ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN NENE MALLOMO ( THE NENE MALLOMO FOUNDATION) INDONESIA ANGGARAN DASAR MUKADDIMAH

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN NENE MALLOMO ( THE NENE MALLOMO FOUNDATION) INDONESIA

ANGGARAN DASAR MUKADDIMAH Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu adalah merupakan kewajiban segenap bangsa Indonesia. Mencermati kondisi aktual bangsa Indonesia sejak orde lama hingga tumbangnya orde baru ( 21 Mei 1998 ) adalah suatu rahmat dari Allah SWT . Dengan tumbangnya rezim orde baru merupakan awal harapan bangsa untuk mencapai titik yakni reformasi. Namun kenyataan pahit yang harus dihadapi bangsa ini bahwa apa yang diharapkan, masih jauh untuk dicapai. Olehnya itu, kami berusaha untuk meneruskan langkah reformasi yang terhenti sejenak, pasca sidang istimewa ( Juli 2001 ) kami generasi Indonesia bersepakat bahwa demi memperjuangkan harkat dan martabat bangsa yang selama ini termarginalkan dengan kezaliman rezim yang berkuasa haruslah kita bersatu padu. Bahwa amanah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah tegaknya demokrasi demi terciptanya masyarakat adil dan makmur yang madani dan hal itu sejiwa dengan nilai dan tujuan reformasi. Dan olehya itu kami mendeklarasikan sebuah wahana Yayasan Nene Mallomo ( The Nene Mallomo Foundation ) sebagai wadah masyarakat & bangsa Indonesia, demi masa depan yang lebih baik. Dan semoga upaya ini mendapat ridha dari Allah SWT, demi terciptanya keadilan, demi terwujudnya masyarakat madani di Indonesia, Amin. Untuk mencapai cita-cita luhur tersebut, Yayasan Nene Mallomo ( The Nene Mallomo Foundation ) meyusun Anggaran Dasar sebagai berikut :

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nene Mallomo ( The Nene Mallomo Foundation ) Indonesia

1

BAB 1 NAMA, ASAS, LAMBANG, DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Lembaga ini bernama Yayasan Nene Mallomo ( The Nene Mallomo Foundation ), didirikan di Sidenreng Rappang pada tanggal 28 Mei 2002, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pasal 2 Lembaga ini berasaskan Pancasila & UUD 1945.

Pasal 3 Lembaga ini berlambangkan rumah dengan atap susun dengan latar bintang di belakang, sebagai ciri masyarakat marginal yang sederhana, bahkan penuh kesengsaraan namun kewajiban kita untuk memperjuangkan nasib mereka. Setengah lingkaran menandakan wadah ini adalah tempat berrhimpunnya masyarakat kecil untuk mencari keadilan. Pasal 4 Lembaga ini berkedudukan di Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi – Selatan , Indonesia.

BAB II SIFAT DAN TUJUAN Pasal 5 Lembaga ini adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat independen.

Pasal 6 Lembaga ini bertujuan : 1. mewujudkan

cita-cita

luhur

kemerdekaan

sebagaimana

tertuang

dalam

mukaddimah UUD 1945. 2. Mewujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia dalam suatu tatanan masyarakat adil, makmur yang madani dengan limpahan rahmat Allah SWT.


2

BAB III FUNGSI DAN USAHA Pasal 7 Lembaga ini berfungsi sebagai : 1. Wadah penyalur aspirasi rakyat & masyarakat Indonesia. 2. Wadah kontrol sosial tentang kinerja aparatur Pemerintah / negara (eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri ) dalam menjalankan tugas dan

tanggung

jawabnya kepada bangsa & negara Republik Indonesia. 3. Wadah ini memperjuangkan masyarakat kecil, fakir miskin, anak terlantar untuk mendapatkan hak sebagai warga negara (perlindungan dan pemeliharaan oleh masyarakat dan negara). 4. Memperjuangkan kemerdekaan berpendapat, baik berupa pemikiran, permintaan, pengaduan, ataupun protes dalam bentuk lisan maupun tulisan dan bentuk penyampaian lainnya. 5. Memperjuangkan masyarakat untuk memperoleh dan memilih pekerjaan serta kehidupan yang layak bagi kemanusiaan tanpa diskriminasi. 6. Dan memperjuangkan masyarkat untuk memperoleh bantuan hukum dan penegakan hak asasi manusia.

Pasal 8 Usaha-usaha yang dilakukan organisasi : 1. Menyelenggarakan pendidikan, diskusi, seminar, peletihan kader dan sejenisnya. 2. Menerbitkan buletin / media massa. 3. Mengadakan

penelitian

/

studi

untuk

penyiapan

kebijakan

strategis

penyelenggaraan negara & daerah. 4. Usaha-usaha di bidang ekonomi dan jasa. 5. Mengadakan kerjasama dengan pemerintah atau organisasi lain untuk pengembangan sosial kemasyarakatan.


