ANALISIS PROSEDUR TRANSAKSI DAN EVALUASI PELAYANAN SIMPANAN MUDHARABAH DI BMT AMANAH UMMAH SUKOHARJO

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ANALISIS PROSEDUR TRANSAKSI DAN EVALUASI PELAYANAN SIMPANAN MUDHARABAH DI BMT AMANAH UMMAH SUKOHARJO

TUGAS AKHIR Disusun untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat –Syarat Mencapai Gelar Ahli Madya Jurusan Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : M. TAUFIQ MUWARDI L NIM F 3607068

PROGRAM STUDI DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010 commit to user

i


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK EVALUASI SISTEM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT AMANAH UMMAH SUKOHARJO M. TAUFIQ MUWARDI L NIM F3607068 Dalam upaya pemberdayaan ekonomi sektor riil, terutama pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah, BMT memfasilitasi para pelaku usaha dengan pemberian tambahan modal melalui produk Pembiayaan Mudharabah. Pemberian fasilitas Pembiayaan Mudharabah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, yakni untuk peningkatan usaha. Dalam pemberian pinjaman tersebut BMT mempunyai suatu sistem operasi tersendiri apakah pembiayaan itu layak diterima atau tidak. Produk-produk pembiayaan BMT berupa Pembiayaan Mudharabah mampu memberikan alternative solusi bagi para pengusaha dalam memanfaatkannya. Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui diskripsi umum tentang BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Selain itu juga untuk mengetahui prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah dan Evaluasi Sistem dan prosedur pemberian Pembiayaan Mudharabah di BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Ruang lingkup penelitian ini mencakup diskripsi umum tentang BMT Amanah Ummah Sukoharjo, prosedur pemberian Pembiayaan Mudharabah dan Evaluasi Pelayanan serta prosedur pemberian Pembiayaan Mudharabah di BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Mengumpulkan dan mengorganisir data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan pembiayaan, wawancara langsung dengan karyawan. Metode pembahasan yang digunakan oleh peneliti adalah model pembahasan Deskriptif yaitu pembahasan menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sistem dan prosedur terhadap Praktik Pemberian Pembiayaan Mudharabah. Hasil penelitian ini akan dibahas khusus apa saja Sistem dan Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah dan Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah di BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Hal ini bertujuan supaya BMT Amanah Ummah dapat lebih bijak dalam pengambilan kebijakan intern.

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN Tugas Akhir dengan judul :

EVALUASI

SISTEM

PEMBERIAN

PEMBIAYAAN

MUDHARABAH PADA BMT AMANAH UMMAH SUKOHARJO

Surakarta, Juli 2010

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Ariyanto Adhi Nugroho, SE NIP. 360800002

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul:

EVALUASI

SISTEM

PEMBERIAN

PEMBIAYAAN

MUDHARABAH PADA BMT AMANAH UMMAH SUKOHARJO

Telah disahkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Agustus 2010 Tim Penguji Tugas Akhir:

Johadi, SE

(

NIP. 360700002

) Penguji

Ariyanto Adhi Nugroho, SE

(

NIP. 360800002

) Pembimbing

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

Motto Sesunguhnya, Allah menyukai jika seorang diantara kalian mengerjakan sesuatu perbuatan, lalu dia menyempurnakannya. (HR. Baihaqi)

Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (QS. Alam Nasrah: 7)

Kita bisa memiliki apa yang kita inginkan, tetapi kita mesti memperjuangkan agar bisa menikmatinya dengan layak. - Gabriel Marquez -

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk:

1. Allah Swt dan Habiballah Muhammad SAW. 2. Ayahanda dan Ibunda tercinta. 3. Teman-teman Kuliah D3 Keuangan Perbankan Angkatan 2007. 4. Seluruh Karyawan BMT AMANAH UMMAH SUKOHARJO. 5. Almamater UNS.

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb. Alhamdulillah, Syukur tiada putus penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia, rahmat dan hidayah-Nya, juga Shalawat serta Salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar, Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir di BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis memperoleh banyak sekali petunjuk, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dari relung kalbu yang paling dalam, sudah sepantasnya penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Prof. Dr. Bambang Sutopo, M. Com, Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. 2. Nurul Istiqomah S.E.,M.Si, selaku Ketua Prodi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Ariyanto Adhi Nugroho, SE, selaku Dosen Pembimbing Penulisan Tugas Akhir. 4. Faisal Abdul Haris, S.E, selaku Manajer Utama BMT Amanah Ummah Sukoharjo. 5. Yuliasih Sulistyaningrum, S.E dan segenap Karyawan BMT Amanah Ummah Sukoharjo atas bantuan dalam penulis merampungkan Tugas Akhir ini. 6. Ayahanda, Ibunda, dua adik tercinta (Latif & Fina) serta Keluarga besar kami terima kasih atas segala do’a, cinta, motivasi dan materi. 7. Dosen dan karyawan Prodi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan Ilmu, commit to userbagi kami. pengetahuan dan pengalaman bermanfaat

vii


digilib.uns.ac.id

8. Teman-teman kuliah Prodi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan 2007, Terima kasih atas persahabatan yang kalian berikan, semoga ikatan silaturrahim kita tetap terjaga. 9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan Tugas Akhir ini baik bantuan yang bersifat fisik maupun spiritual, dan ijinkan penulis menyebut nama mereka satu demi satu di dalam hati saja. Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran akan penulis terima dengan hati terbuka demi perbaikan dan kesempurnaan karya ini. Akhir kata, penulis berharap semoga sebuah karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wallahul muwafiq ila atwamith thoriq Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Juli 2010

Penulis

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

JUDUL

i

ABSTRAK

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

iii

HALAMAN PENGESAHAN

iv

MOTTO

v

PERSEMBAHAN

vi

KATA PENGANTAR

vii

DAFTAR ISI

ix

DAFTAR TABEL

xi

DAFTAR GAMBAR

xii

DAFTAR LAMPIRAN

xiii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

1

B. Rumusan Masalah

5

C. Tujuan Penelitian

5

D. Manfaat Penelitian

6

E. Metode Penelitian

6

LANDASAN TEORI A. Pengertian Sistem dan prosedur

8

B. Baitul Maal Wattamwil

10

C. Pembiayaan Syariah

23

commit to user

ix


BAB III

digilib.uns.ac.id

ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Objek Penelitian

47

1. Sejarah BMT Amanah Ummah

47

2. Visi, Misi dan Moto BMT Amanah Ummah

49

3. Jenis-Jenis Produk BMT Amanah Ummah

50

B. Struktur Organisasi

63

1. Struktur Organisasi BMT Amanah Ummah

64

2. Personalia

65

3. Job Description

68

C. Aktivitas Magang

74

1. Lokasi

74

2. Periode Magang

74

3. Jadwal

75

4. Perincian Kegiatan Magang

76

D. Pembahasan

76

1. Syarat dan Prosedur Pengajuan Pembiayaan Mudharabah pada BMT Amanah Ummah 2. Syarat dan prosedur yang diterapkan BMT Amanah Ummah 3. Hasil Analisis BAB IV

76 88 92

PENUTUP A. Kesimpulan

94

B. Saran

95

DAFTAR PUSTAKA

97

LAMPIRAN

98

commit to user

x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1

Proyeksi Simpanan dan bagi Hasil

Tabel 3.2

Proyeksi Simpanan dan bagi Hasil Tanpa Uang Muka Pada Simpanan Haji Mabrur

Tabel 3.3

57

Proyeksi Simpanan dan Bagi Hasil Dengan Uang Muka Pada Simpanan Haji Mabrur

Tabel 3.4

55

57

Perkembangan Penghimpunan Dana Berdasarkan Produk Tahun 2008-2009

62

Tabel 3.5

Sumber Dana Anggota dan Pihak Ketiga Tahun 2006-2009

62

Tabel 3.6

Susunan Pengurus BMT Amanah Ummah tahun 2009

65

Tabel 3.7

Dewan Pegawas

66

Tabel 3.8

Jumlah, Jabatan dan Status Karyawan

67

Tabel 3.9

Kondisi SDM BMT Amanah Ummah Tahun 2009-2010

74

Tabel 3.10

Kegiatan Magang 19 April - 14 Mei 2010

75

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BMT

10

Gambar 2.2 Bagan alur penyaluran dana UJKS Koperasi Syariah

16

Gambar 2.3 Skema Pembiayaan Mudharabah

24

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT Amanah Ummah ......................... 64 Gambar 3.2 Diagram Pembiayaan

86

Gambar 3.3 Mekanisme Pembiayaan

87

Gambar 3.4 Aqad SKHMT/APHT/FIDUSIA

87

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Pernyataan

Lampiran 2

Surat Permohonan Ijin Magang

Lampiran 3

Surat Ijin Magang

Lampiran 4

Surat Tugas Magang

Lampiran 5

Laporan Kunjungan - Magang Mahasiswa

Lampiran 6

Struktur Organisasi BMT Amanah Ummah

Lampiran 7

Lembar Permohonan Pembiayaan

Lampiran 8

Surat Pernyataan Kepemilikan Sertifikat dan kesediaan Menjaminkan

Lampiran 9

Aqad Pembiayaan Mudharabah

Lampiran 10 Tanda Terima Jaminan Sertifikat Lampiran 11 Slip Penarikan dan Slip Setoran Lampiran 12 Realisasi Pembiayaan Lampiran 13 Laporan Neraca per 31 Desember 2008 dan Laporan Neraca per 31 Desember 2009 Lampiran 14 Laporan Perhitungan Hasil Usaha per 31 Desember 2008 Lampiran 15 Laporan Perubahan Kekayaaan Bersih per 31 Desember 2009 Lampiran 16 FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Perbankan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam perekonomian masyarakat modern. Di dalam sistem ekonomi suatu Negara, uang dan perbankan memiliki peranan penting. Jika kita ingin menguasai secara total perekonomian suatu negara maka harus menguasai sistem perbankannya. Jadi, antara uang dan perbankan tidak dipungkiri lagi merupakan suatu sistem yang penting dalam perekonomian suatu Negara. Semangat untuk bermuamalah sesuai Syari’at Islam sedikit banyak mempengaruhi lahirnya perbankan dengan konsep syariah, dimana pada setiap transaksinya diharamkan atas riba, gharar, dan maysir. Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternative terhadap haramnya riba atau bunga bank. Bank syariah lahir atas kegelisahan umat islam terhadap persoalan riba, sekitar tahun 90-an tepatnya setelah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 yang kemudian direvisi dengan UU No. 10 Tahun 1998, dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank dengan bagi hasil atau Bank Syariah. Diantara lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem bagi hasil saat ini adalah Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Uang Syariah, Pasar commit to user Modal Syariah, Pegadaian Syariah, dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

