2016 ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DPD AREBI JABAR 2016
[KOMPAK KUAT HEBAT]
ANGGARAN DASAR YANG TELAH DISEMPURNAKAN MUKADIMAH Sesungguhnya kemerdekaan Bangsa Indonesia itu sebagai rahmat Tuhan Yang mahasa Esa, merupakan penggilan, tantangan dan dorongan bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang sangat berat tetapi amat mulia, yaitu menciptakan kemakmuran material dan spiritual yang adil bagi rakyat Indonesia. Bagi suatu organisasi profesi yang terjun ke dalam dunia usaha, sadar akan hak kewajiban, peranannya serta tanggung jawabnya kepada Nusa dan Bangsa, sebagai penerus cita-cita dan karya dari generasi terdahulu, berketetapan hati untuk memberikan darma baktinya dalam pembangunan negara menuju kepada terwujudnya kemakmuran yang adil dan merata. Meyakini bahwa kewiraswastaan adalah salah satu upaya mencapai cita-cita luhur untuk kemakmuran Nusa dan Bangsa Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 45, disamping usaha-usaha lain yang dilaksanakan secara ulet, teratur, berencana dan penuh kebijaksanaan. Maka atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan yang luhur untuk mencapai cita-cita tersebut diatas, kami para pengusaha jasa pemasaran property dan real estate Indonesia yang berada dalam jajaran masyarakat pengusaha Indonesia dan dunia usaha nasional, menyatakan bersatu berhimpun dalam satu wadah organisasi “Brokerage Real Estate Indonesia” dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :
BAB I NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN KETENTUAN Pasal 1 Nama Asosiasi ini bernama ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA, disingkat AREBI, yang secara resmi dalam bahasa Inggris disebut Indonesia Real Estate Broker Association. Pasal 2 Waktu AREBI didirikan di Jakarta pada tanggal 17 November 1992 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
1
Pasal 3
Kedudukan 1.
Organisasi tingkat pusat AREBI berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia. 2. AREBI tingkat Daerah berkedudukan di Propinsi. 3. AREBI tingkat Cabang berkedudukan di Kabupaten atau Kotamadya. Pasal 4 Ketentuan Umum AREBI adalah asosiasi perusahaan, baik badan usaha maupun perorangan, atas dasar kesamaan usaha, kegiatan dan profesi dibidang broker real estat, bersifat independen dan professional, berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional.
BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 5 Asaz Organisasi ini berazaskan Pancasila. Pasal 6 Tujuan Tujuan AREBI adalah meningkatkan harkat Martabat, mutu kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui peningkatan dan pengembangan usaha dan profesi broker real estat, sebagai bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB III KODE ETIK DAN KAIDAH TATA LAKU Pasal 7
Kode Etik AREBI dan Kaedah Tata Laku Profesi Broker Dalam menjalankan profesinya seluruh anggota terikat pada Kode Etik AREBI dan Kaedah Tata Laku Profesi Broker yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Anggaran Dasar ini.
2
BAB IV FUNGSI DAN TUGAS POKOK Pasal 8 Fungsi AREBI berfungsi sebagai : 1. Wadah perhimpunan potensi, penggerak dan pengarah peran serta usaha jasa broker real estate untuk menyatukan tekad, sikap dan gerak dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui peningkatan dan pengembangan profesi broker property / real estat. 2. Wadah pembinaan dan pengembangan profesionalisme broker real estat. 3. Wadah pembinaan dan pengembangan usaha broker real estat Indonesia, yakni yang bergerak di bidang usaha jasa perantara jual-beli, sewa-menyewa dan pemasaran property / real estat, maupun usaha jasa lainnya yang erat kaitannya dengan broker real estat, seperti jasa penilai, manajemen property, penyuluhan, pengembangan promosi. 4. Wahana perjuangan, penyalur aspirasi dan komunikasi social sesama perusahaan jasa broker real estat dan atau dengan asosiasi/organisasi kemasyarakatan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri, organisasi social politik, Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, serta instansi terkait lainnya.
