ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PKVHI 2014-2017 Disampaikan pada Rapat Kerja PKVHI 2015 Hotel Kawanua Jakarta, 28 April 2015
STRUKTUR AD/ART
STRUKTUR ANGGARAN DASAR PKVHI Nama, Waktu dan Tempat
Kekayaan
Azas dan Sifat
Atribut Organisasi
Visi, Misi Tujuan
Perubahan AD
ANGGARAN DASAR
Status, Fungsi dan Peran
Pembubaran
Struktur Organisasi
Aturan Tambahan
Keanggotaan
Aturan lebih lanjut (ART)
STRUKTUR ART PKVHI ANGGARAN RUMAH TANGGA
Keanggotaan
Jenis & Tata Cara Penerimaan b Hak & Kewajiban
Struktur Organisasi
Kekayaan
Musyawarah, Rapat & Keputusan
Penggalangan Dana
Kepengurusan
Kegiatan Khusus
Aturan Tambahan
Pengaturan & Keputusan Pengurus Pusat
Atribut Organisasi
Lambang
Mars
Tata Organisasi
Mutasi & Rangkap
MPO
Sanksi & Pemberhentian
Pendirian & Penghentian Kepengurusan
Database, No & Kartu
Personalia, Pemilihan, syarat & Pelantikan
Bendera Papan Nama Kartu Anggota
Seragam & Lencana
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ART Keanggotaan ( Pasal 1)
Kewenangan Munas ( Pasal 15 ayat 5 c dan d )
Peserta Muswil Pasal 16 ayat 2.5 dan ayat 7 )
Munaslub ( Pasal 18)
Pemilihan Anggota MPO ( Pasal 27 ayat 3 )
KEANGGOTAAN SEBELUMNYA Anggota Muda Anggota adalah orang yang telah dilatih untuk menjadi Konselor VCT HIV dengan mengikuti seluruh kegiatan pelatihan secara penuh yang telah dinyatakan mendapat rekomendasi dari PKVHI dan disertifikasi oleh Kementerian Kesehatan RI. Anggota Biasa 1. Anggota biasa adalah Konselor VCT HIV yang telah melaksanakan konseling di unit layanan. 2. Petunjuk teknis untuk mendapatkan rekomendasi akan diatur pada aturan khusus.
PERUBAHAN 1. Anggota adalah orang yang telah dilatih untuk menjadi Konselor VCT HIV dengan mengikuti seluruh kegiatan pelatihan secara penuh yang telah dinyatakan lulus dan disertifikasi oleh Kementerian kesehatan Republik Indonesia serta mendapat rekomendasi dan teregistrasi di PKVHI. 2. Anggota adalah Konselor VCT HIV yang telah melaksanakan konseling di unit layanan. 3. Petunjuk teknis untuk mendapatkan rekomendasi akan diatur pada aturan khusus.
KEWENANGAN MUNAS SEBELUMNYA
PERUBAHAN
MUNAS berwenang : 1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 2. Menetapkan garis-garis besar arah kebijaksanaan dan pokokpokok program PKVHI. 3. Menilai pertanggung jawaban pengurus Pusat PKVHI 4. Memilih Ketua Umum yang baru dan mengambil keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu bagi perkembangan PKVHI dengan mengindahkan ketentuanketentuan yang tercantum dalan AD/ART.
MUNAS berwenang : 1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 2. Menetapkan garis-garis besar arah kebijaksanaan dan pokok-pokok program PKVHI. 3. Menilai pertanggung jawaban pengurus Pusat PKVHI dan anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO). 4. Memilih 5 (lima) Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO). 5. Memilih Ketua Umum yang baru dan mengambil keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu bagi perkembangan PKVHI dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalan AD/ART.
