e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 1 No: 3 Tahun 2015)
ANALISIS MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA PEMERINTAH DESA (Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec.Sidemen, Kab.Karangasem) Ni Kadek Darmiasih[1], Ni Luh Gd Erni Sulindawati[1], Nyoman Ari Surya Darmawan[2] Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {
[email protected],
[email protected] [email protected]} @undiksha.ac.id. Abstrak Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota diserahkan pada Pemerintah Desa yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan faktor penghambat lemahnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), serta pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tri Eka Buana. Penelitian ini berlokasi di Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dilakukan dengan menentukan pihak-pihak yang menjadi narasumber purposive sampling. Analisis data digunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran Alokasi dana Desa (ADD) dalam APBDesa dilakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan IV. Namun terdapat keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa karena dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap dan faktor penghambat lemahnya pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) karena kualitas sumber daya manusia dan peran masyarakat serta pengawasaan pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas controling. Artinya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilaksanankan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di tandai dengan pembangunan infrastuktur desa Tri Eka Buana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tri Eka Buana. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Alokasi Dana Desa.
Abstract The funds allocated for the rural areas are the funds which are provided by the regency/city government, and are expected to support the implementation of the people’s empowerment and the rural development so that such funds can improve the people’s prosperity. This study was indented to identify the mechanism of how the funds allocated for the rural areas were distributed, and what factors hampered the distribution and how the supervision of the funds allocated for the rural areas was managed at Tri Eka Buana Village. This present study was conducted at Tri Eka Buana Village, Sidemen Village, Karangasem Regency. The data, which were collected through observation, interview and documentary techniques, were qualitative data. The informants were determined using the purposive sampling technique. The data analysis included data reduction, data presentation, and conclusion drawing, or data verification.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 1 No: 3 Tahun 2015) The result of the study showed that the mechanism of the distribution of the funds allocated for the rural areas (ADD) through the Village’s Budget included four stages; they are stage I, stage II, stage III, and stage IV. However, the program planned by the village was achieved late due to the quality of human resources, the role played by the community and the supervision of the management of the funds allocated for the rural areas (ADD) by what is called Badan Permusyawaratan Desa (BPD) as the controller. That is to accommodate the aspirations of rural communities. Supervision Village Consultative Body (BPD) on the management of the Village Fund Allocation (ADD) has implemented as closely as possible in accordance with the duties and functions of the Village Consultative Body (BPD) were on the mark with the construction of rural infrastructure Tri Eka Buana sourced from the Village Fund Allocation (ADD) Desa Tri Eka Buana. Keywords: Regional Government, Village Government, Funds Allocated for the Rural Areas
PENDAHULUAN Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Secara formal pemerintah telah menerbitkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa sebagai dasar hukum yang mengatur yang dianggap urgen bagi desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bentuk pemerintahan pada level terbawah, aparatur desa merupakan ujung tombak dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat, contohnya untuk keperluan administratif kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran, dan lain-lain) maupun untuk kepentingan administrtatif lain misalnya, untuk pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu, SKCK, SIUP, urusan-urusan pertahanan ataupun surat keadministrasian lainnya Bukhari (2012). Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya, baik personil, dana, maupun peralatan/perangkat penunjang lainnya. Untuk itulah dalam PP No. 72 Tahun 2005 tersebut telah mengatur sumber pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan
pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber pendapatan asli desa, adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dari dana pemerintah adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah ditetapkan sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintahan pusat dan daerah yang diterima masingmasing Pemerintah Kabupaten/Kota. Ketentuan formal yang mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) secara lebih jelas sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah tersebut ada dalam Permendagri No.37 Tahun 2007 pada bab IX. Dalam Permendagri tersebut telah cukup dijelaskan mulai tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), tata cara perhitungan besaran anggaran per-desa, mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), pengguna dana sampai dengan pertanggungjawabannya. Dalam upaya mendorong peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat, desa memiliki hak untuk mendapatkan dana perimbangan yang bersumber dari bagian pajak daerah dan retribusi daerah tertentu dan dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa. Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 1 No: 3 Tahun 2015) Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disingkat Permendagri No. 37/2007) dalam Pasal 1 ayat 2 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Dalam ayat 3 juga dijelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, (selanjutnya disebut APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Berdasarkan pada Pasal 212 ayat 6 UU Pemda yang menyatakan bahwa pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundangundangan. Sehingga dari ketentuan tersebut, Bupati Karangasem membentuk suatu aturan yakni Peraturan Bupati Karangasem No. 28 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (selanjutnya disebut Peraturan Bupati tentang pengelolaan ADD). Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: (1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki. (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan
kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dan (4) Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tri Eka Buana masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih kurang maksimal partisipasi swadaya gotong royong masyarakat Desa di wilayah Desa Tri Eka Buana. Artinya rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD) juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Kepala Desa Tri Eka Buana yang menyatakan bahwa, dalam menyusun kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilakukan musrembang tapi yang dihadirkan hanya pengurus lembaga-lembaga desa yang ada, dan hasil musrembang tersebut tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD). Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pendesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pendesaan yang telah ditetapkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Okta Rosalinda (2014) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, yaitu masih kurang Efektif, hal ini di buktikan dengan masih adanya kegiatan proses pengelolaan yang masih kurang peran masyarakat dalam berpartisipasi.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 1 No: 3 Tahun 2015) Dalam peraturan Bupati Karangasem No. 28 tahun 2011 dijelaskan bahwa rencana penggunaan bantuan alokasi dana desa dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, PKK Desa, Ketua RW, dan Ketua RT. Namun dalam kenyataannya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kegiatan dalam bantuan alokasi dana desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa. Mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa (selanjutnya disebut ADD) mengikuti ketentuan dan tata cara Penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Karangasem. Pada Peraturan Bupati tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dijelaskan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di lakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan IV yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari camat yang menyatakan bahwa Surat Pertanggungjawaban (selanjutnya disebut SPJ) tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa ke kecamatan dan mendapat verifikasi di kecamatan. Dari keterangan tersebut perlu untuk diketahui bagaimana mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada pemerintah desa Menurut Peraturan Bupati tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diserahkan kepada Pemerintah Desa dan Lembaga kemasyarakatan yang mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa melalui proses perencanaan partisipatif. Artinya proses Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus desa ataupun tokoh masyarakat), tetapi
harus melibatkan masyarakat lain, seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan lain sebagainya. Sedangkan secara umum sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Pemberdayaan Masyarakat 70% dan Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebesar 30%. Namun didalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut terdapat beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan namun tidak dapat terlaksana. Pernyataan ini juga didukung oleh hasil penelitian Thomas (2013) yang dilakukan penulis di desa Sebawang untuk 30% dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) bisa berjalan sesuai dengan petunjuknya kemudian untuk yang 70% dari Alokasi Dana Desa (ADD) berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011. Sedangkan untuk tahun 2012 lebih kepada pengadaan barang. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sebawang. Desa Tri Eka Buana adalah salah satu desa yang melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima pada tahun 2010 sebesar Rp. 157.406.769,00 pada tahun 2011 jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 229.529.348,09 pada tahun 2012 jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 248.904.407,80 dan tahun 2013 sebesar Rp. 254.694.663,42. Dengan melihat hal tersebut anggaran yang diberikan kepada Desa Tri Eka Buana mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini dikarenakan Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami peningkatan berdasarkan pembagian porporsional artinya berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan masyarakat miskin atau Rumah Tangga Sasaran (RTS). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Anggaran
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 1 No: 3 Tahun 2015) Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dalam pengalokasian dana desa diperlukan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa. Pengawasan yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran yang dijadikan patokan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan. Selama pelaksanaan program pemerintah dan pemakaian dana desa sesuai dengan rencana maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengangapnya tidak menjadi masalah. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tri Eka Buana adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas (controling). Pengawas (controling) di maksud untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Sejauh ini fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilaksanankan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di tandai dengan pembangunan infrastuktur desa Tri Eka Buana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tri Eka Buana. Alasan saya melakukan penelitian ini adalah Desa Tri Eka Buana merupakan salah satu desa yang melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD.Untuk mengetahui berapa jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terima setiap tahun ketahun. Dan untuk mengetahui cara mekanisme penyaluran
Alokasi Dana Desa (ADD) dengan faktor penghambat lemahnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), serta pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ”Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Eka Buana, Kec.Sidemen, Kab.Karangasem). Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemerintah desa di desa tri eka buana, (2) bagaimana faktor penghambat lemahnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di desa tri eka buana, dan (3) bagaimana pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa tri eka buana. Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemerintah desa di desa tri eka buana, bagaimana faktor penghambat lemahnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di desa tri eka buana, dan bagaimana pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa tri eka buana. Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep ke ilmuan khusus dalam bidang kajian yang berhubungan dengan mekanisme penyaluran Alokasi dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa khususnya Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem dan manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Alokasi Dana Desa (ADD) serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 1 No: 3 Tahun 2015) sehingga dapat keberhasilan kebijakan.
