Arah Penguatan Peran TKSK dalam Kelembagaan Sistem Rujukan Terpadu Kesejahteraan Sosial

Arah Penguatan Peran TKSK dalam Kelembagaan Sistem Rujukan Terpadu Kesejahteraan Sosial H.Hasbullah, M.Si Direktur Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Kementerian Sosial RI

Rapat Koordinasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, 28 Januari 2015

Isu Utama Pembangunan

Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial

2

Kondisi, Isu Kritis 40,00

populasi…

35,00 30,00 25,00 20,00

17,42 16,66 17,75 16,58 15,42 penduduk miskin (%) 15,97 prosentase 13,33 14,15 12,4911,96 11,37 11,25 11,66 11,47

15,00 10,00 5,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Mar 2014

Mar 2013

Sept 2013

Sept 2012

2011

Mar 2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

0,00 2004

• Tingkat KEMISKINAN masih cukup TINGGI Angka kemiskinan per Maret 2014 adalah 28,28 juta jiwa atau 11,25% (BPS). Meskipun angka kemiskinan cenderung menurun, namun penurunannya lambat. Sementara itu, target MDGs adalah menurunkan angka kemiskinan hingga 7,55% di tahun 2015. • Tingkat KETIMPANGAN masih cukup TINGGI Indeks Gini Indonesia: 0,41 yang menunjukkan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh penduduk kaya. • KEMISKINAN tersebar TIDAK MERATA Tingkat kemiskinan masih cukup tinggi di wilayah Indonesia bagian Timur, namun jumlah penduduk miskin mayoritas berada di Jawa.

45,00

2003

KEMISKINAN MASIH MENJADI ISU UTAMA

3

Kondisi, Isu Kritis • 8 kelompok PMKS masih memerlukan pendataan, verifikasi, validasi data, termausk menemukan PMKS unregistered: – Penduduk Telantar – Penduduk Penyandang Disabilitas – Fakir Miskin – Penduduk Miskin yang Tidak Berdomisili Tetap/Homeless – Komunitas Adat Terpencil – Korban Bencana – Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Perdagangan Manusia – Penduduk Memerlukan Perlindungan Khusus/Termarjinalkan Lainnya • PSKS sudah ada di setiap Kecamatan, Desa/Kelurahan, namun belum optimal bersinergi dan belum terpadu melaksanakan kegiatan Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial

4

Kondisi PSKS Saat Ini


5

Landasan Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 12 (1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk: a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penjelasan Ayat 1 Huruf a Yang dimaksud dengan “yang mengalami masalah kesejahteraan sosial” yaitu mereka yang miskin, terpencil, rentan sosial ekonomi. Huruf b Yang dimaksud dengan “lembaga dan/atau perseorangan” antara lain organisasi sosial, lembaga lonsultasi kesejahteraan keluarga, karang taruna, pekerja sosial masyarakat. Yang dimaksud dengan “potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial”, antara lain : nilai kepahlawanan, kejuangan, dan keperintisan, kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal, peran serta organisasi sosial/lembaga sosial swadaya masyarakat, kerelawanan sosial (tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, karang taruna, pekerja sosial masyarakat), tanggung jawab dunia usaha, penggalangan dana sosial, dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.


6

POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL


7

JUMLAH POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

TKSK = 6.994 orang. PSM = 152.731 orang. Pendamping KUBE = 4.103 orang (Perkotaan 1.495 Perdesaan 2.608) Pendamping KAT = 80 orang. Karang Taruna = 86.184 lembaga. Orsos = 25.406 lembaga. WKSBM = 271.326 lembaga. Forum CSR = 33 Forum (531 dunia usaha yang melaksanakan CSR) LK3 = 605 lembaga Family Care Unit = 32 lembaga


8

PSKS TELAH BERPENGALAMAN DALAM PENDAMPINGAN SOSIAL

Subsidi Raskin

PROGRAM NASIONAL Lintas K/L

Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Langsung Tunai (BLT)/ Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

Asistensi Sosial Lanjut Usia

PROGRAM KEMENSOS

Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat


Asuransi Kesejahteraan Sosial

9

9

PERMASALAHAN KELEMBAGAAN PSKS

1. Kurang pembinaan 2. Standar pelaporan tidak jelas 3. Standar supervisi tidak jelas 4. Pendampingan tidak berkelanjutan 5. Penyelenggaran Kesos banyak belum terakreditasi 6. Klien yang tidak eligible 7. Care Worker kurang

8. Pemetaan pasar kerja 9. Penyaluran belum mengakomodir harapan klien. 10. Ketidaksiapan pemerintah dalam melakukan Registrasi Penyelenggaran KS 11. Supervisi oleh Lembaga 12. Publikasi dan dokumentasi kurang 13. Networking kurang. 14. Disharmonisasi regulasi ttg Penyelenggaran KS


