ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng)

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017)

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng) 1Made

1Anantawikrama

Wiradarma Setiawan, Tungga Atmadja, 2Ni Luh Gede Erni Sulindawati

Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]} @undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintahan Desa Bengkel, (2) mengetahui implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Bengkel terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), dan (3) mengetahui kendalakendala apa yang dihadapi dalam implementasi prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen yang selanjutnya dilakukan analisis data dengan model analisis interaktif melalui tiga tahapan yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa Bengkel sudah mengacu pada Peraturan bupati nomor 84 tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi dan pencairan dana dilakukan secara bertahap yaitu melalui empat tahapan yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari kecamatan, (2) pengimplementasian prinsip transparansi dan akuntabilitas pada Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada saat melakukan perencanaan dan pembuatan laporan realisasi dan SPJ, (3) faktor yang mempengaruhi sulitnya mengimplementasikan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa lemahnya sumber daya manusia aparat desa yang ada di desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa seperti halnya dalam pembuatan laporan realisasi, selain itu keterlambatan Alokasi Dana desa yang masuk juga mempengaruhi, peran serta masyarakat juga cenderung mempengaruhi. Kata kunci: Alokasi Dana Desa, ADD, Transparansi, Akuntabilitas Abstract This study aimed at: (1) knowing the distribution mechanism of village fund allocation in Bengkel Village’s government, (2) knowing the implementation of transparancy and accountability principles in the responsibility of Bengkel Village’s government concerning about the report of village fund allocation, (3) knowing the obstacles faced in implementing the transparancy and accountability principles in the responsibility of village government concerning about the report of village fund allocation. This research was done through qualitative method. The data collected through in-depth interview, observation, and documentation study, and then the data was analysed by

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) interactive analysis model through three stages: (1) data reduction, (2) data presentation, (3) conclusion. The result showed that (1) the distribution of village fund allocation from regional government to Bengkel Village government has referred to regulation from the regent no. 84 year 2015 about the procedure of village fund allocation, village fund allocation, taxsharing, revenue-sharing levy, and fund disbursement done stage by stage those were through four stages completed by recommendation letter from the subdistric government, (2) the implementation of transparancy and accountability principles at village fund allocation could be seen at the time of planning and realization report and responsibility letter, (3) the factor affecting the difficulty of implementing the transparancy and accountability principles in the responsibility of village government concerning about the report of village fund allocation, the lack of human resources of the village officials in the village was one of the factors affecting the village government performance as the making of realization report, in addition to the delay in the allocation of village fund coming also had an efffect, public participation also tend to had an effect. Key Word: village fund allocation, transparancy, accountability

PENDAHULUAN Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah Desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut Kampong (Banten, Jawa Barat) atau Dusun (Yogyakarta) atau Banjar (Bali) atau Jorong (Sumatera Barat). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai bentuk pemerintahan pada level terbawah, aparatur desa merupakan ujung tombak dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat, contohnya untuk keperluan administrative kependudukan maupun untuk kepentingan administrative lain misalnya, untuk pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu, SKCK, SIUP, urusan-urusan pertahanan ataupun surat keadministrasian lainnya Bukhari (2012). Untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan tersebut salah satu bentuk bantuan langsung dari pemerintah pusat adalah Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepela Desa. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa. Yang dimaksud pengelolaan keuangan desa berdasarkan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) peraturan menteri Dalam Negeri no. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disingkat Permendagri No. 37/2007) dalam Pasal 1 ayat 2 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Transparansi merupakan keterbukaan organisasi untuk menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami bagi yang berkepentingan (Atmadja, dkk, 2013:19). Sedangkan itu menurut United Nations Development Program (UNDP) dalam Mardiasmo (2009:18) transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang diperoleh berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Menurut Ulum (2001) dalam Atmadja, dkk (2013) suatu entitas yang accountable adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroprasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar (legislative, auditor, atau masyarakat luas) mereview informasi tersebut, dan bila dibutuhkan harus kesediaan untuk mengambil tindakan korektif. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari tanggungjawab seorang pemegang amanah untuk mengelola, menyajikan, melaporkan serta menyampaikan segala aktivitas yang dilaksanakan kepada pemberi amanah (Mardiasmo (2009:20).