3

BAB IV KEKUASAAN DAN WEWENANG Pasal 9 1. Musyawarah Besar merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Yayasan Nene Mallomo dan diselenggarakan 4 tahun sekali oleh Badan Pengurus untuk menetapkan Garis-garis besar Program dan kebijakan lembaga serta memilih Dewan Pakar dan Pengurus untuk periode berikutnya. 2. Musyawarah Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul 2/3 atau lebih anggota. 3. Musyawarah Luar Biasa memutuskan hal-hal yang prinsipil dan kekuatan putusannya sama dengan Musywarah Besar.

BAB V KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK Pasal 10 1. Anggota organisasi adalah warga negara Indonesia yang sudah berumur 15 tahun ke atas yang secara sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam AD/ART. 2. Sifat keanggotaan adalah terbuka dan sukarela. 3. Keanggotaan Perhimpunan terdiri dari: 1) Anggota Pendiri, adalah perseorangan atau individu yang pertama kalinya tercatat sebagai pencetus berdirinya Organisasi dan nama-namanya tercantum di bagian akhir akta Anggaran Dasar ini. 2) Anggota Biasa, adalah setiap perseorangan atau individu baik pria maupun wanita yang bersedia dan mampu memajukan maksud dan tujuan serta kegiatan Organisasi. 3) Setiap anggota harus memiliki Kartu Anggota. 4. Keanggotaan tidak berlaku karena:

:

a. Meninggal dunia. b. Permintaan sendiri secara tertulis. c. Mencemarkan nama baik organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nene Mallomo ( The Nene Mallomo Foundation ) Indonesia

4

Pasal 11 Setiap anggota berkewajiban : 1. Menjaga nama baik organisasi. 2. Menaati AD/ART serta keputusan lembaga. 3. Ikut aktif dalam setiap kegiatan lembaga. 4. Menghadiri rapat organisasi. 5. Membayar uang pangkal dan uang iuran.

Pasal 12 1. Setiap anggota mempunyai : a. Hak bicara dan hak suara. b. Hak memilih dan dipilih. c. Hak membela diri. d. Hak memperoleh penghargaan organisasi. e. Hak-hak yang tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi 2. Ketentuan penggunaan hak tersebut ayat (1) diatur ART .

BAB VI KEDAULATAN Pasal 13 1. Kedaulatan lembaga terletak di tangan anggota. 2. Pengurus bertanggung jawab kepada Anggota. 3. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.


5

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI / LEMBAGA Pasal 14 1. Dalam menjalankan aktivitas, lembaga, dibentuk Dewan Pengurus anntara lain : a. Direktur Eksekutif dan staf, b. Sekretaris Eksekutif dan staf, c. Bendahara Eksekutif dan staf, d. Koordinator Departemen. (Penjelasan diatur di ART) 2. Dewan Pengurus adalah berwenang menentukan kebijakan lembaga dengan tetap berpedoman pada AD / ART.

Pasal 15 1. Untuk mengawasi kinerja Pengurus dalam hal pemberian pertimbangan, nasehat dan semacamnya, di bentuk Dewan Pakar. 2. Mengenai struktur Dewan Pakar di atur dalam ART.

BAB VIII RAPAT Pasal 16 1. Rapat adalah pertemuan yang diadakan oleh Dewan Pengurus dalam rangka pelaksanan fungsi dan tugasnya. 2. Rapat dilaksankan berdasarkan tata tertib yang disahkan. 3. Pengambilan keputusan sejauh mungkin berdasarkan asas musyawarah mufakat, dan apabila tidak mugkin lagi, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak / voting dengan memegang prinsip demokrasi.

Pasal 17 Bentuk-bentuk Rapat : 1. Rapat Kerja ( diadakan satu kali setelah Musyawarah Besar ). 2. Rapat Tahunan ( diadakan satu kali satu tahun kepengurusan ). 3. Rapat Triwulan ( diadakan dalam per tiga bulan kepengurusan ). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nene Mallomo ( The Nene Mallomo Foundation ) Indonesia

6

BAB IX KEUANGAN Pasal 18 Sumber keuangan didapat dari : 1. Iuran dan uang pangkal anggota. 2. Sumbangan yang tidak mengikat. 3. Usaha-usaha lain yang halal dan sah.

BAB X ATURAN PERALIHAN DAN TAMBAHAN Pasal 19 Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan pada Musyarwarah Besar Yayasan Nene Mallomo. Pasal 20 Yayasan Nene Mallomo hanya dapat dibubarkan oleh suatu Musyawarah Luar Biasa dan hanya diadakan untuk itu. Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur lebih lanjut pada Anggaran Rumah Tangga. Pasal 22 Anggaran Dasar ini mulai berlaku tanggal ditetapkan. Pasal 23 Sebagai pengecualian dari apa yang ditetapkan dalam Pasal 9 Ayat 1 dan Pasal 14 di atas, maka untuk pertama kalinya anggota pendiri akan mengangkat suatu Dewan Pengurus dan Dewan Pakar yang bertugas mempersiapkan dan memantapkan jalannya Organisasi untuk masa jabatan 4 ( empat ) tahun,

Badan Pendiri & Direktur Eksekutif :