mengoptimalkan
METODE Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analisis yang menggunakan studi kasus Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Dalam pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi tempat penelitian untuk mengetahui fenomena yang terjadi, dan mengetahui kondisi di Desa Tri Eka Buana. Selanjutnya, dilakukan wawancara dengan Kepala Desa guna mengumpulkan data mengenai mekanisme penyaluran alokasi dana desa, faktor penghambat lemahnya pelaksanaan alokasi dana desa, dan pengawasan pengelolaan alokasi dana desa yang berupa data primer. Analisis data yang digunakan penelitian ini berupa data kualitatif. Dimana penelitian ini bermanfaat bagi Desa Tri Eka Buana untuk bisa mengetahui pengeluaran dan pemasukan Alokasi Dana Desa untuk setiap tahunnya. selain itu, Desa Tri Eka Buana menjadi tahu bagaimana mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan prosedur yang ada. HASIL DAN PEMBAHASAN Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Tri Eka Buana Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.
Menurut Syahdan, dkk (2004) menyatakan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus menyatu dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), karena Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari komponen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang harus mengikuti prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut: (a) Aspiratif yaitu dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mendengar dan memperhatikan suara (aspirasi) masyarakat setempat, dengan demikian masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan atau aspirasinya kepada wakil-wakilnya. (b) Partisipasi yaitu penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) harus melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam menyusun kebijakan dan pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Pemerintahan Desa juga harus proaktif mengajak bicara masyarakat dalam pengambilan keputusan. (c) Transparansi (keterbukaan) masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), termasuk program pembangunan. (d) Akuntabilitas yaitu Pemerintah Desa mengelola keuangan sesuai aturan dan prosedur yang sudah ada. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Desa Tri Eka Buana, Pak Nyoman menyatakan, “Penerimaan anggaran dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh pemerintah desa Tri Eka Buana dari tahun 2010 sampai dengan 2013 yang jumlah setiap tahunnya berbeda-beda“ (Wawancara, 8 Januari 2015). Adapun penerimaan alokasi dana desa untuk tahun 2010 sebesar Rp. 157.406.769,00, tahun 2011 sebesar Rp 229.529.348,09, tahun 2012 sebesar Rp. 248.904.407,80, dan tahun 2013 sebesar Rp. 254.694.663,42.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 1 No: 3 Tahun 2015) Dalam anggaran ADD di Desa Tri Eka Buana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan Alokasi Dana Desa mengalami peningkatan berdasarkan pembagian porporsional artinya berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan masyarakat miskin atau Rumah Tangga Sasaran (RTS). Interpretasi penerimaan anggaran dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2010. Jumlah keseluruhan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2010 sebesar Rp157.406.769,00. Kemudian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ada 70% untuk Pemberdayaan Masyarakat dan 30% untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi jumlah untuk Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Pemberdayaan Masyarakat + Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebesar Rp108.792.481,00 + Rp46.625.349,00 = Rp155.417.830,00. Sedangkan jumlah Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Pemberdayaan Masyarakat Alokasi dana Desa Tambahan + Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Tambahan adalah sebesar Rp1.082.257,30 + Rp906.681,70 = Rp1.988.939,00. Jadi jumlah keseluruhan adalah Rp155.417.830,00 + Rp1.988.939,00 = Rp157.406.769,00. Interpretasi penerimaan anggaran dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2011. Jumlah keseluruhan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011 sebesar Rp229.529.388,09. Kemudian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ada 70% untuk Pemberdayaan Masyarakat dan 30% untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi jumlah untuk Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Pemberdayaan Masyarakat + Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Biaya
Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebesar Rp99.477.623,76 + Rp42.633.267,30 = Rp142.110.891,06. Sedangkan jumlah Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Pemberdayaan Masyarakat Alokasi dana Desa Tambahan + Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Tambahan adalah sebesar Rp61.192.947,92 + Rp26.225.549,11 = Rp87.418.497,03. Jadi jumlah keseluruhannya adalah Rp142.110.891,06 + Rp87.418.497,03 = Rp229.529.388,09. Interpretasi penerimaan anggaran dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2012. Jumlah keseluruhan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2012 sebesar Rp248.904.407,80. Kemudian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ada 70% untuk Pemberdayaan Masyarakat dan 30% untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi jumlah untuk Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Pemberdayaan Masyarakat + Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebesar Rp152.213.945,71 + Rp65.234.945,11 = Rp217.448.493.82. Sedangkan jumlah Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Pemberdayaan Masyarakat Alokasi dana Desa Tambahan + Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Tambahan adalah sebesar Rp22.019.139.79 + Rp9.436.774.19 = Rp31.455.913,98. Jadi jumlah keseluruhannya adalah Rp217.448.493.82 + Rp31.455.913,98 = Rp248.904.407,80. dan,Interpretasi penerimaan anggaran dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2013. Jumlah keseluruhan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 sebesar Rp394.694.663,92.