1


digilib.uns.ac.id

Kehadiran BMT Syariah ini, diharapkan dapat mematahkan asumsi masyarakat yang masih menganggap bahwa hanya orang kaya saja yang dapat menabung di bank. Hadirnya lembaga keuangan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat paling bawah, dimana para pelaku usaha di Indonesia ini lebih banyak dari pelaku usaha sektor menengah ke bawah daripada pelaku usaha dengan lingkup yang besar. Tujuan dari penggagasnya adalah untuk menampung dana yang begitu besar dan kemudian menyalurkan kembali kepada pengusaha menengah dan kecil. Peran lembaga keuangan BMT dalam pembangunan ekonomi nasional adalah dengan lebih memberikan kesempatan dan perhatian lebih terhadap pelaku usaha skala kecil dan menengah di pedesaan. Disamping itu juga untuk menghindari masyarakat dari jeratan lintah darat dengan suku bunga yang tinggi. Keberadan BMT Syariah ini diharapkan menjadi mitra masyarakat dalam mencapai perekonomian yang lebih baik. Larangan riba pada setiap kali bertransaksi, prinsip kemitraan pada setiap aktifitas bisnis, dengan dasar kesetaraan, keadilan dan kejujuran, mencari keuntungan yang barokah,

pembinaan

manajemen

keuangan

pada

masyarakat,

mengembangkan kompetisi yang sehat, menghidupkan lembaga zakat dan pembentukan ukhuwah islamiyah, serta bermuamalah sesuai dengan Syari’at Islam,telah membuat BMT dikenal dan diterima masyarakat luas. Melalui inovasi produknya BMT menawarkan beberapa bentuk layanan yang dapat memberikan rasa aman kepada mitra usaha, karena BMT mampu menghindarkan mitra usaha dari keraguan akan bunga bank. commit to user

2


digilib.uns.ac.id

Manusia sebagai Homo Economicus selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas. Dan kebutuhan manusia itu semakin berkembang, sedangkan kemampuan untuk mencapai kebutuhan itu teramat terbatas. Atas dasar itulah manusia dalam usaha mencukupi kebutuhan ekonominya memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal manusia berusaha, maka untuk meningkatkan usahanya atau untuk meningkatkan usahanya atau untuk meningkatkan daya guna suatu barang, manusia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi sektor riil, terutama pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah, BMT memfasilitasi para pelaku usaha dengan

pemberian

tambahan

modal

melalui

produk

pembiayaan

mudharabah. Pemberian fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luas, yakni untuk peningkatan usaha. Dalam pemberian pinjaman tersebut BMT mempunyai suatu sistem operasi tersendiri apakah pembiayaan itu layak diterima atau tidak. Produkproduk pembiayaan BMT cukup variatif, sehingga mampu memberikan alternative solusi bagi para pengusaha dalam memanfaatkannya. Sebagai Lembaga Intermediasi, penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat tentunya masing-masing BMT mempunyai standar sistem pemberian pembiayaan yang pasti berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kualitas pelayanan prima baru-baru ini yang diterapkan oleh hampir semua lembaga Intermediasi Keuangan dalam pemberian tambahan modal, menjadikan BMT selalu berlomba untuk memberi pelayanan yang terbaik commit to user

3


digilib.uns.ac.id

kepada anggotanya. Pelayanan yang baik tentunya akan berpengaruh pada tingkat kesetiaan anggota BMT dan apabila reputasi pelayanan prima BMT terhadap anggota mengenai permohonan pembiayaan maka tidak dipungkiri jumlah anggota BMT akan mengalami peningkatan yang signifikan. Bagian dari Pelayanan Prima tidak terlepas dari kinerja sistem pemberian pembiayaan yang diterapkan oleh BMT. Untuk itu BMT juga harus bertanggung jawab secara moral dalam sistem pemberian pembiayaan. Dalam sistem pemberian pembiayaan mencakup, adanya kelengkapan dokumen, adanya jaminan pembiayaan, dilakukannya survei tanpa terkecuali bagi setiap pengajuan pembiayaan, persyaratan yang diberikan BMT jika anggota atau masyarakat menginginkan tambahan dana baik untuk konsumtif atau produktif harus benar-benar diterapkan, tidak hanya karena BMT ingin mencapai target pencairan pembiayaan saja kemudian pihak BMT mengesampingkan hal-hal yang menjadi tahap dan prasyarat pemberian pembiayaan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan sistem dan prosedur yang diterapkan sudah sesuai dengan cita-cita BMT dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil, pelaku usaha mikro kaitannya dengan pelaksanan tahap dan prasyarat pembiayaan yang diterapkan pada BMT tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis memutuskan untuk menyusun

penelitian

PEMBERIAN

dengan

KREDIT

judul

:

“

EVALUASI SISTEM

MUDHARABAH

PADA

BMT

commit to user AMANAH UMMAH SUKOHARJO”

4


digilib.uns.ac.id

II. Rumusan Masalah Berdasarkan atas uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana alur dan prosedur pemberian kredit Mudharabah pada BMT Amanah Ummah? 2. Apakah unsur-unsur sistem pengendalian dan prosedur yang diterapkan dalam pemberian kredit mudharabah sudah sesuai dengan standar yang berlaku?

III. Tujuan Penelitian 1. Mengetahui unsur-unsur apa saja yang terdapat pada system pengendalian intern yang diterapkan dalam pemberian Pembiayaan Mudharabah KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah) BMT Amanah Ummah. 2. Mengevaluasi sistem dan prosedur pemberian kredit mudharabah pada BMT Amanah Ummah.

IV. Manfaat Penelitian 1. Bagi obyek Penelitian Membantu perusahaan dalam mengambil kebijakan dalam hal pembiayaan dan sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam permohonan kredit.

commit to user

5


digilib.uns.ac.id

2. Bagi Penulis Hasil penelitian dapat membantu peneliti dalam memperoleh pemahaman yang jelas mengenai sistem dan prosedur kredit pada BMT Amanah Ummah. 3. Bagi pihak luas Tulisan ini kiranya dapat dijadikan pembanding dan referensi untuk penyelesaian kasus yang sama.

V. Metode Penelitian 1. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian dilakukan di kantor pusat BMT Amanah Ummah yang beralamatkan di

Jl. Slamet Riyadi No. 292, Gumpang, Sukoharjo.

2. Metode Pengumpulan Data Dalam memperoleh data yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian pada BMT, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : a. Observasi Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek atau lokasi penelitian yang berhubungan dengan topik pembahasan penelitian.

commit to user

6


digilib.uns.ac.id

b. Wawancara Teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab dengan karyawan BMT Amanah Ummah tentang hal-hal yang berhubungan bidang yang diteliti dalam Tugas Akhir ini. c. Dokumentasi Mengumpulkan dan mengorganisir data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan kredit. Data-data yang di dokumentasikan antara lain SOP, struktur organisasi dan lain-lain. 3. Analisis Data Menggunakan

analisis

data

deskriptif

dengan

penjelasan

perbandingan antara sistem dan prosedur pembiayaan pada obyek penelitian dengan standard umum yang berlaku.

commit to user

7


digilib.uns.ac.id

BAB II LANDASAN TEORI

Pengertian Sistem dan Prosedur 1. Pengertian Sistem dan Prosedur Sistem adalah suatu jaringan yang di buat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahan. (Mulyadi, 2004) a. Sistem Pengendalian Intern Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan oraganisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong

efisiensi

dan

mendorong

dipatuhinya

kebijakan

manajemen. (Mulyadi, 2001) Widjajanto (2001:18) mengartikan sistem pengendalian intern adalah suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan perusahaan dengan tujuan sebagai berikut: 1) Mengamankan aktifasi perusahaan 2) Mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi 3) Meningkatkan efisiensi, dan 4) Mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi b. Unsur sistem Pengendalian intern Unsur pokok sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut ini: 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. commit to user

8


digilib.uns.ac.id

2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan

yang

cukup

terhadap

kekayaan,

utang,

pendapatan dan biaya. 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan secara berulang-ulang (Mulyadi, 2010). Sedangkan Cecil Gillisepie dalam Zaki Baridwan (190: 3) mengartikan prosedur sebagai “suatu urut-urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.” Dari definisi diatas dapat dambil kesimpulan bahwa suatu system terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal. Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan menulis, menggandakan,

menghitung,

member

kode,

mendaftar,

memilih/

mensortasi, meminfah, dan membandingkan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar.

commit to user

9


digilib.uns.ac.id

Menurut Mulyono (1990: 310), jaringan prosedur pemberian kredit dapat dilihat pada bagan dibawah ini. Prosedur permohonan kredit

Prosedur analisis kredit

Prosedur putusan kredit

Prosedur pengawasan kredit

Prosedur Gambar 2.1 pencairan kredit Prosedur Pemberian Kredit

Baitul Maal Wattamwil 1. Sejarah Koperasi Syari’ah di Indonesia Koperasi Syari’ah atau lebih banyak dikenal orang dengan sebutan BMT (Baitul Maal Wattamwil) pertama kali di pelopori oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi solusi ekonomi bagi perekonomian mikro. Menurut pendapat Saifudin A Rasyid : “BMT adalah kelompok swadaya masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dalam upaya pengentasan kemiskinan.” Meskipun pada mulanya adalah KSM Syari’ah (Kelompok Swadaya Masyarakat berlandaskancommit Syari’ah) namun memiliki kinerja layaknya to user

10


digilib.uns.ac.id

sebuah bank. Diklasifikannya BMT sebagai KSM pada saat itu adalah untuk menghindaari jeratan hukum sebagai bank gelap dan adanya program PHBK Bank Indonesia (Pola Hubungan Kerjasama antara Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat) hasil kerjasama Bank Indonesia dengan GTZ sebuah LSM dari Jerman. Dengan adanya undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

menyebutkan

bahwa

segala

kegiatan

dalam

bentuk

penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk Bank. Maka munculah beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan Swadya Masyarakat) yang memayungi KSM

BMT.

