AP

JAJAK PE

REPUBLIKA

NDAPAT

GAYUS BACKING HALAMA

N5

www.republika.co.id

JK: Jangan Berburuk Sangka

SENIN, 31 JANUARI 2011 25 SHAFAR 1432 H NOMOR 27 / TAHUN KE-19

Rp 2.900 / 28 Halaman LUAR P JAWA Rp 4.000 DITAMBAH ONGKOS KIRIM

MAHAKA MEDIA IKLAN: Telp: 021 791 84744, Faks: 021 798 1169, e-mail: iklan@republika co.id SIRKULASI: Telp 021 791 84746 Faks: 021 791 98442 e-mail: sirkulasi@republika co.id

TEGUH INDRA DOK/REP

analisis

Bilal Ramadhan, Rahmat Santosa Basarah

Pekan ini KPK fokus pada pemberi suap cek pelawat. Oleh Sunarsip

Berkah dan Bencana Kenaikan Harga Komoditas aat ini, harga-harga komoditas utama dunia, seperti komoditas tambang (termasuk energi) dan pangan di pasar global terus merangkak naik. Kenaikan harga ini terutama didorong oleh kenaikan permintaan sebagai konsekuensi dari pemulihan ekonomi global. Di sisi lain, produksi dan distribusi komoditas terganggu oleh dampak perubahan iklim ekstrem. Berdasarkan data, komoditas pangan rata-rata meningkat hingga 50 persen,

S

Bersambung ke hlm 11 kol 1-4

:: pro kontra :: Baca selengkapnya di hlm 11 PETRUS SELESTINUS PENGACARA POLITIKUS PDIP

KPK Melakukan Pencitraan Menurut Anda, apa maksud penahanan 19 politikus itu? KPK melakukan tindakan sewenangwenang. Mereka hanya menutupi kegagalan karena tidak berhasil mengungkap penyuapnya. Intinya, mereka sedang melakukan pencitraan. Tapi, untuk apa melakukan pencitraan dengan menahan klien saya. Kalau KPK mau melakukan pencitraan, harusnya mereka mengungkap para penyuap itu. ■

BERTRAND COMBALDIEU/AP

TIDUR DI BANDARA

Sejumlah penumpang terpaksa tidur di Bandara Kairo, Mesir, Ahad (30/1) pagi, menyusul pemberlakuan jam malam oleh militer Mesir. Aturan jam malam membuat penumpang yang baru mendarat tak dapat langsung keluar bandara menuju tempat tujuan mereka. Militer memperpanjang jam malam di Kota Kairo, Alexandria, dan Suez menyusul kerusuhan yang meluas di Mesir.

JAKARTA — Penahanan 19 politikus yang diduga menerima suap cek pelawat (traveller’s cheque) pada pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, menurut politikus Golkar yang juga mantan wakil presiden, Jusuf Kalla, sudah sesuai proses hukum. Dia meminta para politikus dan anggota DPR untuk tidak berprasangka buruk terhadap KPK. “Semua pihak diharapkan fair dalam memandang aksi KPK yang menahan 19 politikus itu. Artinya, kalau menyangkut orang lain kita minta KPK, tapi kalau kita kena, jangan KPK. Tentu kita juga minta KPK,” kata dia di Jakarta, Ahad (30/1). Kalla kemudian juga mengimbau agar proses penegakan hukum tidak tebang pilih. Lebih lanjut, Kalla juga menilai bahwa pihak yang diduga menerima suap cek pelawat tapi belum ditahan posisinya sangat penting. Kata dia, posisi serupa juga dimiliki oleh pihak yang diduga memberikan suap dalam kasus tersebut. Dua sosok kunci yang disebut dalam skandal suap terhadap sejumlah anggota Komisi IX DPR periode 2004-2009, Miranda Swaray

Goeltom dan Nunun Nurbaeti, memang menjadi sorotan setelah KPK memenjarakan 19 politikus, Jumat pekan lalu. Semua mengarahkan telunjuk agar dua tokoh itu segera ditetapkan sebagai tersangka pemberi dan perantara suap menyusul masuk penjara. Patra Zen, kuasa hukum politisi senior PDIP Panda Nababan—salah seorang dari 19 politikus yang ditahan KPK—mempertanyakan belum ditetapkannya Miranda dan Nunun sebagai tersangka. Padahal, kata dia, kedua orang itu diduga menjadi sumber dan perantara suap kepada anggota DPR yang sudah ditahan. “KPK harus profesional dan fair,” katanya, Ahad (30/1).

Jerat pemberi suap Miranda adalah calon terpilih Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) melalui voting di Komisi IX pada 2004. Aroma suap dalam proses terpilihnya Miranda itu menyeruak. Adalah Agus Condro Prayit no dari Fraksi PDIP yang mengaku ikut menerima suap dalam bentuk cek pelawat (traveller’s cheque). Pada Juli 2008, Agus menjadi peniup peluit kasus itu. Kini, ia ditahan terpisah di Polda Metro Jaya. Patra menegaskan, baik pemberi maupun penerima suap sama-sama bisa dijerat sanksi pidana. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 menjerat pemberi suap, sedangkan pasal 11 menjerat pihak

yang diberi suap. Namun, ia menyesalkan sejauh ini KPK hanya berkutat menjerat para penerima suap. Hal itu dianggapnya menjadi preseden buruk bagi KPK. Masyarakat bisa memiliki persepsi negatif. Apalagi, kata dia, kasus ini sudah berjalan cukup lama, sejak 2008. “Di situ keberatannya,” ujar mantan ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia itu. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebelumnya juga meminta agar KPK tidak dipandang negatif dalam kasus tersebut. Dia meminta semua pihak memberikan kepercayaan kepada KPK untuk melakukan pemeriksaan. Anas menegaskan, semua pemeriksaan dugaan suap yang disangkakan kepada sejumlah politikus tersebut harus diserahkan kepada KPK. Sinyal akan ada lembaran baru dalam kasus cek suap tersebut disampaikan KPK. Selain akan memanggil dan menahan lima politikus yang pekan lalu berhalangan untuk diperiksa KPK karena alasan sakit dan berada di luar kota, pekan ini KPK juga akan membidik pihak penyuap. “Kami akan fokus pada pemberi suap,” kata juru bicara KPK Johan Budi SP, kemarin. Namun, Johan belum bisa memastikan penahanan terhadap Miranda dan Nunun setelah diperiksa nanti. “Belum, kan masih saksi. Nanti kita lihat sejauh mana hasil penelusuran KPK,” tegas Johan. ■ antara/c42, ed: asep nur zaman

JOHAN BUDI SP JURU BICARA KPK

Balada Rakyat Bergaji Buruk (Habis)

KPK tidak Butuh Pencitraan Penahanan 19 politikus dianggap sebagai pencitraan atas kegagalan KPK mengungkap penyuap mereka? Tidak. KPK bekerja berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku dan kami tidak mementingkan pencitraan ataupun urusan politik. Tugas kami adalah menjalankan aturan-aturan perundangan yang berlaku untuk memberantas tindak pidana korupsi. ■

rehat Simbol agama diminta tak dipakai berpolitik Cukup simbol mata uang dan jumlahnya saja SBY: Dagang adil lebih penting dari bantuan Juga lebih penting dari ‘dagang sapi’

S

ahabat yang dikenal sebagai hakim yang adil, Syuraih bin al-Harits al-Kindi, mempunyai seorang anak yang berperkara dengan suatu kaum. Ia mengadukan perkaranya kepada sang ayah. “Ayahku, jika kebenaran itu ada padaku, adililah dan menangkanlah perkaraku. Sebaliknya, jika kebenaran itu ada pada kaum itu, putuskan kompromi dan damai saja dengan mereka,” pinta sang anak. Syuraih tidak langsung menu-ruti kemauan anaknya. “Mari kita bertemu di pengadilan bersama-sama dengan mereka.” Di pengadilan, setelah kedua belah pihak memberi keterangan, Syuraih justru memenangkan perkara kaum itu.

Menanti Sistem Penggajian Tunggal PNS Abdullah Sammy, M Ikhsan Shiddieqy

B

agi wanita lajang berusia sekitar 30-an tahun ini, pertanyaan tentang waktu menikah menjadi sensitif dibicarakan. Hal sama jika ditanyakan kepada para Madridista—penggemar klub Real Madrid—saat ngobrol tentang kegemilangan Lionel Messi, striker Barcelona. Ini pula yang dirasakan ba-

Dalam perjalanan pulang ke rumah, sang anak menyampaikan kekecewaannya kepada ayahnya. “Engkau telah mempermalukanku di hadapan mereka. Kalau saja aku tahu keputasannya akan seperti itu, demi Allah, aku tidak akan mengadukan perkaraku itu kepadamu,” kata sang anak. “Wahai ananda, demi Allah, aku lebih mencintaimu daripada bumi dan segala isinya. Tetapi, cintaku kepada Allah tidak bisa dikalahkan oleh cintaku kepadamu. Allah jauh lebih mulia dan patut dicintai daripada engkau. Sungguh aku lebih takut menginformasikan kepadamu bahwa kebenaran itu ada pada mereka, lalu engkau mengajak mereka berkompromi dan berjual beli hukum sehingga

gi para pejabat di negeri ini ketika disodori pertanyaan kenaikan gaji. Rasanya? Sama. Sebuah hal sensitif dibicarakan, tapi nikmat dirasakan. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dan Deputi Menko Perekonomian Bidang Keuangan Erlangga Mantik mengakui hal itu. Patrialis hanya berkelit ketika dimintai komentar mengenai rencana kenaikan gaji pejabat.

Dengan nada bercanda, Patrialis justru membahas gaji wartawan. “Kalau saya mendukung jika gaji wartawan naik,” ungkapnya kepada wartawan di DPR, pekan lalu. Erlangga setali tiga uang. Dia hanya menjawab secukupnya tentang kalimat kontroversial

hikmah Oleh Muhbib Abdul Wahab

Menegakkan Hukum hak-hak mereka terampas. Aku hanya bisa mengatakan dan memutuskan apa yang seharusnya aku putuskan,” ujar sang ayah. Setelah perkara itu diputuskan, anak Syuraih yang lain mengajukan jaminan kepada ayahnya agar anaknya yang diputuskan kalah di pengadilan itu tidak ditahan. Sang ayah menerima seorang itu sebagai jaminan. Namun,

orang yang dijaminkan itu kabur dari tahanan. Syuraih pun memenjarakan anaknya sebagai kompensasi kaburnya orang itu. Selama di penjara, setiap hari Syuraih mengantarkan makanan untuk anaknya. Sebagai orang tua, ia harus tetap menyayangi anaknya. Sementara sebagai hakim, ia harus bertindak adil, bijaksana, dan antijual-beli hukum. Setiap

‘kenaikan gaji’. “Saya tidak bisa berkomentar soal itu. Itu sesuatu yang sensitif,’’ ujarnya kepada Republika, Jumat (28/1). Saat disinggung besaran gajinya saat ini, sang pejabat pun tidak dapat berkata banyak. “Waduh, coba tanyakan saja ke bagian yang mengurusi gaji. Saya tidak ingat pasti karena dua tahun ini ada perubahan,’’ kilahnya. Dia mengakui, tak terlalu

kali mengantarkan makanan itu, ia selalu menasihati anaknya. “Wahai ananda, sungguh aku memutuskan perkara dengan memenangkan mereka itu bukan karena aku tidak sayang kepadamu, tetapi aku lebih menyakini bahwa kesaksian mereka itu benar. Aku tidak mengambil putusan karena prasangka atau intervensi penguasa, tetapi karena kesaksian mereka lebih dapat dipercaya. Aku kira engkau telah berbuat aniaya (zalim)”. Kata-kata bijak yang selalu disampaikan dalam proses peradilan juga dinasihatkan kepada sang anak. “Esok penegak hukum yang zalim akan mengetahui bahwa ia termasuk orang yang merugi. Sungguh, orang zalim itu sedang

antusias mengomentari soal gaji karena hal itu merupakan persoalan pribadi. Setiap pejabat memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga menyulitkan menyamakan standar kelayakan gaji. “(Cukup atau tidaknya) itu sangat tergantung,’’ ujarnya. Mengenai rencana kenaikan gaji, Erlangga mengakui tak terpengaruh. Dia juga Bersambung ke hlm 11 kol 5-7

menanti hukuman, sedangkan orang yang dizalimi itu menanti keadilan. Demi Allah, tak seorang pun membiarkan sesuatu, karena Allah kemudian merasakan ketiadaan rasa keadilan itu”. Kisah tersebut memberi teladan kepada kita bahwa penegakan hukum itu harus adil, tanpa tebang pilih, dan bebas dari mafia hukum. “Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya,” tegas Nabi SAW. (HR Muslim). Kedekatan dan kecintaan seorang penegak hukum terhadap dunia seharusnya tidak mengalahkan cintanya kepada kebenaran dan keadilan yang bersumber dari Allah yang Mahabenar dan Mahaadil. Wallahu a’lam. ■

opini

REPUBLIKA SENIN, 31 JANUARI 2011

Ombudsman dan Reformasi Birokrasi Al Muzzammil Yusuf Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS

K

asus korupsi Gayus Tambunan di Direktorat Jenderal Pajak telah merugikan ratusan miliar potensi pendapatan negara dari pajak. Hal ini merupakan implikasi dari fenomena gunung es mengenai buruknya kualitas birokrasi di Indonesia hingga saat ini. Penelitian Political and Economic Risk Consultancy (PERC) tahun 2010 lalu menempatkan kualitas birokrasi Indonesia ranking kedua terburuk di Asia setelah India. Pemeringkatan itu telah dilakukan sejak 1999-2010. Dan hasilnya, kualitas birokrasi Indonesia selalu menempati peringkat terendah. Dalam penelitiannya, PERC mewawancarai sejumlah ekspatriat dengan menggunakan beberapa indikator, di antaranya tingkat biaya dan kenyamanan dalam melakukan bisnis, kemudahan mendirikan perusahaan, tingkat responsivitas pemerintah dalam menangani kebutuhan investor, dan tingkat keharmonisan hubungan masyarakat dengan ekspatriat. Dari kelima indikator tersebut, disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara paling tidak nyaman di Asia untuk berinvestasi. Ketidaknyamanan bahkan kerugian sebagai implikasi dari buruknya pelayanan publik tersebut tidak hanya dirasakan oleh orang asing, namun juga oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dipertegas oleh hasil survei integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2010 lalu terha-

dap pelayanan publik di Indonesia. Hasil survei tersebut menilai indeks prestasi pelayanan publik 5,42 dari skala 1-10. Artinya, masyarakat menilai pelayanan publik di Indonesia tidak memuaskan, cenderung korup, dan merugikan. Fenomena buruknya kualitas pelayanan publik ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah masih bersifat prosedural dan belum menyentuh hak dasar masyarakat, yakni keadilan. Menurut analisis kami, penyebabnya ada empat hal. Pertama, input dari pelayanan publik di Indonesia bermasalah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kedua, budaya pelayanan yang buruk, seperti menunda pekerjaan, tidak disiplin, tidak ramah, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, tidak kompeten, pungutan liar, hilangnya dokumen penting, dan banyak lagi lainnya. Hal ini menurut ilmuwan Amerika, Paul Krugman, disebabkan moral hazard atau kerusakan akhlak. Tidak ada yang bisa menyelamatkan penyelenggaraan pelayanan publik di negara manapun jika akhlak dari orang-orangnya rusak. Ketiga, partisipasi masyarakat masih rendah. Masyarakat belum berani menuntut haknya dalam mendapatkan pelayanan yang prima dari para penyelenggara pelayanan publik. Keempat, pengawasan dan pencegahan praktik maladministrasi terhadap penyelenggara pelayanan publik belum memadai. Fungsi ini sejak 2008 dijalankan oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui UU Nomor 37 Tahun 2008 yang sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional. Namun, fungsi pengawasan

tersebut belum berjalan optimal karena beberapa permasalahan, seperti struktur dan sumber daya manusia yang terbatas; anggaran Ombudsman yang minim, yaitu 16 miliar, dengan tingkat penyerapan anggaran 58 persen pada 2010; serta belum ada sinergi antara Ombudsman dan lembaga penegak hukum lainnya.

Peran strategis Ombudsman Gagasan besar reformasi birokrasi ini sudah sejak awal reformasi digulirkan, namun tanpa pengawasan yang dilembagakan secara kuat. Fungsi Ombudsman adalah memastikan bahwa pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dan negara bersih dari maladministrasi. Yaitu, perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain oleh penyelenggara negara atau pemerintah. Di banyak negara, Ombudsman dianggap penting oleh masyarakat untuk mengadukan keluhan dan ketidakpuasan dalam pelayanan publik karena tidak dipungut biaya. Mereka juga lebih cepat dan tidak perlu menggunakan jasa pengacara. Ombudsman memiliki kekuatan hukum untuk memberikan strong recommendation yang bersifat mengikat kepada institusi yang melakukan maladministrasi agar memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat. Untuk itu, guna mendorong reformasi birokrasi, Ombudsman harus memiliki personel yang berwibawa. Mereka juga harus memiliki karakter pekerja keras karena persoalan reformasi birokrasi sangat berat dan tertinggal.

Agenda utama Seleksi anggota Ombudsman periode 2011-2016 telah

dilaksanakan pada Rabu (19/1) melalui Rapat Pleno Komisi II DPR RI. Sembilan dari 18 calon anggota Ombudsman telah terpilih untuk lima tahun ke depan. Banyak ide, gagasan, dan strategi cerdas yang dipaparkan para calon untuk menjadikan Ombudsman sebagai lembaga negara yang independen, kuat, prestisius, dan didukung secara penuh oleh masyarakat. Pertama, melakukan konsolidasi internal Ombudsman serta membangun struktur dan sistem yang kuat dalam pengawasan. Kedua, pengembangan jaringan dan kerja sama dengan instansi penyelenggara layanan publik. Ketiga, memanfaatkan kekuatan media massa sebagai cara pemberi sanksi dan reward bagi penyelenggara layanan publik. Keempat, membangun kesadaran dan memberdayakan masyarakat dalam mengawasi layanan publik. Kelima, membangun kerja sama startegis dengan penegak hukum agar rekomendasi Ombudsman tidak mandul. Keenam, membuat prioritas subjek pengawasan pada penyelenggara pelayanan publik. Ketujuh, mengupayakan keberadaan perwakilan Ombudsman di setiap provinsi di Indonesia. Kesemuanya harus mereka realisasikan dengan kerja kolektif, tidak hanya di atas kertas. Pemerintah dan DPR juga tidak bisa berlepas tangan hanya mengandalkan Ombudsman untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengawasan maladministrasi. Rekomendasi Ombudsman itu hanya akan berjalan jika pemerintah patuh dan DPR turut mendesak pemerintah untuk mematuhinya. Tanpa itu, Ombudsman akan sangat terhambat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Nasional Demokrat, Visi Baru atau Lama? Ardi Winangun Pengurus Presidium Nasional Masika ICMI dan Pengamat Politik

A

khirnya Nasional Demokrat (ND) sudah berada di seluruh provinsi di Indonesia. Sebuah prestasi gemilang dalam membentuk jaringjaring organisasi yang dilakukan oleh Surya Paloh sejak 1 Februari 2010. Ngebutnya pembentukan jaring-jaring organisasi bisa jadi karena sudah dibukanya masa pendaftaran partai politik untuk Pemilu 2014. Organisasi ini dikatakan oleh pendiri dibentuk untuk membantu masyarakat di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Bila perlu juga sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan sikap kritisnya kepada pemerintah. Intinya, organisasi ini disebut oleh mereka sebagai wadah gerakan sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengimbangi gerakan politik dari partai yang bertujuan utama untuk membangun komitmen bersama untuk berkontribusi sebesar-besarnya menciptakan kesejahteraan rakyat. Apa pun visi dan misinya, banyak dugaan dan pastinya dugaan itu benar bahwa ND dibentuk sebagai embrio partai politik untuk persiapan pesta demokrasi tahun 2014. Selepas jenis kelaminnya menjadi jelas, partai politik, selanjutnya ND akan membentuk jejaring or-

ganisasi dari tingkat desa sampai pusat. Bila ND menjadi sebuah partai politik, tentu ND akan menjadi salah satu kontestan baru yang akan meramaikan dan menambah jumlah partai yang ada. Pada 2009 saja, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan lebih dari 34 partai politik. Yang menarik dari deklarasi ND adalah biasanya organisasi-organisasi lahir menjelang pemilu, namun ND justru setelah pemilu. Berdirinya organisasi massa atau partai politik harus kita tanggapi secara positif. Ini merupakan sebuah barometer bahwa adanya keinginan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan dan pemberdayaan terhadap penyelenggaraan negara dan masyarakat. Munculnya banyak organisasi massa dan partai politik akan memunculkan kompetisi yang ketat. Hasil kompetisi itu melahirkan pemimpin yang benarbenar kompeten dan beragam. Namun, benarkah ND itu menawarkan sesuatu yang baru? Kalau dilihat dari latar belakang pendiri-pendiri ND, mereka adalah juga pengurus yang berada di Partai Golkar, PDIP, Hanura, PKB, dan partai politik lainnya. Kalau kita telusuri siapa pendiri-pendiri ND, sebenarnya mereka bukan orang-orang yang baru dalam berpolitik. Pendiri ND sama seperti dengan pendiri Partai Hanura, PDP, PMB, PKNU, dan Partai Bintang Bulan. Mereka adalah sempalan kader dari Partai Golkar, PDIP, PAN, dan PKB

H A R I A N H H AA RR II AA N N

REPUBLIKA REPUBLIKA MAHAKA MEDIA MAHAKA MAHAKA MEDIA MEDIA

Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi Semua naskah yang ke Redaksi diterbitkan menjadi milik Harian Republika. Semua Harian Republika dibekali Semua naskah yang dikirim dikirim kewartawan Redaksi dan dan diterbitkan menjadi milik Harian Republika. Semua wartawan Harian Republika dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun meminta imbalan dari milik Harian Republika. Semua wartawan Harian Republika dibekali tanda pengenal maupun meminta imbalan dari siapa Semuadan isi tidak artikel/tulisan berasal dari luar, sepenuhnya tandapun. pengenal dan tidak menerima menerimayang maupun meminta imbalan dari siapa pun. artikel/tulisan yang dari sepenuhnya tanggung jawab isi penulis yang bersangkutan. Semua isi artikel/tulisan siapa pun. Semua Semua isi artikel/tulisan yang berasal berasal dari luar, luar, sepenuhnya tanggung jawab yang isi yang terdapat di suplemen daerah, menjadiSemua tanggung jawab Kepala tanggung jawab penulis penulis yang bersangkutan. bersangkutan. Semua isi artikel/tulisan artikel/tulisan yang terdapat di suplemen daerah, menjadi tanggung jawab Perwakilan Daerah bersangkutan. yang terdapat di suplemen daerah, menjadi tanggung jawab Kepala Kepala Perwakilan Perwakilan Daerah Daerah bersangkutan. bersangkutan.

yang tersingkir akibat konflik internal partai, atau karena mereka sudah tidak terakomodasi oleh partai sebelumnya. Bisa juga mereka adalah partai yang tidak lolos electoral dan parlement threshold. Jika demikian latar belakangnya, tentu partai politik baru hanya sekadar kendaraan politik atau kamuflase untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan lama mereka. Mereka menggunakan partai politik yang baru untuk tetap memperjuangkan kepentingan dan cita-cita yang lama agar tercapai. Bila mereka mampu memperoleh kursi atau kekuasaan yang cukup siginifikan, tentu mereka akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan sebelumnya. De ngan demikian, menjamurnya partai politik baru di satu sisi menunjukkan sesuatu yang positif akan tingginya partisipasi masyarakat dalam demokrasi, namun di sisi lain menjamurkan (membiakkan) racun. Mereka menjadi racun dengan beberapa sebab. Pertama, deklarator atau pendiri-pendiri partai politik itu adalah orang-orang yang sudah lama berkiprah dan malang melintang dalam dunia politik. Terbukti dalam kiprahnya, mereka gagal, mengelak, dan tidak mampu membuktikan apa yang sebelumnya mereka janjikan. Jika mereka terjun dalam dunia politik lagi, arahnya jelas sudah terbaca, yakni hanya mencari kekuasaan semata. Toh kalaupun mereka nanti mampu memegang kekuasaan, pasti kekuasaan bergerak seperti yang dulu.

Kedua, ideologi partai politik yang mereka bentuk atau dirikan tidak baru. Mere ka meniru partai yang sebelumnya ia aktif di sana. Partai Hanura, misalnya, ia bercorak Partai Golkar atau cara-cara militer karena di situ selain Wiranto sendiri ada Ary Mardjono dan elite-elite militer. Sementara PDP coraknya persis dengan PDIP, sebab di situ semua pengurus adalah mantan orang PDIP. Demikian juga PKNU sama persis dengan PKB atau PPP. Karena ideologinya sama, partai-partai politik baru itu tentu tidak akan mampu memberi solusi terhadap permasalahan bangsa. Sebab, ideologi yang sudah ada terbukti tidak mampu membawa perubahan. Kehadiran partai baru hanya akan menambah kejenuhan terhadap wacana demokrasi dan masa depan demokrasi serta ekonomi. Ketiga, partai politik baru itu hanya menjadi tempat pembuangan pengurus dari partai sebelumnya. Mereka mendirikan partai karena di partai sebelumnya mereka tidak terakomodasi. Banyak alasan mengapa mereka tidak terakomodasi di partai sebelumnya, misalnya karena kalah bersaing dengan yang muda dan cerdas, cacat moral, beda pendapat, tidak punya duit, atau karena sakit hati. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada yang baru dari ND. Yang baru dari ND adalah simbol partainya saja. Visi dan misinya tidak berbeda jauh dengan partai politik yang sudah ada. 

Pemimpin Redaksi: Nasihin Masha. Wakil Pemimpin Redaksi: Arys Hilman Nugraha. Pemimpin Nasihin Masha. Wakil Pemimpin Redaksi: Hilman Nugraha. RedakturRedaksi: Pelaksana: Elba Damhuri. Kepala Newsroom: Irwan Ariefyanto. Kepala Republika Online: Agung Pragitya Vazza. Pemimpin Redaksi: Nasihin Masha. Wakil Pemimpin Redaksi:MArys Arys Hilman Nugraha. Redaktur Damhuri. Newsroom: M Kepala Republika Online: Agung Pragitya RedakturPelaksana: Senior: AnifElba Punto Utomo.Kepala Wakil Redaktur Pelaksana: Irfan Junaidi, Syahruddin El-Fikri, Kumara Dewatasari. Asisten Redaktur Pelaksana: Elba Damhuri. Kepala Newsroom: M Irwan Irwan Ariefyanto. Ariefyanto. Kepala Republika Online: Agung Pragitya Vazza. Vazza. Redaktur Anif Punto Wakil Redaktur Pelaksana: Irfan Junaidi, Syahruddin El-Fikri, Kumara Dewatasari. Asisten RedakturSenior: Pelaksana: Sadewo, Nur Hasan Murtiaji, Subroto. Reporter Senior: Andi Nur Aminah, Budi Utomo, Harun Redaktur Senior: Anif Bidramnanta, Punto Utomo. Utomo.Joko Wakil Redaktur Pelaksana: Irfan Junaidi, Syahruddin El-Fikri, Kumara Dewatasari. Asisten Redaktur Pelaksana: Joko Hasan Murtiaji, Subroto. Reporter Senior: Andi Nur Budi Utomo, Harun Husein, Muhammad Subarkah, Nurul S Sadewo, Hamami, Selamat Setiawan. Staf Redaksi: Sammy, Redaktur Pelaksana: Bidramnanta, Bidramnanta, Joko Sadewo, Nur Nur HasanGinting, Murtiaji,Teguh Subroto. Reporter Senior: AndiAbdullah Nur Aminah, Aminah, BudiAgung Utomo,Budiono, Harun Husein, Muhammad Subarkah, Nurul S Hamami, Selamat Ginting, Teguh Setiawan. Staf Redaksi: Abdullah Sammy, Agung Budiono, Agus Yulianto, Alwi Shahab, Andri Saubani, Anjar Fahmiarto, Annisa Mutia, A Syalaby Ichsan, Budi Rahardjo, Burhanuddin Bella, Citra Husein, Muhammad Subarkah, Nurul S Hamami, Selamat Ginting, Teguh Setiawan. Staf Redaksi: Abdullah Sammy, Agung Budiono, Agus Yulianto, Saubani, Anjar Fahmiarto, Annisa AA Syalaby Ichsan, Budi Burhanuddin Bella, Listya Rini, C Alwi Purwatiningsih, Damanhuri Darmawan, Desi Susilawati, Dewi Mardiani, Didi Purwadi, Djoko Agus Yulianto, Alwi Shahab, Shahab, Andri Andri Saubani,Zuhri, AnjarDarmawan Fahmiarto,Sepriyossa, Annisa Mutia, Mutia, Syalaby Ichsan, Budi Rahardjo, Rahardjo, Burhanuddin Bella, Citra Citra Listya Rini, CC Purwatiningsih, Damanhuri Zuhri, Sepriyossa, Desi Susilawati, Dewi Mardiani, Didi Djoko Suceno, Ratna Meta Novia, Edi Setyoko, Edwin Dwi Putranto, Darmawan, Eko Widiyatno, Yuwanto, Ismail, Fernan Rahadi, Ferry Listya Rini,Dyah Purwatiningsih, Damanhuri Zuhri, Darmawan Darmawan Sepriyossa, Darmawan, DesiEndro Susilawati, DewiEH Mardiani, Didi Purwadi, Purwadi, Djoko Suceno, Dyah Ratna Meta Edi Edwin Dwi Eko Endro EH Fernan Rahadi, Ferry Kisihandi, Firkah Fansuri, Fitria Andayani, Fitriyan Heri Purwata, Heri Ruslan, Ichsan Emrald Alamsyah, Indah Wulandari, Suceno, Dyah Ratna Meta Novia, Novia, Edi Setyoko, Setyoko, EdwinZamzami, Dwi Putranto, Putranto, Eko Widiyatno, Widiyatno, Endro Yuwanto, Yuwanto, EH Ismail, Ismail, Fernan Rahadi, Ferry Kisihandi, Firkah Fitria Zamzami, Heri Purwata, Heri Ichsan Emrald Alamsyah, Indah Wulandari, Indira Rezkisari, Irwan Kelana, Israr, JoharFitriyan Arief, Khoirul Azwar, Mansyur Faqih, Mohammad Akbar, Mohamad Amin Kisihandi, Firkah Fansuri, Fansuri, Fitria Andayani, Andayani, Fitriyan Zamzami, HeriMaghfiroh Purwata, Yenny, Heri Ruslan, Ruslan, Ichsan Emrald Alamsyah, Indah Wulandari, Indira Rezkisari, Irwan Kelana, Khoirul Azwar, Maghfiroh Yenny, Mansyur Mohammad Akbar, Mohamad Amin Madani, Muhammad MJohar As’adi,Arief, M Ghufron, Ikhsan Shiddieqy, Natalia Endah Faqih, Hapsari, Neni Ridarineni, Zuraya, Nina Indira Rezkisari, Irwan Fakhruddin, Kelana, Israr, Israr, Johar Arief, KhoirulM Azwar, Maghfiroh Yenny, Mansyur Faqih, Mohammad Akbar,Nidia Mohamad Amin Madani, Muhammad Fakhruddin, M As’adi, M Ghufron, M Ikhsan Shiddieqy, Natalia Endah Hapsari, Neni Ridarineni, Nidia Zuraya, Nina Chairani Ibrahim, Palupi Annisa Auliani, Prima Restri Ludfiani, Priyantono Oemar, Rachmat Santosa Basarah, Rahmat Budi Harto, Ratna Madani, Muhammad Fakhruddin, M As’adi, M Ghufron, M Ikhsan Shiddieqy, Natalia Endah Hapsari, Neni Ridarineni, Nidia Zuraya, Nina Chairani Palupi Auliani, Restri Ludfiani, Priyantono Oemar, Rachmat Santosa Rahmat Ratna Puspita,Ibrahim, Reiny Dwinanda, Rosyid NurulPrima Hakim, Rusdy Nurdiansyah, R Hiru Muhammad, Setyanavidita Livikacansera, Shally Pristine, Siwi Chairani Ibrahim, Palupi Annisa Annisa Auliani, Prima Restri Ludfiani, Priyantono Oemar, Rachmat Santosa Basarah, Basarah, Rahmat Budi Budi Harto, Harto, Ratna Puspita, Dwinanda, Rosyid Nurul Rusdy Nurdiansyah, RR Hiru Setyanavidita Livikacansera, Shally Siwi Tri PujiReiny Budiwiyati, Stevy Maradona, Sunarwoto, Evidia Yuvidianti, Taufiqurrahman Bachdari, Teguh Firmansyah, Wachidah Puspita, Reiny Dwinanda, Rosyid Nurul Hakim, Hakim, RusdySusie Nurdiansyah, Hiru Muhammad, Muhammad, Setyanavidita Livikacansera, Shally Pristine, Pristine, Siwi Tri Puji Stevy Maradona, Sunarwoto, Susie Taufiqurrahman Bachdari, Teguh Firmansyah, Wachidah Handasah, Wardianto, Tunjung Palupi, Yasmina Hasni,Yuvidianti, Yeyen Rostiyani, Yoebal Ganesha Rasyid, Ardhi Cahyadi, Yogie Tri Puji Budiwiyati, Budiwiyati, StevyWulan Maradona, Sunarwoto, Susie Evidia Evidia Yuvidianti, Taufiqurrahman Bachdari, TeguhYogi Firmansyah, Wachidah Handasah, Wardianto, Respati, Yusuf Assidiq,Wulan Zaky AlTunjung Hamzah.Palupi, Handasah, Wardianto, Wulan Tunjung Palupi, Yasmina Yasmina Hasni, Hasni, Yeyen Yeyen Rostiyani, Rostiyani, Yoebal Yoebal Ganesha Ganesha Rasyid, Rasyid, Yogi Yogi Ardhi Ardhi Cahyadi, Cahyadi, Yogie Yogie Respati, Yusuf Assidiq, Zaky Al Hamzah. Kepala Quality Control dan Bahasa: Rakhmat Hadi Sucipto. Kepala Desain: Sarjono. Kepala Perwakilan Jawa Barat: Maman Respati, Yusuf Assidiq, Zaky Al Hamzah. Kepala Quality Control dan Rakhmat Hadi Sucipto. Kepala Desain: Sarjono. Kepala Maman Sudiaman. Kepala Perwakilan DIY - Jawa Tengah: Wisnu Wardhana. Kepala Perwakilan Jawa Timur:Jawa Asep Barat: Nurzaman. Nian Kepala Quality Control dan Bahasa: Bahasa: Rakhmat HadiIndra Sucipto. Kepala Desain: Sarjono. Kepala Perwakilan Perwakilan Jawa Barat: Maman Sudiaman. Kepala Perwakilan DIY Indra Jawa Poloan (Medan), Aries (Palembang), Ahmad Baraas (Bali). Wardhana. Sekretaris Redaksi: Fachrul Ratzi. Sudiaman. KepalaMaspril Perwakilan DIY -- Jawa Jawa Tengah: Tengah: Indra Wisnu Wisnu Wardhana. Kepala Kepala Perwakilan Perwakilan Jawa Timur: Timur: Asep Asep Nurzaman. Nurzaman. Nian Nian Poloan Poloan (Medan), (Medan), Maspril Maspril Aries Aries (Palembang), (Palembang), Ahmad Ahmad Baraas Baraas (Bali). (Bali). Sekretaris Sekretaris Redaksi: Redaksi: Fachrul Fachrul Ratzi. Ratzi.

2

Tajuk Bola Salju di Dunia Arab Hasil akhir pergolakan negara-negara Arab di Timur Tengah sangat bergantung pada sejumlah faktor. Sudan sudah pasti akan terpecah menjadi dua negara. Pertanyaannya, apakah rezim Bashir juga akan tumbang? Ben Ali sudah kabur meninggalkan kekuasaannya di Tunisia. Kini, Husni Mubarak sedang mencoba untuk bertahan. Api pergolakan di Aljazair untuk sementara bisa dipadamkan. Percikan api juga sudah mulai muncul di Yaman dan Yordania. Kita masih menunggu apa yang akan terjadi di Libya dan Suriah. Sudah lama muncul kritik terhadap absennya demokrasi di negaranegara Arab. Sebagian negeri-negeri itu dipimpin penguasa otoriter, sebagian lagi dipimpin raja dengan sistem monarki absolut. Namun yang menarik, yang bergolak adalah negara-negara yang sudah menghapuskan sistem monarki sama sekali, sedangkan Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab yang berbentuk monarki absolut sama sekali tak ada gejolak. Memang ada faktor utama yang sama di antara negara-negara yang bergolak itu, yakni soal kemiskinan dan ketimpangan sosial. Selain itu, juga ada faktor kemampuan negara-negara tersebut dalam mengelola kepentingan negara-negara Barat. Pascaperistiwa 9/11 di Amerika Serikat, negara-negara Barat menggelontorkan program deradikalisasi Islam dan demokratisasi untuk sejumlah negara dan kawasan. Perlu penelitian mendalam seberapa kuat relasi antara program itu dengan terjadinya pergolakan saat ini. Kita tentu bersepakat bahwa demokrasi merupakan sistem yang terbaik yang ada saat ini. Karena itu, keharusan menerapkan sistem itu merupakan tuntutan yang niscaya. Namun, kita juga mencatat bahwa demokrasi itu banyak mengandung varian. Banyak negara tetap disebut demokratis dengan menerapkan sistem monarki konstitusionalisme. Juga ada negara seperti Singapura yang tak bisa disebut negara demokratis namun situasinya relatif baik. Kita juga menemukan ‘negara’ diskriminatif dan ekspansionis seperti Israel namun tak pernah diusik, bahkan selalu didukung oleh negara-negara Barat—yang selalu menganggap dirinya sebagai wakil sah untuk menentukan kadar demokrasi setiap negara. Karena itu, isu demokrasi selalu mengandung kontradiksi dalam realitasnya. Sebab, dalam praktiknya, ada faktor sosial, kepemimpinan politik, geopolitik, dan juga sumber daya alamnya. Pada titik inilah mengapa Saudi, Kuwait, Qatar, dan Emirat bisa adem dari tekanan demokratisasi dari masyarakat internasional. Selebihnya adalah kemampuan penguasa itu sendiri dalam mengelola daya dukung politik di dalam negerinya. Mubarak masih berupaya untuk bertahan karena masih didukung militer. Hal ini yang tak dimiliki Ben Ali. Selain itu, Barat masih belum yakin penguasa penggantinya bisa mengendalikan kekuatan politik yang pasti tak pro-Barat seperti Ikhwanul Muslimin. Faktor inilah yang dulu tak dimiliki Saddam Hussein sehingga walaupun masih kokoh berkuasa bisa diinvasi oleh pasukan multilateral yang dipimpin Amerika, sedangkan penguasa Aljazair bahkan dikaruniai keuntungan lain karena menjadi alternatif pasokan gas ke Eropa selain dari Rusia. Jika negeri Afrika Utara ini bergolak, Eropa akan ikut menderita oleh melonjaknya harga gas karena pasokan di Rusia bisa terancam jika persoalan dengan Ukraina tak bisa dituntaskan. Ini karena negeri ini dilewati pipa gas dari Rusia. Hingga saat ini, kita masih sulit memprediksi bagaimana hasil akhir pergolakan di negara-negara Arab tersebut. Kita tak bisa mengekspektasi akan seperti tumbangnya Saddam atau Ben Ali. Bisa jadi akan muncul keseimbangan baru yang lebih demokratis dan lebih lunak. Utamanya terhadap kepentingan Barat dan tentu eksistensi Israel. Kita berharap negara-negara tersebut bisa melakukan reformasi politik yang demokratis, tetapi tak perlu kehilangan integritas dan visi dasar negara-negara itu. Dengan demikian, kesejahteraan rakyatnya terpenuhi. 

