APLIKASI ELEKTRONIK SURAT PEMBERITAHUAN (e-spt) DI PT KALBE FARMA, TBK

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

APLIKASI ELEKTRONIK SURAT PEMBERITAHUAN (e-SPT) DI PT KALBE FARMA, TBK

TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Oleh: Florentina Charisma Meliana Dewi Untari NIM F3409034

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012 commit to user

i


digilib.uns.ac.id

APLIKASI SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK (e-SPT) DI PT KALBE FARMA

ABSTRAK

Florentina Charisma Meliana Dewi Untari F3409034

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi yang memberikan fasilitas yang mudah dan praktis maka Direktorat Jenderal Pajak menginginkan kemudahan sebuah sistem yang dikemas secara komputerisasi dengan mengeluarkan aplikasi elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT). SPT elektronik merupakan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam SPT beserta lampirannya, memelihara data SPT beserta lampirannya, generate data SPT digital, dan mencetak SPT dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak. Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu melaporkan pajak menggunakan e-SPT. PT Kalbe Farma merupakan salah satu Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu yang wajib melaporkan pajak menggunakan e-SPT. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan aplikasi e-SPT di PT Kalbe Farma. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan data kuantitatif. Sumber data yang penulis dapat dari data primer yaitu data yang penulis dapatkan langsung dari PT Kalbe Farma dan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari peraturan perpajakan, buku-buku yang terkait. Sedangkan pengumpulan data yaitu dengan observasi/ pengamatan, wawancara/ interview, dokumenter, dan studi kapustakan/ referensi. Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan apklikasi e-SPT terbukti aman, cepat, efisien karena Wajib Pajak tidak perlu mencetak banyak lampiran dan tidak perlu menginput ulang bukti potong dan faktur pajak karena bisa langsung diimpor dari data. Waktu melaporkan e-SPT ke Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak dapat menyimpan aplikasi e-SPT di disket/ flashdisc. Walaupun Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan jaminan keamanan data, akan tetapi Wajib Pajak disarankan untuk selalu membuat back up data eSPT karena komputer retan dengan virus. Kata kunci: e-SPT di PT Kalbe Farma commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

SURAT PEMBERITAHUAN ELECTRONIC (e-SPT) APPLICATION at PT KALBE FARMA

ABSTRACT

Florentina Charisma Meliana Dewi Untari F3409034

By the movement and development of information and technology which are giving easy and practise facilitation, Direktorat Jenderal Pajak desires an easy system operated by computer. It is done by releasing Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT) application. e-SPT formed in application program facilitated by Direktorat Jenderal Pajak for wajib pajak. It is used for recording and maintaining SPT and their sheets, generating SPT digital data, and printing SPT that could be reported through electronic media Kantor Pelayanan Pajak. Direktorat Jenderal pajak commands certain Pengusaha Kena Pajak (PKP), including PT Kalbe Falma, to report their tax through e-SPT. This research has purpose to know the usage of e-SPT at Kalbe Farma. This research conducted by the writer, uses a quantitative data. Primer source of data is from PT Kalbe Farma and secunder source of data is from learning tax rules and some related books. The data collection method are observation, interview, documenter and referens. After doing research and explanation, the conclusionn is the usage of eSPT application approved as safe, fast and efficient application. Wajib Pajak does not need to print some sheets and re-input bukti potong and faktur pajak. All of it could be directly imported from electronic data. When reporting e-SPT to Kantor Pelayanan Pajak, wajib pajak has to save the e-SPT application in their disc/flashdisk. Eventough Direktorat Jenderal Pajak has given data safety guarantee, but still wajib pajak is recommended to always make an e-SPT data back up because computer is easy affected by virus.

Key Word: e-SPT Application at PT Kalbe Farma

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas

Akhir

dengan

judul

APLIKASI

ELEKTRONIK

SURAT

PEMBERITAHUAN (e-SPT) DI PT KALBE FARMA telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan guna mencapai derajat Ahli Madya Program Diploma III Perpajakan FE UNS

Surakarta,

Juni 2012

Disetujui dan ditrima oleh

Pembimbing

M. Syafiqurrahman, SE., MM., Ak. NIP. 198006042005011001

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan

Surakarta,

Juni 2012

Tim Penguji Tugas Akhir 1. Christiyaningsih Budiwati, S.E., M.Si., Ak.

(

)

NIP. 197511032000122001 Penguji

2.

M . Syafiqurrahman, SE., MM., Ak. NIP. 198006042005011001 Pembimbing

commit to user

v

(

)


digilib.uns.ac.id

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto: †

Bersyukurlah dengan apa yang kamu dapat karena itu semua karunia dari Tuhan Yesus (penulis)

†

Kesabaran melatih kita untuk tidak mudah putus asa (penulis)

†

Hadapi segala sesuatu dengan senyuman (penulis)

†

Hiasi hari-harimu dengan senyuman (penulis)

Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk: †

Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kehidupan

†

Ibuku tercinta yang telah pulang ke rumah Bapa di Surga

†

Ayah dan adikku tersayang

†

Tante, Om dan keluargaku

†

Bigbang yang lagu-lagunya telah menemaniku

†

Teman-teman seangkatan 2009

†

Almamater

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas semua berkat, rahmat, anugerah dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “APLIKASI ELEKTRONIK SURAT PEMBERITAHUAN (e-SPT) DI PT KALBE FARMA, TBK”. Penyusunan Tugas Akhir ini dibuat untuk memenuhi persyaratan tugas akhir perkuliahan untuk menyelesaikan pendidikan pada program Diploma III Perpajakan Universitas Sebelas Maret Surakarta sehingga memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi Perpajakan. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih belum sempurna, mengingat pengalaman dan pengetahuan yang terbatas. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak berupa bimbingan, saran dan kesempatan untuk melaksanakan magang serta dorongan moril, maka Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Pada proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kehidupan serta segala berkah dan anugerah sehingga penulis memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi orang lain

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

2. Orangtua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan magang 3. Bapak Dr. Wisnu Untoro, M.S selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta 4. Bapak Drs. Hanung Triatmoko, M.Si., Ak selaku ketua jurusan Diploma III Akuntansi Perpajakan Universitas Sebelas Maret 5. Bapak M. Syafiqurrahman, SE.,MM., Ak selaku pembimbing Tugas Akhir terimakasih atas bimbingan dan pengarahan di sela-sela kesibukannya 6. Bapak Drs. Sri Hartoko, MBA., Ak selaku Pembimbing Akademik terimakasih atas waktunya yang telah disediakan untuk penulis 7. Bapak Ahmad Ridwan Nasution, SE.Ak selaku dosen pembimbing dalam magang 8. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis mendapat banyak pengetahuan selama kuliah 9. Ibu Ir. Ria Takariyanti MBA selaku General Manager yang telah mengijinkan penulis untuk magang di PT Kalbe Farma, Tbk 10. Kak Filia Theresia Kurniawaty selaku pembimbing magang dari PT Kalbe Farma, Tbk, terima kasih atas segala bimbingan, arahan, saran dan supportnya selama melaksanakan magang 11. Bapak Fx Chrisnanto yang telah memberi support kepada penulis 12. Untuk Maya, Evril, Siti, Vita, Siska, Murni, Nurul terimaksih atas dukungan dan kebersamaanya commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

13. Untuk mbak Maha dan mbak Vero trimakasih atas dukungan semangat dan supportnya 14. Seluruh pihak tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dalam menyusun Tugas Akhir Demikian Tugas Akhir ini penulis susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun.

Surakarta, Juni 2012

Penulis

commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL…………………………………………………….

i

ABSTRAK………………………………………………………………

ii

ABSTRACT………………………………………………………………

iii

HALAMAN PERSETUJUAN………………………………………….

iv

HALAMAN PENGESAHAN..…………………………………………

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN………………………………………

vi

KATA PENGANTAR…………………………………………………..

vii

DAFTAR ISI…………………………………………………………….

x

DAFTAR TABEL……………………………………………………….

xii

DAFTAR GAMBAR……………………………………………………

xiii

DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………….

xiv

BAB I PENDAHULUAN……………………………………………….

1

A. Gambaran Umum Perusahaan………………………………........ 1 B. Latar Belakang…………………………………………………… 13 C. Rumusan Masalah………………………………………………..

15

D. Tujuan Penelitian………………………………………………… 15 E. Manfaat Penelitian……………………………………………….. 16 F. Metode Penelitian………………………………………………..

commit to user

x

16


digilib.uns.ac.id

BAB II ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN…………………….

19

A. Tinjauan Pustaka…………………………………………………

19

B. Analisis Data dan Pembahasan…………………………………..

40

BAB III TEMUAN………………………………………………………

58

A. Kelebihan………………………………………………………..

58

B. Kelemahan……………………………………………………….

59

BAB IV PENUTUP……………………………………………………..