Pasal 9 Tugas Pokok Tugas pokok AREBI adalah : 1. Memelihara, mengembangkan, meningkatkan dan memperkokoh AREBI sebagai organisasi profesi broker real estat. 2. Memajukan dan mengembangkan profesi broker real estat serta profesi lainnya yang erat kaitannya dengan broker real estat. 3. Memperjuangkan pengembangan iklim usaha yang baik di bidang usaha jasa broker real estat, sebagai bagian dari pembangunan perumahan dan pemukiman. 4. Menggerakkan dan mengarahkan peran serta perusahaan broker real estat dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. 5. Membina dan mengembangkan komunikasi timbal balik dan kerja sesama Anggota AREBI dan atau dengan asosiasi / organisasi kemasyarakatan, organisasi social politik Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat dan Pemerintah serta instansi terkait lainnya.
3
BAB V KEANGGOTAAN Pasal 10
Dasar Keanggotaan Dasar keanggotaan AREBI bersifat perorangan dan atau perusahaan, aktif dan khusus. Pasal 11 Kategori Anggota 1. Anggota Biasa AREBI adalah perorangan dan atau perusahaan, baik badan usaha swasta maupun badan usaha milik pemerintah, yang menjalankan usaha jasa selaku broker real estate, yang dengan sukarela mendaftarkan diri menjadi Anggota. 2. Anggota Luar Biasa adalah perusahaan dan atau perorangan warga negara Indonesia yang telah berjasa terhadap pembinaan dan pengembangan usaha jasa broker real estate, atau yang secara sukarela dan teratur memberikan bantuan kepada AREBI, atau yang dinilai Dewan pengurus Pusat AREBI mempunyai kepedulian dan karena itu bermanfaat terhapat pengembangan usaha jasa broker real estat maupun pengembangan AREBI, yang penerimaannya sebagai Anggota Luar Biasa ditetapkan oleh DPP. Pasal 12 Hak dan Kewajiban 1. Setiap anggota berhak atas pembelaan, pelayanan dan turut serta dalam setiap kegiatan AREBI. 2. Setiap anggota mempunyai hak suara, hak memilih dan dipilih sebagai pengurusan dalam Musyawarah, baik di tingkat Pusat / Daerah / Cabang kecuali Anggota Luar Biasa. 3. Setiap anggota wajib membayar uang pangkal dan iuran anggota tahunan kecuali Anggota Luar Biasa. 4. Setiap anggota wajib berperan aktif dan mewujudkan tujuan organisasi. 5. Anggota AREBI wajib tunduk pada seluruh ketentuan organisasi dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi organisasi. Pasal 13 Berakhirnya Keanggotaan Keanggotaan AREBI berakhir, apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, dan atau diberhentikan.
4
BAB VI ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Pasal 14 Kelembagaan
1.
AREBI memiliki lembaga-lembaga organisasi dengan hirarki sebagai berikut: a. Musyawarah Nasional. b. Rapat Kerja Nasional. c. Dewan Kehormatan AREBI. d. Pengurus Pusat. e. Majelis Kode Etik. f. Musyawarah Daerah. g. Rapat Anggota Daerah. h. Rapat Kerja Daerah. i. Pengurus Daerah. j. Musyawarah Cabang. k. Rapat Anggota Cabang. l. Rapat Kerja Cabang. m. Pengurus Cabang. 2. Musyawarah merupakan lembaga permusyawaratan anggota pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Nasional, Daerah. 3. Musyawarah merupakan lembaga permusyawaratan anggota pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Nasional, Daerah. 4. Rapat Kerja merupakan forum koordinasi, komunikasi dan lembaga penentu kebijakan organisasi, khususnya Program Kerja Organisasi yang pesertanya terdiri dari unsure Pengurus Pusat, unsure AREBI, Ketua Pengurus Daerah. 5. Dewan Kehormatan AREBI merupakan lembaga normative tertinggi organisasi, penentu dan penjaga norma-norma Etika dan Tata Laku Profesi AREBI serta penasehat Pengurus Pusat dalam penentuan kebijakan organisasi. 6. Pengurus merupakan lembaga eksekutif organisasi ditingkat Nasional, Daerah : a. Pengurus Pusat merupakan lembaga eksekutif tertinggi pada tertinggi pada tingkat dan lingkup nasional dengan tugas utama melaksanakan hasil keputusan MUNAS dan Rapat Kerja Nasional. Dalam menjalankan tugasnya Pengurus Pusat mengindahkan nasehat dan pengarahan dari Dewan Kehormatan AREBI. b. Pengurus Daerah merupakan lembaga eksekutif tertinggi pada tingkat dan linkup Propinsi dengan tugas utama melaksanakan hasil keputusan MUNAS, MUSDA, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Keputusan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah. c. Pengurus Cabang merupakan lembaga eksekutif tertinggi pada tingkat dan lingkup Kabupaten / Kota dengan tugas utama melaksanakan hasil keputusan MUNAS, MUSDA, MUSCAB, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah dan Keputusan Pengurus Daerah. 7. Badan-Badan merupakan perangkat operasional tingkat Nasional, Daerah yang dibentuk oleh lembaga eksekutif ditingkat masing-masing dalam rangka menjalankan fungsi organisasi, dan bertanggung jawab pada tingkat kepengurusan masing-masing.
