ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN PADA MASYARAKAT KARO (Kajian Kasus di Desa Kubu Colia, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo)
TESIS
Oleh :
AGUSWINTA SEMBIRING Nim : 923105046
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2003 Aguswinta Sembiring : Asas-Asas Hukum Perjanjian Pada Masyarakat Karo (Kajian Kasus Di Desa…, 2003 USU Repository © 2007
ASAS-ASAS HUKUM PER.JANJIAN DALAM HUKUM ADAT KARO ( STUDI KASUS DI DESA KUBU COLIA KABUPATEN KARO) ABSTRAK Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat sejak dahulu sampai saat ini, dari bentuk yang paling sederhana sampai yang shopisticated seperti kontrak-kontrak melalui internet dengan sistem pembayaran online. Di tengah semakin pesat dan rumitnya perkembangan berbagai bentuk kontrak dewasa ini, cukup menarik untuk mengkaji bagajmana bentuk-bentuk dan asas-asas perjanjian beserta cara-cara penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pada masyarakat hukum adat Karo. Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari bagaimana masyarakat adat di Desa Kubu Colia melaksanakan perjanjian yang melah irk an asas-asas d an b ent u k hubu ng an huku m y ang dikenal d alam masyarakat tersebut dan juga terjadinya pengaruh mempengaruhi antara hukum adat dengan hukum yang ada di luar hukum adat. Dalam penelitian peneliti bertitik tolak dari konsepsi hukum adat, dengan cara mehhat, menganalisa dan mengevaluasi hal-hal khusus yang terjadi dalam praktek perjanjian atau kontrak-kontrak berbagai bentuk perjanjian pada masyarakat adat. P e n e l i t i a n b e r s i f a t d e s k r i p t i f y a k n i u n t u k m e n g e t a h u i perkembangan fenomena pembuatan perjanjian pada masayarakat Adat Karo dan selanjutnya untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan juridis sosioiogis untuk mengkaji berbagai data dan dokumen yang tersedia dan dalam beberapa hal dilakukan penelitian yang bersilat empiris untuk memperkaya data dan informasi. Analisa dilakukan dengan metode induktif dan deduktif Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Karo Kecamatan Tiaa Panah Desa Kubu Colia. Pengambilan sampel lokasi dan responden dilakukan secara acak karena pada dasarnya karakter sampel bersifat homogen dalam kaitannya dengan masalah kontrak pada masyarakat adat, disamping itu jua dilakukan wawancara dengan para narasumber yaitu kepala desa, tokoh adat serta mengumpulkan kasus-kasus perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk perjanjian dalam masyarakat adat Kubu Colia Tanah Karo. Bentuk perjanjian yang paling sering dilakukan adalah jual beli baik yang objeknya tanah maupun yang bukan tanah serta gadai tanah pertanian dan hasil pertanian dengan segala bentuk variasinya yakni Nukur ras erdaya atau Erbinaga. Sun, Nungsungi, Perjanjian Gadai Tanah Berlanjut Pada Jual Beli, Perjanjian Gadai Tanah dan P e r j a n j i a n P i n j a m - M e m i n j a m U a n g , P e r j a n j i a n G a d a i T a n a h y a n g berkepanjangan, Perjanjian Gadai Tanah yang ditanami Tanarnan Tua , Perjanjian
Aguswinta Sembiring : Asas-Asas Hukum Perjanjian Pada Masyarakat Karo (Kajian Kasus Di Desa…, 2003 USU Repository © 2007
Jual Beli Bukan Tanah, Jual Beli Sam-sang; Jual Beli Sekop, Jual Beli Ipelelangken, Jual Beli Angsur, Perjanjian Bagi Hasil, Bagi Hasil Atas Ternak. Asas-asas dalam perjanjian pada umumnya harus memperhatikan dan memenuhi ketentuan sebagai berikut: adanya kesepakatan (arih ersada) dilaksanakan secara tunai (sun), dan terang (dihadapan kepala desa), adanya saksi (diketahui anak beru dan senina), adanya panjar (tanda jadi), serta menganut asas kepercayaan (tek aku), dan tidak tercela (tidak bertentengan dengan nilai-nilai adat), terlaksananya perjanjian itu ditandai oleh para pihak yang berjanji dengan saksisaksi dengan penilaian sudah adil atau wajar (enggo bujur). Dalam hal khusus, misalnya terdapat perjanjian jual beli terhadap “barang yang akan ada” yang juga s e r i n g d i d a p a t i d a l a m p r a k t e k j u a l b e l i p a d a m a s y a r a k a t K a r o , y a k n i mernperdagangkan hasil tanaman yang belum panen (ipelelangkett). Bila terjadi perselisihan, maka dapat diadakan penyelesaian oleh Kepala Desa dan lembaga adat yakni “runggun” atau musyawarah adat oleh pihak “sangkep sitelu” yang menganut asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian oleh para pengetua adat dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Ada kecenderungan menimalisasi masalahmasalah yang timbul dalam sengketa perjanjian melalui musyawarah “sangkep sitelu” tersebut. Disarankan agar berbagai asas dalam perjanjian adat tersebut maupun dalam tatacara penyelesaian sengketanya dapat menjadi masukan untuk m e r n p e r k a y a k h a s a n a l i h u k u m p e r j a n j i a n n a s i o n a l d a n m e n j a d i d a s a r pembentukan hukum perikatan nasional serta adanya upaya agar niiai-nilai dan asas-asas luhur yang masih eksis dalam kehidupan masyarakat adat telinasuk dalam pelaksanaan jual beli tetap dipertahankan sebagai suatu kekayaan atau aset masyarakat adat, namun dengan tidak mengurangi aktivitas perekonomian Agar dalam peny elesaian sengketa atau perselisihan y ang timbul dalam praktek perjanjian di Desa Kubu Colia pertamalama diusahakan untuk memanfaatkan Kepala Desa dan lembaga adat runggung sangkep sitelu. Apabila putusan runggun sangkep sitelu ini tidak dipatuhi atau tidak dapat dilaksanakan barulah diselesaikan melalui pengadilan sebagai alternatif terakhir. Perlu dilakukan p e n y u l u h an h u k u m k e p a d a m a s y a r a k a t d e s a u n t u k m e m p e r k e n a l k a n d a n mensosialisasikan hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata untuk aspekaspek tertentu yang dinilai perlu dan dibutuhkan untuk mengantisipasi era globalisasi dan modernisasi.
