Arief Rifan, Endah Hartati, Melania Kiswandari

Tinjauan Yuridis Terhadap Kontrak Pemain Sepakbola dengan Klub dan Klausula Peminjaman Berdasarkan Konsep Dasar Hukum Perdata dan Hukum Ketenagakerjaan Arief Rifan, Endah Hartati, Melania Kiswandari Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia [email protected]

Abstrak Artikel ini membahas dua hal utama menggunakan konsep dasar hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan. Isu yang akan ditinjau adalah kontrak antara klub sepakbola dengan pemain sepakbola di Indonesia dan klausula peminjaman yang terdapat di dalam kontrak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder. Hasil penelitian ini adalah: (1) Kontrak antara klub sepakbola dengan pemain sepakbola di Indonesia didasarkan pada pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata. Untuk konteks pinjam meminjam pemain sepakbola, tidak dapat digunakan konsep sewa menyewa yang ada di dalam KUH Perdata, karena manusia bukan objek sewa menyewa di dalam KUH Perdata. (2) Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, hubungan hukum antara pihak klub dengan pemain sepakbola merupakan hubungan perjanjian/pekerjaan jasa tertentu, yang unsur utamanya adalah unsur koordinatif dan unsur keahlian. Untuk konteks pinjam meminjam pemain sepakbola, terdapat konsep yang mirip dengan konteks tersebut dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu konsep alih daya.

Kata kunci: kontrak, klub sepakbola, pemain sepakbola, pinjam meminjam, hukum perdata, hukum ketenagakerjaan.

Abstract The article reviews two main things using basic concepts of civil law and employment law. Issues that will be reviewed are a contract between a football club and football players in Indonesia together with the loan clause mentioned in the contract. This research is a normative legal research with qualitative analysis on secondary data. The results of this research are: (1) The contract between the football club and the players is based on Article 1320 and Article 1338 Indonesian Civil Code. For the loan agreement, the application couldn't based on the Indonesian Civil Code because human can't be categorized as an object of loan. (2) In the context of employment law, the legal relationship between football club and the players is merely providing professional services towards both parties in which the main elements are coordinative and skills. In the context of football player loan agreement, there is a similar concept in the employment law that is known as the concept of outsourcing. Keywords: contract, football club, football player, loan agreement, civil law, employment law.

Tinjauan yuridis..., Arief Rifan, FH UI, 2014

Pendahuluan Sepakbola adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim yang beranggotakan masingmasing sebelas orang. Kedua kesebelasan bertujuan untuk mencetak gol ke gawang lawan. Tim yang dapat menghasilkan gol lebih banyak dari lawannya menjadi pemenang pertandingan. Olahraga tersebut merupakan olahraga paling populer di dunia saat ini, mengalahkan pamor olahraga basket, tenis, voli, dan sebagainya.1 Menurut Bill Muray, pakar sejarah sepak bola, sepak bola sudah dimainkan sejak awal Masehi. Saat itu, orang-orang di era Mesir Kuno sudah mengenal permainan membawa dan menendang bola yang dibuat dari buntalan kain linen. Sejarah Yunani Purba juga mencatat ada sebuah permainan yang disebut episcuro, permainan menggunakan bola. Bukti tersebut tergambar pada relief-relief di dinding museum yang melukiskan anak muda memegang bola bulat dan memainkannya dengan paha.2 Sepak bola juga disebut-sebut berasal dari daratan Cina. Dalam sebuah dokumen militer disebutkan, sejak 206 SM, pada masa pemerintahan Dinasti Tsin dan Han, orang-orang sudah memainkan permainan bola yang disebut tsu chu. Tsu mempunyai arti “menerjang bola dengan kaki”. Adapun chu, berarti “bola dari kulit dan ada isinya”. Mereka bermain bola yang terbuat dari kulit binatang dengan cara menendang dan menggiringnya ke sebuah jaring yang dibentangkan pada dua tiang. Jepang pun tidak mau ketinggalan. Sejak abad ke-8, konon masyarakatnya sudah mengenal permainan ini. Mereka menyebutnya sebagai Kemari. Bolanya terbuat dari kulit kijang berisi udara.3 Sejarah sepak bola Indonesia dimulai sekitar tahun 1914. Ketika itu, Indonesia masih berada dalam kekuasaan penjajah, yaitu pemerintah Hindia Belanda. Pada waktu itu, mulai diselenggarakan kompetisi antar kota di Jawa. Ada dua tim yang mendominasi kejuaraan ini, yaitu Batavia City dan Soerabaja City. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut PSSI, dibentuk pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta merupakan suatu organisasi olahraga yang dilahirkan pada zaman penjajahan Belanda, terkait dengan kegiatan politik yang menentang penjajahan. Jika meneliti dan menganalisis saat-saat sebelum, selama dan sesudah kelahirannya, sampai 5 tahun pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1

http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/marketing/research.html, diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

2

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2012/01/04/sepakbola-nasionalisme-dan-diego-michiels424818.html, diakses pada tanggal 30 Februari 2014. 3

http://puspa-swara.com/caribuku/2014/05/sejarah-sepak-bola-dunia/, diakses pada tanggal 30 Februari

2014.


