RELEVANSI AKUNTABILITAS TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM DANA DESA (Studi Kasus Desa-Desa di Kecamatan Cilengkrang) Puji Astuti Rahayu Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan
[email protected] Sylvia Fettry E.M. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan
[email protected]
Abstrak Nawa Cita ketiga “Membangun Indonesia dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan” adalah salah satu program prioritas pemerintah. Dalam rangka pemenuhan prioritas pembangunan tersebut, pemerintah pusat membuat kebijakan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektivitas program dana desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta mendeskripsikan peran akuntabilitas dalam menjelaskan efektivitas program dana desa. Jenis penelitian ini deskriptif, dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara kepada pihak terkait di Desa Girimekar, Desa Melatiwangi, dan Desa Jatiendah. Efektivitas program Dana Desa didasarkan pada: (1) Ketepatan kebijakan, adanya kesesuaian perumusan kebijakan RPJM, RKP, dan hasil musrenbang dengan aktor yang tepat, yaitu: Aparat Desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat dan pencapaian pembangunan Desa, (2) Ketepatan pelaksana, telah diimplementasikan oleh aktor yang sesuai dengan kebijakannya, yaitu LPMD dan RT/RW setempat, dan (3) Ketepatan target pembangunan, dengan pertimbangan tingkat urgensi. Sedangkan akuntabilitas terlihat pada ketiga desa yang telah memasang foto pelaksanaan kegiatan pembangunan di papan pengumuman Kantor Desa, adanya prasasti yang ditandatangani oleh Kepala Desa di lokasi pembangunan, sehingga masyarakat Desa dapat memperoleh informasi penggunaan Dana Desa dengan mudah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berperan dalam menjelaskan efektivitas program Dana Desa. Kata kunci: Akuntabilitas, Efektivitas, Program Dana Desa
Abstract The Third Nawa Cita “Developing Indonesia from outer area by strenghtening vilages and region in the unitary state framework” is government’s priority program. Central government has established Village Fund Policy as a support. This study aims to describe the effectivity of village fund program in developing and empowering village community and to describe the role of accountability in defining the effectivity of village fund program. This research is descriptive. The data collection method is observation and interview with any relevant party in Girimekar, Melatiwangi, and Jatiendah Village. The effectivity of village fund program is measured by the appropriatenes of: (1) policy setting of RPJM, RKP, and Musrenbang by various parties i.e., Vilage Apparatus, BPD, LPMD, and some public figures in accordance with its achievement, (2) execution
73
Media Riset Akuntansi Vol.7 No.1 Februari 2017
conducted by relevant party i.e., LPMD and local RT/RW, and (3) development target based on its priority level of consideration. The accountability is recognized by put some pictures of real development activities in the bulletin board of Village Office and its inscription signed by Village Head in the location of development. So that public can access information about village fund utilization. Thus, accountability has an important role in defining the village fund program effectivity. Keywords: Accountability, Effectivity, Village Fund Program
PENDAHULUAN Latar Belakang Agenda
prioritas
Nawa
Cita
goncangan, saat terjadi goncangan,
Ketiga Joko Widodo dan Jusuf Kalla
masyarakat miskin akan lebih terkena
selaku Presiden dan Wakil Presiden
dampak
yang
yaitu: “Membangun Indonesia
menurunnya
kemampuan
dari
pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara
menyebabkan keuangan,
pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, pertumbungan
kesatuan”. Hal ini dilakukan dalam
ekonomi
rangka intervensi untuk mengurangi
dengan maksud agar desa menjadi
tingkat kesenjangan kemajuan antara
tempat yang menarik sebagai tempat
wilayah
perkotaan.
tinggal
terjadinya
Infrastruktur di desa, seperti: sarana
menurut
pendidikan dan kesehatan, sarana dan
pedesaan
dan
Beberapa
penyebab
kesenjangan
di
Indonesia
digerakkan
dan
ke
mencari
penghidupan.
World Bank (2015): (1) ketimpangan
prasarana
peluang, dipengaruhi oleh pendidikan
komunikasi harus dapat disediakan
dan kemiskinan, (2) ketimpangan pasar
sehingga memungkinkan desa menjadi
kerja, pekerja dengan keterampilan
berkembang
tinggi memiliki peluang gaji lebih tinggi
pembangunan
dibandingkan dengan mereka
yang
meliputi: (1) pengembangan kapasitas
rendah,
(3)
dan pendampingan aparatur pemerintah
kaum
elit
desa dan kelembagaan pemerintahan
memiliki aset keuangan, seperti properti
secara berkelanjutan, (2) pemenuhan
atau saham, yang ikut mendorong
standar pelayanan minimum desa sesuai
ketimpangan saat ini dan masa depan,
dengan
(4) ketimpangan dalam menghadapi
penanggulangan
memiliki konsentrasi
74
keterampilan kekayaan,
energi,
pedesaan
dan
transportasi
maju.
berbasis
dan
Prioritas pedesaan
geografisnya, kemiskinan
(3) dan
pengembangan
usaha
ekonomi
pemerintah pusat membuat kebijakan
masyarakat desa, (4) pembangunan
dana desa. Menurut UU No.6 Tahun
sumber daya manusia, peningkatan
2014 dana desa adalah dana yang
keberdayaan, dan pembentukan modal
bersumber dari APBN, yang ditransfer
sosial budaya masyarakat desa, (5)
melalui APBD kabupaten/kota yang
pengelolaan sumber daya alam dan
digunakan untuk mendanai kegiatan
lingkungan hidup berkelanjutan, (6)
pembangunan
pengembangan
pemerintahan
ekonomi
kawasan
desa,
pemberdayaan, desa,
dan
Tata
Cara
pedesaan untuk mendorong keterkaitan
kemasyarakatan.
desa-kota, (7) pengawalan implementasi
Pengalokasian,
UU Desa secara sistematis, konsisten,
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi
dan berkelanjutan melalui koordinasi,
Dana Desa diatur dalam Peraturan
fasilitasi, supervisi dan pendampingan
Menteri Keungan No.49/PMK.07/2016.
(www.bappenas.go.id).