Mereka

turut

membantu

mengembangkan

sistem

perekonomian Indonesia melalui perannya dengan cara memfasilitasi bantuan dana pembiayaan oleh BMI (Bank Muamalat Indoneisa) yang merupakan satu-satunya Bank Umum Syari’ah pada saat itu. Menilik pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa

perekonomian

Indonesia

disusun

sebagai

usaha

bersama

berdasarkan atas asas kekeluargaan, maka tidak heran muncul lembagalembaga yang turut membantu pemrintah dalam hal pengembangan perekonomian Indonesia. Pasal ini menjelaskan kemakmuran masyarakat sangat diutamakan, bukan kemakmuran orang perseorangan dan bentuk usaha seperti itu yang tepat adalah Koperasi. Koperasi didasarkan atas asas Gotong Royong. yang

artinya bahwa peranan masyarakat maupun

lembaga masyarakat harus tetap dilibatkan. Atas dasar pertimbangan itu commit to user

11


digilib.uns.ac.id

maka disahkan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 pada tanggal 12 oktober 1992 “Tentang perkoperasian” oleh Presiden Soeharto. BMT yang memilik basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama “Dari Anggota, Oleh Anggota, Untuk Anggota” maka berdasarkan Undang-undang RI tahun 1993 tersebut berhak menggunakan hukum koperasi, letak perbedaanya dengan koperasi konvensional (nonsyari’ah) salah satunya terletak pada teknis operasionalnya saja, Koperasi Syari’ah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dalam melakukan usahanya. Pada tahun 1994, berdiri forum komunikasi (FORKOM) BMT seJabotabek yang beranggotakan BMT-BMT di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi. Sejak tahun 1995 dalam pertemuan bulanan, forum tersebut berwacana menggagas sebuah payung hukum bagi anggotanya, maka tercetuslah ide pemikiran BMT dengan badan hukum Koperasi, kendati badan hukum yang dikenakan masih terbatas menggunakan jenis Badan hukum Koperasi Karyawan Yayasan atau unit dari KUD. Pada tahun 1998, dari hasil beberapa pertemuan FORKOM BMT yang anggotanya sudah berbadan hukum koperasi terjadi sebuah kesepakatan untuk pendirian sebuah koperasi sekunder yakni Koperasi Syari’ah Indonesia (KOSINDO) pada tahun 1998, sebuah Koperasi Sekunder dengan keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 082/BH/M.I/XI/1989, yang diketuai DR. H. Ahmat Hatta, MA yang beranggotakan 30 BMT berbadan hukum Koperasi Primer yang tersebar di commit to user

12


digilib.uns.ac.id

Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung. Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No: 24/Per/M.KUKM/2007, “Petunjuk Teknis Program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi Fungsional.” Prinsip operasional koperasi secara umum tidak menyimpang dari sudut pandang syari’ah yaitu prinsip gotong royong (ta’awun alal birri) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Dengan adanya hubungan semacam ini, maka perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran, tata cara pengelolaan, produkproduk yang diberikan, dan hukum yang diberlakukan harus berlandaskan Syari’ah. Koperasi Syari’ah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syari’at Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dasar dari konsep operasional Koperasi Syari’ah menggunakan akad Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (Syuro) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya. commit to user

13


digilib.uns.ac.id

“…….Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Allah amat berat siksaannya”. (QS. Al Maidah : 2) 2. Badan Hukum BMT BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau berbentuk Koperasi. a. Dalam bentuk KSM Bila BMT didirikan dalam bentuk KSM, maka BMT akan mendapat sertifikasi operasi dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengembangan swadaya masyarakat yang mendukung program hubungan bank dengan KSM.

KSM juga dapat berfungsi sebagai

prakoperasi dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu supaya BMT bisa menjadi koperasi BMT. Bila para pengurus siap untuk mengelola BMT dengan baik dengan badan hukum koperasi, maka BMT dapat dikembangkan dengan badan hukum koperasi. b. Dalam bentuk Koperasi Bila pada awal pendirian telah ada kesiapan, maka BMT langsung didirikan dengan Badan Hukum Koperasi. Dalam hal ini ada beberapa alternatif (pilihan) yang bisa diambil :

commit to user

14


digilib.uns.ac.id

1) Sebagai Koperasi Serba Usaha untuk perkotaan 2) Sebagai Koperasi Unit Desa (KUD), dengan ketentuan yang diatur oleh Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil tanggal 20 Maret 1995, dimana : a) Bila di suatu wilayah telah ada KUD dan berjalan dengan baik, maka BMT dapat menjadi Unit Usaha Otonom (U2O) atau Tempat Pelayanan Koperasi (TPK). Bila KUD tersebut belum berfungsi dengan baik, maka KUD tersebut dapat difungsikan sebagai BMT. Dan pengurus dipilih dalam suatu rapat anggota. b) Bila mana di daerah tersebut belum ada KUD, maka dapat Didirikan KUD BMT. Dalam pendirian KUD diperlukan minimal 20 orang anggota.

commit to user

15


digilib.uns.ac.id

3. Struktur Organisasi dan Job deskripsi Adapun Struktur Organisasi BMT dapat dilihat Gambar berikut

RAT Ketua

Dewan Syari’ah

Dewan Pengawas

Pengurus Sekertaris

Bendahara

Manajer BMT

Manajer Unit Jasa Keuangan Syari’ah

Operasional

Manajer Unit Sektor Riil

Gambar 2.2

Perdagangan

Struktur Organisasi BMT Marketing

Jasa

Produksi

Sedangkan job deskripsi masing-masing struktur dijelaskan sebagai berikut: a. Rapat Anggota Tahunan (RAT) .Rapat Anggota Tahunan mempunyai kewenangan/kekuasaan tertinggi di dalam BMT. RAT memiliki tugas sebagai berikut : 1) RAT bertugas menetapkan AD dan ART BMT termasuk bila ada perubahan. 2) Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha BMT commit to user

16


digilib.uns.ac.id

3) Mengangkat Pengurus dan dewan syari’ah BMT setiap periode. Juga dapat memberhentikan pengurus bila melanggar ketentuanketentuan BMT. 4) Menetapkan Rencana Kerja, anggaran pendapatan dan belanja BMT serta pengesahan laporan keuangan. 5) Melakukan pembagian Sisa Hasil Usaha 6) Penggabungan, peleburan dan pembubaran BMT. b. Dewan Syari’ah Dewan Pengawas Syari’ah berwenang melakukan pengawasan penerapan konsep syari’ah dalam operasional BMT dan memberikan nasehat dalam bidang syari’ah. Adapun tugas dari Dewan ini adalah : 1) Membuat pedoman syari’ah dari setiap produk pengerahan dana maupun produk pembiayaan BMT. 2) Mengawasi penerapan konsep syari’ah dalam seluruh kegiatan operasional BMT. 3) Melakukan pembinaan/konsultasi dalam bidang syari’ah bagi pengurus, pengelola dan atau anggota BMT. 4) Bersama dengan dewan pengawas syari’ah BPRS dan ulama /intelektual yang lain mengadakan pengkajian terhadap kemungkinan perkembangan produk-produk BMT.

commit to user

17


digilib.uns.ac.id

c. Dewan Pengawas Dewan Pengawas dalam Koperasi Syari’ah memilik dua badan Pengawasan yang terdiri atas : 1) Pengawasan pertama disebut Dewan Pengawas Syari’ah (DPS). Dewan pengawas Syari’ah melakukan fungsinya dengan memberikan fatwa kehalalan suatu produk yang dikeluarkan

Koperasi

Syari’ah

sekaligus

mengawasi

jalannya produk tersebut yang dilakukan oleh pengelola sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN). Bagi Unit Jasa Keuangan Syari’ah, DPS melakukan pengawasan tentang transaksi pembiayaan serta akad yang ddipakai

oleh

pengeloala

UJKS

kepada

anggota/

masyarakat. Sedangkan bagi Unit Sektor Riil, DPS lebih menekankan pada kehalalan produk yang dihasilkan dan yang dijual baik jenis barangnya maupun timbangan / takarannya. 2) Pengawasan kedua disebut dengan Dewan Pengawaan Operasional. Pengawas Operasional melakukan tugas pengawasan

terhadap

pelaksanaan

kebijakan

dan

pengelolaan Koperasi Syari’ah. Membuat laporan tertulis tentang

hasil

pengawasannya

berdasarkan

hasil

penelitiannya atas catatan yang ada pada Koperasi Syari’ah dansegala keterangan yang didapat dari pihak pengelola. commit to user

18


digilib.uns.ac.id

Dewan Pengawas dipiih berdasarkan kemampuan yang dimilikinya dan diusulkan oleh pegurus dalam rapat anggota. d. Pengurus Pengurus memiliki wewenang sebagai berikut : 1) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BMT. 2) Mewakili BMT di hadapan dan di luar Pengadilan 3) Memutuskan menerima dan pengelolaan anggota baru serta pemberhentian anggota

sesuai dengan ketentuan dalam

anggaran dasar. 4) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan BMT sesuai dengan tanggung jawabnya dan dan keputusan musyawarah anggota. Adapun tugas dari pengurus adalah : 1) Memimpin organisasi dan usaha BMT. 2) Membuat rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja BMT. 3) Menyelenggarakan rapat anggota pengurus 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada rapat umum anggota. 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris serta commit to user administrasi anggota.