Achmad Jafar


7

ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 1. Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Anggaran Dasar ( AD ) Yayasan Nene Mallomo terdiri atas : a. Anggota Pendiri b. Anggota biasa c. Anggota kehormatan 2. Anggota Pendiri, adalah perseorangan atau individu yang pertama kalinya tercatat sebagai pencetus berdirinya Organisasi dan namanya tercantum di bagian akhir akta Anggaran Dasar ini. 3. Anggota Biasa adalah sebagaimana tercantum pada pasal 10 Anggaran Dasar Yayasan Nene Mallomo. 4. Anggota Kehormatan adalah orang yang berjasa dalam pengembangan Yayasan Nene Mallomo ( The Nene Mallomo Foundation ). Pasal 2 Hak Anggota : 1. Hak anggota biasa adalah sebagaimana tercantum pada Pasal 12 Anggaran Dasar Yayasan Nene Mallomo. 2. Setiap anggota kehormatan mempunyai hak yang sama dengan anggota biasa kecuali hak memilih dan dipilih. Pasal 3 Kewajiban anggota telah termaktub pada Pasal 11 Anggaran Dasar Yayasan Nene Mallomo,.. Pasal 4 Masa keanggotaan telah termaktub pada Anggaran Dasar Pasal 10 item 3, dan mengenai tata cara pemberhentian / pemecatan anggota diatur berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus atas pertimbangan Dewan Pakar dan dituangkan dalam suatu Ketetapan.


8

BAB II SUSUNAN DAN WEWENANG PENGURUS YAYASAN NENE MALLOMO Pasal 5 Susunan Pengurus Yayasan Nene Mallomo Sidrap : 1. Direktur Eksekutif 2. Wakil direktur Eksekutif 3. Sekretaris Eksekutif 4. Wakil Sekretaris Eksekutif 5. Bendahara Eksekutif 6. Wakil Bendahara 7. Koordinator-koordinator Departemen. Pasal 6 Deprtermen / Biro yang di bentuk : 1. Departemen Penelitian dan Pengembangan. 2. Departemen Usaha, Kesejahteraan dan Jasa. 3. Departemen Pemuda dan Kaderisasi. 4. Departemen Humas dan Hukum. 5. Departemen Dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan Yayasan Nene Mallomo ( The Nene Mallomo Foundation )

Pasal 7 1. Dewan Pengurus merupakan satu kesatuan yang harus bekerja sama dalam menjalankan aktivitas program kerja lembaga. 2. Pimpinan / Direktur Yayasan Nene Mallomo berkewajiban menjalankan roda organisasi dan berwenang mengambil kebijakan - kebijakan dan berkewajiban melaksanakan ketentuan dan kebijakan sesuai AD / ART serta keputusankeputusan Rapat Kerja dan rapat-rapat lainnya.

Pasal 8 1. Dewan Pengurus berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Besar ( Pasal 9 Anggaran Dasar Yayasan Nene Mallomo )


9

Pasal 9 Syarat-syarat untuk dicalonkan dan dipilih sebagai pimpinan / Direktur Eksekutif Yayasan Nene Mallomo, yakni : 1. Tidak sementara menjabat posisi pimpinan pada organisasi lain. 2. Memiliki dedikasi dan loyalitas serta pengalaman dalam berorganisasi. 3. Harus terdaftar senagai anggota Yayasan Nene Mallomo. 4. Dan syarat lain yang diatur dalam Musyawarah Besar.

BAB III SUSUNAN DEWAN PAKAR Pasal 10 1. Majelis Dewan Pakar berjumlah paling sedikit 5 orang maksimal 9 orang. 2. Susuan Majelis Dewan Pakar sebagai berikut : a. Ketua Majelis Dewan Pakar. b. Wakil Ketua c. Anggota.

BAB IV KEWENANGAN DEWAN PAKAR

Pasal 11 Dewan Pakar adalah Majelis yang bertugas memberi petunjuk, pertimbangan, saran, nasihat kepada Dewan Pengurus dalam

menjalankan serta mengendalikan semua

kegiatan dan usaha organisasi.


10

BAB V PENUTUP Pasal 12 Apabila terjadi pembubaran organisasi dengan Keputusan Musyawarah Luar Biasa maka Dewan Pengurus menetapkan suatu panitia khusus yang bertugas melaksanakan inventaris dan diserahkan kepada Badan Pendiri lembaga untuk selanjutnya mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Mengenai kekayaan

Pasal 13 lembaga diserahkan kepada Badan Pendiri lembaga untuk

selanjutnya mengambil keputusan

yang

seadil-adilnya untuk

diwakafkan kepada

organisasi sosial lainnya yang punya visi yang sama (apabila terjadi pembubaran lembaga).

Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Yayasan Nene Mallomo Sidrap.

Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Badan Pendiri & Direktur Eksekutif :

Achmad Jafar

Ditetapkan : Di Sidenreng Rappang, 28 Mei 2002


11

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN NENE MALLOMO ( THE NENE MALLOMO FOUNDATION) INDONESIA ANGGARAN DASAR MUKADDIMAH

Recommend Documents