Berikut pengalokasian dana desa pada
Dalam prioritas
rangka
pemenuhan
pembangunan
Penyaluran,
tahun 2015 dan tahun 2016:
tersebut,
Tabel 1. Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2015 dan 2016 Tahun Anggaran 2015 Tahun Anggaran 2016 Rp20,7 Triliun Rp46,9 Triliun RataAlokasi max Alokasi min RataAlokasi max Alokasi min rata/Desa (juta) (juta) rata/Desa (juta) (juta) (juta) (juta) 280 1.121 254 628 2.221 570 Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI Pada tahun 2015 alokasi rata-rata
kesulitan geografis desa. Dana Desa
per desa Rp280 juta, dengan alokasi
dialokasikan ke 74.093 desa yang
terendah
tersebar di seluruh wilayah Republik
Rp254
juta,
dan
alokasi
tertinggi Rp1.121 juta. Alokasi tersebut
Indonesia,
didasarkan pada jumlah penduduk desa,
berikut:
dengan
rincian
sebagai
angka kemiskinan desa, dan tingkat
75
Media Riset Akuntansi Vol.7 No.1 Februari 2017
Tabel 2. Jumlah Desa di Wilayah Republik Indonesia Klasifikasi Desa Desa tertinggal Desa berkembang Desa mandiri Total
Jumlah Desa 20.167 51.022 2.904 74.093
Sumber: Kemendesa.go.id Sebaran desa tertinggal di Indonesia
pengelolaan keuangan desa dan tentang
paling banyak terdapat di Pulau Papua
pengadaan barang/jasa di desa, (5)
dengan jumlah 6.139 desa (8,29%),
sebagian
sedangkan sebaran desa berkembang
persyaratan penyaluran dana desa dari
dan mandiri paling banyak terdapat di
RKUD ke rekening kas desa, berupa
Pulau Jawa-Bali dengan 20.827 desa
dokumen RPJMDes dan RKPDes, yang
berkembang (28,11%) dan 2.253 desa
semakin menyulitkan bagi desa untuk
mandiri (3,04%).
segera
Penyaluran dana desa dilakukan melalui
kabupaten/kota
daerah
menerima
menambahkan
dana
desa,
(6)
sebagian daerah memeriksa dokumen
agar
pertanggungjawaban dana desa sebagai
pengawasan dan akuntabilitas tetap
syarat penyaluran tahapan, (7) terdapat
terjaga. Namun, pada kenyataannya
daerah belum berani menyalurkan dana
tingkat realisasi penyaluran dana desa
desa ke desa dan sebagian desa belum
dari kabupaten/kota ke desa masih
berani menggunakan dana desa karena
rendah, hal ini disebabkan oleh: (1)
belum
sebagian desa belum memasukkan dana
kekhawatiran perangkat desa terjerat
desa dalam APBD induk, (2) sebagian
kasus
daerah
administrasi
terlambat
menetapkan
Perbup/Perwali tentang pengalokasian dana desa per desa, (3) sebagian daerah
ada
pendamping
hukum
karena
desa,
kesalahan
(Direktorat
Jenderal
Perimbangan Keuangan RI.2016). Sehubungan
dengan
belakang
di
desa per desa karena jumlah desanya
dilakukan
pada
berbeda dengan yang ditetapkan dalam
wilayah kecamatan Cilengkrang.
sebagian daerah terlambat menetapkan Perbup/Perwali
76
tentang
pedoman
atas,
latar
harus mengubah penetapan alokasi dana
Peraturan Menteri Dalam Negeri, (4)
(8)
penelitian
beberapa
desa
ini di
operasional
Rumusan Masalah Berdasarkan tersebut,
latar
masalah
belakang
penelitian
dapat
maupun
dari
segi
pengembangan ilmu. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi aparat
dirumuskan sebagai berikut:
pemerintahan
1. Bagaimana efektivitas program dana
Cilengkrang yang terdiri dari Desa
desa dalam bidang pembangunan
Cilengkrang, Desa Gerimekar, Desa
desa dan pemberdayaan masyarakat
Jatiendah, Desa Melatiwangi, Desa
desa?
Cipanjalu dan Desa Ciporeat, yaitu:
2. Bagaimana peran akuntabilitas dalam menjelaskan
efektivitas
program
dana desa?
1. Dapat
di
Kecamatan
memberikan
informasi
mengenai efektivitas program dana desa
dalam
pembangunan
desa,
pemberdayaan, pemerintahan desa dan kemasyarakatan
Tujuan Penelitian Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan,
penelitian
bermaksud
2. Dapat
memberikan
mengenai peran akuntabilitas dalam
untuk menggali, menghubungkan antara
menjelaskan
fenomena
dengan
dana desa
mengenai
relevansi
studi
empiris
informasi
efektivitas
program
akuntabilitas
3. Dapat memberikan alternatif solusi
terhadap efektivitas program dana desa.
atas berbagai kendala yang dihadapi
Adapun tujuan dari
dalam pengalokasian dana desa
penelitian ini
adalah:
Hasil penelitian ini juga diharapkan
1. Mendeskripsikan efektivitas program
mampu
dana
berkontribusi
dalam
desa
dalam
bidang
pengembangan dari teori-teori yang
pembangunan
desa
dan
sudah ada, mengenai ilmu akuntansi
pemberdayaan masyarakat desa.
dan
2. Mendeskripsikan peran akuntabilitas dalam
menjelaskan
efektivitas
program dana desa.
manajemen
Penelitian
ini
sektor akan
publik.
memberikan
sumbangan pemikiran sehingga dapat melengkapi penelitian selanjutnya.
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat
baik
dari
segi
77
Media Riset Akuntansi Vol.7 No.1 Februari 2017
TINJAUAN PUSTAKA Klasifikasi Desa Menurut Tingkat Kemajuan Indeks pembangunan desa (IPD)
infrastruktur,
disusun untuk menunjukkan tingkat
masih minim. Secara teknis desa
perkembangan pembangunan di suatu
tertinggal memiliki nilai IPD kurang
desa. Klasifikasi desa menurut tingkat
dari atau sama dengan 50.
kemajuan (Bappenas, 2014), antara lain: 1. Desa mandiri, yaitu desa
atau
transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang
Dana Desa
yang
Dana Desa merupakan dana yang
mempunyai ketersediaan dan akses
bersumber dari Anggaran Pendapatan
terhadap
dan Belanja Negara yang diperuntukkan
pelayanan
dasar
yang
mencukupi, infrastruktur memadai,
bagi desa
aksesibilitas atau transportasi yang
Anggaran
tidak sulit, pelayanan umum yang
Daerah
bagus,
digunakan
serta
penyelenggaraan
yang ditransfer melalui Pendapatan
kabupaten
dan
atau
Belanja
kota
untuk
dan
membiayai
pemerintahan yang sudah sangat
penyelenggaraan
baik. Secara teknis desa mandiri
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
merupakan desa dengan nilai IPD
kemasyarakatan,
lebih besar dari 75.
masyarakat (PP No.60 Tahun 2014 jo
2. Desa berkembang adalah desa yang
bersumber
terhadap
dasar,
berdasarkan
atau
dialokasikan
pelayanan aksesibilitas
pemerintahan,
dan
pemberdayaan
PP No.22 Tahun 2015). Anggaran yang
mempunyai ketersediaan dan akses
infrastruktur,
dari
APBN
jumlah dengan
dihitung
desa
dan
memperhatikan
transportasi, pelayanan umum, dan
jumlah penduduk, angka kemiskinan,
penyelenggaraan pemerintahan yang
luas wilayah, dan tingkat kesulitan
cukup memadai. Secara teknis desa
geografis dalam rangka meningkatkan
berkembang merupakan desa yang
kesejahteraan
memiliki nilai IPD lebih dari 50
pembangunan desa (Deputi Bidang
namun kurang dari atau sama dengan
Pengawasan
75.