Dalam Atmadja, dkk (2013:18) akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen utama dari good corporate governance. Transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip good governace sangat penting di setiap organisasi yang meliputi transparansi dan rasa keadilan, hal ini bertujuan agar organisasi tersebut dipercaya oleh stakeholder, oleh karena itu setiap organisasi di pemerintahan maupun nonpemerintahan diharuskan melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut. Dengan adanya dana bantuan dari pemerintah daerah ke pemerintahan Desa berupa Alokasi Dana Desa masyarakat Desa Bengkel sangat antusian akan dana bantuan tersebut dari pemerintahan kepada desa, seperti yang disampaikan oleh SekDes dimana masyarakat Desa Bengkel sangat peduli akan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola oleh Perangkat Desa hal ini dapat dilihat dari kepedulian masyarakat akan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan tanggung jawab desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa sejak pertama kali desa menerima bantuan Alokasi Dana Desa yang selalu diawasi dan di kawal oleh masyarakat desa. Jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD), Desa Bengkel dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1 Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bengkel Tahun Penerimaan Alokasi Dana Desa 2014 Rp. 185,092,862.22 2015 Rp. 437,096,212.76 2016 Rp. 477,366,070.31 Sumber:Desa Bengkel, Kec.Busungbiu, Kab.Buleleng Dari tabel 1 dapat dilihat jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa, Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima pada tahun 2014 sebesar Rp. 185,092,862.22 pada tahun 2015 jumlah

Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 437,096,212.76 pada tahun 2016 jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 477,366,070.31.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) Berdasarkan data tersebut anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bengkel dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, hal ini berdasarkan pembagian porposional artinya berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan masyarakat miskin. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahun pemerintahan desa yang dibahas dan disetuji bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa. Pengawasan yang dijalankan oleh Badan Pengawasan Desa (BPD) terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran dijadikan patokan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan. Alasan penelitian melakukan penelitian ini adalah karena Desa Bengkel merupakan salah satu desa yang melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk mengetahui implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Pemerintah Desa Bengkel terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD). Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam implementasi prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD). Berkaitan dengan hal tersebut, maka masalah yang akan dikaji dan dijawab dalam penelitian ini, antara lain: (1) Bagaimana mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintahan Desa di Desa Bengkel?, (2) Bagaimana implementasi prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Pemerintah Desa Bengkel terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)?, (3) Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam implementasi prinsip

Transparansi dan Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)?. METODE Ditinjau dari sifat dan tujuannya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini, secara garis besar menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen sedangkan untuk pemeriksaan keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer yang berasal dari informan di lapangan dan data sekunder yang berasal dari hasil studi dokumen. Dalam memilih informan, teknik yang digunakan adalah teknik purposive sample. Penunjukan informan diawali dengan informan kunci, yakni Kepala Desa Bengkel, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Selanjutnya data dianalisis dengan: (1) Reduksi data (data reduction), (2) Penyajian data (data display), dan (3) Menarik kesimpulan (verifikasi). HASIL DAN PEMBAHASAN Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Para Pemerintahan Desa di Desa Bengkel Dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 84 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi hasil Pajak. Dan Bagi Hasil Retribusi dijelaskna bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Menurut Syahdan, dkk (2004) menyatakan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus menyatu dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), karena Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari komponen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang harus mengikuti prinsip-prinsip yang harus dikembangkan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut: a. Aspiratif yaitu dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuagnan desa, pemerintah desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) harus mendengar dan memperhatikan suara (aspirasi) masyarakat setempat, dengan demikian masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan atau aspirasi kepada wakilwakilnya. b. Partisipasi yaitu penyusunan kebijakn pengelolaan keuangan desa yang dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan Belanjad Desa (APBDesa) harus melibatkan partisipasi masyarkat desa dalam menyusun kebijakan dan pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Pemerintahan Desa juga harus proaktif mengajak bicara masyarakat dalam pengambilan keputusan. c. Transparansi (keterbukaan) masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), termasuk program pembangunan. d. Akuntabilitas yaitu Pemerintah Desa mengelola keuangan sesuai aturan dan prosedur yang sudah ada. Mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) mengikuti ketentuan dan tata cara penyaluran Anggaran Pendapatna Belanja Desa (APBDesa). Pada perinsipnya Alokasi Dana Desa (ADD) disalurkan kepada pemerintah desa melalui rekening masing-masing desa, kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) masuk ke dalam kas Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa. Penyaluran dana dilakukan oleh bagian kas daerah dengan cara transfer melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD). Pencairan dilakukan secara triwulan atau empat tahapan. Dalam proses pencarian dana tersebut, apabila Alokasi Dana Desa (ADD) yang