61

A. Simpulan…………………………………………………………

61

B. Rekomendasi…………………………………………………….

61

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Perbedaan SPT Konvensional dengan e-SPT……………… 41

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT Kalbe Farma, Tbk………………

5

Gambar 1.2 Proses Penginputan Bukti Potong dan Faktur Pajak…….

52

Gambar 1.3 Proses Pelaporan dan Pembayaran PPh…………………

53

Gambar 1.4 Proses Pelaporan dan Pembayaran PPN…………………

54

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Izin Magang 2. Surat Jawaban dari Instansi Magang 3. Surat Keterangan telah melakukan kegiatan Magang 4. Lembar Penilaian 5. Surat Tanda Terima Laporan Kuliah Magang Kerja 6. Surat Pernyataan Tugas Akhir 7. Report Pajak 8. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik 9. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-44/PJ/2010 tentang bentuk, isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

commit to user

xiv


digilib.uns.ac.id

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perusahaan 1. Sejarah PT Kalbe Farma, Tbk PT Kalbe Farma, Tbk didirikan pada pertengahan tahun 1966 oleh Dr. Boenjamin Setiawan, Ph.D dan Franciscus Bing Aryanto yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesadaran kesehatan dan kesejahteraan

masyarakat.

Kemudian

mereka

memutuskan

untuk

mendirikan PT Kalbe Farma yang berfokus pada bisnis farmasi. Dr Boen adalah seorang dokter dan ahli farmakologi yang sangat paham tentang dunia farmasi, sedangkan Bing yang merupakan saudara Dr. Boen sangat jeli dalam melihat kesempatan mengembangkan bisnis PT Kalbe Farma. Bing juga memiliki jaringan bisnis dan relasi yang luas.. PT Kalbe Farma telah jauh berkembang dari awal mulanya sebagai usaha farmasi yang dikelola di garasi rumah pendirinya di wilayah Jakarta Utara. Selama lebih dari 40 tahun sejarah perusahaan, pengembangan usaha telah gencar dilakukan melalui akuisisi strategis terhadap perusahaan-perusahaan farmasi lainnya, membangun merek-merek produk yang unggul dan menjangkau pasar internasional dalam rangka transformasi PT Kalbe Farma menjadi perusahaan produk kesehatan serta nutrisi yang terintegrasi dengan daya inovasi, strategi pemasaran, pengembangan merek, distribusi, keuangan, keahlian riset dan commit tokekuatan user

1

2 digilib.uns.ac.id


pengembangan serta produksi yang sulit ditandingi dalam mewujudkan misinya untuk meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Sekarang ini, PT Kalbe Farma dikenal sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar, yang menduduki peringkat ketiga dari 20 perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara.

2. Visi, Misi dan Motto a. Visi PT Kalbe Farma, Tbk: Menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik yang didukung oleh inovasi, merek yang kuat dan manajemen yang prima b. Misi PT Kalbe Farma, Tbk: Meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik c. Motto PT Kalbe Farma, Tbk: The Scientific Pursuit of Health for a Better Life

3. Nilai-Nilai Perusahaan Pendiri PT Kalbe Farma telah mewariskan nilai-nilai Perusahaan yang sudah didirikan sejak tahun 1966 yang sampai sekarang telah menjadi pedoman bersikap dan bertindak bagi seluruh karyawan grup Kalbe. Melalui penggalian nilai-nilai utama Perusahaan yang terus lestari telah dirumuskan lima nilai Perseroan yaitu “Panca Sradha Kalbe” terdiri atas: commit to user


3 digilib.uns.ac.id

a. Saling percaya adalah perekat di antara kami b. Kesadaran penuh adalah dasar setiap tindakan kami c. Inovasi adalah kunci keberhasilan kami d. Bertekad untuk menjadi yang terbaik e. Saling keterkaitan adalah panduan hidup kami Panca Sradha Kalbe merupakan filosofi yang melandasi Perseroan untuk terus bertumbuh mewujudkan misi PT Kalbe Farma “Meningkatkan Kesehatan untuk Kehidupan yang Lebih Baik”.

4. Jenis usaha/ Kegiatan PT Kalbe Farma, Tbk Pada tahun 1991 PT. Kalbe Farma, Tbk terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan publik. PT Kalbe Farma merupakan perusahaan produk kesehatan publik terbesar di Asia Tenggara yang memiliki nilai kapitalisasi pasar sebesar USD 3,6 miliar dan omset penjualan 10,2 triliun rupiah pada akhir tahun 2010. PT Kalbe Farma memiliki fokus bisnis pada 4 divisi yang masing - masing memberikan kontribusi yang relatif seimbang, yaitu divisi obat resep (kontribusi 25%), divisi produk kesehatan (kontribusi 17%), divisi nutrisi (kontribusi 22%) serta divisi distribusi & kemasan (kontribusi 36%). Dengan didukung lebih dari 15.000 karyawan termasuk 4.000 tenaga pemasaran dan penjualan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, PT Kalbe Farma mampu menjangkau 70% dokter umum, 90% dokter spesialis, 100% rumah sakit, 100% apotek untuk pasar obat-obat resep serta 80% untuk pasar produk commit to user

4 digilib.uns.ac.id


kesehatan dan nutrisi di seluruh Indonesia. Semangat inovasi yang telah menjadi bagian integral pertumbuhan Perseroan sejak awal pendiriannya secara berkesinambungan diterapkan di lingkungan

grup Kalbe untuk pengembangan produk baru yang

berdaya jual dan berbasis teknologi yang memberikan kemudahan bagi konsumen. Melalui kegiatan riset dan pengembangan di bidang medis, PT Kalbe Farma mendorong pertumbuhan Perseroan di masa mendatang dan berperan serta dalam memajukan dunia kesehatan demi meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Melalui peningkatan produktivitas, inovasi dibidang kesehatan serta pengelolaan arus kas yang baik, PT Kalbe Farma memiliki landasan yang kuat untuk terus bertumbuh sebagai perusahaan kesehatan yang unggul di Indonesia. Dengan didukung upaya perbaikan berkesinambungan dalam berbagai proses bisnis dan kualitas sumber daya manusia, PT Kalbe Farma terus mengembangkan diri untuk “menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik yang didukung oleh inovasi, merek yang kuat dan manajemen yang prima.

commit to user

5 digilib.uns.ac.id


5. Struktur Organisasi PT Kalbe Farma, Tbk

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT Kalbe Farma, Tbk General Meeting of Shareholders

Nomination Committee Remuneration Committe

Board of Commissioners

Risk Management Committee GCG Committee

Board of Directors

Audit Committee

Corporate Function

Strategic Business Unit

Corporate Legal

Pharmaceuticals

Corporate Management System &

Consumer Health

Business Development Nutritionals Corporate Information Technology &System Distribution & Logistics Corporate Communication Biopharma Corporate Theasury & Investor Relations

Eye Care

Corporate Finance

Medical Deicves

Accounting & Tax Health Services Corporate Audit International

Note: berdasar data terakhir tahun 2010 commit to user

6 digilib.uns.ac.id


6. Job Descreptions PT Kalbe Farma, Tbk a. General Meeting of Shareholders/ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau keputusan strategis lainnya yang diajukan Direksi. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan Perseroan. Tanpa mengurangi kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh RUPS, RUPS atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang–undangan. b. Board of Commissioners/ Dewan Komisaris Dewan Komisaris berfungsi melakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus, memberikan nasehat kepada Direksi dalam mengelola

Perseroan,

serta

melakukan

pemantauan

terhadap

efektivitas praktek GCG (Good Corporate Governance) yang commit to user diterapkan Perseroan, pelaksanaan pengendalian internal serta

7 digilib.uns.ac.id


kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain mencakup: 1. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perseroan oleh Direksi serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan. 2. Mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala untuk membahas pengelolaan operasional perseroan. 3. Mengawasi pengelolaan perseroan atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi dan memberikan masukan jika diperlukan. 4. Menominasikan dan menunjuk calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk diajukan dan disetujui dalam RUPS Tahunan. 5. Menentukan jumlah remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, berlandaskan pada wewenang yang diberikan dalam RUPS Tahunan. 6. Menunjuk dan menetapkan anggota Komite Audit. Komposisi Dewan Komisaris Susunan Dewan Komisaris Kalbe adalah sebagai berikut: Presiden Komisaris

: Johannes Setijono

Komisaris

: Santoso Oen Jozef Darmawan Angkasa Ferdinand Aryanto

Komisaris Independen

: Wahjudi Prakarsa

commit to user Farid Anfasa Moeloek

8 digilib.uns.ac.id


c. Board of Directors/ Direksi Direksi menjalankan kepengurusan dan pengelolaan atas Perseroan dengan merumuskan berbagai kebijakan, rencana kerja, anggaran perusahaan, sasaran jangka pendek dan jangka panjang serta melakukan implementasi dan pemantauan atas pelaksanaannya dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh RUPS. Komposisi Direksi Susunan Direksi Kalbe adalah sebagai berikut: Presiden Direktur