Keuangan Daerah, 2015).
3. Desa
78
aksesibilitas
tertinggal
merupakan desa
upaya
terhadap
penggunaan
dasar,
pemerataan
Penyelenggaraan
Tujuan regulasi Dana Desa dalam
mempunyai ketersediaan dan akses pelayanan
dan
untuk
memastikan
Dana
Desa
agar
memiliki
stimulus bagi ekonomi, penggunaannya
Perbendaharaan Negara) dibagi menjadi
diarahkan untuk: (1) Meningkatkan
dua tahap:
tingkat pendapatan masyarakat Desa,
1. Tahap I dicairkan sebesar 60%,
sehingga konsumsi rumah tangga dapat
paling cepat Bulan Maret dan paling
terjaga, (2) peningkatan pelayanan dasar
lambat Bulan Juli, dengan syarat: (a)
berskala, terutama disektor kesehatan,
Perkada mengenai penjabaran APBD
pendidikan,
infrastruktur.
TA tahun berjalan, (b) Perkada
melalui
mengenai tata cara pembagian dan
sangat
penetapan rincian DD (Dana Desa)
dan
Konektivitas
Desa
pembangunan
infrastuktur
penting untuk mendorong stabilitas
setiap
harga dna distribusi yang merata.
konsolidasi realisasi penyaluran dan
Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai: bidang pembangunan
dan
Desa,
dan
(c)
Laporan
penyerapan DD TA sebelumnya. 2. Tahap II dicairkan sebesar 40%,
bidang
paling cepat Bulan Agustus, denga
pemberdayaan masyarakat Desa. Cara
syarat: (a) Laporan DD tahap I sudah
pelaksanaan
melalui
disalurkan ke RKD paling kurang
swakelola dengan menyerap tenaga
90%, (b) Laporan DD tahap I telah
kerja setempat, bahan baku lokal, serta
diserap oleh Desa, paling kurang
kegiatan
75%, capaian output paling kurang
diutamakan
lainnya
yang
mendorong
masyarakat produktif secara ekonomi. (Direktorat
Jenderal
50%.
Perimbangan
Keuangan RI, 2017).
Persyaratan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD
Penyaluran Dana Desa dari RKUN
berdasarkan
ke RKUD Penyaluran dana desa berdasarkan Peraturan
Menteri
No.49/PMK.07/2016
Keuangan melalui
cara
pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas
Persyaratan penyaluran dana desa
Umum
Keuangan No.49/PMK.07/2016 melalui dari RKUD ke RKD dibagi menjadi dua tahap, diantaranya: 1. Tahap I dicairkan 60 paling lambat 7 hari kerja setelah diterima dari
(Rekening Kas Umum Daerah) melalui
RKUN, dengan syarat: (a) Perdes
KPPN
APB Desa dan (b)
(Kantor
ke
Menteri
RKUD
Daerah
Negara)
Peraturan
Pelayanan
79
Media Riset Akuntansi Vol.7 No.1 Februari 2017
2. Tahap II dicarikan 40% paling
tahap berikutnya; dan (4) Sisa dana desa
lambat 7 hari kerja setelah diterima
di RKUD, untuk mengetahui besaran
dari RKUN, dengan syarat: laporan
dana desa yang belum disalurkan dari
penyerapan DD tahap I menunjukkan
RKUD
paling kurang 75%, dan capaian
sebelumnya.
ke
RKD
tahun
anggaran
output paling kurang 50%. Prioritas Penggunaan Dana Desa Prioritas penggunaan dana desa
Pemantauan Dana Desa Peraturan
Menteri
No.49/PMK.07/2016 Cara
Keuangan
mengenai
Pengalokasian,
Tata
Penyaluran,
dengan acuan PermenDesaPDTT No.21 Tahun
2016
Dana
tipologi
pemantauan
mengatur yang
tentang
dilakukan
oleh
Kementerian Keuangan, Kementerian
Tentang
Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Desa
2015
dengan
mempertimbangkan
desa
berdasarkan
tingkat
perkembangan kemajuan desa, meliputi: 1. Bidang pembangunan desa
Dalam Negeri, dan Kementerian Desa
Desa berkembang, memprioritaskan
dan Pembangunan Daerah Tertinggal,
pembangunan sarana dan prasarana
dan
pelayanan umum dan sosial dasar
Transmigrasi.
Pemantauan
dilakukan
terhadap:
(1)
Penetapan
peraturan
bupati
atau
walikota
baik
pendidikan
masyarakat
dan desa
mengenai tata cara pembagian dan
mengembangkan
penetapan dana desa setiap desa, hal ini
kapasitas masyarakat desa.
dilakukan
untuk
keterlambatan
menghindari
penetapan
peraturan
kesehatan
potensi
2. Bidang
untuk dan
Pemberdayaan
kemasyarakatan
kepala daerah; (2) Penyaluran dana desa
Desa berkembang, memprioritaskan
dari RKUD ke RKD, dimaksudkan
pemberdayaan
untuk memastikan penyaluran dana
bertujuan
desa tepat waktu dan tepat jumlah; (3)
kuantitas dan kualitas kerja dan/atau
Laporan
dan
proses produksi sampai pemasaran
konsolidasi penggunaan dana desa,
produk, serta pemenuhan kebutuhan
dilakukan
atau akses modal/fasilitas keuangan
realisasi
untuk
penyaluran
menghindari
penundanaan penyaluran dana desa
80
masyarakat
untuk
yang
meningkatkan
2. Akuntabel
Asas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.113
Akuntabel merupakan perwujudan
Tahun 2014, keuangan desa dikelola
kewajiban
berdasarkan
mempertanggungjawabkan
asas-asas
transparan,
untuk
akuntabel, partisipatif, serta dilakukan
pengelolaan
dengan tertib dan disiplin anggaran
sumber
(Deputi
kebijakan yang dipercayakan dalam
Bidang
Penyelenggaraan
Pengawasan
Keuangan
Daerah,
2015) sebagai berikut:
daya
dan
pengendalian
dan
pelaksanaan
rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
1. Transparan
3. Partisipatif
Transparan yaitu prinsip keterbukaan
Penyelenggaraan pemerintahan desa
yang
yang mengikutsertakan kelembagaan
memungkinkan
masyarakat
untuk mengetahui dan mendapat akses
informasi
seluas-luasnya
desa dan unsur masyarakat desa. 4. Tertib dan Disiplin Anggaran
tentang keuangan desa. Asas yang
Pengelolaan keuangan desa harus
membuka
mengacu pada aturan atau pedoman
diri
masyarakat
terhadap
untuk
hak
memperoleh
yang melandasinya.
informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif
tentang
penyelenggaraan pemerintahan desa dengan ketentuan undangan. No . 1
Peneliti Listiyani (2016)
tetap
memperhatikan
peraturan
perundang-
Penelitian Terdahulu Beberapa mengenai
penelitian
akuntabilitas
terdahulu pengelolaan
dana desa, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3. Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu Judul Metode Hasil Penelitian Efektivitas Deskriptif - Implementasi kebijakan penggunaan Implementasi kualitatif dana desa tahun anggaran 2015 Kebijakan cukup efektif . Penggunaan - Efektivitas didasarkan pada empat Dana Desa ketepatan, yaitu: (1) ketepatan Tahun Anggaran kebijakan dilihat dari pencapaian 2015 di Desa peningkatan pembangunan desa, dan Gunungpring kesesuaian perumusan kebijakan Kecamatan pada aktor yang tepat dan dasar-
81
Media Riset Akuntansi Vol.7 No.1 Februari 2017
No .
