ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan KOTA BLITAR
Bismillahirrohmannirrohim
PREAMBULE Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Dan hak warganegara untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh UUD, yaitu tercantum pada pasal 28F yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok sejenis lainnya adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Kelompok Informasi Masyarakat “ASABRI” Kelurahan Gedog akan bergerak melaksanakan seluruh aktifitas nya dengan suatu ketentuan pokok yang berbentuk Anggaran Dasar sebagai berikut :
ANGGARAN DASAR KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT “ KIM ASABRI “ BAB I NAMA , TEMPAT DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Organisasi ini bernama Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Aspirasi, Kabar dan Inspirasi (Asabri) Kelurahan Gedog yang seterusnya disebut KIM “ASABRI” Kelurahan Gedog . Pasal 2 KIM ASABRI didirikan pada tanggal 10 Januari 2017 Pasal 3 KIM ASABRI berkedudukan di Lingkungan BTN Asabri Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar . BAB II AZAZ DAN DASAR Pasal 4 Kelompok Informasi Masyarakat ASABRI berazaskan Pancasila yang menjunjung tinggi obyektivitas, keabsahan dan keterbukaan informasi untuk kemaslahatan anggota masyarakat dan Negara yang bercirikan kebersamaan, kemandirian, dan kegotongroyongan. Pasal 5 DASAR Dasar pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Asabri adalah : 1. Undang-undang Dasar 1945. Pasal 28 f; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi informasi nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, tanggal 17 Maret 2009 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, tanggal 1 Juni 2010
BAB III VISI DAN MISI Pasal 6 VISI Visi dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ASABRI adalah 1. Terwujudnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang inovatif dalam meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendayagunaan informasi dan komunikasi dalam rangka mencapai masyarakat informasi yang sejahtera. 2. Mewujudkan masyarakat sadar informasi. Pasal 7 MISI Misi dari Kelompok Informasi Masyarakat Asabri adalah 1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya KIM secara mandiri sebagai wahana informasi bagi masyarakat, 2. Meningkatkan peranan KIM dalam memperlancar arus informasi antar anggota masyarakat, antara pemerintah dengan masyarakat serta pemerintah dengan masyarakat, 3. Meningkatkan kemampuan anggota KIM dan masyarakat dalam mengakses informasi dalam rangka meningkatkan literasi informasi dan mengatasi kesenjangan informasi, 4. Mengembangkan dan meningkatkan aktivitas KIM dalam mendayagunakan informasi sebagai media yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta sebagai media menyalurkan aspirasi masyarakat. 5. Meningkatkan kemampuan anggota dan masyarakat dalam hubungannya dengan peningkatan ekonomi masyarakat. BAB IV SIFAT, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 8 SIFAT Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ASABRI bersifat : 1. Mandiri ( bebas / independent ) dan swadaya, 2. Non Partisan dan atau tidak terkait dengan partai atau kepentingan politik apapun. Pasal 9 MAKSUD 1. Menemukan masalah bersama melalui diskusi dengan anggota kelompok, 2. Mengenali alternative pemecahan masalah dengan mencari informasi yang bermanfaat dari berbagai media informasi seperti surat kabar, media elektronik dan internet.
3. Membuat keputusan bersama setelah membicarakan informasi yang diperoleh secara bersama, 4. Melaksanakan keputusan yang disepakati melalui kerjasama antara anggota kelompok atau pihak lain, 5. Mengembangkan jaringan informasi antar anggota masyarakat untuk berbagi informasi dalam rangka memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan informasi, 6. Mengembangkan kemampuan berwirausaha masyarakat melalui media informasi. Pasal 10 TUJUAN Sebagai kerangka kerja nasional mengenai kelembagaan dan operasional Kelompok Informasi Masyarkat dan sebagai dasar mengembangkan Kelompok Informasi Masyarakat di daerah yang implementasinya disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. BAB V TUGAS DAN FUNGSI
1. 2.
3.
4.
1. 2. 3.
4.