10

Memperkuat Peran TKSK dalam Sistem Rujukan Terpadu (SRT)


11


12

GOVERNMENT CARE COMMUNITY CARE MUTUAL CARE

SELF CARE


13

KELEMBAGAAN SISTEM RUJUKAN TERPADU (SRT) PELAYANAN KESOS ONE STOP SERVICE EMERGENCY CASE

KECAMATAN

FRONT OFFICE

KABUPATEN/ KOTA

KESEHATAN

DATA

SOSIAL SKPD TERKAIT

PENDIDIKAN

EKONOMI

HUKUM

TKSK (TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN)

Koordinatif dan Fasilitatif

PUSKESOS (PSKS)

DESA/ KELURAHAN

PEMERINTAH DESA/KEL KAUR SOSIAL / KESRA

PMKS

Pengaduan

Merujuk Kasus Menyelesaikan Kasus

Penjangkauan

Karang Taruna

Tagana

WKSBM

PSM

Family Care Unit

Tenaga Pelopor

ROADMAP PHASE - 1

PHASE - 2

PHASE - 3

• Studi lapangan/ mapping • Identifikasi PSKS • Pembentukkan kelembagaan • Penyusunan regulasi • Sosialisasi • Rencana peng-anggaran

• Penyiapan kompetensi PSKS (ToT, Pelatihan, dsb) • Penyiapan field tools (modul dsb) • Evaluasi

• Implementasi sistem layanan • Evaluasi komprehensif • Perluasan jaringan

Monitoring


15

TKSK dan Gulkin dalam SRT • TKSK salah satu ‘pasukan’ Gulkin. TKSK bukan superhero, tapi harus bersinergi. • ‘Pasukan’ Gulkin: TKSK, individu-individu tokoh, keluarga, institusi pemerintah dan non pemerintah, lembaga keagamaan, dunia usaha dll. • TKSK bekerja mengatasi ketiga dimensi kemiskinan (ekonomi, sosial-budayaspiritual, dan politik) Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial

16

Kemandirian TKSK • Untuk mengatasi kemiskinan, TKSK tidak boleh miskin. • Untuk menangani kemiskinan pada dimensi ekonomi, sosial-budaya-spiritual & politik, TKSK harus mandiri pada dimensi-dimensi itu. • Dukungan untuk kemandirian TKSK berupa regulasi, political will, pembinaan, akses permodalan dll. oleh pemerintah (pusat/daerah), dunia usaha, dll. Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial

17

Arah Kebijakan Teknis Pemberdayaan

Kebijakan diarahkan pada :

PSKS

1.

2.

3.

• Penataan Kelembagaan

• Penataan Manajemen

• Penataan Sumber Daya Manusia


18

STRATEGI Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas TKSK

Mengembangkan sumber daya TKSK Meningkatkan jenis, jangkauan, dan kualitas program Mempertajam spesifikasi dan spesialisasi TKSK Meningkatkan advokasi sosial bagi pengembangan peran TKSK Memperkuat jaringan kerja koordinasi TKSK, asosiasi dan forum komunikasi Mendorong tumbuh dan perkembangan prakarsa dan peran aktif pemda, masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan, pendayagunaan dan kemitraan dengan kelembagaan sosial

Melakukan reflikasi model pemberdayaan TKSK


19

LANGKAH-LANGKAH • Memperkuat sinergitas dan kerjasama Kementerian Sosial dengan kementerian/lembaga lainnya di tingkat pusat maupun dengan Pemda untuk mendukung pemberdayaan TKSK dalam berbagai aspek. • Meningkatkan kapasitas dan komitmen TKSK secara terarah dan terprogram dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. • Meningkatkan tatakelola sistem informasi manajemen TKSK di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sampai penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat kecamatan dan desa. • Mengintegrasikan dan mensinkronkan pemberdayaan TKSK dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif. Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial

20

Lanjutan • Pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis secara berjenjang dan berjangka waktu serta terprogram • Memberikan asistensi teknis dan pembinaan secara terprogram di tingkat Kementerian Sosial, Dinas/Instansi Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota dan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan. • Menyediakan dan memfasilitasi penyediaan alat kerja TKSK, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang ada di masing-masing lembaga pembina teknis fungsional TKSK secara berjenjang. • Memberikan penghargaan kinerja dan prestasi TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial

21

HAL YANG PERLU DILAKUKAN Membangun jejaring kerja dan kemitraan dengan sesama TKSK atau dengan instansi terkait lainnya Memiliki “data” PMKS di wilayah kerjanya Azas keseimbangan, tidak pilih kasih dan kesamaan dalam pemberian bantuan/pelayanan

Meningkatkan dan menggali (SDM, SDA/sarana dan lain-lain)

potensi

yang

ada

di

TKSK

Mencatat dan melaporkan setiap aktivitas dan bantuan yang diterima sebagai wujud akuntabilitas pelayanan Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial

22

Curah Pendapat: Mengapa TKSK harus dibina & didukung?