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 1 No: 3 Tahun 2015) Kemudian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ada 70% untuk Pemberdayaan Masyarakat dan 30% untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi jumlah untuk Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Pemberdayaan Masyarakat + Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebesar Rp173.046.936,33 + Rp74.162.972,71 = Rp247.209.909,04. Sedangkan jumlah Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Pemberdayaan Masyarakat Alokasi dana Desa Tambahan + Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Tambahan adalah sebesar Rp33.239.328,81 + Rp14.245.426,07 = Rp47.484.754,88. Jadi jumlah keseluruhannya adalah Rp247.209.909,04 + Rp47.484.754,88.= Rp394.694.663,92. Pihak yang menyalurkan dana Alokasi Dana Desa (ADD). Kepala Desa menyatakan,“Yang menyalurkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) ini yaitu pemerintah desa. Pada prinsipnya Alokasi Dana Desa (ADD) ini disalurkan kepada pemerintah desa melalui rekening masingmasing desa, kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) masuk ke dalam kas desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa” (Wawancara, 8 Januari 2015). Selanjutnya peneliti kembali mengajukan pertanyaan tentang penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Kepala Desa mengungkapkan, “Penerimaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tri Eka Buana sudah memenuhi sesuai prosedur yang ada. Dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Karangasem untuk memperoleh bagian Alokasi Dana Desa (ADD). Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) berserta kelengkapan lampiran kepada Bupati dan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah/Bendaharawan Umum daerah melalui Camat setelah dilakukan diverivikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Di dalam permohonan dilampirkan rincian program atau kegiatan yang akan dilaksanakan (Wawancara, 8 Januari 2015). Dari hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Tri Eka Buana, Nengah Winarte menyatakan,“Tahapan penyaluran dana dilakukan oleh bagian kas daerah dengan cara mentransfer melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Karangasem kecabang pembantu dikecamatan. Pencairan ini dilakukan secara triwulan” (Wawancara, 12 Januari 2015). Adapun tahap-tahap dalam mekanisme penyaluran dan pencairan dana ini adalah: (1) Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang di tunjukkan berdasarkan keputusan perbekel; (2) Perbekel mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) beserta kelengkapan lampiran kepada Bupati dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendaharawan Umum daerah melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan; (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendaharawan Umum Daerah akan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) langsung/transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening desa; (4) Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dilakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan VI yang di lengkapi dengan surat rekomendasi dari camat yang menyatakan surat pertanggungjawaban tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa ke kecamatan dan mendapat verifikasi dikecamatan. (5) Karena sesuatu hal tahap sebelumnya belum dapat dicairkan, maka pencairan akan diakumulasikan ke tahap berikutnya. Dalam proses pencairan dana tersebut, apabila Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan sudah diterima oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD), maka pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) diwajibkan menghimpun semua
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 1 No: 3 Tahun 2015) pertanggungjawaban dari pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggungjawaban kepada Bupati Karangasem, dikoordinir oleh Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kecamatan. Selain itu pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) diwajibkan untuk membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap bulannya. Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa dimana sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diserahkan kepada Pemerintah Desa dan Lembaga kemasyarakatan yang mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa melalui proses perencanaan partisipatif, sedangkan secara umum sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Pemberdayaan Masyarakat 70% dan Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebesar 30%. Namun didalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut terdapat beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan namun tidak dapat terlaksana. Sehingga Dana tersebut diposisikan dalam bentuk silva Anggaran Pendapatan Belanja Desa (ABPDesa) dan itu bisa dipergunakan untuk kegiatan lain pada tahun berikutnya atas dasa Musyawarah Desa. Faktor Penghambat Lemahnya Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tri Eka Buana Faktor Penghambat Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah: (1) Kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Tri Eka Buana pada umumnya tergolong rendah. Penyebabnya dilatarbelakangi oleh pendidikan dari aparatur pemerintah desa yang ada ditingkat desa masih kurang, tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan. Rendahnya kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa menyebabkan munculnya suatu masalah. Dari hasil wawancara penulis dengan Bendahara Desa Tri Eka Buana, Putu Darsana menyatakan, Kami