Pasal 11 TUGAS Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi, Memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota KIM sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa, Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok / masyarakat dengan pihak lainnya ( Pemerintah ), sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa, Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan antar bangsa yang artinya kerjasama antar kelompok tidak langsung mewujudkan kebersamaan demi tercapainya kesatuan dan persatuan bangsa secara keseluruhan. Pasal 12 FUNGSI Sebagai wahana informasi antar anggota KIM dari KIM kepada Pemerintah dan dari Pemerintah kepada masyarakat, Sebagai mitra dialog Pemerintah dalam merumuskan Kebijakan public, Sarana peningkatan leterasi angota KIM dan masyarakat di bidang informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi di kalangan anggota KIM dan masyarakat, Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi.
BAB VI ORGANISASI DAN STRUKTUR KEPENGURUSAN
1. 2.
1.
2. 3. 4.
Pasal 13 ORGANISASI Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat Asabri berkedudukan di wilayah Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Kelompok Informasi Masyarakat didaftarkan ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar. Pasal 14 STRUKTUR KEPENGURUSAN Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat dibentuk dari masyarakat dan oleh masyarakat sesuai dengan hasil musyawarah dan disetujui oleh peserta musyawarah, Susunan pengurus disesuaikan dengan kondisi Kelompok Informasi Masyarakat, Susunan Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I, Sekretaris 2, Bendahara dan Koordinator Bidang. Ketua Kelompok Informasi Masyarakat dipilih oleh anggota berdasarkan musyawarah anggota dengan berasaskan Pancasila. BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS
1. 2. 3.
4.
1.
2.
3.
Pasal 15 HAK PENGURUS Pengurus berhak membuat dan mengusulkan rencana kerja sesuai dengan bidang masing-masing, Pengurus berhak membuat dan mengusulkan anggaran kegiatan dibidangnya masing-masing sesuai dengan kemampuan pendanaan organisasi, Ketua berhak menolak usulan dari pengurus apabila usulan tesebut tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam pertemuan pengurus dan atau sesuai dengan AD /ART organisasi, Ketua berhak menerima laporan hasil kegiatan dari pengurus. Pasal 16 KEWAJIBAN PENGURUS Ketua Kelompok Informasi Masyarakat memiliki kewajiban untuk membuat pedoman tata kerja, serta mengatur pembagian tugas dan wewenang organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua dibantu oleh seorang wakil ketua , Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara serta Penanggungjawab Bidang-bidang yang terbentuk didalamnya yang selanjutnya disebut Pimpinan. Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4.
Pengurus berkewajiban untuk membuat serta melaporkan setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan kepada Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Asabri . BAB VIII PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
1.
2.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pasal 17 Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ASABRI adalah masyarakat yang berdomisili diwilayah Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar atau yang memiliki kepedulian pada pengelolaan informasi. Ketua Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ASABRI harus berdomisili dan berkedudukan di wilayah Kelurahan Gedog. Pasal 18 Syarat-syarat menjadi Pengurus KIM ASABRI Jujur, adil dan amanah. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia serta Undang-undang Dasar 1945. Taat dan patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku. Berwawasan luas dan memiliki tujuan yang sama dalam mengelola informasi. Cakap dan berpengalaman dalam berorganisasi. Mampu mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Untuk menjadi anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ASABRI dapat mengajukan diri menjadi anggota KIM ke pengurus.
Pasal 19 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Kewajiban anggota Kelompok Informasi Masyarakat adalah : 1. Setia dan taat terhadap semua keputusan dan peraturan organisasi. 2. Sanggup menjaga nama baik organisasi serta menjadi tauladan bagi masyarakat. 3. Menjalankan usaha dan atau aktivitas keorganisasian. 4. Mendukung program-program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 5. Anggota Kelompok Informasi Masyarakat berhak menyatakan pendapat, memilih dan memilih dalam setiap kegiatan organisasi. 6. Anggota berhenti dari keanggotaan Kelompok Informasi Masyarakat dikarenakan meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan atau atas permintaan sendiri.
BAB IX MASA BHAKTI KEPENGURUSAN Pasal 20 Masa jabatan Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ASABRI selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali setelah itu dengan usulan anggota melalui musyawarah dan mufakat. BAB X MUSYAWARAH
1. 2.
Pasal 21 Semua keputusan adalah hasil dari musyawarah dan mufakat antar anggota. Pengurus dan Anggota Kelompok Informasi Masyarakat berkewajiban setia dan taat serta mematuhi setiap hasil musyawarah. BAB XI KEGIATAN DAN USAHA
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
1.