17 Agustus 1945, jelas sekali bahwa PSSI lahir karena dibidani politisi bangsa, yang baik secara langsung maupun tidak langsung menentang penjajahan dengan meningkatkan rasa nasionalisme pemuda-pemuda Indonesia.4 PSSI didirikan oleh seorang insinyur sipil bernama Soeratin Sosrosoegondo. Yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Teknik Tinggi di Heckelenburg, Jerman pada tahun 1927 dan kembali ke tanah air pada tahun 1928. Ketika kembali ke tanah air, Soeratin bekerja pada sebuah perusahaan bangunan Belanda “Sizten en Lausada” yang berpusat di Yogyakarta. Soeratin merupakan satu-satunya orang Indonesia yang duduk dalam jajaran petinggi perusahaan konstruksi yang besar tersebut, akan tetapi, karena rasa nasionalisme yang dimiliki, Soeratin mundur dari jabatan tersebut.5 Setelah berhenti dari “Sizten en Lausada,” ia lebih banyak aktif di bidang pergerakan, dan sebagai seorang pemuda yang gemar bermain sepakbola, Soeratin mengimplementasikan apa yang sudah diputuskan dalam pertemuan para pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 (Sumpah Pemuda). Soeratin menjadikan sepakbola sebagai wahana terbaik untuk meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan pemuda, sebagai tindakan menentang Belanda.6 Pada era sebelum tahun 1970-an, sejumlah pesepak bola Indonesia sempat bertanding dalam ajang kompetisi tingkat internasional. Setelah itu, PSSI pun memperluas kompetisi sepak bola dalam negeri, antara lain dengan penyelenggaraan berbagai ajang kompetisi untuk pemain non amatir (Divisi Utama, Divisi Satu, Divisi Dua, dan Liga Super Indonesia) dan untuk pemain amatir (Divisi Tiga). Liga sepakbola Indonesia sendiri belum dapat dibandingkan dengan liga-liga besar dari negara-negara Eropa atau Amerika Latin yang sudah memiliki tradisi kuat dari awal abad ke-20. Untuk ukuran liga sepakbola terbaik, di wilayah Eropa, negara-negara seperti Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol, memiliki liga sepakbola yang dianggap terbaik di dunia. Omzet dari bidang sepakbola profesional di liga-liga Eropa sangat besar, bisa mencapai triliunan rupiah. Mulai dari nilai transfer pemain, kontrak, sponsor, hak siar, hak eksklusif pemain, dan sebagainya. Contoh konkretnya adalah nilai transfer Cristiano Ronaldo dari Manchester United ke Real Madrid yang mencapai 94 juta Euro (setara satu triliun rupiah). Nilai tersebut belum termasuk gaji dan berbagai hak eksklusif yang didapatkan oleh pemain tersebut. Peringkat FIFA negara Indonesia berada di urutan ke-158, 4

http://www.pssi-football.com/id/view.php?page=pssi# , diakses pada tanggal 30 Februari 2014

5

http://www.pssi.or.id/dev/page/detail/5/Sejarah-PSSI, diakses pada tanggal 30 Februari 2014

6

Asep, "Sejarah Sepakbola Indonesia" http://www.mataelang.net/2011/03/sejarah-sepakbola-indonesia/,

diakses pada tanggal 4 Oktober 2013.


berada jauh di bawah Iran dan Jepang yang masing-masing menempati peringkat 38 dan 50 FIFA, bahkan peringkat Indonesia masih kalah dari negara ASEAN lain, seperti Singapura, Myanmar, Thailand, dan Vietnam.7 Hal ini cukup ironis, mengingat negara Indonesia memiliki banyak individu dengan bakat yang besar dan begitu banyak orang yang mencintai sepakbola. Namun pada kenyataannya Indonesia tidak bisa bersaing di level internasional dan bahkan semakin merosot tiap tahunnya. Masalah pertama yang harus dibenahi PSSI tentu saja ada di kualitas liga. Mulai dari sistem pelatihan, kompetisi U21, dan tentu saja pendanaan. Aspek berikutnya adalah kompetisi U21. Di setiap negara yang maju dalam urusan sepakbola, liga profesional selalu ditunjang dengan keberadaan liga U21 yang jelas diperuntukkan untung pembinaan pemain muda. Mulai dari kompetisi U21 yang dibina secara serius, para pemain muda akan mempunyai wadah untuk bermain setiap minggunya dan melatih keterampilan dan tentu saja mental. Selain itu, PSSI harus membantu klub mencari sponsor dan melangkah menuju klub yang profesional. Selain masalah liga profesional, yang dibutuhkan dari PSSI adalah komitmen untuk mengembangkan pembinaan. Jika Indonesia bisa banyak berprestasi di usia U12, pencapaian timnas senior Indonesia sangat jauh dari kata prestasi. Salah satu alasannya karena faktor usia U18, U19, dan U21 Indonesia sangat minim prestasi. Kompetisi lokal yang diperuntukan bagi kelompok usia tersebut nyaris tidak ada.8 Di lain pihak, faktor infrastruktur di negara Indonesia juga belum terdapat sarana dan prasarana yang memadai untuk membantu pemain mengembangkan permainannya. Lapangan yang tidak layak, tidak adanya fasilitas untuk mengembangkan fisik, dan berbagai permasalahan lain. Selain itu, masalah juga datang dari para atlet Indonesia sendiri, yaitu masalah mental. Apabila aspek-aspek tersebut dibenahi, diharapkan sepakbola Indonesia dapat lebih maju lagi dari saat ini, terlebih saat ini perkembangan sepakbola di Indonesia sudah berkembang menjadi sebuah industri.9 Salah satu aspek penting dalam industri sepakbola adalah kontrak. Kontrak pemain sepakbola dengan klub menjadi salah satu hal yang menarik untuk dikaji seiring dengan perkembangan persepakbolaan di Indonesia sebagai 7

http://www.fifa.com/worldranking/rankingtable/, diakses pada tanggal 1 Maret 2014.