: Bernadette Ruth Irawati Setiady

Wakil Presiden Direktur : Johanes Berchman Apik Ibrahim Direktur

: Budi Dharma Wreksoatmodjo Herman Widjaja Vidjongtius

d. Audit Committee/ Komite Audit Peran Komite Audit adalah untuk menunjang kinerja Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas pengelolaan Perseroan. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah: commit to user

9 digilib.uns.ac.id


1. Melakukan evaluasi dan penelaahan Laporan Keuangan Perseroan secara periodik berdasarkan peraturan dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. 2. Melakukan pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan serta hasil audit oleh Unit Audit Internal. 3. Memberikan rekomendasi sehubungan dengan proses pengendalian internal. 4. Melakukan kajian atas kompetensi dan independensi auditor eksternal serta atas kesesuaian, ruang lingkup dan honorarium audit eksternal. 5. Memberikan penjabaran tugas dan tanggung jawab Komite Audit untuk tahun buku yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan auditor eksternal. Wewenang Komite Audit antara lain adalah memiliki akses yang tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perseroan lainnya yang berkaitan dengan tugasnya. Susunan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut: Ketua

: Farid Anfasa Moeloek

Anggota

: Ichsan Gunawan Dianawati Sugiarto

e. Remuneration Committee/ Komite Remunerasi Komite

Remunerasi bertugas dalam membantu Dewan commit to user Komisaris untuk menentukan kebijakan remunerasi bagi Dewan

10 digilib.uns.ac.id


Komisaris dan Direksi. Komite Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab dari Komite Remunerasi antara lain adalah: 1. Menentukan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 2. Melakukan peninjauan remunerasi berdasarkan perkembangan skala usaha, perolehan pendapatan, aset perseroan dan/ atau benchmark/ salary survey minimal 1 (satu) tahun untuk diajukan dalam RUPS. 3. Menentukan jumlah remunerasi yang diberikan kepada para Komisaris dan Direktur Perseroan. Susunan keanggotaan Komite Remunerasi sebagai berikut: Ketua

: Johannes Setijono

Anggota

: Bernadette Ruth Irawati Setiady Johanes Berchman Apik Ibrahim

f. Business Risk Committee/ Komite resiko Usaha Komite Risiko Usaha bertanggung jawab mengawasi sistem dan pendekatan yang dilakukan untuk melakukan identifikasi, kajian dan penanganan berbagai risiko yang dihadapi oleh Perseroan. Tugas dan tanggung jawab dari Komite Risiko Usaha antara lain adalah:

commit to user



1. Menyusun kebijakan terkait dengan penilaian risiko dan manajemen risiko. 2. Memberikan evaluasi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan prinsip-prinsip manajemen risiko Perseroan. 3. Memberikan rekomendasi perbaikan serta penanganan risiko yang dihadapi oleh Perseroan. Susunan keanggotaan Komite Risiko Usaha sebagai berikut: Ketua

: Johannes Setijono

Anggota

: Jozef Darmawan Angkasa Budi Dharma Wreksoatmodjo Vidjongtius

g. Good Corporate Governance (GCG) Committee/ Komite GCG Komite GCG bertanggung jawab atas implementasi GCG di lingkungan Perseroan. Tugas dan tanggung jawab komite GCG antara lain adalah: 1. Mengevaluasi implementasi GCG di lingkungan Perseroan. 2. Memberikan

rekomendasi

mengenai

penyempurnaan

dan

kelengkapan GCG dalam Perseroan. 3. Memastikan kebijakan yang berlaku dalam Perseroan telah sesuai dengan budaya, etika, nilai Perseroan dan sesuai dengan asas GCG. 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris terkait dengan pengembangan dan penerapan GCG. commit to user



Susunan keanggotaan Komite GCG sebagai berikut: Ketua

: Vidjongtius

Wakil Ketua

: Agustinus Haryono

Anggota

: Bernadus Karmin Winata Joyce V. Handajani Febiana Rinasari

h. Nomination Committee/ Komite Nominasi Komite Nominasi bertugas dalam membantu Dewan Komisaris untuk menentukan kebijakan nominasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Komite Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab dari Komite Nominasi antara lain adalah: 1. Menyusun pedoman dan prosedur nominasi bagi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 2. Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Direksi dan Dewan Komisaris yang akan diusulkan kepada RUPS. Susunan keanggotaan Komite Nominasi sebagai berikut: Ketua

: Johannes Setijono

Anggota

: Bernadette Ruth Irawati Setiady Johanes Berchman Apik Ibrahim commit to user



B. Latar Belakang Pajak merupakan pendapatan negara yang terbesar yang digunakan untuk pembangunan di dalam negara dan membiayai pengeluaran negara. Maka dari itu wajib pajak dituntut untuk membayar pajak. Akan tetapi permasalahan perpajakan merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial ekonomi, seperti masih banyak para wajib pajak yang masih lalai terhadap pajak dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pajak sendiri terdiri atas bermacam-macam jenis, diantaranya yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Dilihat dari segi penerimaan, Pajak Penghasilan dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran, namun tidak semua orang dapat dikenakan PPh. Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas pembelian atau penggunaan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari pengusahan kena pajak. Oleh karena itu Pajak Pertambahan Nilai dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orangcommit dapat to dikenakan PPN. Dan juga seperti yang user



kita ketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN. Dengan kata lain, hampir semua transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu walaupun seseorang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) namun ia tetap terkena PPN namun dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungut PPN yang nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas Negara. Dalam menyetorkan pajak ke kas Negara Wajib Pajak terlebih dahulu harus menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk melaporkan besarnya pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sudah ditunjuk. Barulah Wajib Pajak menyetorkan besarnya pajaknya ke bank persepsi yang sudah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak kemudian Wajib Pajak membuat Surat Setoran Pajak (SSP) untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Surat pemberitahuan sendiri terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) Konvensional dan Surat Pemberitahuan elektronik (eSPT). SPT Konvensional adalah SPT yang digunakan untuk menyampaikan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam bentuk formulir kertas. e-SPT adalah SPT yang digunakan untuk menyampaikan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam bentuk soft copy yang disimpan dalam flashdisc/ disket. commit to user



Aplikasi e-SPT ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena kemajuan

teknologi

dan

informasi

yang sudah

berkembang dapat

memberikan fasilitas yang mudah dan praktis dengan sebuah sistem yang dikemas secara komputerisasi. Direktorat Jendral Pajak mewajibkan agar Pengusaha

Kena

Pajak

(PKP)

tertentu

dalam

melaporkan

Surat

Pemberitahuan menggunakan e-SPT dengan tujuan mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Perusahaan yang penulis teliti yaitu PT Kalbe Farma merupakan salah satu Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu yang oleh Direktorat Jenderal Pajak diwajibkan untuk melaporkan pajaknya menggunakan e-SPT. Maka dari itu penulis memilih judul “APLIKASI ELEKTRONIK SURAT PEMBERITAHUAN (e-SPT) DI PT KALBE FARMA”.

C. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah “Bagaimana aplikasi e-SPT di PT Kalbe Farma ?”

D. Tujuan Penelitian Penelitian yang telah penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui penggunaan aplikasi e-SPT dalam melaporkan PPh dan PPN di PT Kalbe Farma.

commit to user



E. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain: 1. Bagi penulis, memberikan tambahan pengetahuan tentang proses pelaporan pajak menggunakan e-SPT pada perusahaan. 2. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan dalam menggunakan e-SPT untuk melaporan SPT atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. 3. Bagi pihak lain, sebagai bahan acuan peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang proses pelaporan SPT menggunakan e-SPT pada perusahaan atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

F. Metode Penelitian 1. Obyek Penelitian Penelitian ini dilakukan penulis di PT Kalbe Farma. Penelitian ini dilakukan karena penulis ingin menganalisis suatu sistem pelaporan pajak yang menggunakan apliksi e-SPT di PT Kalbe Farma. 2. Data Penelitian Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. commit to user



3. Sumber Data a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti. Data primer dapat diperoleh salah satunya melalui informan. Informan yaitu orang yang dipandang mengetahui permasalahan yang akan dikaji dan bersedia memberikan informasi. b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari buku-buku, literatur, makalah, undang-undang yang berlaku, dan buku-buku yang terkait dengan penulisan. 4. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi/ Pengamatan Dalam penelitian melalui pengamatan ini diadakan langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas atas permasalahan yang ada. b. Interview/ Wawancara Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara mendalam dengan pertanyaan. c. Dokumenter Dokumen yang diambil dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan sistem pelaporan e-SPT.

commit to user



d. Referensi/ Studi Kepustakaan Pengumpulan data dengan cara mengambil dari literaturliteratur seperti Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Dirjen Pajak, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka 1. Pajak a. Pengertian Pajak Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, S.H. dalam buku Perpajakan Indonesia (Waluyo, 2010:3). “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut: 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. commit to user