:: suarapublika :: Negeri Rekayasa Perlu Sapu Bersih Negara ini penuh dengan berbagai rekayasa. Mulai dari masalah politik, statistik ekonomi, pajak, hukum, hingga masalah olahraga. Selalu saja bangsa ini terus menikmati berbagai rekayasa yang dilakukan oknum-oknum tak bertanggung jawab. Apalagi, yang melakukan itu juga orang yang seharusnya memberantas rekayasa. Komplet sudah kebusukan berbangsa dan bernegara. Jika ingin membersihkan lantai, harus sapu bersih. Tampaknya sulit mencari sapu bersih di negara ini karena sudah secara sistemik terjadi bertahun-tahun lamanya, berurat dan berakar menjadi budaya kosmopolitan. Mungkin kita perlu mengimpor manusia bersih dari belahan bumi lain. Tak perlu dari planet lain atau mengundang malaikat, karena di negara yang dulu menjajah ternyata memiliki sapu bersih. Negara yang maju dan berjaya mustahil jika tidak memiliki sapu bersih. Aries Musnandar Tembalangan, Malang, Jawa Timur

Bohong Harus Dilenyapkan Kata ‘bohong’ memang mudah ditulis dan gampang diucapkan, sekaligus mudah dilakukan oleh siapa pun, orang kecil ataupun orang besar, kaya maupun miskin, pejabat ataupun bukan. Entah itu dia seorang ahli agama, guru, maupun anggota dewan. Semua orang bisa mengucapkannya. Yang jelas, ‘ilmu bohong’ sejatinya sudah ada sejak adanya manusia di muka bumi ini. Mengapa kini kata bohong jadi head line di berbagai media cetak negeri ini? Adakah istimewanya? Adakah sesuatu yang aneh? Muncul wacana publik tentang pejabat yang bohong, mengapa ini dapat terjadi? Patut kita ketahui, seorang pejabat publik adalah seorang yang ditokohkan, seorang yang mumpuni, dan seorang yang layak diteladani, yang antara ucapan dan tindakannya (realitas) harus klop, tidak asbun (asal bunyi). Nah, berangkat dari mulut itulah kadang kita kerap menggampangkan sehingga banyak oknum pejabat publik yang berkata manis. Namun dalam realitanya, tindakannya tidak sinkron dengan apa yang diucapkan. Wisnu Widjaja Jalan Sindoro I No 16 Kalibuntu, Panggung, Tegal Penerbit: PT Republika Media Mandiri. Alamat Redaksi: Jl. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510, Alamat Surat: PO Penerbit: PT Mandiri. Alamat Jl. Raya Jakarta 12510, Alamat Surat: PO Box 1006/JKS-Jakarta 12010. Tel: 021-780.3747 (Hunting), Fax:Buncit 021-780.0649 (Seluruh Redaksi: Penerbit: PT Republika Republika Media Media Mandiri. Alamat Redaksi: Redaksi: Jl. Warung Warung Buncit Raya No. No. 37, 37, JakartaBagian). 12510, Fax Alamat Surat:021PO Box 1006/JKS-Jakarta 12010. (Hunting), Fax: 021-780.0649 (Seluruh Fax Redaksi: 798.3623, E-mail: [email protected]. Bagian Iklan: Jl. Warung Buncit Raya No. Bagian). 37, Jakarta Tel:021021Box 1006/JKS-Jakarta 12010. Tel: Tel: 021-780.3747 021-780.3747 (Hunting), Fax: 021-780.0649 (Seluruh Bagian). Fax12510. Redaksi: 021798.3623, E-mail: Bagian Iklan: Buncit 37, 12510. 021794.4693, Fax: [email protected]. 021-798.1169. Sirkulasi dan Langganan: Tel: 021-791.98441, 021-791.98442. 798.3623, E-mail: [email protected]. Bagian Iklan: Jl. Jl. Warung Warung Buncit Raya Raya No. No.Fax: 37, Jakarta Jakarta 12510. Tel: Tel:Online: 021794.4693, Fax: dan Langganan: 021-791.98441, Fax: Online: http://www.republika.co.id. AlamatSirkulasi Perwakilan: Jl. LLTel: RE Martadinata No. 126 Tel:021-791.98442. 022-420.7671, 420.7672, 794.4693, Fax: 021-798.1169. 021-798.1169. Sirkulasi danBandung: Langganan: Tel: 021-791.98441, Fax: 021-791.98442. Online: http://www.republika.co.id. Alamat Perwakilan: LL RE Martadinata No. 126 420.7675, Fax: 022-426.2829, Jl. PerahuJl. No. Baru, Tel: 566028, 420.7672, Fax: 0274http://www.republika.co.id. Alamat Yogyakarta: Perwakilan: Bandung: Bandung: Jl. LL4, REKota Martadinata No. 0274-544.972, 126 Tel: Tel: 022-420.7671, 022-420.7671, 420.7672, 420.7675, Fax: 022-426.2829, Yogyakarta: Jl. Perahu No. 4, Kota Baru, Tel: 0274-544.972, 566028, Fax: 541.582, Surabaya: Jl. Barata Jaya No. 51, Tel: 031-501.7409, Fax: 031-504.5072. 420.7675, Fax: 022-426.2829, Yogyakarta: Jl. Perahu No. 4, Kota Baru, Tel: 0274-544.972, 566028, Fax: 02740274541.582, 541.582, Surabaya: Surabaya: Jl. Jl. Barata Barata Jaya Jaya No. No. 51, 51, Tel: Tel: 031-501.7409, 031-501.7409, Fax: Fax: 031-504.5072. 031-504.5072. Direktur Utama: Erick Thohir. Direktur Utama: Thohir. Wakil Direktur Utama: Daniel Wewengkang. Direktur Pemberitaan: Ikhwanul Kiram Mashuri, Direktur Operasional: Direktur Utama: Erick Erick Thohir. Wakil Direktur Utama: Daniel Wewengkang. Direktur Pemberitaan: Ikhwanul Kiram Mashuri, Tommy Tamtomo. Direktur Marketing: Prasanti Andrini. GM Keuangan: Didik Irianto. GM Direktur Marketing dan Sales: Wakil Direktur Utama: Daniel Wewengkang. Direktur Pemberitaan: Ikhwanul Kiram Mashuri, Direktur Operasional: Operasional: Tommy Tamtomo. Direktur Prasanti Andrini. GM Keuangan: Didik Marketing Sales: Yulianingsih. Manajer Produksi: Nurrokhim. Manajer Sirkulasi: Ruminta. ManajerGM Keuangan: Herydan Setiawan. Marketing: Prasanti Andrini. GM Darkiman Keuangan: Didik Irianto. Irianto. GM Marketing dan Sales: Tommy Tamtomo. Direktur Marketing: Yulianingsih. Yulianingsih. Manajer Manajer Produksi: Produksi: Nurrokhim. Nurrokhim. Manajer Manajer Sirkulasi: Sirkulasi: Darkiman Darkiman Ruminta. Ruminta. Manajer Manajer Keuangan: Keuangan: Hery Hery Setiawan. Setiawan. Harga Langganan: Rp. 69.000 per bulan, harga eceran Pulau Jawa Rp 2.900. Harga Eceran Luar Jawa: Rp. 4.000 per Harga Langganan: 69.000 per bulan, eceran Pulau Jawa 2.900. Harga Eceran Luar Jawa: Rp. eksemplar (tambahRp. ongkos kirim). Bank a.n PT Republika Media Mandiri: BSM, Cab. Warung Buncit, Harga Langganan: Rp. 69.000 perRekening bulan, harga harga eceran Pulau Jawa Rp Rp 2.900. Harga Bank Eceran Luar Jawa: Rp. 4.000 4.000 per per eksemplar (tambah kirim). Rekening a.n PT Mandiri: BSM, Cab. Buncit, No. Rek. 0030113448 ( Bank Mandiri, Cab.Bank Warung No. Rek.Media 1270004240642 ( Bank Cab. Warung Buncit, eksemplar (tambah ongkos ongkos kirim). Rekening Bank a.nBuncit, PT Republika Republika Media Mandiri: Bank Bank BSM,Lippo, Cab. Warung Warung Buncit, No. Rek. 0030113448 ( Bank Mandiri, Warung Buncit, No. Rek. 1270004240642 ( Bank Lippo, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 727.30.028988 ( Bank BCA, Cab. Graha Inti Fauzi, No. Rek. 375.305.666.8. No. Rek. 0030113448 ( Bank Mandiri, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 1270004240642 ( Bank Lippo, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 727.30.028988 (( Bank BCA, Cab. Graha No. Surat Usaha Penerbitan Menpen No. 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992, No. Rek.Izin 727.30.028988 BankPers: BCA,SK Cab. Graha Inti Inti Fauzi, Fauzi, No. Rek. Rek. 375.305.666.8. 375.305.666.8. Surat Izin Pers: SK No. 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992, Anggota SerikatPenerbitan Penerbit Surat Anggota No. 163/1993/11/A/2002. Surat Izin Usaha Usaha Penerbitan Pers:Kabar: SK Menpen Menpen No.SPS 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992, Anggota Anggota Serikat Serikat Penerbit Penerbit Surat Surat Kabar: Kabar: Anggota Anggota SPS SPS No. No. 163/1993/11/A/2002. 163/1993/11/A/2002.

nasional Kapal Masih Berasap, Evakuasi Terhambat REPUBLIKA SENIN, 31 JANUARI 2011

Muhammad Fakhrudin, Yasmina Hasni

Tidak adanya posko pendataan, menyulitkan keluarga korban. ANYER — Tim Search and Rescue (SAR) gabungan kesulitan mengevakuasi korban terbakarnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Laut Teduh II. Terlebih, pada Ahad (30/1) kembali ditemukan dua orang korban tewas terbakar di dalam kapal itu. Kesulitan evakuasi disebabkan suhu di dalam kapal masih sekitar 150 derajat celsius. “Kondisinya mengenaskan, tinggal tengkoraknya saja,” kata wakil Polair,

Kompol Taswin, di Anyer. Mayat yang ditemukan itu belum diketahui secara pasti identitas dan jenis kelaminnya karena kondisinya terbakar. Dengan penemuan ini, jumlah korban tewas menjadi 16 orang, dan belasan korban lainnya masih dalam pencarian. “Pencarian masih terus dilakukan sampai tidak ada lagi korban yang dinyatakan hilang.” Sementara itu, penyelidikan dilakukan intensif atas penyebab kecelakaan kapal yang terjadi pada Jumat (28/1). Nahkoda kapal dan sopir Perusahaan Otobus (PO) Handoyo diperiksa Polisi Air Polda Banten. Diduga, sumber kebakaran berasal dari salah satu kendaraan dalam KMP itu. Kepolisian belum menetapkan tersangkanya hingga kini. “Kita terus melakukan pemeriksaan. Jumlah saksi

yang diperiksa terus bertambah,” kata Direktur Polair Polda Banten, Ajun Komisaris Besar Budhi Hermawan, di Cilegon, Ahad (30/1). Menurutnya, fokus penyelidikan untuk mengetahui sumber api penyebab kapal feri itu terbakar. “Keterangan saksi kita kumpulkan, termasuk dari sopir bus.” Budhi belum bisa memastikan dari mana api tersebut berasal, apakah dari ventilasi pendingin udara bus atau bukan. “Keterangan sejumlah saksi, ada yang melihat langsung dan ada yang baru katanya dan katanya.” Saksi mata, Syamsul (47 tahun), warga Lampung Tengah, mengaku melihat langsung sumber titik api. Penumpang bus Handoyo ini, melihat sopirnya tertidur dengan pendingin udara dan mesin kendaraan menyala. Syamsul tidak bisa masuk

ke dalam bus karena pintu depan dan belakang terkunci. Dia melihat ada kobaran api tepat di ventilasi pendingin ruangan di atap bus. Semula api hanya setinggi 30 sentimeter, namun angin membuat api bertambah besar dengan cepat dan merambat ke bak truk di sebelah kanan bus. “Api membesar dengan ketinggian sekitar tiga meter,” kata Syamsul. Keterangan Syamsul ini menjadi salah satu petunjuk penyelidikan. Kepolisian terus memeriksa nakhoda dan sejumlah anak buah kapal terkait tidak berfungsinya sejumlah peralatan keselamatan, seperti sekoci dan alat pemadam kebakaran. Sebab, saat musibah terjadi, tabung pemadam kebakaran dan sekoci tidak berfungsi . Keluarga korban terus mendatangi lokasi kapal untuk mengetahui nasib famili

MASIH BERASAP

3

ASEP FATHULRAHMAN/ANTARA

Kapal Feri Lautan Teduh II masih berasap setelah dua hari terbakar di Selat Sunda, Anyer, Banten, Sabtu (29/1). Sebanyak 16 orang tewas karena tragedi itu.

mereka yang belum ditemukan. Tidak adanya posko pendataan korban di di sana menyulitkan mereka untuk mendapatkan informasi

anggota keluarganya. Menteri Perhubungan, Freddy Numberi, menyatakan melakukan perbaikan standar operasional prose-

dur (SOP) untuk kapal penumpang. “Ya kita akan cek soal regulasi. Ada up dating yang baik,” katanya. ■ ed: dewi mardiani

ALHAMDULILLAH, keberkahan menyertai Anda di periode kedua Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki 35 PEMENANG PAKET UMRAH

KUNJUNGI LAPAS

TAHTA AIDILL

Wakil ketua umum Partai Golkar Theo L Sabuaga usai menjenguk mantan anggota Komisi IX DPR Periode 1999-2004 di Lapas Cipinang, Jakarta, Ahad (30/1). Dia meminta hukum ditegakkan atas penyuapan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda S Goeltom.

Usulan Angket Pajak Siap ke Pimpinan DPR JAKARTA — Usulan hak angket pajak yang digagas oleh sejumlah fraksi segera diserahkan ke pimpinan DPR, hari ini (31/1). Salah satu fraksi yang menjadi inisiator hak angket, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakin hak angket akan bergulir hingga terbentuknya sebuah panitia khusus (pansus) pajak. “Kabar terakhir hak angket ini telah ditandatangani oleh 50 anggota. Saya yakin esok juga akan ada penambahan sebelum diserahkan ke pimpinan,” ujar Sekjen PKS yang juga Wakil Ketua DPR Anis Matta, di Jakarta, Ahad (30/1). Menurutnya, walau sejumlah fraksi menarik dukungannya, dia yakin usulan hak angket segera disetujui. Ketiga fraksi yang tak mendukung adalah Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “Kami tidak peduli dengan keputusan partai lain. Bukan persoalan jika ada partai lain mundur. Kami tetap akan menyuarakan usulan ini.” Anis beranggapan, hak angket itu penting untuk mendorong penyelesaian mafia pajak yang diduga melibatkan sejumlah perusahaan besar asing. Pajak selaku sumber utama pendapatan negara, katanya, harus dikelola secara benar. “Ini tidak main-main. Ini terkait pendapatan negara yang harus diselamatkan. Dengan pansus kita mendorong diselesaikannya kasus secara transparan, tegas, dan tak pandang bulu.” Dia menolak jika dikatakan hak angket akan dijadikan sarana politik. Sebaliknya, jalur politik yang digunakan untuk mendorong perbaikan hukum akan jauh lebih baik ketimbang hukum yang dipolitisasi. “Yang kita lihat sekarang justru sebaliknya. Hukum dijadikan alat politik. Banyak masyarakat yang kunjung tak percaya.” PKB memang belum menentukan sikap soal pembentukan pansus mafia pa-

jak. Ketua PKB Muhaimin Iskandar masih berharap panitia kerja (panja) terkait persoalan ini bekerja terlebih dahulu. Jika memang terbukti tak efektif, bisa dimungkinkan pansus dibentuk. “Sampai hari ini kita belum dapat laporan resmi dari fraksi,” ujarnya. Kondisi terakhir terkait pansus itu, Partai Golkar memastikan diri menarik dukungannya. Partai Demokrat juga telah menarik dukungan anggotanya yang telah memelopori pansus itu. Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy menjelaskan alasan fraksinya belum mendukung Pansus Mafia Pajak. “Pansus itu untuk apa? Pansus aspek politiknya kental sekali. Kecuali kalau ada urgensinya, tapi apa?” Dia juga menilai, untuk menyelidiki kasus Gayus, sudah ada panja yang bisa bekerja lebih teknis sehingga politisnya tak kental. Sedangkan, jika tujuannya itu untuk peningkatan penerimaan pajak, sambungnya, ini sudah ditangani oleh Komisi XI. Saat ini, dia menyarankan agar masing-masing panja dioptimalkan. DPR berencana mempersatukan Panja Pemberantasan Mafia Pajak, Panja PPNS, Panja Penegakan Hukum, dan Panja Pajak menjadi Pansus Mafia Pajak. Pansus lintas Komisi III dan XI DPR itu diharapkan mampu mengungkapkan permasalahan pajak yang terungkap sejak kasus Gayus Tambunan diungkap ke publik. Soal kasus mafia pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan memeriksa Gayus Tambunan terkait dokumen wajib pajak 151 perusahaan pada Selasa (1/2). Namun, KPK belum mendapatkan dokumen itu dari Menteri Keuangan. “Kami berharap dokumen wajib pajak itu telah diserahkan sebelum pemeriksaan Gayus,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi. ■ abdullah sammy/rosyid nurul hakim/bilal ramadhan ed: dewi mardiani

1 PEMENANG MOBIL HONDA ODYSSEY NOMOR REKENING 1012857522

NAMA CABANG BANDUNG

1 PEMENANG MOBIL HONDA JAZZ NOMOR REKENING 0107575005

NAMA CABANG BOGOR

100 PEMENANG KOIN EMAS MUAMALAT NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

NO. NOMOR REKENING NAMA CABANG 1 2210539122 PEKANBARU 2 9024496599 UJUNG PANDANG 3 8410008022 TERNATE 4 9152992299 PEKALONGAN 5 9186872799 KALIMALANG 6 9013798999 UJUNG PANDANG 7 9038740699 MEDAN 8 2110799322 MEDAN 9 9138141599 SEMARANG 10 0107723349 PEKANBARU CABANG MATRAMAN 11 9166151799 12 5110510922 PEKALONGAN 13 1030018722 CAPEM CIHAMPELAS - BANDUNG 14 1210720722 BOGOR 15 4410363722 JAMBI 16 4210423822 PADANG CABANG RAWAMANGUN 17 9217722837 18 3011799122 KANTOR PUSAT-ARTHALOKA 19 1310226322 CIREBON 20 9145476899 KENDARI 21 3051426022 KALIMALANG 22 9077334299 PONTIANAK 23 9267575533 BANDUNG 24 9107705799 KANTOR PUSAT-ARTHALOKA 25 9161577999 AMBON 26 9084574599 MALANG 27 8210064022 KENDARI 28 9244479906 YOGYAKARTA 29 9091275899 KALIMALANG 30 9217826887 KENDARI 31 7110256022 MALANG 32 9128798399 PURWOKERTO 33 7410290222 KEDIRI 34 9136192199 MALANG 35 9001629899 KANTOR PUSAT-ARTHALOKA

50 PEMENANG TABUNGAN HAJI ARAFAH

NOMOR REKENING NAMA CABANG 0100857111 UJUNG PANDANG 3020335222 CIPULIR 9102586599 UPS KENDAL 9136926999 CAPEM MAGELANG 9267415987 CAPEM SALMAN-BANDUNG 9224395859 UPS REMBANG 9087919499 PONTIANAK 3021253720 CIPULIR 5011142622 SEMARANG 9069841599 SURABAYA 8310006022 PALU 7010501622 SURABAYA 3051662520 KALIMALANG 9163501099 KENDARI 8010549820 UJUNG PANDANG 9234775843 CAPEM KOTAMABAGU 1020233222 CAPEM SALMAN-BANDUNG 1030242722 CAPEM CIHAMPELAS - BANDUNG 9201661199 KEDIRI 2110239620 MEDAN 9138779299 PEKANBARU 9266851760 BALIKPAPAN 9206333299 CAPEM RAWAMANGUN 9082102699 FATMAWATI 1010874522 BANDUNG 3070506322 CAPEM DEPOK 3052200420 KALIMALANG 3150192420 CAPEM TANJUNG PRIOK 9133371499 BENGKULU 9188870099 BANJARMASIN 9089422999 KEDIRI 0103843539 LAMPUNG 6010668422 BALIKPAPAN 9177353499 FATMAWATI 9224723034 KALIMALANG 4410018022 JAMBI 9031193899 PEKANBARU 0108304396 BALIKPAPAN 9174390399 CABANG MATRAMAN 3031621322 BUMI SERPONG DAMAI 9209697699 UPS BAU-BAU 3011379122 CABANG BUARAN KLENDER 3030033122 BUMI SERPONG DAMAI 9168769099 PADANG 9003660999 CAPEM RAWAMANGUN 9064750099 FATMAWATI 0100147786 CABANG MANGGA DUA 9142748099 BALIKPAPAN 9064150699 KALIMALANG 3070046222 CAPEM DEPOK

NO. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

NOMOR REKENING 9059270399 0101045450 9125946099 1310150222 9077085299 9099054599 3070866822 1010713922 1310204022 9225215642 9087715699 9117048999 9122472299 9097102599 9058885799 9014503788 9163435699 3052185122 9211006699 5410254922 1012278322 9006540489 9031772499 9173821199 9162361399 7410135722 9090024199 9145508399 9214079799 9245148063 9142474499 9203605299 9014138099 9040581099 0100518531 8410275522 3030434120 7110273122 9197058899 9100104199 9075720299 7610026422 9161633399 3031390222 9113241699 3040122620 9047863399 3032053422 8410214322 9181411699

NAMA CABANG UJUNG PANDANG KALIMALANG KENDARI CIREBON BANDUNG PURWOKERTO CAPEM DEPOK BANDUNG CIREBON BANDUNG MALANG SORONG GORONTALO MATARAM UJUNG PANDANG DENPASAR KENDARI KALIMALANG TERNATE PURWOKERTO BANDUNG PURWOKERTO MEDAN KEDIRI LAMPUNG KEDIRI BANDA ACEH KENDARI DENPASAR CABANG CENGKARENG PALANGKARAYA CABANG RAWAMANGUN PALU SURABAYA KENDARI TERNATE BUMI SERPONG DAMAI MALANG CABANG MATRAMAN PANGKAL PINANG CAPEM CEPU KUPANG AMBON BUMI SERPONG DAMAI PALANGKARAYA FATMAWATI MANADO BUMI SERPONG DAMAI TERNATE PALANGKARAYA

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

NOMOR REKENING NAMA CABANG 9002221199 PEKALONGAN 9065055099 SURABAYA 8011182522 UJUNG PANDANG 1040116922 CAPEM GARUT 3041042022 FATMAWATI 9109338999 BUMI SERPONG DAMAI 7010697322 SURABAYA 7510051022 DENPASAR 7020251022 CAPEM MAS MANSYUR 9014908199 PONTIANAK 9128850599 FATMAWATI 0102354313 UJUNG PANDANG 0105468468 MEDAN 2210122520 PEKANBARU 9176102099 SEMARANG 5110508722 PEKALONGAN 0105303284 CAPEM CIHAMPELAS - BANDUNG 3060426720 CAPEM RAWAMANGUN 3052647322 KALIMALANG 3070005422 CAPEM DEPOK 9005011088 LAMPUNG 0103648426 BALIKPAPAN 9028260099 KANTOR PUSAT-ARTHALOKA 7010808722 SURABAYA 9007115888 YOGYAKARTA 3031340522 BUMI SERPONG DAMAI 9194603999 UJUNG PANDANG 3041369922 FATMAWATI 9210519799 CAPEM MAS MANSYUR 9161278699 CAPEM DEPOK 3050303420 KALIMALANG 7110275822 MALANG 3032111922 BUMI SERPONG DAMAI 0101204684 YOGYAKARTA 9014113099 KENDARI 9099058799 PURWOKERTO 9089155599 KEDIRI 9012866799 DENPASAR 7010485922 SURABAYA 9081934899 PALANGKARAYA 8310196522 PALU 9199442099 SORONG 9209732699 MANADO 9212922999 PANGKAL PINANG 9154316699 TANJUNG PINANG 9167416699 AMBON 9108083899 JAYAPURA 9145368899 UPS BOMBANA 3011783522 CABANG PANGLIMA POLIM 9088120199 CAPEM TARAKAN

Tingkatkan terus saldo Anda dan nantikan kesempatan berikutnya untuk mendapatkan hadiah menarik dari Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki

nasional

REPUBLIKA SENIN, 31 JANUARI 2011

4

Gubernur Utama Konsep Kolonial

Neni Ridarineni

Penetapan Sultan sebagai gubernur dinilai masih tepat. PEMILIHAN GUBERNUR

TAHTA AIDILLA

Penasihat Presiden Afghanistan, Nasrullah Stanekzai (kiri), berbicara dalam diskusi pemilihan gubernur di Kantor DPP PKB, Jakarta, Ahad (30/1). Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mengusulkan agar gubernur dan wakilnya cukup dipilih DPRD, tidak melalui pemilihan secara langsung.

Didukung Kiai, PPP Optimistis Bangkit Nashih Nashrullah BUKITTINGGI — Banyaknya kiai yang bergabung kembali, membuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) optimistis bisa bangkit dan meraih banyak suara pada Pemilu 2014. “Ada tandatanda PPP jadi besar di pemilu mendatang,” kata Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali, saat membuka Muswil VII PPP Sumatra Barat (Sumbar), di Bukittinggi, Sumbar, Sabtu (29/1). Suryadharma mengatakan, banyak kiai dan ulama di Jawa Tengah dan Jawa Timur menyatakan bergabung dengan PPP. “Sebanyak 2.000 kiai dan ulama Jateng akan mendeklarasikan kembali ke PPP pada tanggal 13 Februari mendatang di Brebes,” ujar dia. Suryadharma menegaskan lang-

kah yang diambil oleh para ulama dan kiai tersebut dinilai sangat positif mengingat PPP merupakan salah satu parpol yang masih konsisten meletakkan Islam sebagai asas partai dan bertekad memperjuangkan aspirasi politik umat Islam agar terwadahi di parlemen. “Kalau ada yang katakan parpol berbasis keagamaan kalau mau jadi parpol tengah harus tanggalkan basis keagamaan, itu pandangan menyesatkan,” ungkap dia. Suryadharma meminta para kader dan simpatisan PPP agar bersatu-padu. “Persatuan dan kebersamaan adalah kunci meraih kesuksesan,” kata Suryadharma. Selain itu, kata Suryadharma, perlu pula membuka diri bagi pihak mana pun untuk bergabung dengan PPP. “Jangan tutup pintu. SDM datang dari mana saja bisa

diterima dalam rumah besar, yaitu PPP,” kata dia Menurut Ketua DPW PPP Sumbar, Epyardi Asda, persaingan ketat parpol menuntut partai bersifat terbuka menerima kader dari luar parpol. “Jika tidak ada perubahan struktur kepemimpinan, kaderisasi, tidak bisa dibayangkan, PPP akan hilang,” kata dia. Dengan komposisi kepengurusan hampir 50 persen adalah tokohtokoh yang segar, PPP Sumbar siap memperkuat barisan menuju 2014. Epyardi mengatakan PPP Sumbar terus mengadakan konsolidasi agar PPP dapat meraih suara besar pada Pemilu 2014. “Revisi aturan kaderisasi disambut positif, karenanya Muswil adalah momen tepat untuk menginformasikan ke seluruh lapisan masyarakat,” kata dia. n ed: priyantono oemar

YOGYAKARTA — Konsep gubernur utama dan wakil gubernur utama untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan konsep kolonial. “Metode tersebut diterapkan penjajah Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia,” kata Kawedanan Ageng Panitro Puro (Sekjen) Keraton Ngayogyakarto, GBPH Joyokusumo, saat menerima delegasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Yogyakarta, Sabtu (29/1). Konsep gubernur utama dan wakil gubernur utama ditawarkan pemerintah pusat lewat Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta. Menurut Tepas Doropuro Keraton Yogyakarta, KRT Jatiningrat, alasan konsep gubernur utama itu ditawarkan agar Sultan tidak kebal hukum adalah alasan yang mengada-ada. “Sejak 1947 kekebalan hukum Sultan sudah dihapus oleh Sultan Hamengku Bowono IX. Sehingga, jika Sultan terlibat masalah hukum, harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,’’ ujar Jatiningrat. Pemerintah pusat pun tak per-

PKB Bahas Efisiensi Pemilukada Rosyid Nurul Hakim

REFORMASI PERIZINAN

TAHTA AIDILLA

Dari kiri, peneliti keuangan Transparency International Indonesia (TII), Putut Aryo Saputro; peneliti keuangan TII, Kumba Digdowiseiso; Manajer Eksternal Relations KPPOD, Robert Endi Jaweng; Ahad (30/1), memaparkan kelaziman menyuap demi memperlancar pengurusan izin usaha.

Patrialis: Koruptor Disatukan di Rutan Cipinang JAKARTA — Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, ada rencana untuk menempatkan narapidana (napi) khusus tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam satu rumah tahanan (rutan), yaitu di Cipinang. Kondisi rutan ini dinilai baik dan representatif bagi para napi Tipikor. “Ini adalah kebijakan kita (Kementerian Hukum dan HAM/Kemenkumham). Kita akan satukan semua tahanan Tipikor di (Rutan) Cipinang,” kata Patrialis, seusai meninjau Rutan Cipinang di Jakarta, Sabtu (29/1). Saat ini, katanya, Rutan Cipinang berkapasitas 252 orang napi. Ruangan itu baru terisi oleh 68 orang napi. “Jadi, masih banyak yang kosong. Kebetulan Pak Yani (anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Ahmad Yani) juga lihat (kondisi rutan) ini masih ok.” Patrialis menegaskan bahwa kementeriannya berhak menentukan penempatan tahanan, terutama jika sudah berstatus narapidana. “Kita punya hak kalau status tahanan sudah narapidana, biar yang lain (rutan dan lapas) juga tidak overkapasitas.” Dia juga mengatakan, tidak ada masalah untuk menyatukan terpidana Tipikor. “Kalau sudah putus, ya tidak apa-apa. Masak kita mau jahat melarang mereka saling komunikasi,” lanjut Patrialis. Peninjauan ke rutan itu dilakukannya pascapenahanan sembilan tersangka mantan anggota dewan Komisi IX periode 1999-2004 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK). Mereka terkait dugaan penerimaan suap berupa cek perjalanan atas pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom. Dia ingin melihat kapasitas rumah tahanan tersebut. Sembilan politisi yang ditahan di Rutan Cipinang, antara lain, Paskah Suzetta, Ahmad Hafiz Zawawi, Poltak Sitorus, Soetanto Pranoto, Matheos Pormes, Marthin Bria Seran, Danial Tandjung, Sofyan Usman, dan M Iqbal. Dua tersangka politisi wanita ditahan di Rutan Pondok Bambu, yakni Ni Luh Mariani Tirtasari dan Enggelina H Pattisiana. Sedangkan Agus Condro ditempatkan di tahanan Polda Metro Jaya. Untuk tujuh tersangka lainnya ditahan di Rutan Salemba, yakni Bahrudin, Suwarno, TM Nurlif, Reza Kamarullah, Asep Ruhiyat, Max Moein, dan Panda Nababan. Dia juga menjelaskan, penahanan terpisah untuk 19 politisi tersangka kasus dugaan suap itu dilakukan hanya demi kepentingan penyelidikan. Namun, jika sudah ada putusan dari pengadilan, semua terpidana Tipikor harus ditempatkan di Rutan Cipinang. “Berapa lama penahanannya, ya terserah KPK, bagaimana proses penyidikan dan persidangan saja,” lanjutnya. Patrialis membantah sengaja bertemu dengan para politisi yang ditahan itu. “Saya ke sini untuk memastikan apakah kapasitas rutan ini cukup. Saya punya kewajiban lihat lapas dan rutan di mana pun. Apalagi, mau banyak yang masuk. Bukan kasih fasilitas, cuma lihat muat apa tidak.” n antara ed: dewi mardiani

JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengusulkan agar pemilukada gubernur disederhanakan. Penyederhanaan prosedur pemilihan yang demokratis itu harus sesuai dengan kewenangan dan manfaat. Menurut Muhaimin, salah satu opsi adalah mengembalikan pemilihan gubernur di DPRD. Tapi, untuk sampai ke pilihan itu, harus dipikirkan secara matang. “Bukan hanya spontanitas,” kata Muhaimin dalam diskusi pemilihan gubernur, di kantor PKB, Ahad (30/1). Muhaimin mengatakan gubernur tidak mempunyai rakyat. Ia hanya wakil pemerintah pusat di provinsi. “Ia hanya fasilitator pemerintah pusat,” ujar Muhaimin. Menurut Muhaimin, pelaksanaan otonomi daerah membuat gubernur hanya bertugas mengorganisasi, mengonsolidasi, dan menyatukan pemerintah kabupaten atau kota. Selain kewenangan yang tidak terlalu besar itu, pemilihan langsung perlu diganti agar tidak memakan biaya terlalu tinggi. Muhaimin mengatakan penyederhanaan pemilihan gubernur ini penting dilakukan karena masyarakat sudah terlampau banyak menghadapi pemilukada secara langsung. Berpendapat lain, menurut Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Malik Harmain, justru menilai pemilihan langsung adalah cara yang tepat untuk memilih gubernur. Sistem itu sudah sangat sesuai dengan esensi demokrasi. Pemilihan secara langsung banyak kelebihan, yaitu adanya legitimasi politik. Karena dipilih oleh rakyat, posisi gubernur sama dengan DPRD sehingga memiliki legitimasi. Selain itu, karena mempunyai legitimasi, stabilitas politik di daerah akan tetap terjaga. Pernah dalam pengamatannya, pada sekitar 1999, banyak bupati atau wali kota yang dipecat oleh DPRD yang sudah memilihnya. Melalui pemilihan langsung, hal ini tidak akan terjadi. Saat ini, menurut Malik, perdebatan yang terjadi seharusnya bukan mengubah sistem pemilihannya, melainkan lebih pada mencari jalan untuk menciptakan efisiensi pemilihan gubernur secara langsung. Mulai dari sisi biaya hingga mengurangi potensi konflik antara kepala daerah dan wakilnya sehingga memunculkan pemimpin yang efektif. Menurut pengamat politik dari Universitas Airlangga, Kacung Marijan, pemilihan melalui DPRD kurang menyelesaikan masalah. Ia tidak setuju jika pemilihan gubernur melalui DPRD dilaksanakan atas dasar efisiensi. Sebab, logika efisiensi dan demokrasi itu jauh berbeda. Efisiensi dasarnya individu, sedangkan demokrasi itu kelompok. Menurut Kacung, untuk menyelesaikan masalah pemilukada gubernur ini, sebaiknya dilakukan penyederhanaan sistem pemilihan yang sekarang dengan hanya menerapkan satu putaran, lalu pembatasan biaya yang dikeluarkan calon. Pembatasan ini disesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah. Sanksi juga harus dipertegas, diikuti dengan perbaikan sistem administrasi kependudukan. n ed: priyantono oemar

lu khawatir jika Sultan sudah sepuh atau masih kanak-kanak. Menurut Joyokusumo, ketika Sultan sudah sepuh, seperti yang dialami Sultan Hamengku Buwono VII, ia mundur di usia 80 tahun. Ketika Sultan Hamengku Buwono IV masih berusia 10 tahun, Paku Alam I ditunjuk Inggris untuk menjalankan pemerintahan. “Dari situ bisa ditarik kesimpulan apakah nanti dalam RUUK DIY itu Sultan mau dibatasi usia. Atau, ketika Sultan masih muda, kewenangannya bisa dijalankan oleh wakil gubernur atau Paku Alam,” kata Joyokusumo. Ketika kondisi Sultan atau Paku Alam berhalangan tetap, juga telah ada mekanismenya sejak Yogyakarta bergabung dengan NKRI. Mekanismenya, hal itu diserahkan kepada presiden. “Presiden harus berembuk dengan keluarga keraton untuk menentukan siapa yang akan ditunjuk menggantikan Sultan dan Paku Alam,” ujar Joyokusumo. Ketua Komite I DPD-RI, Dani Anwar, menilai gubernur utama dan wakil gubernur utama sebagai konsep yang tidak jelas. Dalam RUUK DIY, usulan pemerintah disebutkan gubernur utama diatur oleh peraturan daerah istimewa (perdais). “Perdais tersebut harus disetujui mendagri. Hal itu rancu karena kewenangan Sultan menjadi tidak jelas,’’ ujar Dani. Anggota DPD Paulus Sumino mengatakan, konsep gubernur utama pada zaman dulu merupa-

kan strategi untuk menempatkan posisi Sultan sebagai pemimpin kebudayaan yang tidak memiliki kekuasaan. Hal itu diterapkan penjajah untuk membatasi kekuasaan Sultan. Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, jabatan gubernur utama dan wakil gubernur utama tidak ada dalam sistem manajemen pemerintahan. “Namun, saya tetap menyerahkan keputusan lanjutan mengenai hal itu kepada DPR,” kata Sri Sultan, Sabtu. Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Djoko Suryo, mengatakan istilah gubernur utama dan wakil gubernur utama dapat mencederai nilai budaya. “Istilah gubernur utama, dari aspek budaya sebenarnya tidak ada, begitu pula dari sisi hukum. Istilah itu mengada-ada,” kata dia, beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, istilah gubernur utama menunjukkan pemerintah kurang memperhatikan aspirasi warga Yogyakarta. Pemerintah juga terkesan berubahubah sikap. “Dulu mengusung pararadya, sekarang gubernur utama,’’ kata Djoko yang juga anggota Tim Asistensi RUUK DIY. Menurut dia, Tim Asistensi RUUK DIY akan mencari solusi bersama yang lebih tepat. “Kami optimistis penetapan Sultan sebagai gubernur itu bisa berlaku karena pada dasarnya tidak menyalahi undang-undang dan demokrasi,” tegas Djoko. n antara ed: priyantono oemar

nasional

REPUBLIKA SENIN, 31 JANUARI 2011

5

RI-Swiss Bahas Aset Century Swiss tidak menyetujui mutual legal assistance dengan Indonesia.

SYAIFUL ARIF/ANTARA

JALAN PUTUS

Warga dengan sukarela mendorong pengendara motor di ruas jalan kabupaten di Desa Kedungrukem, Kecamatan Benjeng, Gresik, Jawa Timur, Ahad (30/1) karena banjir. Luapan Kali Lamong, merendam delapan desa dan sejumlah ruas jalan Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, dan Lamongan terendam.

‘Pemerintah tak Serius Tangani Perbatasan’ Palupi Annisa Auliani BATAM — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menilai pemerintah tak serius dalam menangani daerah perbatasan negara. Hal ini disampaikan saat dia meninjau salah satu titik terluar Indonesia di Pulau Nipah, perairan Selat Malaka, Ahad (30/1). “Nipah ini prioritas. Kalau Nipah hilang dan Singapura terus mereklamasi yang sangat maju ke arah Indonesia, kita akan kehilangan sekian kilometer batas wilayah Indonesia. (Pulau terluar) agak keleleran,” kata Megawati. Sebelum direklamasi, luas permukaan Pulau Nipah hanya satu hektare. Itu pun kerap hilang saat air

laut pasang. Saat ini, luas daratan Pulau Nipah adalah 72 hektare. Megawati yang memerintahkan reklamasi pulau itu pada 2004. Megawati mengatakan, aturan internasional mensyaratkan sebuah pulau akan diakui dan terdaftar ketika selalu ada. Itulah alasannya dunia hanya mengakui 1.704 pulau di Kepulauan Riau. Sementara data yang dimiliki negara ini di daerah itu adalah 2.408 pulau, termasuk Pulau Nipah yang menjadi simbol kedaulatan dan keamanan nasional. “Ini pulau yang harus dijaga untuk bisa mempertahankan wilayah RI. Demikian juga pulau-pulau terluar lain,” kata dia. Dia mengatakan , lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan ke tangan Malaysia menjadi faktor penting bagi pemerintah untuk

memperhatikan dengan ketat soal perbatasan negara. Soal keputusan sengketa Sipadan-Ligitan, sambungnya, yang menentukan adalah Mahkamah Internasional. “Itu bukan pengadilan, tapi bagian dari pengadilan yang hanya meminta bukti, tidak ada lagi diskusi.” Untuk pencabutan perkara di mahkamah itu, mengharuskan persetujuan negaranegara yang bersengketa. “Tentu saja Malaysia tidak mau mencabut. Secara teknis kita dikalahkan.” Dengan pengalaman pahit itu, Megawati menyadari bahwa ribuan pulau terluar harus dijaga sebaik mungkin. Pemberian nama bagi pulau-pulau terluar memang langkah sederhana. Namun dengan nama itulah, pulau tersebut dapat diidentifikasi. “Dengan nama akan

Pengusaha Besar Diyakini Jadi Backing Gayus Rabu (19/1), majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memvonis T A NDAP JAJAK PE GAYUS terdakwa kasus mafia pajak dan BACKING hukum Gayus Halomoan Partahanan Tambunan selama tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta. Vonis yang dibacakan ketua majelis hakim Albertina Ho ini banyak mendapat sorotan publik. Ada yang menilai vonis itu sudah tepat, namun banyak pula yang kecewa karena dianggap terlalu ringan atas besarnya uang yang dikorupsi oleh terdakwa. Karena itu, sejumlah pihak menilai vonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta telah mencederai keadilan dan melukai perasaan rakyat. Pascavonis, Gayus menyebutkan sejumlah nama orang yang diyakininya terlibat dalam kasus mafia pajak dan hukum yang membawanya terjerat hukum. Tentu saja, pernyataan itu makin menambah panjang daftar orang-orang yang terlibat dan mempermainkan penegakan hukum di negeri tercinta ini. Pernyataan Gayus dan belum tersentuhnya sejumah nama yang disebutkannya itu menuai kekecewaan masyarakat atas penegakan keadilan di Indonesia. Sebab, hukum ibarat pedang, hanya tajam saat di bawah, namun tumpul ketika berada di atas. Artinya, hukum hanya berlaku bagi orang-orang kecil, sementara hukum tidak bertaji ketika berhadapan dengan orangorang besar yang memiliki pangkat dan kedudukan tinggi di negeri ini. Kekecewaan masyarakat tampak dari pernyataan Gayus yang mengungkapkan sejumlah nama pejabat, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun lainnya yang hingga kini tidak tersentuh hukum. Pembaca tentu masih ingat dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Banyumas, Jawa Tengah atas Nenek Minah yang dituduh mencuri tiga buah kakao seharga Rp 2.100 selama 1,5 bulan kurungan dengan percobaan selama tiga bulan. Begitu juga dengan empat terdakwa kasus pengambilan sisa buah kapuk di perkebunan Sigayung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang dihukum selama 24 hari penjara dipotong masa tahanan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Batang. Lalu, vonis Pengadilan Negeri Tangerang atas diri Rasminah binti Rawan (60) selama 1,5 bulan (45 hari) kurungan penjara lantaran dituduh mencuri enam piring,

setengah kilo daging sapi, dan pakaian bekas milik majikannya. Karena itu, ketika majelis hakim memvonis Gayus Tambunan hanya selama tujuh tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 300 juta, kekecewaan masyarakat pun semakin tinggi terhadap penegakan hukum di negeri ini. Masyarakat yakin, banyak orang besar yang terlibat dalam kasus Gayus. Mereka menuntut agar hal itu segera dituntaskan. Atas hal ini, Republika Online (www.republika.co.id) menyelenggarakan polling kepada pembaca Harian Republika maupun pengunjung Republika Online soal kebenaran apakah benar kalau Gayus Tambunan memiliki backing, khususnya para pengusaha besar.

Hasil Jajak Pendapat Gayus Tambunan dengan lincahnya mempermainkan penegakan hukum di negeri ini. Percayakah Anda Gayus Tambunan dibacking oleh pengusaha besar? Percaya 89.22 persen (5.903 orang) Tidak percaya 6,06 persen (401 orang) Tidak tahu 4,72 persen (312 orang)

Polling dilakukan selama sepekan, sejak Sabtu (22/1) hingga Sabtu (29/1). Hasilnya, ada 6.616 orang yang ikut berpartisipasi dalam polling tersebut. Adapun pertanyaan yang diajukan kepada pembaca adalah ‘Gayus Tambunan dengan lincahnya mempermainkan penegakan hukum di negeri ini. Percayakah Anda Gayus Tambunan di-backing oleh pengusaha besar?’ Mayoritas pembaca dan pengunjung Republika Online menyatakan percaya bahwa ada pengusaha besar yang menjadi backing Gayus. Sebanyak 5.903 orang atau sekitar 89,22 persen meyakini dan percaya bahwa Gayus di-backing oleh pengusaha besar. Sementara itu, sekitar 401 orang atau 6,06 persen menyatakan tidak percaya kalau pengusaha besar menjadi backing Gayus. Dan sisanya, atau sebanyak 312 orang atau 4,72 persen, memilih tidak tahu apakah ada orang yang menjadi backing Gayus atau tidak. n syahruddin el-fikri

mudah diidentifikasi dan ditentukan koordinatnya oleh TNI AL.” Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani, mengatakan, Pulau Nipah adalah satu dari 19 pulau terluar yang ada di provinsi ini. Dari jumlah itu, hanya empat pulau yang berpenghuni, yaitu Pulau Laut, Sumbi, Natuna, dan Bintan. Selebihnya hanya ditempatkan mercusuar dan penjaga keamanan. Dia mengatakan, persoalan utama yang harus diatasi adalah pengentasan kemiskinan di pulau-pulau terluar itu. Dengan komposisi 96 pesen laut dan hanya empat persen daratan, ujar dia, tantangan terbesar adalah menumbuhkembangkan potensi laut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. n ed: dewi mardiani

DUBAI — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pemerintah Swiss untuk bekerja sama mengembalikan aset-aset terkait kasus Bank Century yang diduga ada di negara itu. Permintaan itu disampaikannya kepada Presiden Konfederasi Swiss Micheline Clamy Red, di Davos, sebelum Presiden SBY kembali ke Tanah Air, Sabtu (29/1) malam waktu setempat. “Saya angkat perlunya kerja sama antara Indonesia dan Swiss dalam pengembalian aset yang diduga sebagian berada di Swiss,” kata Presiden dalam perjalanan ke Tanah Air dari kunjungan kerjanya di Forum Ekonomi Dunia di Davos (Swiss), saat transit di Bandara Internasional Dubai, Ahad (30/1), pukul 05.30 WIB. Dikatakannya, beberapa masalah dibahas terkait pengembalian aset Bank Century. “Laporan terakhir dari tim terpadu yang bekerja untuk kembalikan aset Bank Century itu, kerja sama dengan hukum berjalan dengan baik. Tapi, kerja sama dengan Swiss dikatakan kurang berjalan baik, bahkan ada kesan kurang kooperatif.” Ia menambahkan, Presi-

den Swiss ingin bekerja sama, hanya mereka masih memerlukan dokumen penjelasan dari sisi legalnya agar semua itu bisa diproses. Untuk itu, Presiden menjelaskan bahwa tim Indonesia akan datang lagi untuk melengkapinya. “Diharapkan kerja sama baik dan juga sudah meminta Bank Dunia karena sudah ada kerja sama dalam rangka stolen asset recovery.” katanya. SBY berjanji masalah ini akan ditindaklanjuti setibanya di Indonesia. Sebelumnya, Wakil Jaksa Agung Dharmono sebagai ketua tim pengejaran aset Bank Century menegaskan, Presiden SBY seharusnya menyerahkan pengejaran aset Bank Century di luar negeri ini ke tim. Tim ini terdiri atas Kejaksaan Agung, beberapa institusi kementerian, Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Presiden kan sudah mewakilkan pada jajaran yang di bawah dan apa yang menjadi sistem hukum di sana tidak akan berubah juga,” ungkap Darmono, akhir pekan lalu. Dharmono mengatakan, Swiss tak setujui mutual legal assistance dengan Indonesia dalam pengejaran aset itu. Soalnya, hukum Swiss tak menyatakan bahwa aset itu hasil dari tindak pidana, tapi perdata. Karena itulah, pemerintah Swiss menyarankan untuk mengajukan gugatan perdata. “Gugatan perdata

itu kan dari Bank Mutiara, sudah mengajukannya.” Aset Bank Century yang sedang diburu pemerintah berada di Swiss atas nama Telltop Holding Limited sebesar 155 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,55 triliun, sedangkan aset di Hong Kong atas nama Hesham dan Raffat berjumlah 388 juta dolar AS dan 650 juta dolar Singapura atau totalnya sekitar Rp 10,5 triliun. Untuk aset Bank Century di Hong Kong, sudah dilakukan pembekuan oleh pemerintah di sana. Aset Bank Century tersebut atas nama Robert Tantular, Hesyam al Waraq, Rafat Ali Rizvi, serta perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Robert Tantular. Menurut Darmono, dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dapat dijadikan bahan untuk gugatan dari segi perbuatan melawan hukum. Sementara itu, KPK berencana memanggil saksisaksi terkait Bailout Bank Century. KPK menemukan data dan informasi baru terkait kasus itu. “Ya, akan kita panggil dalam waktu dekat ini,” kata juru bicara KPK, Johan Budi, pekan lalu. Polri sendiri juga menambah jumlah tersangka baru dalam kasus yang sama berdasarkan informasi soal Bank Century. “Dua tersangka baru ini dari adanya dua laporan (terkait kasus itu),” kata Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo pekan lalu. n antara/a syalaby ichsan/ muhammad hafil ed: dewi mardiani

gen:i MACKENZIE FOY

Putri Kecil Twilight

6

REPUBLIKA SENIN, 31 JANUARI 2011

Akibat Tertawa Ngakak

ara penggemar Twilight agaknya boleh harap-harap cemas menanti kejutan. Dalam sekuel film ini, pasangan kekasih yang diperankan Robert Pattinson dan Kristen Stewart bakal memiliki buah hati. Aktris cilik Mackenzie Foy akan berperan sebagai anak yang setengah vampir dan setengah manusia itu. Seperti laporan Daily Mail, Foy yang baru berumur 10 tahun akan memerankan Renesmee, anak Edward Cullen (Pattinson) dan Bella Swan (Stewart) dalam The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2. Boleh dibilang, Foy punya penampilan pas untuk memainkan karakter Renesmee. Foy sendiri mengawali karier sebagai model pada 2004 dan kemudian merambah ke dunia akting. Film The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 akan dirilis bulan November tahun ini, sedangkan bagian kedua cerita ini menyusul pada 2012. n antara

P

uat yang hobi tertawa keras, hati-hati. Ada pelajaran berharga dari aktor Hollywood, Charlie Sheen. Gara-gara tertawa ngakak, Sheen mesti dilarikan ke rumah sakit akibat menderita cedera berat di bagian perut. Seperti diungkap juru bicara Sheen, Stan Rosenfield, pria berusia 45 tahun ini lama menderita hernia. Namun, tak jelas juga apakah penyakit tersebut menjadi pemicu langsung cedera perut itu. ‘’Yang saya tahu, dia mengalami cedera parah di bagian perut dan langsung dirawat ke rumah sakit,’’ ujarnya. Seorang teman Sheen, pada sebuah program televisi Extra, mengatakan, penyakit itu memang akibat dari masalah hernia yang makin parah lantaran si ‘bocah nakal’ Hollywood ini tertawa keras-keras. Akan tetapi, pada sang teman Steve Bordersen, Sheen ber usaha menenangkan, ‘’Aku tidak sekarat, kok.’’ n reuters; ed: endah hapsari

B

CHARLIE SHEEN AP

VANPOP.COM

IDEALISME

:: acara tv :: TV ONE 12.00 Kabar Siang 13.30 Nuansa 1000 Pulau 14.00 Yang Terlupakan 14.30 Jendela Usaha 15.00 Kabar Pasar 16.00 Local Documentary 17.00 Renungan Hari Ini 17.30 Kabar Petang 19.30 Jakarta Lawyers Club 22.30 Documentary One 23.30 Kabar Arena

Tompi tak pernah malu-malu untuk menyontek karya orang lain. Bahkan, dalam sebuah kesempatan, Tompi pernah mendapat tawaran dari sebuah perusahaan rekaman untuk mengubah sedikit lagu milik orang lain. Ingin tahu berapa angka yang siap ditransfer ke rekening dia? ‘’Kalau melihat angkanya sih siapa yang tak tergiur dengan Rp 250 juta hanya untuk mengubah sedikit-sedikit,’’ kata pria yang juga berprofesi sebagai dokter spesialis bedah ini. Tompi memilih untuk menolak mentahmentah tawaran itu. ‘’Untuk apa kita membohongi diri kita sendiri,’’ ujarnya.3

Tawaran plagiat bernilai ratusan juta ditolaknya mentah-mentah.