kesulitan dalam menyusun surat pertanggungjawaban untuk pencairan dana selanjutnya, karena lemahnya sumber daya manusia oleh aparat desa sebagian besar tidak memahami cara mengoperasikan komputer dengan baik sehingga lambat menyelesaikan surat pertanggung jawaban tersebut. Selain itu sebagian dari data kadang-kadang tidak tersimpan (Wawancara, 14 Januari 2015). Dan terdapat beberapa program yang tidak terlaksana karena pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I tidak cukup untuk membiayai seluruh program yang direncanakan, sehingga program yang belum terlaksana akan diakumulasikan pada pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap berikutnya (Wawancara, 14 Januari 2015). Penelitian ini didukung oleh penelitian Thomas (2013) yang menyatakan bahwa rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi sebagai faktor internal yang padanya umumnya tergolong rendah. Penyebabnya dilatarbelakangi oleh pendidikan dari aparatur pemerintah desa yang ada ditingkat desa masih kurang, tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di DesaTri Eka Buana. yaitu melakukan diskon- diskon harga untuk menaikkan penjualan sementara produksi secara besar-besaran untuk menurunkan kos barang terjual, dan mengurangi pengeluaran diskresioner untuk (2008) yang menemukan bahwa faktadan, Peran serta masyarakat dinilai kurang memadai akibat kurangnya sosialisasi yang ditujukan bagi masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat baik secara individu kurang memahami peran serta tugasnya. Yang menjadi pemahaman masyarakat adalah bagaimana mereka membantu pelaksanaan secara fisik dari berbagai kegiatan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD). Kondisi tersebut menyebabkan tidak ada peningkatan kapasitas masyarakat yang akhirnya menyebabkan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 1 No: 3 Tahun 2015) rendahnya peran masyarakat dalam implementasi Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini didukung oleh penelitian Okta Rosalinda (2014) yang menyatakan bahwa faktor pengahmbat yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Secara umun pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Segodorego masih kurang efektif, hal ini dibuktikan dengan masih adanya kegiatan proses pengelolaan yang masih kurang peran seta masyarakat dalam berpartisipasi. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan kegiatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mengakibatkan kepercayaan masyarakat munurun, kesejahteraan umum terabaikan dan akhirnya masyarakat merasa apatis, kurang ikut memiliki apapun yang dikerjakan atau dianjurkan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat lebih suka menjadi penonton, tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Tri Eka Buana Pengawas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tri Eka Buana dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga desa yang mewakili unsur masyarakat desa berkewajiban melakukan control terhadap pelayanan yang diberikan aparat desa kepada masyarakat apakah sudah sesuai prosedur dan sudah benar. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawasan pemerintahan desa harus mencermati setiap aliran-aliran dana yang ditetapkan dan disalurkan kemasing-masing pos pekerjaan yang
telah ditetapkan untuk dikerjakan tepat guna dan tepat pengalokasiannya sebagai bentuk pengawasan preventif dari tindakan penyelewengan yang timbul. Pengawasan prepentif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan atau dikerjakan yang bertujuan untuk mencegah kesalahan yang terjadi Sondang. P. Siagian (2003:115). Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tri Eka Buana, Nengah Winarte menyatakan, Badan Permusyawaratan Desa Tri Eka Buana telah menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tri Eka Buana dilakukan baik secara langsung turun kelapangan maupun tidak langsung dengan meminta laporanlaporan kepada pemerintah desa tentang kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) (Wawancara, 14 Januari 2015). Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu dibentuk. Pengawasan oleh oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan pemerintahan desa Tri Eka Buana merupakan tugas oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Upaya pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini didukung oleh penelitian Ferdi Tansala yang menyatakan bahwa fungsi BPD sebagai pengawas (controling) untuk alokasi dana desa di pedesaan Beteleme cukup maksimal. dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah berperan cukup baik dalam mengawasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) desa Beteleme. Hal ini dapat terlihat dari mulai berkembangnya desa beteleme dengan dibangunnya berbagai infrastruktur di desa, dan sering diadakan berbagai kegiatan-kegiatan di desa. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tri Eka Buana selain