23

Mengapa harus TKSK? o Penyelenggaraan kesos membutuhkan manajer. o TKSK dekat dengan realita dan sasaran. o TKSK membangun partisipasi & melestarikan kearifan lokal. o Pemerintah (TKSP) sendirian tidak akan mampu menangani keseluruhan masalah.


24

Kemampuan Manajerial TKSK • Kemampuan manajerial (POAC) • Kualifikasi keterampilan TKSK: 1. 2. 3. 4.

Human Relation Skills Technical Skills Conceptual Skills Personal Skills.


25

Peran TKSK dalam Gulkin • Peran yang diambil disesuaikan dengan karakteristik masalah, kondisi geo-politik setempat, konstalasi ekonomi dan budaya yang berlaku. • Mengacu pada peran-peran pekerja sosial • Peran manajerial melekat pada TKSK (POAC)


26

1. Pendata PMKS dan PSKS • Dimaksudkan untuk mengkoordinasikan tugas pendataan di wilayah kerjanya dengan pilar-pilar sosial lainnya, seperti Pengurus KT dan PSM. • Pendataan dilakukan dengan menggunakan instrumen baku dari Pusdatin Kesos. • Fokus koordinasi dilakukan melalui Puskesos sebagai center Sistem Rujukan Terpadu Pelayanan Kesos pada tingkat Kelurahan/Desa dalam wilayah kerjanya. Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial

27

2. Penosialiasi Program • Dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat tentang program-program kesejahteraan sosial, khususnya program Penanggulangan Kemiskinan • Program-program Gulkin meliputi :  Program Raskin  Program Keluarga Harapan  Program PK lainnya, seperti KUBE, UEP Penca, WRSE, RUTILAHU, dsb


28

3. Peran Perantara • Menghubungkan orang miskin yang tidak berdaya dengan sumber-sumber daya. • Perantara  perpanjangan tangan, penyambunglidah, mediator, negosiator, pelobi dan pemungkin.


29

4. Peran Pendidik • Miskin seringkali soal mentalitas dan minimnya pengetahuan-keterampilan. • Ini peran rumit  menyangkut pembangunan kesadaran baru, perubahan paradigma, cara pandang, keyakinan, tradisi dan kebiasaan buruk yang terlanjur berkarat dan berlangsung lama. • Jika mampu, TKSK boleh berperan sebagai tenaga ahli (expert). Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial

30

5. Peran Pendamping • Orang miskin tidak cukup dididik & dihubungkan. Perlu didampingi. • Pendamping  Menjadi juru bicara orang miskin dan jika diperlukan menjadi pembela. • Dalam konteks UEP, pendampingan usaha menyangkut produksi, distribusi, keuangan dan pemasaran.


31

6. Peran Agen Perubahan • Ada jenis kemiskinan yang turun temurun akibat si miskin tidak ingin melakukan perubahan. • Pada kondisi ini, TKSK menjadi agen perubahan  melakukan inisiasi, penyadaran masyarakat, pembentukan konsensus, lalu beraksi (Siklus AKSI & REFLEKSI) Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial

32

7. Monitoring Tujuan • Mengkaji apakah program Gulkin yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. • Mengetahui kesesuaian pelaksanaan program Gulkin dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan • Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. • Memberikan saran perbaikan terhadap program Gulkin. Sasaran Pemantauan dilaksanakan di Kelurahan/Desa yang menjadi lokasi program Gulkin sesuai dengan wilayah kerja TKSK. Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial

33

8. Pelaporan Tujuan Diperolehnya informasi tentang pelaksanaan program Gulkin sebagai masukan untuk perbaikan program ke depan. Penerima Laporan Laporan disampaikan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Sosial Kab/Kota melalui Camat setempat sesuai penugasan yang diberikan, dan dapat memberikan tembusan kepada: • Dinas/Instansi Sosial Provinsi. • Unit Eselon II Kemensos yang terkait dengan penugasan. • Unit Eselon I yang terkait.


34

Kesimpulan


35

Kesimpulan • Potensi dan sumber kesos kedepan akan menjadi pemeran utama dalam pelayanan kesos. • Arah kebijakan yang ditempuh adalah “one gate for multi services” • Penguatan potensi dan sumber kesos akan in line dengan kebijakan pengembangan SDM Kesos di Badiklit Kesos. Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial

36

TERIMA

KASIH


Arah Penguatan Peran TKSK dalam Kelembagaan Sistem Rujukan Terpadu Kesejahteraan Sosial

Recommend Documents