2.
Pasal 22 KEGIATAN Mengakses informasi dari berbagai sumber, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melakukan diskusi bersama seluruh anggota Kelompok Informasi Masyarakat. Mengimplementasikan hasil diskusi dari kelompok maupun perorangan. Membentuk jaringan kelembagaan Kelompok Informasi Masyarakat yang merupakan hubungan antar Kelompok Informasi Masyarakat dan antara anggota Kelompok Informasi Masyarakat. Menyebarluaskan Informasi. Menyerap aspirasi dari masyarakat Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan, pemanfaatan informasi kepada masyarakat. Pasal 23 PRODUK Produk dari KIM ASABRI adalah semua kegiatan yang menciptakan peluang usaha dalam rangka dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan tidak bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku. Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan mengembangkan ketrampilan dan usaha anggota.
BAB XII MEDIA Pasal 24 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ASABRI dalam menggali, mengelola dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat membentuk media informasi dan media musyawarah warga. Untuk media informasi dapat berupa cetak, radio dan internet. BAB XII KEUANGAN Pasal 25 Bantuan dari dana APBN, APBD tingkat I dan APBD tingkat II. Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat. Uang iuran dari anggota Kelompok Informasi Masyarakat. Hasil dari usaha Kelompok Informasi Masyarakat. BAB XII ATURAN TAMBAHAN Pasal 26 Untuk aturan – aturan yang belum tercantum didalam Anggaran Dasar ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga KIM ASABRI . 1. 2. 3. 4.
Disahkan di : Blitar Pada tanggal : 27 Januari 2017
Ketua
Sekretaris
Mahfud Setiyawan
Aditya Putra Harsono
Anggaran Rumah Tangga BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 1.
2.
3.
4.
5.
Calon anggota baru dapat menjadi anggota penuh apabila bersangkutan adalah petani yang berasal dari anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) diwilayah kerja Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan memenuhi syarat serta mentaati kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban yang dimaksud pada butir (1) aktif dalam Kegiatan Informasi Masyarakat Mematuhi AD dan ART yang telah disepakati, mematuhi dan menerima AD/ART. Anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) wajib aktif mengikuti kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) baik kegiatan pertemuan maupun kegiatan non pertemuan. Penerimaan anggota baru dilaksanakan dengan mengisi formulir pendaftaran yang diisi pengurus dan dinilai persyaratannya. Diterima tidaknya menjadi anggota baru tergantung hasil penilaian pengurus. Anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dapat diberhentikan sebagai anggota apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban pada butir (2) dan (3) minimal 1 (satu) tahun. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
1. 2. 3.
1. 2.
Pasal 2 Setiap anggota mempunyai hak suara dan berhak untuk bicara dan menyampaikan usul di dalam maupun diluar Rapat Anggota. Setiap anggota mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagai sebagai pengurus. Setiap anggota mempunyai hak dan menelaah pembukuan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) setiap atau saat Rapat Anggota. Pasal 3 Setiap anggota wajib menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Setiap anggota wajib memenuhi ketentuan yang ada didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan rapat, serta peraturan lainnya.
BAB III WEWENANG DAN TUGAS PENGURUS Pasal 4 1. Pengurus berwenang menetapkan Pola Kebijakan Umum Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), meliputi: 1. Kebijakan mengenai penerimaan dan pemberhentian anggota. 2. Kebijakan mengenai kegiatan program pendidikan dan promosi. 3. Kebijakan-kedijakan lain yang sewaktu-waktu dikuasakan oleh Rapat Anggota untuk disusun dan digariskan oleh pengurus. 2. Pengurus berwenang menetapkan Pola Kebijakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), meliputi: 1. Program Pendidikan antara lain: 1. Pendidikan bagi calon-calon anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). 2. Pendidikan bagi anggota-anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). 3. Pendidikan bagi calon pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). 4. Pendidikan bagi pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). 5. Program Promosi antara lain: a) Promosi kepada individu yang dianggap potensial yang ada di wilayah kerja Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). b) Sistem bonus dan hadiah c) Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah kerja Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). BAB IV JABATAN DAN URAIAN TUGAS PENGURUS Pasal 5 Jabatan dalam kepengurusan dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. KETUA menjalankan tugas-tugas: 1. Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus. 2. Menandatangani surat-menyurat dan surat-surat berharga. 3. Mewakili kepentingan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ke dalam dan ke luar. 4. Memimpin pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. 2. WAKIL KETUA 1. Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir. 2. Membimbing dan mengawasi anggota pengurus sesuai dengan tugas masing-masing. 3. Mengkoordinir dan melaksanakan usaha ekonomi organisasi.
