ARAH DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (RPJMD DAN RTRW) DAN MP3EI DI KABUPATEN MERAUKE (MASTERPLAN PERCEPATAN & PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA)
RAN GRK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2013
KERANGKA PIKIR •
•
•
•
Pemerintah telah menyiapkan MP3EI untuk mendorong percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi melalui pembangunan di enam koridor ekonomi. Upaya tersebut diharapkan memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja. Dalam rangka memaksimalkan manfaat MP3EI dan untuk mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,Pemerintah dengan mengedepankan lingkungan hidup untuk keberlanjutan dengan fokus pada “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional”. MIFEE atau Merauke Integrated Food and Energy Estate menjadi komponen penting di dalam Koridor Ekonomi 6 MP3EI. Program yang sudah dimulai sebelum keluarnya MP3EI tersebut dirancang dalam rangka mengantisipasi krisis pangan dan energi, dan ditetapkan lokasinya di Kawasan Merauke dengan pertimbangan potensi lahannya yang datar dan subur. MIFEE merupakan kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, serta organisasi dan manajemen modern. pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), sejalan dengan itu arahan dalam MIFEE sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Merauke yang telah mendapat persetujuan Menteri Pekrjaan Umum dan evaluasi Gubernur dan Mendagri hingga diterbitkan menjadi Perda no 14 tahun 2011 dan kemudian menjadi panduan dalam peruntukan ruang/pemanfaatan lahan di Kabupaten Merauke SERTA MENJADI arahan DALAM penyusunan RPJMN Kabupaten.
1 ARAH KEBIJAKAN RPJMD
4
Permasalahan Pembangunan
Lambatnya akselerasi pembangunan antar wilayah di dalam kabupaten Rendahnya sarana dan prasarana daerah Pemanfaatan sarana dan prasarana daerah yang belum optimum Kepadatan dan persebaran penduduk yang tidak merata Tingginya angka pencari kerja Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dan Pertumbuhan ekonomi semu Rendahnya kemampuan keuangan lokal dan kemampuan meningkatkan ekonomi lokal Penurunan sektor pertanian belum secara nyata digantikan oleh peningkatan sektor lain Rendahnya mutu pelayanan pendidikan; mutu pelayanan kesehatan; pencapaian IPM; pemberdayaan masyarakat kampung; dan upaya pengembangan IPTEK Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak efektif dan efisien Rendahnya kinerja Pemerintah Kabupaten Merauke; pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; upaya peningkatan SDM yang trampil dan siap berkompetisi; dan jenis dan tingkat investasi di Kabupaten Merauke Tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial dan rendahnya potensi sumber kesejahteraan sosial.
Keterkaitan RPJM Provinsi 2006 - 2011 • Pembangunan yang berpusat pada manusia Papua • Melaksanakan pembangunan yang dimulai dari kampung • Sustainable forest development • Menciptakan lingkungan yg menarik investasi dan perdagangan • Infrastruktur makro utk pembangunan ekonomi, penerobosan wilayah dan peningkatan kualitas kehidupan • Good governance
Strategi Dasar Pelaksanaan Pembangunan Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia dan penanganan wilayah tertinggal 1) Peningkatan SDM melalui pendidikan formal dan informal serta pemerataan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan ketrampilan dan kualitas pendidikan, kesehatan, kepemudaan, dan olah raga termasuk sarana dan prasarana penunjangnya 2) Memantapkan kehidupan beragama yang berbasis toleransi berdasarkan asas kesetaraan dan kebersamaan untuk mewujudkan gerbang kesejahteraan dan kedamaian nusantara; 3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik guna mempercepat pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lokal; 4) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan untuk target pemanfaatan jangka panjang yang berorientasi pada ekonomi lokal; 5) Mengembangkan fungsi lindung dan penerapan kaidah konservasi pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan.