disalurkan sudah diterima oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD), maka pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) diwajibkan menghimpun semua pertanggungjawab dari pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggungjawab kepada Bupati Buleleng, dikoordinir oleh Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kecamatan. Menurut penuturan Kepala Desa (Perbekel), Desa Bengkel yaitu Nyoman Raiasa berdasarkan hasil wawancara mengenai penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah ke Desa, adapun yang dipaparkan dalam wawancara adalah sebagai berikut, “Penyaluran dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah ke desa pertama melalui banyak tahapan, namun secara garis besar penyalurannya dari pemerintah ke desa melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali yang ada di daerah, pemerintah mengirim dana ke rekening desa, kemudian desa mengelola dana tersebut melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang anggarannya sebelumnya sudah di rencanakan di APBDesa”. Pernyataan senada juga dipaparkan oleh Sekretaris Desa yaitu Putu Wenten, berikut ini adalah penuturan yang dipapaprkan dalam wawancara, “Sebelum Alokasi Dana Desa (ADD) masuk ke rekening desa, pertama bendahara desa harus mengamprah (melakukan permohonan pencairan dana) ke Kabupaten melalui DPMD kabupaten buleleng, setelah dilakukan verifikasi kemudian DPMD mencairkan dana ke rekening desa di bank yang ditunjuk, yaitu Bank Pembangunan Daerah Bali. Pencairan dananya dilakukan secara triwulan”. Adapun tahap-tahap dalam mekanisme penyaluran dan pencairan dana Alokasi Dana Desa: 1. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang di tunjukkan berdasarkan keputusan perbekel;

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) 2. Perbekel mengajukan permohonan penyaluran Alokais Dana Desa (ADD) beserta kelengkapan lampiran kepada Bupati dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah/Bendahara Umum daerah melalui Camat Setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan; 3. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah/Bendaharawan Umum Daerah akan menyalurkan Alokais Dana Desa (ADD) langsung/transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening desa; 4. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam anggaran pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dilakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan IV yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari camat yang menyatkaan surat pertanggungjawaban tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa ke kecamatna dan mendapat verifikasi dikecamatan. 5. Karena sesuatu hal tahap sebelumnya belum dapat dicairkan , maka pencairan akan diakumulasikan ke tahap berikutnya. Jadi dari pendapat Kepala Desa dan Kaur Keuangan desa dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah ke Pemerintahan Desa Bengkel sudah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi dijelaskan mekanisme penyaluran Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dilakukan secara bertahap yaitu melalui empat tahap yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari camat yang menyatakan surat pertanggungjawaban tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa ke kecamatan dan mendapat verifikasi dikecamatan.

Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintahan Desa Bengkel ke Masyarakat Desa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaan ADD terintegrasi dalam APBDesa. Sebelum Alokasi Dana Desa masuk ke rekening desa yang dilakukan pertama adalah melakukan perencanaan yang dibahas di dalam Rapat Pembahasan ADD, perencanaan berdasarkan dana Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya karena Alokasi Dana Desa yang masuk tahun berikutnya masih belum diketahui jumlahnya. Setelah perencaan selesai barulah Sekretaris Desa merumuskan APBDesa yang kemudian dirapatkan kembali, setelah APBDesa sudah disetujui dalam rapat kedua tersebut maka hal berikutnya adalah memverifikasi perencanaan yang sudah disusun ke kecamatan Busungbiu. Setelah dana Alokasi Dana Desa masuk ke rekening Desa, maka tahapan yang dilakukan oleh Desa untuk mengelola dana tersebut ialah Pelaksanakan. Oleh karena itu perencanaannya dibahas dalam Rapat Pembahasan ADD, dalam pelaksanaan kegiatan harus melibatkan unsur-unsur terkait dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara rill, seperti halnya warga desa itu sendiri, lembaga desa, dan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan Pembina Alokasi Dana Desa (ADD) dari kecamatan, sehingga keterbukaan akan dapat diciptakan dan apabila terdapat penyimpangan segera dapat diketahui untuk saling meningkatkan. Dalam perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bengkel menggunakan perencanaan yang partisipatif, perencanaan ini melibatkan semua unsur-unsur untuk menyusun kebutuhan untuk menetapkan tujuan dan menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Sesuai pemaparan hasil wawancara dengan Kepala Desa Nyoman Raiasa sebagai berikut: “Jadi sebelum Alokasi Dana Desa masuk kerekening kas Desa, pertama harus menyusun perencaan yang berpedoman pada Alokasi Dana Desa (ADD) tahun