3.
4.
5.
SEKRETARIS 1. Melaksanakan administrasi kesekretariatan. 2. Melaksanakan inventarisasi anggota pengurus dan anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). 3. Melaksanakan inventarisasi kekayaan organisasi. 4. Menyusun atau membaca notulen Rapat Anggota dan Rapat Pengurus. 5. Menyusun laporan pertanggungjawaban kesekretariatan. BENDAHARA 1. Menerima uang iuran dari bendahara anggota kelompok. 2. Mencatat penerimaan uang dan pengeluaran. 3. Membuat administrasi keuangan (perubahan) yang dilaporkan pada Rapat Anggota. AKSES INFORMASI 1. Memberikan informasi kepada seluruh masyarakat tentang program Kelompok Informasi Masyarakat. 2. Memberdayakan para pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 3. Memberdayakan Para ibu-ibu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 4. Memberikan penyuluhan serta informasi tentang kegiatan kemasyarakatan. 5. Mengembangkan kegiatan ekonomi yang tergabung dalam Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). 6. Mengembangkan Potensi ekonomi yang berada di kawasan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). 7. Mengembangkan wawasan anggota Kelompok Informasi Kawasan (KIM) dalam bidang pengembangan pendidikan, kesenian dan olah raga, kesehatan serta keagamaan. 8. Memberikan Informasi-informasi tentang kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). 9. Mengakses atau mencari informasi untuk mengembangkan kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). BAB V PERTEMUAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
1.
2. 3. 4.
Pasal 6 Pertemuan pengurus bersama perwakilan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dilaksanakan secara rutin 3 (tiga) kali setahun sesuai dengan kesepakatan bersama. Pertemuan Pengurus bersama seluruh anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun Dalam setiap pertemuan diisi dengan materi-materi yang dapat meningkatkan kemampuan manajemen pengurus dan anggota. Setiap anggota wajib mengikuti pertemuan yang telah disepakati bersama.
BAB VI PERWAKILAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
1.
2.
Pasal 7 Perwakilan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah seseorang yang telah dipercayakan oleh masing-masing kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang bergabung sebagai wakilnya dalam rangka menyampaikan aspirasi kelompok dan pengambilan keputusan. Perwakilan kelompok informasi masyarakat (KIM) berasal dari perwakilan pengurus atau anggota kelompok informasi masyarakat yang tidak merangkap sebagai pengurus kelompok informasi masyarakat (KIM). BAB VII SANKSI
1.
2.
3.
Pasal 8 Seluruh anggota dan pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) wajib mentaati peraturan yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Anggota dan Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dengan sengaja melanggar atau tidak taat ada peraturan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga akan dikenakan sanksi. Bentuk sanksi yang dikenakan kepada anggota yang melanggar aturan ditetapkan dalam musyawarah anggota.
Anggaran Rumah Tangga ini diterima dan disahkan oleh Rapat Anggota yang diadakan pada tanggal 27 Januari 2017
Ketua
Sekretaris
Mahfud Setiyawan
Aditya Putra Harsono
Susunan Pengurus KIM “ASABRI” Kelurahan Gedog Kec. Sananwetan Kota Blitar 1. 2.
Pelindung Pembina
: :
3.
Pengurus Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara
: : : : :
Lurah Gedog Eka Sulistiyana Satria Trengginas Utama Mahfud Setiyawan Bima Atmaja Aditya Putra Harsono Bryna Septin Nur Ivana
Sie Humas dan Kerjasama
:
Ricky Fredo Pratama Putra Alvin Riqki Novan Maulana Iqbal Aushafa Dzaky Fawwaz F
Sie Pengelolaan Informasi
:
Ricard Candra Riyanto Muhammad Taufik
Sie Pelayanan & Desiminasi Informasi
:
Mikael Kevin Yulian Dhiaz Trisnanto
Sie Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif :
Dedy Mahdan Achmad Roziqin