8

http://www.talkmen.com/articles/read/366/inilah-akar-permasalahan-sepakbola-indonesia/ , diakses pada tanggal 1 Maret 2014. 9

Industri adalah kumpulan unit-unit bisnis yang sejenis. Ini berarti industri sepakbola adalah lapangan/sektor ekonomi yang pada intinya terdiri dari klub-klub yang menjalankan fungsi bisnis utama di bidang sepakbola. Dalam industri sepakbola di Indonesia, banyak sekali pihak-pihak yang terkait, misalnya: para pemain sepakbola yang berasal dari dalam maupun luar negeri.


insudstri. Berbagai isu dan klausula khusus/khas yang berbeda dari kontrak pada umumnya mulai banyak terjadi. Masalah-masalah dalam kontrak pemain sepakbola di Indonesia dapat ditinjau melalui hukum perikatan dan hukum ketenagakerjaan yang terkait dengan hubungan kerja yang terjadi, dikarenakan belum ada hukum olahraga (sports law) seperti di negara lain. Walaupun berbagai klausula yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban masingmasing pihak telah diatur di dalam kontrak, tidak jarang terjadi banyak penyimpangan. Penyimpangan yang terjadi biasanya terkait dengan kesejahteraan pemain, karena dalam industri sepakbola Indonesia seringkali pemain menjadi pihak yang dirugikan. Oleh karenanya, permasalahan tersebut menarik untuk dikaji melalui skripsi ini yang meninjau isu terkait berdasarkan konsep dasar hukum perdata dan ketenagakerjaan. Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah: 1. Bagaimanakah konsep dasar hukum perdata di Indonesia mengatur tentang hubungan kontraktual antara pemain sepakbola dengan klub majikan dan pinjam meminjam pemain antara klub majikan dengan klub lain? 2. Bagaimanakah konsep dasar hukum ketenagakerjaan terkait dengan hubungan kontraktual antara pemain sepakbola dengan klub majikan dan pinjam meminjam pemain antara klub majikan dengan klub lain? Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis aspek-aspek dalam kontrak pemain sepakbola dan klausula pinjam meminjam pemain di Indonesia menggunakan konsep dasar hukum perdata dan konsep dasar hukum ketenagakerjaan. Metode Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan artikel ini berbentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.10 Dalam penulisan artikel ini, penulis memakai penelitian yuridis normatif. Oleh karena itu, upaya untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan 10

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 13-14.


penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.11 Dalam artikel ini, penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data yang tertulis12, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Metode analisa data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.13 Penulis menggunakan kombinasi antara bahan hukum primer,14 sekunder,15 dan tersier.16 Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Pembahasan Pada dasarnya hubungan antara klub sepakbola dengan pemain didasarkan pada sebuah kontrak pokok yang mencakup prestasi dan kewajiban dari kedua belah pihak. Kontrak yang dibuat ini tidak dibatasi bentuk dan ketentuannya, sepanjang tidak bertentangan dengan UndangUndang yang berlaku. Pada kontrak pemain sepakbola di Indonesia, isinya tetap mengacu kepada standar kontrak yang dikeluarkan oleh FIFA selaku badan sepakbola tertinggi di dunia. Berdasarkan kontrak pokok tersebut, bentuk perjanjian antara pemain dan klub dapat dikembangkan lebih lanjut. Salah satunya menjadi kontrak peminjaman seorang pemain ke klub lain. Hal ini berarti jasa pemain bersangkutan dipindahkan/diberikan kepada klub lain, namun 11

Ibid. hlm. 13

12

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), hlm. 21. 13

Sri Mamudji et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67. 14

Soerjono Soekanto, op. cit., hlm. 52 menyatakan bahwa, “bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.” 15

Ibid., dinyatakan bahwa, “bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.” 16

Ibid., dinyatakan bahwa, “bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sumber sekunder.”


kepemilikan pemain tersebut tetap berada pada klub yang meminjamkan. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata disimpulkan bahwa kita diperbolehkan untuk membuat perjanjian apapun dengan pihak lain dan perjanjian itu akan berlaku sebagai aturan yang mengikat para pihak yang membuat dan menyetujuinya.17 Perjanjian yang dibuat dapat secara lisan maupun tertulis, yang membedakannya adalah beban pembuktian di kemudian hari apabila ada peristiwa hukum yang terkait dengan perjanjian bersangkutan. Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh UndangUndang dinyatakan cukup untuk itu. Ada persetujuan-persetujuan dimana untuk setiap salah satu pihak menimbulkan suatu kewajiban yang berkelanjutan, misalnya : sewa menyewa.18 Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan : Semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan. Dalam hal perjanjian, tidak ada 1 (satu) pun peraturan yang mengikat terhadap bentuk dan isi perjanjian, karena dijamin dengan asas kebebasan berkontrak, yakni suatu asas yang mengatur bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi berbagai macam perjanjian asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi, kontrak antara sebuah klub dengan pemain dapat terbentuk, salah satunya dikarenakan adanya asas konsensualisme tersebut. Perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah dan sebagai akibatnya perjanjian akan menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu agar keberadaan suatu perjanjian diakui oleh undang-undang, haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata tertulis bahwa “untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:19 17

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Diterjemahkan oleh R.Subekti, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1999), Ps. 1338. 18

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung : Bina Cipta, 1979), hlm. 64.