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) sebelumnya yang dilakukan pada Rapat Pembahasan ADD, dan kemudian diverifikasi di kecamatan setelah dana masuk barulah kita bisa melaksanakan rencana yang sebelumnya sudah disetujui dalam Rapat Pembahasan ADD” Jadi dari pernyataan Bapak Kepala Desa dapat di simpulkan bahwa penyaluran dana Alokasi Dana Desa dari desa ke masyarakat sudah sesuai prosedur tata cara pelaksanaan Alokasi Dana Desa dimana melalui tahapan perencanaan, kemudian pelaksanaan. Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Bengkel terhadap Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) Peranan Prinsip Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Bengkel terhadap Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkna akses informasi seluasluasnya. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh infromais yang aktual dan faktual. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Bengkel Timora Willy dalam kutipan berikut: “Agar masyarakat desa percaya dengan kami aparat desa, setiap tahun dalam Rapat Pembahasan ADD dengan melibatkan pihakpihak yang berkaitan dan tentunya

melibatkan masyarakat, dan dibahas juga laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Alokasi Dana Desa tahun lalu. Tujuan melibatkan masyarakat dalam Rapat Pembahasan ADD tentu saja agar kami pihak kantor desa bisa transparansi dan keterbukaan dalam mengelola ADD terhadap masyarakat desa. Kami bertanggungjawab atas dana yang kami peroleh dengan membuat laporan realisasi” Aparat Desa Bengkel selalu terbuka dengan masyarakat desa dengan tujuan agar terbangunnya kepercayaan masyarakat desa kepada aparat desa yang dipercaya diberikan amanah dalam mengelola dana yang diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, aparat Desa Bengkel mencoba melakukan yang terbaik dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Salah satu betuk pertanggungjawaban Desa kepada masyarakat desa adalah dengan di buatnya laporan realisasi. Peranan Prinsip Akuntabilitas dalam Pemeritnahan Desa Bengkel terhadap Pelaporan Alokasi Dana Desa Dewasa ini akuntabilitas merupakan hal penting dalam suatu organisasi. Akuntabilitas sendiri merupakan prinsip pertanggungjawban publik yang berarti bahwa proses penganggaran keuangan mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntuk pertanggungjawban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa maka penyerapan anggaran dapat terjadi secara maksimal karena mendapat pengawasan langsung dari masyarakat. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diartikan sebagai kewajiban Pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan pemerintahan di desa dalam rangka otonomi desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Desa (Hari. 2007:129). Akuntabiltias memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada pengurus dan pengawas dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat.Menilai kinerja pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam mengawasi jalannya kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan biasanya merupakan bentuk pertanggungjawban dari suatu organisasi. Tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah untuk mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas suatu organisasi terhadap pemberi amanah. Menurut PSAK No. 1 yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Dalam pertanggungjawaban Oraganisasi Pemerintahan Desa terhadap Alokasi Dana Desa dibuatlah yang namanya Laporan Realisasi dan SPJ, Laporan Realisasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaporankan dua kali dalam setahun atau setiap semester dalam setahun, dan SPJ atau surat pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa secara terperinci yang ditunjukan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas yang telah dilaksandakan

terhadap dana tersebut. Sesuai dengan pemaparan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Bengkel sebagai berikut: “Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa disini kami membuat Laporan Realisasi dan SPJ yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kami, kepada pemberi dana, dan masyarakat yang memerlukan informasi” Proses Transparansi dan Akuntabilitas pelaporan Alokasi Dana Desa pada Desa Bengkel:

Alokasi Dana Desa

Pendapatan desa

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada Desa Bengkel meliputi: 1. Perencanaan (Transparansi) 2. Pelaksanaan Akuntabilitas

Pelaporan

Gambar 1 Proses Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD). Transparansi menurut Mardiasmo dalam Rahmanurrasjid (2008), transparansi berarti keterbukaan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) pemerintah dalam memberikan informais yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan infromasi lainnya yang akan digunakan untuk mengambil keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi berarti pemeritah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBDesa kepada masyarakat. Keterbukaan sama dengan akuntabilitas. Keterubkaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa: Alokasi Dana Desa, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangin Dana Alokasi Khusus. Pada bagian keempat pelaporan pasal 37 ayat 1 Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: (1) laporan semester pertama; dan (2) laporan semester akhir tahun. Ayat 2 menyatakan Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa, ini sudah termasuk laporan realisasi alokasi dana desa karena alokasi dana desa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, ayat 3 berbunyi Laporan raalisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan ayat 4 berbunyi Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Berikut ini hasil wawancara penulis dengan informan yaitu Kepala Desa Bengkel Bapak Nyoman Raiasa yang menanyakan masalah kendala-kendala yang dihadapi dalam