Revitalisasi dan Peningkatan Kinerja Perekonomian Daerah 1) Mengembangkan ekonomi lokal berbasis Kampung dengan memanfaatkan potensi lokal yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan; 2) Meningkatkan kemampuan dan produktivitas usaha berbasis sumber daya alam lokal yang tidak bersifat eksploitatif guna menjamin keberlanjutannya dalam jangka panjang yang dilakukan melalui optimalisasi usaha agribisnis berbasis pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan; 3) Meningkatkan kepastian hak atas tanah untuk mendukung kepastian berusaha bagi pemilik modal mikro, peningkatan akses permodalan, peningkatan jaringan distribusi dan pemasaran, pengembangan teknologi, dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat Kampung; 4) Meningkatkan peluang dan kemitraan usaha antara swasta dan masyarakat disertai pengembangan pelatihan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan pasar tenaga kerja, maupun penciptaan jiwa kewirausahaan
Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui konsep transparan dan akuntabel dengan cara penataan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM aparatur, menerapkan manajemen publik, dan berorientasi pada kinerja yang positif; 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, dan politik yang dinamis dan beretika yang bersumber pada pemelihataan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 3) Mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah khususnya sinergitas antar sektor, menghindari kebocoran, penetapan program kegiatan pemerintah di bidang sumber daya alam dan lingkungan serta peningkatan SDM.
Tabel : Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dengan Misi Kepala Daerah Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2011-2016 MISI I : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Tujuan Mewujudkan 1. aparatur dan masyarakat yang terampil dan mandiri 2.
3.
4.
Sasaran Terlaksananya wajib pendidikan dasar 9 tahun Terlaksananya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi Terciptanya tenaga kerja terampil dan siap pakai Terciptanya aparatur dan tenaga penyuluh yang berkualitas
1.
2.
3. 4. 5. 6.
7.
8.
Strategi Peningkatan mutu dan akses pendidikan yang merata di semua distrik Peningkatan kualitas guru dan kompetensi tenaga pendidik melalui sertifikasi Penyetaraan bagi siswa putus sekolah melalui PAKET A, B, dan C Peningkatan jumlah peserta pelatihan ketrampilan kerja Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kejuruan Peningkatan kemampuan inovasi kewirausahaan berbasis kekayaan lokal Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, perdagangan, manajemen, keuangan Peningkatan kualitas sekolah dan sarana pelatihan ketrampilan
1.
2.
3. 4. 5. 6.
7.
Arah Kebijakan Meningkatkan jumlah peserta didik dan menurunkan angka putus sekolah Menambah jumlah tenaga pendidik bersertifikasi sesuai dengan kondisi lokal Memperbaiki sistem pelayanan pendidikan Mengembangkan sekolah berbasis asrama Mewujudkan pemerataan SDM berkualitas dan siap pakai Memberi bantuan operasional pendidikan (BOP) kepada sekolahsekolah SD-SMA/SMK Menambah jumlah peserta pendidikan bea siswa tingkat sarjana di luar Papua
Tabel : Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dengan Misi Kepala Daerah Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2011-2016 (lanjutan) MISI II : Meningkatkan derajad dan pelayanan kesehatan masyarakat Tujuan 1.
2.
Meningkatk 1. an derajad kesehatan masyarakat Meningkatk 2. an sanitasi lingkungan dan sarana kebersihan 3.
Sasaran Terbukanya akses pelayanan masyarakat secara merata Tercapainya peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat Terciptanya lingkungan hidup sehat
Strategi 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
Peningkatan pelayanan kesehatan secara merata di semua distrik Peningkatan penyuluhan dan penanggulangan penyakit perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kesehatan Peningkatan kesehatan ibu dan anak Pembangunan rumah sehat dan layak huni Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta permukiman lingkungan hidup sehat
Arah Kebijakan 1. 2.
3.
4.
5.
6.
Meningkatnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan Meningkatnya mobilitas tenaga pelayanandan penyuluh kesehatan Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan program antar sektor terkait perencanaan kesehatan Meningkatkan sosialisasi KB dan kesehatan ibu, balita dan anak Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hidup sehat Menciptakan budaya hidup bersih dan sehat
Tabel : Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dengan Misi Kepala Daerah Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2011-2016 (lanjutan) MISI III : Mengembangkan perekonomian wilayah kampung, distrik, dan kota berdasarkan potensi dan kemampuan manusia dan wilayah masing-masing dengan pendekatan pembangunan hijau (performance green development) yang meliputi tanaman pangan, kebun, ternak, ikan, dan hutan Tujuan
1.
2.
Sasaran
Menciptakan 1. kampung mandiri yang berwawasan lingkungan Meningkatkan 2. usaha ekonomi lokal
Strategi
Terwujudnya 1. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Terciptanya sumber-sumber 2. ekonomi lokal
3. 4.
5.