19

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Op. Cit., Ps. 1320.


1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri Maksudnya adalah kedua belah pihak atau para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut haruslah bersepakat dan setuju atas hal-hal yang diperjanjikan dengan tanpa ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan.20 Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan sepakat adalah kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiasekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Jadi, sepakat adalah kesesuaian kehendak dari kedua belah pihak sehingga tercapai persetujuan mengenai hal-hal yang mereka adakan di dalam perikata. Ada 3 faktor yang menyebabkan sepakat tidak sah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yaitu:21 -‐

Khilaf, kekeliruan atau salah pengertian (dwaling)

-‐

Paksaan (dwang)

-‐

Penipuan (bedrog) Sebelum mencapai kata sepakat, para pihak yang terkait harus cermat dalam membaca dan menganalisis kontrak, dimana kontrak tersebut kelak akan menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Konsekuensi dari sebuah kontrak sangat besar bagi para pihak yang membuatnya. Apabila tidak dicermati, kontrak dapat merugikan salah satu ataupun beberapa pihak yang terkait, dalam hal ini yakni pemain sepakbola dan klub bersangkutan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Maksudnya adalah yang dapat membuat suatu perjanjian adalah mereka yang bisa dikategorikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang dan badan hukum. Jika yang membuat perjanjian adalah badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum, antara lain:22 -‐

Syarat materiil (Menurut doktrin)

a. ada harta kekayaan yang terpisah; 20

Ridhuan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 214.

21

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Op. Cit., Ps. 1321.

22

Handri Raharjo, Hukum Perusahaan , (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 25.


b. mempunyai tujuan tertentu; c. mempunyai kepentingan sendiri; d. ada organisasi, tercermin dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). -‐

Syarat formal Syarat-syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum biasanya diatur dalam peraturanyang mengatur tentang badan hukum yang bersangkutan. Misalnya pengesahan perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pengesahan yayasan sebagai badan hukum diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 jo. UndangUndang nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, dimana agar perseroan terbatas dan yayasan dapat berstatus sebagai badan hukum yang sah, akta pendirian perseroan terbatas dan yayasan yang telah dibuat oleh notaris harus mendapat pengesahan dari menteri.

Dengan terpenuhinya keempat syarat tersebut, maka badan hukum tersebut bisa disebut sebagai subyek hukum dan bisa melakukan hubungan hukum yang antara lain sebagai salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Klub sepakbola di Indonesia diwajibkan berbadan hukum, secara otomatis apabila klub telah memiliki status badan hukum yang sah, klub tersebut digolongkan sebagai subjek hukum yang cakap untuk membuat perjanjian.23 Jika yang membuat perjanjian adalah orang, maka orang yang dianggap sebagai subyek hukum adalah orang yang tidak termasuk dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu: a. Orang yang belum dewasa Terkait dengan pemain sepakbola yang belum dewasa, biasanya mereka akan didampingi oleh orang tua ataupun agen selaku wali dalam menyetujui sebuah kontrak yang diberikan oleh klub sepakbola. Hal ini merupakan hal yang sangat umum terjadi, dikarenakan banyak klub yang tertarik dengan talenta-talenta muda untuk dikembangkan menjadi pemain top. Untuk melindungi hak-hak dari pemain muda tersebut, diharapkan 23

http://bola.kompas.com/read/2011/08/22/06113119/Hari.Ini.Batas.Akhir.Pendaftaran, diakses pada tanggal 10 Mei 2014.


wali/agen yang mewakili pemain dapat cermat dalam menganalisis kontrak yang diberikan oleh pihak klub. b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; Untuk kategori di bawah pengampuan, biasanya tidak ditemui pada pemain sepakbola., karena untuk menjadi seorang pemain sepakbola, seseorang harus kuat secara jasmani dan rohani. Terkait dengan masalah boros atau tidak, hal tersebut tidak ada patokan yang pasti. Boros atau tidaknya seseorang adalah sebuah hal yang relatif dan berbeda skalanya untuk setiap orang. c. Orang perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada kepada siapa undang-undang telah melarang membuat suatu perjanjian-perjanjian tertentu. Bagi seorang perempuan, setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 1330 ini sudah tidak berlaku lagi. Untuk kategori perempuan, tidak ditemukan masalah, karena belum diselenggarakannya kompetisi sepakbola nasional untuk perempuan. 3. Suatu hal tertentu Pada konteks kontrak pemain sepakbola, hal tertentu adalah prestasi yang harus dilakukan oleh pihak klub dan pihak pemain, misalnya pemain bola harus bermain selama 2 musim untuk klub X dan klub X harus membayarkan gaji beserta bonus sejumlah Y rupiah kepada pemain. Semua hak dan kewajiban para pihak diatur di dalam kontrak yang akan menjadi Undang-Undang bagi para pihak. 4. Suatu sebab yang halal Kontrak pemain sepakbola merupakan hubungan hukum antara pihak klub dengan pemain, dimana pemain dikontrak untuk bermain sepakbola di bawah klub bersangkutan. Karena kegiatan bermain sepakbola tidak dilarang Undang-Undang ataupun ketertiban umum, maka disimpulkan unsur tersebut dipenuhi. Asas-asas hukum perjanjian sewa menyewa tercantum dalam Pasal 1548 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa sewa menyewa merupakan suatu perjanjian dimana terdapat pihak-pihak yang mengikatkan diri yang saling memberi prestasi dan tegen prestasi yaitu pihak yang menyewakan memberikan kenikmatan atas sesuatu barang kepada pihak yang lain selama suatu waktu tertentu dan pihak penyewa memberikan tegen prestasi