5
Pasal 15 Landasan Organisasi Dalam melaksanakan fungis organisasi, AREBI memeiliki landasan organisasi meliputi : a. Ketetapan Musyawarah Nasional. b. Anggaran Dasar. c. Anggaran Rumah Tangga, d. Kode Etik AREBI dan Kaidah Tata Laku Profesi AREBI. e. Ketetapan Rapat Kerja Nasional. f. Keputusan Dewan Pembina. g. Keputusan Dewan Kehormatan AREBI. h. Keputusan Pengurus Pusat. i. Keputusan Majelis Kode Etik. j. Ketetapan Musyawarah Daerah. k. Ketetapan Musyawarah Cabang. l. Ketetapan Rapat Anggota Daerah. m. Ketetapan Rapat Anggota Cabang. n. Ketetapan Rapat Kerja Daerah. o. Ketetapan Rapat Kerja Cabang. p. Keputusan Pengurus Daerah. q. Keputusan Pengurus Cabang. Pasal 16 Kepengurusan Struktur kepengurusan organisasi AREBI terdiri dari : a. b. c.
Dewan Pengurus Pusat, disingkat DPP, untuk organisasi tingkat nasional; Dewan Pengurus Daerah, disingkat DPD, untuk organisasi tingkat daerah; Dewan Pimpinan Cabang. Pasal 17
Penyelenggara Kepengurusan Tertinggi DPP adalah pemegang dan penyelenggara kepengurusan tertinggi organisasi.
BAB VII TATA LAKSANA Pasal 18 Musyawarah dan Rapat 1. Musyawarah organisasi terdiri atas ; a. b. c. d. e. f.
6
Musyawarah Nasional (MUNAS); Musyawarah Daerah (MUSDA); Musyawarah Cabang (MUSCAB); Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS); Rapat Kerja Daerah (RAKERDA); Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB);
Pasal 19
Musyawarah 1.
Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, diadakan sekali dalam tiga tahun, dengan wewenang : a. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga b. Menetapkan Program Umum Organisasi ; c. Menilai laporan Pertanggungjawaban DPP ; d. Memilih dan menetpkan DPP ; e. Menetapkan kode etik dan ketentuan-ketentuan prilaku keprofesian anggota AREBI atas usul DPP f. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.
2.
Musyawarah Daerah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi masing-masing organisasi tingkat daerah, diadakan sekalli dalam tiga tahun, dengan wewenang ; a. Menetapkan rencana kerja daerah tingkat tahunan ; b. Menilai laporan pertanggungjawaban DPD ; c. Memilih dan menetapkan DPD ; d. Menetapkan keputusan lainnya yang dianggap perlu sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional maupun Keputusan DPP. Pasal 20
Musyawarah Khusus dan Musyawarah Luar Biasa 1.
Musyawarah Khusus : a. Diselenggarakan untuk membahas masalah khusus yang ditetapka oleh MUNAS/MUSDA/MUSCAB. b. Musyawarah Khusus Di tingkat Nasional disebut Musyawarah Nasional Khusus / MUNASSUS. Di tingkat Daerah disebut Musyawarah Daerah Khusus / MUSDASUS Di tingkat Cabang disebut Musyawarah Cabang Khusus / MUSCABSUS.