Pemanfaatan sumber daya alam sebagai potensi/sumber pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan Peningkatan workshopworkshop pengolahan produksi dan pemasaran, serta akses pada lembaga keuangan Pengembangan komoditas unggulan Pembinaan peningkatan kualitas produk dan pemasarannya Peningkatan sarana dan prasarana penunjang
Arah Kebijakan
1. 2.
3.
4.
5.
Mewujudkan ketahanan pangan lokal Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam Meningkatkan pendapatan masyarakat berbasis ekonomi lokal Membuka pola kemitraan dengan swasta dan lembaga pendanaan Mendukung kemandirian kampung dan penerapan pro-poor, pro-job, progrowth, pro-environment
Tabel : Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dengan Misi Kepala Daerah Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2011-2016 (lanjutan) MISI IV : Mengembangkan dan menata zona perdagangan dan industri serta jaringan tata niaga dan pasar lokal, institusional, regional, antar pulau, dan internasional Tujuan
Sasaran
1. Menciptakan 1. Terwujudnya kawasan kawasan pertumbuhan industri dan ekonomi pengolahan 2. Membuka hasil produksi akses pasar 2. Terciptanya zona perdagangan , industri, dan tata niaga
Strategi 1. Pengembangan sentra industri produk pertanian dan kerajinan serta hasil pengolahannya 2. Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur pengembangan kawasan industri dan pengolahannya 3. Penyediaan informasi perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh 4. Penyediaan informasi potensi komoditi daerah
Arah Kebijakan 1. Meningkatkan koordinasi antar lembaga dan pengendalian pelaksanaan investasi 2. Merealisasikan pelaksanaan investasi , industri, dan perdagangan yang sesuai dengan RTRW/RTRWP/RTRWN, RPJMD/RPJMP/RPJMN 3. Meningkatan kualitas dan kapasitas produksi pertanian dan hasil produksi lainnya 4. Menyediakan data base potensi komoditi dan prospek pengembangannya
Tabel : Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dengan Misi Kepala Daerah Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2011-2016 (lanjutan) MISI V : Membangun dan memberdayakan kampung melalui pemberian kewenangan pengelolaan keuangan kampung (penyusunan APDB kampung) Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1. Tersusunnya perencanaan 1. Peningkatan kualitas dan dan kapasitas aparat pemerintah 1. Meningkatkan penggunaan Terwujudnya dan lembaga masyarakat pengetahuan dana kemandirian kampung di bidang pengelolaan pembangunan kampung perencanaan ekonomi dan pembangunan di secara pelaksanaan tingkat kampung transparan, pembangunannya efektif, dan efisien
Tabel : Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dengan Misi Kepala Daerah Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2011-2016 (lanjutan) MISI VI : Menata kelembagaan pemerintah kampung, distrik, dan kabupaten sesuai kebutuhan (pemekaran wilayah, penataan ruang kawasan, penataan kelembagaan, dan personalia) Tujuan
Sasaran
1. Terwujudnya 1. Tertatanya pemerintah kelembagaan yang efisien, organisasi efektif, dan pemerintahan rasional daearah yang sesuai miskin struktur kebutuhan kaya fungsi daerah 2. Terpenuhinya 2. Pemberdayaa kebutuhan n lembaga pembangunan masyarakat masyarakat di adat segala bidang 3. Terpetakannya kampung adat dan tata batasnya
Strategi
Arah Kebijakan
1. Penyelarasan tupoksi dan rincian 1. Menyelaraskan tugas dari setiap unit kerja untuk struktur kelembagaan menghindari tumpang tindih dan dan tata kerjanya duplikasi tugas dan fungsi 2. Mengembangkan 2. Peningkatan kapasitas dan pembangunan kualitas pelayanan pemerintahan berbasis pusat di setiap distrik dan kampung pertumbuhan dan 3. Penyediaan sarana dan prasarana kawasan pemerintahan hingga level 3. Meningkatkan peran kampung serta kelambagaan 4. Penyusunan profil kampung dan masyarakat masyarakat adat adat/kampung dalam 5. Peningkatan pembinaan, perencanaan dan pemberdayaan, dan pengawasan pengawasan kelembagaan distrik dan pelaksanaan kampung pembangunan