19


digilib.uns.ac.id

e. Manajer BMT Manejer BMT memimpin jalannya BMT sehingga sesuai dengan perencanaan, tujuan lembaga dan sesuai kebijakan umum yang telah di gariskan oleh dewan pengawas syari’ah. Adapun tugasnya adalah : 1) Membuat rencana pemasaran, pembiayaan, operasional dan keuangan secara periodik 2) Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh dewan pengurus syaria’ah. 3) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh staffnya. 4) Membuat

laporan

pembiayaan

baru,

perkembangan

pembiayaan dana, rugi laba secara periodik kepada dewan pengawas syari’ah. 5) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh staffnya. 6) Membuat laporan periodik kepada manejer berupa : a) Laporan penyuluhan dan konsultasi b) Laporan perkembangan penerimaan ZIS c) Laporan Keuangan f. Manajer Unit Jasa Keuangan Manajer Unit Jasa Keuangan Mempunyai 2 staff dan masing masing staff memiliki tugas masing-masing. 1) Staff Operation, terdiri atas Petugas teller dan Petugas Akuntan. commit to user

20


digilib.uns.ac.id

2) Staff Marketing, terdiri atas Petugas penghimpunan dana dan petugas pembiayaan. g. Manajer unit sektor riil Manajer unit sektor riil mempunyai 3 staff yaitu: 1) Sektor Pedagangan 2) Sektor Jasa 3) Sektor Industri/ Produksi 7. Penghimpunan dan Penyaluran Dana a. Jasa Simpanan Jasa Simpanan yang merupakan produk BMT memiliki keragaman sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang di miliki simpanan tersebut yang juga di sebut tabungan. Ada beberapa jenis tabungan (simpanan) 1) Tabungan Wadi’ah Tabungan atau simpanan dengan prinsip wadi’ah adalah titipan dana yang setiap waktu dapat ditarik pemiliknya. 2) Tabungan Mudharabah Tabungan atau simpanan dengan prinsip mudharabah, yakni dana tersebut dipercayakan oleh pemilik kepada BMT untuk digunakan untuk tujuan/usaha yang menguntungkan, namun secara implisit pemilik dana bersedia menanggung kerugian selama BMT tidak commit to user

21


digilib.uns.ac.id

dapat menutupi kerugian dengan cara lain. Pemilik mendapatkan bagian bagi hasil dari modal tersebut sesuai dengan kesepakatan. Produk simpanan ini bisa bermacam-macam antara lain : Simpanan Mudharabah biasa, Haji, nikah dst. b. Pembiayaan Kegiatan pembiayaan adalah upaya BMT dalam membiayai usahausaha yang dilakukan oleh anggota sesuai dengan kebutuhan usaha tersebut. Pembiayaan dapat berbentuk : 1) Mudharabah : bagi hasil 2) Musyarakah : bagi hasil besyarikat 3) Murabahah : pemilikan barang jatuh tempo 4) Bai’u Bithaman Ajil : pemilikan barang cicilan. 5) Al Qardhul hasan: pinjaman lunak. Guna memperkecil risiko pemberian pembiayaan terdapat prinsip yang harus dipatuhi dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan secara sehat. Secara umum prinsip-prinsip pembiayaan adalah sebagai berikut: 1) Character 2) Capacity. 3) Capital 4) Collateral 5) Condition of Economy

commit to user

22


digilib.uns.ac.id

c. Jasa-jasa Disamping produk kerja sama dan jual beli, Koperasi Syari’ah juga dapat melakukan Kegiatan jasa layanan antara lain: 1) Jasa Al Ijaroh (Sewa) 2) Jasa Wadi’ah (Titipan) 3) Hawalah (Anjak Piutang) 4) Rahn (Gadai) 5) Wakalah (Perwakilan) 6) Kafalah (Penjaminan) 7) Qard (Pinjaman Lunak)

Pembiayaan Syari’ah 1. Penyaluran Dana UJKS a. Definisi Penyaluran Dana Penyaluran dana dalam Usaha Jasa Keuangan Syari’ah (UJKS) adalah suatu transaksi dana kepada anggota/ calon anggota yang tidak termasuk bertentangan dengan syari’at Islam, juga tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang secara hukum positif. Penyaluran dana memiliki fungsi : 1) Meningkatkan daya guna, peredaran dan lalu lintas uang anggota/ calon anggota Koperasi Syari’ah. 2) Meningkatkan aktifitas commit investasi to user Koperasi Syari’ah.

23


digilib.uns.ac.id

3) Sebagai Sumber pendapatan terbesar Koperasi Syari’ah. b. Kebijaksanaan penyaluran dana UJKS dalam mengelola dana anggota Koperasi Syari’ah harus memiliki komitmen dan integritas terhadap prinsip muamalah, oleh karenanya, dalam proses penyaluran secara sehat dan benar serta prosedur komite persetujuan, dokumentasi dan administrasi serta pengawasan penyaluran dana. Ketua

DPS

Direktur

Manajer UJKS

Petugas Pembiayaan

Anggota/ Calon

Teller/ Kasir

Simpanan Berjangka (Mudharabah)

Accounting

Investasi terikat/ Investasi tidak terikat

Gambar 2.2 Bagan alur penyaluran dana UJKS Koperasi Syari’ah 2. Pengertian Akad dalam Transaksi Syari’ah Kontrak atau Akad dalam bahasa arab adalah ‘uqud jamak dari ‘aqd, yang secara bahasa artinya, mengikat, bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian. Di dalam commit to user

24


digilib.uns.ac.id

Hukum Islam, aqd artinya: “gabungan atau penyatuan dari penawaran (Ijab) dan penerimaan (qabul)” yang sah sesuai dengan hukum Islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama. Akad Mudharabah adalah perjanjian antara dua pihak yang berbisnis/berinvestasi, dimana satu pihak sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan pihak lainnya sebagai pengelola bisnis (mudharib). Dalam akad Mudharabah secara baku sudah ditetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akad harus disepakati di muka sebelum kerjasama bisnis/investasi dimulai. Ada tiga rukun akad yaitu dua pihak mengadakan transaksi, objek transaksi dan sighah/ pernyataan resmi adanya transaksi. Dua belah pihak yang mengadakan transaksi adalah dua pihak yang secara langsung menangani sebuah transaksi Adapun ketiga rukun akad itu adalah: a. Dua Pihak yang melakukan Transaksi Dua pihak yang mengadakan transaksi adalah dua pihak yang secara langsung menanganai sebuah transaksi. Agar sebuah akad atau transaksi itu sah maka pihak yang mengadakan transaksi haruslah orang yang dalam sudut panrang fiqh memiliki kapasitas untuk melakukan transaksi. Dalam sudut pandang fiqh, orang yang memiliki kapasitas untuk mengadakan transaksi adalah orang-orang yang memenuhi kriteria berikut:

commit to user

25


digilib.uns.ac.id

Pertama, rusyd yaitu kemampuan untuk membelanjakan harta dengan baik. Kemampuan ini dimiliki oleh orang yang baligh, bukan anak kecil, dan berakal, bukan orang gila. Disamping itu orang tersebut juga tidak sedang di-hajr. Hajr dalam hal ini adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim terhadap seseorang berupa tidak boleh mengadakan transaksi. Hal ini disebabkan orang tersebut sedang terlilit hutang atau dinilai tidak bisa memegang uang dengan baik. Kedua, tidak dipaksa. Oleh karena itu transaksi yang diadakan oleh orang dalam kondisi dipaksa itu tidak sah kecuali jika pemaksaan yang dilakukan dalam hal ini memeang bias dibenarkan secara hukum syari’at. Contohnya adalah penghutang yang menunda-nunda untuk melunasi hutangnya tanpa alasan atau orang yang pailit dipaksa oleh pihak pengadilan untuk menjual hartanya dalam rangka melunasi hutang yang menjadi kewajibannya. Sebuah transaksi itu bersifat mengikat yaitu tidak bisalagi dibatalkan jika tidak mengandung khiyar. Khiyar adalah hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi untuk melanjutkan transaksi ataukah membatalkannya. b. Objek Transaksi Yang dimaksud objek transaksi adalah semisal barang yang hendak diperjual-belikan dalam transaksi jual beli dan barang yang hendak disewakan oleh dua belah pihak yang hendak mengadakan transaksi sewa.

commit to user

26


digilib.uns.ac.id

Agar sebuah transaksi sah maka objek transaksi harus memenuhi kriteria sebagai berikut ini: 1) Barang tersebut adalah barang yang suci (bukan najis) atau terkena

najis

namun

masih

memungkinkan

untuk

dibersihkan. Oleh karena itu, transaksi dengan objek benda najis semisal bangkai tidaklah sah. Demikian pula, jika benda tersebut berlumuran najis dan tidak mungkin untuk dibersihkan. 2) Benda tersebut bisa dimanfaatkan dengan pemanfaatan yang diizinkan

oleh

syariat.

Bisa

dimanfaatkan

dengan

pemanfaatan yang diizinkan oleh syariat adalah asas untuk menilai suatu benda itu termasuk harta ataukah tidak memiliki nilai ataukah tidak. Oleh karena itu benda-benda yang tidak ada manfaatnya semisal benda-benda remeh yang tidak dilirik orang tidaklah sah jika dijadikan sebagai objek transaksi. Demikian pula, jika manfaat benda tersebut adalah manfaat yang haram semisal manfaat yang terkadung pada khamr dan semacamnya tidaklah sah dijadikan sebagai objek transaksi. Namun perlu diingat baik-baik bahwa status suatu benda bisa dimanfaatkan ataukah tidak itu bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Di masa silam barang rongsokan termasuk kategori benda tidak bernilai commit sehingga tidak sah to jikauser dijadikan sebagai objek transaksi.

27


digilib.uns.ac.id

Sedangkan sekarang barang rongsokan termasuk benda yang memiliki nilai jual. 3) Bisa diserahkan. Oleh karenanya, benda yang tidak ada tidaklah dijadikan objek transaksi. Demikian pula benda yang ada namun tidak bisa diserahkan. Benda-benda ini termasuk tidak

sah

dijadikan

sebagai

objek

transaksi

karena

mengandung unsur gharar (ketidakjelasan). Sedangkan setiap transaksi yang mengandung gharar itu dilarang menurut syari’ah. 4) Telah dimiliki dengan sempurna oleh orang yang mengadakan transaksi. Karenanya, benda yang tidak bisa dimiliki tidaklah sah dijadikan sebagai objek transaksi. 5) Benda tersebut diketahui dengan jelas oleh orang yang mengadakan transaksi dalam transaksi langsung. Jadi dalam jual beli langsung, benda yang menjadi objek transaksi disyaratkan bendanya telah diketahui secara jelas semisal jual beli mobil tertentu atau rumah tertentu. Jika persyaratan diatas telah terpenuhi maka transaksi pada objek tersebut bersifat mengikat (tidak bisa dibatalkan) jika tidak ada pada benda objek tansaksi hal-hal yang menyebabkan munculnya hak khiyar semisal cacat barang. commit to user

28


digilib.uns.ac.id

c. Shigah Shighah adalah ungkapan yang digunakan oleh pihak yang mengadakan

transaksi

untuk

mengekspresikan

keinginannya.