Pendengar Eropa

Oleh Mohammad Akbar

lbum ini lahir supaya saya tidak jatuh miskin pada tahun ini.’’ Ketika berbincang santai di kantor redaksi Republika pada akhir pekan lalu di Jakarta, penyanyi Tompi melontarkan komentar itu. Tompi jatuh miskin? Rasanya terdengar hiperbolis, tentu. Akan tetapi, begitulah solois bernama asli Teuku Adifitrian ini memberikan gambaran singkat tentang album terbarunya “Tak Pernah Setengah Hati”. Album ini merupakan album solo kelima dari pria asal bumi Nanggroe Aceh Darussalam itu. Untuk albumnya tersebut, Tompi ternyata tak sekadar memberi judul. Ada pesan yang sebenarnya hendak ia sampaikan. ‘’Sebenarnya saya ingin menyampaikan kritik kepada media dan pelaku musik di negeri ini,’’ katanya. Dia kerap gelisah karena sekarang ini begitu banyak orang ingin mengambil jalan pintas sehingga mereka

”A

Maka, dia pun tak lantas galau ketika album “Paris-Jakarta Express” yang rilis pada 2009 silam hanya direspons dingin oleh masyarakat musik Tanah Air. Sebaliknya, album yang kental dengan kearifan dan keunikan seni tradisi daerah itu justru, seperti diklaim Tompi, lebih banyak mendapatkan tempat di telinga pendengar orang bule di Eropa. ‘’Kebetulan juga album (“Paris-Jakarta Express”) ini melibatkan dua orang Prancis. Jadi, saya tak terlalu banyak kehabisan amunisi,’’ kata Tompi sambil melepaskan senyumannya. Bagi Tompi, identitas bermusik yang berbeda adalah sebuah idealisme. Satu tekad yang langka ketika banyak orang yang rela melakukan plagiat demi meraup keuntungan. Lantas, bagaimana kalau lagu Tompi suatu saat justru dituding melakukan juga praktik ‘mencuri’? Dengan gaya khasnya yang membuat suasana cair, Tompi mengaku dirinya bukanlah sosok yang tanpa pernah ada kesalahan. Akan tetapi, untuk menyortir karya-karyanya sebelum diperkenalkan kepada khalayak ramai, ia melakukan kontrol cukup ketat. ‘’Saya justru bertanya dulu kepada istri, teman-teman bahkan para MD (music director). Kalau memang ada lagu saya yang mirip-mirip, saya langsung membuangnya,’’ kata dia. Kalau sampai muncul di pasaran? ‘’Wah, itu memang sial buat saya. Namun, pada dasarnya saya sangat menginginkan karya-karya saya adalah sesuatu yang orisinal, bukan dari hasil jiplakan.’’

TVRI 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.30 21.00 22.00 23.30

Warta Siang Jendela Dunia Kuis Anak SMU Percik Renungan Dialog Aktual Kuis Anak SMP Aja Tahu Jendela Dunia Warta Malam Suku-Suku Indonesia Bermusik Bincang Malam English News Service

RCTI 12.00 Seputar Indonesia Siang 12.30 Sergap 15.00 Kabar Kabari 16.00 Minta Tolong 17.00 Seputar Indonesia 17.30 Lagu Cinta Nirmala 18.00 KCK Cinta Tiada Akhir 19.30 Putri Yang Ditukar 22.30 Mega Sinema SCTV 12.30 FTV Siang 14.30 Status Silebritis 15.00 Uya Emang Kuya 16.00 Cinta Juga Kuya 17.00 Liputan 6 Petang 17.30 Uya Emang Kuya 18.00 Islam KTP 19.30 Bintang untuk Baim 21.00 Arini 2 22.30 SCTV Sinema MNC TV 12.00 Layar Kemilau 13.30 Cerita Siang 14.00 Starlite 14.30 Layar Spesial 16.00 Lintas Petang 17.30 Animasi Spesial 18.00 Upin & Ipin Dan Kawan Kawan 18.30 Satria Piningit 20.30 Sinema Utama 22.00 Cerita Pilihan 23.00 Demi Bangsa INDOSIAR 12.00 FTV Siang 14.00 Happy Song 15.00 KISS Sore 15.30 Fokus Sore 17.00 Arti Sahabat 18.00 Dia Anakku 19.00 Nada Cinta 20.00 Cinta Fitri Season 7 21.00 Antara Cinta dan Dusta 22.00 Mega Asia METRO TV 13.05 Zero to Hero 13.30 Jakarta Jakarta 14.05 Metro Xin Wen 15.05 Bisnis Hari Ini 15.30 Public Corner

n ed: endah hapsari

16.05 16.30 17.05 19.05 20.30 21.05 21.30 22.05 23.05

Discover Indonesia Metro Highlight Metro Hari Ini Suara Anda Safety Culture Top Nine News Sentilan Sentilun Ecinomic Challenges Metro Realitas

GLOBAL TV 12.00 Dr. Happi 13.00 Momon 14.00 Americas Funniest Home Videos 14.30 Petualangan Panji 15.00 Hand Made 16.00 Obsesi Sore 16.30 Berita Global 17.00 The Penguins of Madagascar 18.30 Mong 19.30 Vicky & Johnny 20.00 An Empress and The Warrior ANTV 12.00 KLIK! 13.00 Sinema Siang 15.00 Liga Ti-Phone 2010-2011 17.30 Katakan Katamu 18.30 Super Game 19.30 Super Deal 2 Milyar 20.05 Ripleys Believe it or No 21.00 Petir Express 22.00 Topik Kita 22.30 Black In News 23.00 World Most Amazing Video TRANS TV 12.00 Reportase Siang 12.30 Jelang Siang 13.00 Bingkai Berita 13.30 Online 14.30 Extravaganza Pilihan 16.00 Kejar Tayang 16.30 86 17.00 Reportase Sore 17.30 Investigasi Selebriti 18.00 Jika Aku Menjadi 18.45 Sketsa 19.15 3 Sahabat 20.15 Realigi 21.15 Bioskop TransTV TRANS 7 12.00 Selebrita Siang 13.00 Laptop Si Unyil 14.00 Dunia Air 15.00 Koki Cilik 16.00 Jejak Petualang 16.30 Redaksi Sore 17.00 Mancing Mania 18.00 Wara-Wiri 19.30 On The Spot 20.00 Opera Van Java 21.45 Bukan Empat Mata 23.30 Dua Dunia 00.00 Jam Malam JakTV 16.00 Medika Natura 17.00 Mahakarya Agung Sedayu 17.30 Sendok Garpu Asian Food 18.30 Jakarta Petang 19.30 Apa Kata Dunia 20.30 Mereka Berkarya 21.00 B-Jak 22.00 Jakarta Malam 23.00 Obrolan Malam

YURRI

37

“Hahaha,” tawa Bang Temanggung pecah, “itu dahulu, Megat. Orang-orang di sini zaman dahulu memang pergi merantau untuk tujuan-tujuan mulia seperti itu .…” “Kalau begitu aku adalah salah satu di antaranya,” selaku. Tawa Bang Temanggung pecah lagi, “Megat … Megat …” katanya, “kalimatmu barusan mengingatkanku pada almarhum Abdi Munif. Ke mana tujuanmu?” “Seremban.” “Hm, kenapa kau tak mencoba dulu ke Jakarta?” “Tak!” “Dengan siapa kau hendak pai, Gat?” sela Madjid. “Dengan kau, Djid.” Mata Madjid langsung terbelalak. “Kuminta, sebelum kalian berangkat nanti kalian bertamu dulu ke rumah Bu Daya,” kata Bang Temanggung. Aku mengangguk. Madjid masih terbelalak sambil memandangi aku

dan Bang Temanggung bergantian. “Di Seremban nanti kalian bisa menemui Sutan Sulaeman. Beliau adalah adik Burman, kawanku,” Bang Temanggung menyodorkan selembar kertas berisi alamat. “Terima kasih, Bang,” kataku. Beberapa menit kemudian aku dan Madjid telah berjalan pulang. “Baiknya kau tidur di rumahku malam ini, Djid.” “Tunggu dulu. Aku masih belum paham. Tiba-tiba saja .…” “Esok pagi bantu aku untuk menjual kambing-kambingku ke Pak Haji di kota.” “Tunggu dulu. Kau harus menjelaskan .…” “Kita akan berangkat secepatnya.” “Tunggu dulu. Apa? Secepatnya?” “Astaga. Bagaimana dengan paspor, Djid?” “Tunggu dulu. Aku betul-betul masih belum .…” “Menurutmu, berapa kira-kira Pak Haji akan menghargai

kambing-kambingku?” “Entah. Mungkin 200 ribu seekor. Tunggu dulu .…” “Kurasa cukup. Tentu saja jika kita dapat hidup berhemat.” “Tunggu dulu, Megaaaaaatttt,” agaknya Madjid tengah kesal hatinya. Ia berhenti sambil matanya melotot padaku. “Tunggu dulu ... tunggu dulu …” katanya buru-buru begitu aku hendak membuka mulut, “aku benar-benar tak paham dengan pikiranmu. Tiba-tiba saja kau bilang bahwa kau akan pergi bersamaku, padahal kau tak membicarakan sebelumnya denganku. Aku protes padamu, Gat. Tak bisa kau semena-mena macam itu padaku. Aku belum tentu bisa pai. Aku ndak mau pai!” ia mengucapkan kalimat terakhir itu dengan nyaris menjerit. “Alah?” tanyaku. “Alun.” “Apa lai?” “Aku juga ingin merantau .…” Aku tersenyum melihat

kepolosan sahabatku itu. “Lalu, untuk apa jeritanmu tadi?” “Protes atas caramu memasukkanku begitu saja dalam rencana besarmu, tanpa merundingkannya terlebih dahulu denganku. Mestinya kau paham bahwa aku ingin kau pandang sebagai kawanmu, yang harusnya kau dengarkan pertimbangan-pertimbanganku terlebih dahulu, iya kan? Coba kau pikir sekarang. Tiba-tiba saja esok, lusa, atau dua-tiga hari lagi aku harus merantau denganmu .…” Kurangkul bahu sahabatku itu. Beberapa saat kemudian kami berdua telah berjalan kembali.

Bersambung

Zakat

Zakat Untuk Peradaban dan Kemandirian: BRI Syariah: 100 0783 214 BNI Syariah Prima: 009 555 5554

REPUBLIKA SENIN, 31 JANUARI 2011

Perusahaan dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa         
    

S

alah satu kunci berhasil tidaknya pembangunan zakat di tanah air sangat ditentukan oleh peran dan kontribusi aktif seluruh pemangku kepentingan zakat. Di antara stakeholder terpenting adalah para pelaku dunia usaha (perusahaan), karena merekalah yang memiliki andil besar dalam menggerakkan roda perekonomian negara, menyerap tenaga kerja, dan mengurangi angka pengangguran. Kontribusi dunia usaha terhadap produk domestik bruto juga sangat besar dan signifikan. Sebagai contoh, menurut catatan resmi, keseluruhan BUMN yang ada (141 perusahaan) memiliki total aset senilai 40 persen dari PDB. Dengan nilai PDB yang mencapai angka 6 ribuan triliun rupiah pada tahun 2010, maka aset BUMN ini mencapai angka tidak kurang dari Rp 2.400 triliun. Jika dihitung dengan menggunakan hasil riset IRTI IDB, maka potensi zakat BUMN ini bisa mencapai angka Rp 40 triliun. Angka ini akan semakin besar apabila BUMN tersebut juga mengeluarkan infaknya. Belum lagi ditambah dengan kontribusi perusahaan-perusahaan lainnya, baik perusahaan swasta nasional, multinasional maupun perusahaan-perusahaan tingkat daerah. Dengan peran yang signifikan seperti itu, maka keberadaan perusahaan, di samping mem-

berikan keuntungan ekonomis kepada para pemilik dan pemegang sahamnya, juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kaum dhuafa yang jumlahnya masih sangat banyak di tanah air. Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikembangkan oleh dunia usaha secara intensif dalam satu dekade terakhir, yang sesungguhnya merupakan aplikasi konsep infak perusahaan, adalah langkah kongkrit yang mereka lakukan untuk meningkatkan kehidupan kelompok marjinal negeri ini. Namun demikian, agar misi mulia tersebut dapat tercapai, maka pengelolaan dana CSR/infak tersebut harus dilakukan secara profesional, transparan, serta sesuai dengan tata kelola yang baik (good governance). Karena itu, bersinergi dan bekerjasama dengan pihak lain yang kompeten merupakan pilihan yang paling tepat dan strategis. Disinilah urgensi sinergi antara perusahaan dengan institusi amil zakat seperti BAZNAS.

Manfaat sinergi Ada banyak manfaat yang bisa didapat melalui sinergi ini. Pertama, memudahkan perusahaan dari sisi penyaluran dan pemanfaatan dana zakat dan infak/CSR. Pendayagunaan dana ZIS ini bukan pekerjaan mudah. Ia membutuhkan pengorganisasian yang matang, ketepatan pengenalan medan lapangan, serta ketersediaan SDM yang berkualitas. Terkecuali jika orientasi perusahaan hanya sekedar untuk “bagi-bagi” dana saja kepada masyarakat

miskin, dimana “bagi-bagi” tersebut adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Namun demikian, agar tujuan pendistribusian dana tersebut tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu bertahan dan berkesinambungan pada jangka panjang, maka sinergi dengan institusi zakat adalah solusi yang paling tepat. Kedua, sinergi ini juga akan meningkatkan kualitas dan efektivitas program pemberdayaan masyarakat dhuafa, baik pada program-program konsumtif untuk memenuhi kebutuhan primer kaum miskin, maupun pada program-program produktif untuk meningkatkan daya tahan ekonomi rumah tangga mustahik. Pengalaman BAZNAS dalam mengelola program-program pendayagunaan zakat di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat, kemanusiaan dan bencana, serta dakwah kemasyarakatan, merupakan modal yang sangat berharga di dalam merealisasikan tujuan sinergi ini. Namun demikian, untuk menjaga kelanggengan proses sinergi ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan dana zakat dan infak/CSR merupakan prasyarat yang sangat penting dan mendasar. Ini adalah bagian dari kerangka tata kelola yang baik (good corporate governance), yang harus terus menerus dikembangkan. Insya Allah, melalui sinergi yang terencana dengan baik antara kalangan dunia usaha dengan institusi zakat, maka upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terakselerasi dengan baik. Wallahu a’lam.

>>kilas program<<

Tujuh BUMN Jalin Kerjasama dengan BAZNAS K

epedulian terhadap kemiskinan di Indonesia dan kesadaran tentang pentingnya mengeluarkan zakat perusahaan telah menggerakkan beberapa perusahaan maupun lembaga untuk bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menyalurkan zakat perusahaan mau-

pun bekerja sama dalam berbagai program pemberdayaan. Dalam mengembangkan jaringan kerjasama dengan para mitra, Selasa (25/1) tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangi nota kerjasama dalam penyaluran zakat, infak, dan sedekahnya kepada BAZNAS.

BAZNAS Berhasil Pertahankan ISO 9001:2008

Penandatangan kerjasama yang berlangsung di gedung BTN ditandatangani oleh Ketua Umum BAZNAS Didin Hafidhuddin dan disaksikan oleh Menteri BUMN Mustafa Abubakar beserta lebih dari 200 direksi BUMN seluruh Indonesia. Disela-sela acara BUMN Executive Breakfast Meeting tersebut, Mustafa Abubakar mengimbau kepada seluruh direksi BUMN yang hadir untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui BAZNAS. Bahkan, untuk mendukung gerakan berzakat dan berinfak ke BAZNAS, Mustafa tak hanya menyampaikan melalui lisan saja, tetapi melului surat pun sudah dilakukan. Untuk menindaklanjuti surat Menteri BUMN kepada para direksi BUMN se-Indonesia terkait imbauan berzakat

melalui BAZNAS, pada kesempatan tersebut, 7 BUMN telah menandatangani nota kerjasama dengan BAZNAS. Diantara BUMN yang menandatangani nota kerjasama tersebut yakni Kawasan Berikat Nusantara, Pelni, Askes, Asabri (Asuransi ABRI), Dok & Perkapalan Kodja Bahari, Bank Tabungan Negara (BTN), serta Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI). Dalam sambutannya, Mustafa menyampaikan beberapa keuntungan jika menyalurkan zakat melalui lembaga amil resmi, yaitu sesuai dengan sunnah Rasullullah saw sehingga dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran kepada yang berhak menerimanya karena dikelola secara profesional melalui berbagai macam program penyaluran dan pemberdayaan.

7

>>dari kebon sirih<<

      
 

    

Sinergi BAZNAS dengan BUMN inergi BAZNAS dengan Badan-Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbina sejak 2005 dalam program Indonesia Peduli di Aceh pascatsunami. Program mitigasi BAZNAS dalam fase tanggap darurat dan bantuan rekonstruksi di Serambi Mekkah mendapat dukungan dari kalangan BUMN yang tergabung dalam “BUMN Peduli” yang digerakkan oleh Menteri Negara BUMN waktu itu Sugiharto. Dalam situasi yang berbeda di awal 2011 sinergi dengan BUMN kembali digaungkan. Pada acara BUMN Executive Breakfast Meeting (25 Januari 2011) di Kantor Pusat Bank BTN diselenggarakan oleh BUMN Executive Club yang diketuai bankir senior Rudjito (mantan Dirut BRI), BAZNAS diberi slot waktu untuk memaparkan tentang “Sinergi BAZNAS dengan BUMN”, yang disampaikan oleh Ketua Umum BAZNAS Prof. Dr. KH Didin Hafidhuddin. Dalam acara tersebut, disaksikan Menteri BUMN Mustafa Abubakar dan mantan Menteri BUMN Sugiharto yang kini menjabat Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penghimpunan Dana Zakat dan CSR oleh BAZNAS dengan tujuh BUMN. Tujuh BUMN itu ialah; PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), PT ASKES (Persero), PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT PELNI (Persero), PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), dan PT ASABRI (Persero). Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi kegiatan, (a) sosialisasi dan edukasi zakat, (b) fasilitasi pemotongan zakat karyawan, (c) pembayaran zakat perusahaan, (d) pengalokasian dana CSR, dan (e) penetapan penerima zakat. Sinergi BAZNAS dengan BUMN bertujuan untuk mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah serta dana amal lainnya, termasuk sebagian dana CSR di lingkungan BUMN, untuk kepentingan sosial dan penanggulangan kemiskinan di tanah air melalui lima program unggulan BAZNAS, yaitu Indonesia Peduli, Indonesia Cerdas, Indonesia Sehat, Indonesia Makmur, dan Indonesia Takwa. Dalam sambutannya Menteri BUMN Mustafa Abubakar sangat menghargai kerjasama dan keikutsertaan BUMN dalam sosialisasi dan pengelolaan zakat dengan BAZNAS. Menurut beliau, ini merupakan bentuk dukungan Kementerian BUMN terhadap himbauan Presiden RI dalam hal pengumpulan zakat, infak, sedekah serta amal sosial dari pribadi dan perusahaan melalui BAZNAS. Dalam kaitan itu Menteri BUMN telah menerbitkan surat edaran No S-701/MBU/2010 tanggal 18 November 2010, berisi imbauan kepada Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh karyawan BUMN yang beragama Islam agar membayar zakat melalui BAZNAS. Pada Ramadhan tahun lalu ketika menghadiri peresmian UPZ BAZNAS-ASEI di Menara Kadin, Menteri BUMN Mustafa Abubakar mendorong seluruh perusahaan milik negara untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Dengan bertambahnya BUMN yang memiliki UPZ, potensi untuk mengumpulkan dana zakat secara nasional akan meningkat. Di mata Menteri BUMN, payung hukum zakat sudah kuat. Undang-undangnya sudah ada, tinggal meningkatkan penyuluhan sehingga menimbulkan trust masyarakat. Yang penting sosialisasi bagaimana peruntukannya tepat sasaran, dan akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan umat, ujarnya. Menurut data hingga kini dari 141 BUMN, baru 30 perusahaan yang sudah memiliki UPZ. Kepedulian komunitas BUMN terhadap nasib rakyat kecil dan kesejahteraan masyarakat, terutama fakir miskin dan golongan masyarakat berpenghasilan tertentu, tidak cukup hanya melalui program CSR. Tetapi seyogianya disinkronkan dengan zakat sebagai kewajiban yang disyariatkan atas harta dan jiwa. Di situlah terletak keberkahan dari langit dan bumi yang dijanjikan Tuhan dalam Alquran (QS [7] Al-A’raf: 96). Wallahu a’lam bishawab.

>>mozaik<< “Kekuasaan akan lenyap, kemuliaan akan runtuh, persatuan akan binasa, daulah dan hukumah akan bertukar dengan perbudakan BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL. dan perhambaan, jikalau umat Islam telah Ketua Dewan Pertimbangan: lepas dari pimpinan Alquran dan Sunnah.” Ketua Komisi Pengawas: Ketua Umum Badan Pelaksana: ntuk meningkatkan kinerja dan pembuktian atas keseriusan BAZNAS dalam pelayanan kepada ummat, pada Kamis (27/1) BAZNAS berhasil mempertahankan ketiga kalinya sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008 oleh audit sertifikasi International Organisation for Standardisation (ISO) WQA. Keberhasilan dalam mempertahankan ISO 9001:2008 merupakan langkah sukses BAZNAS dalam perbaikan kinerjanya untuk menjadi badan pengelola zakat yang amanah, transparan, dan professional. Menurut perwakilan dari WQA untuk Asia Pasifik, Novian Amran Putra, keberhasilan BAZNAS dalam mempertahankan sertifikasi ISO ini karena BAZNAS merupakan badan pengelola zakat yang konsen untuk

selalu memperbaiki kinerja organisasinya. Bahkan akuntibilitas dan profesionalitasnya selalu dibuktikan dalam kinerja sehari-hari. Melalui audit yang cukup ketat, WQA merekomendasikan BAZNAS dapat mempertahankan ISO 9001:2008 tepat pada tanggal 27 Januari 2010. Direktur Pelaksana BAZNAS, Teten Kustiawan mengukapkan kegembiraaan atas keberhasilan BAZNAS dalam mempertahankan sertifikasi ISO ini. “Keberhasilan BAZNAS dalam mempertahankan sertifikasi ISO ini menjadi dorongan yang kuat untuk selalu amanah dan professional dan semoga dapat menjadi inspirasi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dan lembaga-lembaga pelayanan umat lainnya,” pungkas Teten.

Dewan Redaksi: Redaktur Pelaksana: Alamat redaksi: website:

K.H.M. Isa Anshary Ulama, Pejuang Kemerdekaan, Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam 1953-1960, Anggota Majelis Konstituante RI 1956-1959. Dinukil dari buku Mujahid Da’wah (Bandung: CV Diponegoro, 1995)

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL. Ketua Dewan Pertimbangan: H. Muchtar Zarkasyi, SH. Ketua Komisi Pengawas: Drs. H. Achmad Subianto, MBA. Ketua Umum Badan Pelaksana: Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc. Dewan Redaksi: KH Didin Hafidhuddin, Mukhlis Yusuf, Emmy Hamidiyah, M Fuad Nasar Redaktur Pelaksana: Hermin Rachmawanti. Alamat redaksi: Jl. Kebon Sirih Raya No. 57 Jakarta Pusat 10340 website: www. baznas.or.id

REPUBLIKA

khazanah

SENIN, 31 JANUARI 2011

8

Bertemu Timurlenk

DIUTUS SULTAN

SAUDIARAMCOWORLD.COM

Gambar ini menunjukkan, Ibnu Khaldun sedang menerima tugas dari penguasa Dinasti Mamluk di Kairo, Sultan Faraj, untuk berunding dengan pemimpin bangsa Mongol, Timurlenk, yang mulai mengancam kekuasaan Dinasti Mamluk di Damaskus.

Oleh Yusuf Assidiq ebuah riwayat menarik ditorehkan Ibnu Khaldun. Riwayat menarik itu adalah ketika dia bertemu Timurlenk (1336-1405), pemimpin bangsa Mongol. Kejadian berlangsung sekitar tahun 1401. Pasukan Mongol yang sebelumnya telah menghancurkan negerinegeri Islam termasuk ibu kota Baghdad, mulai mengancam wilayah kekuasaan Dinasti Mamluk di Damaskus serta Kairo. Ketika itu, Timurlenk dan pasukannya masih mengepung Damaskus. Penguasa Dinasti Mamluk di Kairo, Sultan Faraj, berinisiatif melakukan perundingan dengan Timurlenk. Ia pun berangkat ke Suriah bersama rombongan, termasuk pula Ibnu Khaldun. Damaskus tidak bisa bertahan lebih lama. Para pemimpin di sana bersedia berunding dengan Timurlenk. Salah satu butir kesepakatan adalah kota itu tunduk di bawah kekuasaan Mongol, namun tetap dipimpin oleh gubernur dari kalangan Muslim yang ditunjuk Timurlenk. Hanya saja, setelah beberapa lama Timurlenk tidak juga menepati kesepakatan. Sementara itu, Sultan Faraj terpaksa kembali ke Kairo karena terjadi kekacauan besar. Jadilah Ibnu Khaldun yang waktu itu telah berusia 70 tahun dipercaya meneruskan perundingan. Ia pun mencoba menemui Timurlenk. Dikisahkan pada risalahnya yang bertajuk Biography, ada motivasi lain yang mendorong Khaldun bersemangat untuk bertemu Timurlenk. Dia ingin menggali pengetahuan langsung dari penguasa ini, terutama mengenai sejarah bangsa Mongol. Khaldun diterima oleh Timurlenk, yang telah berusia 60-70 tahun, di tendanya dalam sebuah jamuan besar. Segera saja kedua tokoh itu terlibat dalam serangkaian pembicaraan dan diskusi. Ibnu Khaldun diketahui tinggal di perkemahan bangsa Mongol selama 35 hari. Ia hanya ditemani seorang penerjemah bernama Abd al-Jabbar al-Khwarizmi, yang wafat pada 1403. Di sela tugas diplomasi, banyak topik lain yang mereka bahas. Timurlenk juga membicarakan kemungkinan Ibnu Khaldun mengabdi kepadanya. Permintaan itu sulit dipenuhi. Khaldun kemudian memberikan hadiah berupa Alquran dan seperangkat peralatan shalat. Setelah itu, ia kembali ke Kairo dan membawa hasil perundingan yang menguntungkan bagi penduduk Damaskus. Cendekiawan besar ini kembali dipercaya menduduki jabatan hakim agung di Kairo. Pada 1406, Ibnu Khaldun wafat pada usia 74 tahun dan dimakamkan di pemakaman Bab an-Nasr.

S

ENSIKLOPEDIA ISLAM UNTUK PELAJAR

MEMBENTUK HALAQAH

n ed: wachidah handasah

Di Universitas Al-Azhar, Kairo, Ibnu Khaldun membentuk halaqah, yaitu memberi kuliah yang boleh dihadiri siapa saja dengan cara duduk melingkar. Ia mengajar hadis, fikih mazhab Maliki, dan teori sosiologi.

Kembali ke Tunisia

CATATAN PERJALANAN

Ibnu Khaldun Muqaddimah dan Kitab Al-‘Ibar merupakan sumbangsih besar Khaldun bagi ilmu pengetahuan.

HILALPLAZA.COM

Oleh Yusuf Assidiq

I

bnu Khaldun dikenal luas sebagai ahli ekonomi. Ia juga sejarawan dan sosiolog ulung. Ide, gagasan, serta pemikirannya pada bidang tersebut masih berpengaruh hingga kini. Namun, kebesaran nama Khaldun juga terekam dalam jejak langkahnya selaku politikus andal. Sejarah mencatat, Ibnu Khaldun menghabiskan sebagian hidupnya dengan menetap di berbagai wilayah serta mengabdi pada penguasa setempat. Momen pengembaraan kariernya dicatat secara rinci dalam risalah berjudul Kitab Al-’Ibar (Buku Sejarah Dunia). Reputasi karya tersebut tidak kalah dengan Muqaddimah yang mengulas aspek sosial dan ekonomi. Kitab Al-‘Ibar merupakan sumbangsih penting dari tokoh bernama lengkap Abu Zayd Abd al-Rahman ibnu Muhammad ibnu Jabir ibnu Khaldun ini bagi kemajuan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Ia terlahir di Tunis, Tunisia pada 1332. Dalam biografinya, Ibnu Khaldun mengatakan, nenek moyangnya berasal dari Hadramaut, Yaman. Sementara kakeknya yakni Ibnu Hazem, diyakini termasuk umat Islam paling awal yang berhasil mencapai Andalusia, Spanyol. Pendidikan pertama didapat dari sang ayah yang juga ilmuwan. Ia juga mempelajari ilmu agama dan tata bahasa dari sejumlah guru terkemuka. Tak heran, sejak usia muda Khaldun telah mampu

menghafal Alquran. Beragam bidang ilmu juga dikuasainya, semisal hadis, retorika, filologi, maupun puisi. Ia melanjutkan pendidikan hingga usia 19 tahun. Kemudian ia merintis karier di pemerintahan Dinasti Hafsid sebagai petugas segel istana. Sejak itulah, seperti ditulis Frances Carney Gies dalam artikel bertajuk The Man who Met Tamerlane, Khaldun banyak menemukan kelemahan di lingkungan pemerintahan. Namun, baru beberapa tahun kemudian ia punya kesempatan meninggalkan Tunisia. Pada 1352, Khaldun mulai melihat tanda-tanda keruntuhan dinasti tersebut, terutama karena terus bersitegang dengan pesaingnya, yakni Dinasti Marinid di Maroko. Segera ia pergi, melakukan perjalanan ke Barat dan memilih menetap di Fez, Maroko. Keputusan Khaldun untuk tinggal di kota pusat kekuasaan Dinasti Marinid itu berbuah petaka. Awalnya, ia dapat diterima di lingkup istana. Namun, sang penguasa, Abu Zaid, khawatir dengan keberadaannya yang mantan pejabat di dinasti saingannya dahulu. Maka, dijebloskanlah ia ke penjara. Dua tahun kemudian, sepeninggal Abu Zaid, ia dibebaskan, lalu dipekerjakan di istana. Beberapa jabatan penting pernah diamanatkan kepada Ibnu Khaldun. Namun, instabilitas politik yang terus terjadi memaksanya hijrah. Kali ini, tepatnya pada 1362, ia pindah ke Granada. Kedatangannya ke kota di Andalusia

MUSL

IMPHIL OSOP

HY.CO

M

l Salah satu manuskrip dalam buku Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. itu disambut hangat oleh penguasa setempat. Reputasi keilmuan Ibnu Khaldun membuatnya dihormati sehingga Sultan Muhammad al-Ahmar memintanya menjadi asisten wazir Ibnu alKhatib. Pada 1364, Sultan mengutusnya menjalankan misi diplomasi ke Sevilla. Saat itu, kedua wilayah sedang saling bertikai. Tugas Ibnu Khaldun meredakan ketegangan menuai kesuksesan setelah berunding dengan pemimpin Nasrani, Raja Leon I. Namun, sekali lagi masalah politis memaksa Ibnu Khaldun pindah. Ia kembali ke Afrika Utara. Penguasa Dinasti Hafsid di Bougie (Bijaiah) kemudian menunjuknya sebagai pejabat perdana menteri ketika usianya menginjak 45 tahun. Ia mengundurkan diri dari jabatannya beberapa tahun kemudian setelah sahabatnya, Ibnu al-Khatib, wafat. Ibnu Khaldun menetap di kastil Ibnu Salamah di dekat Oran, Aljazair. Di wilayah terpencil itu, ia berkarya dan menuliskan pengalamannya selama berkiprah di beberapa pemerintahan. Maka lahirlah Kitab Al-‘Ibar, begitu pula Muqaddimah. Selain itu, beberapa karya lain juga berhasil dirampungkannya. Ibnu Khaldun tinggal di kastil tersebut selama empat tahun dari 1375 hingga 1379.

Didorong keinginan untuk memperluas cakrawala intelektualitasnya, Ibnu Khaldun berusaha memperoleh sumber-sumber kepustakaan yang penting. Ia memutuskan kembali ke Tunisia. Di sana ia kian menekuni bidang ilmu dengan menulis dan mengajar. Pada 1382 ia kembali mengadakan perjalanan. Kali ini ke Tanah Suci Makkah untuk berhaji. Setelah itu, Ibnu Khaldun menjejakkan kaki di Kairo yang kondang sebagai salah satu kota ilmu di dunia Islam. Penguasa Dinasti Mamluk membuka pintu lebar-lebar bagi Khaldun. Posisi sebagai qadhi atau hakim agung disematkan padanya. Caroline Stone melalui tulisannya berjudul Ibn Khaldun, and the Rise and Fall of Empires, menyebut tokoh ini bertekad kuat memperbaiki kondisi negara dari aneka masalah, terutama korupsi dan intrik politik. Dalam risalahnya, Kitab Al-‘Ibar, Khaldun membahas secara mendalam tentang administrasi pemerintahan. Sejalan dengan pengalamannya, ia telah menyaksikan era kejayaan dan keruntuhan berbagai dinasti. Karena itu, pada beberapa bagian buku, ia menuangkan pemikiran agar pemerintahan bisa bertahan dan efektif. Khaldun menyebut, stabilitas politik merupakan kunci. Faktor penting agar hal itu terwujud yakni harmonisasi antara pejabat dan tokoh ulama. Ia juga menduga, sejumlah masalah seperti korupsi, moralitas, dan loyalitas bisa berpengaruh buruk terhadap roda pemerintahan. Kajian sejarah tentang negara Arab bagian timur menjadi kontribusinya yang lain. Ia banyak bersandar pada sejarawan Muslim sebelumnya, di antaranya ath-Thabari dan Ibnu al-Atsir. Khaldun membahas tentang sejarah dan kondisi sosial negara-negara di Afrika Utara. Karya itu menjadi rujukan penting pada bidang sejarah dunia hingga berabad-abad kemudian. Pada bukunya bertajuk Source of History, sejarawan Barat, Charton, menyebut Ibnu Khaldun sebagai perintis metodologi kajian historis. n ed: wachidah handasah

pro kontra

REPUBLIKA SENIN, 31 JANUARI 2011

10

Jumat Kelabu Bagi 19 Politikus Tersangka Suap rama pemeriksaan dan pemenjaraan 19 politikus kawakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu berlangsung di Jumat kelabu, pekan lalu. Di dalamnya ada nama politikus kondang dari PDI Perjuangan Panda Nababan dan dari Partai Golkar Paskah Suzetta. Juga terdapat dua politikus wanita dari PDIP, yaitu Ni Luh Mariani Tirtasari dan Engelina Pattiasina. Sementara lima orang lagi, yang pekan lalu berhalangan hadir karena

D

sakit dan ada yang berada di luar kota, akan diperiksa pekan ini dan langsung menyusul masuk penjara. Berbagai perasaan dan penilaian mengharu biru atas penahanan mereka. Panda menyatakan kegeramannya karena dicokok aparat KPK di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang saat akan terbang menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PDIP di Batam. Ia juga memprotes KPK karena tidak mau menunggu protes perkaranya di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) sebagai keberatannya dijadikan tersangka oleh KPK. Sementara Paskah Suzetta menilai penahanannya berbau intrik politik dan ia mengancam akan melakukan perlawanan politik. Dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom ini,

baru empat orang yang divonis, yaitu Dudhi Makmun Murod (PDIP), Udju Juhairi, Hamka Yandhu (Partai Golkar), dan Endin Soefihara (PPP). Baik kelompok tersangka pertama maupun kedua, mereka adalah para penerima suap. Sedangkan, pemberi suapnya sejauh ini belum ditetapkan KPK sebagai tersangka. Miranda baru ditetapkan sebagai saksi, tapi sudah dicekal untuk tak bepergian ke luar negeri. Sementara figur yang diduga sebagai perantara pemberi suap ke DPR, Nunun Nurbaeti, keburu berlindung di Singapura dengan dalih berobat. Istri mantan wakil kepala Polri Adang Daradjatun yang kini menjadi anggota Fraksi PKS di DPR itu mengaku menderita sakit lupa berat sehingga tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan oleh

KPK. Inilah kemudian yang jadi persoalan, seperti ada benang merah yang terputus. Kasus ini mengingatkan kita pada penanganan KPK terhadap skandal korupsi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) yang lebih dulu menjerat sejumlah kepala daerah. Mantan pejabat tinggi yang dianggap sebagai otaknya baru dijerat kemudian dan belum ditahan. Sementara saksi atau tersangka kunci yang menjadi benang merah kasus tersebut belakangan meninggal dengan alasan sakit. Para tersangka dan kolega anggota DPR yang kini dipenjara juga menuding KPK melakukan tebang pilih. Untuk itu, KPK dituntut segera menjerat pemberi suap. KPK menjanjikannya dalam waktu dekat ini. Akankah terbukti atau akan terjadi penguluran waktu lagi. n

PETRUS SELESTINUS KUASA HUKUM MAX MOEIN DKK

Segera Ungkap Penyuapnya Oleh Muhammad Hafil

Bagaia mana pandangan soal penahanan terhadap klien Anda? Kita menolak. Mengapa? Karena dasar hukumnya tidak kuat. Pemeriksaan perkara ini sudah satu tahun sehingga pemeriksaan tidak dibutuhkan lagi dan tidak perlu ditahan. Mungkin KPK khawatir klien Anda akan melarikan diri? Mereka kan semuanya sudah dicekal, untuk apa dikhawatirkan. Kalau KPK khawatir klien saya menghilangkan barang bukti, itu tidak akan terjadi. Barang buktinya memang tidak ada.

EDWIN DWI PUTRANTO/REPUBLIKA

Seharusnya KPK mengungkap siapa penyuap itu terlebih dulu? Iya. Itu yang seharusnya dilakukan. Hingga saat ini, KPK belum menemukan siapa pemberi suap terkait kasus traveler’s check atau cek perjalanan yang diterbitkan oleh Bank Internasional Indonesia (BII). KPK juga belum bisa menjelaskan mengapa cek perjalanan

itu bisa sampai ke tangan pimpinan Fraksi PDI Perjuangan. Kemudian, cek itu mengalir kepada masing-masing anggota Fraksi PDIP DPR periode 1999-2004, di saat mereka mempersiapkan kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004-2009 untuk pemenangan Megawati-Hasyim Muzadi. KPK harus menjelaskan hubungan hukum dan keterkaitannya. Yaitu antara cek perjalanan tersebut dan uang yang berasal dari pendapatan partai melalui sumbangan masyarakat atau badan usaha terkait dengan kepentingan dana kampanye Pilpres 2004. Oleh karena itu, KPK diharapkan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara pro justicia guna memperoleh kepastian dan kebenaran. Yaitu, apakah cek perjalanan itu sebagai sumbangan yang diterima partai secara sah atau melampaui batas ketentuan maksimum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Partai Politik. Atau, apakah cek perjalanan ini sebagai suap untuk pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, sebagaimana saat ini dipersangkakan kepada klien kami. Makanya, kami mendesak KPK memeriksa saksi-saksi menguntungkan. Siapa saksi-saksi menguntungkan itu? Di antaranya Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP, KH Hasyim Muzadi (mantan calon wakil presiden 2004), Taufik Kiemas (mantan ketua penasihat Fraksi PDIP), Tjahjo Kumolo (ketua Fraksi PDIP 2003-2004), Theo Syafei (mantan ketua PDIP), Sutjipto (sekjen PDIP dan mantan ketua tim kampanye Mega-Hasyim), serta Heri Akhmadi (mantan sekretaris tim kampanye Mega-Hasyim) . Dengan pemeriksaan saksi-saksi menguntungkan tersebut, KPK bisa mengungkap siapa sesungguhnya, pihak PDI Perjuangan atau tim kampanye Mega-Hasyim, yang melakukan perjanjian politik dengan para pengusaha. Selain itu, KPK bisa mengetahui keterkaitan perjanjian politik itu dengan kampanye pilpres atau terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda S Gultom. n ed: asep nur zaman

JOHAN BUDI SP JURU BICARA KPK

Belum Ada Bukti Jerat Penyuap Oleh Muhammad Hafil dan Bilal Ramadhan Sebanyak 19 anggota DPR telah ditahan, mengapa baru dilakukan sekarang? Yang jelas untuk kepentingan penyidikan. Dasar hukum penahanannya apa? Penyidik KPK memiliki dua unsur penilaian. Pertama, unsur subjektif, para tersangka dikhawatirkan kabur ke luar negeri serta memengaruhi dan mengintimidasi saksi-saksi lain yang akan kita periksa. Dengan ditahan, hal-hal yang dikhawatirkan itu tidak akan terjadi, sedangkan objektifnya adalah penyidik KPK berhak untuk menahan para tersangka. Penahanan itu tepat untuk proses pengembangan penyidikan. Bagaimana dengan yang lainnya? Yang lima (orang) lagi ada yang sakit. Nanti, kita akan cek sakitnya berat atau tidak. Termasuk Nunun Nurbaeti yang sakit? Bukan. Nunun kan bukan tersangka. Mengapa KPK belum bisa mengungkap pihak penyuapnya? Kita masih mengembangkan proses penyidikan. Kita tidak pernah berhenti mengungkap kasus ini. Kami sedang berusaha melengkapi berkas supaya kasus ini bisa naik ke penuntutan. Kita belum bisa mengungkap penyuap karena belum ada bukti. Pekan depan (pekan ini—red), kita akan lakukan lagi pemeriksaan untuk mengumpulkan informasi itu. Kita akan proses lagi siapa pemberi suapnya. Tentu berdasarkan alat bukti yang cukup. Kita juga bukannya tidak melakukan

penyidikan (terhadap pemberi suap). Anda kan tahu aktivitas kita sehari-hari dalam menangani proses hukum ini. Artinya, semua itu masih dalam proses penyidikan. Setelah proses penyidikan dan penahanan para tersangka ini selesai, kita akan fokus mencari siapa pemberi suap terkait kasus ini. Kapan Nunun dan Miranda akan diperiksa? Sudah pernah diperiksa. Miranda atau Nunun yang sudah diperiksa? Miranda (yang sudah diperiksa). Nunun (juga) pernah (diperiksa) dalam penyelidikan. Kita sedang kembangkan proses penyelidikan. Pekan depan (pekan ini—red), KPK akan fokus pada pemberi suap.

apakah ada alat bukti yang sudah cukup kita punyai. Ada kesan KPK tidak mencari Nunun, mengapa? Bukannya tidak dicari. KPK sudah berupaya melakukan second opinion soal apakah benar Ibu Nunun sakit. Second opinion itu untuk menunjukkan apakah benar Nunun itu tidak bisa diperiksa. Tapi, sampai hari ini, kami belum bisa lakukan karena yang bersangkutan sedang di luar negeri. Bagaimana kami bisa melakukan second opinion jika Ibu Nunun tidak berada di sini. n ed: asep nur zaman

Jadi, Miranda dan Nunun akan dipanggil dan diperiksa KPK lagi? Pekan depan (pekan ini), pemeriksaan. Secepatnya akan dipanggil, tapi saya belum tahu kapan akan dipanggil. Ada kemungkinan Miranda dan Nunun ditahan seperti 19 anggota DPR tersangka penerima suap? Mereka masih saksi kok ditangkap. Belum ada peningkatan status. Jika nantinya ada kenaikan status menjadi tersangka, apakah akan ditahan? Nanti kita lihat sejauh mana penelusuran KPK, DOK REP

REPUBLIKA SENIN, 31 JANUARI 2011

Ribuan Tahanan Kabur

polisi di dekat gedung Kementerian Dalam Negeri Mesir di Kairo, Ahad pagi, menurut laporan Aljazeera. Sedikitnya 102 orang tewas, 33 di antaranya pada Sabtu, menurut sumber keamanan dan medis pada Ahad. Lebih dari 10 orang tewas di sekitar Kota Beni Sueif, 140 kilometer selatan Kairo, menjadikan korban tewas di sana mencapai 22 setelah demonstran berusaha membakar kantor polisi.