Peneliti
Judul Penelitian Muntilan Kabupaten Magelang
Metode
2.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP (2015)
Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Kualitaitf deskriptif
82
Hasil dasar yang tepat, (2) ketepatan pelaksana dilihat dari aktor yang sesuai dengan sifat kebijakannya, (3) ketepatan target dilihat dari kondisi target yang diintervensi sangat mendukung , dan (4) ketepatan lingkungan meliputi lingkungan internal dan eksternal. - Beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan dana desa: tertundanya pelaksanaan, dan terbatasnya dana yang diterima. Potensi kelemahan akuntabilitas, berupa: - Perbedaan jangka waktu RPJM Kabupaten/Kota dengan RPJM Desa dapat menimbulkan disharmoni. - Kualitas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa dapat berkurang mengingat kurangnya keterbukaan - Perencanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kekhasan daerah sehingga berpotensi bagi tidak tercapainya sasaran, tujuan, dan visi desa, yakni kesejahteraan masyarakat desa - Ketiadaan indikator berikut target pembangunan desa berpotensi mengakibatkan pembangunan desa tidak terarah;
No 3..
Peneliti Astuti (2014)
4.
Sopanah dkk (2010)
5.
Subroto (2009)
Judul Penelitiandan Efektivitas Pengaruh PNPM Mandiri Pedesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011 Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
Metode Kuantitatif deskriptif
Hasil PNPM mandiri pedesaan simpan pinjam perempuan, PNPM mandiri pedesaan non simpan pinjam perempuan, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa efektif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen tahun 20092011, karena secara umum telah terjadi keberhasilan program, keberhasilan sasaran, dan pencapaian tujuan secara menyeluruh.
Deksriptif kuantitatif
- Pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD baik menurut sampel dewan maupun masyarakat. Pengaruh yang ditunjukan adalah positif artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat. - Interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD - Interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD - Interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD baik menurut dewan maupun masyarakat. - Pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan
Akuntabilitas Kualitatif Pengelolaan deskriptif Dana Desa (Studi Kasus
83
Media Riset Akuntansi Vol.7 No.1 Februari 2017
No .
Peneliti
Judul Penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa di DesaDesa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008)
Metode
Hasil transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, - Namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan
Sumber: Berbagai penelitian diolah
kerangka pemikiran dapat digambarkan
Kerangka Penelitian Berdasarkan
latar
belakang
sebagai berikut:
penelitian dan tinjauan pustaka, maka Agenda Prioritas Presiden “Nawa Cita” Ketiga Dasar Hukum Dana Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan Desa
Bidang Pemberdayaan
Kemasyarakatan Pengalokasian Dana Desa Desa Mandiri
Desa Berkembang
Desa Tertinggal
Efektivitas Program Dana Desa Akuntabilitas
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
84
METODE PENELITIAN
melalui
Desain Penelitian
Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri,
Penelitian ini termasuk dalam
observasi
dan
wawancara.
baik pada grand tour question, tahap
penelitian kualitatif deskriptif. Menurut
focused
Sugiyono (2008) metode penelitian
pengumpulan
kualitatif adalah metode penelitian yang
membuat kesimpulan.
berlandaskan
pada
Teknik Pengumpulan Data
postpositivisme,
digunakan
filsafat
and
selection, data,
melakukan
analisis
dan
untuk
Teknik pengumpulan data yang
meneliti pada kondisi obyek yang
digunakan pada penelitian ini melalui
alamiah. Filsafat postpositivisme sering
observasi lapangan jenis observasi terus
juga
terang.
disebut
interpretif
sebagai
dan
paradigma
melakukan
yang
pengumpulan data menyatakan terus
sebagai
terang kepada sumber data, bahwa ia
kompleks,
sedang melakukan penelitian. Jadi,
dinamis, penuh makna, dan hubungan
mereka yang diteliti mengetahui sejak
gejala bersifat interaktif. Sedangkan,
awal sampai akhir tentang aktivitas
obyek alamiah adalah obyek yang
peneliti (Sugiyono, 2008).
memandang sesuatu
konstruktif,
Peneliti
realitas
yang
holistik,
berkembang
apa
dimanipulasi
oleh
kehadiran
sosial
adanya,
peneliti
tidak
peneliti,
berikutnya
pengumpulan adalah
data
wawancara.
begitu
Wawancara merupakan pertemuan dua
mempengaruhi dinamika pada obyek
orang untuk bertukar informasi dan ide
tersebut.
melalui tanya jawab, sehingga dapat
Instrumen Penelitian
dikonstruksikan makna dalam suatu
Dalam
tidak
dan
Teknik
penelitian
kualitatif
topik tertentu (Sugiyono, 2008). Jenis
instrumen utamanya menurut Sugiyono
wawancara
yang
(2008) adalah peneliti sendiri, namun
penelitian
ini
selanjutnya setelah fokus penelitian
semiterstruktur yang termasuk dalam
menjadi jelas, maka kemungkinan akan
kategori in-dept interview,
dikembangkan sederhana
instrumen
yang
penelitian
diharapkan
digunakan yaitu
dalam
wawancara
Faisal (dalam Sugiyono, 2008)
dapat
mengemukakan terdapat tujuh langkah
melengkapi data dan membandingkan
wawancara untuk mengumpulkan data
dengan data yang telah dikemukakan
penelitian kualitatif: (1) Menetapkan
87
Media Riset Akuntansi Vol.7 No.1 Februari 2017
kepada siapa wawancara itu akan dilakukan, (2)
Menyiapkan
pokok-
Teknik Analisis Data Analisis penelitian kualitatif telah
pokok masalah yang akan menjadi
dimulai
bahan pembicaraan, (3) Mengawali atau
menjelaskan masalah, sebelum terjun ke
membuka
(4)
lapangan dan berlangsung terus sampai
Melangsungkan alur wawancara, (5)
penulisan hasil penelitian (Nasution
Mengkonfirmasi
dalam
alur
wawancara,
ikhtisar
hasil
sejak
merumuskan
Sugiyono,
2008).
dan
Lokasi
wawancara dan mengakhirinya, (6)
penelitian ini adalah desa-desa di
Menuliskan hasil wawancara ke dalam
Kecamatan Cilengkrang, diantaranya:
catatan
Desa Girimekar, Desa Melatiwangi, dan
lapangan,
dan
(7)
Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.