2. Musyawarah Luar Biasa : a. Di selenggarakan untuk membahas masalah-masalah yang mendesak yang tidak dapat ditunda sampai penyelenggaraan MUNAS / MUSDA berikut :
7
ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I KODE ETIK DAN KAIDAH TATA LAKU PROFESI Pasal 1 Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi AREBI
1. Kode Etik AREBI dan Kaidah Tata Laku Profesi Broker Real Estate ditetapkan dalam RAKERNAS dan disahkan oleh MUNAS, serta wajib ditaati oleh anggota AREBI. 2. Penilaian terhadap pelanggaran Kode Etik AREBI dan Kaidah Tata Laku Profesi Broker Real Estate dilaksanakan oleh Majelis AREBI. 3. Ketentuan bentuk dan jenis sanksi maupun rehabilitas terhadap pelanggaran Kode Etik AREBI dan Kaidah Tata Laku Profesi Broker Real Estate ditetapkan berdasarkan keputusan Majelis AREBI. 4.
Pelaksanaan sanksi maupun rehabilitas anggota dilakukan oleh pengurus pusat.
5. Pelaksanaan sosialisasi Kode Etik AREBI dan Kaidah Tata Laku Profesi Broker Real Estate dilaksanakan oleh Pengurus.
BAB II
KEANGGOTAAN Pasal 2 Dasar Keanggotaan
1.
Persyaratan untuk menjadi Anggota AREBI adalah : a. Perorangan dan atau perusahaan, baik swasta, koperasi,maupun yang didirikan Pemerintah, yang akan dan atau sedang bergerak dibidang usaha jasa broker real estat, dan atau jasa real estat lainnya yang erat kaitannya dengan broker real estat, serta yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia. b. Mengajukan permohonan tertulis kepada DPD yang mewilayahi domisili pemohon, dan dalam hal DPD belum terbentuk, mengajukan permohonan tertulis kepada DPD.
8
c. Didukung secara tertulis oleh sekurang-kurangnya seorang Anggota Dewan Pengurus AREBI dan seorang Anggota Biasa. d. Menyetujui dan bersedia mematuhi Anggaran Dasar, AnggaranRumah Tangga, Keputusan MUNAS, Kode Etik Anggaran AREBI dan peraturan organisasi lainnya. e. Melunasi kewajiban membayar uang panggal dan uang iuran, sekurangkurangnya untuk satu tahun pertama. 2. Perusahaan yang menjadi Anggota AREBI diwakili oleh salah seorang unsure pimpinan di Perusahaan tersebut, dengan mencatumkan namanya pada permohonan keanggotaan atau pemberitahuan tertulis lainnya. 3. Selain persyaratan yang dimaksud pada ayat (1), persyaratan menjadi Anggota AREBI bagi perseorangan adalah : 4. Melampirakansurat keterangan atau dokumen lainnya yang membuktikan bahwa yang bersangkutan berprofesi di bidang usaha jasa broker real estat dan atau usaha jasa real estat lainnya yang erat kaitannya dengan broker real estat. 5. Tidak terdaftar sebagai Anggota AREBI mewakili Perusahaan.
Pasal 3 Persyaratan Menjadi Keanggotaan Luar Biasa
Persyaratan untuk menjadi Anggota Luar Biasa AREBI adalah : a. Pengusaha atau perorangan lainnya yang telah berjasa terhadap pembinaan dan pengembangan usaha broker real estat, atau yang secara sukarela dan teratur memberikan bantuan kepada AREBI, atau yang dinilai Dewan Pengurus Pusat AREBI mempunyai kepedulian, dan karena itu bermanfaat terhadap pengembangan usaha jasa broker real estat maupun pengembangan AREBI. b. Mendapat surat pengangkatan keanggotaan dari DPP.
9
Pasal 4 Tata Cara Penerimaan Anggota Tata cara penerimaan Anggota adalah sebagai berikut : 1. Permohonan menjadi anggota AREBI diajukan secara tertulis menurut model surat permohonan yang ditetapkan oleh DPP, seraya melampirkan : a. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan fotocopy Akte tentang susunan Komisaris dan Direksi yang sekaligus berlaku sebagai bukti domisili dan bergerak di bidang usaha jasa broker real estat, atau surat keterangan berprofesi selaku broker real estat bagi perorangan. b. Data kegiatan usaha jasa broker real estat yang sudah dikerjakan (jika ada). c.
Data kegiatan usaha jasa broker real estat yang akan dikerjakan.
d. Dukungan tertulis dari salah seorang Dewan Pengurus AREBI dan dari salah seorang Anggota AREBI. e.