Tabel : Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dengan Misi Kepala Daerah Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2011-2016 (lanjutan) MISI VII: Meningkatkan dan menata prosedur pelayanan masyarakat secara terpadu yang transparan, efektif, dan efisien, serta dapat dipertanggunjawabkan (good and clean government) Tujuan
Terwujudnya pelayanan masyarakat terpadu, tanggap, dan efisien
Sasaran
Strategi
1. Tertatanya 1. Penyediaan data dan manajemen informasi pemerintahan pemerintahan terkait perencanaan yang berbasis pembangunan, tata ruang, pada kependudukan, tanah adat, kepentingan dan daerah rawan bencana masyarakat 2. Pengelolaan administrasi 2. Terealisasikannya pemerintah secara online pelayanan menggunakan SIAK terpadu melalui pelayanan satu pintu
Arah Kebijakan
1. Menata manajemen sistem data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagai titik sentral pembangunan yang bersih dan transparan 2. Membangun koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan terpadu dengan semua bidang
Tabel : Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dengan Misi Kepala Daerah Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2011-2016 (lanjutan) MISI VIII: Membangun, meningkatkan, dan memelihara aksesibilitas wilayah lintas kampung, distrik, dan kota (infrastruktur wilayah) Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1. Tersalurkannya 1. Pembangunan dan 1. Memberdayakan pelayanan pemeliharaan jaringan masyarakat dan swasta kebutuhan dasar jalan, jembatan, untuk ikut serta masyarakat kelistrikan, air bersih, membangun/memelihar 2. Terwujudnya irigasi, pelabuhan, a sarana dan prasarana peningkatan jembatan, informasi, dan 2. Meningkatkan kesadaran Terbangun dan ekonomi lokal komunikasi masyarakat untuk dan akses pada 2. Pembangunan Kota mengelola lingkungan terpeliharanya infrastruktur pembangunan Mandiri Terpadu dan permukiman yang sehat Permukiman penduduk dan berkelanjutan wilayah 3. Pembangunan sarana dan 3. Maksimalisasi prasarana usaha sektor pemanfaatan sarana dan pertanian dan kawasan prasarana usaha sektor sentra produksi, terminal, pertanian, perdagangan dan sub terminal dan industri
Kebijakan Umum Program / Kegiatan Kabupaten Merauke Dalam Merespon Program MDGs
2 RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2010-2030 PERDA NO 14 TAHUN 2011
Analisis
RTRW KABUPATEN MERAUKE
Pulau Dolak dapat dikategorikan sebagai satu kesatuan DAS tersendiri berdasarkan Kepmen PU No 11 tahun 2005 tentang Perwilayahan Sungai
KONDISI INTERNAL
Analisis
RTRW KABUPATEN MERAUKE
KONDISI INTERNAL
PETA SEBARAN VEGETASI HUTAN
Vegetasi hutan
Proporsi luas hutan dibandingkan luas DAS rata-rata > 30%
Analisis
RTRW KABUPATEN MERAUKE
Penurunan terbesar: Hutan lahan kering primer (134 ribu ha) Penambahan terbesar: Rawa (112 ribu ha)
KONDISI INTERNAL
Analisis
RTRW KABUPATEN MERAUKE
KONDISI INTERNAL
Hasil penggabungan 3 sumber data Land system: 28 Klasifikasi sistem lahan
V
II III IV
Warna: Indikator intensitas kegiatan ekonomi
I Pada level ini dikaji aspek Micro dan Macro economi An inter-island computable general equilibrium (CGE)
Rendah, Terbatas, Sedang, Tinggi dan Intensif
SINKRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN TATA RUANG RTRW PROVINSI PAPUA (DRAFT)
LANDUSE EXISTING RTR KAWASAN MERAUKE DSK
TEMPAT PENTING MASYARAKAT ADAT
RTRW KABUPATEN MERAUKE Perda No 14 tahun 2011
REKOMENDASI TIM BKPRN
KESESUAIAN LAHAN
MP3EI
24
RTRW KABUPATEN MERAUKE (PERDA NO 14 TAHUN 2011 Secara umum merupakan dataran rendah hingga bergelombang ringan (4 – 60 m dpl). Morfologinya wilayah terbentuk dari endapan alluvial. Batuan utama clay, silt dan pasir.
Luas wilayah adalah seluas: 4.67.163,26 Ha. : - kawasan lindung = 2.724.059,64 Ha. (58,22%) - kawasan budidaya = 1.955.103,62 Ha. (41,78%)
Program pembangunan Kabupaten Merauke yang tertuang pada dokumen MIFEE sudah sesuai dengan kondisi tutupan lahan tahun 2007 (RTRW Kabupaten Merauke 2010-2030). Kesesuaian
antara program MIFEE dan kondisi tutupan lahan Kabupaten Merauke dapat dilihat pada peta
PETA POLA RUANG KABUPATEN MERAUKE
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Tabel Luasan Kawasan Lindung No.