Desa Jatiendah. Berikut data luas wilayah dan jumlah
penduduk
desa-desa
di
Kecamatan Cilengkrang: Tabel 4. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Desa-Desa di Kecamatan Cilengkrang Kepadatan Topografi Luas wilayah Jumlah penduduk Nama Desa wilayah (km2) penduduk (jiwa/km2) Giri Mekar Dataran 2,122 12.588 5.932,14 Jatiendah Dataran 1,286 20.652 16.059,10 Melatiwangi Dataran 1,225 4.726 3.857,96 Sumber: http:bandungkab.bps.go.id Berdasarkan informasi di atas daerah
Desa Jatiendah, karena sebagian besar
Hasil Dan Pembahasan Profil Desa Girimekar, Desa Melatiwangi, dan Desa Jatiwangi Objek penelitian relevansi
lahan digunakan untuk perumahan.
akuntabilitas
Sedangkan Desa Girimekar Sebagian
program Dana Desa terdiri dari: Desa
besar
Girimekar, Desa Melatiwangi, dan Desa
yang paling padat penduduknya adalah
pencaharian industri.
88
penduduknya sebagai
bermata
peternak
dan
Jatiendah. penelitian ini:
terhadap
Berikut
efektivitas
profil
objek
Tabel 5. Indikator Indeks Dimensi Utama Tahun 2015 Desa Desa Indeks Girimekar Melatiwangi Desa Jatiendah Indeks Pembangunan Desa 57,33 50,37 67,21 Indeks Pelayanan Dasar 70,09 61,55 81,42 Indeks Kondisi Infrastruktur 50,03 41,56 68,86 Indek Aksesibilitas/Transportasi 33,65 33,31 29,83 Indeks Pelayanan Publik 67,67 49,65 81,27 Indeks Penyelenggaraan Pemerintah 70,00 70,00 76,65 Status Desa Berkembang Berkembang Berkembang Sumber: http://datin.kemendesa.go.id/pusdatin/simpora1/ipd_rekap_desasmry.php IPD (Indeks pembangunan Desa) dilakukan
dengan
5
pembangunan desa: memprioritaskan
dimensi, antara lain: pelayanan dasar,
pembangunan sarana dan prasarana
kondisi infrastruktur, aksesibilitas atau
pelayanan umum dan sosial dasar baik
transportasi, pelayanan publik, dan
pendidikan dan kesehatan masyarakat
penyelenggaraan pemerintah. Dengan
desa untuk mengembangkan potensi
data IPD, Pemerintah Pusat, Pemerintah
dan kapasitas masyarakat desa,
Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan
Bidang pemberdayaan kemasyarakatan:
Pemerintah Desa dapat memberikan
memprioritaskan
prioritas pembangunan Desa menurut
masyarakat
indikator
perlu.
meningkatkan kuantitas dan kualitas
(BPS.2015) IPD mencerminkan status
kerja dan/atau proses produksi sampai
Desa, yaitu Desa mandiri (IPD > 75),
pemasaran produk, serta pemenuhan
Desa berkembang (50 < IPD ≤ 75), dan
kebutuhan atau akses
Desa tertinggal (IPD ≤ 50).
fasilitas keuangan.
yang
Berdasarkan
menggunakan
berkembang, antara lain: (1) Bidang
dianggap
perhitungan
dan
sebagai
berkembang.
bertujuan
modal
untuk
atau
Penerimaan Dana Desa
Jatiendah
Dana Desa merupakan anggaran
Apabila
yang diperuntukkan bagi Desa yang
PermenDesaPDTT
ditransfer melalui APBD kabupaten
No.21 Tahun 2015 Tentang Penetapan
atau kotamadya, yang digunakan untuk
Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk
membiayai
Tahun
pemerintah,
mengacu
desa
pada
2016
Desa
pemberdayaan
IPD,
diperoleh status Desa Girimekar, Desa Melatiwangi,
yang
(2)
dengan
status
Desa
penyelenggaraan pembangunan,
serta
89
Media Riset Akuntansi Vol.7 No.1 Februari 2017
pemberdayaan masyarakat. Dana Desa
luas wilayah, dan tingkat kesulitan
dihitung berdasarkan jumlah Desa dan
geografis. Berikut perkembangan Dana
dialokasikan
ke Desa Tahun Anggaran 2015-2017:
dengan
memperhatikan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, Tabel 6. Perkembangan Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2017 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Dana Desa (DD) 20.766 miliar 46.982 miliar 60.000 miliar Alokasi Dana Desa (ADD) 33.835 miliar 35.455 miliar 40.068 miliar Bagi Hasil PDRD 2.650 miliar 2.849 miliar 3.119 miliar Total 57.251 miliar 85.286 miliar 103.187 miliar Jumlah Desa 74.093 74.754 74.954 Rata-rata Dana per Desa 772,6 juta 1.140,8juta 1.376,7 juta Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2017
Pada
kenyataannya
Cilengkrang,
di
Kecamatan
pendapatan
Desa
Girimekar, Desa Melatiwangi, dan Desa
Desa dan laporan realisasi penyerapan DD tahun anggaran sebelumnya belum diserahkan ke Bupati melalui Camat.
Jatiendah bersumber dari Alokasi Dana Desa, Raksa Desa, Dana Desa, dan Bantuan Provinsi. Besaran Dana Desa yang diperoleh ketiga Desa, antara lain: pada Tahun 2015 Desa Girimekar memperoleh
749
juta,
Desa
Melatiwangi 700 juta, Desa Jatiendah 714 juta, pada Tahun 2016 Desa Girimekar 969 juta, Desa Melatiwangi 900 juta, dan Desa Jatiendah 900 juta, sedangkan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2017 hingga bulan Juni belum cair.
Anggaran) 2017 terhambat, disebabkan beberapa
syarat
yang belum
dipenuhi oleh Desa yaitu: Perdes APBD
90
masing dimensi pada Tabel 5 di atas, Desa
Girimekar
memiliki
rata-rata
indeks aksesibilitas atau transportasi senilai
33,65
paling
rendah
dibandingkan dengan dimensi rata-rata indeks yang lain. Hal ini sejalan dengan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, bahwa penggunaan
Dana
Desa
Girimekar
diprioritaskan
di
Desa untuk
pembangunan jalan. Hal ini juga terlihat
Pencairan Dana Desa TA (Tahun
oleh
Efektivitas Penggunaan Dana Desa Apabila dilihat dari masing-
pada laporan realisasi penggunaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW sebagai pelaksana kegiatan, LPMD,
BPD,
dan
Kepala
Desa.