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 1 No: 3 Tahun 2015) adanya pengawasan dari dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga ada pemeriksaan dari Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang seorang Inspektur, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selain itu, Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten, melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tri Eka Buana, Nengah Winarte menyatakan, Pemeriksaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh IRDA (Inspektorat Daerah). Pemeriksaan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu, bisa dipertengahan tahun maupun diakhir tahun. Dari tahun 2010-2013 pemeriksaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh IRDA (Inspektorat Daerah). Komponen yang diperiksa adalah LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dan bukti fisik dari pengelolaan ADD. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dilakukan diatas, maka kesimpulan yang dilakukan terkait pokok permasalahan diatas antara lain: (1) Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tri Eka Buana sudah diterima oleh Pemerintah desa dari Pemerintah Pusat, yang dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tri Eka Buana sudah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dijelaskan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dilakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan IV yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari
camat yang menyatakan surat pertanggungjawaban tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa ke kecamatan dan mendapat verifikasi dikecamatan. Namun terdapat keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa karena dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap sehingga program-program tidak dapat tercapai dalam satu tahap pencairan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan pembangunan yang ada di Desa Tri Eka Buana. (2) Faktor pengahambat yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu karena Kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah. Yang melatarbelakangi oleh kurangnya pendidikan dan peran serta masyarakat dalam membantu pelaksanaan pembangunan secara fisik disisi lain pula adanya beberapa kegiatan yang dananya sudah dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) tetapi tidak terlaksana, sehingga hal tersebut akan diakumulasikan ke kegiatan tahun berikutnya. Karena pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama tidak dapat membiayai seluruh program yang ada, sehingga akan dilaksanakan pada tahap berikutnya. (3) Pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di lakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas (controling) berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sejauh ini fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilaksanankan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di tandai dengan pembangunan infrastuktur desa Tri Eka Buana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tri Eka Buana. Saran Dari kesimpulan yang telah uraikan diatas, dapat dibuatkan saran sebagai berikut: (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem agar lebih bertindak tegas dalam mengawasi pelaksanaan Alokasi
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 1 No: 3 Tahun 2015) Dana Desa (ADD) karena hal ini terpenting mengingat salah satu tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah meningkatkan perencanaan dan pengangggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat sehingga mekanisme dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tepat pada waktu yang sudah di tentukan. (2) Peran serta masyarakat didalam pembangunan desa sangat penting sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendekatanpendekatan maupun sosialisasi terhadap masyarakat agar pembangunan didesa dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini dapat dilakukan pengukuran mengenai indikator-indikator sosial ekonomi seperti peningkatan taraf hidup, tingkat pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana setelah dilaksanakannya proyek peningkatan daerah yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD). (3) Perlu diupayakan agar dilakukan pemberdayaaan terhadap organisasi tersebut agar meningkatkan kapasitasnya dalam mendukung BPD melaksanakan fungsinya secara optimal. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kiranya lebih ditingkatkan agar anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mampu menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan maksimal. Pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) kiranya dapat lebih berlandaskan kepada kebutuhan masyarakat desa yang menjadi kebutuhan primer masyarakat desa. DAFTAR PUSTAKA Anonim. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Bukhari, 2012, Sistem Pemerintahan Desa.http://bukharistyle.blogspot.com /2012/01/sistem-pemerintahan desa.html.
Ferdi Tansala, Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penggunaan Alokasi dana Desa di Desa Beteleme Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah. Rosalinda, Okta (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Thomas, (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Syahdan, Gorris Dkk. 2004. Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD). Bandung. Siagian, Sondang. P. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