Aguswinta Sembiring : Asas-Asas Hukum Perjanjian Pada Masyarakat Karo (Kajian Kasus Di Desa…, 2003 USU Repository © 2007
THE PRINCIPLES OF CONTRACT LAW IN THE KARO ADAT LAW (CASE STUDIES IN KUBU COLIA, THE SUBDISTRICT TIGA PANAH OF THE KARO DISTRICT) ABSTRACT Contract is a legal act that has been exercised by people within the society hitherto in forms that range from the simplest till the most sophisticated, such as the use of internet coupled with “online” payment. In the midst of increased and complexes development of many forms of contract nowadays, it is interesting to examine how forms of contract as well as their principles embodied, and the modes of settling disputes are implemented in the Karo Adat Law. Therefore, this research is intended to study how an Adat society in a village called Kubu Colia implements Contract that bears out principles and forms of legal relations that are. Communally recognized; as well as the interplay between Adat Law and Laws that are exogenous to the Adat Law. In this research, the researcher starts from the concept of the Adat Law, by means of examining analyzing, and evaluating special matters intricate in contractual practices within the Adat community. The research is generally descriptive in manner so as to enhance knowledge, about the developing phenomenon in contractual practices within the Karo Adat community, and also so as to further describe those phenomenons in details. The proximity used in this research is that of “Soeio – juridical” for the purpose of examining various data and documents available, and, in some matters, research is done in empirical manner for the purpose of enriching data and information. Analyses applied encompass both inductive and deductive methods. The research takes place at a village called Kubu Colia in the sub district. Tiga Panah of the Karo District of North Sumatera. The selection of sampled locations and respondents are done randomly because basically sample's characters are homogenous in nature with regard to contract in an Adat community. Besides that, interviews with sources are carried out, such as in the village head, and other prominent figure as contractual cases are collected. Results of the research show that the are a few forms of contract within the Adat community of Kubu Colia. The forms of contract most frequently exercised are sale contract, both regarding land and otherwise, mortgage of from land, and crop-pledge lending with variation such as. Nukur ras Erdaya or Lrhinaga, San, Arungstuzgl, mortgage sale contract, mortgage lending contract, extended -mortgage contract, growing crop mortgage - lending contract, sale contract, sanzsanz sale transaction, sekop - sale transaction, Ipeielangken sale transaction, credit-sale transaction, profit sharing transaction, arid livestock - profit sharing
Aguswinta Sembiring : Asas-Asas Hukum Perjanjian Pada Masyarakat Karo (Kajian Kasus Di Desa…, 2003 USU Repository © 2007
contract. The principles underlying such contracts usually have to consider and meet criteria such as : having agreement among parties involved (Arils ersada). prosecution in cash (sun), transparent (confronted by the village head); in the presence of witnesses (knowledgeable by anak beru and senind), having earnest money (tanda jadi) as well as having the adherence to the principles of trust worthiness (tek aku) and untainted-ness (not against the Adat's values, contracts carried out marked with the presence of witnesses that has established enagobujur – just and fair–or adhere to be principles of justness). In some special instances, there may also be sale contract on futures (barang yang akan aria) that are exercised more often concerning crops that have yet to be harvested (Ipelelangken). When disagreement arises , settlement can be done through the village head and the Adat institution called “Runggun” or can be dc,ne through an Adat's assembly meeting involving the Adat's elderlies called “Sangkep Sitelu” that adheres to the principles of balance, conformity and harmony – there is a tendency to minimalyze problems arising from contractual disputes through the assembly of sangkep shelu. Therefore, it is suggested that principles of Adat contract as well as their settlement processes ire insights that can enrich the intrinsics of national contractual law as well as serves as a foundation in forming national contractual law. Also, the existence of efforts to retain traditional principles and values in the livelihood of Adat's community is in itself enrichment and an asset to the community itself; and, at the same time, not in any way plausible of decreasing the community's economic activities. In as such that, settlements of disputes must first be attempted through means of utilizing the village head (Kepala Desa) and Adat's institution called “Runggun Sangkep Siteh”. And, if the ruling of these institutions is not adhered upon or the implementation is not possible, the endeavor to seek alternative mean of dispute settlement through the court is deemed proper as a last resort. It in important to note that there is a need to inform, introduce and socialize national contractual law, such as the KITH Perdata, to the village community so as to anticipate the era of globalization and modernization.
Aguswinta Sembiring : Asas-Asas Hukum Perjanjian Pada Masyarakat Karo (Kajian Kasus Di Desa…, 2003 USU Repository © 2007