Ungkapanya ini berbentuk kalimat-kalimat yang menunjukan terjadinya transaksi. Shigah itu terdiri dari ijab dan qobul. Menurut mayoritas ulama yang dimaksudkan dengan ijab adalah kalimat yang menunujukkan pemindahan kepemilikan. Sedangkan qobul adalah kalimat yang menunjukkan sikap menerima pemindahan kepemilikan tersebut. Sehingga yang menjadi tolak ukur ijab adalah jika yang mengeluarkan pernyataan tersebut adalah orang yang bisa memindahkan kepemilikan objek akad. Semisal penjual, dan orang yang menyewakan. Suatu kalimat bernilai qobul jika dikeluarkan orang pemilik baru objek akad semisal, pembeli dan penyewa. Jadi yang menjadi parameter bukanlah siapa yang pertama kali mengeluarkan pernyataan dan siapa yang nomer dua, namun siapa pihak yang memindahkan kepemilikan dan siapa pihak yang menerima kepemilikan. 3. Al Mudharabah Pembiayaan Mudharabah yaitu suatu perjanjian antara BMT (shohibul maal) dengan

pengelola dana (mudharib). Dimana hasil

keuntungan maupun kerugian pengelola dana (mudharib) akan dibagi sesuai dengan bagi hasil (nisbah) antara BMT (shohibul maal) dengan commit to user

29


digilib.uns.ac.id

pengelola dana (mudharib) yang telah disepakati pada awal dibuatnya perjanjian. Definisi secara fikih Mudharabah disebut juga Muqaradhah yang berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (shohibul maal) menyerahkan modalnya kepada pekerja/ pedagang/ pelaku usaha (mudharib) untuk diputar sebagai usaha, sedangkan keuntungan usaha itu dibagi menurut kesepakatan bersama. “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sholat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia member keringanan kepadamu, Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang akan berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apayang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah Sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS Al-Baqarah: 198) commit to user

30


digilib.uns.ac.id

Muhamad (2002: 102) Mudaharabah adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha keahlian atau ketrampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit atau proyek usaha. Adiwarman Karim (2004: 93) Al-Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul al-maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari shahib almaal dan keahlian mudharib. Berdasarkan pendapat pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara dua dimana pihak pertama (shahib al-maal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya (mudharib) sebagai pemilik keahlian atau ketrampilan menjadi pengelola. Dasar hukum Pembiayaan Mudharabah adalah Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000. MEMUTUSKAN Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) Pertama

: Ketentuan Pembiayaan: commit to user

31


digilib.uns.ac.id

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayaai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudhaharib atau pengeloa usaha. 3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan Pengusaha). 4. Mudharib boleh melakukan melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakai bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembianaan dan pengawasan. 5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib jaminan dari mudharib commit to user

32


digilib.uns.ac.id

atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 8. Kriteria

pengusaha,

prosedur

pembiayaan

dan

mekanisme

pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. 9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. 10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Rukun dan Syarat Pembiayaan : 1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharab) harus cakap hukum. 2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: a. Penawaran

dan

penerimaan

harus

secara

eksplisit

menunjukkan tujuan kontrak (akad). b. Peneriman dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

commit to user

33


digilib.uns.ac.id

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 3.

Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tesebut harus dinilai pada waktu akad. c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4.

Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan commit to user

34


digilib.uns.ac.id

sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian

apapun

kecuali

diakibatkan

dari

kesalahan

disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 5.

Kegiatan

usaha

oleh

pengelola

(mudharib),

sebagai

perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

commit to user

35


digilib.uns.ac.id

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan: 1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. 2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum terjadi. 3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 4. Jika satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Administrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. a. Rukun Al Mudharabah Menurut Adiwarman Karim (2004: 193) adapun faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah: 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha). 2) Objek mudharabah (modal dan kerja) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qobul) 4) Nisbah Keuntungan commit to user

36


digilib.uns.ac.id

Rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu factor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya cukup jelas. Dalam

akad

mudharabah, harus ada minimal dua pelaku pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksanan usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah, bila kedua belah pihak telah menyetujui perjanjianperjanjian yang harus dilaksanakan maka membicarakan nisbah keuntungan. Nisbah keutungan merupakan rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual-beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Adapun rukun dan syarat perjanjian mudharabah secara umum adalah sebagai berikut: Rukun Mudharabah: 1) Ada Shahibul Maal (bank) Kewajiban shahibul maal adalah menyediakan dana yang akan

digunakan

untuk

berinvestasi.

Seluruh

dana

yang

dibutuhakan berasal dari shahibul maal. Apabila investasi mengalami kerugian (secara wajar) maka kerugian ini ditanggung commit to user

37


digilib.uns.ac.id

sepenuhnya

oleh

shahibul

maal,

dan

mudharib

hanya

bertanggung jawab sebatas keahlian yang dimilkinya. Hak shahibul maal adalah hak untuk mengetahui pencatatan pembukuan kegiatan investasi. Apabila disepakati bersama maka shahibul maal boleh meminta jaminan atas kemungkinan kegagalan usaha kepada mudharib, yaitu berupa sesuatu barang berharga yang tidak punya kaitan langsung dengan investasi yang dijalankan. Shahibul maal juga boleh menetapkan persyaratanpersyaratan tertentu terkait pelaksanaan investasi. 2) Adanya mudharib (nasabah) Kewajiban mudharib adalah menjalankan usaha yang diamanahkan

kepadanya

dengan

sebaik-baiknya

untuk

mendapatkan keuntungan usaha sebagaimana rencana investasi yang telah dibuat. Mudharib harus mempunyai keahlian dalam bisnis/investasi yang dijalankan. Mudharib juga harus mematuhi syarat yang ditetapkan shahibul maal, serta menyediakan barang jaminan jika sudah disepakati bersama. Hak mudharib adalah kebebasan menjalankan usaha sesuai dengan keahliannya tanpa ada gangguan dari pihak manapun, termasuk shahibul maal. Mudharib juga berhak memperoleh upah/ gaji dari investasi yang dijalankan.

commit to user

38


digilib.uns.ac.id

3) Adanya amal (usaha/pekerjaan) Menyangkut mengenai usaha apa yang akan dijalankan, seberapa besar proyeksi keuntungan yang diperoleh. Pada pembiayaan mudharabah, harus jelas usaha apa yang akan dibiayai. Tentunya usaha yang boleh dibiayai harus sesuai dengan syari’at islam dan tidak diperkenankan memberikan pembiayaan kepada usaha yang diragukan terlebih haram menurut syari’at Islam. Shohibul Maal berhak menolak permohonan pembiayaan apabila usaha yang dijalankan oleh mudharib dirasa berseberangan dengan syariat Islam. 4) Adanya hasil (bagi hasil/keuntungan) Bagi hasil adalah penentuan besarnya bagian yang diperoleh masing-masing pihak selama periode operasi investasi. Dalam akad dicantumkan porsi/nisbah masing-masing pihak selama periode operasi investasi. Porsi/nisbah menunjukkan nilai perbandingan hak terhadap keuntungan investasi, seperti 50% untuk shahibul maal dan 50% untuk mudharib. Atau porsi/nisbah lainnya dengan variasi yang disepakati bersama dan diperjanjikan didalam akad mudharabah. Keuntungan yang di bagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib.

commit to user

39


digilib.uns.ac.id

5) Adanya aqad (ijab-qabul) Akad yaitu perjanjian serah terima antara shahibul maal dengan mudharib setelah kesepakan mengenai nisbah/ bagi hasil telah disetujui oleh kedua belah pihak. Aqad ini berisi tentang ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban yang tertulis, baik itu pihak shahibul maal maupun mudharib. Aqad merupakan hal yang penting karena jika suatu hari nanti

timbul

resiko-resiko

terkait

dengan

pembiayaan

mudharabah. b. Landasan Syari’ah Dari

sudut

pandang

Syari’ah

Al-Mudharabah

lebih

mencerminkan pada tujuan melakukan usaha. Hal tersebut merujuk pada ayat-ayat dan Al-Hadist berikut : 1)

Al Qur’an Dalam menjalankan pembiayaan mudharabah perlu adanya aturan yang melandasi dari kegiatan tersebut, yaitu

juga

termasuk dalam ayat Al Qur’an sebagai berikut : a) “Dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT” (Al Muzzamil: 20). Yang menjadi argument dari surat Al Muzzamill: 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

commit to user

40


digilib.uns.ac.id

b) “Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebarlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT”. (Al Jumuah: 10). Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT menghalalkan umat manusia untuk mencari rizki yang sudah di berikan kepada manusia di bumi. c) “Tidaklah ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu” (Al Baqarah:198). Surah Al Jumuah: 10 dan Al Baqarah 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha. 2)

Al Hadist Selain dalam Al Qur’an juga ditegaskan dalam hadist berikut ini : “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Abdul Mutholib jika memberikan dana ke mitra usaha secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak di bawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan

bertanggung

jawab

atas

dana

tesebut.

Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya”. (HR Thabarani). Dari

hadist

tersebut

menerangkan

bahwa

dalam

pemberian dana mudharabah seharusnya tidak digunakan diluar commit to user

41


digilib.uns.ac.id

darikontrak atau perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya antara kedua belah pihak, yaitu antara si pemberi dana (shahibul maal) dengan penerima dana (mudharib). c. Jenis-jenis Al Mudharabah Mengacu pada daripada pendapat Adiwarman Karim (2004: 200) secara umum Al-Mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu : 1)

Mudharabah Muthlaqah Mudharabah Muthlaqoh adalah bentuk kerjasama antara shahibul Maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2)

Mudharabah Muqayyadah Mudharabah Muqayyadah disebut juga dengan istilah restricted mudharabah atau specified mudharabah adalah kerjasama usaha dimana si mudharib dibatasi dengan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis usaha.

d. Ketentuan Penyaluran Mudharabah Menurut Nur S. Buchori (2009: 146) ketentuan penyaluran mudharabah adalah: commit to user

42


1)

digilib.uns.ac.id

Penyaluran dana mudharabah adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh Koperasi Syari’ah kepada anggotanya untuk suatu usaha yang produktif.

2)

Dalam penyaluran dananya UJKS Koperasi Syari’ah bertindak sebagai Shohibul Maal membiayai 100% kebutuhan dana suatu proyek (usaha). Anggota sebagai mudharib/ pengeloloa usaha tersebut.