Informasi
mengenai
pelaksanaan
dirasakan
oleh
masyarakat
Desa.
program Desa juga dapat dilihat pada
Penggunaan Dana Desa merupakan
papan pengumuman di Kantor Desa dan
hasil dari musrenbang yang sejalan
prasasti yang berada di lokasi kegiatan.
dengan RPJM Desa dan RKP dengan
Desa Melatiwangi memiliki rata-
mempertimbangkan tingkat urgensi dan
rata indeks terendah jika dibandingkan
prioritas pembangunan yang ditetapkan
dengan indeks yang lain, yaitu indeks
oleh Peraturan Bupati.
aksesibilitas atau transportasi sebesar
Dapat
dirumuskan
33,31 dan infrastruktur senilai 41,56.
efektivitas
Hal ini juga sejalan dengan prioritas
didasarkan pada Listiyani (2016):
pembangunan Desa Melatiwangi yaitu:
1. Ketepatan
kebijakan,
adanya
pembangungan jalan dan pembangunan
kesesuaian
perumusan
kebijakan
TPT
Tebing)
RPJM, RKP, dan hasil musrenbang
mengingat Desa Melatiwangi rawan
dengan aktor yang tepat, yaitu:
longsor. Informasi pelaksanaan kegiatan
Aparat Desa, BPD, LPMD, dan
pembangunan jalan dan pembangungan
tokoh masyarakat dan pencapaian
TPT dapat terlihat pada spanduk yang
pembangunan Desa.
(Tembok
Penahan
berada di lokasi, sedangkan informasi pada
papan
pengumuman
2. Ketepatan
program
bahwa
Dana
pelaksana,
Desa
telah
baru
diimplementasikan oleh aktor yang
dilaksanakan pada tahun 2017. Desa
sesuai dengan kebijakannya, yaitu
Jatiendah mempunyai rata-rata indeks
LPMD dan RT/RW setempat.
aksesibilitas atau transportasi terendah
3. Ketepatan
target
pembangunan,
dibandingkan dengan Desa lain. Oleh
merupakan hasil musyawarah di
karena
forum
itu,
Desa
memprioritaskan
Jatiendah
penggunaan
Dana
musrenbang
dengan
pertimbangan tingkat urgensi.
Desa untuk pembangunan jalan. Berdasarkan
hasil
wawancara
dengan Kepala Desa Girimekar, Desa Melatiwangi,
dan
Desa
Jatiendah,
program Dana Desa dipandang sudah efektif
dalam
pembangungan
mencapai yang
prioritas
manfaatnya
Akuntabilitas Program Dana Desa Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa harus
dapat
dipertanggungjawabkan
91
Media Riset Akuntansi Vol.7 No.1 Februari 2017
kepada masyarakat Desa sesuai dengan
diinformasikan kepada masyarakat
ketentuan dan peraturan perundang-
secara
undangan. Akuntabel merupakan salah
informasi yang mudah diakses oleh
satu asas pengelolaan keuangan Desa,
masyarakat Desa.
yaitu: perwujudan kewajiban untuk
tertulis
Agar
melalui
proses
media
pengelolaan
mempertanggungjawabkan pengelolaan
keuangan Desa dapat berjalan dengan
dan pengendalian sumber daya dan
baik,
pelaksanaan
menerjunkan
kebijakan
yang
Pemerintah
Provinsi
pendamping
telah Desa.
dipercayakan dalam rangka pencapaian
Pendamping Desa berperan pada proses
tujuan yang telah ditetapkan.
perencanaan,
Proses
pengelolaan
dan
pelaksanaan
keuangan
pembangunan Desa, dengan pendekatan
Desa terdiri dari 5 tahap, diantaranya:
pemerdayaan masyarakat. Selain itu,
tahap
pendamping
perencanaan,
pelaksanaan,
juga
berperan
penatausahaan, pelaporan, dan tahap
menandatangani
pertanggungjawaban. Asas akuntabilitas
Anggaran Biaya). Saat ini Pemerintah
dapat
tahap
Provinsi telah menerjunkan tiga orang
Tahap
pendamping untuk satu kecamatan.
terlihat
pada
pertanggungjawaban.
RAB
untuk
(Rencana
pertanggungjawaban terdiri dari:
Kecamatan Cilengkrang terdiri dari
1. Kepala Desa menyampaikan laporan
enam Desa (Desa Girimekar, Desa
pertanggungjawaban
realiasi
Jatiendah, Desa Melatiwangi, Desa
pelaksanaan
kepada
Cipanjalu, Desa Ciporeat, dan Desa
APBDesa
Bupati melalui camat setiap akhir
Cilengkrang).
tahun anggaran.
mendampingi
2. Laporan
pertanggungjawaban
ditetapkan dengan peraturan Desa yang
dua
satu
Desa,
orang dengan
kompetensi yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi.
laporan
Di sisi lain Inspektorat Kabupaten
pertanggungjawaban
realisasi
berperan sebagai pengawas internal di
pelaksanaan
laporan
lingkungan
APBDesa,
Pemerintah
seperti:
program pemerintah Desa.
penguatan akuntabilitas kinerja dan
realisasi
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa
Pengawasan
Kabupaten,
kekayaan milik Desa, dan laporan
3. Laporan
92
dilampiri:
Sehingga
dalam
rangka
keuangan, penyelenggaraan pemerintah Desa, pendampingan asistensi, dan
fasilitasi. (Permendagri No. 71 Tahun
Pemerintah Desa memiliki pedoman
2015 tentang Kebijakan Pengawasan di
dasar
Lingkungan Kementrian, Dalam Negeri
menyelesaikan masalah yang timbul.
dan
(Kemendesa, 2016). Namun sayangnya
Penyelenggaraan
Pemerintaha
Daerah tahun 2016).
sama,
saat
hendak
hingga saat ini rencana tersebut belum
Masalah timbul ketika, RAB Desa
yang
Jatiendah
sudah
terealisasi.
disusun
Apabila dilihat dari sisi asas tertib
berdasarkan standar yang ditentukan
dan disiplin anggaran, ketiga Desa
oleh pendamping Desa, dan sudah
belum melaksanakanannya dengan baik,
direaliasikan penggunaannya, namun
dikarenakan masih tertundanya laporan
ketika
pertanggungjawaban
diperiksa
oleh
Inspektorat
realisasi
Kabupaten, standarnya tidak sesuai
pelaksanaan
dengan standar yang ditentukan oleh
laporan pertanggungjawaban realisasi
Inspektorat, Desa
APBDesa.
Tertundanya
sehingga
menyebabkan
pelaksanaan APBDesa, tidak bisa serta
dapat
menyampaikan
merta dinilai dari kinerja Aparat Desa
belum
laporan pertanggungjawaban realisasi
yang
pelaksanaan APBDesa dan Dana Desa
disebabkan
masih tersimpan pada akun SAL (Saldo
seperti: ketidaksepahaman Pendamping
Anggaran Lebih). Dampak yang lebih
Desa dengan Inspektorat Kabupaten,
signifikan
Desa belum memiliki prosedur yang
adalah
terhambatnya
kurang
baik,
oleh
karena
berbagai
faktor,
pencairan Dana Desa untuk tahun
dibutuhkan
anggaran 2017.
administrasi, masih kesulitan dalam
Masalah
terkait
dengan
pendamping
ternyata
juga
diperkirakan
akan
timbul
sudah oleh
untuk
dapat
menjamin
tertib
mengoperasikan SISKEUDES (Sistem Informasi
Keuangan
masih
kurangnya
Desa)
karena
pelatihan.