Rencana Kawasan Lindung
1
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Dibawahnya Hutan Lindung Resapan Air Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Pantai Sempadan Sungai (Inti) Sempadan Sungai (Penyangga)* Kawasan Pelestarian Alam Suaka Marga Satwa Taman Nasional Darat Cagar Alam Pelestarian Budaya** Kawasan Rawan Bencana Rawan Banjir/Gelombang Pasang** Abrasi Pantai** Kawasan Perlindungan Lainnya Kawasan pantai berhutan bakau A. Total Kawasan Lindung
2
3
4
5
Luas (Ha)
(%)
471.054,47 609.553,58
10.07 13,03
17.166,97 149.003,84 -
0,37 3,18 -
657.849,86 440.056,08 111.450.05 -
14,06 9,40 2.38 -
-
-
267.924.79 2.724.059,64
5,73 58.22 26
RTRW Kabupaten Merauke 2010 - 2030
Tabel Luasan Kawasan Budidaya No.
Rencana Kawasan Budidaya
6
Kawasan Galian Pasir
7
Kawasan Hutan
8
Hutan Produksi Konversi
Hutan Produksi
9
Luas (Ha)
(%)
2.161,12
0,05
50.699,52
1,08
726.346,06
15,52
Permukiman
Kawasan Perkotaan
37.662,29
0,80
Kawasan Pedesaan
105.406,01
2,25
3.697,59
0,08
10
Perikanan darat
11
Perkebunan
184.770,36
3,95
12
Peternakan
11.057,28
0.24
13
Pertanian
14
Pertanian Lahan Basah
486.931,63
10,41
Pertanian Lahan Kering/Perkebunan
346.370,78
7,40
-
-
1.955.103,62
27 41.78
Kawasan Wisata** B. Total Kawasan Budidaya
Gambaran Umum Wilayah
Pengembangan KSPP I – IV (pengemmbangan tahap awal)
PETA POLA RUANG KABUPATEN MERAUKE
PETA STRUKTUR RUANG KABUPATEN MERAUKE
Peta Rencana Jaringan Jalan
Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kebijakan dasar pemanfaatan ruang (dalam RPJMD); 1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan untuk target pemanfaatan jangka panjang yang berorientasi pada ekonomi lokal. 2. Mengembangkan fungsi lindung dan penerapan kaidah konservasi pada kawasankawasan yang telah ditetapkan. 3. Mengembangkan ekonomi lokal berbasis kampung dengan memanfaatkan potensi lokal yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. 4. Meningkatkan kemampuan dan produktivitas usaha berbasis sumber daya alam lokal yang tidak bersifat eksploitatif guna menjamin keberlanjutannya dalam jangka panjang yang dilakukan melalui optimalisasi usaha agribisnis berbasis pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan. 5. Meningkatkan kepastian hak atas tanah untuk mendukung kepastian berusaha bagi pemilik modal mikro, peningkatan akses permodalan, peningkatan jaringan distribusi dan pemasaran, pengembangan teknologi, dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat kampung. 6. Meningkatkan peluang dan kemitraan usaha antara swasta dan masyarakat disertai pengembangan pelatihan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan pasar tenaga kerja, maupun penciptaan jiwa kewirausahaan.`
Lanjutan......Kebijakan Pemanfaatan Ruang
• Izin lokasi investasi dalam rangka penyediaan pangan nasioal harus sesuai dengan rencana tata ruang daerah dengan membuka ruang-ruang konservasi minimal 30% dalam arahan ruang yang diberikan • Mengurangi emisi karbon (areal pengembangan MIFEE tidak termasuk dalam kawasan gambut, kalau pun ada dan sangat kecil merupakan kawasan yang dianclove sebagai areal yang dilindungi. (telah dilakukan penelitian gambut oleh wwf, Pemda dan ITB) • Pembukaan hutan dengan prinsip pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, menyediakan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan tempat penting masyarakat adat. • Memanfaatkan lahan terbengkalai, terdegradasi • Pengelolaan sumberdaya alam secara berkesinambungan • Pencegahan kerusakan lingkungan hidup
3 MP3EI
Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia (mp3ei) MP3EI, tertuang didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tanggal 20 Mei 2011 Dilatar belakangi oleh : Pembangunan ekonomi Indonesia tidak mudah, dinamika ekonomi domestik dan global mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan, keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam Konteks tersebut, Presiden menyadari perlunya penyusunan Masterplan Perencanaan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk memberikan arah pembangunan ekonomi Indonesia higga 2025. Tujuan : Melalui P3EI perwujudan pembangunan Manusia Indonesia sebagai bangsa yang maju tidak saja melalui peningkatan pendapatan dan daya beli semata, namun dibarengi dengan membaiknya pemerataan dan kulitas hidup seluruh bangsa.