19



4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang

bila

dari

pemasukannya

masih

terdapat

surplus,

dipergunakan untuk membiayai publik investment. 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. b. Fungsi Pajak Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut: 1) Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan contoh:

pengeluaran-pengeluaran

dimasukkannya

pajak

dalam

pemerintah. APBN

Sebagai

(Anggaran

Pendapatan Belanja Negara) sebagai penerimaan dalam negeri. 2) Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

commit to user



2. Surat Pemberitahuan (SPT) a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/ atau bukan Objek Pajak dan/ atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. b. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) (Suhartono dan Ilyas, 2010: 34) bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk

melaporkan dan

mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/ atau melalui pihak lain dalam 1 (satu) masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi

pemotong

Pemberitahuan

atau

pemungut

commit to user adalah sebagai

pajak,

sarana

fungsi

melaporkan

Surat dan



mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Pengertian mengisi SPT dimaksudkan yaitu mengisi SPT dalam bentuk kertas dan/ atau dalam bentuk elektronik dengan benar, lengkap, jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah: 1) Benar yaitu benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 2) Lengkap yaitu memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan Objek Pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan 3) Jelas yaitu melaporkan asal-usul atau sumber dari Objek Pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak, formulir SPT disediakan di kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau Wajib Pajak. Pengambilan SPT dengan cara lain juga dapat commit to user dilakukan Wajib Pajak dengan mengakses situs Direktorat Jenderal



Pajak. Penegasan pada pasal 3 ayat (2) untuk setiap Wajib Pajak yang wajib mengisi SPT dan Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelanggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, mengambil sendiri SPT atau mengambil dengan cara lain yang tata caranya diatur oleh Menteri Keuangan. Sedangkan masalah penandatangan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, semuanya mempunyai kekuatan hukum ynag sama dengan tanda tangan biasa (pengaturannya didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan).

c. Jenis dan Bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Jenis SPT sebagai berikut: 1) SPT tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 2) SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu masa pajak yang terdiri atas: a) SPT Masa Pajak Penghasilan b) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai c) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

commit to user



Surat Pemberitahuan untuk melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak yang dilakukan selama 1 (satu) bulan/ masa pajak adalah sebagai berikut: a) SPT Masa Pasal 21 (i) Melaporkan penghitungan dan penyetoran pemotongan PPh Pasal 21 selama 1 (satu) bulan/ masa pajak. (ii) SPT Masa PPh Pasal 2 wajib dilaporkan tiap-tiap masa pajak meskipun tidak ada pemotongan atau penyetoran PPh

Pasal

21

pada

bulan/

masa

pajak

yang

bersangkutan. (iii) Bentuk SPT Masa PPh Pasal 21 ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk hard copy atau e-SPT. (iv) Khusus SPT PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember melaporkan penghitungan PPh Pasal 21 selama 1 (satu) tahun, dam penyetoran PPh Pasal 21 selama Januari sampai

dengan

November

sehingga

selisihnya

merupakan PPH Pasal 21 masa pajak Desember yang harus disetor. b) SPT Masa PPh Pasal 22 (i) Melaporkan penghitungan dan penyetoran pemungutan PPh Pasal 22 selama 1 (satu) bulan/ masa pajak. commit to user



(ii) SPT Masa PPh Pasal 22 bersifat insidental sehingga hanya wajib dilaporkan apabila pada masa pajak tersebut terdapat pemungutan dan penyetoran PPh Pasal

22,

apabila

tidak

ada

pemotongan

dan

pemungutan PPh Pasal 22 pada suatu bulan/ masa pajak maka

tidak

mempunyai

kewajiban

untuk

menyampaikan SPT PPh Pasal 22 masa pajak tersebut. (iii) Bentuk SPT Masa PPh Pasal 22 ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk hard copy atau e-SPT. c) SPT Masa PPh Pasal 23 Melaporkan

penghitungan

dan

penyetoran

pemotongan PPh Pasal 23 selama 1 (satu) bulan/ masa pajak. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 bersifat insidental. d) SPT Masa PPh Pasal 26 Melaporkan

penghitungan

dan

penyetoran

pemotongan PPh Pasal 26 selama 1 (satu) bulan/ masa pajak. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 26 bersifat insidental. e) SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 bagi Pemotong Pajak Melaporkan

penghitungan

dan

penyetoran

commit to user pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 selama 1 (satu) bulan/ masa



pajak. Pelaporan SPT masa PPh Pasal 4 ayat 2 bersifat insidental. f) SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 bagi Wajib Pajak Penerima Penghasilan (i) Melaporkan penghitungan dan penyetoran pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 yang dilakukan sendiri selama 1 (satu) bulan/ masa pajak. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 bersifat insidental. (ii) SPT tersebut dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak penerima penghasilan apabila terdapat penghasilan Pasal 4 ayat 2 yang tidak dipotong oleh pihak lain. g) SPT Masa PPh Pasal 15 Melaporkan

penghitungan

dan

penyetoran

pemotongan PPh Pasal 15 selama 1 (satu) bulan/ masa pajak. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15 bersifat insidental. h) SPT Masa PPh Pasal 25 (i) Melaporkan penyetoran PPh Pasal 25 (angsuran pajak dalam tahun berjalan yang dibayar sendiri) yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha/ perkerjaan bebas. commit to user



(ii) Pelaporan PPh Pasal 25 bersifat rutin sehingga wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 meskipun nihil. (iii) Bentuk SPT Masa PPh Pasal 25 adalah Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3. i) SPT Masa PPN (i) Melaporkan penghitungan PPN tiap-tiap bulan oleh Pangusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pangusaha Kena Pajak, dan pemungutan PPN yang dilakukan oleh bendaharawan APBN/ APBD. (ii) Kewajiban penyampaian SPT Masa PPN tiap-tiap bulan meskipun tidak ada transaksi terutang PPN bulan/

masa

pajak

yang

bersangkutan,

kecuali

bendaharawan APBN/ APBD yang bersifat insidental. d. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Terhadap SPT yang telah diisi selanjutnya Wajib Pajak menyampaikan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Cara penyampaian SPT: 1) Secara langsung dan diberikan tanda penerimaan surat 2) Melalui pos dengan bukti pengiriman surat 3) Cara lain yang dilakukan dengan: commit to user



a) Melalui

perusahaan

(perusahaan

yang

jasa

ekspedisi

berbentuk

atau

badan

jasa

kurir

hukum

yang

memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak) dengan bukti pengiriman surat b) e-Filing melalui ASP (Application Service Provider) ASP atau penyedia jasa aplikasi ini sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT atau pemberitahuan

perpanjangan

SPT

Tahunan

secara

elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak. Setiap SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak diperlukan Tanda Penerimaan Surat (tanda terima) atau bukti penerimaan SPT, tetapi juga mengikuti cara penyampaian SPT. Terhadap SPT yang disampaikan: 1) Secara langsung, akan diberikan Tanda Penerimaan Surat melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak. 2) Melalui pos dengan bukti pengiriman surat itulah menjadi bukti penerimaan SPT.

commit to user



3) Dengan cara lain yaitu: a) Melalui perusahaan jasa dengan bukti pengiriman surat atau Tanda Penerimaan Surat. b) E-Filing dengan bukti penerimaan elektronik. Bukti penerimaan elektronik ini adalah informasi yang meliputi nama, NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE), dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yang tertera pada hasil cetakan SPT induk.

e. SPT dianggap tidak disampaikan jika: 1) SPT tidak ditandatangani 2) SPT tidak dilampiri keterangan dan/ atau dokumen sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. a) SPT terdiri dari SPT Induk dan Lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan b) SPT harus dilampiri dengan keterangan dan/ atau dokumen sesuai dengan undang-undang perpajakan yaitu laporan keuangan bagi Wajib Pajak yang wajib pembukuan, laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, Surat Kuasa apabila ditandatangani bukan oleh pengurus atau Wajib Pajak yang bersangkutan. commit to user



3) SPT lebih bayar disampaiakan telah lewat 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis 4) SPT disampaikan setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan/ menerbitkan surat ketetapan pajak f. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan Walaupun batas waktu penyampaian SPT sudah ditetapkan, Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dengan menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan.