PESERTA MUSWIL SEBELUMNYA 2. Peserta MUSWIL adalah : 1. Penasehat 2. Pengurus Wilayah bersangkutan 3. Pengurus cabang pada wilayah bersangkutan 4. Peninjau sesuai dengan keputusan Pengurus wilayah
PERUBAHAN 2. Peserta MUSWIL adalah : 1. Penasehat 2. Pengurus Wilayah bersangkutan 3. Pengurus cabang pada wilayah bersangkutan 4. Peninjau sesuai dengan keputusan Pengurus wilayah 5. Anggota Sesuai mandat dari pengurus Pusat 7. Bila Wilayah Belum memiliki Cabang maka hak suara dimiliki oleh Anggota peserta musyawarah wilayah yang ditetapkan berdasarkan surat mandat dari pengurus pusat
GARIS BESAR PROSEDUR MUSWIL
MUSWIL
1. Pengurus Wilayah yang telah habis masa Baktinya menyurati Pengurus Pusat dan menyampaikan rencana Penyelenggaraan Muswil beserta laporan Perkembangan dan kegiatan Pengurus Wilayah 2. Pengurus Pusat menelaah laporan dan kondisi Wilayah tersebut untuk menilai kelayakan rencana penyelenggaraan Muswil 3. Bila Wilayah yang telah habis masa baktinya tersebut tidak memiliki Cabang untuk pemilihan Maka Pengurus pusat Mengeluarkan mandat kepada Anggota untuk menjadi peserta Muswil dengan hak suara satu anggota satu orang dengan masukan dan pertimbangan/masukan Pengurus Wilayah, dari Penasehat Wilayah atau Anggota diwilayah tersebut 4. Hasil hasil Muswil di jadikan Laporan prosiding Muswil dan laporan pertanggungjawaban lainnya dilaporkan kepada Pengurus Pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan SK Pengurus Baru
MUNASLUB SEBELUMNYA Hanya diatur di AD untuk pembubaran organisasi
PERUBAHAN 1. Musyawarah Nasional Luar Biasa, selanjutnya disebut MUNASLUB merupakan perangkat pengambil keputusan yang sama kedudukannya dengan MUNAS 2. Peserta MUNASLUB adalah sama dengan peserta MUNAS 3. MUNASLUB diadakan sewaktu-waktu di luar jadual MUNAS yang telah ditetapkan sebelumnya. 4. MUNASLUB diselenggarakan jika pengurus pusat PKVHI dan MPO tidak aktif. 5. MUNASLUB diselenggarakan olah panitia Ad Hoc yang dibentuk oleh pengurus wilayah dalam rapat pimpinan wilayah.
MPO Sebelumnya
Perubahan
2.Majelis Pertimbangan Organisasi berfungsi sebagai berikut: a. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang dalam melaksanakan AD/ART dan aturan di bawahnya dan memberikan rekomendasi legalitas formal. Menerima Masukan dan Laporan dari Konselor Anggota Organisasi b. Melakukan Pengawasan kode etik bagi Konselor Anggota PKVHI
2.Majelis Pertimbangan Organisasi berfungsi sebagai berikut: a. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang dalam melaksanakan AD/ART dan aturan di bawahnya dan memberikan rekomendasi legalitas formal. Menerima Masukan dan Laporan dari Konselor Anggota Organisasi b. Melakukan Pengawasan kode etik bagi Konselor Anggota PKVHI c. Bertanggungjawab kepada MUNAS
MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI MPO Status
Fungsi
Lembaga Pengawasan dan Konsultasi PKVHI
• Melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus Pusat Wilayah, Cabang • Memberikan rekomendasi legalitas formal
Berjumlah 5 orang dipilih dan bertanggungjawab pada Munas
• Menerima Masukan dan Laporan dari Konselor . • Melakukan Pengawasan kode etik bagi Konselor Anggota PKVHI
Keistimewaan
Dapat mengambil Alih Kepengurusan Pusat yang tidak Aktif (Pasal 29)
TATA KERJA STRUKTUR PKVHI PELINDUNG Pengawasan Saran masukan
MPO Konsultasi
MUNAS
PENGURUS PUSAT Intruksi, Koordinasi
Masukan Laporan
MUSWIL
PENGURUS WILAYAH Intruksi, Koordinasi
MUSCAB
PENASEHAT NASIONAL
PENGURUS CABANG
Saran masukan
Saran masukan
Intruksi, Koordinasi Pengawasan Kode Edtik
KONSELOR ANGGOTA PKVHI
PENASEHAT WILAYAH
PENASEHAT CABANG
PENDIRIAN WILAYAH/CABANG Wilayah
Di Usulkan Minimal 5 Orang Anggota kepada Pengurus Pusat
Cabang
Pendirian Khusus
Di Usulkan Minimal 5 Orang Anggota kepada Pengurus Wilayah diteruskan kepada Pengurus Pusat
Dapat dibentuk langsung Pengurusan Wilayah/Cabang bila Prioritas Nasional dan SekurangKurangnya terdapat 5 orang Anggota
Penelitian, Penilaian, Pengurus Pusat Bersama MPO
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