Nur Hasan Murtiaji

Demonstran tak puas penunjukan wapres dan perdana menteri baru. KAIRO — Ribuan tahanan yang menghuni penjara-penjara di seantero Mesir, Ahad (30/1), dilaporkan kabur. Salah satu penjara yang berada di barat daya Mesir merupakan rumah tahanan bagi sejumlah tokoh oposisi terhadap pemerintahan Presiden Husni Mubarak. Beberapa pejabat keamanan mengatakan, para tahanan itu berhasil kabur dari empat penjara pada Sabtu malam dan Ahad dini hari setelah terjadi baku tembak dengan sipir penjara. Para tahanan itu dalam upaya kabur dari penjara dibantu oleh sekelompok orang-orang bersenjata yang menyerbu penjara. Baku tembak dengan sipir penjara pun tak bisa dihindarkan. Mereka menembaki penjaga penjara selama beberapa jam. Pejabat keamanan yang meminta namanya dirahasiakan menyatakan sejumlah tahanan tewas dan terluka. Pengacara kelompok oposisi terbesar di Mesir, Ikhwanul Muslimin, Abdel Monaem Abdel Maqsoud, mengatakan, 34 di antara tahanan yang kabur dari penjara adalah para tokoh mereka. Bahkan, tujuh di antaranya merupakan anggota senior kelompok oposisi yang terorganisasi ini. Mereka ditahan otoritas keamanan Mesir saat ikut demonstrasi antipemerintah pada Jumat (28/1). Sementara itu, televisi Pe-

Tekanan internasional

BERJAGA

LEFTERIS PITARAKIS/AP

Seorang wanita Mesir mendekap bayinya saat melintas pusat perbelanjaan Arcadia yang dijarah, dirusak, dan dibakar oleh massa di Kairo, Ahad (30/1). Setelah itu, Arcadia dijaga dari ancaman kerusuhan.

merintah Mesir melaporkan, pihak berwenang telah menutup kantor perwakilan stasiun televisi yang berpusat di Qatar, Aljazeera. Pihak berwenang juga menunda akreditasi para wartawan Aljazeera. Televisi Pemerintah Mesir tak memberi alasan tindakan itu dilakukan. Tapi, para pejabat Mesir sebelumnya kerap menyatakan, stasiun televisi itu melaporkan informasi yang bias atau sensasional terhadap rezim Mubarak. Pada Sabtu malam hingga Ahad dini hari, penjarahan dan pembakaran rumah masih terjadi. Aksi rusuh itu tampaknya disengaja ketika aparat kepolisian menghilang dari jalanan dan pusat-pusat perkotaan utama Mesir. Belum ada penjelasan atas menghi-

langnya para polisi itu. Lenyapnya para polisi itu membuat warga melakukan sistem pengamanan swakarsa. Mempersenjatai diri dengan petasan, tongkat, dan alat pemukul lainnya, mereka membuat barikade dan pos-pos pemeriksaan. Barikade yang terbuat dari bata dan logam penghalang itu untuk melindungi dari geng-geng terorganisasi yang membuat onar. Setidaknya, satu pusat perbelanjaan terbakar pada Ahad pagi setelah sehari sebelumnya dijarah massa. Helikopter tentara berputar-putar di atas kota. Tentara diturunkan ke jalanan Kairo untuk memulihkan keamanan dan ketertiban setelah polisi menghilang. Pada Sabtu, Mubarak menunjuk Omar Suleiman (74 ta-

hun), direktur Badan Intelijen Umum Mesir sejak 1993 sebagai wakil presiden. Adapun Ahmad Shafiq, mantan komandan angkatan udara, diangkat jadi perdana menteri. Shafiq diminta untuk membentuk kabinet baru. Namun, respons Mubarak dengan mengangkat wakil presiden dan perdana menteri baru itu belum memuaskan demonstran. Puluhan ribu demonstran menentang jam malam dengan tetap menggelar demo, Sabtu malam. Mereka menuntut Mubarak mundur. Poster bertuliskan “Turun, Turun Mubarak” dan “Jangan Percaya Mubarak” tampak diusung demonstran saat unjuk rasa di Lapangan Tahrir, Kairo. Lebih dari 10 pemrotes tewas dalam bentrokan dengan

Aksi kekerasan yang terjadi di Mesir membuat sejumlah pemimpin dunia ikut bicara. Amerika Serikat yang selama ini menjadi sekutu utama Mesir di Timur Tengah meminta Husni Mubarak menahan diri dari aksi kekerasan terhadap demonstran tak bersenjata. AS menyatakan bahwa perombakan kabinet tak cukup untuk memulihkan keamanan di Mesir. “Reformasi menyeluruh tetap harus dilakukan,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, PJ Crowley. Pemecatan sejumlah menteri dan perombakan kabinet, menurutnya, memperlihatkan bahwa Mubarak tak ingin mengundurkan diri. “Janji reformasi Mubarak mesti diikuti dengan aksi nyata.” Tiga pemimpin Eropa yang terdiri atas Inggris, Prancis, dan Jerman pada Sabtu menyatakan, mereka sangat khawatir atas kondisi di Mesir. “Kami meminta Presiden Mubarak memulai proses transformasi serta pemilu yang bebas dan adil,” demikian pernyataan mereka. Sekjen PBB Ban Ki-moon pun unjuk suara. “Kita harus mendengarkan suara rakyat, aspirasi, tantangan, dan harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik,” kata Ban, Ahad. ■ ap/reuters

9

Sudan Selatan Pisahkan Diri Nur Hasan Murtiaji JUBA — Hampir 99 persen rakyat Sudan yang tinggal di wilayah selatan memilih untuk memisahkan diri dari utara, pusat pemerintahan Sudan selama ini. Kepastian itu setelah Komisi Referendum Sudan mengumumkan hasil awal referendum yang digelar pada 9-15 Januari, Ahad (30/1). Situs Komisi Referendum Sudan memublikasikan hasil pemungutan suara, baik di wilayah utara maupun selatan, yang menyebutkan 98,83 persen warga setuju Sudan selatan berpisah dan menjadi negara sendiri. Kepala Biro Komisi Referendum di Sudan selatan, Justice Chan Reec Madut, mengatakan, di Juba, dari 10 negara bagian di wilayah selatan, 99 persen sudah dihitung surat suaranya. Di wilayah utara, dari 60 persen surat suara dihitung, 58 persen di antaranya setuju Sudan selatan memisahkan diri. Kepala Komisi Referendum Sudan Selatan, Mohamed Ibrahim Khalil, mengatakan, 99 persen pemilih yang berada di delapan negara di luar Sudan, juga menyatakan setuju bagi Sudan selatan untuk berpisah. Berdasarkan situs Komisi Referendum, 3.851.994 warga menyalurkan hak pilih mereka. Hasil penghitungan awal ini sangat mengejutkan, yang memperlihatkan bahwa rakyat Sudan merasa lebih nyaman memberi mandat bagi Sudan selatan memerdekakan diri. Hasil final penghitungan suara referendum ini diharapkan tuntas awal Februari. Ratusan pejabat dan diplomat berkumpul pada Ahad pagi di makam mantan pemimpin pemberontak John Garang. Mereka menggelar upacara untuk menyambut hasil penghitungan referendum. “Saya mengatakan kepada orang-orang Sudan selatan yang telah menunggu 55 tahun, supaya berdoa untuk negeri ini,” kata Uskup Daniel Deng saat membuka upacara itu, Ahad pagi. “Semoga tanah Sudan selatan ini diberkahi.” John Garang meninggal dalam kecelakaan pesawat beberapa hari setelah diteken kesepakatan perdamaian pada Januari 2005. Kesepakatan ini mengakhiri lebih dari dua dekade konflik antara warga Kristen Sudan berkulit hitam — yang mendominasi wilayah selatan, dan warga Arab Muslim yang menguasai Sudan di bagian utara. Rakyat Sudan terlibat konflik etnis dan agama selama berpuluh tahun. Wilayah utara Sudan yang mayoritas dihuni etnis Arab Muslim dikendalikan dari Khartoum, yang menjadi pusat pemerintahan Sudan selama ini. ■ ap

REPUBLIKA

SENIN, 31 JANUARI 2011

MAHAKA MEDIA

jadwal

Subuh

04.34

shalat

Zhuhur

12.08

Ashar

15.28

Maghrib

18.20

Isya

19.33

Bandung -3 Mnt, Yogyakarta -14 Mnt, Semarang -14 Mnt, Surabaya -24 Mnt, Jambi + 13 Mnt, Padang +26 Mnt, Medan +33 Mnt. Makassar +8 Mnt.

Perlu Dai dari Tarekat

:: konsultasi agama ::

Nashih Nashrullah

Pengasuh Ustaz Bachtiar Nasir

Rendahnya kesejahteraan, dapat memicu perpindahan agama.

Apakah Tahlil Sesuai Sunah Rasul? Assalamualaikum wr wb Ustaz, apakah menyelenggarakan majelis tahlil di rumah pada tiga malam berturut-turut dan pada hari ketujuh untuk mendoakan kerabat yang baru meninggal dunia sesuai dengan sunah Rasulullah. Terima kasih atas jawabannya. Imanuddin Hasan, Jakarta Waalaikumsalam wr wb Kata ‘takziyah’ merupakan bentuk mashdar (kata benda turunan) dari kata kerja ‘aza. Maknanya sama dengan al-aza’u, yaitu sabar menghadapi musibah kehilangan. Bertakziyah kepada ahlul mayyit (keluarga yang ditinggal mati) maksudnya ialah menghibur mereka supaya bisa bersabar dan sekaligus mendoakannya. Kata ‘tahlil’ asal artinya adalah mengucapkan lafal kalimat tayibah ‘laa ilaaha illallah’. Dalam kebudayaan Muslim Indonesia, ‘tahlil’ kemudian mengalami perkembangan menjadi ‘tahlilan’— makna yang berkonotasi ritual/upacara selamatan yang dilakukan sebagian umat Islam untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah meninggal. Biasanya, tahlilan dilakukan pada hari pertama kematian hingga hari ketujuh dan selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, ke-100, tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada pula yang melakukan tahlilan pada hari ke-1.000. Takziyah adalah perkara yang sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Tentang hal ini, Abdullah bin Amr bin al-Ash menceritakan, pada suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Fathimah RA: “Wahai Fathimah, apa yang membuatmu keluar rumah?” Fathimah menjawab, “Aku bertakziyah kepada keluarga yang ditinggal mati ini.” (Hadis Riwayat Abu Dawud 3/192). Ijmak (kesepakatan) para ulama (jumhur) bahwa hukum takziyah adalah sunah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Barang siapa bertakziyah kepada orang yang tertimpa musibah, baginya pahala seperti pahala yang didapat orang tersebut.” (Hadis Riwayat Tirmidzi 2/268). Batas waktu bertakziyah adalah tiga hari, walau batasan ini tidak bersifat mutlak. Mayoritas jumhur ulama menyatakan makruh takziyah melebihi tiga hari (Hasyiah Radd al-Mukhtar 1/604, al-Majmu 5/306, al-Inshaf 2/564, Kasysyaf al-Qina 2/160). Sabda Rasulullah: “Tidaklah dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Kiamat untuk berkabung lebih dari tiga hari, terkecuali berkabung karena (ditinggal mati) suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.” (Hadis Riwayat Bukhari 2/78, Muslim 4/202). Berdasarkan hadis tersebut di atas dan kesepakatan/ijmak jumhur ulama, bertakziyah hari ketujuh dimakruhkan. Karena setelah tiga hari, biasanya orang yang ditinggal mati bisa kembali tenang. Maka, tidak perlu lagi untuk dibangkitkan kesedihannya dengan dilayat. Kendati begitu, jumhur ulama membuat pengecualian, yaitu apabila orang yang hendak melayatnya atau orang yang hendak dilayatnya (keluarga yang ditinggal mati) tidak ada dalam jangka waktu yang tiga hari tersebut, silakan melayat/takziyah pada hari yang keberapa pun. Wallahu a’lam bish shawab. ■

Republika menerima pertanyaan dari pembaca. Pertanyaan dapat dikirim melalui e-mail ke [email protected]

:: taaruf ::

Ulama Aceh Minta Pergub Busana Islami MEULABOH — Kalangan ulama Aceh meminta Pemprov Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) tentang penggunaan busana Islami bagi masyarakat Muslim di provinsi itu. “Kami meminta pemerintah mengeluarkan pergub tentang cara berpakaian bagi laki-laki Muslim dan perempuan yang sesuai syariat Islam,” demikian salah satu rekomendasi Muzakkarah Ulama se-Aceh yang dibacakan Tgk Jalaluddin Saman di Aceh Barat, Ahad (30/1). Pergub ini, kata Jalaluddin, penting mengingat banyak anggota masyarakat, terutama wanita di Aceh yang tidak berpakaian menutup aurat. “Padahal, penampilan seksi cenderung menimbulkan maksiat dan kemungkaran sehingga mengakibatkan munculnya kasus-kasus pelecehan terhadap kaum perempuan di daerah ini.” Dalam rekomendasi itu, Pemprov NAD juga diminta memberi sanksi kepada para pedagang yang menjual pakaian tidak Islami. ■ antara, ed: wachidah handasah

12

IMAM BUDI UTOMO/REPUBLIKA

BELAJAR MEMBACA ALQURAN

Warga lanjut usia (lansia) belajar membaca Alquran di Masjid Al-Falah, Surabaya Jumat (28/1). Saat ini, tak sedikit lansia yang belum lancar membaca Alquran mendatangi masjid-masjid di Surabaya untuk belajar membaca Alquran.

Pemerintah tak Ingin Geser MUI Nashih Nashrullah

JAKARTA — Pemerintah tak bermaksud mengambil wewenang dan menghilangkan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal sertifikasi halal. Justru keterlibatan pemerintah akan memperkuat legalitas sertifikasi yang dikeluarkan. Hal itu dikatakan Sekjen Kementerian Agama (Kemenag), Bahrul Hayat, kepada Republika, Jumat (28/1). Pernyataan ini dilontarkan menanggapi keinginan MUI agar RUU Jaminan Produk Halal (RUU JPH) tidak memangkas wewenangnya dalam menangani sertifikasi halal. Bahrul mengatakan, pemerintah berpandangan bahwa idealnya perlu sebuah lembaga tersendiri yang menangani ser-

tifikasi tersebut. Lembaga itu mempunyai dua unsur utama yaitu unsur syar’i dan administrasi publik. Unsur syar’i ini tetap menjadi otoritas MUI, sedangkan peran administrasi publik dijalankan oleh pemerintah. Bahrul membantah anggapan bahan pemerintah hendak meraup keuntungan materi melalui keterlibatannya dalam sertifikasi. Dengan melibatkan pemerintah, kata dia, sertifikasi mempunyai jaminan perlindungan dan legalitas yang lebih kuat. Apalagi, kebijakan sertifikasi menyangkut hajat hidup masyarakat luas. “Itu (anggapan pemerintah cari untung) tidak benar, malah akan kita fasilitasi seperti penyelenggaraan haji, apa kita untung? Tidak. Malah kita subsidi dari APBN.”

Hati-hati Terkait soal ini, Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU, Andi Najmi Fuadi, Sabtu (29/1), mengingatkan DPR agar berhati-hati dalam membahas RUU JPH. Menurutnya, sebagai produk negara, regulasi yang dibuat tidak mungkin hanya ditujukan untuk golongan tertentu. “DPR harus mendengarkan semua kelompok agama di Indonesia agar RUU JPH tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.” Untuk efisiensi, menurut Andi, sebaiknya substansi RUU JPH hanya mengatur produk-produk yang dilarang masingmasing agama, tidak perlu menggiring agar semua produk diberi sertifikat halal. ■ antara, ed: wachidah handasah

Pendidikan dan Teknologi untuk Palestina Oleh Abdullah Sammy, aRosyid Nurul Hakim erjuangan rakyat Palestina untuk melawan tirani Israel mengundang simpati dunia. Dari Skandinavia hingga Asia, Amerika, maupun Afrika, tergugah rasa kemanusiaannya melihat sebuah bangsa yang terjajah di tanah kelahirannya sendiri. Sebagai wadah yang dibentuk untuk menjadi solusi di tengah permasalahan umat, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) bertekad turut serta membantu perjuangan bangsa Palestina. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara pengurus ICMI dan perwakilan elemen masyarakat Palestina di kantor ICMI, belum lama ini. Delegasi Palestina diwakili oleh perwakilan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta tokoh masyarakat. Dari pihak ICMI hadir Ketua Presidium Ilham Akbar Habibie beserta beberapa pengurus teras, di antaranya Marwah Daud Ibrahim. Perbincangan mereka berlangsung hangat. Kedua pihak bertukar pandangan terkait solusi bagi rakyat Palestina yang kini hidup di bawah ancaman peluru tentara Zionis. “Kami semua peduli dengan nasib bangsa Palestina. ICMI adalah lembaga yang dibentuk untuk mencari solusi atas masalah umat. Tak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia, termasuk Palestina,” ujar Ilham di hadapan per wakilan bangsa Palestina. Dikatakan, solusi yang diperlukan rakyat Palestina tak hanya bisa ditempuh lewat perjuangan politik, tapi bantuan kemanusiaan pun sangat penting. Karena itu, ICMI siap memberi bantuan kemanusiaan, dalam hal ini bantuan pendidikan, teknologi, serta kesehatan. “Pendidikan, kesehatan, ser ta teknologi saya kira merupakan hal yang juga sangat mere-

P

ka perlukan. Karena itu, kerja sama akan terus dibina dengan Non-Government Organization (NGO) yang di Palestina maupun pemerintah,” kata putra mantan presiden BJ Habibie itu.

Jadi contoh Perwakilan delegasi Palestina Mahmood Zakariya mengatakan, pihaknya sangat bersyukur dapat menjalin hubungan dengan ICMI. ICMI sebagai organisasi intelektual Muslim dinilainya bisa menjadi contoh bagi bangsa Palestina. Dengan perjuangan yang mengedepankan intelektual, dia yakin, ‘benteng-benteng’ yang dibangun Zionis akan roboh. “Kami sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari segi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.’’ Zakariya menilai, ICMI dapat memberi contoh bagi lembaga di Palestina. “Kami ingin semua elemen bersatu, tidak memedulikan faksi politik, Hamas atau Fatah, tapi yang terpenting adalah kemerdekaan Palestina.’’ Pernyataan Zakariya mendapat apresiasi dari ICMI. Menurut Ilham, pendidikan dan teknologi merupakan modal utama sebuah bangsa untuk maju dan meraih kesejahteraan. “Bantuan yang akan kami berikan tentunya bukan politik karena kami tak memiliki kapasitas soal itu. Bantuan yang akan diberi adalah pendidikan dan teknologi. Tapi, kami akan terlebih dahulu mencari tahu kondisi riil langsung di sana.’’ Selain berkunjung ke kantor ICMI, Zakariya juga menghadiri silaturahim Palestina dan Indonesia di aula Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Ahad (30/1). Pada kesempatan itu, dia meminta LSM di Indonesia atau siapa pun yang peduli dengan Palestina untuk membentuk tim khusus berisi pemuda dan pemudi. Nantinya, mereka diharapkan mampu bertukar pikiran dengan tim pemuda di Palestina untuk mencari solusi. ■ ed: wachidah handasah

BUKIT TINGGI — Jumlah tarekat dan para pengikutnya di Tanah Air banyak, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan akan tenaga pengajar dan pendakwah Islam. Padahal, populasi umat Islam yang cenderung menyusut perlu penyikapan serius dari berbagai pihak, termasuk para pegiat tarekat. Hal ini ditegaskan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali saat berbicara dalam Mudzakarah Kubro II Mursyid dan Khalifah, Jam’iyyah Thariqah Al-Mu’tabarah Al-Nahdliyyah Sumatra Barat (Sumbar), di Bukit Tinggi, Sabtu (29/1) malam. Penurunan populasi umat Islam di Tanah Air, kata Menag, di antaranya terlihat dari pertumbuhan masjid. Jika dibandingkan tempat ibadah agama lain, pertumbuhan masjid hanya 40 persen, lebih kecil dibanding pertumbuhan tempat ibadah Hindu yang mencapai 300 persen dan gereja 120 persen. Merosotnya jumlah umat Islam, menurut Menag, disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kemiskinan. Rendahnya tingkat kesejahteraan, lanjut dia, dapat memicu perpindahan agama. Karena itu, diperlukan dakwah dan pemberdayaan ekonomi dengan melibatkan para pegiat di lingkungan tarekat. Pemerintah, kata Menag, siap bekerja sama dengan perkumpulan tarekat untuk memberdayakan potensi umat, di antaranya berdakwah

di kalangan minoritas Muslim seperti di perbatasan. Kerja sama itu bisa dilakukan dengan mengirim dai yang berasal dari para pengikut tarekat. Hanya saja, kata Menag, honorarium penyuluh agama masih jauh dari mencukupi. “Honorarium masih sangat kecil Rp 100 ribu per bulan. Karenanya, kita berniat naikkan itu.”

Perbaiki pandangan Dalam pandangan Rais Aam AlAhli Al-Thariqah Al-Mu’tabarah AlNahdliyyah Sumbar, Salmadanis, tarekat sufi belum menjadi pendorong perubahan kondisi umat Islam di Tanah Air. Padahal, di masa awal perkembangannya, tarekat mampu memotori tiap gerakan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik umat. Menurut Salmadanis, kemunduran tersebut dipicu oleh pemahaman yang salah tentang konsep bertasawuf dalam tarekat. Konsep tasawuf sebatas dipahami sebagai upaya zuhud dengan meninggalkan dan menghindari kehidupan dunia. Fakta ini pulalah yang menjadikan tarekat dituduh sebagai kaum terbelakang dan antiperubahan. Pemahaman tersebut, lanjut Salmadanis, secara sosiologis diperparah oleh realitas bahwa kaum sufi hidup di bawah garis kemiskinan dengan tingkat ekonomi dan kesejahteraan minim. “Meskipun mereka unggul dengan hati suci dan keikhlasan.” Karena itu, lanjut dia, para pengikut tarekat dan pegiat sufi dituntut memperbaiki pandangan keliru tentang hakikat bertasawuf. Bertarekat bukan berarti menjauhi kehidupan dunia, melainkan memaksimalkan potensi dunia guna menggapai kebahagiaan akhirat. ■ ed: wachidah handasah

Negara-negara Islam Dukung Rusia Damanhuri Zuhri

LONDON –– Negara-negara Islam mendukung Pemerintah Rusia untuk memerangi dan tidak menyerah kepada terorisme. Dukungan ini diberikan terkait serangan bom bunuh diri di Bandara Internasional Domodedovo, Moskow, beberapa hari lalu. Bertempat di KBRI Moskow, sebanyak 11 duta besar dari negara-negara Islam di Moskow bersama mufti besar Rusia, Syeikh Ravil Gaynutdin, menyatakan, umat Islam dari berbagai penjuru dunia menyampaikan simpati dan belasungkawa atas tragedi itu. Dubes RI untuk Rusia, Hamid Awaludin, yang menuanrumahi pertemuan itu

mengatakan, terorisme merupakan ancaman internasional karena hampir semua negara mengalaminya. “You are not alone. Your suffer is our suffer,” ucap Hamid dalam siaran pers yang diterima Republika, pekan lalu. Sementara itu, Syeikh Ravil Gaynutdin mengimbau masjid-masjid di seluruh Rusia agar menggelar doa bersama untuk para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Menurut dia, Muslim yang benar adalah mereka yang masuk Islam secara sempurna (kaffah), termasuk mengedepankan persahabatan dan cinta. “Teroris jelas tidak mengenal agama dan nasionalitas. Tidak ada teroris yang berada di jalan Tuhan.” Dubes Senegal yang menjadi ketua para dubes dari negara-negara Organisasi

Konferensi Islam (OKI), Mamadou Saliou Diouf, mengapresiasi inisiatif Indonesia dan Dewan Mufti Rusia menyelenggarakan kegiatan itu. Menurut dia, semua pihak harus menyuarakan keberaniannya untuk menentang terorisme di mana pun dan kapan pun. Menyimpulkan pertemuan sore itu, Hamid menggarisbawahi, tindakan teroris di Bandara Domodedovo merupakan tragedi kemanusiaan di mana pelaku dan kelompok di belakangnya tidak dapat dimaafkan. “Pertemuan spontan ini memberikan sinyal jelas bahwa kita menentang aksi teror, ikut berbelasungkawa, dan memberikan dukungan penuh kepada rakyat dan Pemerintah Rusia. ■ ed: wachidah handasah

publik

REPUBLIKA SENIN, 31 JANUARI 2011

11

Militer Lindungi WNI di Mesir masi mengenai keselamatan warga Indonesia. KBRI membuka pos dan menyediakan sambungan telepon khusus dengan nomor 20227947200 dan 27947209 untuk berhubungan dengan WNI di sana. Sementara itu, semua saluran komunikasi, termasuk telepon seluler, telepon rumah, dan internet belum pulih karena diputus. Semua kantor pemerintah, toko, dan bank ditutup walaupun diimbau tetap buka. Warga di sekitar permukiman bersiaga dari kemungkinan kejahatan dan penjarahan. Puluhan ribu demonstran menggelar protes dengan tuntutan Presiden Mesir Husni Mubarak, yang berkuasa 30 tahun, mundur. Mulai Jumat malam pekan lalu, jam malam diberlakukan di seluruh Mesir, meski demonstran mengabaikan larangan itu dengan tetap menggelar unjuk rasa. Ketika berada di Davos, Swiss, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan imbauan bagi WNI untuk tak pergi ke Mesir dalam waktu dekat hingga kondisi di sana benar-benar aman. “Saya terus ikuti perkembangan per hari, kalau perlu jam per jam, dan saya berharap untuk warga negara kita dikeluarkan semacam travel advice karena keadaan tidak aman,’’ kata Presiden di Hotel Radisson, kompleks Bandara Internasional Zurich, Swiss, Sabtu (29/1) sore waktu setempat. Menurut Presiden, telah ada 300 WNI yang telanjur berangkat ke Mesir, meski semunya dipastikan dalam kondisi aman. Mengingat situasi keamanan di Mesir yang tidak kondusif, Presi-

den juga meminta perwakilan Indonesia di Mesir memastikan keamanan WNI di sana serta menyiapkan rencana darurat jika keadaan memburuk. Presiden mengatakan, WNI di Mesir yang kebanyakan adalah mahasiswa dalam keadaan baik. Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menyatakan, Pemerintah Indonesia belum berencana mengevakuasi WNI yang di Mesir. Kendati begitu, pihaknya memastikan secara keseluruhan akan ada peningkatan kewaspadaan di semua kantor perwakilan. “Intinya sudah ada peningkatan kewaspadaan sendiri,’’ kata Marty setibanya dari India dan Davos, Ahad (30/1), di Bandara Halim Perdanakusuma. Menurut Marty, total jumlah WNI di Mesir sekitar 6.100 orang. Pemerintah, ungkapnya, telah mengeluarkan travel advisory kepada WNI, baik yang saat ini telah berada di Mesir maupun yang berencana ke Mesir. Terutama, bagi yang sudah berada di Mesir, kata Marty, agar meningkatkan kewaspadaaan, menghindari tempattempat keramaian, dan berkomunikasi terus dengan KBRI di wilayah itu. Meskipun sudah ada penanganan itu, Marty menambahkan, Pemerintah Indonesia tetap menyarankan agar WNI kembali mempertimbangkan rencana ke Mesir. Bagi WNI yang berencana ke Mesir, sebaiknya berkomunikasi dengan kementerian luar negeri mengenai perlu tidaknya kunjungan itu pada saat ini.

MENANTI SISTEM ............................................................... dari hlm 1

Polri, beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Penerangan TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, TNI tidak memiliki kewenangan mengomentari kenaikan gaji Presiden dan pejabat lain. “Bukan domain TNI menjelaskan maupun berkomentar tentang itu,’’ katanya, Jumat (28/1). Menurutnya, hal itu merupakan kebijakan pemerintah sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan masalah tersebut. Ketika ditanya soal remunerasi atau tunjangan kinerja bagi para prajurit TNI, Iskandar menegaskan, remunerasi itu sudah diterima oleh para prajurit. Bahkan, para prajurit di perbatasan maupun yang bertugas di kapal-kapal juga sudah menerima. “Remunerasi tidak selalu harus diterima langsung oleh prajurit yang bersangkutan, tetapi bisa diterima istri atau keluarga,’’ ujarnya. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen (TNI) I Wayan Midhio mengatakan, apa yang disampaikan Presiden soal gaji hanya sekadar memotivasi para prajurit TNI dan Polri agar meningkatkan kinerja dan prestasi. “Presiden berharap kinerja dan prestasi para prajurit TNI dan Polri meningkat sejalan dengan perhatian pemerintah yang telah menaikkan kesejahteraan prajurit melalui kenaikan gaji setiap tahunnya dan pemberian remunerasi,’’ kata Wayan. Penekanan Presiden kepada para prajurit TNI dan Polri itu adalah wajar karena Presiden adalah kepala negara sekaligus panglima tertinggi angkatan perang. Dia berharap pihak yang mengkritisi tidak melihat sebagai keluhan atau curhat. Kenaikan gaji memang sensitif untuk dibicarakan, tapi tidak sepedih yang dirasakan. Meski, kata Nasir Jamil, sebagian pihak memang membutuhkan kenaikan gaji untuk dinikmati sehari-hari. Sensitif yang membawa nikmat. ■ mu-

Presiden SBY mengimbau agar WNI tak ke Mesir.

ERIC IRENG/ANTARA

BUKU HABIBIE-AINUN

Mantan presiden ketiga RI, BJ Habibie (kanan), foto bersama dengan pengunjung saat menandatangani buku Habibie&Ainun di Surabaya, Jawa Timur, Ahad (30/1). Buku setebal 323 halaman menceritakan kehidupan Habibie dan Ainun selama 48 tahun 10 hari sampai akhinya Ainun (72 tahun) mengembuskan napas terakhir pada 22 Mei 2010.

NU Pulihkan Gema Forum Lailatul Ijtimak Erik Purnama Putra

SURABAYA — Memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-85 Nadhlatul Ulama (NU) pada 31 Januari ini, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur akan memulihkan gema forum lailatul ijtimak. Secara spesifik, program tersebut adalah pertemuan dan kumpulnya para ulama di malam hari untuk membahas isu terkini yang terjadi di masyarakat, terkait dengan ajaran ahlu sunnah wal jamaah (aswaja) yang dirintis pendiri NU, KH Hasyim Asyari dan Wahab Hasbullah Islam. “Kami akan galakkan lagi lailatul ijtimak yang sempat redup di kalangan warga dan ulama NU. Program ini kami luncurkan bersamaan dengan tasyakuran Harlah NU,” kata Sekretaris PWNU Jawa Timur, Mashudi Muchtar, kepada Republika, Ahad (30/1).

Menurut Mashudi, program lailatul ijtimak dilahirkan ulama-ulama besar NU yang dulu senang sekali berkumpul di malam hari, terutama tengah bulan Qomariah antara tanggal 13, 14, dan 15 saat muncul bulan Purnama. Pada momen itu, dibahas kajian kitab kuning, tradisi tahlilan, hingga pembicaraan kelangsungan dakwah NU di penjuru negeri. Selain jadi forum keagamaan dan ajang silaturahim, lailatul ijtimak juga jadi ajang untuk mengevaluasi dan sosialiasi program pengurus organisasi NU. “Sebagian warga NU, meski jumlahnya sedikit, masih menjalankan (lailatul ijtimak). Namun, gaung syairnya tak tampak sebab tak terkoordinasi dan berjalan sendiri-sendiri,” katanya. Pada peluncuran program tersebut, akan dihadiri ribuan pengurus wilayah, cabang hingga ranting NU

BERKAH DAN...................................................................... dari hlm 1 sedangkan komoditas tambang rata-rata meningkat hingga 20 persen. Menurut FAO Food Prices Index yang dihitung dari ratarata tertimbang 55 jenis komoditas perdagangan internasional selama 2010 menunjukkan tren peningkatan. Pada Desember 2010, FAO Index meningkat 24,59 persen dibandingkan indeks pada tahun sebelumnya. Kenaikan harga komoditas internasional tersebut diperkirakan berlanjut pada tahun ini sejalan dengan pelemahan mata uang Amerika Serikat akibat kebijakan quantitative easing. Namun, terdapat juga peluang bahwa kenaikan harga-harga komoditas ini tetap akan bergerak normal seiring dengan sejumlah langkah yang dipersiapkan sejumlah negara untuk meredamnya. Bagi Indonesia, kenaikan harga-harga komoditas ini sesungguhnya ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, sebagai negara pengekspor komoditas, kenaikan harga ini memberikan dampak positif bagi kita, terutama ekspor. Data menunjukkan, nilai ekspor Indonesia JanuariNovember 2010 mencapai 140,65 miliar dolar AS atau meningkat 36,34 persen dibanding periode yang sama tahun 2009. Sementara itu, ekspor nonmigas mencapai 115,94 miliar dolar AS atau meningkat 33,81 persen. Secara umum, komoditas ekspor nonmigas yang mengalami peningkatan, antara lain, batu bara, CPO, dan biji logam. Namun, kenaikan harga-harga komoditas juga memberikan pengaruh negatif bagi Indonesia, terutama inflasi. Hanya saja, kita perlu cermat dalam melihat pengaruh kenaikan harga komoditas internasional terhadap inflasi kita. Sebab, jika keliru dalam melihat faktor penyebab inflasi kita, hal itu bisa menyebabkan kebijakan pengendalian inflasi yang diambil justru

bisa kontraproduktif. Peningkatan harga-harga komoditas, khususnya pangan, diperkirakan memberi tekanan inflasi secara global. Itulah mengapa dunia kini memberikan perhatian yang besar terhadap ancaman inflasi ini. Ini mengingat, bila inflasi ini tak dapat dikendalikan, hal itu akan menyebabkan proses pemulihan ekonomi dunia yang kini berlangsung akan mengalami gangguan. Kini, sejumlah negara telah menyiapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi potensi ancaman inflasi ini. Misalnya, sejumlah negara sudah mulai menaikkan suku bunga acuannya (semacam BI Rate-nya Indonesia) dalam rangka menjaga agar capital inflow tidak kembali keluar gara-gara inflasi. Cina, misalnya, untuk memerangi inflasi, salah satu langkah penting yang diambil adalah melakukan intervensi pasar dengan meredam permintaan. Pada tahun ini, Cina akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonominya untuk mencegah overheating. Itulah sebabnya, Cina meminta BUMN-BUMN miliknya untuk menurunkan investasinya melalui penetapan kebijakan kenaikan dividen pay out ratio menjadi maksimal 15 persen, dari rata-rata sekitar lima persen. Diperkirakan, kebijakan Cina ini akan memberikan pengaruh yang cukup siginifikan terhadap penurunan harga komoditas dunia. Itulah seperti yang telah dikatakan di atas, tetap ada peluang bahwa pergerakan kenaikan harga komoditas ini akan bergerak normal, tidak ekstrem seperti tahun 2008 di mana harga minyak bisa menyentuh 130 dolar AS per barel. Kebijakan Cina ini tentu perlu kita antisipasi. Sebab, Cina merupakan konsumen terbesar di dunia untuk beberapa macam komoditas, baik komoditas tambang maupun pangan.

se-Jawa Timur. “Kami ajak semua pengurus untuk terlibat menghidupkan kembali program ini. Jika berhasil, dampaknya akan membuat dakwah Islam menjadi lebih mudah dijalankan,” kata Mashudi. Untuk tahap awal, pihaknya akan melibatkan pengurus Bahtsul Masail Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) untuk menjadi pembicara dalam forum lailatul ijtimak guna membahas peristiwa kontemporer yang selayaknya memerlukan sebuah fatwa. Sehingga, jika PBNU akan mengeluarkan fatwa, Bahtsul Masail akan menyampaikannya dalam pertemuan lailatul ijtimak. “Dengan begitu, informasi tersebut bisa mudah menyebar di kalangan warga NU,” kata Mashudi.

Simbol agama Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)

Bagi Indonesia, peningkatan harga komoditas bahan pangan internasional tentunya akan memengaruhi naiknya harga bahan pangan domestik. Berdasarkan pengalaman tahun 2008, kenaikan harga minyak mendorong peningkatan hampir seluruh harga bahan pangan, baik internasional maupun domestik. Namun, kalau kita cermati, kenaikan harga minyak dunia sesungguhnya bukanlah faktor utama penyebab rentetan inflasi pangan. Satu studi menyebutkan bahwa bila harga minyak internasional naik 10 persen (dari asumsi APBN 2011 sebesar 80 dolar AS per barel), inflasi diperkirakan hanya naik sekitar 0,08 persen dengan asumsi tidak terjadi kenaikan harga BBM. Sementara itu, bila harga minyak internasional naik 10 persen dari asumsi APBN 2011, diperkirakan harga komoditas pangan seperti tepung terigu, kedelai, dan produk turunannya serta minyak goreng hanya akan mengalami kenaikan kurang dari satu persen. Oleh karena itu, kita perlu cermat dalam menentukan penyebab inflasi di Indonesia. Sebab, kenaikan harga komoditas internasional tidak seketika akan memberikan pengaruh signifikan terhadap inflasi kita. Pada 2011, tekanan inflasi kita diperkirakan akan berasal dari volatile food dan administered. Inflasi volatile food diperkirakan berasal dari pasokan pangan dalam negeri karena faktor iklim, rencana kebijakan penetapan minimum price beras, dan rencana kenaikan harga eceran ter tinggi pupuk. Sementara itu, inflasi administered diperkirakan terutama karena rencana pembatasan penggunaan premium. Belum lama ini, dalam rangka menjaga pasokan pangan dalam negeri, pemerintah menerapkan kebijakan Bea Keluar ekspor untuk sejumlah komoditas, seperti CPO sebesar 25 persen.

Mahfud MD dalam acara Temu Ikatan Alumni (IKA) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, di Surabaya, Jawa Timur, kemarin, mengatakan, politik dan agama adalah keniscayaan beriringan dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Memperjuangkan agama tanpa kekuasaan adalah kemustahilan, dan sebaliknya berkuasa tanpa bekal kemampuan agama bisa membahayakan. “Tetapi dalam memperjuangkan sesuatu tidak perlu mengusung simbol-simbol agama. Tidak harus disebutkan, cukup nilai-nilai substantif yang terkandung yang dikedepankan, seperti demokrasi dan keadilan yang diperjuangkan oleh Amien Rais dan Gus Dur,” ujar Mahfud. Menurut dia, tegaknya demokrasi otomatis membuat kehidupan beragama di masyarakat berjalan. ■ ed: asep nur zaman

Sebagai sebuah exercise policy dan kebijakan antisipasi, kebijakan ini memang perlu dilakukan. Namun, mengingat bahwa inflasi kita sejatinya tidak semata-mata karena kenaikan harga komoditas ini, sebaiknya evaluasi atas efektivitas kebijakan ini perlu dilakukan secara periodik. Terlebih lagi, untuk menjaga pasokan CPO bagi konsumsi dalam negeri, pemerintah dapat menerapkan kebijakan mandatori (domestic mandatory obligation/DMO). Setidaknya, terdapat tiga langkah untuk menjaga inflasi agar tetap terkendali. Pertama, untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan (volatile foods), pemerintah perlu fokus pada (i) upaya memperlancar pasokan komoditas bahan pokok, terutama beras; (ii) meningkatkan efektivitas peran Bulog, khususnya dalam menjaga harga beras; dan (iii) menciptakan mekanisme automatic adjustment untuk pemenuhan pasokan dalam negeri. Kedua, untuk meminimalkan dampak kebijakan harga pemerintah terhadap inflasi (administered prices), pemerintah perlu melakukan upayaupaya seperti (i) pengaturan besaran dan waktu (timing) kenaikan harga komoditas strategis (BBM, elpiji, dan TDL pada bulan-bulan yang secara historis inflasinya rendah dan (ii) memitigasi risiko atas dampak rambatan terhadap komoditas lain, termasuk risiko kelangkaan. Ketiga, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya dalam mengatasi permasalahan produksi dan distribusi maupun dalam edukasi kepada masyarakat. Dengan langkah pengendalian inflasi yang tepat, bencana yang ditimbulkan karena faktor kenaikan harga komoditas dapat diminimalkan. Dengan demikian, kita pun bisa memaksimalkan berkah dari kenaikan harga komoditas ini untuk mendongkrak kinerja ekspor. ■

KAIRO — Krisis politik di Mesir yang berujung kerusuhan membuat warga negara Indonesia (WNI) yang berada di negara itu keamanannya ikut terancam. Namun, Duta Besar Republik Indonesia di Mesir, AM Sachir, memastikan WNI di sana dalam kondisi aman. Pihaknya, ungkap Sachir, telah meminta penguasa militer Mesir melindungi WNI menyusul suasana mencekam di negara itu. “Kami telah meminta tentara Mesir, yang mengambil alih keamanan, untuk melindungi warga Indonesia,” kata Sachir kepada Antara yang melaporkan dari Kairo, Ahad (30/1). Hingga kini, jelas Sachir, semua warga Indonesia di Mesir dalam keadaan aman, meskipun unjuk rasa masih terjadi di beberapa kawasan di Mesir. Warga Indonesia di Mesir berjumlah sekitar 6.000 orang, 4.000 di antaranya adalah mahasiswa yang sebagian besar tinggal di kota besar, seperti Kairo. Menurut Sachir, permukiman warga Indonesia pada umumnya jauh dari tempat demonstrasi, yang sebagian besar terjadi di pusat kota dan tempat strategis. Kendati demikian, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo memberikan penyuluhan kepada warga Indonesia untuk selalu waspada terhadap keadaan di Mesir. KBRI menggelar pertemuan berkala dengan mahasiswa untuk bertukar infor-

belum mendapat informasi ‘sensitif tapi membawa nikmat’ itu, baik di tingkat pejabat maupun pegawai. “Yang penting bekerja saja,” ujarnya. Meski Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengumumkan rencana kenaikan gaji 8.000 pejabat, kata Erlangga, tak banyak ingarbingar yang dirasakan sesama koleganya di instansi pemerintah. “Semua normal-normal saja,’’ tuturnya. Sedangkan, menurut anggota DPR dari Fraksi PKS, Nasir Jamil, kenaikan gaji pejabat tidak masalah bila sesuai mekanisme dan tidak melanggar hukum. Menurutnya, angka kenaikan gaji yang direncanakan pemerintah tidak terlalu signifikan. “Tapi, yang perlu diperhatikan adalah banyaknya jumlah penerima. Sebab, masih banyak masyarakat yang kondisinya memprihatinkan,’’ katanya. Namun, secara eksplisit Nasir menilai lebih baik kenaikan gaji berlaku di level PNS, bukan pejabat. Pasalnya, pekerja di level bawah sangat butuh tambahan pendapatan. Ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi. “Yang bekerja di lapanganlah yang memerlukan. Mereka yang di garda depan. Seperti prajurit TNI, mereka sangat butuh kenaikan pendapatan,” katanya. Tapi, untuk para pejabat, Nasir hanya menjawab, “Ada mekanismenya. Yang jelas itu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.’’ Bagaimana dengan gaji DPR, perlu naik juga? Nasir spontan menjawab tidak butuh. Pendapatan anggota dewan sekitar Rp 53 juta per orang dinilai sudah lebih dari cukup. “Ini ditambah lagi dengan fasilitas rumah dan juga segala isinya,” ujar pria yang aktif di Komisi III DPR itu. Sikap penolakan muncul dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK tidak setuju rencana kenaikan gaji 8.000 pejabat. Karena, sistem penggajian saat ini ma-

sih dilakukan secara konvensional sehingga mem buka peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Menurut Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar, yang dimaksud sistem penggajian konvensional itu adalah masih adanya uang tambahan di luar gaji pokok. Para pejabat itu masih mendapatkan uang tambahan, seperti honor rapat, honor sidang, honor proyek, atau honor perjalanan dinas keluar. “Indikasi korupsinya bersembunyi di balik honorhonor tersebut,’’ kata Haryono kepada Republika. Dengan indikasi korupsi yang bersembunyi di balik honor itu, kata dia, seolaholah gaji para pejabat itu kecil. Padahal, jika ditambah dengan honor tersebut, gajinya jauh lebih besar. “Misalnya, gajinya sebenarnya hanya Rp 5 juta, tapi jika digabung dengan honorhonor itu per bulannya bisa mencapai puluhan juta.’’ Haryono mengakui, pihaknya melakukan kajian terhadap sistem penggajian secara umum di lingkungan PNS dan para pejabat secara khusus. Hasilnya, KPK menyimpulkan sistem penggajian seperti itu rawan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu KPK sudah merekomendasikan kepada pemerintah supaya sistem penggajian dilakukan dengan sistem single salary atau gaji tunggal. Dengan begitu, peluang terjadinya tindak pidana korupsi pada sistem penggajian itu bisa ditutup. Sebelumnya, Menkeu mengatakan, pemerintah akan menaikkan gaji 8.000 pejabat negara. Alasannya, untuk menjalankan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur struktur penggajian pejabat negara. Pernyataan ini implikasi dari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menyinggung gajinya yang belum naik selama tujuh tahun masa pemerintahannya, saat memberi sambutan pada Rapim TNI dan

■ yasmina hasni ed: nur hasan murtiaji

hammad hafil ed: zaky al hamzah

industri

REPUBLIKA SENIN, 31 JANUARI 2011

14

Impor Gula Mentah Dikaji

Teguh Firmansyah

Petani tebu tolak impor gula mentah karena stok dalam negeri cukup.

