan tidak selalu
1. Melanjutkan bekerja di perusahaan namun di
Juga
telah
keluarnya
putusan
menunjukkan perkembangan dan peningkatan
Kewajiban
Pembayaran
Utang,
bawah pengendalian kurator.
laba (profit), ada banyak resiko dari bisnis baik itu
Dalam
resiko investasi, resiko pembiayaan dan resiko
perusahaan, maka para pekerja bekerja di bawah
operasi. Dimana semua hal itu bisa mengancam
pengawasan kurator yang pada awalnya telah
kesinambungan
perusahaan
diadakan suatu kesepakatan bahwa perusahaan
tersebut dan yang paling fatal perusahaan bisa
tetap dijalankan karena masih dapat memberikan
mengalami bangkrut (pailit) karena tidak bisa
keuntungan dan keuntungan tersebut dibagikan
membayar
kepada
dari
semua
keuangan
kewajiban
utang
melanjutkan
para
hubungan
Kreditur.
keuntungan
adalah proses panjang yang melelahkan. Di satu
tenaga kerja merupakan utang yang harus
sisi akan banyak pihak (kreditur) yang terlibat
terlebih dahulu dibayar dari pada utang kepada
dalam proses tersebut, karena pihak debitur yang
Kreditur lainnya setelah utang pajak kepada
dipailitkan pasti memiliki utang lebih dari satu,
negara, oleh karena itu para tenaga kerja dapat
sedang di sisi lain, belum tentu harta pailit
disebut sebagai kreditur yang diistimewakan. Hal
mencukupi, apalagi dapat memenuhi semua
ini diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun
tagihan yang ditujukan pada debitur. Masing-
2004
masing kreditur akan berusaha untuk secepat-
Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-
cepatnya mendapatkan pembayaran setinggi-
Undang
tingginya atas piutang mereka masing-masing.
Ketenagakerjaan, yaitu :
tersebutlah
yang
Tentang
No.13
pernyataan
pembagian
perusahaannya. Proses kepailitan pada umumnya
Kondisi
setelah
Dalam
dengan
Kepailitan
Tahun
pailit,
dan
2003
upah
Penundaan
Tentang
melatarbelakangi
a. Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang No. 13
lahirnya aturan-aturan yang mengikat di dalam
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
proses kepailitan, yang mengatur pembagian
yang mengatur : Dalam hal perusahaan
harta pailit di bawah kendali kurator disertai
dinyatakan
pailit
atau
dilikuidasi
pengawasan hakim pengawas. Meski begitu, 5
adanya aturan-aturan dalam proses kepailitan,
Russel Butarbutar, “Perlindungan Hak Normatif Pekerja/Buruh pada Perusahaan Pailit”, hukum.kompasiana.com/2012/05/13/perlindungan-haknormatif-pekerjaburuh-pada-perusahaan-pailit-457042.html , Diakses tanggal 14 Maret 2013 6 Ibid.,
berdasarkan
peraturan
perundang-
2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana
undangan yang berlaku, maka upah dan
dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit
hak-hak
sebagai berikut :
lainnya
merupakan
dari
utang
pekerja/buruh
yang
didahulukan
a) masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun,
pembayarannya.
1 (satu) bulan upah;
b. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun
2004
Tentang
Kepailitan
b) masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih
dan
tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(dua) bulan upah;
: Sejak tanggal putusan pernyataan pailit
c) masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih
diucapkan, upah yang terhutang sebelum
tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3
maupun
(tiga) bulan upah;
sesudah
putusan
pernyataan
pailit diucapkan merupakan utang harta
d) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih
pailit.
tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4
2. Pemutusan Hubungan Kerja.
(empat) bulan upah;
Dalam hal pemilihan pemutusan hubungan
e) masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih
kerja maka dilakukan pemutusan hubungan kerja
tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5
sesuai
(lima) bulan upah;
dengan
prosedur
yang
ada
dan
memberikan pesangon kepada para tenaga kerja
f)
masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih,
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6
yang berlaku. Ketentuan ini diatur dalam
(enam) bulan upah;
Pasal 165 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan
Pengusaha
dapat
mengatur
melakukan
bahwa
pekerja/buruh
pailit
dengan
berhak
atas
tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7
pemutusan
hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan
g) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih
uang
(tujuh) bulan upah. h) masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih
ketentuan
tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8
pesangon
(delapan) bulan upah;
sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 Ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 Ayat 3, dan uang penggantian hak
i)
masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
3) Perhitungan
uang
penghargaan
masa
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4.
kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
Ketentuan dari Pasal 156 :
(1) ditetapkan sebagai berikut :
1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan
a) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih
kerja, pengusaha diwajibkan membayar
tetapi kurang dari 6 (enam) tahun,
uang
2 (dua)bulan upah;
pesangon
penghargaan
masa
penggantian
hak
diterima.
dan kerja yang
atau dan
uang uang
seharusnya
b) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih
tetapi
kurang
dari
(sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
6
YUVINDRI,
9
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ASING DI PERUSAHAAN INDONESIA YANG BERADA DALAM KEADAAN PAILIT
TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi Juni 2013
7
c) masa kerja 9 (sembilan) tahun atau
dan/atau uang penghargaan masa
lebih tetapi kurang dari 12 (dua
kerja bagi yang memenuhi syarat;
belas) tahun, 4 (empat) bulan
d) hal-hal lain yang ditetapkan dalam
upah;
perjanjian
d) masa kerja 12 (dua belas) tahun
upah;
bersama. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
e) masa kerja 15 (lima belas) tahun
f)
peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja
atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan
kerja,
Kewajiban Pembayaran Utang : Pekerja yang
atau lebih tetapi kurang dari 18
bekerja
(delapan belas) tahun, 6 (enam)
hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat
bulan upah;
memberhentikannya
masa kerja 18 (delapan belas)
jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan
tahun atau lebih tetapi kurang dari
perundang-undangan
21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh)
pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat
bulan upah;
diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat
g) masa kerja 21 (dua puluh satu)
pada
Debitur
dapat
memutuskan
dengan
yang
mengindahkan
berlaku,
dengan
45 (empat puluh lima) hari sebelumnya.
tahun atau lebih tetapi kurang dari IV. PENUTUP
24 (dua puluh empat) tahun, 8 A. Kesimpulan
(delapan) bulan upah; h) masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh )
4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam
adalah sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja asing memiliki kedudukan yang sama dengan tenaga kerja Indonesia. Hanya saja terdapat
ayat (1) meliputi : a) cuti tahunan yang belum diambil
b) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke dimana
pekerja/buruh
pengobatan
perumahan dan 15%
Presiden
No.
75
Tahun
1995
Tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang mengatur jabatan-jabatan apa saja yang bisa diduduki oleh tenaga kerja
diterima bekerja; c) penggantian
kekhususan mengenai jabatan-jabatan untuk tenaga kerja asing. Di dalam Keputusan
dan belum gugur;
ditetapkan
kesimpulan sebagai berikut. 1. Kedudukan tenaga kerja asing di Indonesia
bulan upah.
tempat
Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik
serta
perawatan (lima
belas
perseratus) dari uang pesangon
asing di Indonesia. Selain itu ada juga jabatan-jabatan yang tidak dapat diduduki oleh
tenaga
kerja
asing
di
Indonesia
sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
Republik Indonesia Tentang
No. 40 Tahun 2012
Jabatan-Jabatan
Tertentu
Yang
Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.
Pembayaran
Utang.
Upah
dan
hak-hak
lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya karena
2. Perusahaan Indonesia yang berada dalam keadaan pailit adalah Perusahaan
tenaga kerja mempunyai hak istimewa yang
yang
mana digolongkan sebagai kreditur preferen.
mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak
Ini diatur dalam Pasal 95 ayat 4 Undang-
membayar lunas sedikitnya satu utang yang
Undang
telah
ditagih,
Ketenagakerjaan berpedoman dengan Pasal
dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan,
1134 dan Pasal 1138 Kitab Undang-Undang
baik atas permohonannya sendiri maupun
Hukum Perdata.
jatuh
waktu
dan
dapat
No.