Visi mp3ei Selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam UU No.17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, maka visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”.
MP3KI merupakan affirmative action sehingga pembangunan ekonomi yang terwujud tidak hanya pro-growth, tetapi juga propoor, pro-job dan pro-environment, termasuk penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin.
Strategi Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia TUJUAN:
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan
STRATEGI UTAMA
Mengembangkan Koridor Ekonomi Indonesia: Membangun pusat-pusat pertumbuhan dengan mengembangkan klaster industri berbasis sumberdaya Komoditi/sektor unggulan Memperkuat konektivitas nasional Mengurangi transaction cost dan mewujudkan sinergi antar pusat Pertumbuhan dengan: • • •
Konektivitas intra dan inter pusat pertumbuhan di dalam koridor Konektivitas internasional dari hub koridor Konektivitas lokal untuk pembangunan inklusif (pemerataan)
Mempercepat Kemampuan SDM dan IPTEK Nasional
STRATEGI PENDUKUNG
Mengembangkan kebijakan investasi, kebijakan perdagangan, kebijakan pembiayaan, dan pengembangan KPS/PPP 37
KedudukanPembangunan MP3EI Dalam Kerangka SistemIndonesia Perencanaan Strategi Roadmap Ekonomi Pembangunan Nasional
RAN GRK: Rencana Aksi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca REDD: United Nation Reducing Emission of Deforestation and Development
38
6 Koridor Ekonomi Prioritas
39
Koridor Ekonomi P. Papua
40
Dukungan Infrastruktur Jalan Koridor VI (Papua – Kep.Maluku) Peningkatan Daeo - Bere-Bere
Peningkatan Jalan Daruba - Wayabula
Penanganan Jalan Maruni– Bintuni
Peningkatan jalan FakFak -Kokas - Bomberai
Peningkatan jalan Manokwari – Kebar Sorong
Penanganan jalan Depapre-Bonggrang dan ring road Jayapura
Penanganan Jalan Timika –PotowaiburuEnarotali-Nabire Peningkatan Masohi – Haya - Laimu
41
Program Strategis Provinsi Papua TA. 2013 penyediaan /pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
Berkala Jalan Erambu - Bupul Berkala Jalan Bupul - Muting Berkala Jalan Sota - Erambu Peningkatan Struktur Jalan Dalam Kota Merauke Penggantian Jembatan Bupul (MYC) Penggantian Jembatan Nafax Penggantian Jembatan SP.4 Mandokwe Penggantian Jembatan Muting III Pnk Struktur Tanah Merah - Getentiri I (UMYC) Pnk Str Jalan Getentiri - Bts. Kab. Boven Digoel Pnk Struktur Jalan Mindiptana – Waropko Peningkatan Struktur Mandom – Getentiri (UMYC) Penggantian Jembatan Bertho Penggantian Jembatan Jacky Penggantian Jembatan Tapi Pemeliharaan Rutin Jalan Berkala Jalan Sota - Erambu - Bupul - Muting Peningkatan Jalan Muting - Mandom Pembangunan Jalan Okaba - Buraka Pembangunan Jalan Buraka - Okaba Pembangunan Jalan Buraka - Muara Dambu Pembangunan Jalan Bibikem - Muara Dambu Pembangunan Jalan Wanam - Bibikem Pembangunan Jembatan Sungai - Hewa ( Okaba ) Bang Jbt Ruas Buraka - Wanam ( Jbt. Teppo, Cs ) Peningkatan Jalan Erambu-Jagebob-SP 7 Tanah Miring (SNR) Peningkatan Jalan Nakias-Banamepe (rencana) 42
PERKEMBANGAN INVESTOR: Jumlah Investor yang telah mendapat ijin lokasi oleh Bupati sebanyak 47 , dengan rincian 31 Investor yang aktif 16 Investor yang tidak aktif Proses amdal : 7 Investor sudah mendapatkan AMDAL ; 2 Investor dalam proses sosialisasi AMDAL; 30 Investor Belum mendatkan AMDAL ; 8 Investor dalam pengurusan AMDAL;