PROYEKSI MANDIRI INVESTASI

YOGI ARDHI/REPUBLIKA

Presiden Direktur Mandiri Investasi, Abiprayadi Riyanto (kanan), menyampaikan paparan dalam 'Kinerja Mandiri Investasi 2011 dan Strategi Bisnis 2011' di Jakarta, akhir pekan lalu. Pada 2011, PT Mandiri Manajemen Investasi optimistis mencapai pertumbuhan dana kelolaan sebesar 30 persen dibandingkan 2010.

Masih Ada Resistensi Terhadap IPO Teguh Firmansyah JAKARTA—Pelepasan saham perdana atau initial public offering (IPO) masih mendapat resistensi dari karyawan yang menolak langkah penawaran saham ke publik. Rata-rata karyawan yang menolak langkah IPO adalah mereka yang berusia 40 tahun ke atas dan memiliki posisi penting. Hal itu diungkapkan dalam diskusi “Preparing Your Employees for Your Company IPO” di Jakarta, Sabtu (29/1). Pimpinan perusahaan konsultan PT Netritva Pradhana, Sahala Harahap, mengungkapkan, berdasarkan riset kualitatif yang pernah dilakukannya atas salah

satu BUMN, terungkap adanya sikap negatif internal pegawai terhadap pelaksanaan IPO. “Mereka siap berubah asal kepentingannya tidak terganggu,” ujarnya. Padahal dengan melakukan IPO, perusahaan mau tidak mau harus bersikap transparan kepada publik. Masalah lain terkait mekanisme pengambilan keputusan. Menurutnya, kebiasaan meminta petunjuk dari atasan membuat karyawan tidak menjadi mandiri. “Kalau atasan belum ngomong, mereka tidak mau jalankan. Padahal jika IPO dilakukan, tidak bisa seperti ini,” kata dia. Belum lagi, sikap saling lempar tanggung jawab

yang kerap terjadi. Menurut Sahala, upaya perubahan yang dilakukan sebuah organisasi tidak bisa mengajak mereka dengan meminta, namun harus lebih tegas. Caranya, dengan melakukan skenario reorganisasi sehingga tidak ada karyawan yang merasa dipaksa. Setidaknya, 10 BUMN siap IPO pada 2011. Di sisi lain, usai melakukan IPO, Executive Vice President Human Capital and Business Support Garuda Indonesia, Achirina, menilai, seluruh karyawan Garuda menerima penetapan tersebut, meskipun sejumlah pihak menilai harga Rp 750 per lembar saham itu dianggap merugikan. “Karyawan, dengan IPO

ini semangatnya positif,” ujarnya. Penawaran saham itu, lanjutnya, membuat para karyawan harus benarbenar menjaga performa. Menurut Achirina, sejak 2005 awal, PT Garuda bersama pemerintah memang sudah sepakat untuk melakukan IPO. Secara khusus, program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (MESA) ditetapkan sebesar lima persen dari jumlah saham baru yang ditawarkan. Kemudian, ada juga program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan/MESOP) sebesar lima persen. ■ ed: wulan tunjung palupi

JAKARTA — Pemerintah mempertimbangkan usulan untuk mengimpor gula mentah (raw sugar) untuk memenuhi stok dalam negeri, sementara untuk pengolahan gula mentah tersebut akan memanfaatkan PT Perkebunan (PTPN) Nusantara. “Nanti kita akan cek kemampuan PT PN mengolah gula mentah ini,” ujar Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Deddy Saleh, pekan lalu. Wacana impor ini, lanjut dia, masuk dari asosiasi petani tebu. Dengan mengimpor gula mentah, menurutnya, terdapat nilai tambah bagi industri dalam negeri. Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Arum Sabil, mengatakan seharusnya pabrik gula yang ada di dalam negeri mutlak harus menggiling tebu dari dalam negeri. Ia menyatakan menentang ide mengimpor gula mentah karena produksi dalam negeri masih mencukupi. “Ini (impor gula mentah) harus diwaspadai, saya tentang keras itu. Kita mampu kok sebenarnya,” tegasnya. Arum menilai sangat tidak tepat jika kapasitas

menganggur di PTPN digunakan sebagai alasan mengimpor gula mentah. Untuk mengamankan stok gula dalam negeri, pemerintah saat ini telah memutuskan impor gula kristal putih (GKP) sebesar 450 ribu ton. Dari jumlah itu, yang sudah ada kepastian 50 ribu ton. “Sebenarnya jangan panik dulu, stok gula di dalam negeri ini cukup. Tidak perlu impor pun cukup,” kata dia. Ia pun melansir perhitungan produksi nasional yang mencapai 2,3 sampai 2,4 juta ton,

sementara kebutuhan konsumsi rumah tangga itu kurang lebih sekitar 2 juta ton. Dengan demikian, kebutuhan gula rumah tangga dalam negeri dapat tercukupi. Sementara untuk kepentingan industri makanan dan minuman, total kebutuhan mencapai 1,8 juta ton, dipasok oleh pengusaha gula rafinasi. Ia mengkhawatirkan dampak kelebihan produksi gula rafinasi dapat merembes ke pasaran dan berekses negatif untuk gula lokal. ■ ed: wulan tunjung palupi

wawancara

REPUBLIKA SENIN, 31 JANUARI 2011

15

Ventje Rahardjo Direktur Utama BRI Syariah

Syariah Itu Bukan Cuma Gaya-gayaan

ua tahun sudah Bank BRI Syariah berkiprah sebagai bank yang beroperasi secara syariah di industri perbankan nasional. Efektif menjadi bank umum syariah keempat pada 1 Januari 2009, BRI Syariah terus memperluas dan mengembangkan sayap usahanya meski semula hanya merupakan unit usaha syariah Bank BRI. Kini, di tengah optimisme dan pertumbuhan bank syariah yang sangat positif, BRI Syariah siap melaju sebagai bank terdepan yang menyuguhkan warna lain bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan dan masyarakat kota kedua. Berikut petikan wawancara wartawan Republika, EH Ismail dan Yeyen Rostiyani, dengan Direktur Utama BRI Syariah, Ventje Rahardjo, seputar dunia perbankan syariah nasional.

D

FOTO-FOTO: YOGI ARDHI/REPUBLIKA

Perbankan syariah terus berkembang saat ini. Menurut Anda apakah ini tanda bank-bank syariah telah berhasil merebut hati masyarakat kita? Saya kira jawabannya tidak bisa sederhana dengan mengatakan berhasil atau tidak berhasil. Setidaknya ada dua aspek yang harus diperhatikan saat kita ingin bicara soal perbankan syariah saat ini. Pertama, tentu soal angka-angka, statistik, kuantitatifnya. Kedua, mengenai kemampuan kualitatif bank-bank syariah. Kalau melihat angka, bank syariah terus tumbuh pesat. Rata-rata pertumbuhan per tahun mencapai 50 persen. Pada 2009, total aset perbankan syariah itu sekitar Rp 60 triliun, tahun 2010 bertambah menjadi Rp 90 triliun. Pertumbuhan bank konvensional hanya 20 persen maka angka-angka itu menunjukkan keberhasilan perbankan syariah kita. Kemajuan yang cepat ini tentu harus dibarengi dengan kemampuan kualitatif bank-bank syariah. Mau tidak mau kita harus juga melihat soal kemampuan bank syariah dalam mengumpulkan customer, kemampuan memberikan pelayanan yang sama baiknya dengan bank-bank konvensional yang menjadi leader market, juga menyangkut keragaman produk dan jaringan infrastruktur yang ditunjang teknologi canggih. Jadi, memang masalahnya kompleks. Angkaangka tetap penting, tapi tidak bisa terus terlena dengan angka-angka statistik tanpa kita melihat segi kualitatifnya. Dari sisi kualitatif apakah bank syariah sudah bisa disejajarkan dengan bank konvensional? Ini lebih sulit lagi pertanyaannya. Tidak bisa kita katakan secara umum seperti itu. Ada bank syariah yang memang sudah sejajar bahkan lebih baik dari bank konven-

B

I

O

D

A

T

A

Nama: Ventje Rahardjo Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 4 November 1954 Istri: Thea H. Rahardjo Pendidikan: ● Master economic for development dari Univ New England Armidale NSW Australia (1986) ● S1 FEUI (1981) Karier: ● President Director BRISyariah (2008 sampai sekarang) ● Managing Director BII (2007 - 2008) ● Managing Director BRI (2005 - 2006) ● Director Bank Mandiri (2003 - 2005)

sional, ada juga yang masih banyak dievaluasi. Maklum saja, dibandingkan bank konvensional keberadaan bank syariah relatif masih baru di dunia perbankan nasional. Pemainnya juga belum sebanyak bank konvensional. Tingginya pertumbuhan bisa dijadikan parameter untuk menilai ini? Secara persentase memang pertumbuhan total aset bank syariah terlihat tinggi, bisa mencapai 50 persen. Tahun 2009 ke 2010 misalnya tumbuh Rp 30 triliun. Tapi, kalau dihadap-hadapkan dengan bank konvensional, nilainya masih jauh. Dengan total aset perbankan konvensional mencapai Rp 2.600 triliun di 2009, pertumbuhan aset bank konvensional menembus angka Rp 520 triliun pada 2010. Kalau bank syariah tumbuh Rp 30 triliun, itu setara dengan pertumbuhan satu bank konvensional saja. Market share kita kan memang masih jauh, 97 persen lawan tiga persen. Karena itu, kita perlu sejajar dulu dalam memberikan pelayanan kepada customer, menyediakan jaringan bank yang luas dengan teknologi canggih mutakhir, serta menyajikan keragaman produk yang lebih inovatif dan disukai customer. Soal aspek syariahnya apakah bisa menjadi unggulan? Masyarakat kita itu umumnya sekarang mempunyai tabungan di bank. Label syariah secara fikih memang memberikan jaminan jika bank syariah menyediakan sesuatu yang sesuai dengan ajaran syariat agama. Tapi, hal ini kalau tidak dibarengi dengan pelayanan, jaringan, dan keragaman produk juga tidak bisa terlalu diandalkan. Kelompok customer yang benar-benar mendasarkan aktivitas perbankannya pada alasan fikih ini sebenarnya sama besar dengan kelompok customer, yang menilai perbankan syariah dapat menyuguhkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan perbankan konvensional. Masyarakat kita itu masyarakat yang rasional soal urusan memilih bank. Artinya, tetap harus mengandalkan faktorfaktor dasar layanan perbankan? Iya. Harus diingat pula customer bank syariah itu berasal dari berbagai latar belakang agama. Muslim tentu, tapi mereka yang beragama lain juga sangat terbuka memanfaatkan layanan perbankan syariah. Maka itu, dalam beberapa hal kita tidak langsung mengedepankan soal jenis akad kepada customer. Misalnya, kita jual produk tabungan, gadai, dan pembiayaan, itu tidak kita jual jenis akadnya, tapi produk perbankan yang sudah dikenal masyarakat. Tabungan ya kita jual tabungan, bukan akad wadi’ah-nya. Pembiayaan yang kita jual KPR, bukan akad murabahahnya. Akad itu sebatas memberikan jaminan jika produk yang dijual sudah dikemas sesuai dengan prinsip-prinsip syariat agama, sesuai fikihnya. Banyak lho yang malah bingung dengan akad ini. Maka itu, tetap

menjadi penting memberikan sesuatu kepada customer lebih baik atau sama dengan yang bisa diberikan bank konvensional. Aspek syariahnya disuguhkan agar customer bisa memanfaatkan layanan perbankan untuk kehidupan mereka yang lebih bermakna, lebih memberikan ketenangan batin. Ibaratnya, customer bisa terus melakukan pekerjaan dan usaha dengan nikmat, keluarga pun bisa menjadi keluarga sakinah dengan transaksi perbankan secara syariah. Banyak bank syariah baru muncul, menurut Anda seberapa besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan perbankan syariah? Sangat signifikan. Semakin banyak unit syariah yang spin off menjadi bank umum syariah maka semakin baik. Banyaknya pemain syariah yang fokus tentu akan menambah agresivitas meningkatkan market share. Sosialisasi bank syariah pun dengan sendirinya makin gencar karena masing-masing bank pasti akan menjual produk-produk mereka ke segmen masyarakat yang lebih luas. Lebih banyak pemain maka bank syariah akan makin menjadi bagian sangat penting dalam sistem ekonomi kita. Spin off juga turut membuat bank menjadi lebih fokus mengejar target-target penjaringan customer. Contohnya, setelah spin off, saya tidak ada kerjaan lagi selain memikirkan BRI Syariah, para direksi lainnya juga lebih fokus bekerja. Kalau masih menjadi unit kan ibaratnya kita hanya bagian kecil yang perusahaan induk yang tentu punya target-target lebih besar. Anda melihat bank syariah lain sebagai kompetitor? Kompetisi itu perlu untuk kita terus mengevaluasi diri agar bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Saya kira semua bidang usaha juga seperti ini. Tapi, tentu saja kompetisi itu arahnya pada saling berlomba memberikan pelayanan dan perluasan jaringan untuk customer. Kalau ada sesuatu yang lebih baik dari bank syariah lain, ya kita adopsi. Begitu pun sebaliknya, silakan saja ditiru apa-apa yang baik dari BRI Syariah untuk bank syariah lain. Perlu diingat juga, pada beberapa hal justru kita antarperbankan syariah menjadi mitra. Soal sindikasi pembiayaan, misalnya. Kita jalin itu sindikasi dengan bank-bank syariah lain. Tapi, untuk menjual produk perusahaan mandiri, ya kita bersaing untuk menyuguhkan yang terbaik bagi customer. Perlukah perbankan syariah melakukan pemetaan usaha. Misal, spesifikasi sektor usaha garapan? Kita tidak spesifik by sector, tapi by market atau by segmen. Semua (bank syariah) sudah melakukan itu. BRI Syariah, misalnya, seperti perusahaan induk, kita menyasar pada segmen menengah ke bawah, kota kedua, dan pembiayaan-pembiayaan usaha kecil. Arahnya memang kita menguasai

sektor ini sama seperti perusahaan induk. Kalau secara umum memang tampaknya belum terpeta secara nasional, tapi arahnya sudah ke sana kok. Istilahnya, masingmasing akan menemukan khitahnya sendiri. Kalau sama dengan perusahaan induk, BRI Syariah tidak khawatir ada kanibalisme? Ya tidaklah. Kita saling menunjang. Mana segmen yang belum tergarap sama induk, mana yang sudah. Kalaupun ada migrasi ya itu kan pilihan. Justru di situlah letak saling melengkapi. Integrasi antara BRI dan BRI Syariah juga kan sejalan dengan misi perusahaan. Toh pada akhirnya neraca semuanya kan terkonsolidasi. Anda yakin perbankan syariah akan bisa mengungguli atau minimal sejajar dengan perbankan konvensional? Suatu hari nanti mungkin bisa. Tapi, saya tidak tahu kapan. Saya hanya tahu sekarang harus memberikan yang terbaik bagi dunia syariah. Kalau untuk sejajar dalam artian absolute amount-nya, saya kira masih lama. Pangsa pasarnya saja masih ekstrem, 97 persen berbanding tiga persen. Masih seperti jurang. Kesetaraan dari ukuran ini saya kira masih lama dan kita jangan mencari-cari hal yang terlalu jauh. Tapi, kalau paradigma kesetaraan kemampuan service, inovasi produk, dan peningkatan jaringan serta teknologinya, kita sudah on the track. Tanpa kemampuan ini perbankan syariah akan ditinggalkan. Bagi Anda sendiri apa makna hidup dengan perbankan syariah? Proses menuju ketenangan dan kenikmatan hidup. Kalau ditanya sudah terwujudkah sekarang? Saya katakan belum dan mungkin tidak akan tercapai. Tapi, setidaknya saya ke arah sana. Hidup bersyariah bukan ingin terlihat gaya dengan atribut-atribut tertentu. Di permukaan kita terlihat sudah syar’i, tapi di belakangnya belum kuat, rapuh. Kan namanya fatamorgana. Syariah itu bukan cuma gaya-gayaan. Paling penting, syariah itu bisa bekerja produktif, bersyukur, dan menghindari keragu-raguan. Saya merasa dengan bersyariah, hidup lebih balance, lebih bermakna. Tak lagi mementingkan siapa kita, tapi apa yang kita kerjakan. Saya malu kalau hidup hanya mencari pencitraan diri. Makanya, saya prihatin sekarang ini makin banyak orang yang bangga menempelkan dan menjual wajah mereka di poster-poster demi mencari citra. Saran Anda kepada keluarga Indonesia? Bekerja semangat, bekerja baik. Kurangi spending tapi seringlah menabung serta beli emas untuk investasi. Kenapa emas? Karena nilai emas itu terus bertambah setiap tahun. Kalau punya uang sedikit kita beli motor, beli mobil, paling-paling empat-lima tahun nilainya sudah menyusut. Tapi, kalau emas terus bertambah. ■ ed: zaky al hamzah

syariah :: bursa syariah ::

REPUBLIKA SENIN, 31 JANUARI 2011

Jumat (28/1)

DJIM DJIGRC DJIMTR DJI100X DJMY25D IMXL DJICHKU

2.239,26 1.754,94 3.520,54 2.379,14 928,91 2.282,11 1.686,63

31,41% 9,04% 105,82% 0,00 4,86% 35,14% 21,14%

:: kurs dinar ::

:: jakarta islamic index :: Jumat (28/1)

500.00

16

:: nisbah :: Jumat (28/1)

1.720.000 492,95

Andalkan Hasanah Card

490,49

490.00

----

490,51

1.715.000

1.710.000

480.00

1.710.000

1.705.000

479,08

470.00

1.705.000

1.700.000

1.700.000

464,70

DJIM: Dow Jones Islamic Market World Index DJIGRC: Dow Jones Islamic Market Greater China Index DJIMTR: Dow Jones Islamic Market Turkey Index DJI100X: Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index DJMY25D: Dow Jones Islamic Market Malaysia Titans 25 Index (USD) IMXL: Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index DJICHKU: Dow Jones Islamic Market China/Hong Kong Titans 30 Index

460.00

1.690.000 24/1

25/1

26/1

27/1

28/1

24/1

26/1

27/1

28/1

5.000

2,44

Sumber: Dow Jones Indexes Dipantau 17.00 WIB

25/1

Sumber: Limas

NI Syariah makin optimistis target pembiayaan di 2011 akan lebih baik dibandingkan perolehan pada 2010 lalu. BNI Syariah menargetkan pembiayaan bisa tumbuh 50 persen, dengan segmen pembiayaan terbesar pada pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) serta pembiayaan konsumsi lewat produk Hasanah Card (kartu pembiayaan syariah). ■

B

1.713.000

Sumber: Wakala Induk Nusantara

Tiga Bank Syariah akan Muncul Sefti Oktarianisa

BI menyiapkan empat kebijakan memajukan bank syariah. JAKARTA — Perbankan syariah di Indonesia makin ramai. Hal ini setelah Bank Indonesia (BI) melaporkan terdapat tiga bank umum syariah (BUS) baru yang akan meramaikan industri perbankan syariah pada 2011. Meski enggan menyebut nama ketiga bank itu, Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad mengatakan, ketiga bank tersebut berasal dari bank swasta. Saat ini ketiga bank sedang mempersiapkan menjadi BUS. “Semuanya berasal dari bank swasta,” ujarnya kepada Republika di sela-sela kegiatan Silaturahmi Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Jakarta, Sabtu (29/1). “Satu (bank) di antaranya merupakan konversi dari unit usaha syariah.”

Dengan adanya ketiga bank umum syariah baru ini, ujar Muliaman, total bank syariah akan bertambah menjadi 14. Hingga 2010, terdapat 11 BUS. Mengenai kemunculan unit usaha syariah (UUS) baru, Muliaman yang juga ketua umum pengurus pusat MES ini mengatakan, hingga kini belum ada pihak yang mengajukan. Meski, lanjutnya,

khusus untuk UUS yang telah berdiri, BI telah meminta bank inti untuk segera membuat rencana ke depan terhadap UUS masing-masing. Hal ini terkait Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam UU tersebut diutarakan selambat-lambatnya 15 tahun setelah aturan ini disahkan, yakni 2023, semua UUS harus telah menjadi BUS. “Kita harapkan pertumbuhan perbankan syariah bisa semakin baik ke depan,” ujarnya. Per Desember 2010, terdapat 23 UUS. Di antaranya adalah Bank Danamon, BII, HSBC, Bank DKI, BPD Riau, BPD Kalsel, CIMB Niaga, BPD Sumut, BPD Aceh, Bank Permata, BTN, BPD NTB, BPD Kalbar, dan BPD Sumsel. Hingga akhir 2010, pangsa pasar perbankan syariah di Tanah Air baru sekitar tiga persen dari pangsa pasar perbankan nasional. Hal ini berbeda dengan Malaysia, yang pangsa pasar bank syariahnya mencapai 17 persen.

MES CEO FORUM

Dirut Bank CIMB Niaga, Arwin Rasyid (kedua kiri), menyerahkan replika kartu CIMB Niaga Syariah Gold kepada Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) M Syafi’i Antonio (kedua kanan), disaksikan Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad (kiri) dan Halim Alamsyah di acara MES CEO Forum, Jakarta, Jumat (28/1). Sebelumnya, Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI, Mulya E Siregar mengatakan, memasuki 2011 ini, BI telah menyiapkan empat arah kebijakan untuk memajukan perbankan syariah. Pertama, peningkatan kualitas human capital (sumber daya manusia/SDM). “Kita sudah membuat human capital development plan.’’ Rencana pengembangan SDM ini, kata dia, sudah dilakukan kerja sama dengan bank syariah beserta lembaga pendidikan.

Jalani Masa Pensiun dengan Nyaman,Bebas dari Asam Urat D

i masa pensiunannya, Nurah, 71 tahun, ternyata masih memiliki kegiatan. Ia termasuk salah seorang yang aktif pada kegiatan bakti sosial untuk kaum Duafa. Namun, semakin tinggi usia seseorang, kecenderungan terserang suatu penyakit pun semakin tinggi. Itu dirasakan langsung oleh Nurah yang telah 2 tahun lamanya menderita asam urat. Asam urat bukanlah nama suatu penyakit, namun ia adalah suatu zat sisa metabolisme zat yang bernama purin yang berasal dari makanan yang kita konsumsi. Keadaan dimana tubuh mengalami kelebihan kadar asam urat disebut hyperuricemia. Pada kondisi normal, kelebihan purin ini akan dikeluarkan melalui urine dan feses. Namun jika purin yang masuk dalam tubuh terlalu banyak, maka ginjal akan kesulitan mengeluarkan zat tersebut sehingga terjadi penumpukan sisa metabolismenya (asam urat). Penumpukan sisa metabolisme zat purin di persendian dapat menyebabkan bengkak dan rasa nyeri. “Saya ini senang sekali mencoba berbagai macam makanan. Mungkin karena pola makan yang tidak sehat itulah saya menderita asam urat,” tutur nenek 3 orang cucu ini membuka percakapan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Nurah untuk mengatasi keluhannya itu, diantaranya berobat ke dokter dan minum beberapa herbal. Namun dari sekian produk herbal yang pernah dicobanya, ada satu yang manfaat-

nya benar-benar dirasakan oleh wanita yang berdomisili di Jln. Camar, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi ini. Apakah itu? Dengan wajah bahagia, Nurah bertutur, “Saya bersyukur sekali… setelah minum Gentong Mas selama 5 bulan, saya sekarang merasa sehat. Asam urat saya sudah turun dari 10 menjadi 5.” Terang Pensiunan PT Pelindo tersebut. Setelah merasakan manfaatnya, kini ia tidak segan-segan membagi pengalaman sehatnya tersebut dengan orang lain, “Semoga pengalaman saya ini bermanfaat untuk yang lain. Amiin… ,” pungkasnya mengak-hiri percakapan. Gentong Mas adalah minuman herbal dengan kandungan vitamin dan nutrisi bermutu. Bahan utama Gentong Mas yaitu Gula Aren dan Nigella Sativa (Habbatussauda) terbukti memiliki banyak manfaat. Habbatussauda dalam Gentong Mas bermanfaat untuk menormalkan metabolisme, termasuk metabolisme purin sebagai pembentuk asam urat yang dipercaya dapat meningkatkan pengeluaran asam urat dari darah melalui urine. Selain itu, Gula Aren dalam Gentong Mas selain memiliki rasa yang manis dan lezat, juga bermanfaat menurunkan penyerapan lemak dan perbaikan sistem saraf. Untuk hasil maksimal, kontrol makanan yang dikonsumsi seperti makanan yang mengandung banyak purin (diet rendah purin), mengurangi makanan kacang-ka-

YOGI ARDHI/REPUBLIKA

cangan dan beberapa jenis sayuran tertentu seperti brokoli, bayam, kangkung, kol dan tauge, serta banyak minum air putih, sekitar 8 gelas sehari. Kini, seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang merasakan manfaat Gentong Mas membuat tingkat permintaan melonjak secara signifikan. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi www.gentongmas.com. Bagi Anda yang membutuhkan Gentong Mas bisa didapatkan di apotek/ toko obat terdekat atau hubungi: Jakarta Pusat (021) 7150-3671 Jakarta Selatan (021) 7120-1834, Jakarta Barat (021) 715-37244, Jakarta Timur (021) 71503618, Jakar-ta Utara (021) 37460843 Bekasi (021) 70495100, Depok (021) 37713-090, Kota Tangerang (08121926-9571),Tangerang Selatan (081210- 344-355), Kab. Tangerang (0812 79066628), Bogor (0852-210 19518), Cirebon (0812 - 2169618), Banten (08-18474322), Jawa Barat (0813 4689-449), Jogja karta (081320001013) Jawa Timur (08131 6821146), Bali (08133 7571457) Lampung (081210883349) Su-matra Selatan (081323017741) Bengkulu (085273023491) Jambi (081366971641) Sumatera Utara (081384777717) Riau (0813 87650717) Aceh (08136 2900792) Kalimantan Timur (08522 398 2705) Sulawesi Selatan (081322262366) Sulawesi Tenggara (08131495 2303) Kaliman tan Selatan (08125 0980 570) Kalimantan Barat (081376179880) Kalimantan Tengah (0813 4638 2718), Sumatra Barat (0812 833 07337) NTB (081338 3556 61). G Depkes:P – IRT812.3205.01.114 www.gentongmas.com

Kedua, BI secara konsisten akan tetap melakukan peningkatan kualitas pada sistem pengawasan. Regulasi konvergensi yang mengacu pada standar ketentuan perbankan internasional, seperti IFBS, AAOIFI, serta Basel dan pengawasan terintegrasi akan dilakukan. Arah kebijakan yang ke tiga, tutur Mulya, terkait program pengembangan pasar perbankan syariah. “Pada tahap ini, BI akan tetap melakukan program sosialisasi iB Campaign dengan tetap

mengedepankan pada positioning, differentiation, branding (PDB),” ujarnya. Meski demikian, jelasnya, pihaknya melakukan sejumlah perubahan seperti membuat market development strategy plan (MDSP). Tujuannya agar bank syariah punya arah strategi melangkah tepat ke depannya. Untuk kebijakan yang keempat, BI kembali menekankan peningkatan kualitas pelayanan perbankan syariah. ■ ed: zaky al hamzah

ekonomi :: bursa ::

:: kurs :: Jumat (28/1)

Jumat (28/1)

5.924,08

0,69%

Dax

7.160,46

0,07%

Cac 40

4.054,50

0,12%

AUD

8.440

9.434

11.989,83

0,04%

EUR

11.695

13.067

Nasdaq

2.755,28

0,58%

Shanghai

2752.75

0,13%

23.691,14

0,37%

Hang Seng Nikkei

BELI

JUAL

GBP

13.559

15.151

HKD

1.096

1.224

103

115

JPY

10.360,34

1,13%

Straits Times

3.221,05

0,04%

SGD

6.660

7.441

BEI

3.487,61

0,76%

USD

8.534

9.534

Sumber: BBC dan Limas sampai 17.30 WIB

merintah, antara lain memperbaiki iklim usaha serta memastikan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang harus terusmenerus dilakukan. “Jangan ditutup-tutupi, biar dunia tahu kita masih melakukan perbaikan,” ujarnya. Menurut Presiden, para pengusaha dunia yang diberi penjelasan langsung tentang Indonesia oleh kepala negara memberikan respons yang positif. Para pengusaha dunia itu, menurut Presiden, saat ini sudah mengetahui pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah peringkat ketiga di Asia setelah Cina dan India dengan kapasitas ekonomi yang semakin besar dan kuat. Dalam forum WEF, Presiden yang juga Ketua ASEAN tahun ini menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara memberi berkontribusi yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi Asia. “Sebagai ketua ASEAN, saya punya kewajiban moral untuk memberi tahu dunia bahwa Indonesia dan ASEAN adalah kawasan yang bertumbuh dan patut bermitra dengan mereka,” katanya. Presiden Yudhoyono juga memanfaatkan kehadirannya di WEF untuk mengundang para pengusaha dunia menghadiri WEF Asia Timur yang digelar di Indonesia pada Juli 2011. Keberhasilan penyelenggaraan WEF Asia Timur di Jakarta, akan membawa banyak manfaat bagi Indonesia guna menambah jaringan pada dunia usaha internasional agar peluang peningkatan investasi semakin terbuka. n antara ed: wulan tunjung palupi

Jumat (28/1)

Persaingan Seru KFC versus McD

9.075 9.063

P

9.052

9.039

9.034

9.038 9.032

9.027 24/1

25/1

26/1

27/1

28/1

DIPREDIKSI NAIK Antrean kendaraan memenuhi jalan protokol di kawasan Jalan Thamrin Jakarta, Ahad (30/1). Penjualan mobil pada 2011 bakal naik tipis 4,2 persen dibanding 2010. Ketua Pengembangan Niaga Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D Sugiarto memprediksi sepanjang tahun ini penjualan mobil bakal mencapai 796.258 unit.

YOGI ARDHI/REPUBLIKA

’Tindaklanjuti Data Shell’

Citra Listya Rini

Kendati disayangkan penyerahan data migas itu tertunda cukup lama. JAKARTA — Langkah perusahaan Shell Internasional Exploration Production (SIEP) menyerahkan data minyak dan gas lama di berbagai daerah, harus segera ditindaklanjuti pemerintah. Tambahan informasi ini dapat digunakan untuk eksplorasi ke depannya. Shell akhirnya menyerahkan data minyak dan gas yang dimilikinya sejak zaman Belanda hingga 31 De-

sember 1965 yang diminta Pemerintah Indonesia. Nantinya, data-data lama ini akan digunakan oleh Kementerian ESDM untuk melengkapi data yang telah dimiliki Pemerintah Indonesia. Direktur Eksekutif ReforMiner, Pri Agung Rakhmanto, menilai data itu akan membawa manfaat ke depannya. Asalkan pemerintah, terutama Dirjen Migas Kementerian ESDM, segera menindaklanjuti data-data lama yang diserahkan Shell itu. “Tentu saja data-data lama yang diserahkan Shell itu akan memberikan tambahan informasi buat kita. Akan tetapi, data-data tersebut harus di-update lagi karena sudah lama,” tutur Pri Agung, Ahad (31/1). Adapun data yang diserahkan oleh Shell terdiri

atas 8.867 data sumur dan 220 profil seismik. Data sumur yang diserahkan terdiri atas 44.212 laporan dan 25.748 log data. Sementara data seismik, terdiri atas tiga peta dan 51 laporan. “Diperlukan pengkajian lebih mendalam atas datadata Shell tersebut sesegera mungkin. Jadi, belum bisa membantu target produksi minyak 2011,” paparnya. Pengamat perminyakan, Kurtubi, menyayangkan terlambatnya data Shell yang diserahkan kepada pemerintah. Menurut dia, jika data tersebut diserahkan sejak dulu, akan lebih bernilai dan bermanfaat. Sekarang ini manfaat data-data tersebut tidak akan optimal. “Mungkin karena datanya sudah tidak bernilai, baru diserahkan. Kami tidak

tahu persis mengapa baru diserahkan dengan sangat terlambat,” katanya. Akhir pekan lalu, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo, menyatakan data-data dari Shell diperlukan untuk keperluan pengembangan migas di Indonesia. “Data itu sangat penting untuk menyiapkan pengembangan migas karena akan melengkapi data yang ada,” paparnya. Ia berharap tambahan data tersebut, kendati merupakan data lama, dapat dipelajari oleh industri migas untuk dapat berani berinvestasi lebih jauh di Indonesia. Menurutnya, Pemerintah Indonesia sudah lama meminta data-data migas lama itu dari Shell. Hanya saja, ungkap Evita, kesepakatan antara pemerintah dan Shell

baru tercapai pada 22 April 2009 sehingga data-data lama itu baru dapat diserahkan kepada pemerintah pada Rabu (26/1). “Sebetulnya, sudah lama kita proses untuk pengembalian data tersebut. Tetapi, kesepakatan baru tercapai tahun 2009,” katanya. Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya, data-data lama ini dalam kondisi yang bagus serta dapat dibaca dengan jelas. Commercial Manager Shell Hakim Buyung menambahkan, pihaknya baru bisa menyerahkan data pada tahun ini karena harus melewati lima tahap. “Nah, tanggal 26 Januari 2011 itu penyerahan, sedangkan MoU sudah ada sejak tahun 2009 lalu,” pungkasnya. n ed: wulan tunjung palupi

Melirik Peluang Menganga di Nadi Afrika

Petugas mengisi bahan bakar jenis gas di SPBG kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Ahad (30/1). Pemerintah merencanakan pemberian insentif konverter bagi pemilik kendaraan pribadi atau pelat hitam agar pindah menggunakan bahan bakar gas/Liquified Gas Vehicle (LGV) ketimbang Pertamax.

Oleh Irfan Junaidi erusuhan yang sempat menghangat beberapa waktu lalu, tak membuat roda pembangunan Aljazair tersendat. Negara berpenduduk 38 juta di ujung utara Afrika ini justru semakin giat menggenjot pembangunannya. Pihak-pihak yang diperlukan untuk melancarkan pembangunan itu pun diundang datang dari berbagai penjuru dunia. Saat ini, salah satu pihak yang ikut memutar roda pembangunan di Aljazair adalah perusahaan asal Indonesia, PT Wika. BUMN yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur ini terlibat dalam proyek pembuatan jalan tol seribu kilometer. Ini adalah tahun keempat bagi Wika dalam menjalankan proyeknya di negara berpendapatan per kapita 7.104 dolar AS itu. Untuk mengerjakan proyek tersebut, PT Wika mendatangkan sekitar 1.100 tenaga kerja asal Indonesia. Begitu proyek mulai terselesaikan, pelan-pelan para tenaga kerja ini dipulangkan kembali ke Indonesia. Saat ini, sebagian besar tenaga kerja sudah dipulangkan karena sebagian proyeknya sudah dirampungkan. Menurut Duta Besar Republik Indonesia untuk Aljazair, Yuli Mumpuni Widarso, sebenarnya peluang bisnis infrastruktur di negara tersebut masih sangat terbuka. Dalam kunjungannya ke Jakarta pekan lalu, dia sempat

K

AGUNG SUPRIYANTO

PLN Siap Beli Listrik Swasta JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyatakan kesiapannya untuk membeli listrik dari Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dikembangkan oleh swasta (independent power producer/IPP). Untuk pembelian listrik dari PLTP swasta itu PLN menerapkan dua opsi. “Pertama, opsi negosiasi business to business (B to B) dan kedua opsi penugasan pemerintah,” kata Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN, Bambang Dwiyanto, dalam keterangannya, Ahad (30/1). Untuk opsi B to B, ia menjelaskan, PLN mengajak calon pengembang yang telah memiliki wilayah kerja pertambangan

9.051

Sumber: BI

BAHAN BAKAR GAS

CItra Listya Rini

9.059

erusahaan makanan siap saji McDonald’s berencana melipatgandakan jumlah restoran mereka di Cina menjadi 2.000 gerai pada 2013. McDonald’s bersaing ketat dengan Pizza Hut dan KFC dalam merebut pasar Cina. Sementara KFC saat ini memiliki sekitar 3.200 gerai di Negeri Panda tersebut. n

Sumber: eTrading Securities sampai 17.30 WIB

Komunitas Bisnis Belum Mengenal Indonesia ZURICH—Pelaku bisnis internasional rupanya belum mengenal dengan baik keberadaan Indonesia jika dibandingkan dengan Cina dan India. Alih-alih mengetahui potensi bisnis di Indonesia dan melakukan investasi, pemahaman komunitas bisnis internasional terhadap Indonesia harus ditingkatkan. Hal itu diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Sabtu (30/1) sore di Zurich, Swiss, sebelum kembali ke Tanah Air. Presiden mengatakan, para pengusaha dunia yang ditemuinya selama menghadiri World Economic Forum (WEF) di Davos, mengaku belum memiliki pengetahuan dan gambaran yang jelas tentang Indonesia. “Tadi pagi, misalnya, saya bertemu dengan komunitas bisnis internasional. Mereka mengatakan, sepertinya Indonesia belum diketahui secara luas seperti India dan Cina. Persepsi, citra, dan berita dari Indonesia menurut mereka belum sepenuhnya diketahui dan ditangkap oleh masyarakat internasional,” tuturnya. Karena itu, Presiden mengatakan, kehadirannya di WEF pada 27-28 Januari 2011 juga digunakan sebagai kesempatan untuk menjelaskan kepada kalangan bisnis dunia tentang kondisi Indonesia. Kepada para pengusaha dunia itu Presiden mengaku memberi penjelasan apa adanya tentang Indonesia, seperti kemajuan yang telah dicapai, juga mengenai berbagai persoalan yang masih harus diselesaikan oleh pe-

:: kurs tengah dolar AS ::

:: indikator ::

FTSE 100

Dow Jones

13

REPUBLIKA SENIN, 31 JANUARI 2011

(WKP) untuk melakukan negosiasi harga jual beli listrik. Sedangkan, opsi penugasan pemerintah bisa dilakukan jka pemerintah menerbitkan regulasi yang memberikan penugasan kepada PLN agar menerima hasil tender WKP dengan pemerintah daerah. Selama ini, PLN diminta menandatangani power purchase agreement (PPA) dengan pengembang sesuai harga hasil pelelangan pemerintah daerah tanpa negosiasi lagi. Namun, perusahaan listrik pelat merah ini tidak diperbolehkan menandatangani PPA dengan harga hasil pelelangan yang tidak melibatkan mereka. Dengan potensi geothermal sebesar 28 ribu megawatt (MW),

Indonesia masih jauh dari memanfaatkan sumber daya ini secara optimal. Sesuai Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2010-2019, ditargetkan penambahan kapasitas PLTP sampai dengan 2019 sebesar 5.990 MW (rata-rata 600 MW per tahun). Saat ini, PLN sedang melaksanakan pembangunan proyekproyek PLTP, yaitu PLTP Ulubelu (2 x 55 MW) di Lampung, PLTP Lahendong IV (20 MW) di Sulut, dan PLTP Ulumbu (4 x 2,5 MW) di Flores. Selain itu perseroan melakukan studi kelayakan untuk PLTP Hululais (2 x 55 MW) di Bengkulu, PLTP Sungai Penuh (2 x 55 MW) di Jambi, PLTP Ko-tamobagu (4 x 20 MW) di Sulawesi Utara. n ed: wulan tunjung palupi

membeberkan data soal potensi bisnis tersebut. Dia berharap, para pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang infrastruktur bisa memanfaatkan peluang itu. Beberapa proyek yang akan dijalankan Pemerintah Aljazair sepanjang 2009 hingga 2014 antara lain 23 ruas jalan penghubung tol dan jalan umum. Panjang total seluruh jalan itu mencapai 1.396 km. Selain itu juga ada proyek jalan penghubung Kota Bejaia dan East-West Motorway sepanjang 100 km. Saat ini, menurut dia, Pemerintah Aljazair juga sedang menjalankan rencana untuk membangun jalan tol ring kedua sepanjang 1.300 km. Jalur ini akan melintasi dataran tinggi dari Tebesa hingga Tlemcen. Pada periode 2009-2014, studi kelayakan proyek jalan tersebut akan dijalankan. Adalagi proyek infrastruktur yang sesungguhnya menggiurkan untuk digarap. “Dalam periode 2009-2014, Pemerintah Aljazair menjalankan program pembangunan dua juta rumah dengan anggaran sebesar 14 miliar euro (sekitar Rp 182 triliun),” tutur Yuli. Menurut dia, beberapa pengembang Indonesia mampu untuk berperan serta dalam proyek ini. Sebaiknya, menurut Yuli, para pelaku bisnis di Indonesia bisa memanfaatkan peluang tersebut secara keseluruhan. “Sehingga ada pihak Indonesia yang

bermain di level kecil, ada yang di level sedang, dan ada juga di level besar, seperti yang dijalankan Wika,” kata dia menambahkan. Pihaknya pun mengaku sanggup untuk membantu para pelaku usaha di Indonesia yang ingin memanfaatkan peluang tersebut. Berdasarkan aturan fiskal pemerintah setempat, perusahaan asing yang akan masuk Aljazair haruslah bermitra dengan perusahaan lokal. Pajak keuntungan perusahaan yang akan ditarik Pemerintah Aljazair sebesar 15 persen. Selain itu, transfer keuntungan perusahaan pelaksana kepada perusahaan induk juga dikenai pajak sebesar 15 persen. Keinginan Aljazair untuk mengajak pengusaha Indonesia ikut proyek infrastruktur tak hanya dikemukakan oleh Menteri Pekerjaan Umum Aljazair, Amar Ghoul, saat berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu. Pada waktu itu, dia bertemu Menteri PU RI, Djoko Kirmanto. Saat itu, Ghoul mengungkapkan harapannya agar pengusaha Indonesia bisa ikut menjalankan proyek-proyek infrastruktur di Aljazair. Kesamaan kultur dan sama-sama negara Islam menjadikannya sangat kuat berupaya agar harapannya itu terpenuhi. Dia pun berjanji akan memberikan insentif bagi para pelaku bisnis infrastruktur Indonesia yang bersedia masuk ke negaranya. n

Class_Ad

Iklan baris & Kolom

17

REPUBLIKA SENIN , 31 JANUARI 2011 INGIN RENCAKAN/BANGUN rumah

JAKARTA

HEWAN KURBAN

LOWONGAN

PENERJEMAH

Design, hubungi : 082112301030-

AL ISHLAH AQIQAH Sedia Kmbing

********* PT.LENTERA HATI***********

KARSA PNERJEMAH TERSUMPAH

83241511

S.msk & ant Mulai 550rb/masak 250

bergerak dalam bidang Penerbitan

rb. Grts bk srtfkat Hub: 83666610 /

Buku butuh segera: Sales , Syarat:

sesuai keinginan & budget anda: Gmbar kerja, 3D, RAB , Hubungi : Adi

OTOMOTIF

1101/B0047 - 3

MOBIL DICARI

7828680/081511398283,www.alishla-

RUMAH DIJUAL

haqiqah.com

CHARYN MTR BL MBL PU, Box,

7 Bhs.Leg:Dep.Keh/Lu/Not/Kdtaan, Jl. Petojo Binatu Raya 29A JakPus Ph. 6322273/ 6320826/ 63869501/

Pria Maksimal 27 tahun, Pendidikan

Fax. 63855830,08179135827

minimal SMA, punya SIM A, punya 1101/B0015 - 4

1101/B0050 - 4

motor, Kirim CV ke Jl. Keramukti No

Truk, Bis, Sdn , Jeep, Mtsbs, Tyt, Szk, 63 Pisangan Ciputat 15419, email:

Iszu, dll. Rsk/ Nbrak /Duplikat ttp bl.

DIJUAL RUMAH: RUMAH BARU -Jl.

70728139/91133329/0 8121256666

Kebagusan 3 LB/LT 70-51-2KT, 1KM,

AL-AKBAR AQIQAH SEDIA KBG &

1 Carport & Taman Hub : 0888 5040

dmba 550rb, masak 200rb grts ptng,

594 (TP)

antr, bk, klndr,srtfkt.loks. Depok. 021

1101/B0071 - 3

1101/B0095 - 3

MOBIL DIJUAL PAKET TOYOTA 2011, AVANZA Dp

1101/B0084 - 3

TELEKOMUNIKASI KARTU KREDIT

Fortuner80jt,Camry100jt,Resmi,Hend 1101/B0012 - 3

Jati JakTim(blkg Ktr PLN Kramatjati) DICARI STAF BAG. VISA brpengala-

Telp. 021-8094661/021-8194567 Fax.

man dlm bid Umroh & Haji,laki2 max.

021-8004577 Hp.0817189361 (Iwan),

30th,bermotor, dikirimkan lamaran ke

08118110019 (Umar)

ANDA B'MSLH DG CC/KTA? bnt ttp ANTENA SOLUTION 46753000-86-

tas Legal STC Senayan Lt.1. Asrie

01188-56181977 Antena 100rb, Para-

99362703 - 087880523323-98072776 1101/B0072 - 3

TV bs prll 2-10tv Sjbdtbk

Inv, Sdn, Elf 15sit, Avanza+spr sw251101/B0054 - 3

50rb/Jm min 8 &10jam Trm Krjsm 549-

MAU TTP CC/KTA ANDA? byr ssuai

4061,53678458,08128001438

RAGAM

PERHIASAN

gangasaan-Menteng JakPus 1101/B0043 - 5

STAR ARLOJI BELI JAM Bekas /Berlian dg harga tgg Rolex, Bulgari, PT.HDN BTH FREELANCE! Ngelem

Omega, Breitling, Tony: 3929079,

kntong Teh krj drmh (1box 250 lbr)

0812 9455198 Mtg prada Lt. Dasar

1box komisi 70rb,50box 3,5jt. Bp.