berupa pembayaran sesuatu harga yang disanggupi dan merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian sewa menyewa ditemui adanya sesuatu yang menjadi objek. Pada dasarnya apa yang menjadi objek sewa menyewa adalah apa yang merupakan objek hukum. Jadi objek sewa menyewa adalah merupakan objek hukum. Yang dimaksud dengan objek hukum (recht subject) adalah : segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat dikuasai oleh subjek hukum serta dapat dijadikan objek dalam suatu hubungan hukum.24 Demikian pula halnya dengan yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa ini meliputi segala jenis benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak asal tidak dilarang oleh Undang-Undang dan ketertiban umum.25 Peraturan tentang sewa menyewa, berlaku

untuk

segala macam sewa menyewa, mengenai semua jenis barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, karena perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Jadi, dengan dijabarkannya konsep-konsep dasar sewa menyewa yang ada di dalam KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa pinjam meminjam pemain sepakbola tidak masuk ke dalam ruang lingkup konsep bersangkutan. Meskipun transaksi sewa menyewa yang dijelaskan di dalam KUH Perdata mirip sistematikanya dengan pinjam meminjam pemain sepakbola, namun ada unsur yang tidak terpenuhi. Unsur yang tidak terpenuhi tersebut adalah objek yang diperjanjikan, dimana pemain sepakbola bukan merupakan benda. Di dalam konsep KUH Perdata tentang sewa menyewa, yang dapat menjadi objek sewa menyewa hanyalah benda bergerak maupun tidak bergerak. Walaupun pemain sepakbola merupakan aset (harta) dari sebuah klub, tidak ada ahli hukum ataupun yurisprudensi yang menganalogikan pemain sepakbola sebagai benda. Dengan demikian konsep sewa menyewa yang terdapat di dalam KUH Perdata tidak dapat diterapkan di dalam kontrak pinjam meminjam pemain sepakbola. Namun tidak berarti pinjam meminjam pemain sepakbola dilarang. Pinjam meminjam pemain sepakbola

24

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta : Liberty, 1999), hlm. 68.

25

Qirom Meliala, Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, (Yogyakarta : Liberty, 1985), hlm. 78.


diperbolehkan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, dan yang paling penting, tidak melanggar kaedah hukum positif di Indonesia. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menghendaki dari pihak yang lainnya agar dilakukan suatu perjanjian guna mencapai suatu tujuan, untuk itu pihak pemberi kerja bersedia membayar honoraris atau upah. Pelaku pekerjaan/jasa tertentu (professional employee) adalah semua pekerja yang melakukan pekerjaan yang melibatkan fisik dan mental secara rutin, dimana pekerjaan ini membutuhkan latihan yang konsisten dan diskresi dari pekerja. Pekerjaan ini dilakukan oleh pekerja ahli yang memiliki pendidikan khusus dan lanjut di bidang tertentu.26 Contohnya adalah hubungan antara dokter dengan pasiennya, seorang pengacara dengan kliennya, dan seorang notaris dengan seorang kliennya. Hubungan hukum antara pemberi kerja dan penerima kerja tidak disebut sebagai perjanjian kerja, karena pemberi kerja tidak memberi instruksi bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan.27 Dengan dijabarkannya beberapa pengertian perjanjian melakukan jasa, maka yang menjadi unsur utama dari perjanjian jasa dan dikatikan dengan jasa pemain sepakbola, adalah: 1. Unsur keahlian Dalam bermain sepakbola, diperlukan adanya keahlian khusus seperti berlari, kontrol bola, dribble, passing, shooting dan sebagainya. Semakin menguasai keahlian-keahlian tersebut, maka pemain sepakbola dinilai semakin baik. Salah satu indikator seseorang sudah kompeten dan ahli dalam bidang sepakbola adalah lisensi pemain profesional yang dimiliki. Sesuai dengan pasal 7 ayat (3) Statuta PSSI, lisensi pemain profesional tersebut diberikan oleh PSSI.28 Selain pengaturan di dalam Statuta PSSI, perlu juga diperhatikan pengaturan di dalam pasal 57 ayat (3) PP nomor 16 tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Olahraga, dimana untuk menjadi seorang olahragawan profesional juga

26

http://www.oregonlaws.org/glossary/definition/professional_employee, diakses pada tanggal 21 Mei

27

Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja. (Jakarta : Pradnya Paramita, 1974), hlm.

28

PSSI, Statuta PSSI, Ps. 7 ayat 3.

2014.