PERKEMBANGAN TERKINI PETA kawasan hutan: SK MENTERI KEHUTANAN NO 782 /II /TAHUN 2012 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN PROVINSI PAPUA DENGAN PETA RTRW KABUPATEN MERAUKE 2010-2030
POLA RUANG RTRW KAB MERAUKE
Kebijakan Hijau Investasi Pemerintah membuka selebar-lebarnya peluang bagi masyarakat dan pihak investor untuk berupaya di Merauke dengan prinsip bahwa kegiatan tersebut bersifat ramah lingkungan, berkelanjutan, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya penduduk lokal disekitar lokasi ; Pemerintah telah berkomitmen untuk menjaga luasan lahan yang mempunyai fungsi lindung sebesar 52,5% dari total; Bahwa semua pihak yang akan memanfaatkan lahan harus berdasarkan arahan tata ruang dan harus mendapat rekomendasi dari BKPRD;
Pemanfaatan sumberdaya alam diarahkan kepada kegiatan yang tidak bersifat eksploitatif; Bahwa pihak swasta yang akan beriventasi di wilayah Merauke haruslah mengedepankan prinsip kemiteraan dengan masyarakat lokal; Melakukan telaahan kembali bagi rencana investasi yang tidak sesuai dengan arahan tata ruang;
• Bahwa Kebijakan hijau tersebut tertuang dalam misi Bupati Merauke melalui misi 3 (Mengembangkan perekonomian wilayah kampung, distrik dan kota berdasarkan potensi dan kemampuan manusia di wilayah masingmasing dengan pendekatan pembangunan hijau (Green Development yang meliputi lahan, kebun, ternak, ikan dan hutan); • Selain itu dalam RPJM misi tersebut dituangkan secara jelas, sehingga menjadi acuan formal bagi semua pihak; • Pada tingkatan pelaksanaan, Pemerintah Kab. Merauke telah membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), yang salah satu Pokjanya adalah pengendalian ruang.
MIFEE Mengikuti arahan MIFEE, maka luas investasi Pola Ruang telah disesuaikan luas Arahan Pusat dan Provinsi Papua untuk Tahap Pertama seluas 228.022 ha pada KSPP I-IV, diluar kawasan pengembangan petani yang eksisting saat ini seluas 40.175 ha ( meningkat dari 40.175 ha + 3.010 ha pembukaan lahan APBN dan APBD mendukung tanaman pangan tahun 2011 dan 2012);
1. Adanya Surat Edaran Gubernur No.050/3595/Set tanggal 26Oktober 2010, bahwa semua permohonan ijin yang menggunakan Lahan Skala Luas harus menunggu Penetapan PERDA Provinsi Papua tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2010-2030; 2. Pada saat identifikasi pemilik hak ulayat yang sulit akibat Peta hak ulayat belum Ada; 3. Pembangunan pelabuhan permanen Bian sampai saat ini belum terealisasi, sehingga perusahaan berencana untuk membangun sendiri Jetty Permanen, namun sampai saat ini permohonan Pembangunan Ijin Jetty Permanen belum diperoleh, sehingga pembangunannya belum dapat dilaksanakan; 4. Alat telekomunikasi belum memadai; 5. 8. Membaca kendala tersebut kaitannya dengan AMDAL, maka Kabupaten Merauke sedang mengurus LISENSI menjadi Komisi Penilai Amdal Kabupaten dimana semua persyaratan terkait lisensi telah dipenuhi sehingga diharapkan percepatan persetujuan lisensi oleh Provinsi Papua pada Kabupaten Merauke; 6. Secara khusus kendala di bidang perijinan yang perlu segera dipecahkan adalah masalah Amdal, masalah pelepasan kawasan hutan dan Pengurusan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK);
.