Pemberitahuan

perpanjangan

SPT

Tahunan

wajib

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya yang harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus. Bentuk pemberitahuan perpanjangan SPT yaitu berbentuk formulir kertas (hardcopy) atau bentuk elektronik. Batas penyampaian SPT Tahunan yaitu sebagai berikut: 1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak 2) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT

Tahunan

dengan

cara

menyampaikan

pemberitahuan

perpanjangan SPT Tahunan dengan melampirkan beberapa lampiran sebagai berikut: commit to user



1) Penghitungan sementara Pajak Terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang 2) Laporan Keuangan sementara 3) Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang. Cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan sama dengan penyampaian SPT. Jika pemberitahuan perpanjangan SPT tidak memenuhi syarat maka dianggap bukan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan.

g. Sanksi Terlambat atau Tidak menyampaikan SPT Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar: 1) Rp500.000,00

(lima

ratus

ribu

rupiah)

untuk

Surat

Pemberitahuan masa pajak Pertambahan Nilai, 2) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan lainnya, 3) Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, 4) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi commit to user



3. Surat Setoran Pajak (SSP) a. Pengertian SSP Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo, 2009: 29) b. Fungsi SSP Mardiasmo (2009: 35) mengemukakan, bahwa SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi. 4. Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) a. Pengertian e-SPT e-SPT adalah Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam SPT beserta lampirannya, memelihara data SPT beserta lampirannya, generate data SPT digital, dan mencetak SPT dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak. commit to user



Menurut Richa PKP yang sudah menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik tidak diperbolehkan lagi untuk menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (hard copy). Untuk memperoleh e-SPT, Wajib Pajak dapat mangunduh di www.pajak.go.id atau dapat meminta aplikasi e-SPT ke Kantor Pelayanan Pajak. b. PKP Tertentu Yang Wajib Menyampaikan e-SPT Menurut www.infotekno.co.id berikut PKP tertentu yang wajib menyampaikan e-SPT oleh Direktorat Jenderal Pajak: 1) Pengusaha Kena Pajak tertentu yang dimaksud adalah PKP dengan jumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam satu Masa Pajak, yang meliputi PKP yang melaporkan pemberitahuan Ekspor Barang, Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP)/ Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud. 2) PKP yang menerbitkan faktur pajak selain faktur pajak, yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, dan/atau menerima nota retur/ nota pembatalan. 3) PKP yang melaporkan pemberitahuan impor barang atas impor BKP dan/ atau Surat Setoran Pajak (SSP), atas pemanfaatan BKP tidak berwujud/ JKP dari luar daerah pabean. 4) PKP yang menerima faktur pajak yang dapat dikreditkan dan/ atau menerbitkan nota retur/ nota pembatalan. commit to user



5) PKP yang menerima faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas dan/ atau menerbitkan nota retur/nota pembatalan, atas pengembalian BKP/ pemanfaatan JKP yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik, tidak diperbolehkan lagi menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (hard copy). c.

Fasilitas e-SPT 1) Fasilitas e-SPT PPh Data perpajakan yang akan direkam adalah: a) Register Aplikasi, yaitu nomor register pada saat Wajib Pajak meng-install pertama kali software aplikasi SPT PPh elektronik. b) Data identitas Wajib Pajak, yaitu data identitas atas: (i) Wajib Pajak pemotong/ pemungut. Unsur yang direkam yaitu: NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatangan, kota, format nomor bukti potong/ pungut, nomor awal bukti potong/ pungut, kode kurs mata uang yang digunakan (ii) Wajib Pajak dipotong/ dipungut, unsur yang direkam commit nama, to useralamat yaitu: NPWP,



(iii) Pengguna aplikasi atau user. Unsur yang direkam yaitu: user ID, nama user, password c) Bukti potong/ pungut PPh. Beberapa bukti potong/ pungut PPh yang dapat direkam yaitu: (i)

PPh Pasal 21

(ii)

PPh Pasal 21 (Final)

(iii)

PPh atas impor (oleh bendaharawan Direktorat Jenderal Bea Cukai/ DJBC)

(iv)

PPh Pasal 22 (untuk industri/ eksportir tertentu)

(v)

PPh Pasal 22 oleh badan usaha industri rokok (final)

(vi)

PPh Pasal 23

(vii) PPh Pasal 23 (final) (viii) PPh Pasal 26 (ix)

PPh hadiah undian

(x)

PPh bunga deposito/ tabungan, diskonto, jasa giro (final)

(xi)

PPh penjualan saham dan/ atau obligasi yang diperdagangkan di bursa efek

(xii) PPh atas persewaan tanah dan/ atau bangunan (xiii) PPh jasa konstruksi (final) (xiv) PPh

bunga

diperdagangkan

dan

diskonto dan/

perdagangannya di bursa efek commit to user

atau

obligasi

yang

dilaporkan



(xv) PPh atas imbalan kepada perusahaan pelayaran DN/ Dalam Negeri (final) (xvi) PPh

kepada

perusahaan

pelayaran

dan/

atau

penerbangan LN/ Luar Negeri (final) (xvii) PPh

atas

imbalan

yang

dibayarkan

kepada

perusahaan penerbangan DN (Dalam Negreri) d) Surat Setoran Pajak. Unsur yang direkam yaitu: (i)

Jenis SPT masa

(ii) Masa Pajak (iii) Tahun Pajak (iv) Tanggal setor (v) Kode jenis pajak (vi) Kode jenis setoran (vii) Jumlah pembayaran Hasil perekaman data dapat dilihat langsung oleh pengguna aplikasi (Wajib Pajak) dalam bentuk formulir perpajakan. Formulir yang dapat dilihat dari hasil perekaman yaitu: (i) Daftar bukti potong/ pungut PPh pasal 21 dan/ atau pasal 26 (ii) Daftar bukti potong PPh pasal 22 (iii) Daftar bukti potong PPh pasal 23 dan/ atau pasal 26 (iv) Daftar bukti potong PPh pasal 4 ayat (2) commit to user (v) Daftar bukti potong PPh pasal 15



(vi) Surat pemberitahuan. Dapat dilihat setelah melakukan proses posting, yang tujuannya untuk memindahkan transaksi di bukti potong/ pungut ke lembar SPT. Hasil perekaman data dapat dicetak langsung dalam bentuk formulir perpajakan. Formulir yang dapat dicetak yaitu bukti potong/ pungut, SPT. Dengan menggunakan program aplikasi ini, data hasil perekaman dimungkinkan untuk dikirim secara on-line ke basis data Direktorat Jenderal Pajak melalui jaringan internet. 2) Fasilitas e-SPT PPN Fasilitas dalam e-SPT PPN: a) Perekaman data SPT besarta lampirannya sistem e-SPT menyediakan lampirannya,

fasilitas dan

perekaman

melakukan

data

SPT

dan

perhitungan-perhitungan

secara otomatis pada saat perekaman serta sinkronisasi data lampiran dan SPT Induk b) Perekaman data SPT pembetulan beserta lampirannya. Sistem e-SPT menyediakan fasilitas untuk melakukan perekaman SPT pembetulan c) User Profiles. Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk mengatur profil masing-masing pengguna sesuai dengan tanggungjawabnya commit to user



d) Memelihara data Wajib Pajak lawan transaksi. Sistem eSPT memiliki fasilitas untuk merekam dan memelihara data Wajib Pajak lawan transaksinya e) Impor Data lampiran. Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk mengimpor data Faktur Pajak dengan format tertentu, yang dihasilkan oleh sistem yang digunakan Wajib Pajak atau data Faktur Pajak hasil ekspor dari terminal sistem eSPT lainnya f) Generate Data Digital SPT e-SPT memiliki fasilitas untuk menghasilkan data digital SPT yang nantinya akan diberikan ke KPP dalam bentuk disket ataupun dikirimkan secara online melalui fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk melakukan pencetakan SPT Induk baik SPT Induk PPN ataupun SPT Induk PPNBM. 5. e-Filing a. Pengertian e-Filing Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang tatacara

penyampaian

surat

pemberitahuan

secara

elektronik

menyatakan bahwa e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara commit to user



on-line yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). b. Manfaat e-Filing Adapun manfaat dari e-Filing bagi Wajib pajak yaitu: 1) Pelaporan atau penyampaian SPT dapat dilakukan setiap saat tanpa mengenal hari libur 2) Kesalahan input data dapat dengan mudah direvisi pada saat pengisian data pada formulir e-SPT, tanpa harus menghapus atau mengganti kertas lembar SPT 3) Penyederhanaan proses dimana pelaporan SPT tidak perlu dilakukan dengan mendatangi dan mengikuti antrian di kantor Pelayanan Pajak (KPP) 4) Konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak atas penerimaan laporan pajak dapat diperoleh saat itu juga (real time), setelah data-data yang dikirim telah benar dan lengkap 5) Sentralisasi penyampaian SPT PPN bagi Wajib Pajak Badan yang memiliki beberapa kantor cabang dapat dilakukan sehingga dapat mempermudah konsilidasi pelaporan antar cabang

commit to user



B. Analisis Data dan Pembahasan Pajak merupakan kewajiban yang harus dilaporkan oleh Wajib Pajak setiap masa pajak. Wajib Pajak dalam melaporkan besarnya pajak ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT), SPT sendiri terdiri dari 2 (dua) macam jenis yaitu SPT Konvensional (SPT dalam bentuk kertas) dan SPT Elektronik (e-SPT). SPT Konvensional merupakan alat untuk menyampaikan besarnya pajak secara manual menggunakan kertas sedangkan e-SPT merupakan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam SPT beserta lampirannya, memelihara data SPT beserta lampirannya, generate data SPT digital, dan mencetak SPT dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak. Aplikasi ini lebih efisien dibandingkan dengan SPT konvensional (dalam bentuk kertas) karena aplikasi ini tidak menggunakan kertas. Aplikasi ini sangat membantu untuk meringankan pekerjaan wajib pajak, bahkan tidak hanya Wajib Pajak saja yang mendapat keuntungan tetapi juga pegawai pajak juga untung dalam penggunaan e-SPT. Pegawai pajak/ fiskus tidak akan menyimpan SPT Konvensional dalam jumlah banyak sehingga formulir SPT tidak akan bertumpuk-tumpuk. Terdapat beberapa perbedaan antara SPT Konvensional dengan e-SPT, berikut ini penulis sampaikan berbedaan SPT konvensional dengan e-SPT: commit to user