13
Tahun
2003
Tentang
atas permohonan satu atau lebih krediturnya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang
No.
Kepailitan
37
dan
Tahun
2004
Penundaan
Tentang
Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab
Kewajiban
terdahulu dan kesimpulan-kesimpulan tersebut di
Pembayaran Utang. 1. Perlindungan
atas, dapat dirumuskan saran-saran sebagai
tenaga
kerja
perusahaan Indonesia yang
asing
di
berada dalam
berikut: 1. Indonesia
harusnya
lebih
membuka
keadaan pailit adalah sama halnya dengan
kesempatan masuknya tenaga kerja asing.
perlindungan hukum yang diberikan kepada
Untuk
tenaga kerja indonesia antara lain pekerja
diharapkan ada kelengkapan peraturan
yang bekerja pada perusahaan yang pailit
yang mengatur persyaratan tenaga kerja
dapat
asing, serta pengamanan penggunaan
memutuskan
sebaliknya
hubungan
kurator
kerja
juga
dan dapat
memberhentikannya dengan pemberitahuan paling
singkat
empat
puluh
lima
hari
mengantisipasi
hal
tersebut
tenaga kerja asing. 2. Pada perusahaan yang berada dalam keadaan pailit, sebaiknya debitur diberi
sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal
kesempatan
39 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tentang
kurator
Kepailitan
Kewajiban
terhadap harta pailit, serta bersama-sama
Pembayaran Utang. Dalam hal pemutusan
menilai apakah perusahaan tersebut jika
hubungan kerja, pekerja/buruh berhak atas
dijalankan
uang pesangon, uang penghargaan masa
keuntungan
kerja dan uang penggantian hak sebagaimana
kepada para kreditur.
dan
Penundaan
bersama-sama
untuk
melakukan
dapat untuk
dengan
pengurusan
menghasilkan membayar
utang
diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun
3. Hendaknya dalam hal pengurusan harta
2003 Tentang Ketenagakerjaan. Upah yang
pailit, kurator juga harus memperhatikan
terutang
hak-hak
merupakan
utang
harta
pailit
para
pekerja
mengutamakan
2 Undang-Undang
kepada kreditur separatis, biaya kepailitan
No.
37 Tahun 2004
YUVINDRI,
dan
fee
pembayaran
disamping
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 8
B. Saran
untuk
dirinya
pajak,
sendiri.
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ASING DI PERUSAHAAN INDONESIA YANG BERADA DALAM KEADAAN PAILIT
TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi Juni 2013
9
DAFTAR PUSTAKA Buku Ningsih, Suria. Mengenal Hukum Ketenagakerjaan. Medan: USU Press, 2011 Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia,Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Republik Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Republik Indonesia, Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Republik Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 228/Men/2003 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Republik Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20/Men/III/2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Republik Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 Tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing Website Sina, Peter Garlan “Batavia Air Pailit! Apa yang Dapat Dipelajari?”, http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/01/31/batavia-air-pailit-apa-yang-dapat-dipelajari530263.html (diakses tanggal 25 Maret 2013) Sahala, Sumijati. “Perlakuan Hukum Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Asing dan Perlakuan Hukum Negara-Negara Lain Terhadap Tenaga Kerja Indonesia”,www.bphn.go.id/puslitbang/indeks.php?action=download&file=makalah_bu_sahala_n ew.htm (Diakses tanggal 14 Maret 2013). Butarbutar, Russel. “Perlindungan Hak Normatif Pekerja/Buruh pada Perusahaan Pailit”, hukum.kompasiana.com/2012/05/13/perlindungan-hak-normatif-pekerjaburuh-pada-perusahaanpailit-457042.html (Diakses tanggal 14 Maret 2013)
