* **
NOTA KESEPAHAT'AN
ANTARA
, ,
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 2! 0/Um/PB/XX|I201 7 NOMOR: Bl33llvB0l7
TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI GURU
Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh, bulan April, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat diJakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:
1.
Dr. UNIFAH ROSYIDI, U.Pd., selaku KETUA Uiiuttrt PENGURUS BE$AR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRU, berkedudukan di Jalan Tanah Abang lll Nomor 24, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KE$ATU.
2.
JENDERAL POLI$I Drs. M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D., selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONE$IA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU .....
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a.
bahwa PIHAK KESATU merupakan organisasi profesi guru yang berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat serta benvenang menetapkan dan menegakkan kode etik guru, memberikan bantuan hukum pada guru, memberikan perlindungan profesi guru, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru serta memajukan pendidikan nasional;
b.
bahwa PIHAK KEDUA merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
c.
bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Polri dengan PGRI Nomor: Bl3lll2012 dan Nomor: T0lUmlPBlY\X12012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Perlindungan Hukum Profesi Guru, yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 26 Januari 2017.
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209);
2.
Undang-Undang Nomor 2 fahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4168);
3.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301);
4.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 45);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 167);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 rahun 2008 tentang Guru (Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4941);
7.
Peraturan .....
7.
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik lndonesia; dan
8.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik lndonesia.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka Perlindungan Hukum Profesi Guru melalui Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan sebagai berikut: .
i..
,
BAB
I
MAKSUD DAN TUJUAN Pasal
1
(1)
Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PTHAK dalam rangka Perlindungan Hukum Profesi Guru.
(2)
Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka Perlindungan Hukum Profesi Guru. BAB
II
RUANG LINGKUP
Pasal 2 Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. b. c. d.
pertukaran data daniatau informasi; penegakan hukum terhadap profesi guru; bantuan pengamanan; dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
BAB Iil .....
BAB III PELAKSANAAN
Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau lnformasi Pasal 3
(1)
PARA PIHAK saling menukar data dan/atau informasi terkait penegakan hukum terhadap profesi guru yang disampaikan secara tertulis.
(2)
Dalam keadaan sangat mendesak, pertukaran data dan/atau informasi dapat disampaikan secara lisan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan secara tertulis.
(3)
PARA PIHAK wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima, serta tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya.
Bagian Kedua Penegakan Hukum terhadap Profesi Guru Pasal 4
(1)
PIHAK KESATU menyampaikan laporan atas dugaan tindak pidana terkait dengan profesi guru kepada PIHAK KEDUA.
(2)
PIHAK KEDUA melaksanakan penegakan hukum terhadap profesi guru antara lain tindakan kekerasan, ancaman/intimidasi baik dari peserta didik, orang tua peserta didik maupun pihak lainnya.
(3)
PARA PIHAK berkoordinasi dalam rangka penegakan hukum terhadap profesi guru.
Bagian Ketiga.....
Bagian Ketiga Bantuan Pengamanan Pasa! 5
(1)
PIHAK KESATU dapat meminta bantuan pengamanan kepada PIHAK KEDUA yang disampaikan melalui permintaan secara tertulis.
(2)
Dalam situasi mendesak, permintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara lisan selanjutnya ditindaklanjuti secara tertulis.
Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pasal 6
(1)
PARA PIHAK secara bersama-sama dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang perlindungan hukum profesi guru.
(2)
Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelatihan, seminar, workshop, simposium, Focus Group Drsccussrbn (FGD), atau kegiatan lain yang disepakati.
BAB IV SOSIALISASI Pasal 7
(1)
Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik pusat maupun tingkat daerah/wi layah.
(2)
Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh PARA PIHAK.
(3)
Sasaran sosialisasi meliputi:
a. b. c.
di tingkat
pengurus dan anggota PGRI; pegawai negeri pada Polri; dan pemangku kepentingan.
BAB V .....
BAB V PENANGGUNG JAWAB
Pasal 8
(1)
Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing pihak.
(2)
Wakil PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
a.
PIHAK KESATU:
1)
tingkat pusat menunjuk Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI;
2)
tingkat provinsi menunjuk Ketua Pengurus Provinsi PGRI; dan
3)
tingkat kabupaten/kota menunjuk Ketua Pengurus Kabupaten/Kota PGRI.
b.
PIHAK KEDUA:
1)
tingkat Mabes Polri menunjuk Kepala Biro Kerja Sama Kementerian Lembaga (Karokerma KL) Sops Polri;
2)
tingkat Polda menunjuk Kepala Biro Operasi (Karoops) Polda; dan
3)
tingkat Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro menunjuk Kepala Bagian Operasi (Kabagops).
BAB VI TINDAK LANJUT Pasal 9
(1) (2)
Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Pedoman Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Pedoman Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disusun oleh kelompok kerja yang beranggotakan penruakilan dari PARA
PIHAK'
(3)
Pedoman .....
(3)
Pedoman Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini. BAB VII MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10
PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal
11
Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IX KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu Addendum Pasal 12
(1)
Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2)
Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
Bagian Kedua .....
Bagian Kedua Perbedaaan Penafsiran Pasal
13
'
Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
Bagian Ketiga Masa Berlaku Pasal 14
(1)
Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2)
Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini. (3)
Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.
BAB X PENUTUP
Pasal 15
Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
AH ROSYIDI, M.Pd.