No.2J

1101/B0003 - 3

Dimas 41688680-085227465678

kmmpuan anda, bbs byr (pemutihan)

1101/B0024 - 3

1101/B0010 - 5

PT. Gamal Hikmah Pusaka Tours & travel Jl. Matraman Dalam II No.1 Pe-

ANTENA

bola ± 300ch 1,5jt/Telkom/ invvsn, Top KPRASI BAITULMAAL M SWK APV,

IND-AR,ING-IND/IND-ING) Jl. Dt Tonggara No.8A Rt.06/011 Kramat

dg pemutihan/ bebas byar, cpt & tun-

MOBIL DISEWAKAN

PENERJ. RESMI ALHADI S.K.GUB. 1190/82 Terjmh & Leg.Dok.(AR-IND/

1101/B0090 - 7

26280698, 021 93574195

21Jtn, INOVA32Jt,Yaris30jt, Vios 50jt,

ri:081319245087

[email protected]

1101/B0074 - 3

PRIVAT

prs cpt,Tuntas,Legal. Hani 99660700081311139377-083871736623

VMM RENT CAR,INNOVA'08, Avan-

1101/B0048 - 3

AGEN

za, Kj Kapsul, Panter, Pick up, Harga

editor: pria, menguasai teks Arab,

ekonomis, Hub: 70111137, 5383191, 081210111137

1101/B0080 - 3

KONSULTASI

TRSEDIA KURMA SPANJANG THN (ready stock 40 jenis kurma) Ph:

VMM RENT CAR, INNOVA '08, Avanza, Kj Kapsul, Panther, Pick up harga ekonomis Hub: 70111137,

ustadzah Jabotabek llsn Arab Saudi

teng atau LIPIA.Kirim lamaran ke PO.

16x pertemuan. 08174983366 / 33-

BOX.7821 JATCC 13340 A-Jakarta

582083

BRILLIANT:MTK,FIS,KIM,BIO,Akun,

com website:www.thamra.com

grkan prgrm pndalaman pemahaman

kom,musik ,Ing, Prnc,Mndr,Jrm,Jpng,

1012/B0063 - 4

& peningkatan pngalaman keagmaan dg Mtd prktis liqa'Allah (cr mdh bs kenal, dkt, bertemu Allah dan

PEGAGAN, MLNCRKN SIRKLASI

mnjdi kekasih Allah: 021-74711546/-

drh,nutrisi otak, rlksasi u/intelegen-

08158824119 tidak SMS.

1101/B0092 - 4

PUSAT STUDI ALQURAN 3IN1 butuh bnyk tenaga humas, instruktur

021-7372340-71559072 (jam kerja)

Rek BCA 63302030001 1101/B0032 - 3

1101/B0075 - 6

MAKANAN

KREDIT

sambilan,dikntr,sekolah,RS,Dll. Info hub: Aceng Sofyan S.Ag: 021-98330916/081310206849

GRSI PLG BW ULANG,TKR BPKB,

CHERI'S CATERING, MELAYANI:

lsg cair sd 100M,Bng 0,5% Cashback

Wedding,

5jt, Ang undur45hr, Blvrd Brt Ry Blk

Workshop, Gathering & Arisan hub:

G65. Platinum.45851381/82/83

021-27298298/0813 8893 8839

1101/B0026 - 3

KURSUS

ARSITEKTUR

Ruko dll. 021.23729243 DKI & Jabar 1101/B0001 - 3

menjlkn Usaha Tour & Travel, system online, booking, cetak tkt, info www.

Seminar,

1101/B0020 - 3

Perkantoran,

SALATIGA

1101/B0073 - 3

PROPERTI ASURANSI

Gmb 100% lgkp (IMB,*3D KRJ,RAB)

TOUR & TRAVEL

klikmbc.co.id. T: 021.5228525

PROPERTI

Impian Anda dlm Rncagn yg Artstik.

1101/B0027 - 3

IKUTILAH PLTIHAN CR MMBUKA &

utk jual di TO, Apotik, dll atau u/ usaha

1101/B0081 - 8

TAUFIQ ARS PROF MNRJMAHKN

Kntr 78842131,081808863974

1101/B0083 - 3

sd lansia,POM TR,25rb/btl 50cpsl, order 4btl free bea kirim, ksmptn jd

Arab, Ngaji, TOEFL, guru ke Rumah/

cabang daerah Se-Indo. Hub PPQ:

mitra/agen, mdl kcl untng mak. cck

3337, 86900447 HP : 08161636685

1101/B0016 - 4

pusat kajian Liqa 'Allah mnyeleng-

sia,mjga kshtn tbh dll.baik utk anak2

Aqiqah Al-khairan Telp. 021-86902-

cakapan B.Arab dibimbing Ustadz/

Mswords, diutamakan lulusan Tim-

thamra.com/dutakarimah@gmail.

tahu,

PANTI ASUHAN YATIM & pelayanan

man baca Alquran dlm 4 jam & per-

PNGLMAN PRTEMUAN DG ALLAH.

1012/B0086 - 3

PEMBERITAHUAN

BIMBEL NURUL ILMI Metode Arroh-

02186903789/ 02186900201, email:

5383191,081210111137

PENGUMUMAN

PENERBIT BUKU ISLAM BUTUH

PRUSYARIAH TAB&ASR TRBK u/

KURSUS KHUTBAH & MASTER of

MINUMAN PAKET USAHA DEPO AIR MINUM

Rwt inp, skt krts, Dn penddkn+ Pnsn,

Ceremony (MC) LD. Fajrul Islam u/

Terbaik Mli 8jt sistem RO/UV/Ozone /

Wrsn,Cr Agen Kms+Bns bsr, Jln2 LN,

Muslim & Muslimat Ph. 47881415

Hexa pasang Se-Indonesia Hub: 021-

Trng Grts 081319956359/ 94995153

Pndftran Mulai skrg.bljr 05/peb/11

70720795-68011130-70729189

1101/B0076 - 3

1101/B0056 - 3

1101/B0030 - 3

JUAL RUMAH DIJL CEPAT RMH MEWAH (bgn dr kavling) SHM, Lt656, Lb250, fas lgkp, Dliko Indah Gg X/142B Salatiga , H: 08122815385 / 02987107808. 1101/E0015 - 3

arena

REPUBLIKA SENIN, 31 JANUARI 2011

18

klasemen PIALA FA

LIGA ITALIA

Sampai 29 Januari 2011

Sampai 29 Januari 2011 KLASEMEN SEMENTARA

HASIL BABAK KEEMPAT Everton Swansea City Aston Villa Watford Bolton W Burnley Birmingham City Stevenage Sheffield Wed Torquay United Southampton

1 - 1 Chelsea 1 - 2 Leyton Orient 3 - 1 Blackburn Rovers 0 - 1 Brighton & Hov 0 - 0 Wigan Athletic 3 - 1 Burton Albion 3 - 2 Coventry City 1 - 2 Reading 4 - 1 Hereford United 0 - 1 Crawley Town 1 - 2 Manchester U

AC Milan Napoli Lazio AS Roma Inter Milan Juventus Palermo Udinese Sampdoria Cagliari Fiorentina

22 21 22 21 20 21 21 21 20 21 21

14 12 12 11 10 9 10 10 6 7 6

5 4 4 5 5 8 4 3 9 5 7

3 5 6 5 5 4 7 8 5 9 8

39-18 32-20 29-21 31-24 33-22 35-25 34-25 34-28 20-18 24-22 21-23

47 40 40 38 35 35 34 33 27 26 25

Parma Bologna Chievo Genoa Catania Lecce Cesena Brescia Bari

21 21 21 20 22 21 21 21 21

6 7 5 6 5 5 5 5 3

7 7 9 6 7 5 4 3 5

8 7 7 8 10 11 12 13 13

21-25 23-29 20-22 15-19 18-29 20-38 15-27 17-27 13-32

LIGA SPANYOL

25 25 24 24 22 20 19 18 14

Sampai 29 Januari 2011 KLASEMEN SEMENTARA Barcelona Real Madrid Villarreal Valencia Espanyol Athl Bilbao Atl Madrid Sevilla R Sociedad Getafe Mallorca

HASIL PERTANDINGAN (29/1) Lazio 2-0 Fiorentina Catania 0-2 AC Milan TOP SKORER 15 gol

Antonio Di Natale (Udinese)

21 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21

GELAR KEDUA Novak Djokovic mengepalkan tangannya usai mengubur mimpi Andy Murray untuk menjadi petenis Inggris pertama sejak 75 tahun yang meraih gelar Grand Slam. Petenis Serbia itu mengalahkan Murray 6-4, 6-2, dan 6-3 di final Australia Terbuka, Ahad (30/1). Ini gelar kedua bagi Djokovic di Australia.

MARK BAKER/AP

Riedl tak Coret Okto Fernan Rahadi

JAKARTA—Pelatih timnas Indonesia Alfred Riedl tampaknya memahami situasi yang sedang dihadapi Oktovianus Maniani. Pelatih asal Austria ini memutuskan tidak mencoret pemain sayap berusia 20 tahun itu dari skuat pra-olimpiade. Jumat (28/1) yang lalu, Okto memutuskan meninggalkan pusat pelatihan tim nasional (pelatnas) di Jakarta tanpa izin Riedl demi memperkuat klubnya, Sriwijaya FC. Kabarnya, manajemen klub berjuluk Laskar Wong Kito itu menekan Okto agar meninggalkan hotel tempatnya menginap dan

terbang ke Jayapura demi memperkuat klubnya menghadapi Persipura. “Okto akan tetap berada di tim ini sampai segalanya jelas,” ujar Riedl usai memimpin latihan timnas di Lapangan C, Senayan, Ahad (30/1). Riedl menegaskan akan menunggu Okto kembali untuk mengetahui alasan mengapa sang pemain ini kabur dari hotel. Pelatih berusia 61 tahun itu mengaku ada beberapa versi cerita yang diterimanya. Oleh karena itu, ia tak mau terburuburu mencoret Okto. “Mr Kolev (pelatih Sriwijaya—Red) mengatakan hal yang berbeda dari kabar yang diceritakan pemain

(Okto) kepada saya. Saya perlu penjelasan mengenai hal tersebut. Nantinya informasi tersebut akan menentukan pemain itu akan tetap di tim atau tidak,” kata Riedl. Riedl menambahkan, jika keputusan Okto untuk kabur dari pelatnas adalah keputusan manajemen Sriwijaya, ia akan mempertahankan Okto di tim. Namun, jika ternyata keputusan untuk kabur tersebut adalah keputusan Okto sendiri, ia akan dikeluarkan dari skuat. Sampai kini Riedl belum tahu apakah Okto akan kembali ke pelatnas atau tidak. Baik pihak manajemen Sriwijaya maupun Okto belum memberinya informasi apa pun. Riedl sebelumnya mem-

beri Okto waktu kembali ke hotel hingga Ahad (30/1) malam pukul 24.00 WIB. Riedl juga menyatakan telah selesai melakukan seleksi untuk timnas pra-olimpiade. Namun, 18 nama baru akan dimasukkan ke International Olympic Committee (OIC) pada 16 Februari nanti, atau sepekan sebelum partai leg pertama melawan Turkmenistan di Palembang, sehingga belum bisa diumumkan saat ini. Sama seperti Ahad, hari ini, Senin (31/1), latihan timnas akan dilakukan sekali saja. Hal tersebut dikarenakan dalam dua hari terakhir para pemain melakukan latihan fisik yang berat. ■ ed: endro yuwanto

REKOR BARCA Bintang Barcelona, Lionel Messi (tengah), bersiap melepaskan tendangan di antara kerumunan bek Hercules dalam lanjutan La Liga Spanyol, Ahad (30/1) dini hari WIB, di Stadion Rico Perez. Messi cetak dua gol untuk membawa Barca unggul 3-0. Barca kokoh di puncak klasemen dan menyamai rekor Real Madrid, 50 tahun lalu yang menang 15 kali di La Liga secara beruntun.

19 16 13 12 12 10 9 9 9 8 8

1 1 67-11 58 3 1 48-17 51 3 4 40-21 42 4 4 33-23 40 1 7 28-26 37 2 8 32-31 32 3 8 31-24 30 3 9 33-35 30 1 11 32-33 28 3 10 29-34 27 3 10 23-29 27

S Gijon Hercules D La Coruna R Zaragoza R Santander Osasuna Levante Almeria Malaga

21 21 21 21 20 20 21 21 21

5 6 5 5 5 4 5 3 5

7 4 7 7 5 6 3 8 2

9 11 9 9 10 10 13 10 14

22-27 22-34 18-30 20-33 15-29 19-28 22-34 20-36 28-47

22 22 22 22 20 18 18 17 17

HASIL PERTANDINGAN (29/1) Sevilla 4-1 Levante Real Sociedad 2-0 Almeria Levante 2-0 Getafe

Malaga Mallorca Hercules D La Coruna

1-2 0-2 0-3 3-3

Real Zaragoza Sporting Gijon Barcelona Sevilla

TOP SKORER 22 21 14 12 12 11 10 9

gol gol gol gol gol gol gol gol

Cristiano Ronaldo (R Madrid) Lionel Messi (Barcelona) David Villa (Barcelona) P Rodriguez (Barcelona) F Llorente (Athletic Bilbao) Giuseppe Rossi (Villarreal) H Silva Nilmar (Villarreal) David Trezeguet (Hercules)

Milan Krisis Lini Tengah Fernan Rahadi

Lawan Lazio akan jadi pertaruhan Allegri. CATANIA—“Pertandingan nanti akan berjalan berantakan,” ujar arsitek AC Milan, Max Allegri, sesaat sebelum laga melawan Catania dalam lanjutan Seri A Liga Italia, Ahad (30/1) dini hari WIB. Prediksi Allegri tak meleset. Rossoneri menang 2-0, namun harus kehilangan Mark van Bommel yang dikartu merah dan sang kapten Massimo Ambrosini yang mengalami cedera otot. Van Bommel menghiasi laga debutnya di Seri A dengan kartu merah hanya sembilan menit setelah dimulainya babak kedua. Akibatnya, ia dipastikan tidak tampil saat Milan menjamu Lazio pada Rabu (2/2) dini hari WIB. Menanggapi kartu merah Van Bommel, Allegri tak hendak membelanya. Menurut dia, kartu merah itu memang pantas untuk mantan pemain Bayern Muenchen tersebut. "Saya yakin Van Bommel akan belajar," ujar Allegri seperti dilansir Football Italia. Ambrosini juga mengalami cedera di babak kedua sehingga memaksa Allegri menurunkan pemain yang lama terbuang, Marek Jankulovski. Cederanya Ambrosini membuat krisis lini tengah Milan kian besar se-

telah Andrea Pirlo, Mathieu Flamini, Kevin-Prince Boateng, Gennaro Gattuso, dan Clarence Seedorf juga masih berkutat dengan cedera. Namun, Allegri masih bisa sedikit tersenyum dengan penampilan para pemain di lini depan. Penampilan Zlatan Ibrahimovic, misalnya, juga kembali menuai pujian dari Allegri setelah mencetak satu gol dan berkontribusi atas gol yang dicetak Robinho. “Ibra sedang menjalani musim terbaiknya. Di lapangan, ia seperti seorang pemimpin sejati,” ujar mantan arsitek Cagliari tersebut. Milan beruntung karena pada bursa tengah musim kali ini sang wakil presiden Adriano Galliani banyak membeli pemain. Selain Van Bommel, Galliani juga mendapatkan Cassano, Emanuelson, dan bek berusia 21 tahun asal Spanyol, Didac Vila. Ini membuat Ibra yakin Milan bisa mengamankan posisi pertama di klasemen sampai akhir musim nanti. Kemenangan atas Catania membuat Milan kian kokoh di puncak klasemen dengan 47 poin hasil 22 pertandingan. Jika Napoli menang melawan Sampdoria pada Ahad (30/1) malam, Rossoneri tetap unggul em pat poin dari I Partenopei yang berada di peringkat kedua.

Lazio bisa sandung Milan Sementara itu, pada pertandingan lain di Ahad dini hari WIB, Lazio menundukkan tamunya, Fiorentina, 20. Hasil tersebut membuat Biancoceleste untuk sementara naik ke urutan ketiga

dengan 40 poin. Dua gol Lazio dicetak pemain asal Republik Ceska, Libor Kozak, pada menit ke-69 dan ke-73. Namun, sang pelatih, Edy Reja, tidak mau berkeinginan muluk-muluk untuk bersaing dengan Milan dalam perebutan gelar juara. “Hari ini kami meraih 40 poin. Itu membuat posisi kami aman (dari degradasi). Kini, kami akan fokus mengejar target bermain di Liga Eropa,” kata Reja merendah. Tapi tetap saja, hasil tersebut akan memanaskan partai Milan melawan Lazio di San Siro pada Rabu dini hari WIB nanti. Pertemuan kedua tim pada paruh pertama Seri A lalu berakhir 1-1. Reja diprediksi akan kembali menduetkan Kozak dan Sergio Floccari di lini depan. Sedangkan, Mario Zarate dan pemain baru dari Genoa, Guiseppe Sculli, tampaknya akan memulai laga dari bangku cadangan. Sementara itu, laga nanti akan menjadi ajang pertaruhan Allegri setelah kehilangan sejumlah pilar. Ia mungkin akan kembali mendorong Thiago Silva ke lini tengah untuk mendampingi Urby Emanuelson dan pemain berusia 18 tahun, Alexander Merkel. Sebagai pengganti Silva di posisi bek tengah, Allegri mungkin akan kembali memasang Mario Yepes, yang tampil apik pada dua pertandingan terakhir. Adapun Zlatan Ibrahimovic dan Robinho bisa dipastikan akan kembali diduetkan di depan bersama salah satu di antara Alexandre Pato atau Antonio Cassano. ■ ed: endro yuwanto

Pemain Bisa Tampil di ABL dan NBL Ratna Puspita

JAKARTA — Pengurus Besar Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PB Perbasi) menjamin mulai musim depan pebasket profesional tanah air dapat bermain di dua kompetisi, yaitu National Basketball League (NBL) dan ASEAN Basketball League (ABL). Perbasi sudah

melakukan penjadwalan agar kedua turnamen profesional itu tidak bergulir pada waktu yang sama. Ketua Umum PB Perbasi, Anggito Abimanyu, menyatakan penyesuaian dua kalender event basket itu dilakukan agar tidak menghalangi para pemain mendapat pengalaman dan mengasah kemampuannya di tingkat yang lebih tinggi.

“Kami sudah melakukan rapat dan diputuskan tidak akan terjadi disharmoni antara jadwal NBL dan ABL,” kata Anggito kepada Republika, akhir pekan lalu. Menurut Anggito, dengan harmonisasi dua jadwal itu, aturan NBL yang melarang pemain bermain di dua kompetisi tak menjadi penghalang tim menurunkan skuat yang sama. ■ ed: endro yuwanto

ALBERTO SAIZ/AP

DOMINASI CINA

Laskar Ken Arok Gagal Geser Persebaya Fernan Rahadi

JAKARTA — Persema Malang gagal menggeser Persebaya 1927 dari puncak klasemen sementara Liga Primer Indonesia (LPI). Bermain di kandang sendiri, Stadion Gajayana Malang, tim asuhan Timo Scheunemann itu ditahan imbang Batavia Union 1-1, Ahad (30/1). Hasil imbang tersebut memutus rekor selalu me nang dalam dua pertandingan pertama Persema. Sebelumnya, Irfan Bachdim dan kawan-kawan selalu menang, yakni saat melawan tuan rumah Solo FC pada partai pembukaan dan saat melawan PSM Makassar pada partai kedua.

Akibat hasil imbang itu, Skuat Laskar Ken Arok tetap di peringkat ketiga dengan nilai tujuh poin. Hal tersebut dikarenakan Bali Devata di saat yang bersamaan mampu mengalahkan tuan rumah Medan Chief sehingga berhak menyamai poin Persebaya yang berada di puncak klasemen sementara dengan sembilan poin. Manajer Persema, Asmuri, menilai timnya kurang beruntung pada pertandingan tersebut. Melihat banyaknya peluang yang diciptakan—meskipun bermain dengan 10 pemain—timnya seharusnya pantas menang. “Kami kurang beruntung. Melihat jalannya pertandingan, sebenarnya kami pantas memenangi partai

tersebut,” ujar Asmuri saat dihubungi Republika. Asmuri menyayangkan sejumlah keputusan wasit yang banyak merugikan timnya sore itu, terutama keputusan mengeluarkan striker yang baru pertama kali dimainkan, Han Sang-Min, pada menit ke-25. “Saya menyayangkan keputusan itu. Saya harap ke depannya LPI mampu meningkatkan kualitas wasit,” ujar Asmuri. Keluhan yang sama juga diutarakan pihak Batavia. CEO Batavia, Yon Moeis, mengatakan, wasit pada partai tersebut memang kurang bagus. Namun, ia senang karena timnya mampu memetik satu poin di kandang Persema, salah satu kandidat juara LPI musim ini.

Lin Dan kembali menunjukan kelasnya dengan mengalahkan pebulu tangkis nomor satu dunia asal Malaysia, Lee Chong Wei, 21-19, 14-21, dan 21-16, di final Korea Premier Super Series 2011, Ahad (30/1). Keberhasilan Lin melengkapi kesuksesan Cina meraih empat gelar di turnamen berhadiah total Rp 1,1 triliun itu. Tuan rumah hanya memboyong satu gelar melalui ganda putra, Jung Jae Sung/Lee Yong Dae.

“Secara kejujuran wasit memang sudah bagus, tetapi kualitas belum. Meskipun demikian, saya senang karena kami mampu menahan imbang Persema di kandangnya,” ujar Yon. Menurut pengamatan Yon, timnya memang tampil sedikit di bawah form. Hal itulah yang membuat Javier Roca dan kawan-kawan gagal menaklukkan Persema, meskipun tim tuan rumah bermain dengan 10 pemain hampir sepanjang pertandingan. ■ ed: endro yuwanto HASIL PERTANDINGAN (30/1)

Persema Medan Manado PSM R Mataram

1-1 0-2 3-0 3-0 3-1

Batavia Union Bali Devata: Cendrawasih Atjeh United B Medan AHN YOUNG-JOON/AP

Class_Ad

REPUBLIKA SENIN , 31 JANUARI 2011

● /ADV.

● /ADV.

19

sepak bola SANG KAISAR N BERTAKHTA

REPUBLIKA SENIN, 31 JANUARI 2011

Ratna Puspita

Honda lebih suka gelar diberikan pada Endo.

Lahir Tinggi/Berat Posisi Klub Tim Nasional

ama Keisuke Honda mungkin belum mampu melampaui ketenaran legenda Jepang, Hidetoshi Nakata. Namun, pada usia yang baru 24 tahun dan karier gemilang di depan mata, Honda berpeluang menyamai ketenaran mantan pesepak bola yang pernah mencicipi gelar Seri A Liga Italia bersama AS Roma sepuluh tahun silam itu. Honda masih berseragam SMA ketika memulai karier profesionalnya bersama Nagoya Grampus Eight. Dua tahun bersama Nagoya, ia hijrah ke VVV-Venlo, klub divisi satu di Belanda. Pemain yang mendapat julukan Keizer Keisuke (Kaisar Keisuke) dari para fansnya di Negeri Kincir Angin ini tampil mengesankan dengan membawa VVV-Venlo naik ke divisi utama Liga Belanda. Mencetak 24 gol dalam 68 penampilannya bersama VVV-Venlo, Honda langsung membuat CSKA Moscow kepincut. Pemain kelahiran Osaka ini membuat bursa transfer VVV-Venlo menjadi bergairah kala klub asal Rusia memboyongnya dengan 9 juta euro (sekitar Rp 122 miliar) pada akhir 2009 lalu. Harga itu menjadi rekor transfer klub. Bersama CSKA, Honda sudah mencatat sejumlah rekor sebagai pesepak bola asal Jepang. Tahun lalu, ketika melakukan debutnya di Liga Champions bersama CSKA, Honda mencetak gol kemenangan 2-1 atas Sevilla yang mengantar klub asal Rusia itu ke babak perempat final. Playmaker kelahiran Osaka ini pun mencatat sejarah sebagai pesepak bola Jepang pertama yang mencetak gol di fase knock-out dan berlaga di babak delapan besar Liga Champions. Kiprah apik Honda di klub juga berlanjut bersama Samurai Biru. Pada perhelatan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, Honda mencetak satusatunya gol ke gawang Kamerun. Lantas, saat dimainkan sebagai striker tunggal, Honda mencetak gol pembuka melalui tendangan bebas kala Samurai Biru menyingkirkan Denmark 3-1 dan melangkah ke babak 16 besar. Sayangnya, langkah Jepang harus terhenti setelah dising-

: : : :

Settsu, Osaka, 13 Juni 1986 182 cm/74 kg Midfielder/playmaker Nagoya Grampus Eight (2005–2007), VVV-Venlo (2008–2009) CSKA Moscow (2010–sekarang) : Jepang (2008–sekarang) 25 tampil/7 gol

GELAR KLUB VVV-Venlo: Juara Liga Divisi Satu Belanda 2008/2009 CSKA Moscow: Copa del Sol 2010 TIM NASIONAL Juara Piala Asia 2011 INDIVIDUAL Pemain Terbaik Piala Asia 2011 Pemain Terbaik Liga Divisi Satu Belanda 2008/2009

20

kirkan Paraguay melalui adu penalti 3-5. Di bawah rezim kepelatihan Alberto Zaccheroni, nama Honda kembali masuk skuat Piala Asia 2011. Pemilik tinggi 182 sentimeter ini mencetak gol pertamanya dari titik putih kala Jepang menundukkan Suriah 2-1. Pada laga semifinal melawan Korea Selatan (Korsel), Honda kembali mendapat kesempatan penalti pada waktu normal, namun bola hasil tendangannya masih dapat diblok kiper Jung SungRyong. Untunglah, Honda berhasil mengemban tugasnya dengan baik kala menjadi penendang pertama pada laga yang harus diakhiri melalui adu penalti. Pada laga final, Ahad (30/1) dini hari WIB, meski tak berhasil mencetak gol, Honda kembali memainkan peran yang signifikan. Jepang pun sukses mencetak rekor menjadi negara yang memenangi Piala Asia terbanyak dengan merebut trofi untuk keempat kalinya setelah menjungkalkan debutan Australia 1-0 melalui gol Tadanari Lee di menit perpanjangan waktu. Penampilannya yang mengesankan pada lima dari enam pertandingan Jepang di Piala Asia pun membuat Honda dianugerahi pemain terbaik atau most valuable player (MVP) turnamen empat tahunan ini. Bintang CSKA ini menyamai raihan dua kompatriotnya, Shunsuke Nakamura pada 2004 dan Hiroshi Nanami pada 2000. “Ini adalah pertandingan sulit karena Australia bermain sangat baik. Saya tak dapat mencetak gol, tapi kami menjadi juara, jadi saya cukup puas. Saya pikir kami masih dapat berkembang pada masa mendatang,” kata Honda seperti dilansir laman resmi turnamen. Meski menjadi pemain terbaik, Honda yang berharap suatu hari dapat memperkuat Real Madrid, mengatakan tak terlalu senang dengan penampilannya pada Piala Asia pertamanya ini. Pemain yang dikaitkaitkan dengan beberapa klub Liga Primer Inggris ini menyebutkan masih harus bekerja keras di setiap aspek untuk mengasah kemampuan individualnya. Dengan sikap rendah hati, Honda lebih suka penghargaan sebagai pemain terbaik ini diserahkan kepada Yasuhito Endo. Menurut dia, gelandang bertahan Gamba Osaka ini merupakan pahlawan Samurai Biru yang sesungguhnya. “Memiliki seseorang yang pernah memenangi gelar ini sebelumnya, seperti Endo, tentu membuat perbedaan yang sangat besar. Banyak pemain yang tampil bagus di turnamen ini, tapi tak ada yang dapat menggantikan Endo. Dia adalah MVP saya,” kata Honda seperti dilansir Japan Today, Ahad. Untuk meraih gelar MVP, Honda menyingkirkan tiga pemain lainnya, yakni kapten Korsel yang baru saja mengumumkan pensiun dari timnas, Park Ji Sung, gelandang Uzbekistan dan mantan pemain terbaik Asia, Server Djeparov, dan kiper Australia, Mark Schwarzer. Adapun striker Korea Selatan, Koo Ja Cheol, menjadi top skor dengan lima gol. Korsel yang berada di posisi ketiga setelah mengalahkan Uzbekistan menjadi tim paling fair play. n ed: endro yuwanto

DAFTAR JUARA PIALA ASIA Tahun 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2007 2011

Tuan rumah Hong Kong Korea Selatan Israel *) Iran Thailand Iran Kuwait Singapura Qatar Jepang Uni Emirat Arab Lebanon Cina Indonesia-MalaysiaThailand-Vietnam **) Qatar

Juara Korea Selatan Korea Selatan Israel Iran Iran Iran Kuwait Arab Saudi Arab Saudi Jepang Arab Saudi Jepang Jepang Irak Jepang

Ket: *) Israel pindah ke UEFA (Eropa) sejak 1994 **) Tuan rumah bersama HASSAN AMMAR/AP

:: offside ::

LUIS FIGO

Panaskan Monas eski sudah tak lagi aktif bermain, sosok Luis Figo ternyata masih populer di Indonesia. Terbukti, pada acara Indonesia Menggiring Bola (IMB) yang digelar Ahad (30/1) pagi di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, ribuan orang rela berjubel demi menonton mantan pemain Sporting Lisbon, Barcelona, Real Madrid, dan Inter Milan tersebut. Cuaca Jakarta yang sedang-sedang saja pun seakan berubah menjadi panas karena ramainya pengunjung di Monas. Banyak orang rela berdesak-desakan saat menonton Figo mendampingi MC Farhan dan Ulfa Dwiyanti di atas panggung. Salah satu komunitas yang terlihat girang pagi itu adalah Madridista Jakarta. Mereka berkesempatan berfoto dengan Figo di atas panggung. Mereka pun terus-menerus menyanyi: “En Espana, Figo, En Espanol, Figo. En Elmundo Figo, Para Siempre Real Madrid!” Selain itu, komunitas Internisti Jakarta pun juga berkesempatan berfoto dengan bintang berusia 38 tahun tersebut. Klub terakhir Figo sebelum memutuskan gantung sepatu adalah Inter meskipun namanya sebenarnya lebih identik dengan Madrid. Figo pun mengucapkan terima kasih pada warga Indonesia yang datang di acara yang digelar salah satu sponsor Madrid tersebut. “Sampai jumpa lagi. Garuda di Dadaku!” teriak Figo, yang kemarin juga menyempatkan bermain futsal bersama dua pemain timnas, Ahmad Bustomi dan Mohamad Nasuha. n fernan rahadi ed: endro yuwanto

M

ADITYA PRADANA PUTRA

SHAKIRA

Pindah demi Pique?

JOAO HENRIQUES/AP

eski keduanya membantah, rumor kedekatan Shakira dengan bek Barcelona, Gerard Pique, terus memanas. Apalagi, setelah penyanyi asal Kolombia ini memutuskan menetap secara permanen di Kota Barcelona. Keputusan Shakira pindah ke ibu kota Katalunya ini pun dikait-kaitkan dengan pesepak bola berusia 23 tahun itu. Penyanyi berusia 33 tahun ini sudah menyewa sebuah mansion mewah milik David Meca, mantan perenang Spanyol yang juga sahabat Pique. Meski sang adik juga tinggal di Barcelona, kepindahan ini semakin menguatkan hubungan Shakira dan Pique yang berkenalan pada saat syuting video klip “Waka-waka”, lagu tema Piala Dunia 2010 Afrika Selatan yang dilantunkan penyanyi berdarah Lebanon ini. Meca sempat mengatakan, Shakira menyewa mansion yang terletak di area eksklusif di Bellaterra itu selama proses syuting video “Crazy”, single terbaru dalam album ketujuhnya yang bertajuk ‘The Sun Comes Out’. “Tapi, kini kontrak sewanya diperpanjang hingga batas waktu yang tak ditentukan,” sebut dailynews.com, Ahad (30/1). Shakira baru saja mengumumkan hubungan dekatnya dengan Antonio de la Rua, putra tertua mantan presiden Argentina, Fernando de la Rua, berakhir. Pique pun disebutsebut sebagai penyebab kandasnya hubungan yang sudah terjalin selama 11 tahun itu. n ratna puspita ed: endro yuwanto

M

kabar jabodetabek

REPUBLIKA SENIN, 31 JANUARI 2011

:: metropol :: sember 2010. Dalam siaran pers yang diterima Ahad (30/1), disebutkan, komposisi direksi saat ini untuk Jakarta Selatan sementara terdiri atas Eko Budiwiyono sebagai Direktur Utama, Mulyatno Wibowo sebagai Direktur PemaSediakan Jalur Sepeda saran, Benny Santoso sebagai Direktur Keuangan

Gubernur Lantik Dirut Bank DKI JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, melantik Eko Budiwiyono sebagai Direktur Utama Bank DKI di Jakarta akhir pekan lalu. Eko menggantikan Pelaksana Tugas Direktur Utama, Mulyatno Wibowo. Pelantikan dihadiri Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan dan Direktur Utama PD Pasar Jaya, Djangga Lubis selaku pemegang saham Bank DKI. Pelantikan ini merupakan implementasi dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 27 De-

yang juga bertindak sebagai Pelaksana Tugas Direktur Kepatuhan, dan Ilhamsyah Joenoes sebagai Direktur Operasional. Eko Budiwiyono dalam kesempatan itu menyampaikan empat pokok yang menjadi fokus dalam memimpin PT Bank DKI, antara lain, berkomitmen untuk melaksanakan amanat pemegang saham, keteladanan kepemimpinan, dan keberpihakan kepada perusahaan. ■ maman sudiaman, ed: burhanuddin bella

KEBAYORAN BARU — Jakarta Selatan bisa jadi wilayah DKI pertama yang menyediakan jalur sepeda. Rencana itu disampaikan oleh Wali Kota Jakarta Selatan, Syahrul Effendi. Ia mengatakan, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan telah melakukan survei untuk mengkaji kemungkinan itu. Hasilnya, lajur sepeda bisa dibuat di ruas jalan tertentu. “Akan dibuat jalur pendek sistem cluster,” kata Syahrul dalam acara pelantikan DPD Komite Sepeda Indonesia, Ahad (30/1).

22

Sebagai langkah awal, jalur sepeda yang dibangun melintang dari Blok M-Ayodia. Panjangnya 1,5 kilometer. Syahrul optimis rencana itu bisa terealisasi tahun 2011 untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna sepeda. Gurbernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, merestui rencana jalur sepeda di Jakarta Selatan. Menurut dia, penyediaan jalur sepeda memang sudah harus dimulai. “Silakan dibuat jalur pendek karena itu memungkinkan dalam batasan planning yang ada,” katanya. Sebelumnya, Fauzi mengatakan, jalur sepeda belum layak dibuat di Jakarta. Namun, dia mengatakan rancangan sederhananya sudah bisa diaplikasikan. Dengan demikian, lanjut dia, bisa menstimulus pengguna jalan menggunakan sepeda sebagai sarana transportasi. ■ c42, ed: burhanuddin bella

Lapangan UMS, Ruang Terbuka Esthi Maharani

Sebelumnya putusan MA memenangkan ahli waris.

BIANG KEMACETAN

WIHDAN HIDAYAT

Pedagang kaki lima berjualan di bawah fly over Arif Rahman Hakim, Kota Depok, Ahad (30/1). Meskipun sering ditertibkan pemerintah karena dianggap sebagai biang kesemrawutan dan kemacetan, pedagang tetap membandel dengan berjualan di lokasi itu.

Pemda–Bank Dunia Belum Sepakat Esthi Maharani JAKARTA — Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan World Bank (Bank Dunia) tak kunjung satu kata. Ini terkait pengerukan 10 sungai, satu kanal, dan empat waduk dalam program Jakarta Emergency Dredging Iniciative (JEDI) agar banjir Jakarta bisa diatasi. Dalam upaya tersebut, diperkirakan cukup banyak perumahan warga di bantaran kali terkena penertiban. Agar dampak sosial dan psikologis akibat penertiban ini tidak terlalu besar, Bank Dunia meminta Pemprov DKI membuat Resettlement Policy Framework (RPF) atau Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali. Penyusunan RPF ternyata membutuhkan waktu yang

lama. Namun, setelah dua ta hun berdiskusi, selalu terjadi perubahan. Padahal, secara prinsip pengerjaan sudah tidak ada masalah. Bahkan, semua rumusan sudah ada. Salah satunya terkait formulasi pembahasan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya yang belum pas. Gubernur sudah meminta Biro Hukum DKI Jakarta yang bicara dan menyelesaikannya dengan Bank Dunia. “Jadi, saya bilang ini urusannya lawyer, bukan urusan teknis,” jelasnya di Jakarta, akhir pekan lalu. Bank Dunia, lanjutnya, menjanjikan Mei 2011 sudah bisa dilakukan aksi untuk pengerukan. Dia menyatakan sudah lelah dengan urusan ini. “Saya bilang sama dia (Bank Dunia) ‘Besok-besok lo ubah lagi, ca-

peklah. Orang Jakarta gak mau omdo (omong doang),” katanya. Menurut dia, orang Jakarta sudah tidak sabar untuk bisa segera merealisasikan proyek pengerukan tersebut. Ia tak ingin tudingan berbohong ditujukan kepadanya. “Kalau ada yang bilang gue bohong, lo (Bank Dunia) yang bohong,” katanya. Communication Specialist The World Bank, Abdul Rahman Rasyid, mengatakan RPF merupakan dokumen yang sangat penting bagi Bank Dunia. Sebab, Bank Dunia sangat memperhatikan dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan dalam pelaksanaan penertiban rumah di bantaran sungai. Pihaknya tidak mau ada warga yang dirugikan dalam penertiban yang dilakukan guna melaksanakan

program JEDI. Menurut dia, pihak yang membuat draf RPF itu Pemprov DKI, Bank Dunia menerjemahkan kembali ke bahasa Inggris. “Contohnya, kata should, apakah dapat diartikan untuk kata wajib atau harus,” katanya. Jadi, masih banyak lagi kata per kata yang harus diartikan secara teliti. “Jangan hanya gara-gara satu kata saja bisa terjadi masalah hukum. Ini sangat sensitif.” Dia menegaskan, Bank Dunia memastikan dana pinjaman Rp 1,5 triliun kepada Pemprov DKI Jakarta akan segera turun. Kendati sudah turun, dana pinjaman tersebut tetap akan dipegang Bank Dunia dan akan diserahkan kepada kontraktor yang memenangi tender pengerjaan fisik. ■ ed: burhanuddin bella

JAKARTA BARAT — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan lapangan sepak bola milik klub Union Makes Strength (UMS) tetap menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan, Pemprov DKI tidak ikut campur atas sengketa lahan seluas 12,465 meter persegi yang melibatkan lapangan sepak bola UMS di Jalan Ubi 10C, Mangga Besar, Jakarta Barat, itu. Prijanto menyatakan, tidak dapat mengintervensi masalah tersebut. Itu lantaran kasus tanah ini tidak berkaitan dengan aset Pemprov DKI Jakarta. Namun, dia mengatakan, “DKI menilai wilayah tersebut sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).” Areal tersebut akan tetap difungsikan untuk lapangan sepak bola sebagaimana mestinya. “Kalau saya lihat, lahan tersebut sebagai lahan hijau. Jadi, tidak bisa untuk lainnya,” ungkap Prijanto, Ahad (30/1). Prijanto mengatakan, jia ada pihak yang ingin menggunakan lahan tersebut untuk kepentingan lain, Pemprov DKI akan membeli la-

han itu agar wilayah ini tetap menjadi RTH seperti sebelumnya. Hal itu dikemukakan karena, menurut informasi, pihak penggugat berencana membangun pusat perbelanjaan di kawasan tersebut. Terhadap kabar tersebut, Prijanto mengatakan, “Kalau perlu, kita beli tanah tersebut biar tetap jadi RTH.” Sebelumnya, putusan pengadilan hingga tingkat peninjauan kembali (judicial review) di Mahkamah Agung (MA) dimenangkan ahli waris Wagianto. Yaitu Tetty Hertika, Wibisono, Arie Lesmana, dan Andy Krisnandhy. Pengurus yayasan UMS harus mengosongkan gedung operasional mereka karena Yayasan UMS bukan pemilik sah tanah seluas 12.265 meter persegi. Tanah yang berada di Jalan Ubi 10C, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, itu terdiri atas lapangan sepak bola, stadion, dan 19 unit rumah tinggal. Sekolah Sepak Bola UMS berdiri pada 15 Desember 1905. Sekolah sepak bola ini memiliki kurang lebih 300 siswa dari usia delapan hingga 20 tahun ke atas. Banyak nama-nama pemain bintang yang lahir dari sekolah sepak bola ini. Sebut saja, misalnya, pemain sepak bola legendaris Indonesia seperti Hadi Mulyadi dan Surya Lesmana yang pernah memperkuat tim nasional Indonesia pada era 1960-an atau Widodo

Cahyono Putra yang saat ini menjabat sebagai asisten pelatih tim nasional. Kepala Dinas Olahraga DKI Jakarta Ratiyono berharap, Yayasan UMS punya kesempatan untuk meninjau kembali putusan tersebut. Hal itu dilakukan agar tanah tersebut tidak beralih fungsi. Ratiyono juga meminta pihak terkait untuk cek lebih jauh soal dokumen yang ada. Ia melihat masih ada kemungkinan mempertahankan tanah tersebut untuk dipergunakan sebagai sarana olahraga. “Kita tanya dengan ahli di bidang hukum yang mengerti masalah tersebut karena lahan ini termasuk aset. Saya dengar tanah itu juga sebagai ruang terbuka hijau,” katanya. Dia menyatakan, dinas olahraga sudah memiliki beberapa langkah untuk menyiapkan ruang terbuka hijau yang diperuntukkan sarana olahraga. “Kita sudah siapkan tanah untuk sarana olahraga, tapi sekarang ini masih dalam kesepakatan. Nanti kalau sudah ada kepastian, saya akan beri tahu lagi,” terang Ratiyono. Menurut Ratiyono, lahan untuk sarana olahraga ini akan tersebar di lima wilayah DKI Jakarta. Satu wilayah akan menggunakan lahan seluas lima hektare. Ini berarti dinas olahraga akan membebaskan tanah di Jakarta seluas 25 hektare pada 2011 untuk sarana olahraga. ■ ed: burhanuddin bella

Fasilitas Terminal Bekasi tak Layak

SABUK HIJAU

ADITYA PRADANA PUTRA

Seorang warga, Yakub (58) mengolah lahan bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT), Duren Sawit, Jakarta Timur, Ahad (30/1). Pemprov DKI Jakarta berencana membuat sabuk hijau dengan menanam 6.000 pohon di area sepanjang 23,5 km di bantaran sungai tersebut.

BEKASI TIMUR — Fasilitas di Terminal Kota Bekasi dinilai belum layak dikategorikan tipe A yang melayani perjalanan antarkota antarprovinsi (AKAP). Pelayanan kepada penumpang tidak bisa maksimal. Terminal yang dikategorikan tipe A seharusnya memiliki jalur kedatangan dan pemberangkatan yang terpisah. Hal itu tidak dimiliki Terminal Kota Bekasi. “Bus di salah satu jalur sering numpuk untuk sekaligus tiga perusahaan otobus (PO) sehingga harus saling dorong,” ujar Ketua Organda Kota Bekasi, Indra Hermawan, akhir pekan lalu. Menurut Indra, 22 jalur yang

tersedia di terminal tersebut belum mencukupi untuk semua trayek yang ada. Padahal, sedikitnya ada 87 PO yang busnya beroperasi di terminal. “Satu PO bisa punya satu sampai empat trayek. Belum angkutan kota yang jumlahnya mencapai lima ribu unit,” ujarnya. Loket pembelian tiket juga tidak dimiliki. Pengusaha bus yang menjual tiket terpaksa menyewa kios di dalam terminal. “Setiap PO seharusnya tidak memasukkan busnya ke terminal. Mereka cukup menjual tiket di terminal, sementara busnya terpisah. Tapi, yang terjadi di Bekasi, semua bus PO masuk terminal,” ujarnya.