2.


diperlukan persetujuan tertulis dari Badan Olahraga Profesional Indonesia.29 Maka, kesimpulannya adalah apabila seseorang ingin menjadi seorang ahli (pemain profesional) di dalam bidang sepakbola, harus mendapatkan lisensi dan izin baik dari PSSI maupun Badan Olahraga Profesional Indonesia. Untuk menjadi seorang olahragawan profesional, izin yang dikeluarkan PSSI dana Badan Olahraga Profesional Indonesia haruslah mengacu pada Pasal 55 ayat (2) UU no 3 tahun 2005 mengenai Sistem Keolahragaan Nasional. Setiap orang dapat menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:30 a. pernah menjadi olahragawan amatir yang mengikuti kompetisi secara periodik; b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan; c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan; dan d. memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan status dari olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional yang diketahui oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan. Dengan adanya izin bersangkutan yang melambangkan keahlian seseorang, maka unsur keahlian terpenuhi. 2. Unsur koordinatif Hubungan kerja yang bersifat koordinatif berarti adanya kesetaraan derajat antara pemberi kerja dan pihak penerima kerja di dalam hubungan melakukan pekerjaan. Dalam industri sepakbola, klub-klub berusaha untuk merekrut para pemain yang berkompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan klub bersangkutan. Dengan direkrutnya pemain yang berkualitas, tentu dapat membantu klub untuk meraih kesuksesan dengan memenangkan pertandingan. Selain itu, pemain yang terkenal juga dapat menaikkan pendapatan dari souvenir yang berkaitan dengan pemain. Untuk pemain lokal, Bambang Pamungkas, Irfan Bachdim, dan Firman Utina merupakan pemain-pemain yang diidolakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka dapat membantu klub meningkatkan pendapatan dari penjualan jersey tim dan souvenir klub.31 Para pemain juga 29

PP nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Mengenai Penyelenggaraan Olahraga, PP No. 16 tahun 2007, Ps. 57 ayat 3. 30

UU No. 3 Tahun 2005, Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, LN Tahun 2005 No. 89, TLN No. 4535, Ps. 55 ayat 2. 31

http://www.soccerbible.com/performance/football-apparel/2012/10/the-world-s-best-selling-clubfootball-shirts/, diakses pada tanggal 24 Mei 2014.


membutuhkan klub untuk mengembangkan kemampuan dan mendapatkan penghasilan. Jadi, terdapat sebuah hubungan yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Dalam melakukan pekerjaannya, pihak klub juga tidak memberikan perintah bagaimana seorang pemain harus bermain, bagaimana cara menendang bola, dan sebagainya. Para pemain hanya bisa diarahkan oleh seorang manajer yang bertugas untuk memberikan instruksi dan strategi yang akan dimainkan pada pertandingan. Manajer ini bukan pihak direksi klub, melainkan seorang yang juga bekerja untuk klub. Untuk menjalankan strategi yang diinginkan oleh manajer, para pemain menggunakan kemampuan dan teknik yang mereka miliki sebagai ahli/profesional di dalam bidang sepakbola. Jadi, unsur hubungan koordinatif antara pihak klub dengan pemain telah terpenuhi. Pinjam meminjam pemain sepakbola merupakan sebuah konsep dimana seorang pemain klub sepakbola dipinjamkan klub pemilik kepada klub lain yang ingin menggunakan jasa pemain tersebut. Di dalam hukum ketenagakerjaan, terdapat konsep yang mirip dengan praktek pinjam meminjam pemain, yakni konsep alih daya. Alih daya adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyedia jasa alih daya). Melalui pendelegasian, maka pengelolaan tak lagi dilakukan oleh perusahaan, melainkan dilimpahkan kepada perusahaan jasa alih daya.32 Di dalam hubungan perburuhan sendiri, praktik alih daya menimbulkan banyak masalah terkait dengan kesejahteraan pekerja alih daya. Para buruh/pekerja menganggap bahwa pekerja alih daya tidak mendapatkan jaminan kesejahteraan yang layak.33 Kesejahteraan buruh/pekerja yang seringkali tidak terpenuhi karena disebabkan masalah pelanggaran dan sanksi. Pengaturan mengenai pelanggaran dan sanksi tentu akan berbeda satu sama lain antara perusahaan penyedia jasa dengan perusahaan pengguna jasa buruh/pekerja (user). Perbedaan inilah yang seringkali merugikan para buruh/pekerja, dimana dalam prakteknya banyak ketidakjelasan mengenai aturan-aturan yang berlaku untuk para buruh/pekerja, karena seringkali pihak pengguna jasa

32

Sehat Damanik, Outsourcing & Perjanjian Kerja Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Jakarta : DSS Publishing, 2006), hlm 2. 33

Demo buruh hapuskan outsourcing.


