ASKAH
DE
PERATURAN D TENTANG
51 BAll
FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
~
RJ.\
LT
IJa
BA JPOL PEMERJ lTAH PROVIN.. I BALl DE HUK 1 11\ERSITASUDAYANA
1
JA
mar:O 4'_lrr)JBID WiBKBP12015:2415AJU 14..I.lltKS/2015
E"B
GPOL P 201""
RO
B
TIM PENYUSUN:
PROF. DR. IDA BAGUS WYASA PUTRA (KETUA)
PROF. DR. YOHANES USFUNAN (ANGGOTA)
DR. I GUSTI KETUT ARIAWAN,SH,MH. (ANGGOTA)
DR. JIMMY USFUNAN,SH,MH. (ANGGOTA)
KATA PENGANTAR
Ucapan syukur ditujukan kepada Ida Shang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dapat diselesaikan. Penyelesaian Naskah Akademik ini merupakan tanggung jawab dari tim Peneliti kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Provinsi Bali. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam perjanjian Kerjasama antara Badan Kesbangpol Provinsi Bali dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 2415A/UN14.1.11/KS/2015 : 074/21230/BID III/BKBP/2015. Demikian Naskah Akademik ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Denpasar, Desember 2015
Tim Penyusun
DAFfARISI HALAMAN JUDUL DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN UTA PENGANTAR DAFTARISI BAB I
BAB II
AB III
PENDAHULUAN A. URGENSI NASKAH AKADEMIK DALAM PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH B. LATAR BELAKANG MASALAH C. RUMUSAN MASALAH D. TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK E. METODE PENELITIAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A. KAJIAN TEORITIS PENGATURAN PEMECAHAN MASALAH DAMPAK PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA B. KAJIAN EMPIRIS TERHADAP KARAKTERSITIK NARKOTlKA, PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, DAN DAMPAK PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTlKA C. KARAKTERISTIK OBYEK PENGATURAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DAMPAK PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA D. KARAKTERSITIK KONSEP PENGATURAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DAMPAK PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGÂ UNDANGAN TERKAIT A. KARAKTERSITIK DASAR, RUANG LINGKUP, DAN MATERI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM MENGATUR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DAMPAK PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTlKA B. KARAKTERSITIK MATERI PENGATURAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DAMPAK PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTlKA
1 1 13 18 19 20
36
49
72
73
75
76
94
'BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS A. LANDASAN FILOSOFIS B. LANDASAN SOSIOLOGIS C. LANDASAN YURIDIS
101 102 106 107
BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
109
PENUTUP A. KESIMPULAN B. SARAN
113 113 115
BAB VI
IDAFTAR PUSTAKA
116
BABI
PENDAHULUAN
A. URGENSI NASKAH AKADEMIK DALAM PERANCANGAN PRODUK HUKUM
DAERAH Naskah Akademik (NA) dalam perancangan produk legislasi daerah diperlukan untuk dua alasan: pertama, untuk memenuhi persyaratan epistemelogi
1
dalam
perancangan norma; dan kedua, untuk mencegah berbagai masalah fungsi dan pewujudan tujuan norma yang timbul akibat kekosongan landasan tersebut. Syarat epistemelogi perancangan norma mencakup: (a) syarat obyektivitas;2 (b) syarat rasionalitas; 3 dan (c) syarat kontekstualitas. 4 Pemenuhan ketiga syarat ini bertujuan untuk mencegah problem obyektivitas norma, problem rasionalitas norma, dan problem kontekstual norma. Problem obyekti'vitas norma adalah problem obyektif tidaknya atau sesuai/tidak konstruksi (struktur dan rumusan) norma dengan karakter obyek pengaturan yang diatur dalam norma. Problem obyektivitas normamuncul dari akibat kelemahan kapasitas epistemelogis perancang produk legislasi dan intervensi kepentingan legislator atau pihak lainnya terhadap produk legislasi yang dirancang.
lSyarat epistemelogis adalah syarat metodologi perancangan. Ida Bagus Wyasa Putra, 2015, Filsafat Ilmu: Filsafat Ilmu Hukum, Udayana University Press, h. 144-146. 2Syarat obyektifitas adalah syarat kesesuaian norma dengan karakteristik obyek yang diatumya. Pengkonstruksian norma hendaknya didasarkan pada karakteristik obyek norma. Ida Bagus Wyasa Putra, 2015, Analisis Konteks Dalam Epistemelogi Ilmu Hukum, Universitas Udayana, h. 16. 3Syarat rasionalitas adalah syarat validitas norma atau konsistensi norma dari produk hukum yang lebih rendah dengan norma produk hukum yang Iebih tinggi, yang menjadi dasar pembentukan norma dan sumber norma. Ibid.,h. 6. 4Syarat kontekstualitas adalah syarat kesesuaian norma dengan ekspektasi masyarakat tempat di mana norma itu akan diberlakukan. Ibid., h. 18.
1