3)

Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

4)

Koperasi Syari’ah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian kecuali jika anggota sebagai pengelola melakukan yang disengaja, atau menyalah perjanjian.

e. Teknis Pelaksanaan Mudharabah Sebagaimana dikutip dari Nur S. Buchori (2009: 147) Teknis penerapan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut: 1)

Pembiayaan Mudharabah diberikan dalam bentuk tunai yang dinyatakan jumlahnya atau dalam bentuk barang yang dinyatakan harga perolehannya. Pembiayaan hanya diberikan untuk tujuan yang sudah jelas dan disepakati bersama. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

2)

Pembagian keuntungan dengan metode profit and loss sharing commit to user yakni untung dan rugi dibagi bersama atau bagi pendapatan 43


digilib.uns.ac.id

(revenue sharing). Pembagian keuntungan dari pengelolaan dan dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Koperasi syari’ah

tidak

diperkenankan

mengakui

pendapatan

berdasarkan proyeksi yang dibuat. 3)

UJKS Koperasi Syari’ah berhak melakukan pengawasan terhadap usaha anggota. Namun tidak berhak membatasi tindakan pengelola usaha dalam menjalankan usahannya, kecuali sebatas perjanjian usaha yang teah ditetapkan atau yang menyimpang dari aturan syari’at.

4)

Untuk pembiayaan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari usaha nasabah. Sementara untuk jangka waktu lebih dari satu tahun penngembalian dilakukan dengan cara angsuran berdasakan aliran kas masuk.

5)

Untuk mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan, Koperasi Syari’ah dapat meminta jaminan dari mudharib.

6)

Dokumentasi a) Formulir pengajuan pembiayaan b) Kelengkapan dokumen pendukung c) Surat persetujuan prinsip commit to user d) Surat permohonan realisasi permohonan dana 44


digilib.uns.ac.id

e) Tanda terima uang/ barang oleh anggota f) Akad perjanjian mudharabah g) Perjanjian pengikatan jaminan h) Proyeksi pendapatan usaha nasabah

PERJANJIAN BAGI HASIL Anggota (mudharib)

KOPERASI SYARI’AH PROYEK USAHA Nisbah x%

PEMBAGIAN KEUNTUNGA N

Nisbah x%

MODAL

Gambar 2.3

Skema Pembiayaan Mudharabah

f. Manfaat dan Resiko Al Mudharabah 1)

Mengacu pada pendapat Muhamad (2002: 105) manfaat Al Mudharabah adalah : a) Bank akan mengalami peningkatan bagi hasil pada saat commit to user keuntungan usaha nasabah meningkat. 45


digilib.uns.ac.id

b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendapatan atau bagi hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. e) Prinsip bagi hasil Al Mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungannya yang dihasilkan oleh nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2)

Resiko Al Mudharabah Resiko yang terdapat dalam Al- Mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi diantaranya (Muhamad,2002: 105) : a) Side Streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan commit to kontrak. user seperti disebut dalam

46


digilib.uns.ac.id

b) Lalai dan kesalahan yang disengaja. c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur .

commit to user

47


digilib.uns.ac.id

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Objek Penelitian 1. Sejarah Singkat BMT Amanah Ummah Berdirinya BMT Amanah Ummah bermula dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mengkonsentrasikan pendidikan Jurusan Syari’ahnya pada Perbankan Islam.

Hal ini

dikarenakan masih terbatasnya sumber daya manusia yang memahami praktek Perbankan Islam. Tetapi di sisi lain semangat masyarakat untuk bermumalah sesuai dengan syari’ah agama islam. Ini dapat dilihat dari menjamurnya praktek perbankan yang menerapkan system syari’ah. Melihat hal tersebut Fakultas Agama Islam berinisiatif untuk mendirikan Laboratorium Perbankan Islam sebagai sarana untuk belajar dan berlatih secara nyata tentang praktek Perbankan Islam bagi mahasiswa jurusan syari’ah pada khususnya dan mahasiswa pada umumnya. Maka dipilihlah Baitul Maal Wat Tamwil sebagai Laboratorium Perbankan Islam yang diberi nama BMT UMS atau sekarang BMT Amanah Ummah. Pada perkembanannya BMT Amanah Ummah pada akhirya tidak hanya didukung oleh Fakultas Agama Islam saja tetapi didukung oleh

rektorat,

dekan-dekan

Universitas

Muhammadiyah

Surakarta serta tokoh-tokoh masyarakat. Diluar civitas akademika di lingkungan FIAI ada beberapa pihak yang ikut berpera dalam pendirian commit to user

48


digilib.uns.ac.id

BMT UMS diantaranya : Rektor beserta pembantu rejktor, Bendahara UMS, beberapa dekan dan dosen diluar FIAI, kepala Badan Administrasi Umum beserta beberapa orang stafnya, manajer BMT Abidin Banjarsari, manajer BMT Ben Taqwa Purwodadi, dan Direktur Bank Muamalat Indonesia cabang Semarang. Pada tanggal 5 Oktober 1999 Firman Sofyan Direktur PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Semarang didampingi oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Bapak Prof. Drs. H. Dochak Latief serta Dekan Fakultas Agama Islam UMS selaku Presiden Komisaris BMT UMS

meresmikan

BMT

UMS

dengan

akta

pendirian

195/BH/DK.11.27/XI/1999,dan aspek legalitas 01/PAD/KDK.11/V/2007. Pada saat pendirian BMT UMS mempunyai dana yang terkumpul sebesar Rp. 32.500.000,- sebagai modal awal. BMT UMS sebagai lembaga keuangan nonbank yang menerapkan system syari’ah juga merambah berbagai lapisan masyarakat dari mahasiswa, dosen, pedagang dan wiraswasta. Sebuah harapan besar ketika BMT UMS tidak hanya sebatas laboratorium saja akan tetapi menjadi sebuah BMT yang memiliki visi dan misi pengentasan golongan ekonomi lemah dengan pengelolaan yang ihsan (professional). Harapan itu kemudian terwujud berkat kerja keras pihak-pihak yang terkait. Guna melancarkan kegiatannya, BMT UMS mempunyai dua kantor yaitu : commit to user

49


digilib.uns.ac.id

1) Kantor Pusat : Jl.Slamet Riyadi 292, Gumpang, Kartasura, Sukoharjo 2) Kantor Kas : Kompleks Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. Ahmad Yani Pabelan, Kartasura, Sukoharjo

2. Visi, Misi dan Tujuan BMT Amanah Ummah a. Visi Menjadi lembaga Keuangan yang berkomitmen pada penerapan nilai-nilai syari’ah Islam serta mewujudkan kemakmuran yang berlandaskan rasa keailan dan semangat kebersamaan bagi para pengelola, pengurus, dan anggota pada khususnya dan ummat pada umumnya. b. Misi 1) Membangun kualitas SDM BMT Amanah Ummah yang kuat secara maknawiyah, aqliyah dan jasadiyah. 2) Membangun BMT Amanah Ummah dengan system manajemen modern yang dilandasi oleh semangat profesionalisme kerja, transparan, kejujuran, serta amanah dan bertanggung jawab. 3) Membangun komitmen pada pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro dengan menggunakan prinsip-prinsip syari’ah Islam. 4) Mewujudkan kesejahteraan bagi para pengelola, dan anggota pada khususnya dan umat pada umumnya yang berlandaskan rasa keadilan, keamanan dan kebersamaan. commit to user

50


digilib.uns.ac.id

c. Tujuan BMT Amanah Ummah bertujuan sebagai laboratorium perbankan syari’ah,

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar perusahaan kecil kalangan bawah dengan pelaku ekonomi lain. 3. Jenis-jenis Produk BMT Amanah Ummah BMT Amanah Ummah dalam menjalankan ushanya, menyediakan berbagai jenis produk, ada dua macam produk yaitu simpanan (funding) dan pembiayaan (financing). a. Simpanan (funding) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota calon, calon anggota atau koperasi dalam bentuk simpanan biasa dan simpanan berjangka. Jenis-jenis simpanan pada BMT Amanah Ummah : 1) Simpanan Mudharobah adalah salah satu jenis investasi yang menggunakan

prinsip

mudharobah

al-muthlaqaah

yang

penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya bias

dilakukan

sewaktu-waktu

selama

jam

kerja

dan

mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan yaitu dengan perbandingan 80 : 20. Dengan prinsip ini dana anggota akan dimanfaatkan dan diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah secara commit to user

51


digilib.uns.ac.id

professional dan memenuhi aspek-aspek syari’ah. Keuntungan dan fasilitas yang diberikan antara lain : a) Tidak dikenakan biaya administrasi pembukaan rekening. b) Berkah, karena dana anda diinvestasikan pada usaha/produk yang jelas kehalalannya. c) Bermakna, karena 2,5% dari bagi hasil yang anda terima turut membantu saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. d) Investasi Mudharabah anda dapat disetor dan ditarik melalui fasilitas antar jemput.

Ketentuan menjadi nasabah mudharabah sebagai berikut: a) Foto copy KTP/SIM. b) Mengisi

permohonan

keanggotaan

dan

pembukaan

rekening. c) Membayar simpanan pokok sebesar Rp 5.000,00. d) Saldo minimum investasi Rp 10.000,00. e) Biaya tutup rekening Rp2.500,00.

2) Simpanan Wadi’ah adalah simpanan yang berifat dana titipan pihak ketiga dan tidak mendapatkan jasa bagi hasil. Simpanan Wadi’ah ini pihak ketiga memperkenankan BMT untuk mengoperasikan tabungannya commit to user

dan

BMT

diperbolehkan

52


digilib.uns.ac.id

memberikan jasa bagi hasil kepada pihak ketiga. Bonus diberikan BMT Amanah kepada anggota karena : a) Anggota telah mengijinkan BMT Amanah Ummah memanfaatkan dananya untuk kegiatan produktif. b) BMT mendapatkan keuntungan dari investasi usahanya dimana sumber dana berasal dari simpanan wadiah anggota. Keuntungan dan fasilitas yang diberikan antara lain : a) Tidak dikenakan biaya administrasi pembukaan rekening. b) Berkah, karena dana anda di investasikan pada usaha/ produk yang jelas kehalalannya. c) Bermakna, karena 2,5% dari bagi hasil yang anda terima turut membantu saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. d) Simpanan Wadiah anda dapat disetor dan ditarik melalui fasilitas antar jemput. 3) Simpanan Mudharobah Berjangka Panjang (deposito) adalah simpanan yang penyetorannya dilakukan satu kali dengan jumlah yang disepakati dan tidak diambil sebelum jangka waktu berakhir menurut perjanjian serta mendapatkan bagi hasil sesuai jangka waktu (1 bulan 60 : 40, 3 bulan 55: 45, 6 bulan 50 : 50, 12 bulan 45 : 45).

commit to user

53


digilib.uns.ac.id

Keuntungan dan fasilitas yang diberikan antara lain : a) Tidak

dikenakan

biaya

administrasi

pembukaan

rekening. b) Berkah,

karena

dana

anda

diinvestasikan

pada

usaha/produk yang jelas kehalalannya. c) Simpanan Mudharabah berjangka anda dapat disetor dan ditarik melalui fasilitas antar jemput. d) Bagi hasil yang kompetitif dan menguntungkan. Ketentuan menjadi nasabah investasi ini sebagai berikut : a) Foto copy KTP/SIM. b) Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening. c) Membayar simpanan pokok sebesar Rp 5.000,00. d) Saldo minimum investasi Rp 10.000,00. e) Biaya tutup rekening Rp2.500,00.