Subdirektorat Pengembangan Kapasitas
SISKEUDES merupakan aplikasi alat
Masyarakat Desa (PKMD), PKMD
bantu
berencana untuk menyusun tata kelola
pengelolaan keuangan Desa.
pembinaan
tenaga
dalam
pelaksanaan
pendamping
Apabila
profesional dan penyusunan regulasi
akuntabilitas,
teknis penanganan pengaduan masalah,
yang diperoleh dari Kepala Desa, ketiga
tujuannya agar tenaga pendamping dan
Desa
tersebut
dilihat
proses
dari
berdasarkan
sudah
asas
informasi
melaksanakan
93
Media Riset Akuntansi Vol.7 No.1 Februari 2017
tahap
pertanggungjawaban
dengan
input informasi yang sama untuk
cukup baik. Desa Girimekar telah
beberapa tahap, kesulitan dalam
memasang foto pelaksanaan kegiatan
perhitungan pajak pada proses input
pembangunan yang didanai oleh Dana
aplikasi SISKEUDES.
Desa di papan pengumuman Kantor
2. Desa
Melatiwangi
mengalami
Desa, selain itu juga adanya prasasti
kesulitan karena peraturan sering
yang ditandatangani oleh Kepala Desa
berubah, sehingga perlu melakukan
di lokasi pembangunan, begitu juga
penyesuaian pada tahap teknis di
dengan Desa Melatiwangi dan Desa
Desa Melatiwangi, kesulitan dalam
Jatiendah, sehingga masyarakat Desa
mengoperasikan
dapat
karena sering kali eror, dan adanya
memperoleh
informasi
penggunaan dana desa dengan mudah.
SISKEUDES
masalah jaringan internet. 3. Desa Jatiendah mengalami kendala
Kendala Dalam Proses Pengelolaan Keuangan Desa Dalam proses pengelolaan keuangan
Desa
terdapat
karena
adanya
mengenai
ketidaksepahaman
standar
RAB
antara
beberapa
Pendamping Desa sebagai tempat
kendala yang dialami oleh Kepala Desa
konsultasi Pemerintah Desa dengan
Girimekar, Desa Melatiwangi, dan Desa
Inspektorat
Jatiendah, sebagai berikut:
pengawas
1. Desa Girimekar mengalami beberapa
Pemerintahan Desa, pengoperasian
kendala, diantaranya: pencairan dana
SISKEUDES cukup rumit dan masih
yang
menggunakan visual basic, sehingga
terlambat,
sehingga
menyebabkan pelaksanaan program
Kabupaten
sebagai
penyelenggaraan
rawan untuk disalahgunakan.
Desa yang sudah direncanakan pada RKP Desa dan musrendang menjadi tertunda, pertanggungjawaban
pelaporan realisasi
pelaksanaan APBDesa terlalu detail dan tidak fleksibel, kesulitan dalam mengoperasikan
SISKEUDES
karena aplikasinya tidak terintegrasi, sehingga perlu melakukan proses
KESIMPULAN DAN SARAN Simpulan Program Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dengan
tujuan
untuk
mengurangi
tingkat kesenjangan kemajuan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Salah
94
satu strategi pemerintah dalam usaha
Hal ini juga sejalan dengan prioritas
untuk membangun Desa adalah dengan
pembangunan Desa Melatiwangi yaitu:
memberikan
pembangungan
Desa.
bantuan
Salah
berupa
jalan
dan
pertimbangan
pembangungan TPT (Tembok Penahan
pemerintah dalam menetapkan jumlah
Tebing) mengingat Desa Melatiwangi
bantuan Dana Desa dan menetapkan
rawan
pedoman prioritas pembangunan adalah
mempunyai
dengan menggunakan indikator IPD
aksesibilitas atau transportasi terendah
yang
dibandingkan dengan Desa lain. Oleh
terdiri
satu
Dana
dari
lima
dimensi,
longsor.
diantaranya pelayanan dasar, kondisi
karena
infrastruktur,
memprioritaskan
aksesibilitas
atau
transportasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan
pemerintah.
itu,
Desa
Jatiendah
rata-rata
indeks
Desa
Jatiendah
penggunaan
Dana
Desa untuk pembangunan jalan. Dapat
dirumuskan
Berdasarkan hasil perhitungan IPD,
efektivitas
status Desa Girimekar, Desa Jatiendah,
didasarkan pada Listiyani (2016):
dan Desa Melatiwangi merupakan Desa
1. Ketepatan
kebijakan,
adanya
berkembang. Apabila ditelaah dari tiap
kesesuaian
perumusan
kebijakan
dimensi,
Girimekar
RPJM, RKP, dan hasil musrenbang
memiliki rata-rata indeks aksesibilitas
dengan aktor yang tepat, yaitu:
atau transportasi senilai 33,65 paling
Aparat Desa, BPD, LPMD, dan
rendah dibandingkan dengan dimensi
tokoh masyarakat dan pencapaian
rata-rata indeks yang lain. Hal ini
pembangunan Desa.
sejalan
maka
dengan
Desa
informasi
yang
2. Ketepatan
program
bahwa
Dana
pelaksana,
Desa
telah
diperoleh dari hasil wawancara dengan
diimplementasikan oleh aktor yang
Kepala Desa, bahwa penggunaan Dana
sesuai dengan kebijakannya, yaitu
Desa di Desa Girimekar diprioritaskan
LPMD dan RT/RW setempat.
untuk pembangunan jalan. Desa Melatiwangi memiliki rata-
3. Ketepatan
target
pembangunan,
merupakan hasil musyawarah di
rata indeks terendah jika dibandingkan
forum
dengan indeks yang lain, yaitu indeks
pertimbangan tingkat urgensi.
aksesibilitas atau transportasi sebesar 33,31 dan infrastruktur senilai 41,56.
Proses
musrenbang
pengelolaan
dengan
keuangan
Desa terdiri dari 5 tahap, diantaranya:
95
Media Riset Akuntansi Vol.7 No.1 Februari 2017
tahap
perencanaan,
pelaksanaan,
program pemerintah Desa; dan (3)
penatausahaan, pelaporan, dan tahap
Laporan pertanggungjawaban realisasi
pertanggungjawaban. Menurut Undang-
pelaksanaan APBDesa diinformasikan
Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa,
kepada
akuntabilitas
melalui media informasi yang mudah
adalah
asas
yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan
Desa
tertulis
Asas Akuntabilitas pada Desa
dapat
Girimekar, Desa Melatiwangi, dan Desa
dipertanggungjawabkan
kepada
Jatiendah telah dilaksanakan dengan
masyarakat
dengan
cukup baik. Berdasarkan informasi yang
ketentuan dan peraturan perundang-
diperoleh dari Kepala Desa Girimekar,
undangan. Akuntabel merupakan salah
Melatiwangi, dan Jatiendah, ketiga
satu asas pengelolaan keuangan Desa,
Desa
yaitu: perwujudan kewajiban untuk
tahap
mempertanggungjawabkan pengelolaan
cukup baik. Desa Girimekar telah
dan pengendalian sumber daya dan
memasang foto pelaksanaan kegiatan
pelaksanaan
yang
pembangunan yang didanai oleh Dana
dipercayakan dalam rangka pencapaian
Desa di papan pengumuman Kantor
tujuan yang telah ditetapkan.