mengimplementasikan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemerintahan Desa Bengkel. Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Bengkel, Nyoman Raiasa menyatakan, “Banyak kendala yang kami alami dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, pertama kendala format laporan yang berubah ubah karena perubahan undang-undang ataupun perubahan dari peraturan bupati, selain itu karena dana yang masuk ke kas Desa terlambat maka pekerjaan ikut terpengaruh dan dalam pembuatan laporan pun ikut terhambat” Hal senada juga disampaikan oleh Nyoman Timora Willy selaku Kaur Keuangan dalam hasil wawancara dan observasi sebagai berikut, “Kalau ditanyakan masalah kendal sebenernya banyak yang kami hadapi disini mulai dari format laporan realisasi yang berubah ubah, Alokasi Dana Desa yang tidak menentu kapan masuknya sehingga program-program yang sudah disusun sulit untuk terealisasi, selain itu sumber daya manusia (SDM) disini juga kurang, dan lemahnya peran serta masyarakat” Jadi dari pemaparan informan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa didalam pembuatan laporan realisasi banyak faktor yang mempengaruhi sulitnya mengimplementasikan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa, lemahnya sumber daya manusia aparat desa yang ada di desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa seperti halnya dalam pembuatan laporan realisasi, dikarenakan sumber daya manusia yang kurang, saat terjadi perubahan format laporan realisasi dari pemerintahan maupun dari undangundang yang mengaturnya aparat desa sulit membuat laporan tersebut. Selain itu

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) keterlambatan dana alokasi dana desa yang masuk juga mempengaruhi, peran serta masyarakat juga cenderung mempengaruhi. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng) maka simpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah penyaluran dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah ke Pemerintahan Desa Bengkel sudah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi dijelaskan mekanisme penyaluran Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dilakukan secara bertahap yaitu melalui empat tahap yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari camat yang menyatakan surat pertanggungjawaban tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa ke kecamatan dan mendapat verifikasi dikecamatan. Pengimplementasian prinsip transparansi dan akuntabilitas desa terhadap Alokasi Dana Desa dapat dilihat dari alur Alokasi Dana Desa, setelah dana masuk maka akan dilakukan perencanaan oleh desa yang melibatkan banyak pihak dimana itu merupakan bentuk transparansi dana, kemudian untuk mempertangungjawbkannya desa membuat laporan realisasi dan SPJ. Didalam pembuatan laporan realisasi banyak faktor yang mempengaruhi sulitnya mengimplementasikan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa, lemahnya sumber daya manusia aparat desa yang ada di desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa seperti halnya dalam pembuatan laporan realisasi, selain itu keterlambatan dana alokasi dana desa yang masuk juga mempengaruhi, peran

serta masyarakat mempengaruhi.

juga

cenderung

Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun saran yang dapat peneliti beriktan yaitu lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada di Desa, dan juga merangkul masyarakat Desa untuk ikut serta berperan aktif di dalam memajukan Desa, agar tercapainya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Alokasi Dana Desa. DAFTAR PUSTAKA Anonim. 2016. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD). [Online], Tersedia di: http://www.pengertianmenurutparaa hli.net/pengertian-alokasi-danadesa-add/ [Diakses Pada 27 Oktober 2016]. Atmadja, Anantawikraman Tungga. 2013. Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha. Darmiasih, Ni Kadek. 2015. Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Eka Buana, Kec.Sidemen, Kab.Karangasem). Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha. Mardiasmo, 2009. Akuntansi Publik. Yogyakarta: ANDI

Sektor

Moleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya. Okta,

Rosalinda. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Jurnal. Universitas Brawijaya. Vol.1, No.1, Hal:1-17

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) Paknetyas. 2013. Susunan Pemerintahan Desa dan Kecamatan. [Online], Tersedia di: http://paknetyas71.blogspot.co.id/20 13/10/susunan-pemerintahan-desadan-kecamatan.html [Diakses Pada 27 Oktober 2016]. Rahmanurrasjid, Amid. 2008. Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik Di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen). Tesis. Universitas Diponegoro. Republik Indonesia. 2004. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) ------------------------------. 2005. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. ------------------------------. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Pasal 18 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. ------------------------------. 2014. UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Setyoko, Paulus Israwan. 2011. Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). Jurnal. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. Vol.11, No.1, Hal:1-24 Susanti. 2014. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kayungo Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Jurnal. Universitas Mulawarman. Samarinda. Vol.2, No.2, Hal:1-20 Tansala, Ferdi. 2014. Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Beteleme Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Vol.2, No.1, Hal:1-14