Tabel 1.1 Perbedaan SPT Konvensional (Dalam Bentuk Kertas) dengan SPT Elektronik (e-SPT)

Pembeda Penggunaan kertas

SPT Konvensional Banyak menggunakan kertas

Pelaporan ke KPP Dilaporkan langsung ke KPP

e-SPT Sedikit menggunakan kertas Dapat dilaporkan melalui internet atau datang langsung ke KPP

Perekaman Tidak dapat merekam Dapat merekam identitas Identitas identitas perusahaan dan perusahaan dan identitas Perusahaan dan identitas perusahaan lawan perusahaan lawan Perusahaan Identitas Lawan Keamanan Data

Data yang direkam dapat Data dapat direkam dengan rusak karena kertas basah aman atau sobek

Kesalahan Pengisian SPT

Kemungkinan kesalahan Kemungkinan kesalahan pengisian dan perekaman pengisian dan perekaman SPT cukup tinggi SPT rendah

Waktu Pengisian Pengisian memerlukan SPT cukup lama Kemungkinan Data Hilang

formulir Pengisian data tidak waktu yang memerlukan waktu yang lama

Kemungkinan besar lembar Jika terdapat penyampaian SPT dapat terselip dan susah SPT yang missing (hilang) dicari dapat ditemukan

commit to user



1. Penggunaan Kertas Jika dalam melaporkan pajak menggunakan SPT Konvensional (SPT manual dalam bentuk kertas) maka SPT induk maupun lampiran-lampirannya berbentuk kertas, padahal setiap perusahaan mempunyai banyak transaksi setiap bulan maupun setiap tahunnya jadi dengan sendirinya lampiranlampiran yang ada di dalam SPT akan banyak sehingga akan menumpuk, sedangkan jika perusahaan menggunakan e-SPT hanya mencetak SPT induk sedangkan lampirannya berupa data yang dimasukkan ke dalam flashdisc atau disket sehingga perusahaan tidak akan repot dan akan lebih efisien dalam malaporkan pajaknya. 2. Pelaporan SPT ke KPP Dalam melaporkan pajak, jika perusahaan menggunakan SPT Konvensional hanya dapat dilaporkan langsung ke KPP (Kantor Pajak Pratama) akan tetapi jika menggunakan e-SPT perusahaan bisa melapor pajak langsung ke KPP (Kantor Pajak Pratama) atau bisa menggunakan fasilitas eFiling yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (melalui media internet), sehingga Wajib Pajak orang pribadi dapat melaporkan pajak dengan efisien dari rumah atau tempatnya bekerja begitu juga dengan Wajib Pajak badan dapat melaporkan pajak dengan efisien dari lokasi kantor usahanya.

commit to user



3. Perekaman Identitas Perusahaan dan Perusahaan Lawan SPT Konvensional tidak dapat merekam data identitas perusahaan dan identitas perusahaan lawan karena datanya ditulis manual pada saat pembuatan SPT, sedangkan untuk e-SPT dapat merekam data identitas perusahaan pada saat awal menginstal program e-SPT dan merekam identitas perusahaan lawan pada saat memasukan data sehingga jika menggunakan program aplikasi lagi tidak usah mengetik identitas perusahaan maupun identitas perusahaan lawan. 4. Keamanan Data Data yang direkam dengan SPT manual yang berbentuk formulir dapat rusak dikarenakan formulirnya sobek atau basah, sedangkan jika data direkam menggunakan e-SPT maka data aman karena data disampaikan dengan menggunakan disket atau flashdisc atau e-filing sehingga data tidak akan rusak seperti sobek atau basah dan akan lebih efisien. 5. Kesalahan Pengisian SPT Jika dalam melaporkan pajak menggunakan SPT Konvensional (dalam kertas) waktu mengetik identitas perusahaan, identitas perusahaan lawan, dan nominal angka kemungkinan besar bisa terjadi kesalahan. Sedangkan jika menggunakan e-SPT kemungkinan terjadi kesalahan sedikit karena data sudah direkam dari awal sedangkan nominal angka yang direkam sesuai dengan data yang dimasukkan dari awal karena besarnya pajak yang terutang akan secara otomatis dihitung sendiri. commit to user



6. Waktu Pengisian SPT Dalam mengisi SPT Konvensional (dalam bentuk kertas) memerlukan waktu yang lama karena mengisi data identitas perusahaan, menghitung besarnya pajak

yang terutang, mengisi besarnya nominal biaya atau

pendapatan, sedangkan jika mengisi menggunakan e-SPT tidak memerlukan waktu yang lama karena data identitas perusahaan maupun identitas perusahaan lawan sudah direkam jadi sudah tidak mengisi lagi. Dan dalam menghitung besarnya pajak yang terutang perusahaan sudah tidak menghitung lagi karena program e-SPT secara otomatis sudah menghitung sendiri, sedangkan besarnya nominal angka dimasukkan saat terjadi transaksi. Maka dari itu waktu pengisian e-SPT sangat efisien daripada SPT konvensional. 7. Kemungkinan Data Hilang Dalam perusahaan terdapat banyak surat-surat dan dokumen-dokumen jika perusahaan menggunakan SPT konvensional kemungkinan dapat terjadi formulir SPT terselip ke dalam dokumen-dokumen atau surat-surat sehingga perusahaaan akan kesulitan dalam mencarinya karena dokumen-dokumen atau surat-surat dalam jumlah banyak, sedangkan jika perusahaan menggunakan e- SPT dan terjadi missing (hilang) atau lupa menaruh data maka akan dengan mudah dicari dengan menggunakan item search pada sistem komputer, sehingga data dapat ditemukan dan perusahaan tidak perlu khawatir. commit to user



Dari perbedaan antara SPT Konvensional dengan e-SPT diatas maka dapat diketahui bahwa aplikasi e-SPT lebih efisien, aman, mudah dalam melaporkan pajak. Maka dari itu PT kalbe Farma dalam menyampaikan pajaknya menggunakan aplikasi e-SPT, PT Kalbe Farma merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu yang oleh Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan pajak menggunakan aplikasi e-SPT. PT Kalbe Farma merupakan salah satu PKP tertentu yang wajib melaporkan pajaknya menggunakan aplikasi e-SPT. Aplikasi e-SPT ini mulai digunakan oleh PT Kalbe Farma sejak tahun 2004. Setelah tahun 2004 PT Kalbe Farma menggunakan e-SPT maka untuk tahun-tahun berikutnya PT Kalbe Farma tidak diperbolehkan menggunakan SPT Konvensional dalam melaporkan pajak. Perusahaan yang penulis teliti berada di Cikarang Bekasi, perusahaan disini tidak menangani transaksi penjualan barang dagangan/ obat melainkan hanya menangani transaksi pembelian dan pengeluaran/ biaya-biaya. Transaksi mengenai penjualan barang dagangan ditangani oleh PT Kalbe Farma yang berada di Cempaka Putih Jakarta Pusat. Proses pelaporan perpajakan ini dimulai dari transaksi pembelian, pemasaran produk, penggunaan jasa-jasa, misalnya jasa auditor. Dari transaksi-transaksi yang terjadi akan dibuat voucher oleh bagian divisi yang telah melakukan transaksi. Misalnya di divisi pembelian telah terjadi pembelian maka akan dibuat voucher mengenai pembelian atau di divisi commit to user Human Resourse Department telah memasang iklan maka akan dibuat



voucher. Setiap voucher terdiri dari purchase order, surat jalan, invoice, faktur pajak, faktur penjualan. Voucher sendiri terdiri atas beberapa jenis yaitu: 1) PO PM (Purchase Order Packing Material) PO PM merupakan voucher yang dibuat jika transaksi mengenai pembelian kemasan barang dagang/ obat. 2) PO RM (Purchase Order Raw Material) PO RM merupakan voucher yang dibuat jika transaksi mengenai pembelian bahan baku barang dagang/ obat. 3) PO GI (Purchase Order General Item) PO GI merupakan voucher yang dibuat jika transaksi mengenai pengeluaran atau biaya yang bersifat umum biaya jasa konstruksi, pembelian peralatan kantor, biaya untuk perawatan mesin dan lain-lain. 4) Voucher Impor Voucher impor merupakan voucher yang dibuat jika transaksi mengenai pembelian dari luar negeri. 5) Non-PO (Non Purchase Order) Non-PO merupakan voucher yang dibuat jika transaksi mengenai pengeluaran atau biaya tanpa harus memesan terlebih dahulu. Transaksi-transaksi tersebut akan masuk ke bagian Tax terlebih dahulu setelah itu baru masuk ke bagian Finance Accounting. Di bagian Tax voucher-voucher tersebut akan diterima oleh admin untuk diverifikasi terkait commit to user