buruh/pekerja tidak membuat perjanjian tertulis dengan buruh/pekerja alih daya.34 Ketentuan untuk membuat perjanjian tertulis ini diatur dalam pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.35 Hal tersebut dikhawatirkan dapat terjadi di dalam ranah industri sepakbola. Aturan yang ada di klub yang meminjamkan pemainnya tentu berbeda dengan aturan yang ada di klub yang meminjam, baik terkait sanksi maupun pelanggaran, seperti ketentuan mengenai keterlambatan, sanksi, pembayaran gaji, dan sebagainya. Jadi, dari awal harus diperjanjikan dengan jelas dan dibuat dalam bentuk tertulis, apa saja sanksi yang dapat dikenakan apabila si pemain melanggar ketentuan-ketentuan tertentu, dan ketentuan lain yang diperlukan untuk melindungi kesejahteraan pemain agar tidak menimbulkan perselisihan, utamanya terkait masalah pelanggaran dan sanksi tersebut. Dengan mempertimbangkan hal yang terjadi pada ranah alih daya tersebut, maka perlu adanya wacana untuk mengembangkan pengaturan lebih lanjut mengenai pinjam meminjam pemain tersebut. Pengaturan tersebut dapat dikonversi atau dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan para pihak terkait di dalam industri sepakbola di Indonesia, dari peraturan ketenagakerjaan terkait alih daya yang sudah ada. Kesimpulan Dari hasil penulisan dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah: 1. Berdasarkan konsep dasar hukum perdata, kontrak pemain sepakbola dengan klub di Indonesia diadakan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada pasal 1338 KUH Perdata. Para pihak juga perlu memperhatikan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian, dimana ada syarat objektif yang mutlak harus dipenuhi dan syarat subjektif. Terkait dengan pinjam meminjam pemain sepakbola, di dalam KUH Perdata sendiri tidak ada pasal yang mengatur mengenai hal tersebut. Di dalam KUH Perdata hanya terdapat konsep sewa-menyewa benda. Selama belum terobosan hukum yang menyatakan bahwa seorang pemain 34

Ady. "Hubungan Kerja Tak Jelas, Pekerja Outsourcing Menggugat" http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt508e90e1466d8/hubungan-kerja-tak-jelas--pekerja-ioutsourcing-imenggugat, diakses pada tanggal 15 Juni 2014. 35

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Permen Nomor 19 Tahun 2012, Ps. 27 ayat (1).


sepakbola adalah benda/aset yang dimiliki oleh klub, maka konsep di dalam KUH Perdata tersebut tidak dapat digunakan. Klausul pinjam-meminjam pemain juga didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada pasal 1338 KUH Perdata. 2. Berdasarkan konsep dasar hukum ketenagakerjaan, hubungan hukum pemain sepakbola dengan pihak klub merupakan hubungan perjanjian jasa/pekerjaan tertentu yang dikenal di dalam konsep dasar hukum ketenagakerjaan. Hubungan pekerjaan tersebut menitikberatkan unsur keahlian dan sifat koordinatif antara pihak pemberi kerja dan penerima kerja. Terkait dengan konteks pinjam meminjam pemain sepakbola, dimana pemain yang bermain di bawah suatu klub dipinjamkan kepada klub lain yang membutuhkan pemain tersebut, hukum ketenagakerjaan mengenal konsep yang mirip, yaitu konsep alih daya. Meskipun memiliki beberapa kemiripan, tetapi konsep alih daya ini tidak dapat diterapkan ke dalam perjanjian peminjaman pemain tersebut, karena pada dasarnya konsep alih daya ini dibentuk bukan untuk atlit, melainkan hanya untuk beberapa kelompok pekerja. Selain itu, terdapat permasalahan di dalam konsep alih daya tersebut, karena pihak pekerja menilai konsep tersebut tidak memberikan kesejahteraan yang layak kepada mereka. Hal ini juga memicu kemungkinan masalah-masalah serupa yang akan terjadi di dalam ranah pinjam-meminjam pemain sepakbola, dikarenakan miripnya konsep alih daya dengan pinjam meminjam pemain sepakbola. 5.2 Saran Dari kesimpulan tersebut di atas, maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis sampaikan adalah: 1. Menimbang banyaknya permasalahan kontraktual di industri sepakbola Indonesia, maka hal terpenting yang perlu dijadikan dasar atau landasan dalam sebuah kontrak, termasuk kontrak pemain sepakbola adalah adanya itikad baik dari kedua belah pihak yakni pihak klub dengan pihak pemain sepakbola. Itikad baik dapat membantu para pihak untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang tercantum di dalam kontrak bersangkutan. Selain itu, perlu adanya terobosan hukum dalam bidang hukum perdata terkait dengan pinjam meminjam pemain. Yang menjadi objek peminjaman adalah pemain, dimana pemain merupakan manusia yang bukan merupakan obejek sewa menyewa di dalam KUH Perdata dan sekaligus sebagai sebuah aset (harta)


dari klub bersangkutan. Untuk menghilangkan kerancuan mengenai apakah pemain termasuk sebagai benda di dalam ranah hukum perdata atau tidak, diperlukan pengaturan lebih lanjut.Pengaturan tersebut dapat bersumber dari yurisprudensi ataupun pendapat ahli. Pengaturan ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk pengembangan ilmu hukum di masa mendatang. 2. Menimbang banyaknya permasalahan terkait dengan kesejahteraan pemain sepakbola di Indonesia, diperlukan pengkajian ulang mengenai hubungan hukum antara pemain sepakbola dengan pihak klub untuk didasarkan atas sebuah perjanjian kerja. Teori absorbsi dan kumulasi yang terdapat pada pasal 1601 huruf (c) KUH Perdata juga perlu dipertimbangkan untuk diterapkan apabila terdapat masalah-masalah di dalam industri sepakbola. Hal ini disebabkan karena metode penyelesaian sengketa, perangkat penegak hukum dan aturan-aturan terkait hubungan kerja secara detil diatur di dalam ranah hukum ketenagakerjaan. Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut aturan-aturan terkait dengan konsep pinjam-meminjam pemain. Peraturan atau ketentuan terkait dengan konsep tersebut diperlukan agar kelak tidak muncul masalah kesejahteraan dan isu-isu lain yang terdapat di dalam konsep alih daya, mengingat konsep pinjam meminjam pemain tersebut sangat mirip dengan konsep alih daya. Hasil dari pengkajian-pengkajian tersebut dapat dimasukkan ke dalam agenda revisi statuta PSSI maupun peraturan perundang-undangan apabila diperlukan. Daftar Referensi Daftar referensi atau daftar acuan berisi daftar pustaka yang digunakan untuk menulis naskah ringkas atau artikel ini. Buku Badrulzaman, Mariam Darus. Kerangka Dasar Hukum Perjanjian, dalam buku Hukum Kontrak di Indonesia. Jakarta: ELIPS, 1998. Badrulzaman, Mariam Darus, et. al. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001. Djumadi. Hukum Perburuhan-Perjanjian Kerja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.