4) Simpanan Multi Guna Syari’ah (SMS) As-Syamil adalah jenis simpanan multi manfaat yang diperuntukkan bagi keluarga untuk menata masa depannya yang lebih baik, terjamin, dan bermartabat. Dengan jangka waktu simpanan 115 tahun, dengan minimal simpanan perbulan Rp 50.000,proporsi

bagi

hasil

antara

nasabah

dengan

BMT

commit to user

54


digilib.uns.ac.id

AmanahUmmah dengan perbandingan 57% untuk nasabah dan 43% untuk BMT Amanah Ummah. Ketentuan menjadi nasabah As-Syamil sebagai berikut : a) Mengisi formulir keanggotaan. b) Mengisi formulir pembukaan rekening simpanan Assyamil. c) Foto copy KTP/Identitas diri. d) Jangka waktu simpanan : 1 - 15 tahun. e) Simpanan per bulan Rp. 50.000 dan atau kelipatannya. Manfaat simpanan ini antara lain : a) Bebas merencanakan masa depan yang lebih baik dan bermartabat. b) Bagi hasil yang kompetitif lagi menguntungkan. c) Simpanan anda dikelola dan disalurkan

dengan

menggunakan prinsip syariah. d) Insya Allah menambah keberkahan rezeki anda karena dana hanya disalurkan untuk usaha-usaha yang sangat jelas kehalalannya. e) Menyimpan dana lebih aman dan bermanfaat.

commit to user

55


digilib.uns.ac.id

Proyeksi simpanan dan bagi hasil dapat dilihat pada tebel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Proyeksi Simpanan dan Bagi Hasil Jangka waktu (Th) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Simpanan per Bulan

Total Simpanan

50.000 600.000 50.000 1.200.000 50.000 1.800.000 50.000 2.400.000 50.000 3.000.000 50.000 3.600.000 50.000 4.200.000 50.000 4.800.000 50.000 5.400.000 50.000 6.000.000 50.000 6.600.000 50.000 7.200.000 50.000 7.800.000 50.000 8.400.000 50.000 9.000.000 Sumber: BMT Amanah Ummah, 2009

Perkiraan Bagi Hasil 46.796,69 188.719,00 439.757,25 815.959,32 1.335.733,30 2.020.194,57 2.893.564,02 3.983.624,72 5.322.245,89 6.945.983,78 8.896.771,05 11.222.707,48 13.978.966,98 17.228.837,97 21.044.916,85

Total Simpanan dan Bagi hasil 646.796,69 1.388.719,00 2.239.757,25 3.215.959,32 4.335.733,30 5.620.194,57 7.093.564,02 8.783.624,72 10.722.245,89 12.945.983,78 15.496.771,05 18.422.707,48 21.778.966,98 25.628.837,97 30.044.916,85

5) Simpanan Haji Mabrur adalah jenis simpanan yang khusus diperuntukan bagi yang berencana menunaikan ibadah haji dimasa akan datang. Dengan proporsi bagi hasil antara nasabah dengan BMT Amanah Ummah dengan perbandingan 60% untuk nasabah dan 40% untuk BMT Amanah Ummah, Simpanan ini menggunakan prinsip Mudharabah Al Mutlaqoh, yaitu anda sebagai pemilik dana atau shahibul maal, sedang BMT Amanah Ummah sebagai pengelola atau mudharib yang akan mengelola atau menginvestasikan dana Anda dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha produktif, halal dan commit to user

56


digilib.uns.ac.id

sesuai prinsip syariah. Bagi hasil dihitung sesuai dengan pendapatan yang diperoleh BMT Amanah ummah. Ketentuan menjadi nasabah simpanan haji mabrur sebagai berikut : a) Mengisi formulir keanggotaan. b) Mengisi formulir pembukaan rekening simpanan haji mabrur. c) Foto copy KTP/identitas diri. Manfaat simpanan ini antara lain : a) Bebas merencanakan kapan ibadah haji yang anda inginkan. b) Setoran yang ringan membantu mewujudkan keinginan menunaikan ibadah haji anda. c) Simpanan anda dikelola dan disalurkan dengan menggunakan prinsip syariah. d) Insya Allah menambah keberkahan rezeki anda karena dana hanya. disalurkan untuk usaha-usaha yang sangat jelas kehalalannya. e) Menyimpan dana lebih aman dan bermanfaat.

commit to user

57


digilib.uns.ac.id

Adapun proyeksi simpanan dengan uang muka dan tanpa uang muka. Tabel 3.2 Proyeksi Simpanan dan bagi Hasil Tanpa Uang Muka Jangka Waktu (Th) 3 4 5 6

Simpanan per Bulan

Total Simpanan

Jumlah Simpanan dan Bagi Hasil

Perkiraan Bagi Hasil

685.000 24.660.000 485.000 23.280.000 365.000 21.900.000 290.000 20.880.000 Sumber: BMT Amanah Ummah, 2009

6.325.000 8.329.000 10.286.000 12.392.000

30.985.000 31.609.000 32.186.000 33.272.000

Tabel 3.3 Proyeksi Simpanan dan Bagi Hasil Dengan Uang Muka

Jangka Waktu

Uang Muka 1

2

3

5.000.000 2.050.000 925.000 550.000 7.500.000 1.825.000 800.000 460.000 10.000.000 1.600.000 680.000 380.000 12.500.000 1.380.000 565.000 295.000 15.000.000 1.155.000 450.000 210.000 17.500.000 940.000 325.000 105.000 20.000.000 725.000 200.000 40.000 Sumber: BMT Amanah Ummah, 2009

4

5

360.000 295.000 225.000 160.000 90.000

250.000 195.000 135.000 90.000

Perkiraan Jumlah Simpanan dan Bagi hasil 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000

6) Simpanan Qurban adalah jenis simpanan yang diperuntukkan bagi individu atau kelompok untuk memperoleh pembelian hewan qurban, dengan proyeksi simpanan tidak ditentukan. Dengan penarikan pada waktu menjelang Hari Raya Idul Adha. commitini tosebagai user berikut : Prinsip simpanan

58


digilib.uns.ac.id

a) Simpanan Qurban adalah simpanan yang dirancang khusus untuk persiapan qurban pada tahun yang diinginkan. b) Jumlah uang yang disetorkan tetap, misal : 100.000 per bulan selama 1 tahun. c) Menggunakan aqad wadiah yad dhomanah (titipan). d) Jumlah yang disetor dan jangka waktu berdasarkan kesepakatan antara anggota dan BMT Amanah Ummah. Keuntungan dan fasilitas yang diberikan antara lain : a) Tidak dikenakan biaya administrasi pembukaan rekening. b) Membantu memprogramkan keuangan secara terencana untuk persiapan ibadah qurban. c) Lebih ringan karena bisa diangsur. d) Simpanan Anda dapat disetor dan ditarik melalui fasilitas antar jemput. e) BMT Amanah Ummah siap menyalurkan hewan qurban Anda untuk daerah-daerah miskin dan qurban bencana alam. f) Pengadaan hewan qurban bisa dilakukan sendiri atau oleh BMT Amanah Ummah tergantung permintaan. 7) Simpanan Wisuda adalah simpanan yang penyetorannya dilakukan secara rutin pada waktu tertentu sejumlah nilai tertentu sesuai kesepakatan pula yaitu (60:40). Simpanan ini commit to user

59


digilib.uns.ac.id

diperuntukkan bagi mahasiswa atau pelajar. Prinsip simpanan ini sebagai berikut : a) Simpanan yang setorannya dilakukan secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang diperjanjikan, missal : 2 tahun atau melanjutkan sekolah atau menjelang wisuda. b) Jumlah uang yang disetorkan tetap, misal : 100.000 per bulan selama 3 tahun c) Menggunakan aqad mudharabah dengan nisbah 30 % untuk anggota dan 70 % untuk BMT Amanah Ummah. d) Simpanan

dana

amanah

wisuda

adalah

simpanan

pendidikan. e) Jumlah yang disetor dan jangka waktu berdasarkan kesepakatan antara anggota dan BMT Amanah Ummah. Keuntungan dan fasilitas yang diberikan antara lain : a) Tidak dikenakan biaya administrasi pembukaan rekening. b) Berkah,

karena

dana

anda

diinvestasikan

pada

usaha/produk yang jelas kehalalannya. c) Membantu memprogramkan keuangan secara terencana untuk persiapan pendidikan putra putri anda. d) Simpanan anda dapat disetor dan ditarik melalui fasilitas antar jemput.

commit to user

60


digilib.uns.ac.id

8) Investasi Takaful Tarbiyah, prinsip investasi ini sebagai berikut : a) Simpanan yang setorannya dilakukan secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang diperjanjikan, misal : 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. b) Jumlah uang yang disetorkan tetap, misal : 100.000 per bulan selama 3 tahun. c) Menggunakan aqad mudharabah dengan mencadangkan dana tabaru’ dengan nisbah 20 % untuk anggota, 50 % untuk BMT Amanah Ummah, dan 30 % dana cadangan tabaru. d) Investasi Takaful Tarbiyah adalah simpanan pendidikan bergaransi, artinya: selama masa perjanjian keberlangsungan pendidikan putra putri Anda dijamin oleh BMT Amanah Ummah. e) Jumlah yang disetor dan jangka waktu berdasarkan kesepakatan antara anggota dan BMT Amanah Ummah. Keuntungan dan fasilitas yang diberikan antara lain : a) Tidak dikenakan biaya administrasi pembukaan rekening. b) Berkah, karena dana anda diinvestasikan pada usaha/produk yang jelas kehalalannya. c) Membantu memprogramkan keuangan secara terencana untuk persiapan pendidikan putra putri anda. commit to user