Mutasi Pejabat Kota Bekasi Belum Jelas

BEKASI SELATAN — Saat ini ada enam jabatan yang tidak memiliki pejabat definitif di pemerintah kota (Pemkot). Antara lain, sekretaris daerah, kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD), kepala inspektorat, dan kepala Dinas Pendapatan Rakyat. Jabatan tersebut hingga saat ini masih dipegang pelaksana tugas (Plt). Tidak adanya jabatan definitif diperkirakan akan menyebabkan pelayanan publik terganggu. Itu terlihat dari 1.900-an berkas perizinan yang terpaksa harus menumpuk di BPPT. Berkas tersebut tinggal menunggu tanda tangan pejabat yang berwenang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dadang Hidayat menyatakan, sudah menyerahkan sejumlah nama yang memenuhi syarat mendu-

duki sejumlah jabatan eselon dua. Namun, nama yang telah diajukan belum mendapat tanggapan dari wali kota dan wakil wali kota. “Draf terakhir usulan nama yang akan mengisi jabatan sudah saya sampaikan ke wali kota dan wakil. Tinggal disetujui apa tidak,” ujarnya, akhir pekan lalu. Dadang mengatakan, idealnya kekosongan jabatan sudah terisi pejabat definitif paling lama dalam tiga bulan. Ini agar pelayanan tidak berlarut-larut terganggu. “Ada 27 nama yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan eselon dua, tapi kapan mereka mengisi jabatan tergantung atasan. BKD hanya mengusulkan dan itu sudah kita lakukan,” ungkapnya. Mutasi jabatan, lanjutnya, diharapkan dapat dilakukan sebelum anggaran daerah 2011 disahkan. Ini agar program pembangunan dapat segera dilaksanakan. “Kalau jabatan diisi di tengah jalan akan sulit karena prog-

ram-program dari dinas terkait hanya bisa dilakukan jika sudah ada pengesahan dari pejabat definitif,” ujarnya. Pada 2011, ujarnya, DPPKAD akan dipecah menjadi dua instansi, yakni Dinas Pendapatan dan Keuangan serta Dinas Pengelolaan Aset Daerah. Lantaran itu, mutasi pejabat mendesak dilakukan agar kedua dinas tersebut segera bekerja. Mutasi pejabat untuk mengisi enam jabatan kosong tersebut akan mengubah 20 posisi lain. “Kalau enam yang kosong, bisa mengubah 20 jabatan lain. Karena itu, jika mutasi bisa cepat, mereka yang mendapat jabatan baru dapat segera bekerja,” ungkapnya. Disinggung terganggunya pelayanan di BPPT, Dadang mengatakan, sudah mengusulkan tiga nama untuk mendapat pelimpahan wewenang dari wali kota. Ketiga nama tersebut adalah wakil wali kota, Plt BPPT, dan

Indra mengatakan, banyaknya bus PO yang masuk membuat terminal relatif penuh. “Angkutan kota (angkot) jadi tidak mau masuk terminal karena di dalam tidak muat,” ujarnya. Luas terminal yang hanya 1,5 hektare, menurutnya, belum mencukupi untuk kebutuhan pelayanan terminal tipe A. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan terminal tipe A, Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Terminal Kota Bekasi, Wan Sudradjat, mengatakan sedikitnya dibutuhkan lahan seluas lima hektare. “Sebenarnya, terminal ini tipe B, tapi kenyataannya melayani tipe A,” ujarnya.

Asisten Daerah III. “Kalau sudah mendapat wewenang, tiga orang itu bisa menandatangani berkas perizinan. Kita masih menunggu persetujuan wali kota,” ujarnya. Wakil Wali Kota Bekasi Rachmat Effendi mengatakan, kekosongan jabatan tersebut tidak akan memengaruhi pelayanan publik jika ada pelimpahan wewenang dari wali kota. Namun, pelimpahan tersebut tidak segera dilakukan. “Pelayanan terganggu karena pendelegasian wewenang tersendat. Kalau itu tepat dilakukan, pelayanan tidak akan terganggu,” ujar Pepen, sapaan akrabnya. Disinggung kapan akan dilakukan mutasi, Pepen mengatakan, mutasi sedang dalam proses. Dia mengakui, nama-nama yang akan mengisi jabatan kosong tersebut sudah di tangannya. “Assestment sudah, tapi kompetensi penempatan tetap harus ada,” ujarnya. ■ c01, ed: burhanuddin bella

Wan mengakui, dengan luas sekarang, terminal belum cocok melayani bus AKAP. Namun, melihat kebutuhan pengguna jasa, terminal harus melayani perjalanan bus AKAP. “Sebenarnya belum bisa melayani untuk tipe A, tapi kebutuhan pengguna jasa membuat AKAP juga masuk terminal,” ujarnya. Terminal Kota Bekasi, sebutnya, hanya dapat menampung 339 kendaraan jenis bus yang tidak bergerak. Padahal, setiap hari ribuan kendaraan berbagai ukuran keluar masuk terminal. “Semua kendaraan tidak bisa tertampung sehingga ada yang tidak masuk terminal,” ujarnya. ■ c01, ed: burhanuddin bella

Teraju REPUBLIKA

SENIN, 31 JANUARI 2011

23

SISTEM N ME PARLE

BIKAMERAL BIKAMERAL

HATI MATI

YOGI ARDHI/REPUBLIKA

Kombinasi ganjil antara kewenangan terbatas dan legitimasi tinggi seperti pada DPD, tidak ditemukan di tempat lain di permukaan bumi. Oleh Harun Husein

S

etelah UUD 1945 diamandemen, sistem keparlemenan di Indonesia mengalami perubahan signifikan, dari sistem unikameral (satu kamar) menjadi sistem bikameral (dua kamar). DPR bukan lagi satu-satunya lembaga legislatif. Telah muncul kamar kedua yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) —yang merupakan padanan senat. Tapi, benarkah Indonesia telah menerapkan sistem bikameral? Pertanyaan ini menguntit, hingga bertahun-tahun setelah amandemen konstitusi rampung pada tahun 2002 lalu. Sebab, peran DPD dalam soal legislasi lemah belaka. Lazimnya dalam sistem bikameral, parlemen terdiri atas majelis rendah (lower chamber) dan satu majelis tinggi (upper chamber). Majelis rendah biasanya perwakilan rakyat secara nasional atau federal, sedangkan majelis tinggi merupakan perwakilan provinsi atau negara bagian. Sebuah RUU, kerap melewati kedua kamar yang berbeda basis konstituensi ini, sebelum diberlakukan, ditolak (veto), atau ditunda. Karena peran DPD lemah, banyak sindiran terhadap bikameral di Indonesia. Ada yang menyebutnya bikameral setengah hati, bikameral yang terlalu lunak (too soft bicameralism), bikameral semu (pseudo bicameral), bikameral lemah (weak bicameral), unikameral plus, bikameral 1 ½, bikameral banci, dan lain-lain. Dari segi kelembagaan, ada yang menilai sistem keparlemenan cenderung soft bicameral. Sementara, dari sisi fungsional tetap unikameral, karena fungsi legislasi hanya dimiliki oleh DPR. Konstitusi memberikan tiga fungsi kepada DPR, dan tiga fungsi kepada DPD. Fungsi DPR adalah legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sedangkan fungsi DPD adalah legislasi, pengawasan, dan pertimbangan. Namun, jika konstitusi memberikan tiga fungsi itu secara full kepada DPR, DPD hanya diberi fungsi yang terbatas. Konstitusi telah memberi garis tebal pada superioritas fungsi legislasi DPR. DPD hanya dibolehkan mengajukan dan ikut membahas RUU tertentu, serta memberi pertimbangan terhadap RUU tertentu. DPD tak punya kewenangan menyetujui RUU

sumber: DPD

menjadi UU, sebagaimana DPR dan Presiden. Bahkan, Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, kian membatasi ruang gerak DPD. Sebab, keikutsertaan DPD dalam membahas RUU, hanya sampai pada pembicaraan tingkat pertama, alias pada pemandangan umum antara DPR, DPD, dan pemerintah. Selanjutnya, anggota DPD harus keluar ruang sidang, karena RUU akan dibahas oleh DPR dan pemerintah, hingga pengambilan keputusan. Dalam soal legislasi ini, DPD ibarat peninjau atau LSM. Atau —meminjam istilah politisi PPP, Lukman Hakiem— hanya mengantar sebuah RUU sampai ke depan pintu kamar yang dihuni oleh fraksi-fraksi di DPR. Pakar hukum tata negara, I Dewa Gede Palguna, dalam kegiatan “Dinamika Wacana Keterwakilan Daerah”, tahun 2003 lalu, bahkan mengatakan, “Ibarat suami dan istri, DPD bukan suami bagi DPR, tapi pembantu rumah tangga.” Dengan kewenangannya yang

serba terbatas itu, tak heran, muncul berbagai singkatan atau istilah untuk DPD. Antara lain Dewan Pertimbangan DPR, ko-pembahas RUU, atau co-legislator. Kenyataan lemahnya wewenang anggota DPD ini, kian ironis dengan legitimasi anggota DPD yang rata-rata lebih besar dibanding anggota DPR. Anggota DPR masih dipilih dengan sistem proporsional terbuka, sedangkan anggota DPD telah dipilih lewat sistem distrik. Medan pertarungan atau daerah pemilihan anggota DPD lebih luas, yaitu provinsi. Sedangkan, daerah pemilihan anggota DPR kebanyakan adalah bagian-bagian provinsi.

Hanya Satu UU Kewenangan yang bak kepala dilepas, ekor ditahan, ini, sangat memengaruhi efektivitas kerja DPD tujuh tahun terakhir. Itu antara lain dapat dilihat dari jumlah RUU yang dihasilkannya. DPD periode 2004-2009 hanya menghasilkan 19 RUU yang setelah disetorkan kepada DPR nasibnya tak jelas. Hanya RUU Kepelabuhanan

yang berhasil menjadi UU, dan diberi nama lain oleh DPR, yaitu Undang-Undang Pelayaran. Satu RUU yang berhasil lolos inipun, diiringi ketidakpuasan pimpinan DPD. Pasalnya, UU Pelayaran sangat berbeda dengan RUU Kepelabuhanan hasil penyerapan aspirasi anggota DPD. “Dan, yang lebih menyakitkan, setelah kami bekerja keras membuat RUU Kepelabuhanan, DPD sama sekali tak disebutkan di UU Pelayaran, bahkan di konsideran. Konstituen kami bisa menanyakan ‘Lho, mana hasil kerjanya (tentang RUU Kepelabuhanan –Red)’. Kita bisa dibawain pentungan lho,” keluh Ketua Kelompok DPD di MPR, Bambang Soeroso, awal Januari lalu. Hasil pertimbangan dan pengawasan DPD, juga seperti angin lalu. “Kami banyak mengirim, tapi kita nggak tau diapain.” Eksekutif pun tak ‘menganggap’ keberadaan lembaga ini. Saat DPD melayangkan undangan rapat, banyak menteri yang mangkir. “Mungkin mereka pikir ‘Ngapain loe, nggak bisa ngapa-

ngapain’. Kadang yang dikirim hanya dirjen,” kata Bambang. Dengan kewenangan terbatas, DPD memang setengah mati menjalankan fungsinya. Antara ada dan tiada. Banyak kritik yang disampaikan pakar dari dalam dan luar negeri, terhadap bikameral ala Indonesia ini. Salah satunya Stephen Sherlock. Peneliti dari Australian National University ini, menyatakan, “DPD adalah contoh yang tidak lazim dari kamar kedua, karena merepresentasikan kombinasi yang ganjil, antara kewenangan yang terbatas dan legitimasi tinggi… Kombinasi seperti ini tidak ditemukan di tempat lain di dunia ini,” kata Sherlock dalam “Indonesia’s Regional Representatives Assembly; Democracy, Representation, and the Regions”. Agar tak ada pemborosan anggaran, dan agar produk legislasi menjadi lebih baik karena dibahas oleh di dua kamar, Indonesia memang perlu menuju bikameral murni (strong bicameralism). Persolannya, apakah DPR rela berbagi kuasa dengan DPD? ■

Teraju

REPUBLIKA

BIKAMERAL, FEDERASI, DAN Sepertiga negara federal di dunia justru menganut parlemen unikameral. Oleh Harun Husein

istem bikameral identik dengan bentuk negara federal. Itulah yang selalu menjadi alasan para politisi di Indonesia, terutama kalangan romantis-konservatif, untuk menolak penerapan sistem bikameral. Dalam amandemen konstitusi satu dasawarsa silam, penolakan itu kemudian dibarter, sehingga menghasilkan sistem parlemen yang —meminjam istilah pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie— too soft bicameralism (bikameral yang terlalu lunak). Benarkah bikameralisme selalu berarti federalisme? Memang, banyak negara berbentuk federal yang menerapkan sistem bikameral, seperti Amerika Serikat, Rusia, Jerman, India, Pakistan, Australia, hingga Malaysia. Tapi, berdasarkan penelisikan Republika atas daftar negara federal dan daftar lembaga legislatif, dari 25 negara berbentuk federal yang berada di muka bumi, sepertiga di antaranya justru menerapkan parlemen unikameral, yaitu Austria, Irak, Uni Emirat Arab, Nepal, Comoros, Venezuela, Mikronesia, dan Saint Kitts and Nevis. Sebaliknya, sejumlah negara kesatuan —termasuk sejumlah negara besar dan mapan berdemokrasi, serta sejumlah negara tetangga— menerapkan parlemen bikameral, misalnya Inggris, Belanda, Jepang, Prancis, Afrika Selatan, Aljazair, Afghanistan, Bolivia, Kamboja, Mesir, Mauritania, Myanmar, Filipina, Oman, Maroko, Thailand, Tunisia, Tajikistan, Kazakhstan, Mauritania, Yordania, dan lain-lain. Bahkan ada yang menerapkan

S

DAGANG SAPI bikameralisme murni (strong bicameralism) —menurut kategorisasi Giovanni Sartori— seperti Aljazair. Negara-negara kesatuan menerapkan sistem bikameral karena menguatnya tuntutan desentralisasi, terutama bila negara tersebut memiliki wilayah luas, dengan jumlah penduduk besar yang disertai keragaman sosial budaya. Ini pula yang menjadi salah satu alasan Indonesia menerapkan sistem bikameral, yang berjalin kelindan dengan tuntutan penghapusan Utusan Golongan dan Utusan Daerah. Di sejumlah negara, jatah jumlah anggota Senat, sama antara daerah berpenduduk kecil dengan daerah berpenduduk besar, yang memungkinkan suara minoritas lebih didengar. Sebab anggota DPR dipilih sebagai representasi politik (political representation), sehingga daerah berpenduduk besarlah yang paling banyak mendapatkan wakil di DPR. Sedangkan anggota Senat dipilih sebagai representasi wilayah (regional representation). DPR lebih berorientasi pada kepentingan nasional/federal, sedangkan, lembaga seperti Senat lebih berorientasi kepada kepentingan daerah/negara bagian. Bahkan, alasan seperti ini pulalah yang sejak mula mendasari pembentukan sistem bikameral di sejumlah negara federal seperti Amerika Serikat, Meksiko, Australia, dan negara-negara lainnya. Jatah kursi dari setiap negara bagian —tak peduli berapapun jumlah penduduknya— dibuat sama, agar suara negara bagian kecil tidak tenggelam (overshadowed) oleh negara bagian besar. Di Amerika, solusi menyamakan jumlah anggota Senat —masingmasing dua orang dari setiap negara bagian— dicapai dalam sebuah Kompromi

Besar (Great Compromise) pada 1787, atau yang kerap disebut sebagai Sherman Compromise (Bicameralism, Wikipedia). Sebelum ada kompromi itu, ada beragam usulan soal sistem keparlemenan yang perlu dianut Amerika. Edmund Randolph, anggota delegasi dari Virginia, mengajukan sistem bikameral dengan alokasi kursi anggota House of Representatives (DPR) berdasarkan populasi negara bagian, sedangkan anggota Senat dialokaskan dengan cara yang sama. Tapi, anggota Senat dinominasikan oleh DPR negara bagian, dan dipilih oleh anggota DPR federal. Tawaran ini dikenal sebagai Virginia Plan. Tapi, negara bagian kecil seperti Delaware, khawatir. Sebab, suara negara bagian kecil bisa ditenggelamkan oleh suara negara bagian besar dalam pemilihan di DPR. Selanjutnya, muncul pula usulan anggota delegasi dari New Jersey, William Paterson, agar lembaga legislatif cukup terdiri dari satu kamar, dengan setiap negara bagian mendapatkan perwakilan yang sama di lembaga ini, tak peduli berapa pun populasinya. Usulan ini dikenal sebagai New Jersey Plan. Sampai akhirnya, Roger Sherman dan Oliver Ellsworth, delegasi dari negara bagian Connecticut, menawarkan sistem bikameral yang berhasil disetujui semua negara bagian, dan dicatatkan dalam Konstitusi AS. Perubahan dari Sherman Compromise itu antara lain hanya terjadi pada tata cara pemilihan anggota Senat. Semula, anggota Senat dipilih oleh lembaga legislatif negara bagian, tapi sejak amandemen ke-17 konstitusi AS pada 1931 semua anggota Senat dipilih langsung oleh rakyat negara bagian. Alasan terwakilinya suara minoritas pula yang membuat sejumlah negara Arab

kemudian menerapkan sistem bikameral, seperti Oman, Bahrain, Yordania, dan lainlain. Penerapan sistem bikameral dinilai lebih demokratis, karena majelis tinggi dipilih dari basis berbeda, sehingga bisa menghindarkan tirani mayoritas. Di Bahrain, misalnya, anggota majelis rendahnya (Majlis al-Nuwab) dipilih langsung, sedangkan majelis tingginya (Majlis al-Shura) ditunjuk oleh raja Bahrain. Sampai saat ini, negara-negara yang menganut sistem unikameral memang masih lebih banyak dibanding yang menganut bikameral. Berdasarkan List of Legislatures by Country, dari 196 negara, 120 negara menerapkan unikameral, dan 76 menerapkan bikameral. Meski demikian, negaranegara yang menerapkan sistem bikameral ini umumnya adalah negara-negara besar dan demokratis. Selain itu, dilihat dari luas wilayah, negara yang menerapkan bikameral lebih dominan (lihat peta). Arend Lijphart, ilmuwan politik dari Universitas California, menuangkan hasil penelitiannya soal keparlemenan di 36 negara demokratis, dalam Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. Hasilnya, antara lain, sebanyak 13 negara kesatuan yang demokratis, menerapkan sistem bikameral.

Ketakutan Kendati fakta menunjukkan tidak relevan mengaitkan sistem bikameral dengan federalisme, namun ‘ketakutan’ ini telah berdampak besar pada sistem konstruksi parlemen bikameral di Indonesia. Pada 2001 lalu, pembahasan yang berkembang di Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja MPR —yang melakukan

UNIBICAMERAL MAP

Negara yang menerapkan bikameral Negara yang menerapkan unikameral

amandemen— mengarah pada konsep bikameral murni (strong bicameralism), seperti halnya di Amerika Serikat. Di negeri Paman Sam itu, parlemen terdiri atas House of Representatives dan Senat, dengan Kongres sebagai sidang gabungannya (joint session). Skenario untuk Indonesia saat itu, parlemen akan terdiri atas DPR dan DPD, dengan MPR sebagai sidang gabungannya. Salah seorang yang mengusulkan bikameral murni saat itu adalah pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie. “Saat amandemen ketiga saya mengusulkan, kekuasaan legislatif dilakukan oleh MPR yang terdiri atas DPR dan DPD,” demikian testimoninya dalam pengantar buku Bikameral; Bukan Federal. Namun, Jimly menambahkan, ide bikameralisme atau struktur parlemen dua kamar itu, mendapat tentangan keras dari kelompok konservatif di PAH I. “Sehingga, yang disepakati adalah rumusan yang sekarang tidak dapat disebut menganut bikameral sama sekali,” katanya. Tapi, mengapa kemudian sistem bikameral di Indonesia menjadi seperti saat ini, terutama dengan DPD yang lemah? Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan itu karena

reformasi konstitusi saat amandemen konstitusi diwarnai praktik dagang sapi. Trade off itu melibatkan dua partai besar, yaitu Partai Golkar dan PDI Perjuangan. “Seperti dicatat Denny Indrayana dalam disertasinya (2005), Slamet Effendi Yusuf (anggota Fraksi Partai Golkar –Red) mengakui ide mengenai DPD dipertukarkan dengan gagasan pemilihan presiden secara langsung antara dua fraksi terbesar di MPR, Fraksi Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan. Demi diterimanya ide pemilihan presiden secara langsung, Fraksi Golkar bersedia menerima penerapan weak bicameralism, karena Fraksi PDI Perjuangan menolak strong bicameralism dengan alasan akan membawa Indonesia ke arah federalisme,” papar Refly, dalam tulisannya di salah satu harian nasional.

Federalisme Identifikasi sistem bikameral dengan bentuk negara federal, memang punya rujukan dalam sejarah Indonesia, saat negara ini menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Konstitusi RIS yang diberlakukan pada 27 Desember 1949, menyatakan lembaga perwakilan terdiri atas DPR dan Senat, dengan sidang gabungan bernama Konstituante (Badan Pembuat

Undang-Undang Dasar). Ketua DPR menjadi ketua Konstituante, sedangkan Ketua Senat menjadi wakil ketua Konstituante. Anggota DPR dipilih, dengan total anggota DPR berjumlah 150 orang, sedangkan anggota Senat ditunjuk pemerintah negara bagian. Setiap negara bagian diwakili dua orang senator — yang dipilih pemerintah negara bagian dari tiga nama yang diajukan legislatif setempat (Pasal 89-81). DPR maupun Senat ini sama-sama memiliki fungsi legislasi. Senat berhak mengajukan RUU yang berkaitan dengan negara bagian, dan hubungan RIS dengan negara bagian, hampir sama dengan kewenangan DPD saat ini.Tapi, Senat di era RIS lebih bergigi, karena diberi hak veto. Pasal 132 Konstitusi RIS menyatakan, RUU yang disampaikan pemerintah dan Senat ke DPR, dapat diubah oleh DPR, kecuali RUU yang disampaikan pemerintah ke DPR, dan ditolak oleh Senat. RUU yang ditolak Senat dapat disahkan oleh pemerintah jika DPR menerimanya dengan tidak mengubahnya lagi, dan diterima oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR yang hadir. Desain parlemen bikameral saat itu, terlihat lebih maju dibanding bikameral yang diterapkan saat ini. Dilihat dari sisi rekrutmen anggota DPR dan Senat, bikameral di era RIS mirip dengan yang dipraktikkan di Amerika sebelum negara itu melakukan amandemen ke-17. Namun eksperimen itu terhenti, karena —setelah diajukannya Mosi Integral— RIS dibubarkan pada 17 Agustus 1950, dan Konstitusi RIS diganti UUD Sementara. Konstituante hasil Pemilu 1955, juga mengusung sistem bikameral, dalam negara berbentuk kesatuan. Namun, naskah ini pun kemudian kandas di tengah jalan, setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945, pada 5 Juli 1959. Indonesia kembali menerapkan bikameral setelah UUD 1945 diamandemen pada 1999-2002, di saat sistem bikameral telah banyak diadopsi negara kesatuan. Tapi, sistem bikameral yang dihasilkan saat ini lemah belaka. Jadi, memang perlu dibuat menjadi bikameral yang kuat, dalam bingkai NKRI. ■

SENIN, 31 JANUARI 2011

24-25

Minor Chamber pakah Indonesia dapat disebut menganut sistem bikameral? Pertanyaan ini masih diajukan sampai saat ini, dan masih dibahas dengan sinis ataupun apologetik, oleh para pakar. Inilah ironi sistem keparlemenan Indonesia. UUD 1945 memang tak menyebut secara eksplisit tentang parlemen bikameral. Tapi, kehadiran Dewan Per wakilan Daerah (DPD), telah memenuhi sejumlah kriteria bikameral. Sebab, telah ada dua kamar dalam parlemen Indonesia. Bahkan, dalam List of Legislatures by Country di Wikipedia, Indonesia masuk daftar negara yang menerapkan sistem bikameral. Tapi, keberadaan dua kamar, barulah separuh kriteria. Sebab, bikameral juga berarti proses legislasi terjadi di kedua kamar. Semua RUU harus melewati kedua kamar agar terjadi pengecekan dari kamar yang berbeda basis konstituensi (double check, redundancy), sebelum disahkan. Sehingga, produk legislasi berkualitas. Tapi, kewenangan legislasi DPD terbatas belaka. DPD hanya “dapat” mengajukan RUU tertentu yang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemekaran, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tapi, tak diikutkan dalam pembahasan dan pengambilan keputusan. Pakar hukum tata negara, Saldi Isra, menilai DPD sejatinya tak punya kewenangan legislasi. Sebab, jika berdasar teori perundang-undangan, fungsi legislasi harus dilihat utuh: Mulai dari proses pengajuan hingga menyetujui RUU menjadi UU. Apalagi, Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Bahkan, kekuasaan legislasi terkesan diberikan kepada eksekutif. Pasal 20 Ayat (2) menyebutkan: “Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” DPD tidak termasuk lembaga yang membahas dan menyetujui RUU menja-

A

di UU. Sehingga, sebagian pakar, menyebut Indonesia sejatinya menganut sistem unikameral (satu kamar). Bahkan, DPD disindir sebagai senat bebek lumpuh (lame duck senate). Atau dalam istilah Andrew Ellis, Direktur Regional untuk Program Asia dan Pasifik IDEA Internasional, DPD hanyalah sebuah “kamar kecil” (minor chamber). Keganjilan sistem parlemen Indonesia, terutama soal posisi DPD, melahirkan sejumlah pengalaman tragis, yang dialami pimpinan DPD periode lalu. Ketua DPD, Ginandjar Kartasasmita, pernah berkunjung ke parlemen Jepang (Diet) dan mengajak kerja sama. Tapi, pimpinan Diet menolaknya. “Alasannya, DPD bukanlah, atau belumlah lembaga legislatif setara parlemen yang mempunyai wewenang memutus sendiri,” tutur Mochtar Naim dalam tulisannya “DPD RI: Tingkatkan Jadi Senat atau Bubarkan”. Pada Juli 2005, Wakil Ketua DPD, Laode Ida, menanyakan kepada pejabat Interparliamentary Union (IPU), soal DPD yang tidak diundang ikut seminar IPU di Jenewa. Dan, pejabat IPU, Martin Chungong, beralasan mendengar dari Sekretariat IPU Jakar ta, bahwa DPD tak seperti parlemen. Tapi, perdebatan tak kunjung selesai soal apakah Indonesia menganut unikameral atau bikameral itu, semakin dibuat runyam dengan keberadaan MPR. Pasalnya, MPR menjadi lembaga tersendiri, sehingga sebagian pakar hukum tata negara, antara lain Jimly Asshiddiqie, Indonesia disebut menganut sistem trikameral (tiga kamar) tapi tanpa fungsi legislasi. Lazimnya, negara yang menerapkan sistem bikameral, terdiri atas dua kamar, dengan sidang bersama (joint session) yang sekaligus menjadi nama parlemen. Di Amerika, sidang bersama itu bernama Kongres; di Belanda, Staten Generaal. Sidang bersama itu bukanlah kamar ketiga. Sidang bersama menjalankan fungsi legislasi. Jadi, apakah Indonesia menganut unikameral, bikameral, atau trikameral, silakan simpulkan sendiri. ■ harun husein

NEGARA-NEGARA YANG MENERAPKAN

PARLEMEN BIKAMERAL istem bikameral diterapkan di negara kesatuan maupun federal, di negara yang menerapkan pemerintahan sistem presidensial maupun parlementer. Di negara Republik maupun kerajaan. Ada yang anggotanya dipilih, ada pula yang ditunjuk. Pada beberapa negara itu, sidang gabungan ada yang terpisah dari eksekutif, ada pula yang menyatu, seperti dalam kasus Pakistan, di mana Majlis-e-Shoora terdiri atas Dewan Nasional, Senat, dan Presiden. Semua bergantung kepentingan masing-masing negara. Berikut sejumlah negara yang menerapkan sistem bikameral dan variasinya. Nama negara, bentuk negara dan sistem pemerintahan di baris pertama; kamar pertama/majelis rendah (lower chamber) berikut jumlah anggota, cara rekrutmen, dan lama menjabat di baris kedua; kamar kedua/majelis tinggi (upper chamber) berikut jumlah anggota, cara rekrutmen, dan lama menjabat di baris ketiga; dan nama parlemen dan/atau sidang gabungan (joint session) di baris keempat:

S

YOGI ARDHI/REPUBLIKA

Indonesia: kesatuan/republik/presidensial DPR (560; dipilih langsung; lima tahun) DPD (132; dipilih langsung; lima tahun) MPR

Bosnia Herzegovina: federal/republik/parlementer Predstavnicki Dom (42; dipilih langsung; empat tahun) Dom Naroda (15; 10 ditunjuk dari Bosnia Herzegovina, lima dari Republik Sparska; empat tahun) Parlamentarna Skupstina

ARPINGSTONE AOC.GOV

BIDGEE

Australia: federal/monarki konstitusional/parlementer House of Representatives (150; dipilih langsung; tiga tahun) Senate (76; dipilih langsung; enam tahun) Parliament of Commonwealth

Filipina: kesatuan/republik/presidensial Kapulungan ng mga Kinatawan (280; dipilih langsung; tiga tahun) Senado/Mataas na Kapulungan (24; dipilih langsung; enam tahun) Kongreso ng Pilipinas Irlandia: kesatuan/republik/parlementer Dail Eireann (166; dipilih langsung; lima tahun) Seanad Eireann (60; 49 dipilih panel kandidat, enam wakil universitas, 11 ditunjuk PM; lima tahun) Oireachtas Italia: kesatuan/republik/parlementer Camera dei Deputati (630; dipilih langsung; lima tahun) Senato della Repubblica (321; 315 dipilih langsung, empat ditunjuk presiden, dua jatah mantan presiden; lima tahun) Parlamento Italiano Kanada: federal/monarki konstitusional/parlementer House of Commons (308; dipilih langsung; empat tahun) Senate (105; ditunjuk gubernur jenderal atas usul PM; sampai usia 75 tahun) Parliament of Canada Kamboja: kesatuan/monarki/parlementer Radhspheaney Preah Recheanachakr (123; dipilih langsung; lima tahun) Senate (61; 59 dipilih Dewan Sangkat, dua ditunjuk raja; enam tahun) Parliament

CREATIVE COMMONS DAVID CASTOR

India: federal/republik/parlementer Lok Sabha (545; 543 dipilih langsung, dua ditunjuk Anglo Indian Community; lima tahun) Rajya Sabha (245; 233 dipilih legislatif negara bagian, 12 ditunjuk kepala negara bagian; enam tahun) Sansad Bhavan

Jepang: kesatuan/monarki/parlementer Shugi-in (480; dipilih langsung; empat tahun) Sangi-in (242; dipilih langsung; enam tahun) Diet/Kokkai

Malaysia: federal/monarki konstitusional/parlementer Dewan Rakyat (222; dipilih langsung; lima tahun) Dewan Negara (70; 26 dipilih majelis negara bagian, 44 ditunjuk Yang Dipertuan Agong atas usul PM; 2-3 tahun) Parlimen

Amerika Serikat: federal/republik/presidensial Kamar Pertama/Majelis Rendah: House of Representatives (435 orang; dipilih langsung; masa bakti dua tahun) Kamar Kedua/Majelis Tinggi: Senate (100 orang; dipilih langsung; masa bakti enam tahun) Nama Parlemen/Sidang Gabungan: Congress

Maroko: kesatuan/monarki/parlementer Majlis-annouwab (325; dipilih langsung; lima tahun) Majlis al-Mustacharin (270; dipilih secara tidak langsung; sembilan tahun) Barlaman

Inggris: kesatuan/monarki konstitusional/parlementer House of Commons (650; dipilih langsung; lima tahun) House of Lords (733; 616 diangkat raja atas nasihat PM, 92 jatah bangsawan, 25 jatah uskup; selamanya) Parliament

Pakistan: federal/republik/semi presidensial National Assembly (342; dipilih langsung; lima tahun) Senate (100; dipilih tak langsung mewakili negara bagian, federal, suku, perempuan, teknokrat, dan ulama; enam tahun) Majlis-e-Shoora

Mesir: kesatuan/republik/semi presidensial Majilis al-Sha’ab (518; 508 dipilih langsung, 10 ditunjuk presiden; lima tahun) Majilis al-Shura (264; 176 dipilih langsung, 88 ditunjuk kepala negara; enam tahun) — Mauritania: kesatuan/republik/presidensial Al Jamiya al-Wataniya (95; dipilih langsung; lima tahun) Majlis al-Chouyoukh (56; 53 dipilih Dewan Kota, tiga dengan cara lain; enam tahun) Barlamene Meksiko: federal/republik/presidensial Camera de Dipotatos (500; dipilih langsung; tiga tahun) Camera de Senadores (128; dipilih langsung; enam tahun) Congresso de la Union Myanmar: kesatuan/republik Pyithu Hluttaw (440; 330 dipilih langsung, 110 militer ditunjuk Junta; 5 tahun) Amyotha Hluttaw (224; 168 dipilih langsung, 56 militer ditunjuk Junta; 5 tahun) Pyidaungsu Hluttaw

Rusia: federal/republik/semi presidensial Gossoudarstvennaya Duma (450; dipilih langsung; empat tahun) Soviet Federatsii (178; ditunjuk badan legislasi federal; bergantung wilayah yang diwakili) Federalnoye Sobraniye Spanyol: federal (de facto)/monarki/parlementer Congreso de los Diputados (350; dipilih langsung; empat tahun) Senado (264; 208 dipilih langsung, 56 dipilih 17 komunitas otonom; empat tahun) Cortes Generales Swiss: federal/republik/parlementer Nationalrat (200; dipilih langsung; empat tahun) Standerat (46; dipilih langsung; empat tahun) Bundesversammlung

MARKUS BENNET

Belanda: kesatuan/monarki konstitusional/parlementer Tweede Kamer (150; dipilih langsung; empat tahun) Eerste Kamer (75; dipilih oleh 12 Dewan Provinsi; empat tahun) Staten Generaal

Austria: federal/republik/parlementer Nationalrat (183; dipilih langsung; lima tahun) Bundesrat (62; dipilih legislatif provinsi; enam tahun) Bundesversammlung

Afrika Selatan: kesatuan/republik/parlementer Majelis Nasional (400; dipilih langsung; lima tahun) Dewan Nasional Provinsi (90; 54 dipilih legislatif provinsi, 36 delegasi provinsi; lima tahun) Parliament

Belgia: federal/monarki konstitusional/parlementer Kamer van Volksvertegenwoordigers (150; dipilih langsung; empat tahun) Senaat (71; 40 dipilih langsung, 31 diangkat Community Council; empat tahun) Foderales Parlament

Afghanistan: kesatuan/republik/presidensial Wolesi Jirga (250; dipilih langsung; lima tahun) Meshrano Jirga (102; 68 dipilih tak langsung, 34 ditunjuk presiden; 3-5 tahun) Jirga

Brasil: federal/republik/presidensial Camara dos Deputados (513; dipilih langsung; empat tahun) Senado Federal (81; dipilih langsung; delapan tahun) Congresso Nacional do Brasil

Aljazair: kesatuan/republik/presidensial Al-Majlis al-Chaabi al-Watani (380; dipilih langsung; lima tahun) Majlis al-Oumma (144; 96 dipilih langsung, 48 ditunjuk presiden; enam tahun) Barlaman

Bolivia: kesatuan/republik/presidensial Camara de Diputados (130; dipilih langsung; lima tahun) Camara de Senadores (36; dipilih langsung; lima tahun) Congreso Nacional

Argentina: federal/republik/presidensial La Camara de Diputados (257; dipilih langsung; empat tahun) Senado de la Nacion (72; dipilih langsung; enam tahun) Congreso de la Nacion Argentina

Bahrain: kesatuan/monarki konstitusional Majlis al-Nuwab (40; dipilih langsung; empat tahun) Majlis al-Shura (40; diangkat raja; empat tahun) Majelis Nasional

Sudan: federal/republik/presidensial Majlis Watani (450; dipilih langsung; lima tahun) Majlis Welayat (52; 50 dipilih legislatif negara bagian, dua observer tanpa hak suara; lima tahun) National Legislature Tunisia: kesatuan/republik/semi presidensial Majlis al-Nuwaab (214; dipilih langsung; lima tahun) Majlis al-Mustasharin (126; 85 dipilih Electoral College, 41 ditunjuk presiden; lima tahun) —

SODACAN BENH LIEU SONG

Prancis: kesatuan/republik/semi presidensial Assemblee nationale (577; dipilih langsung; lima tahun) Senate (343; 331 dipilih Departmental Electoral Colleges, 12 dengan cara lain; enam tahun) Parlement Francais

MFIELD

Jerman: federal/republik/parlementer Bundestag (622; 598 dipilih langsung, 24 cara lain; empat tahun) Bundesrat (69; ditunjuk oleh kepala negara bagian; bergantung pemerintah negara bagian) ––

Thailand: kesatuan/monarki konstitusional/parlementer Saphaputhan Ratsadon (480; dipilih langsung; empa tahun) Wuthisapha (150; 76 dipilih langsung, 74 dipilih komite seleksi; enam tahun) Rathasapha

Tajikistan: kesatuan/republik/presidensial Majlisi Mamoyandogan (63; dipilih langsung; lima tahun) Majlisi Milliy (34; 25 dipilih Joint Meeting, 8 ditunjuk presiden, satu mantan presiden; lima tahun) Majlisi Oli Yordania: kesatuan/monarki/parlementer Majlis al-Nuwaab (120; dipilih langsung; empat tahun) Majlis al-Aayan (60; ditunjuk raja; empat tahun) Majlis al-Umma Sumber: IPU/List of Legislatures dan berbagai sumber, diolah Harun Husein

Teraju

REPUBLIKA

SENIN, 31 JANUARI 2011

26

LAYAR AMANDEMEN

MASIH TERKEMBANG DPD mengusung misi memperkuat bikameral dan mempertegas presidensial. Oleh Harun Husein ekali layar terkembang, surut kita berpantang.” Pepatah lama ini banyak tertera di akhir naskah pidato pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun buku-buku yang diterbitkan DPD. Pepatah ini mewakili tekad para senator di Senayan untuk melakukan amandemen kelima UUD 1945. Istilah yang kerap digunakan DPD adalah “menuntaskan amandemen”. Misi amandemen ini kembali masuk dalam Rencana Strategis dan Kerja Politik Anggota DPD Periode 2009-2014. Rencana amandemen tersebut antara lain dilaporkan pada rapat paripurna DPD, 17 Desember lalu. “Semangat Kelompok DPD di MPR yang telah membulat untuk mewujudkan amandemen UUD NRI 1945 tahap kelima komprehensif telah sampai pada penghujung target penyusunan naskah, di mana target telah berhasil diselesaikan pada akhir tahun 2010,” demikian laporan Kelompok DPD. DPD telah menghasilkan “Naskah Komprehensif Usul Perubahan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Beserta Alasannya”. Naskah ini telah disisir dan disinkronisasi pada 8-10 Desember. “Draf final selesai Januari ini. Naskah ini selanjutnya akan kita komunikasikan dengan partaipartai. Setelah ada awareness dan jadi konsensus nasional, kita akan teken usulan amandemen,” kata Ketua Kelompok DPD di MPR, Bambang Soeroso, kepada Republika, awal Januari lalu. Sejak Desember lalu, terdengar kabar bahwa DPD akan melakukan launching amandemen. Namun, saat dikonfirmasi, Bambang mengatakan, pada tahap awal launching hanya berupa sosialisasi amandemen lewat berbagai situs jejaring sosial seperti facebook dan twitter, serta melakukan tracking survey. “Amandemen ini kan harus disetujui seluruh rakyat,” katanya. Berdasarkan paparan mantan Ketua DPD, Ginandjar Kartasasmita, pada diskusi panel bertajuk “Refleksi Enam Tahun DPD RI”, 1 Oktober lalu, amandemen konstitusi telah mendapatkan dukungan dari 32 dari 33 gubernur; 101 dari 369 bupati; seluruh wali kota yang berjumlah 99; dan 7.427 ormas dan perguruan tinggi. Dukungan tertulis yang masuk hingga Januari 2011 berjumlah 7.841. Berdasarkan penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2008, 9,3 persen responden sangat setuju dengan amandemen untuk penguatan peran DPD; 59,2 persen setuju; 10,1 persen tidak setuju; 0,4 persen sangat tidak setuju; selebihnya tidak tahu. Hasil survei ini hampir sama dengan survey LSI pada tahun 2007.

“S

Ginandjar menilai peluang terbesar amandemen adalah karena adanya kejenuhan dan kejengkelan terhadap perilaku dan kinerja DPR, serta anggota DPD yang sebagian berasal dari partai —sehingga komunikasi dengan partai bisa lebih terbuka. Tantangannya, “Kekhawatiran ditunggangi agenda lain.” Lewat gerakan ini, DPD menargetkan usulan amandemen telah sampai di tangan pimpinan MPR Agustus tahun ini. “Kami proyeksikan medio 2012 sudah sidang MPR (untuk membahas amandemen). Dinamika politik yang damai tanpa chaos, merupakan momentum tepat untuk menggulirkan perubahan, untuk menghasilkan kesepakatan politik nasional yang rasional,” kata Bambang. Mantan anggota Fraksi Utusan Daerah ini optimistis usulan amandemen kali ini akan lebih diterima oleh anggota MPR dari partai. Sebab, “Sekarang lebih komprehensif,” katanya. Perubahan yang akan diusung oleh DPD, antara lain memperkuat sistem bikameral, dengan kewenangan setara di kedua kamar. Karena DPR dan DPD memegang kekuasaan legislasi, maka presiden didesain tak lagi ikut membahas dan menyetujui RUU menjadi UU. “Selain memperkuat bikameral, kita juga menuju sistem presidensial murni, di mana presiden benar-benar menjadi eksekutif. Walaupun tidak membahas dan menyetujui RUU menjadi UU, presiden bisa mengajukan RUU dan mempunyai hak veto,” katanya. Tapi soal MPR masih belum final. Tak seperti naskah komprehensif tahun 2009 yang menempatkan MPR semata sebagai sidang gabungan (joint session), seperti Kongres di Amerika, Bambang mengatakan dalam perkembangannya masih cukup kuat aspirasi mempertahankan MPR sebagai lembaga permanen, dan kembali membuat GBHN. Sementara itu, soal perpanjangan masa jabatan presiden, tidak masuk dalam naskah DPD. Soal ini, sempat mencuatkan kegusaran terhadap amandemen pertengahan 2010 lalu. Sebab, sebagaimana amandemen UUD, pembatasan masa jabatan presiden pun merupakan amanat reformasi. Garagara soal itu, Ketua DPR, Marzuki Alie, sampai mengatakan, “Stop dulu wacana amandemen.” Tapi bagaimana bila ada agenda tersembunyi untuk mengubah pasal lain lewat amandemen, sehingga menjadi 'bola liar', dan tak ubahnya membuka kotak pandora? Untuk soal ini, Bambang menjamin, usulan amandemen tak akan melebar, sebab telah dijamin oleh UUD 1945, Pasal 37 ayat (2), yang mengharuskan setiap usulan amandemen, harus jelas bagian mana yang diusulkan akan diubah, beserta alasannya. “Jadi, amandemen nanti tidak akan melebar di luar usulan yang disampaikan.”

Sumber: Jalan Berliku Amandemen Komprehensif, diolah Harun Husein

Misi pertama Amandemen kelima merupakan misi pertama DPD, sejak lembaga ini dibentuk. Soal ini sudah bergulir pada sidang paripurna pertama DPD pada 1 Oktober 2004 lalu. Dua misi pertama lainnya adalah mengesahkan tata tertib dan memilih pimpinan. “Hampir seratus persen energi Kelompok DPD di MPR dicurahkan untuk amandemen,” kata Bambang. Dua kali pimpinan DPD mengajukan usulan amandemen. Pertama, pada 8 Juni 2006. Saat itu, seluruh anggota DPD yang berjumlah 128 menandatangani, termasuk dua orang anggota DPD yang telah meninggal. Sehingga, usulan itu ditandatangani 130 anggota DPD. DPD meminta diberi kewenangan legislasi secara penuh, termasuk hak menolak (veto) RUU yang diajukan DPR. Usulan kedua, diajukan 9 Mei. Kendati usulannya lebih lunak, karena hak veto tak ada lagi, kali

ini usulan pimpinan DPD lebih meyakinkan. Karena, didukung oleh 238 anggota MPR, yaitu 127 anggota DPD dan 111 anggota MPR dari unsur partai (lihat tabel). Pasal 37 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan usul amandemen harus diajukan minimal sepertiga anggota MPR, atau 226 anggota MPR. Jumlah 238 itu sudah memenuhi syarat. Pimpinan MPR pun menjadwalkan sidang MPR untuk mengubah konstitusi, Agustus 2007. Namun, perkembangan tak terduga tiba-tiba terjadi. Sebanyak 23 anggota Fraksi Partai Demokrat di MPR, menarik dukungannya, antara lain dengan alasan khawatir amandemen menjadi ‘bola liar’. Penarikan itu dilakukan hanya dua jam setelah pimpinan DPD menyerahkan usulan amandemen kepada pimpinan MPR, atau menurut istilah pimpinan DPD ‘tinta tandatangan usulan belum lagi kering’. Usulan itu pun gembos.

SYARAT MENGUBAH KONSTITUSI Pasal 37 UUD 1945 (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2) Setiap usulan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

JUMLAH ANGGOTA MPR YANG DIPERLUKAN Syarat

2004-2009

2009-2014

Jumlah anggota MPR 678 (550 DPR, 128 DPD) 692 (560 DPR, 132 DPD) Pengusul 1/3 anggota MPR 226 231 ● Sidang mengubah UUD dihadiri 2/3 anggota MPR 452 462 ● Putusan mengubah UUD disetujui 50% plus 1 anggota MPR 340 347 ●

JUMLAH PENGUSUL AMANDEMEN 9 MEI 2007 Kelompok/Fraksi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

HARUN HUSEIN

● Salah satu sudut gedung DPD yang menampilkan foto 132 anggota DPD periode 2009-2014.

Kelompok DPD Fraksi PKB Fraksi Partai Golkar Fraksi Partai Demokrat Fraksi PKS Fraksi PDIP Fraksi PAN Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi Fraksi PPP Total

Jumlah Anggota

Mendukung

128 52 143 60 45 122 53 17 58 678

127 31 26 24 16 6 5 2 1 238

Keterangan Fraksi Partai Golkar terdiri atas tiga partai, yaitu Partai Golkar (jumlah anggota 127 orang, 12 mendukung amandemen), Partai Bintang Reformasi (14 orang, 13 mendukung), Partai Karya Peduli Bangsa (dua orang, satu orang mendukung). Fraksi Partai Demokrat terdiri atas tiga partai, yaitu Partai Demokrat (56 orang, 23 mendukung amandemen), Partai Pelopor (tiga orang, satu orang mendukung amandemen), PKP Indonesia (satu orang, tidak mendukung amandemen) Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi terdiri atas empat partai, yaitu Partai Bulan Bintang (11 orang, satu orang mendukung amandemen), Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (empat orang, satu orang mendukung), PNI Marhaenisme (satu orang, tidak mendukung), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (satu orang, tidak mendukung). Fraksi PDIP terdiri atas dua partai, yaitu PDIP (109 orang, tak ada yang mendukung), Partai Damai Sejahtera (13, enam orang mendukung).