Kosidin, Koko. Perjanjian Kerja Perburuhan dan Peraturan Perusahaan. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 1999. Palupi, Srie Agustina. Politik dan Sepakbola. Yogyakarta: Ombak, 2004. Prodjodikoro, Wiryono. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: Sumur, 1981. Prodjodikoro, R. Wirjono. Hukum Perjanjian dan Perikatan. Jakarta : Pradya Paramita, 1987. Raharjo, Handri. Hukum Perusahaan. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009. Satrio, J. Hukum Perikatan. Jakarta: PT Alumni, 1999. Subekti. Hukum Perjanjian. Cet. 19. Jakarta: Intermasa, 2002. Syamsuddin, Mohd.Syaufii. Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial, Jakarta:Sarana Bhakti Persada, 2005. Uwiyono, Aloysius, et al. Asas-Asas Hukum Perburuhan. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014. Disertasi Simamora, Y. Sogar. "Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Pemerintah." Disertasi Doktor Universitas Airlangga.

Surabaya,

Jasa

oleh

2005.

Makalah/Artikel Ilmiah Dolles, Harald dan Sten Soderman. "Globalization of Sports -The Case of Professional Football and its International Management Challenge."

Deutches Institut Fur Japanstudien

(Vol.5, 2005) : 5. Freek, Colombijn. "The Politics of Indonesian Football" (Vol. 59, 2000) : 171-

200.

Giulianotti, Richard dan Roland Robertson. "The Globalization of Football: A Study In the Globalization of the Serious Life." The British Journal of

Sociology (Vol. 55, 2004) :

545. Sulistiyono."Upaya Industri Sepakbola." Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia (Juli 2011): 76


Peraturan Perundang-Undangan Kitab

Undang-Undang

Hukum

Perdata

[Burgerlijk

Wetboek].

Diterjemahkan

oleh

R.Subekti. Jakarta : Pradnya Paramita, 1999 Indonesia. Undang-Undang Ketenagakerjaan. UU No. 13 Tahun 2003. LN Tahun

2003

No 39. TLN No. 4279. Indonesia. Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. UU No. 3 Tahun 2005. LN Tahun 2005 No. 89. TLN No. 4535. Indonesia. Peraturan Pemerintah Mengenai Penyelenggaraan Olahraga, PP No. 16 tahun 2007. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. Statuta PSSI. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. Statuta PSSI. Statuta Edisi Revisi tahun 2011. Federation Internationale de Football Association. FIFA Statute. July 2012 Revision. Federation Internationale de Football Association. Regulations on the Status and Transfer of Players. December 2004. Asian Football Confederation. AFC Statute. 2011 Edition. Internet Ady.

"Hubungan

Kerja

Tak

Jelas,

Pekerja

Outsourcing

Menggugat"

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt508e90e1466d8/hubungan-kerjajelas--pekerja-ioutsourcing-i-menggugat, diakses pada tanggal 15 Juni Ali.

"Dualisme

Arbitrase

Olahraga

Indonesia

olahraga-indonesia-harus-diakhiri, diakses pada tanggal 20 Juni Ali.

"Ini

Beberapa

Kasus

Kontrak

Pesepakbola

2014.

Harus

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52948f516fcf8/dualisme-

tak-

Diakhiri" arbitrase-

2014. Diabaikan

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt529085a06530c/ini-beberapa- kasuskontrak-pesepakbola-diabaikan-klub, diakses pada tanggal 4 Mei 2014.


Klub"

Asep. "Sejarah Sepakbola Indonesia" http://www.mataelang.net/2011/03/sejarah- sepakbola-indonesia/, diakses

pada

tanggal 4 Oktober 2013. "English Football Association" http://www.thefa.com/Competitions/FACompetitions/TheFACup/History/hist oryofthefacup, diakses pada tanggal 20 Mei 2014. "FIFA" http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/marketing/research.html, 30

November

2013. "FIFA" http://www.fifa.com/worldranking/rankingtable/, diakses pada tanggal 1

Maret 2014.

"FIFA" http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/, diakses pada tanggal 10 April 2014. "FIFA" http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/ifab/aboutifab.html, diakses pada

tanggal

13 April 2014. "Hukumonline" http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5253cb5b05436/rawan-korupsi--

audit-

keuangan-klub-sepakbola-penting, diakses pada tanggal 9 April 2014. "PSSI" http://www.pssi.or.id/dev/page/detail/5/Sejarah-PSSI, diakses pada tanggal 10 2014.


April

Arief Rifan, Endah Hartati, Melania Kiswandari

Recommend Documents