kebenaran data, kelengkapan dokumen, kebenaran account, perlakuan perpajakan (tentang pengenaan PPN/ Pemotongan PPH). Jika terdapat voucher yang kurang lengkap atau salah dalam perlakuan perpajakan maka voucher tersebut dikembalikan ke divisi yang telah mengirim voucher tersebut untuk dilengkapi atau dibenarkan. Jika sudah sesuai dan benar maka dibuatkan bukti potong jika ada bukti potong dan jika terdapat pengembalian barang (retur pembelian) maka oleh admin dibuatkan nota retur masukan lalu faktur pajak yang asli di dalam voucher tersebut akan diambil. Setelah itu diberi stempel faktur pajak telah diambil dan diberi stempel tanggal pengecekan. Setelah voucher dicek oleh admin voucher tersebut diserahkan ke staff/ officer untuk diverifikasi kembali hal ini bertujuan untuk mengantisipasi jika ada kesalahan yang terlewatkan saat admin mengecek

voucher. Setelah

diverifikasi dibuat jurnal jika terdapat voucher yang tidak dipotong pajak misalnya dalam pembelian barang penjual belum merupakan PKP (Pengusaha Kena Pajak) maka voucher langsung diserahkan ke bagian akuntansi untuk dibukukan. Faktur pajak yang telah diambil tersebut diurutkan bedasarkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang terkecil ke terbesar, jika terdapat vendor yang fakturnya lebih dari maka faktur diurutkan sesuai dengan nomor faktur pajak yang diurutkan dari nomor terkecil ke terbesar kemudian diinput ke data entry. Untuk bukti potong yang telah dibuat admin diverifikasi ulang commitdito approve, user oleh staff/ officer untuk kemudian sebelum mengapprove bukti



potong diverikasi kebenarannya agar bukti potong yang di approve di VB (Visual Basic) tidak terjadi kesalahan. VB merupakan salah satu program yang dipakai

PT Kalbe Farma untuk penginputan dan pembuatan bukti

potong PPh yang telah dipotong PT Kalbe Farma kepada vendor, dan juga penginputan faktur pajak PPN masukan Kalbe Farma yang diterima PT Kalbe Farma dari vendor. Menurut Herlina (2010) pembayaran PPh di PT Kalbe Farma yaitu pembayaran pada tanggal 10 untuk SPT PPh pasal 21, 23/26, 4(2), dan 15 (jika ada), pembayaran pada tanggal 15 untuk PPh Masa 25 badan dan PPN Jasa Luar Negeri, pembayaran tanggal H-1 akhir bulan hari kerja untuk SPT PPN 1111, sedangkan pelaporan pajak di PT Kalbe Farma yaitu lapor pada tanggal 16-20 untuk SPT PPh Pasal 21 ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) LTO/ Large Tax Office (KPP untuk Wajib Pajak besar) 2 Gambir dan Bekasi, Padang, Denpasar, Banjarmasin, Bandung, Manado (lewat kantor pos) dan SPT PPh Pasal 23/26, 4(2), 15 dan SSP pembayaran PPh masa 25 ke KPP LTO 2. Lapor akhir bulan hari kerja untuk SPT PPN 1111. a. Pelaporan dan Pembayaran PPh Jurnal yang telah dibuat oleh staff/ officer yaitu ledger PPh 21, 23, 26 dan PPh final direkon dengan jurnal yang telah dibuat oleh bagian akuntansi yaitu general ledger. Bukti potong yang telah di approve di VB kemudian direkon ledger PPh yang sudah sama dengan general ledger. Untuk bukti potong dengan nilai mata uang asing tanggal di VB commit to user



harus disesuaikan dengan tanggal yang ada di ledger karena mempengaruhi atas kurs pajak yang digunakan. Bukti potong tersebut kemudian diurutkan dari nomor terkecil sampai yang terbesar. Ekspor data bukti potong csv (comma delimeted) di VB atas PPh pasal 21, 23, 26 dan PPh final di upload ke e-SPT. Apabila terdapat PPh pasal 15 data bukti potong langsung diinput manual ke e-SPT. CSV merupakan salah satu jenis bentuk penyampaian data dalam Microsoft Office seperti Microsoft Word atau Microsoft Excel. Untuk SPT PPh Pasal 21 SPT yang dibuat sebanyak 7 KPP yaitu KPP LTO gambir, Bekasi, Padang, Badung, Banjarmasin, Manado, Denpasar. Setelah SPT selesai dibuat dan nilai yang tercantum di SPT induk sama dengan yang ada di rekonsiliasi barulah SPT induk di print sebanyak 2 lembar dan dimintakan tandatangan kepada General Manager, print lampiran bukti potong, dan print bukti potong untuk PPh 21, PPh 26 dan PPh Final. Kemudian buat SSP (Surat Setoran Pajak) di Citibank E-Tax sesuai yang tercantum di masing-masing SSP yang diinput di e-SPT. Untuk SSP atas pembayaran PPN jasa luar negeri didapat dari list bukti potong PPh 26 nilai yang dibayar sebesar 10% dari nilai DPP, kemudian print SSP lembar ke-3. Masukkan semua data SSP ke dalam list pembayaran PPh tanggal 10 dan 15 setelah itu membuat form WFRF untuk pembayaran masingmasing tanggal pembayaran. WFRF yang sudah ditandatangani oleh commit treasury to user di Cempaka Putih, kemudian Manager di kirim ke bagian



membuat RFP (voucher) atas pembayaran ke kas negara. Pada saat tanggal pembayaran atau H-1 sebelum pembayaran PPh, upload csv SSP yang

didownload

lewat

program

CITIBANK

E-TAX

ke

http://asia.citibank.com/indonesia/corporate. Pelaporan SPT dapat dilakukan antara tanggal 16-20 dengan mengambil soft copy di masing-masing SPT yaitu SPT 23/26 dan 4(2) untuk disimpan di flashdisc. Sedangkan untuk SPT PPh 21 diambil di Cempaka Putih karena PPh 21 ditangani oleh PT Kalbe Farma yang ada di Cempaka Putih. Apabila SSP atas pembayaran tanggal 10 yang asli belum diterima maka dapat menggunakan print validasi pembayaran PPh yang dapat diambil lewat web citibank. b. Pelaporan dan Pembayaran PPN Sebelum data di ekpor antara rekapan pajak keluaran dengan general ledger direkon terlebih dahulu. Untuk persiapan pelaporan dan pembayaran PPN diambil report pajak keluaran, nota retur keluaran, pajak masukan impor, pajak masukan lokal, nota retur masukan, report sales ekspor, dan general ledger sales report. Masukkan semua data yang diambil ke list pembayaran PPN, untuk memasukkan data faktur ekspor data dari masing-masing ke VB. Untuk data csv nota retur keluaran angka dibelakang koma harus dibulatkan agar nilai dimasukkan bulat dan tidak ada angka dibelakang koma, misalnya di csv tertulis 3.5 maka 0.5 dihapus sehingga tertulis 3. commit to user



Kemudian data dimasukkan ke e-SPT satu persatu dan langsung diposting untuk memudahkan pengecekkan nilai yang dimasukkan dengan nilai yang direkap pembayaran. Untuk faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan diinput manual. Nilai yang tercantum di SPT induk harus sama dengan nilai yang tercantum di list pembayaran SPT PPN. Print induk SPT sebanyak 2 lembar dan dimintakan tandatangan kepada General Manager kemudian buat SSP senilai yang tercantum di SPT PPN dan print lembar ke-3. Kemudian membuat form WFRF untuk pembayaran PPN. WFRF yang sudah ditandatangani oleh Manager di kirim ke bagian treasury di Cempaka Putih, kemudian membuat RFP (voucher) atas pembayaran ke kas negara. Pada saat tanggal pembayaran atau H-1 sebelum pembayaran PPh upload csv SSP yang di download lewat program CITIBANK E-TAX ke http://asia.citibank.com/indonesia/corporate. Pelaporan PPN dilakukan pada hari kerja terakhir pada akhir tiap bulan. Untuk persiapan pelaporan SPT PPN ambil data soft copy di SPT PPN 1111 dan disimpan di dalam flashdisc. Data yang dibawa ke KPP yaitu SPT 1111, SSP lembar ke 3, print validasi NTPN pembayaran PPN yang dapat diambil lewat web citibank. Berikut ini penulis gambarkan pelaporan dan penyampaian SPT PPh dan SPT PPN menggunakan aplikasi e-SPT:

commit to user



Gambar 1.2 Proses Penginputan Bukti Potong dan Faktur Pajak

Staff/ Officer

Admin

Di terima dari divisi

Voucher

2

Voucher

Cek kebenaran & kelengkapan

Mengecek Kembali

FP Asli

Voucher voucher Voucher Input Faktur Pajak

Faktur Pajak Inputan

Di Stempel & diberi tgl pengecekan

Membuat bukti Potong

Voucher Bukti Potong

Faktur Pajak

Bag Akuntansi

2

N

Gambar 1.3 Proses Pelaporan dan Pembayaran PPh commit to user

Di approve staff/ officer

Jurnal PPh



Staff/ Officer Jurnal PPh

Membuat WFRF

Merekon antara GL dengan Jurnal PPh

Dari Bag Akuntansi

GL

Jurnal PPh

Di tandatangan General Manag

WFRF

Bag Treasury

Direkon antara Jurnal PPh dan Bukti Potong

Bukti Potong

Dari Admin

Membuat Voucher

Bukti Potong Voucher Di Upload ke e-SPT Bag Akuntansi

SSP

Dimasukkan ke List Pembayaran dan di Upload ke Citi Bank

e-SPT

Print SPT Induk

Print Bukti Potong Simpan di Flashdisc 2

Bukti Potong

1

e-SPT Print Validasi

SPT Induk Di tandatangani General Manager

N Diberikan ke Vendor

Dilaporkan ke KPP

to user Gambar 1.4 Prosescommit Pelaporan dan Pembayaran PPN



Staff/ Officer

Jurnal PPN

Direkon antara GL dengan Jurnal PPN

Dari Bag Akuntansi

GL

Jurnal PPN

Direkon antara Jurnal PPh dan FP Inputan

Bukti Potong

Rekapan Faktur Pajak

Dari Admin

Membuat WFRF

Di Upload ke e-SPT

WFRF

Di tandatangani General Manager

Bag Treasury SSP

Dimasukkan ke List Pembayaran dan di Upload ke Citi Bank

e-SPT

Print SPT Induk

Membuat Voucher

Simpan di Flashdisc

Voucher

e-SPT Print Validasi

SPT Induk Di tandatangani General Manager

Bag Akuntansi

KPP commit to user



Dengan adanya program aplikasi e-SPT ini PT Kalbe Farma lebih efisien dalam melaporkan PPh dan PPN. Manfaat yang diperoleh PT Kalbe Farma dari penggunaan aplikasi ini yaitu perusahaan tidak perlu menginput ulang faktur pajak yang setiap bulannya karena terdapat kurang lebih 5000 faktur pajak yang masuk. Dan juga tidak perlu menginput ulang bukti potong PPh yang setiap bulannya terdapat kurang lebih 2500 bukti potong karena dalam pelaporannya bisa langsung diimpor dari program. Perusahaan juga hemat kertas dan printer karena tidak mencetak data lampiran yang begitu banyak. Dalam melaporkan SPT cukup memberikan softcopy e-SPT yang disimpan di flashdisc. Prosedur penyampaian e-SPT menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut: 1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer

yang

digunakan

untuk

keperluan

administrasi

perpajakannya 2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain: a) Data identitas Wajib Pajak Pemotong/ Pemungut dan identitas Wajib Pajak yang dipotong/ dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatangan, kota, format nomor bukti potong/ pungut, nomor awal bukti potong/ pungut, kode kurs mata uang yang digunakan commit to user



b) Bukti pemotongan/ pemungutan PPh c) Faktur Pajak d) Data perpajakan yang terkandung dalam SPT e) Data Surat Setoran Pajak (SSP), seperti masa pajak, tahun pajak, tanggal setor, NTPN, kode akun, dan jumlah pembayaran pajak 3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/ perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai sesuai dengan aplikasi e-SPT 4. Wajib Pajak mencetak Bukti Pemotongan/ Pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/ dipungut 5. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/ atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT 6. Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT Masa PPh dan/ atau SPT Masa PPN dan/ atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT 7. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik 8. Wajib Pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara: commit to user



a) Secara langsung atau melalui pos/ perusahaan jasa ekspedisi/ kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh dan/ atau SPT Masa PPN dan/ atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan b) Melalui e-Filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku 9. Tanda bukti penyampaian SPT baik secara langsung atau e-Filing a) Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari TPT sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/ kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT b) Atas penyampaian melalui e-Filing diberikan bukti penerimaan elektronik Dari prosedur penyampaian e-SPT menurut Direktorat Jenderal Pajak dengan prosedur penyampaian e-SPT pada PT Kalbe Farma diatas maka dapat diketahui bahwa PT Kalbe Farma dalam menyampaikan SPT sudah sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik. commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III TEMUAN

Berdasarkan data yang penulis analisa PT Kalbe Farma dalam penggunaan aplikasi e-SPT sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat kelebihan dan kelemahan yang penulis temukan pada penelitian ini, kelebihan dan kelemahan tersebut adalah sebagai berikut: A. Kelebihan Kelebihan dari penggunaan aplikasi e-SPT pada PT Kalbe Farma diantaranya sebagai berikut: 1. PT Kalbe Farma dapat menghemat dalam penggunaan kertas dan tinta printer karena tidak mencetak lampiran-lampiran yang banyak 2. PT kalbe Farma tidak perlu menginput ulang faktur pajak yang setiap bulannya terdapat kurang lebih 5.000 faktur pajak 3. PT Kalbe Farma tidak perlu menginput ulang bukti potong PPh yang setiap bulannya terdapat kurang lebih 2.500 bukti potong karena dalam pelaporannya bisa langsung di impor dari program 4. Dari penginputan data ke dalam aplikasi e-SPT oleh karyawan perusahaan, maka dengan beberapa langkah dapat mencetak laporan SPT dengan seluruh perhitungannya. 5. Dalam melaporkan SPT ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dengan menggunakan aplikasi e-SPT dapat disimpan dalam media penyimpanan commit to user

58



(disket, flashdisc) dengan format tertentu sehingga memudahkan dalam melaporkan ke KPP. 6. Data yang disampaikan oleh perusahaan selalu lengkap dan tidak ada lampiran yang terlewatkan.

B. Kelemahan Kelemahan dari penggunaan aplikasi e-SPT pada PT Kalbe Farma diantaranya sebagai berikut: 1. Komputer sangat rentan virus yang mengakibatkan data-data terkena virus termasuk data aplikasi e-SPT 2. Walaupun SPT yang disampaikan oleh PT Kalbe Farma dalam bentuk elektronik (e-SPT) akan tetapi masih harus menyerahkan Induk SPT dalam bentuk hardcopy yang sudah ada tandatangan basah 3. Apabila Wajib Pajak sudah pernah melaporkan SPT menggunakan e-SPT, maka pada tahun-tahun berikutnya Wajib Pajak tidak diperbolehkan menyampaikan SPT menggunakan kertas (hard copy). 4. PT Kalbe Farma dalam menggunakan aplikasi e-SPT belum menggunakan fasilitas e-Filing yang telah disediakan oleh Direktorat jenderal Pajak, sehingga dalam melaporkannya harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sudah ditunjuk. 5. Saat upload/ impor ke aplikasi e-SPT masih terjadi error, bahkan jika terdapat suatu hal yang kecil yang kurang cocok dengan aplikasi e-SPT. Terkadang memakan waktu untuk mencari penyebab error tersebut commit to user



bahkan membutuhkan bantuan KPP untuk mencari penyebab error tersebut karena staff/ officer di PT Kalbe Farma tidak terlalu mengerti secara teknis mengenai program e-SPT.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai penggunaan aplikasi e-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik) pada PT Kalbe Farma maka dapat penulis simpulkan: 1. Penggunaan aplikasi e-SPT (SPT elektronik) dalam menyampaikan besarnya pajak pada PT Kalbe Farma mudah untuk digunakan dan sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik 2. Dengan

penggunaaan

aplikasi

e-SPT,

PT

Kalbe

Farma

dalam

menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lebih mudah. aman, dan efisien.

B. Rekomendasi Agar dalam penggunaan aplikasi e-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik) untuk menyampaikan besarnya pajak pada PT Kalbe Farma lebih efisien maka penulis ingin memberikan beberapa saran, antara lain: 1. Untuk mengantisipasi jika komputer terkena virus maka data e-SPT di bakeup ke dalam disket/ flashdisc/ email dan didalam komputer diberi antivirus yang harus selalu di update. commit to user

61



2. PT Kalbe Farma untuk pertama kali menggunakan aplikasi e-SPT pada tahun 2004 untuk tahun selanjutnya sampai sekarang PT Kalbe Farma selalu

menyampaikan

SPT

menggunakan

e-SPT

dan

tidak

menyampaikan SPT menggunakan SPT Konvensional (dalam bentuk kertas). 3. PT Kalbe Farma akan lebih efisien dalam melaporkan e-SPT jika menggunakan fasilitas e-Filing, sehingga dalam melaporkan e-SPT tidak datang ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) melainkan dapat melaporkan e-SPT langsung ke Direktorat Jenderal Pajak dengan duduk di dalam kantor (tidak keluar kantor).

commit to user

APLIKASI ELEKTRONIK SURAT PEMBERITAHUAN (e-spt) DI PT KALBE FARMA, TBK

Recommend Documents