Pernyataan tertulis menyetujui dan bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Ketentuan-ketentuan Perilaku Keprofesian Anggaran AREBI, serta ketentuan organisasi lainnya di AREBI.
2. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 bulan setelah permohonan keanggotaan diterima, Dewan Pengurus mengambil keputusan menerima dan menolak permohonan tersebut berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus. 3. Dalam hal permohonan dikabulkan, Dewan Pengurus memberitahukan hal itu kepada pemohon, seraya mempersilahkan untuk membayar lunas uang pangkal, uang iuran atau sumbangan yang diwajibkan organisasinya. 4. Berdasarkan keputusan menerima permohonan tersebut, dan setelah ternyata yang bersangkutan telah membayar lunas uang pangkal, uang iuran dan sumbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, DPP menerbitkan surat pengesahan keanggotaan menurut model/contoh yang ditetapkan oleh DPP, dengan ketentuan surat pengesahan keanggotaan tersebut hanya berlaku untuk satu tahun takwim penerbitnya, dan dapat diperbaharui kembali untuk satu tahun takwim berikutnya setelah yang bersangkutan membayar lunas uang iuran dan sumbangan. 5. Dalam hal permohonan keanggotaan ditolak, Dewan Pengurus memberitahukan hal tersebut kepada pemohon, disertai alasan penolakan, baik dari segi teknis administratif, manajemen maupun profesionalisme.
10
Pasal 5 Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Anggota
1.
Setiap Anggota Biasa berhak : a. Menghadiri musyawarah, rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan organisasi tingkat daerah, nasional, regional maupun international, menurut tata cara yang ditentukan organisasi. b. Berbicara dan memberikan suara dalam musyawarah dan rapat-rapat organisasi. c. Memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi. d. Mengajukan usul dan atau saran dalam forum musyawarah, rapat atau pertemuan, maupun kepada pengurus organisasi. e. Mendapat perlindungan dan bantuan dari organisasi didalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang usaha jasa broker real estat. f. Mendapat bantuan dari organisasi dalam menyelesaikan kesulitan yang dihadapi di bidang usaha jasa broker real estat.
2. Setiap Anggota luar Biasa berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat dalam musyawarah, rapat dan pertemuan organisasi, serta mengajukan saran atau nasehat kepada pengurus, baik diminta maupun tidak diminta, secara tertulis maupun lisan. 3. Setiap Anggota berkewajiban : a. Mematuhi, mentaati dan melaksanakan ketentuan organisasi yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS dan MUSDA, Kode Etik Anggota dan peraturan organisasi lainnya. b. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan oraganisasi. c. Berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi, baik musyawarah dan rapatrapat organisasi, maupun kegiatan lainnya yang bersifat membina dan mengembangkan komunikasi timbal balik dan kerjasama dengan sesama anggota, atau yang bersifat dan kerjasama dengan sesama anggota, atau yang bersifat. 4. Membayar uang pangkal, uang iuran bulanan dan sumbangan-sumabangan lain yang diwajibkan menurut ketentuan organisasi. Setiap anggota bertanggung jawab dalam mewujudkan tujuan organisasi dengan :
11
a. Mengabdikan keahliannya demi membela kepentingan masyarakat serta menciptakan lingkungan binaan yang berkelanjutan. b. Melayani masyarakat pengguna Jasa Broker Real Estate/Pemberi Tugas dengan sikap dan perilaku professional, untuk dapat membangkitkan dan menumbuh kembangkan kepercayaan serta penghargaan terhadap bidang usaha jasa broker real estat.
Pasal 6 Berakhirnya Keanggotaan 2. Keanggotaan organisasi berhenti karena : a. Mengundurkan diri dari keanggotaan, yang diajukan secara tertulis, dan berlaku setelah mendapat persetujuan terulis dari DPP. b. Tidak dapat lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik karena Perusahaan atau badan Usahanya bubar, maupun karena menghentikan usaha dibidang real estat. c.