Maju kena, mundur kena Setelah usulan itu gagal, pimpinan DPD beberapa kali melontarkan wacana ekstrem: membubarkan DPD. Apalagi, produk legislasi, pertimbangan, dan pengawasan DPD, hanya dianggap angin lalu oleh DPR. Padahal, butuh uang triliunan rupiah untuk menghasilkan semua itu. Pembubaran DPD itu antara lain dilontarkan Ginandjar Kartasasmita di Bandung, 7 Agustus 2008, dan di rumah dinasnya, Widya Chandra, Jakarta, pada 29 Desember 2009. Dengan kewenangan terbatas, Ginandjar mengatakan keberadaan DPD buang-buang duit. “Bubarkan saja,” katanya. Tapi, tentu saja tidak mudah membubarkan lembaga padanan senat itu. Sebab, DPD diatur dalam konstitusi. Maka, seperti halnya memperkuat peran DPD, membubarkan DPD pun harus melalui amandemen konstitusi. Maju kena, mundur pun kena! “Hanya ada tiga opsi untuk DPD. Pertama, membubarkan DPD. Kedua, membiarkan DPD tetap seperti ini, dengan segala kemubazirannya. Ketiga, memperkuat DPD dengan mengamandemen konstitusi,” kata Bambang. Pilihan paling masuk akal adalah memperkuat DPD. Maka, strategi pun berubah. Tidak lagi hanya mengajukan perubahan Pasal 22D UUD tentang kewenangan DPD, tapi muncul dengan grand design ketatanegaraan, lewat naskah amandemen komprehensif. Naskah ini diluncurkan lewat buku “Jalan Berliku Amandemen Komprehensif; dari Pakar, Politisi, hingga Selebriti”, pertengahan 2009. Batang tubuh UUD dimekarkan menjadi 96 pasal. Ketua DPD, Irman Gusman, mengatakan amandemen tak bisa ditawar-tawar lagi. “Keberadaan DPD sebenarnya memperkuat demokrasi perwakilan kita. Karena itu harus diperkuat lewat penyempurnaan konstitusi,” katanya. Selain dari internal DPD, dukungan untuk amandemen kelima juga datang dari berbagai kalangan. Antara lain dari Koalisi Konstitusi Baru, Lembaga Kajian Konstitusi, Lemhannas, hingga Presiden. Juni 2007, beberapa saat setelah gagalnya usulan amandemen, Presiden meminta Dewan Pertimbangan Presiden menyampaikan pertimbangan tentang perlu-tidaknya amandemen. Dan, saat berpidato dalam sidang paripurna DPD, Agustus 2007, Presiden menjanjikan untuk membentuk komisi penelaah sistem ketatanegaraan. Dalam pidato di forum yang sama, setahun kemudian, Presiden meminta amandemen tak ditabukan. "Perubahan konstitusi perlu dilanjutkan, karena UUD 1945 harus menjadi konstitusi yang hidup (the living and working constitution),” kata Bambang. ■

kabar jabodetabek

REPUBLIKA SENIN, 31 JANUARI 2011

21

:: bandar jakarta :: oordwijk (kini Jalan Juanda) diabadikan tahun 1950-an saat baru saja terjadi penyerahan kedaulatan dari Belanda (27 Desember 1949). Nama jalan diabadikan untuk nama PM Juanda yang wafat 1963 akibat serangan jantung dalam usia 52 tahun. Dalam foto, tampak gedung bertingkat dengan menara menjulang di atasnya. Gedung ini bersama gedung Kunstking yang juga dikenal sebagai gedung Direktorat Imigrasi di Menteng dibangun 1920-an merupakan bangunan pertama dengan kontraksi beton bertulang. Terlihat beberapa truk militer dan kendaraan jip yang kala itu merupakan kendaraan bermotor yang banyak berlalu lalang di

N

oleh Alwi Shahab

Noordwijk Kawasan Elite Masa Kolonial

Jakarta. Becak juga dengan bebas melintas di jalan yang pada masa Belanda digunakan untuk kelompok elite. Dari kejauhan, tampak gedung Bank Tabungan Negara (BTN) yang kini sudah disulap menjadi belasan tingkat. Berdekatan dengan gedung BTN inilah terdapat benteng Risjwijk yang sekarang ini kirakira bersebelahan dengan gedung BTN. Asal mula nama Jaga Monyet karena para soldadoe VOC diganggu monyetmonyet kala daerah ini masih belukar. Di sebelah kiri Noordwijk, terdapat Risywijk yang kini jadi Jalan Veteran tempat berdirinya Istana Negara (dulu disebut Rijswijk Palace). Pada masa kekuasaan Inggris (1811-1816),

Raffles telah menyulap kedua jalan raya tersebut menjadi kawasan Eropa. Di sini dia membangun gedung Harmoni, semacam kafe yang pernah dijuluki tempat pacaran kelas atas. Tentu saja yang boleh pacaran di gedung sociatet ini warga Belanda dan Barat . Dilarang keras untuk inlander atawa pribumi. Itulah diskriminasi rasial Belanda. Jadi, yang disebut kafe yang kini membeludak bukan barang baru di Jakarta. Gedung Harmoni yang merupakan sociatet pertama di Jakarta sejak 1985 dijadikan gedung dan tempat parkir kantor Sekretariat Negara. Kalau sekarang di kafe-kafe dan bar-bar sering terjadi perkelahian di Harmoni tempo doeloe

tidak kalah seringnya. Penyebabnya adalah karena mabuk-mabukan. Karena itu, pemerintah kolonial mengeluarkan larangan mulai pukul 21.00 malam dilarang menjual minuman yang memabukkan. Di Noordwijk sampai 1960-an,

terdapat toko buku dan penerbit Van Dorp yang mendatangkan buku-buku impor. Di dekat Jalan Pecenongan, terdapat toko buku dan penerbit Kolff. Saat hubungan RI – Belanda memburuk, toko buku dan penerbit terbesar di Indonesia ini dinasionalisasi. ■

Jalan Layang tak Realistis Esthi Maharani

Kota masa depan justru menentang jalan layang.

MACET

WIHDAN HIDAYAT

Sejumlah kendaraan berjalan meranyap di wilayah Sawangan, Depok, Ahad (30/1). Sempitnya jalan serta makin ber tambahnya kendaraan yang lewat membuat kawasan ini identik dengan kemacetan, terlebih di hari libur.

Jalan Sempit, Sawangan Selalu Macet SAWANGAN — Kondisi Jalan Raya Sawangan yang sempit, yang merupakan alternatif dari Bogor menuju Jakarta melalui Kota Depok, menyebabkan kemacetan di beberapa titik. Kemacetan di sepanjang jalan tersebut terutama di dekat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok dan pertigaan Mampang. Kemacetan tak hanya dirasakan oleh pengendara kendaraan pribadi, tapi juga pengemudi angkutan umum. Seorang sopir angkot D03 mengakui di Jalan Raya Sawangan memang sering terjadi kemacetan. Dia mengatakan, kalau hari biasa tidak terlalu ma-

cet, cuma jalanannya lumayan padat dengan mobil. Tapi, kalau Sabtu dan Ahad pasti macet. “Apalagi di sore hari,” tuturnya. Hal tersebut dibenarkan Agus, seorang pemilik bengkel yang berada di kawasan Jalan Raya Sawangan. Agus juga mengakui jalan ini selalu padat oleh kendaraan, terutama Sabtu dan Ahad. “Mungkin karena jalan alternatif juga,” dia mengungkapkan. Pantauan di jalan ini pada Ahad (30/1) kemarin, dalam satu menit kendaraan yang melewati Jalan Raya Sawangan berkisar antara 50-60 mobil. Sepeda motor jauh lebih banyak, sekitar 70-100 motor setiap menit.

:: cuaca :: LOKASI

PAGI

Kepulauan Seribu Jakarta Utara Jakarta Pusat Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Barat Depok Tangerang Bekasi Bogor

Hujan ringan Berawan ringan Berawan Berawan Berawan Berawan Berawan Berawan Berawan Berawan

Pantauan ini dilakukan tak jauh dari akses masuk menuju RSUD Kota Depok pada siang hari. Agus menyatakan pernah mendengar kabar akan ada pelebaran di sepanjang Jalan Raya Sawangan, sekitar setahun yang lalu. Namun, belum ada kelanjutannya. “Saya sudah pernah mendengar jalan ini akan diperlebar, tapi sampai sekarang belum ada perkembangan lagi,” ujarnya. Dia menduga, permasalahannya pada pembebasan lahan. Saat ini di sepanjang jalan tersebut sudah dipenuhi rumah dan toko. Semuanya dimiliki oleh warga. Agus mengatakan belum

:: jadwal kereta :: SIANG

Hujan ringan Hujan ringan Berawan Hujan ringan Berawan Hujan ringan Hujan ringan Hujan ringan Berawan Hujan ringan

KRL Express Menuju Jakarta (Untuk keberangkatan pagi) Bogor-Jakarta Singgah antara lain di: Cilebut, Bojonggede, Depok, Tanjung Barat, Psr Minggu, Tebet, Gondangdia, Juanda, Gambir, Mangga Bsr, Jakartakota No Kereta Jam Berangkat 203 05.57 207 06.25 209 06.40 211 07.00

Sumber: BMKG

:: hotline :: NOMOR TELEPON DARURAT Darurat = 1122 Ambulan = 1183 Polisi = 1104 Pemadam Kebakaran = 113 / 344 / 109 / 75075 SAR / Search and Rescue = 1156 Gangguan telepon = 1177 Gangguan listrik = 1238 PMI = 021-4207051 Sentra Informasi Keracunan 021-4250767 NOMOR TELEPON PENTING Komnas HAM = 392–5230 YLKI = 797–1378, 798–1858 LBH Jakarta = 314–5518 Informasi tol = 841–3630, 841–3526 ext 351 Dinas Kebersihan DKI = 809–2744, 809–1056 PDAM DKI = 5798–6555, 577–2010 Penerangan narkoba = 566–5660 Penerangan HIV/AIDS = 163 Stasiun Gambir = 121 Stasiun Jatinegara = 819–2318 Stasiun Pasar Senen = 421–0164

Depok-Jakarta Singgah antara lain di: Depok Baru, Psr Minggu, Tebet, Gondangdia, Juanda, Gambir, Mangga Bsr, Jakartakota No Kereta Jam Berangkat 267 06.25 Bekasi-Jakarta Singgah antara lain di: Kranji, Cakung, Klender, Cipinang, Jatinegara, Cikini, Gondangdia, Gambir, Jakartakota No Kereta Jam Berangkat 317 06.25 319 07.00 Serpong-Jakarta Singgah antara lain di: Serpong, Sudimara, Jurangmangu, Pondokranji, Kebayoran Lama, Palmerah, Jakarta-kota No Kereta Berangkat 381 07.20 Tangerang–Jakarta Singgah antara lain di: Poris, Jakartakota No Kereta Berangkat 357 07.00

Telepon pemesanan tiket KA 021 - 21391121.

ditemui oleh aparat pemerintah setempat untuk membicarakan pembebasan lahan. “Mungkin belum ada biaya juga untuk membebaskan lahan,” tuturnya. Kris, seorang pegawai RSUD Kota Depok, berharap agar pemerintah dapat segera merealisasikan pelebaran jalan ini. “Tidak enak juga kalau macet seperti itu. Apalagi, jalan itu akses menuju RSUD. Kan susah juga nanti.” ujarnya. Baik kepala Dinas Dinas Bina Marga maupun kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kota Depok belum dapat dimintai konfirmasi soal ini. ■ c02 ed: burhanuddin bella

JAKARTA — Pembangunan jalan layang bukan tol di Jalan Pangeran Antasari-Lapangan Mabak Blok M dianggap bisa memicu bertambahnya kendaraan di Jakarta. Peneliti dari Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), Irvan Pulungan, menilai memperpanjang jalan di Jakarta merupakan pemikiran yang salah. “Karena semakin panjang jalan yang ada, justru akan memancing animo masyarakat beli mobil,” katanya Ahad (30/1). Dia memprediksi jalanan Jakarta di kawasan tersebut akan lengang hanya tiga bulan setelah jalan layang selesai. Setelah itu, akan sama macetnya seperti sebelumnya, bahkan mungkin lebih parah. Menurut dia, penanganan kemacetan tidak bisa diselesaikan dengan pembangunan jalan layang. “Sangat tidak realistis dengan pembangunan jalan layang. Beberapa negara justru gagal menerapkan cara ini, misalnya London, Inggris.” Sebagai gantinya, Pemerintah London membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan fasilitas dan pengadaan kendaraan umum. Di sana, lanjutnya, kendaraan pribadi

hanya diperbolehkan masuk ke pusat-pusat kota. Ia beranggapan kota masa depan justru menentang keberadaan jalan layang. Contohnya Seoul, Korea Selatan, yang sengaja menghancurkan jalan layangnya. Irvan menyesalkan pembangunan jalan layang di sepanjang Jalan Pangeran Antasari-Lapangan Mabak Blok M. Sebab, kata dia, daerah itu sudah nyaman dan sejuk dengan adanya pepohonan. Direktur Program Ruang Jakarta (Rujak) Center for Urban Studies (RCUS), Elisa Sutanudjaja, mengatakan informasi mengenai pembangunan jalan sangat minim. Kalaupun ada informasi tentang desain pembangunan, istilah atau kode yang tercantum tidak bisa dipahami warga awam. “Pemprov harus bisa membuat masyarakat mengerti kode-kode,” katanya. Dia mengatakan, sebaiknya warga pun mulai bergerak jika merasa kawasannya terganggu. Tomi Tamtomo, salah satu warga yang tinggal di Jalan Pangeran Antasari, mengatakan pembangunan jalan tersebut merupakan pemerkosaan ruang terbuka hijau (RTH). Sebab, banyak pohon di kawasan tersebut yang ditebang. Belum lagi galian menyisakan tumpukan tanah yang menjadi debu. Selain itu, ia mengaku informasi yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada masyarakat tidak akurat. Masyarakat tidak dilibatkan dalam prosesnya. Minimal,

lanjutnya, warga diinformasikan bahwa pemprov akan membangun apa dan dampaknya bagi warga sekitar. Yang terjadi sekarang, katanya, warga di sekitar Jalan Pangeran Antasari tidak tahu pemprov akan membuat apa. “Padahal, kita yang sehari-hari merasakan dampaknya.” Tomi mengatakan, seharusnya pemprov memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga warga bisa mengantisipasi sebelum pembangunan dilakukan. Misalnya, mencari jalur alternatif atau memberikan informasi ke warga yang biasa melintas di sana. Di tempat terpisah, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menampik kemacetan di ruas jalan Pangeran Antasari-Blok M dipengaruhi pembangunan kedua jalan layang itu. Namun, kata dia, kebutuhan pembangunan ini begitu mendesak mengingat jumlah kendaraan yang melintasi Jakarta tiap hari bertambah. Dalam dialek Betawi dia berujar, “Besok kalau elo tuaan dikit elo dateng ngomel-ngomel ke gue. Sekarang lo baru punya motor, nanti tua elo punya mobil dua, apa enggak makin macet tu jalanan.” Kepala Bidang Jembatan Dinas PU DKI Novizal menyangkal pembangunan jalan layang menyebabkan kemacetan parah. Ia beranggapan kemacetan yang timbul masih termasuk normal seperti hari-hari biasa. ■ ed: burhanuddin bella

Pasar Kaget, dari Warga untuk Warga ejak pukul 05.00 WIB, para pedagang sudah berbenah di tempat masing-masing. Mereka menyiapkan dagangan yang akan ditawarkan dan dijual kepada pembeli. Gerobak-gerobak pedagang makanan sudah berjejer rapi di mulut gerbang utama Kompleks Depok Maharaja. Para pedagang tersebut menawarkan berbagai jenis makanan. Mulai dari gorengan sampai makanan sarapan seperti nasi kuning atau bubur ayam. Memasuki jalan utama menuju kompleks, pengunjung disambut jejeran pedagang yang menjual berbagai macam kebutuhan primer ataupun sekunder. Ada yang berdagang penganan, buah-buahan, pakaian, dan mainan anak. Penjual sayur bergerobak yang biasanya berkeliling kompleks pun telah siap. Tempat itu menjadi pasar kaget. Maklum, tidak hanya makanan, pakaian pun dijajakan di tempat ini. Bahkan, jasa andong juga tersedia siap membawa penumpang berkeliling Kompleks Depok Maharaja. Salah satu pemilik andong yang berkeliling di kompleks ini bernama Rosyid. Dia mengungkapkan, di tempat ini hanya ada dua andong yang jalan. Sekali berkeliling, seorang penumpang dikenai biaya Rp 3.000-Rp 5.000. “Anak kecil bayarnya Rp 3 ribu. Kalau

S

dewasa Rp 5 ribu,” tuturnya. Para pedagang kebanyakan berasal dari daerah sekitar kompleks. Hastuti, contohnya, yang tinggal di daerah Mampang. Sejak pukul lima ia sudah berada di pasar kaget, menjual pakaian anak-anak. Ia kerap ditemani anak perempuannya. “Kalau saya belum lama berjualan di sini, baru tiga minggu,” ujarnya. Nunung yang sehari-hari bekerja di sebuah perusahaan asuransi syariah bukan warga Kompleks Depok Maharaja. “Di sini cuma ikut jualan saja. Lumayan untuk tambahan,” ujarnya. Dia menyatakan mengambil seprei dari saudaranya di Tegal untuk dijual di Depok. Seperti juga Nunung, Irfan, seorang pedagang bakpao, sengaja jauh-jauh mengayuh sepedanya dari Stasiun Depok Lama untuk berjualan. “Hari-hari biasa saya berkeliling kompleks. Tapi kalau Ahad, saya mangkal di sini.” Selain pedagang yang berasal dari luar kompleks, ternyata warga kompleks perumahan ini pun ada yang ikut berjualan. Salah satunya Rini, yang berjualan kerudung dan aksesorinya. Dia mengaku setiap minggu saya berjualan di tempat itu. Selain di pasar kaget, ia juga berjualan di rumahnya di Blok E perumahan itu. “Jadi kalau tidak bisa beli di sini, bisa ke toko saja,” ujarnya. Selain Rini, ada dua anak muda

yang berjualan siomay berkeliling. Keduanya mengaku berjualan siomay, tapi tidak berdiri di satu tempat. “Kami berkeliling. Ada tim lain juga,” ujar Fadillah yang berjualan siomay buatan sendiri. Satu porsi ia jual Rp 3.000. Pengunjung tidak hanya berasal dari kompleks itu. Ada yang datang dari berbagai daerah sekitar Kompleks Depok Maharaja. “Saya ke sini mau lihat-lihat saja sekalian ajak anak jalanjalan,” ujar Zahrotun, salah satu pengunjung yang rumahnya di Kupu, tak jauh dari pasar kaget. Akan halnya dengan Aci, ia mengaku pergi ke pasar kaget bila ada keperluan. “Jarang sih saya ke sini. Paling-paling kalau ada perlu saja atau kalau anak saya meminta ke sini,” katanya. Selain menyediakan tempat untuk berjualan, pasar kaget menjadi lokasi olahraga untuk para pengunjung. Sekitar pukul 06.00 biasanya diadakan senam aerobik di depan Depok Town Center (DTC). Ada juga yang bersepeda berkeliling kompleks atau joging, lalu mampir di pasar kaget. Pasar kaget yang sudah berlangsung enam bulan ini memang menjadi pusat keramaian di hari Ahad bagi para warga, baik yang tinggal di kompleks maupun di sekeliling kompleks. “Pasar kaget ini dari warga, oleh warga, dan untuk warga,” tutur Nunung. ■ c02 ed: burhanuddin bella

properti

REPUBLIKA SENIN, 31 JANUARI 2011

27

:: properfil :: eberadaan lapangan golf di sebuah perumahan membawa nilai prestis tersendiri. Hal itu akan menaikkan nilai properti di perumahan tersebut. Tapi tidak semua pengembang mampu membangun lapangan golf. Sebab area yang dibutuhkan sangat luas. Selain itu biayanya juga sangat mahal. Namun hal ini tidak berlaku bagi PT Modernland Realty Tbk. Pengembang ini memandang perpaduan hunian dengan lapangan golf memiliki prospek pasar yang cukup besar. Atas dasar itu, Moderland meluncurkan The Golf Residence, hunian yang langsung menghadap lapangan golf di perumahan Kota Modern, Tangerang. Peluncuran perdana (launching) The Golf Residence dilakukan pekan lalu. Chief Marketing Officer PT Modernland Realty Tbk Andy

Memadukan K Hunian dan Lapangan Golf

K Natanael mengatakan, hunian di The Golf Residence dibangun langsung menghadap lapangan golf sehingga penghuni dapat menikmati suasana resor. The Golf Residence dibangun di atas lahan seluas 4,5 hektare dan terletak di padang golf Modern Islands. Total akan akan dibangun sebanyak 123 unit rumah. Untuk tahap pertama akan dipasarkan 62 unit. Ada beberapa tipe rumah yang ditawarkan yaitu 142/160, 150/180, 177/200, 177/220, dan 249/264. “Untuk memiliki rumah yang berada di sekeliling lapangan golf membutuhkan dana yang besar karena minimal tanah yang dijual sekitar seribu meter persegi. Namun kami menghadirkan The Golf Residence dengan harga di bawah Rp 1,5 miliar,” kata Andy, pekan lalu. Untuk memberikan

kenyamanan bagi penghuni, lanjutnya, The Golf Residence dilengkapi fasilitas pendukung.Antara lain children play ground, sport club, kolam renang, gazebo, barbeque park, basket 3 on 3, taman reflexy dan jogging track yang view-nya langsung menghadap lapangan golf. Kenyamanan penghuni bertambah dengan banyaknya fasilitas yang ada di Kota Modern. Yaitu padang golf Modern (18 hole & night golf), sport club (badminton, tennis indoor, kolam renang, fitness centre, aerobik, squash, tenis meja, basket ball, dan futsal), Metropolis Town Square, Rumah Sakit Mayapada, Sekolah Harapan Bangsa & BPK Penabur, dan restoran. Lokasi The Golf Residence juga cukup strategis yaitu di jantung kawasan perumahan Kota Modern seluas 470 hektare yang saat ini sudah dihuni lebih dari empat ribu

kepala keluarga. “Kondisi geografis Kota Modern yang bebas banjir menjadi nilai lebih tersendiri. Belum lagi ditambah akses menuju Bandara Soekarno Hatta yang dapat ditempuh dalam waktu sangat singkat,” imbuh Andy. Akses tersebut akan semakin mudah dengan akan dibangunnya tol langsung ke bandara. Pembebasan lahan untuk tol sepanjang 14 kilometer tersebut akan dimulai tahun ini dan pembangunan diperkirakan dimulai tahun depan. “Kota Modern dikembangkan dengan konsep township yang mengedepankan fasilitas modern di dalamnya. Ini akan menjadi kota di dalam kota. Dan kami optimistis dengan banyaknya kelebihan yang dimiliki, Klaster The Golf Residence akan diterima pasar dengan baik,” jelas Andy. n anjar fahmiarto

DOKUMENTASI MODERNLAND

PASAR TUMBUH

:: berita properti ::

Pasar properti di Jakarta Selatan diprediksi akan semakin tumbuh tahun ini. Hal itu karena permintaannya yang makin tinggi. Juga karena fasilitas di Jakarta Selatan cukup lengkap. Perumahan yang dibangun tersebut umumnya membidik kalangan menengah ke atas.

Century 21 Targetkan Pertumbuhan 30 Persen Perusahaan broker properti, Century 21 Indonesia, menargetkan pertumbuhan penjualan di 2011 mencapai 30 persen. Angka pertumbuhan ini cukup moderat karena perekonomian nasional relatif stabil. Direktur Eksekutif Century 21 Indonesia Hendry Tamzel mengatakan, sepanjang 2010 Century 21 berhasil meningkatkan perolehan volume transaksi sebesar 70 persen dibandingkan perolehan tahun sebelumnya. Tahun ini pihaknya menargetkan bisa meningkatkan volume transaksi sebesar 30 persen dibandingkan 2010. “Soal angka pastinya belum bisa kami sebutkan karena saat ini sedang dilakukan kalkulasi secara keseluruhan. Kami optimistis target tersebut bakal tercapai,” ujar Hendry kepada wartawan di Jakarta, pekan lalu. Transaksi pada 2010, lanjutnya, banyak berasal dari pasar sekunder yakni sebesar 75 persen. Sedangkan dari pasar primer sebesar 25 persen. Jenis properti rumah tinggal masih mendominasi transaksi yakni sebesar 55 persen. Kemudian disusul ruko atau rukan sebesar 17 persen dan apartemen 15 persen. Berdasarkan wilayah, penjualan terbanyak disumbangkan oleh Jabodetabek yang didominasi Tangerang (24 persen) dan Jakarta Barat (22 persen). Untuk mendukung pencapaian target tahun ini, Century 21 Indonesia membuat program baru yang terstruktur dan terintegrasi ke seluruh sistem, fokus pada pembinaan Marketing Associate (MA), dan ekspansi agresif dalam jumlah kantor. “Tahun ini kami akan menambah 20 kantor baru di Indonesia,” ujar Hendry. n anjar fahmiarto

Anami Sky View Lakukan Topping Off

DOKUMENTASI SKY VIEW

Apartemen Sederhana Milik (Anami) Sky View, Serpong, Tangerang Selatan, melakukan prosesi penutupan struktur atap (topping off), pekan lalu. Presiden Direktur PT Arsidinamika Cipta selaku pengembang Sky View, Kemal Pasya menjelaskan, Apartemen tersebut dibangun di atas lahan seluas 3.911 meter persegi. Apartemen Sky View dibangun satu tower berbentuk F yang unitnya berjumlah 583. Ada dua tipe yang dipasarkan yakni tipe studio (satu kamar tidur) dan dua kamar tidur. “Anami ini dijual dengan harga mulai dari Rp 108 juta hingga Rp 200 juta. Selain itu juga tersedia 31 unit kios di lantai satu,” katanya, pekan lalu. Sky View, lanjutnya, dilengkapi dengan berbagai fasilitas.Antara lain empat lift orang dan satu lift barang, kolam renang, gedung serba guna, klinik, dan kios di lantai satu. Apartemen ini dibangun sebagai bentuk dukungan terhadap program pembangunan 1.000 tower rusunami yang digulirkan pemerintah. “Kami memilih Serpong karena wilayah ini berkembang dengan sangat pesat, terutama setelah dibukanya akses tol Pondok Indah–BSD,” jelas Kemal. Kondisi tersebut mengakibatkan Serpong dan sekitarnya menjadi semakin menarik untuk dijadikan kawasan tempat tinggal bagi orang Jakarta. Apalagi dengan adanya fasilitas shuttle bus dan Kereta Rel Listrik (KRL) ke Serpong. “Kami melihat ada pasar yang cukup besar untuk hunian dengan harga Rp 100 juta hingga Rp 200 juta. Sebab kebutuhan hunian bagi bujangan atau pasangan muda yang selama ini kos atau mengontrak rumah di daerah BSD cukup besar. Dan terbukti, pembeli Anami ini adalah para end user yang membutuhkan hunian di BSD dengan harga terjangkau,” ungkap Kemal. n desy susilawati ed: anjar fahmiarto

tersebut akan berkembang lebih pesat,” jelas Nurul.

Produk baru

POTENSI BESAR

ANJAR FAHMIARTO/REPUBLIKA

Jakarta Selatan

Oleh Desy Susilawati

Perkembangan properti di Jakarta Selatan meningkat karena perubahan paradigma masyarakat. akarta Selatan memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah Jakarta lainnya. Antara lain wilayahnya yang masih hijau dan asri dengan kondisi air tanah dan udara yang cukup bagus. Kondisi itu membuat bisnis properti khususnya perumahan di Jakarta Selatan berkembang pesat. Para pengembang seakan berlomba menarik minat konsumen untuk membeli perumahan yang dibangunnya. Segmentasi yang dibidik kebanyakan adalah kalangan menengah ke atas. Direktur Operasional PT Cipta Maju Property (Diamondland Development) yang bermarkas di Pasar Minggu, Bayu Setiawan mengatakan, prospek perumahan di Jakarta Selatan cukup baik. Wilayah ini merupakan market yang besar bagi sektor properti karena kondisi lingkungan yang masih cukup baik

J

dari aspek penghijauan, udara, dan air tanah. Selain itu, peruntukkan pembangunan Jakarta Selatan juga untuk perumahan, sarana usaha, dan perkantoran. Hal ini karena masih tersedianya lahan yang cukup untuk pengembangan properti, baik landed house maupun fasilitas komersial dengan harga yang kompetitif. “Ini didukung dengan kebutuhan (demand) akan hunian baik landed house maupun apartemen yang masih cukup tinggi,” ujar Bayu kepada Republika, pekan lalu. Ia menambahkan, sejumlah wailayah di Jakarta Selatan yang memiliki pertumbuhan properti yang bagus antara lain Jagakarsa, Andara, Lebak Bulus, dan Pejaten. Tipe unit rumah yang sedang menjadi tren saat ini tropical minimalis modern. Sedangkan warna rumah didominasi mixing beberapa warna, khususnya untuk fasad seperti krem dan terracotta. Sementara untuk segmentasi perumahan di Jakarta Selatan didominasi oleh kelas menengah dan menengah ke atas. “Sulit rasanya membuat perumahan dengan segmentasi menengah ke bawah di Jakarta Selatan karena harga tanah yang tinggi,” imbuh Bayu. Hal yang sama juga diungkapkan Chief Executive Officer Procon, Lucy Rumantir. Menurutnya wilayah yang baik untuk perumahan saat ini adalah Jakarta Selatan dan Serpong.

Dia mengatakan, pertumbuhan perumahan kelas menengah dan menengah ke bawah di wilayah ini di 2011 akan lebih baik dibandingkan 2010. Sebab saat ini kebutuhan akan perumahan lebih banyak daripada suplai yang ada.“Tahun ini jelas trennya akan meningkat sekitar lima persen dari sebelumnya,” ujar Lucy. Sedangkan Direktur Ben Hokk Property, Nurul Yaqin mengatakan, perkembangan properti di Jakarta Selatan antara lain disebabkan perubahan paradigma masyarakatnya. Dulu masyarakat lebih suka tinggal di rumah dengan lahan luas. Saat ini masyarakat lebih suka tinggal di rumah yang tidak terlalu luas. “Banyak orang di Jakarta Selatan yang dulu memiliki rumah luas lengkap dengan kolam renang hasil warisan orang tua. Namun biaya yang harus dikeluarkan untuk pemeliharaan besar. Karena itu mereka kini lebih suka tinggal di perumahan yang luasnya tidak begitu besar,” katanya. Faktor lainnya, lanjut Nurul, adalah fasilitas di Jakarta Selatan yang lengkap. Antara lain sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, sarana hiburan, dan sarana olahraga. Juga sarana transportasi yang mudah. “Pemerintah juga berencana membangun ruas tol Depok – Antasari yang melewati sejumlah wilayah di Jakarta Selatan. Kalau itu terjadi maka perkembangan properti di sepanjang jalur yang dilewati tol

INFO PERUMAHAN Nama Perumahan

Lokasi

Developer

Luas Tanah

Harga per Unit

Sawangan Hill

Sawangan Depok

PT Baruna Bangun Graha (021) 32557788

30/87 m2

Rp 192 juta

Cahaya Garuda Residence

Sawangan Depok

Freeland International (021) 91270690

38+/72 m2

Rp 249 juta

Serua Residence

Sawangan Depok

PT Masa Kreasi (021) 5669515

30/78 m2

Rp 255 juta

l Harga rumah bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan developer

Potensi besar Jakarta Selatan membuat para pengembang agresif meluncurkan produk-produk baru. Ini antara lain dilakukan PT Bintang Mahameru yang mengembangkan perumahan Green Andara Residence di kawasan Andara, Pondok Labu. Pekan lalu, pengembang ini meluncurkan klaster baru yaitu Elvera. Ada 92 unit rumah yang ditawarkan. Segmentasi yang dibidik adalah kalangan menengah ke atas. Manajer Pemasaran dan Penjualan PT Bintang Mahameru Adat Prawira Bima mengatakan, klaster baru ini diluncurkan karena permintaan pasar yang cukup tinggi atas dua klaster yang diluncurkan sebelumnya yaitu Alva dan Orlanda. Kedua klaster tersebut kini telah terjual sekitar 80 persen. “Karena permintaannya tinggi maka kami meluncurkan klaster Elvera sebanyak 92 unit,” katanya. Bima menurutkan, para pembeli di klaster-klaster sebelumnya adalah keluarga muda. Mereka kebanyakan karyawan swasta, termasuk perusahaan minyak yang berkantor di kawasan TB Simatupang. Namun banyak juga yang bekerja di kawasan Sudirman-Thamrin. Mereka sebelumnya tinggal di luar Jakarta Selatan. Karena ingin lebih dekat ke tempat kerja, mereka akhirnya memutuskan pindah ke lokasi baru. “Banyak yang sebelumnya tinggal di Depok lalu pindah ke Green Andara. Sebab lokasi kami memang cukup strategis karena dekat dengan kawasan TB Simatupang. Selain itu juga dekat dengan tol TB Simatupang,” imbuh Bima. Akses tersebut akan semakin bagus jika rencana pembangunan ruas tol Depok – Antasari sudah terealisir. Ruas tol tersebut akan melewati Green Andara. Pihaknya sudah mengalokasikan lahan seluas dua ribu meter persegi untuk pembangunan tol tersebut. “Jika tol itu sudah jadi maka aksesnya akan semakin mudah.Nilai properti di sini juga akan makin meningkat,” papar Bima. Sementara itu, Diamondland Development juga agresif mengembangkan sejumlah proyek perumahan di kawanan Jakarta Selatan karena potensi marketnya yang besar. Menurut Bayu setiawan, beberapa proyek yang dikembangkan tersebut antara lain Lebak Bulus Riveria di Lebak Bulus, Siaga Residence di Pejaten, dan Warung Jati House di Warung Buncit. Segmentasi yang dibidik adalah kalangan menengah ke atas dengan harga rumah mulai Rp 1 miliar. “Prospek di Jakarta Selatan masih bagus. Namun tahun ini kami akan mengembangkan proyek baru di daerah penyangga Jakarta Selatan seperti Depok dan Tangerang Selatan,” ujar Bayu. n ed: anjar fahmiarto

perbankan

REPUBLIKA SENIN, 31 JANUARI 2011

28

DOKUMENTASI REPUBLIKA

Oleh Mansyur Faqih

Akses ke permodalan masih menjadi kendala utama UMKM. ndonesia memiliki potensi besar dalam sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menko Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, saat ini pelaku UMKM di Indonesa mencapai 51,4 juta unit usaha. Atau 99,91 persen dari seluruh jumlah pelaku usaha di Indonesia. Sektor ini juga menyumbang 55,6 persen terhadap PDB harga berlaku dengan nilai investasi Rp 640 triliun atau 52,9 persen dari total investasi. Dalam hal devisa, sektor ini mampu memberikan pemasukan negara sebesar Rp 183,8 triliun atau 20,2 persen dari jumlah devisa Indonesia. Kontribusi UMKM, menurut Hatta Rajasa pada seminar ‘Microfinance Summit 2001’ yang digelar bersama Republika, di Jakarta, pekan lalu, juga dapat dilihat dari jumlah kredit yang disalurkan. Sering kali pertumbuhan kredit yang disalurkan kepada UMKM lebih tinggi dari yang dipinjamkan kepada nonUMKM. Sampai November 2010, pertumbuhan kredit UMKM mencapai 25,1 persen, lebih tinggi dari non-UMKM yang hanya 18,9 persen. Itu berarti, kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dapat diabaikan. Meskipun begitu, bukan berarti UMKM

I

tidak menghadapi kendala. Saat ini, akses ke permodalan masih menjadi kendala utama selain produktivitas dan daya saing yang masih rendah. Terkait dengan akses permodalan, kata Hatta, beberapa hal yang telah dilakukan, antara lain pemberdayaan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sejauh ini, permintaan kredit perbankan oleh UMKM meningkat pesat. Hal ini sebagai indikasi potensi pertumbuhan yang besar. Total kredit yang diluncurkan kepada UMKM hingga November 2010 mencapai Rp 906,5 triliun. Namun begitu masih perlu terus didorong lingkungan intermediasi keuangan yang memberikan kemudahan akses layanan terhadap UMKM. Menurut Hatta, lembaga keuangan mikro (LKM) menjadi jawaban atas masalah intermediasi ini. Karena berdasarkan pengalaman penyaluran KUR, dari 19 bank pelaksana KUR, hanya satu yang memiliki jaringan hingga tingkat kecamatan untuk melayani usaha mikro. Sisanya, mencari mitra kerja lembaga linkage. Saat ini, LKM memiliki keragaman permintaan atas pelayanan keuangan, terutama di pedesaan dan wilayah terpencil. Sehingga mendorong berkembangnya ribuan lembaga keuangan mikro. Namun, eksploitasi potensi LKM tersebut seringkali terbentur kinerjanya yang belum memenuhi ketentuan bank. Saat ini, jumlah LKM aktif dalam berbagai bentuk dan usaha mencapai 61.384. “Untuk mengintegrasikan LKM ke dalam sektor keuangan diperlukan kepatuhan terhadap ketentuan tata kelola yang baik. Serta pengawasan guna memastikan keberlanjutan pelayanan

membuka seluas-luasnya akses masyarakat, termasuk UMKM terhadap jasa keuangan.

Kendala

IKA DOKUMENTASI REPUBL

keuangan LKM kepada masyarakat miskin,” kata mantan menteri Perhubungan ini. Apabila kondisi ini terwujud, maka akan terbuka peluang kerja sama dengan berbagai lembaga lain, seperti perbankan, asuransi, dan lembaga pembiayaan. Direktur Direktorat Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan UMKM Bank Indonesia, Edi Setyadi menjelaskan, pengertian usaha mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih di bawah Rp 50 juta per tahun atau hasil penjualan di bawah Rp 300 juta. Jumlah unit usaha ini mencapai 50,70 juta (98,9 persen). Sementara usaha kecil 520 ribu (1,01 persen), menengah 4.000 (0,08 persen), dan besar 400 (0,01 persen). Disebutkan akses ke sektor keuangan formal masih menjadi kendala bagi sebagian besar masyarakat, termasuk UMKM.

Survei Bank Dunia tahun 2010 menunjukkan, porsi masyarakat yang mempunyai akses kepada jasa keuangan formal baru 52 persen. “Sensus BPS 2006 menunjukkan bahwa permodalan dan pemasaran menjadi masalah utama yang dihadapi pelaku UMK,” paparnyua. Sementara hambatan ekspansi UMK lebih didominasi oleh masalah permodalan atau akses terhadap sumber pembiayaan yang bobotnya mencapai 50,2 persen. Sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi bank, peran BI dalam pengembangan UMKM, kata dia, lebih ditekankan pada peningkatan intermediasi kepada sektor UMKM. Karena masih banyak lapisan masyarakat yang belum tersentuh oleh pelayanan jasa keuangan, maka BI mengeluarkan Strategi Nasional Kebijakan Keuangan Inklusif (Financial Inclusion) yang bertujuan untuk

Executive VP Business Head Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI), Yosrizal Zaini mengatakan, saat ini semua bank berupaya untuk mencari nasabah. “Tidak lagi seperti dulu, sekarang bank berebut untuk mencari nasabah. Makanya tak heran jika banyak bank yang berminat terhadap sektor mikro,” ujarnya. Hanya saja, ada beberapa kendala yang dihadapi bank dalam memberikan kredit kepada UMKM. Antara lain, tidak adanya sertifikat yang dapat digunakan untuk jaminan (agunan). Tanpa sertifikat, maka bank kesulitan melakukan eksekusi ketika kredit bermasalah. Masalah lainnya adalah ketentuan tingkat kredit bermasalah (non performing financing/NPF) yang ditetapkan minimal lima persen. “Kalau untuk kredit biasa mungkin bisa NPF-nya lima persen. Tapi, untuk UMKM setidaknya delapan persen. Karena pendidikan di sektor ini masih rendah dan umumnya masalah yang timbul bukan karena si peminjam,” papar Yosrizal. Ia mengaku UMKM selama ini menjadi tulang punggung BSMI. Dengan kontribusi mencapai 70 persen, penyaluran kredit (outstanding) di sektor ini mencapai Rp 2,6 triliun pada tahun lalu dengan tingkat NPF 2,6 persen. Tahun ini, pihaknya yakin kredit UMKM akan terus meningkat hingga Rp 3,6 triliun dan tingkat kontribusi terhadap kredit yang disalurkan naik menjadi 80 persen. ■ ed: khoirul azwar

:: ekspansi ::

Mempertahankan Keperkasaan oleh Desy Susilawati isnis pembiayaan properti diprediksi bakal mengalami kenaikan hingga 27 persen tahun ini. Seiring dengan itu, para pengelola bank mulai gencar menawarkan kredit pemilikan rumah (KPR) kepada masyarakat. Bukan itu saja, bank-bank juga meningkatkan alokasi kreditnya untuk pembiayaan rumah, ruko, dan apartemen. Salah satu bank yang semakin gencar menawarkan KPR adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Pengelola bank BUMN ini optimistis bahwa penyaluran kredit akan mengalami pertumbuhan 25 sampai 30 persen di tahun ini, di mana alokasi terbesarnya adalah untuk KPR. "Pertumbuhan kredit baru di tahun ini berkisar antara 25-30 persen,” kata Direktur Mortage Consumer Banking BTN, Irman A Zahiruddin kepada Republika, Jumat (28/1). Realisasi penyaluran kredit BTN pada tahun lalu sekitar Rp 21 triliun. Jika mereka menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 25-30 persen, maka total pinjaman untuk masyarakat yang akan disediakan tahun ini berkisar Rp 27-28 triliun. Menurut Irman, penyaluran kredit terbesar tahun ini akan dialokasikan untuk KPR, yakni lebih dari 70 persen dari total kredit. Hal itu karena bisnis BTN masih fokus pada pembiayaan perumahan. “Selebihnya untuk kredit lainnya,” ungkapnya. Irman menjelaskan naiknya alokasi kredit KPR

B

seiring dengan pertumbuhan properti tahun ini yang diprediksi cukup pesat, terutama di bidang perumahan. Ini didorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada daya beli masyarakat. “Sehingga permintaan konsumen akan rumah juga semakin tinggi. Ini juga ditunjang oleh banyaknya pengembang yang menyediakan rumah,” katanya. Pihak perbankan, seperti BTN, kata Irman, jelas turut mengambil peran dalam perkembangan properti tersebut dengan menyediakan produk KPR. Untuk tahun ini, BTN akan menawarkan sejumlah produk KPR, antara lain program KPR yang bekerja sama dengan Jamsostek, KPR bekerja sama dengan PT Asuransi ABRI (Asabri), dan program lainnya. BTN memiliki dua produk unggulan KPR, yakni KPR Rumah Sejahtera yang bersubsidi dan KPR Komersil alias tanpa subsidi. Berdasarkan prediksi Real Estat Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), realisasi penyediaan rumah tapak atau landed house tahun lalu sebanyak 120 ribu unit. Tahun ini, kata Irman, BTN yakin bisa mendanai semua rumah sejahtera yang akan dibangun. "Kami sangat optimistis mampu mendanai semua rumah sejahtera yang dibangun. Tapi ini tergantung suplainya. Sementara untuk yang komersial, potensinya sangat besar. Dan, BTN bisa tetap mendominasi pasar dengan mengua-

sai 27 persen market. Ini harus dipertahankan," paparnya. Saat ini jumlah pengguna KPR BTN lebih dari dua juta nasabah yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Namun, penetrasi market terbesarnya berada di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), yaitu lebih dari 70 persen. "Saat ini kami hampir tidak punya saingan, karena segmen market BTN sedikit berbeda,” katanya. Segmen pasar BTN adalah KPR Rp 200 juta ke bawah, sementara bank lain bisa mencapi Rp 400 juta. “Tapi kami optimistis bisa lebih berkembang tahun ini.” Untuk suku bunga, Bank BTN menyediakan suku bunga KPR Sejahtera non-subsidi sekitar 8,15 persen sampai 8,50 persen. Untuk rumah sejahtera susun sekitar 9,25-9,95 persen. Sedangkan KPR komersial berkisar 10,75 hingga 12,75 persen. Selain KPR, BTN juga menyediakan kredit lain. Untuk kredit perorangan, bank ini mengadakan kredit bersubsidi, kredit griya utama, KPR BTN Platinum, Kredit Griya Multi, Kredit Ringan Batara, Kredit, Kredit Swadana. Sementara untuk kredit umum/korporasi, mereka menyediakan kredit Yasa Griya/Kredit Konstruksi, Kredit Modal Kerja, Kontraktor (KMK-Kontraktor), Kredit Modal Kerja-Industri Terkait dengan Perumahan, dan Kredit Investasi (KI), serta kredit lainnya. ■ ed: khoirul azwar TAHTA AIDILA