Desa, selain itu juga adanya prasasti
Desa
harus
secara
diakses oleh masyarakat Desa.
hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
masyarakat
sesuai
kebijakan
tersebut
sudah
melaksanakan
pertanggungjawaban
dengan
Asas akuntabilitas dapat terlihat
yang ditandatangani oleh Kepala Desa
pada tahap pertanggungjawaban. Tahap
di lokasi pembangunan, begitu juga
pertanggungjawaban terdiri dari: (1)
dengan Desa Melatiwangi dan Desa
Kepala Desa menyampaikan laporan
Jatiendah, sehingga masyarakat Desa
pertanggungjawaban
dapat
realiasi
memperoleh
informasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati
penggunaan dana desa dengan mudah.
melalui
Sehingga dapat disimpulkan bahwa
camat
anggaran;
setiap
akhir
(2)
tahun
Laporan
akuntabilitas
berperan
dalam
pertanggungjawaban ditetapkan dengan
menjelaskan efektivitas program Dana
peraturan Desa yang dilampiri: laporan
Desa.
pertanggungjawaban
realisasi
pelaksanaan
laporan
APBDesa,
kekayaan milik Desa, dan laporan
96
Dalam keuangan
proses
Desa
pengelolaan
terdapat
beberapa
kendala yang dialami oleh Kepala Desa
Girimekar, Desa Melatiwangi, dan Desa
Pendamping Desa sebagai tempat
Jatiendah, sebagai berikut:
konsultasi Pemerintah Desa dengan
1.
Desa
Girimekar
mengalami
Inspektorat
kendala,
diantaranya:
pengawas
beberapa
Kabupaten
sebagai
penyelenggaraan
pencairan dana yang terlambat,
Pemerintahan Desa, pengoperasian
sehingga
SISKEUDES cukup rumit
menyebabkan
dan
pelaksanaan program Desa yang
masih menggunakan visual basic,
sudah direncanakan pada RKP
sehingga mudah disalahgunakan.
Desa dan musrendang menjadi tertunda,
pelaporan
pertanggungjawaban
realisasi atas,
dan tidak fleksibel, kesulitan dalam
mencapai akuntabilitas dan efektivitas
mengoperasikan
program Dana Desa yang optimal:
SISKEUDES
aplikasinya
terintegrasi,
tidak
sehingga
perlu
1. Perlu
berikut
saran-saran
adanya
komitmen
Kabupaten
yang sama untuk beberapa tahap,
tertib dan disiplin anggaran.
pada
proses
input
aplikasi
SISKEUDES. Desa
Melatiwangi
untuk
dari
Pemerintah Desa dan Pemerintah
melakukan proses input informasi
kesulitan dalam perhitungan pajak
untuk
melaksanakan
2. Adanya standar pengukuran RAB sehingga ketidaksepahaman antara pendamping Desa dan pengawas
mengalami
kesulitan karena peraturan sering
(BPKP) dapat dihindari. 3. Pengembangan
kompetensi
SDM
berubah, sehingga perlu melakukan
Aparat Desa melalui pendampingan
penyesuaian pada tahap teknis di
pengoperasian SISKEUDES secara
Desa Melatiwangi, kesulitan dalam
rutin, sehingga permasalahan yang
mengoperasikan
timbul dapat segera diatasi, dan
SISKEUDES
karena sering kali eror, dan adanya masalah jaringan internet. 3.
Dari penjelasan dan kesimpulan di
pelaksanaan APBDesa terlalu detail
karena
2.
Saran
pelatihan perhitungan perpajakan. 4. Adanya SOP (Standard Operating
Desa Jatiendah mengalami kendala
Procedure)
karena adanya ketidaksepahaman
tertib administrasi dalam pengelolaan
mengenai
keuangan Desa
standar
RAB
antara
dalam
melaksanakan
97
Media Riset Akuntansi Vol.7 No.1 Februari 2017
5. Perlu adanya Standar Akuntansi Pemerintah Desa, yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan Desa. Selama ini standar Standar
yang
sudah
Akuntansi
ada
hanya
Pemerintah,
berlaku bagi Kementrian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabuparen, dan Kota. 6. Pembaharuan aplikasi SISKEUDES yang user friendly dan terintegrasi. DAFTAR PUSTAKA Astuti. 2014. Efektivitas dan Pengaruh PNPM Mandiri Pedesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011. http://journal.stieputrabangsa.ac.i d/index.php/fokbis/article/view/1/ 1.Vol12. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. Indeks Pembangunan Desa “Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa”. http://www.bappenas.go.id/files/5 514/4704/6044/Buku_Indeks_Pe mbangunan_Desa_2014.pdf. Badan Pusat Statistik. 2015. Indeks Pembangunan Desa. https://okukab.bps.go.id/Kegiatan Lain/view/id/7. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. Petunjuk dan Pelaksanaan Bimbingan dan
98
Konsultasi Keuangan Desa.
Pengelolaan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI. 2016. Kebijakan Dana Desa TA 2016. http://www.djpk.depkeu.go.id/wpcontent/uploads/2016/03/01.KEBIJAKAN-DANA-DESAdan-ADD-2016_Kemenkeu.pdf. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan RI.2017. Kebijakan dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia. 2016. Peta per Provinsi. http://datin.kemendesa.go.id/pusd atin/simpora1. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia. 2016. Perkuat Implementasi UU Desa, Kemendes PDTT Gelar Workshop Pembinaan Pendamping Profesional. http://kemendesa.go.id/index.php/ view/detil/1902/perkuatimplementasi-uu-desa-kemendespdtt-gelar-workshop-pembinaanpendamping-profesional. Listiyani. 2016. Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Lumbung Pustaka Universita Negeri Yogyakarta. http://eprints.uny.ac.id/38636/. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan
Pengawasan di Lingkungan Kementrian, Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No.21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Thesis. Universitas Diponegoro. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa World Bank. 2015. Meluasnya ketimpangan di Indonesia. http://www.worldbank.org/in/new s/feature/2015/12/08/indonesiarising-divide.
Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP.2015. Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. http://www.bpkp.go.id/puslitbang was/konten/2467/15.100. Sopanah, Wahyudi.2010. Pengaruh Akuntabilitas Publik , partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan keuangan Daerah (APBD). http://ejournal.umm.ac.id/index.p hp/legality/article/view/308/321. Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi
99