Diberhentikan dari keanggotaan organisasi, baik karena tidak dapat lagi memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai Anggota, maupun karena dikenakan tindakan disiplin organisasi. 3. Kelalaian membayar Uang Iuran dan Sumbangan dapat dianggap dan digolongkan tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota. 4. Pemberhentian keanggotaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan DPP. 5. Anggota yang diberhentikan dengan tidak hormat karena dikenakan tindakan disiplin organisasi, mempunyai hak membela diri dalam MUNAS, dengan ketentuan hak membela diri tersebut dengan sendirinya gugur jika tidak digunakan pada MUNAS berikut sesudah pemberhentiannya.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 7 Pembentukan Organisasi Tingkat Nasional, Daerah dan Cabang 1. Organisasi Tingkat Nasional meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang sudah maupun belum tercakup dalam wilayah Organisasi Tingkat Daerah. 2. Organisasi Tingkat Daerah meliputi wilayah pemerintahan Propinsi, yang pembentukannya ditetapkan oleh DPP, dengan ketentuan harus mempunyai sekurangkurannya 5 (lima) Anggota yang aktif melaksanakan kewajibannya.
12
3. Organisasi Tingkat Cabang meliputi wilayah Kabupaten, yang pembentukannya ditetapkan oleh DPP, dengan ketentuan harus mempunyai sekurang-kurangnya 5 (lima) Anggota yang aktif melaksanakan kewajiban.
Pasal 8 Kepengurusan 1. Susunan DPP terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Wakil Ketua Umum, seorang Sekretaris Jenderal, seorang atau lebih Wakil Sekretaris Jenderal bila dianggap perlu, seorang Bendahara Umum, seorang atau lebih Wakil Bendahara Umum bila dianggap perlu, beberapa orang Ketua Bidang dan beberapa Ketua komparteman bila dianggap perlu untuk mengkoordinir bidang terkait. 2. Susunan DPP terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang wakil Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang Wakil Bendahara, beberapa Bidang. 3. Ketua Umum, para Wakil Ketua Umum, para Ketua Kompartemen, Sekretaris Jenderal, para Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan para Wakil Bendahara Umum di DPP merupakan Dewan Pengurus Harian Pusat. 4. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Para Wakil Sekretaris, Bendahara dan para Wakil Bendahara di DPD merupakan Dewan Pengurus Harian Daerah. 5. Kepengurusan DPP, DPD maupun DPC bersifat kolektif.
Pasal 9 Pemegang dan Penyelenggara Kepengurusan Pemegang dan penyelenggara kepengurusan organisasi tingkat nasional adalah DPP, sedangkan kepengurusan organisasi tingkat daerah diselenggarakan oleh DPD dan kepengurusan organisasi tingkat cabang diselenggarakan oleh DPC.
Pasal 10 Kewajiban Dan wewenang 1. DPP selaku pemegang dan penyelenggara Kepengurusan tertinggi oraganisasi berkewajiban : a. Menyampaikan laporan keadaan dan perkembangan organisasi kepada Rapat Kerja Nasional. b. Melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap kepengurusan organisasi tingkat daerah.
13
c. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional. 2. DPD selaku pemegang dan penyelenggara kepengurusan organisasi tingkat daerah, berkewajiban : a. Menyelenggarakan kepengurusan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan atau Rapat Kerja Nasional, Keputusan dan pengarahan DPP, Keputusan Musyawarah Daerah serta peraturan organisasi lainnya. b.
Menyampaikan laporan keadaan dan pekembangan organisasi kepada DPP dan kepada Rapat Kerja Daerah.
c. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daerah.
3. DPP berwenang : a. Menentukan kebijaksanaan organisasi sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan atau Rapat Kerja Nasional serta Peraturan Organisasi lainnya. b. Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan Program Umum organisasi dan menetapkan Program Kerja Tahunan. c. Membentuk atau mengesahkan susunan dan personalia DPD. d.
Membentuk badan, lembaga, Panitia Kerja dan atau alat kelengkapan organisasi lainnya yang dianggap perlu.
e. Membekukan organisasi tingkat daerah jika banyaknya anggota kurang dari jumlah yang ditentukan organisasi. f.
Membekukan DPD yang melanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga seraya mengangkat Pelaksanaan DPD.
g. Mengadakan kesepakatan kemitraan dengan asosiasi/organisasi kemasyarakatan lainnya, lembaga atau badan, baik nasional maupun internasional. h. Melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan Peraturan Organisasi lainnya.
