DAFTAR PUSTAKA BUKU
Asia Foundation, Making Sense of Business Licencing in Indonesia, A Review of Business Licencing policy and Survey of One Stop Service Centres. Jakarta: the Asia Foundation, 2007 Association of South East Asian Nations, ASEAN Economic Community Blueprint (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008), hlm.6.
Budi Sutrisno, Salim, Hukum Investasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2008 Dolzer, Rudolf dan Christopher Schreuer.Principle of International Investment Law, Edisi Pertama. New York: Oxford University Press, 2008 Elias, T.O. ,The Modern Law of Treaties, New York: Oceana Publications Inc, 1974 Gautama, Sudargo. Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia, Bandung: Eresco H. Folsom, Ralph, Michael W. Gordon dan John A. Spanogle, Jr., Principle of International Business transactions, Tradeand Economic Relations. Minnesota: Thomson West, 2005 Hasan Wargakusumah, Moh. 2006, “Harmonisasi Hukum dalam perspektif perundangundangan”. Surabaya: JP Book, 2006 Himawan, Charles. The Foreign Investment Process in Indonesia, Edisi Pertama. Singapura: Gunung Agung, 1980 Ilmar, Aminuddin. Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2014
122 Universitas Sumatera Utara
K. Harjono, Dhaniswara. Hukum Penanaman Modal, Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007 Kairupan, David. Aspek Hukum Penanamanan Modal Asing di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013 Kusumohamidjojo, Budiono. Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.Bandung: Binacipta, 1986 Luhulima, CPF, et al., Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015, Cetakan I. Yogakarta: Pustaka Pelajar, 2008 Mauna, Boer. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global. Bandung: PT Alumni, 2011 Margono, Suyud. ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000 McLachlan QC, Campbell, Laurence Shore dan Matthew Weiniger, International Investment Arbitration: Substantive Principles, (Oxford University Press, 2008), hlm. 212-221. R. Thompson, Edmund dan Jessie P.H. Poon. ASEAN after the Financial Crisis: Links between Foreign Direct Investment and Regulatory Change. ASEAN Economic Bulletin, Volume 17, 2000 Rokhmatussa’dyah, Ana dan Suratman, S.H., M.Hum.,Hukum Investasi dan Pasar Modal, Jakarta: Sinar Grafika, 2011 Rumapea Tumpal, Kamus Lengkap Perdagangan Internasional. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000
123 Universitas Sumatera Utara
Sornajah, M. The InternationalLaw on Foreign Investment, Edisi Pertama. Cambridge: Cambridge University Press, 2004 Siregar, Mahmul. Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal: Studi Kesiapan Indonesia dalam Perjanjian Investasi Multilateral. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 2008 Surmadi, Juajir. Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnational. Makassar: Citra Aditya Bakti, 1995 Wayan Parthiana, I. Hukum Perjanjian Internasional, Bagian 1, Bandung: Mandar Maju, 2002 Winantyo, R, et al., Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global. Jakarta: PT Alex Media Kompetindo, 2013.
Undang-Undang/Perjanjian Internasional ASEAN blueprint 2002 ASEAN Charter 2007 ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) 2009 ASEAN Investment Guarantee Agreement (ASEAN IGA) 1987 ASEAN Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (ASEAN FA-AIA) 1998 Declaration of ASEAN Concord II
124 Universitas Sumatera Utara
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Surat Keputusan MENINVES/ Ketua BKPM (Badan Kordinasi Penanaman Modal) Nomor 15/SK/1993 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Protocol to Amend the ASEAN Investment Guarantee Agreement 1996 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing UU Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Internasional Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Vienna Convention on the Law of Treaties
INTERNET Departemen
Perdagangan
Republik
Indonesia.“Menuju
ASEAN
Economic
Community2015”.http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/
125 Universitas Sumatera Utara
Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20
ECONOMIC%20COMMUN
ITY%2015.pdf, diakses pada tanggal 21 Januari 2015 Lusda Astri SH. “Peluang dan Tantangan Indonesia dalam Rangka Liberlisasi Investasi dalam
Kerangka
Hukum
ACIA
menuju
MEA
2015”.
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36045762/PELUANG_DAN _TANTANGAN_INDONESIA_DALAM_RANGKA_LIBERALISASI_INVES TASI-libre.pdf, diakses tanggal 27 Januari 2015 Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, “Kerjasama Ekonomi ASEAN”. http://www.kemlu.go.id/Documents/Kerjasama%20Ekonomi%20ASEAN.doc, diakses tanggal 31 Januari 2015 ASEAN Secretariat.“ASEAN Response to the Financial Crisis”.http://www.aseansec.org/ 7660.htm, diakses tanggal 05 Februari 2015 Diane Alferez Desierto. “Investment Teaty Regulation Under the New ASEAN Charter Regime”.
http://www.researchgate.net/publication/228263711_
Investment_
Treaty_Regulation_ Under_the_New_ASEAN_Charter_ Regime, diakses tanggal 10 Februari 2015 Philip James Osborne. “Unification or Harmonisation: A Critical Analysis of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980”. http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/ biblio/osborne.html, diakses tanggal 10 April 2015 Marina R Kurniawan. “Hamonisasi Hukum Penanaman Modal Indonesia dalam Rangka Menuju Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) pada Tahun 2015”.http://repository.unand.ac.id/224 18/3/bab%201.pdf, pada tanggal 20 Mei 2015
126 Universitas Sumatera Utara
Kompasiana.“Ulasan Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahini 2013”.http://www. kompasiana.com/depe_pras/ulasan-peraturan-kepala-bkpm-nomor-5-tahun2013_5528ed59f17e61c31e8b4610, diakses tanggal 20 Mei 2015. Business News. “Menimbang Implikasi Revisi Daftar Negatif Investasi”. http://www. businessnews.co.id/ekonomi-bisnis/menimbangimplikasi-revis
i-daftar-negatif-
investasi.php, diakses tanggal 29 Mei 2015
PNB Law Firm, “Daftar Negatif Investasi Baru Indonesia 2014 – Perbandingan”. http://ind-blog.pnblawfirm.com/daftar-negatif-investasi-2014-perbanding an/, diakses tanggal 30 Mei 2015 Gek Sintha Mas Jasmin Wika. “Iklim Investasi Negara-Negara ASEAN Menuju ASEAN Economic Community (AEC): Investasi Langsung Luar Negeri (FDI)”. http://dspace.uc.ac.id/bitstream/handle/123456789/487/Gek%20
Shinta.pdf,
diakses tanggal 5 Januari 2015 Debby Selina Panjaitan. “Pemerintah Menerbitkan Daftar Negatif Investasi Terbaru”. http://hukumpenanamanmodal.com/pemerintah-menerbitkan-daftar-negatifinvestasiterbaru/, diakses tanggal 15 Februari 2015 Kompasiana.“Ulasan
Peraturan
Kepala
BKPM
Nomor
5
Tahun
2013”.
http://www.kompasiana.com/depe_pras/ulasan-peraturan-kepala-bkpm-nomor-5tahun-2013_5528ed59f17e61c31e8b4610, diakses tanggal 20 Mei 2015
Business News. “Menimbang Implikasi Revisi Daftar Negatif Investasi”, diakses dari
http://www.businessnews.co.id/ekonomi-bisnis/menimbang-
implikasi - revisi-daftar-negatif-investasi.php, pada tanggal 29 Mei 2015.
127 Universitas Sumatera Utara