7. Hampir semua perusahaan mengalami permasalahan yang sama mengenai proses perijinan pelepasan kawasan dan proses Amdal terlalu lama 8. Dalam Peta Rencana Pola Ruang Sudah Sangat Jelas Pembagiannya mengenai Kawasan Lindung (Cagar Alam Darat, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional Darat, Hutan Lindung, Resapan Air, Kawasan Hutan Bakau, Sepadan Pantai, Sepadan Sungai, Kawasan Pelestarian Budaya, Abrasi Pantai dan Rawan Banjir) dan Kawasan Budidaya (Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi yang dapat dikonversi, Kawasan Perkotaan, Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Basah, Perikanan Darat, Perkebunan, Kawasan Pedesaan, Peternakan dan Kawasan Galian Golongan C. 9. Pelepasan Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) tidak melalui proses pelepasan karena Kabupaten Merauke sudah ada PERDA No. 14 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Merauke Tahun 2010-2030; 10. Mengenai Surat EDARAN GUBERNUR NOMOR 050/3595/set tanggal 26 Oktober 2010 tentang semua permohonan ijin yang menggunakan lahan skala luas harus menunggu penetapan PERDA PROVINSI PAPUA tentang RTRW Provinsi Papua tahun 2010-2030. akan dikoordinasikan lagi dengan Gubernur Provinsi Papua dalam hal ini Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
4 PROGRAM PERENCANAAN MIFEE KEDEPAN
SECARA GARIS BESAR KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN MIFEE MP3EI Mempercepat penetapan perda RTRW Provinsi Papua Berupaya mempertahan tutupan lahan Pulau Dolok dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten sebagai kawasan perlindungan Setempat dimana fungsi kawasan hutannya adalah HPK Penyesuaian izin lokasi Investasi n yang tidak aktif Tanah hak ulayat dalam areal investasi tidak diperjual belikan namun merupakan lahan sewa dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku Wajib Menyediakan ruang untuk masyarakat minimal 20% sebagai plasma (areal perkebunan/pertanian) yang dikelola oleh masyarakat Menyediakan ruang anclove untuk kawasan penting masyarakat/sakral dalam areal investasi sebagaimana yang tertuang dalam RTRW dan peta kawasan tempat penting yang dikeluarkan oleh wwf Menyediakan ruang untuk kawasan perlindungan setempat minimal 30% dari areal pemanfaatan lahan Melakukan penyusunan rencana tata ruang turunan /rinci dari RTRW Kabupaten dengan skala peta yang lebih besar (minimal 1 : 5000/10.000) sebagai dasar perizinan yang lebih operasional Melakukan pemetaan hak ulayat masyarakat di kawasan pengembangan investasi (saat ini dillakukan oleh investor untuk menjamin kepastian kepemilikan hak ulayat tanah masyarakat hukum adat ) dalam kawasan investasi
Lanjutan.......KBEIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN MIFEE DALAM MP3EI Mempercepat lisensi tim penilai AMDAL di Kabupaten Merauke dengan mengajukan pernerbitan lisensi ke Provinsi Papua Pengembangan pertanian tanaman pangan dengan menggunakan sistem mekanisasi pertanian untuk mengantisipasi kekurangan tenaga kerja Keterlibatan pemerintah daerah dalam penyusunan CSR oleh investor untuk pemberdayaan masyarakat Hukum adat Membuat perda terkait hak ulayat terkait penggunaan lahan skal luas Memfungsi peranan BKPRD sebagai kelembagaan adhoc penataan ruang daerah dalam pennyeleggaraan ruang (perencanaan, pemanfaatn dan pengendalian ruang) Melakukan pemantauan /pengawasan pemanfaatan ruang terkait perizinan lokasi Melindungi kawasan perlindungan setempat sebagai kawasan baver area dengan cara melakukan pemetaan partisipatif secara detail pada kawasan investasi agar terjadi keseimbangan ruang (pembangunan hijau) membangun infrastruktur wilayah (jalan, jembatan , pelabuhan, lapangan terbang) untuk mendukung MIFEE. (telah dibangun secara bertahap pada areal pengembangan MIFEE tahap 1 dan tahap Berikutnya) melakukan bimbingan dan pelatihan teknologi pengelolaan alat mesin pertanian; Penyediaan sarana dan prasarana pertanian (Bengkel Kampung, Hand Traktor, Farm Traktor, Jembatan Usaha Tani, Jalan Usaha Tani, BPP, dll) dalam meningkakan produksi pertanian di Kabupaten Merauke termasuk membangun saluran irigasi primer,sekunder dan tersier.
55