4. DPD berwenang : a. Menentukan kebijaksanaan organisasi di daerahnya sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan atau Rapat Kerja Nasional, Keputusan DPP, Keputusan Musyawarah Daerah dan atau Rapat Kerja daerah serta Peraturan Organisasi lainnya.
14
b. Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan Program Umum Organisasi, Rencana Kerja Daerah Tiga Tahunan dan menetapkan Program Kerja Tahunan. c. Membentuk Badang, Lembaga, Panitia Kerja dan aatu alat kelengkapan organisasi lainnya yang dianggap perlu di daerah. d. Melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Daerah, Keputusan DPP dan Peraturan Organisasi lainnya. Pasal 11 Persyaratan Menjadi Dewan Pengurus 1. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengurus adalah orang yang berdasarkan kapasitas pribadinya : a. Perorangan Anggota AREBI atau yang mewakili Perusahaan Anggota AREBI yang telah melaksanakan kewajibannya selaku Anggota. b. Mampu bekerja sama secara kolektif dan mampu mengembangkan AREBI sebagai organisasi profesi di bidang usaha jasa broker real estat. c. Mampu meluangkan waktu dan bersedia aktif dalam tugas organisasi. 2. Persyaratan khusus untuk dapat dipilih menjadi Ketua Umum adalah Anggota AREBI yang pernah fungsionaris Dewan Pengurus sekurang-kurangnya satu masa bakti.
Pasal 12 Masa Bakti Kepengurusan 1. DPP dipilih dan ditetapkan oleh MUNAS untuk masa bakgti 3 (tiga) tahun. 2. DPD dipilih dan ditetpkan oleh MUSDA serta disahkan oleh DPP untuk masa bakti 3 (tiga) tahun. 3. DPC dipilih dan ditetapkan oleh MUSCAB serta disyahkan oleh DPD untuk masa bakti 3 (tiga) tahun. 4. Fungsionaris DPP, DPD dan DPC yang telah berakhir masa baktinya dapat dipilih kembali.
Pasal 15 Tugas dan Tanggungjawab 1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPP bertanggung jawab kepada MUNAS dan DPD bertanggung jawab kepada MUSDA masing-masing dan kepada DPP. 2. DPP, DPD dan DPC ditingkatannya masing-masing, menetapkan Tata Kerja Dewan Pengurus yang mengatur pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab di kalangan Dewan Pengurus.
15
Pasal 14 Sekretariat 1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengurus di masing-masing tingkat organisasi, dibantu oleh Sekretariat. 2. Selaku alat kelengkapan organisasi, Sekretariat yang dimaksud dalam ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif, yang diangkat dan diberhentikan oleh, serta bertanggung jawab kepada DPP/DPD, melalui Sekretaris Jenderal/Sekretaris.
Pasal 15 Berakhirnya Masa Bakti Kepengurusan 1. Sebelum masa bakti kepengurusan berakhir, jabatan kepengurusan seseorang di DPP dan DPD berakhir karena : a. Meninggal Dunia. b. Diberhentikan dengan hormat oleh DPP, baik atas permohonan sendiri maupun karena tidak lagi mewakili salah satu Perusahaan Anggota AREBI atau karena Perusahaan yang diwakilinya sudah tidak memenuhi syarat sebagai Anggota AREBI. c. Diberhentikan dengan hormat oleh DPP karena yang bersangkutan berhalangan tetap, yakni diperkirakan tidak dapat melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang jabatan kepengurusannya selama 6 (enam) berturut-turut. d. Diberhentikan oleh DPP dalam rangka menegakkan disiplin organisasi. 2. Pengurus yang diberhentikan dengan tidak hormat dalam rangka menegakkan disiplin organisasi, berhak membela diri dalam MUNAS, dengan ketentuan hak membela diri tersebut dengan sendirinya gugur jika tidak mengajukan permintaan membela diri kepada DPP atau DPD. Pasal 16
Kekosongan/Kelowongan dalam Kepengurusan 1. Dalam hal terjadi kelowongan dalam kepengurusan akibat berakhirnya jabatan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), pengisian lowongan antar waktu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 2. Pengisian lowongan antar waktu jabatan Ketua Umum dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan, melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa jika dipenuhi persyaratan untuk mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, dengan ketentuan sebelum pengisian antar waktu dilaksanakan oleh salah seorang Wakil Ketua Umum yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Harian Pusat.
16
17