61


digilib.uns.ac.id

d) Jaminan keberlangsungan pendidikan karena simpanan anda diasuransikan secara syariah e) Simpanan anda dapat disetor dan ditarik melalui fasilitas antar jemput. Tabel 3.4 Perkembangan Penghimpunan Dana Berdasarkan Produk Tahun 2008-2009 Nama Produk Simpanan Wadiah Investasi Mudharabah UMS Investasi Mudharabah Pusat Simpanan Multiguna Syariah Simpanan Haji Dana Amanah Berjangka Investasi Mudharabah Berjangka

Tahun 2008 181.621.315 2.349.222.214 772.297.348 334.498.104 194.020.717 1.489.000.000 4.328.973.964

Tahun 2009 162.669.107 2.977.642.226 1.627.026.484 569.523.859 348.282.000 1.572.500.000 6.155.659.051

Pertumbuhan -10% 23% 111% 70% 78% 6% 42%

Jumlah

9.651.633.662

13.413.302.736

39%

Sumber: BMT Amanah Ummah, 2009

Secara keseluruhan dana yang berhasil dihimpun dari anggota dan pihak ketiga mengalami peningkatan. Tahun 2008 jumlah dana yang berhasil dihimpun sebanyak Rp. 10.478.275.737 dan pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 15.137.149.428

commit to user

62


digilib.uns.ac.id

Secara lebih rinci peningkatan penghimpunan dana dapat dilihat dari table 3.5. Tabel 3.5 Sumber dana anggota dan pihak ketiga Tahun 2006-2009 Th 2006 Th 2007 Th 2008

Jenis Simpanan

Th 2009

Simpanan

1.376.253.938

2.377.929.111

3.833.675.698

5.896.399.633

Simpanan Berjangka

2.548.962.287

3.340.173.963

5.817.973.963

7.728.159.051

Pinjaman Pihak

2.039.289.753

1.826.326.038

826.626.074

1.512.590.744

5.964.705.978

7.544.429.114

10.478.275.737

15.139.149.428

ketiga Jumlah


Jumlah anggota pada tahun 2009 meningkat 876 orang. Pada 2007 jumlah anggota BMT Amanah Ummah sebanyak 4.510 orang dan pada tahun 2008 menjadi 5.430 orang. Peningkataan jumlah simpanan anggota dan bertambahnya anggota baru, mudahmudahan menjadi indikator bahwa BMT Amanah Ummah semakin dipercaya anggota dan masyarakat. b. Pembiayaan (financing) Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan

pinjaman

berdasarkan

persetujuan

atau

kesepakatan pinjam meminjam antara BMT Amanah Ummah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai pembayaran imbalan.

commit to user

63


digilib.uns.ac.id

Jenis-jenis pembiayaan di BMT Amanah Umah antara lain : 1) Al Mudharobah adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya sebagai sebagai pengelola. Keuntungan usaha mudharobah dibagi menurut kesepakatan yang ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalian si pengelola. 2) Bai’ Al Murabahah atau Bai’ Bitsaman ‘Ajil adalah jual belli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’ Al-Murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. BMT Amanah Ummah tidak akan memesan barang sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran. 3) Al- Ijaroh Bi Murabahah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa

commit to user

64


digilib.uns.ac.id

B. Struktur Organisasi BMT Amanah Ummah 1. Struktur Organisasi Struktur Organisasi merupakan kerangka kerjasama antar bagian dalam suatu organisasi/perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, sehingga dapat ditetapkan juga wewenang dan tanggung jawab srta hubungan kerjasama antar bagian. Dengan demikian alur wewenang dan tanggung jawab serta ubungan kerjasama antar unit organisasi menjadi jelas.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT Amanah Ummah Rapat Anggota Tahunan

Pengurus

Dewan Pengawas

Manajer Utama

Manajer Pemasaran dan Pengembangan SDM

Marketing Funding

Marketing Financing

Manajer Operasional dan IT

Kasir

Accounting

Customer Service

Kantor Kas UMS commit to user Ummah, 2009 Sumber: BMT Amanah

65


digilib.uns.ac.id

2. Personalia Keanggotaan BMT Amanah Ummah dibagi menjadi 2 yaitu : a. Anggota biasa, adalah anggota penuh BMT Amanah Ummah yang telah membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan penyertaan (simpanan pokok khusus) serta telah memenuhi persyaratan admisistrasi sebagai anggota. Jumlah angota sebanyak 45 orang. b. Anggota luar biasa, adalah anggota BMT Amanah Ummah yang telah membayar simpanan pokok, tetapi belum memenuhi persyaratan administratif sebagai anggota sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Angkatan Dasar BMT Amanah Ummah. Jumlah anggota luar biasa sebanyak 4.522 orang. Adapun susunan pengurus BMT Amanah Ummah asalah sebagai berikut : Tabel 3.6 Susunan pengurus BMT Amanah Ummah Tahun 2009 No.

Nama

Jabatan

1.

M. Muhtarom, S.H., M.H.

Ketua

2.

Dra. Hj. Chusniatun, M. Ag

Sekretaris

3.

Dra. Hj. Umrotun, M.Si

Bendahara


commit to user

66


digilib.uns.ac.id

Tabel 3.7 DEWAN PEGAWAS No.

Nama

1.

Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si

2.

Drs. H. Marpuji Ali

3.

Dr. Waston, M.Hum Sumber: BMT Amanah Ummah, 2009

Keterangan : Menurut Tabel 3.7 diatas susunan pengurus pada BMT Amanah Ummah terdiri dari ketua 1 orang, sekretaris 1 orang, dan bendahara 1 orang, sedangkan untuk dewan pengawas terdiri dari 3 orang.

commit to user

67


digilib.uns.ac.id

Sedangkan jumlah karyawan pada BMT Amanah Ummah dapat dilihat pada Tabel 3.8 Tabel 3.8 Jumlah, Jabatan dan Status Karyawan No

Nama

Jabatan

Status Karyawan

1 2

Faisal Abdul Haris, S.E Noer Yahya Ismail, S.T

Manajer Utama Manajer Pemasaran

Tetap Tetap

3

Sri Wigati, S.Si

Tetap

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Yuliasih Sulistyaningrum, S.E Ramto, S.Hi Marwanto, S.H. Mochtadi Ichwanuddin, S.Hi Bekti Suciningsih, S.E. Astri Mirahati, A.Md Neny Farida, A.Md Dewi Silvia Hanna, A.Md Anung Santoso Amad Suwali Nurdianto, S.Sosi Arif Sumarsono Heru Mustari, S.Si

Manajer Operasional dan SDM Staff Funding Staff Lending Staff Lending Customer Service Accounting Kasir Kasir Customer Service Office Boy Security Staff Lending Staff Lending Kasir

Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Kontrak Kontrak Kontrak Kontrak Kontrak


Keterangan :Dari table 3.8 tersebut dijelaskan bahwa jumlah karyawan pada BMT Amanah Ummah sebanyak 16 orang.

commit to user

68


digilib.uns.ac.id

3. Job Description Adapun Job description pada BMT Amanah Ummah adalah sebagai berikut : a. Rapat Anggota Tahunan Rapat Anggota Mahunan atau Musyawarah Anggota Tahunan dilaksanakan satu kali akhir tahun yang dihadiri oleh seluruh anggota atau perwakilan. Musyawarah ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam manajemen BMT Amanah Ummah yang mempunyai hak : 1) Mengesahkan atau merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BMT Amanah Ummah. 2) Memilih,

mengangkat

atau

memberhentikan

pengurus

dan

pengawas. 3) Menerapkan anggaran pendapatan dan belanja BMT Amanah Ummah selama satu tahun. 4) Menetapkan visi dan misi BMT Amanah Ummah. 5) Mengesahkan

laporan

pertanggung

jawaban

pengurus

dan

pengelola. 6) Mengesahkan program oleh pengelola. b. Dewan Pengawas Sebagai pihak yang mempunyai kemamuan keilmuan hokum islam yang kuat yang terdiri dari beberapa orang. Yang berfungsi memberikan fatwa-fatwa yang berkenaan dengan produk BMT Amanah Ummah, yang disampaikan secara tertulis kepada Direksi commit to user

69


yang

digilib.uns.ac.id

kemudian

bersama

Dewan

Komisaris

mengawasi

pelaksanaannya. Tanggung jawab pengawas antara lain : 1) Membantu, menjaga dan mengawasi kesyari’ahan produkproduk BMT Amanah Ummah. 2) Mengawasi

secara

tidak

langsung

etika

SDI

agar

mencerminkan budaya kerja yang islami. 3) Meningkatkan nilai spiritual bagi setiap SDI. 4) Melaporkan kegiatan aktivitas pembinaan yang telah dilakukan pada musyawarah anggota sesuai mekanisme organisasi BMT Amanah Ummah. c. Dewan Pengurus Dewan pengurus BMT Amanah Ummah pada hakikatnya merupakan wakil dari anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan untuk kepentingan BMT Amanah Ummah. Masa kerja dewan pengurus dapat ditetapkan sesuai kondisi, 3, 4, atau 5 tahun. Secara umum tanggung jawab pengurus adalah : 1) Perencanaan meliputi rencana jangka pendek dan jangka panjang meliputi keuangan dan lain-lain. 2) Personifikasi dewan hukum BMT Amanah Ummah di muka hukum pengurus juga yang bertanggng jawab atas pelaksanaan AD/ ART BMT Amanah Ummah. commit to user

70


digilib.uns.ac.id

3) Menyediakan sumber-sumber daya yang diperlukan oleh BMT Amanah Ummah agar BMT dapat berjalan secara baik. 4) Fungsi pengawasan atas jalannya kerja dan usaha berkala. d. Manajer Umum Tugas dan tanggung Jawab Manajer Umum 1) Mengawasi operasional secara umum pada BMT Amanah Ummah. 2) Memberikan masukan, opini maupun pendapat serta cara pemecahan masalah. 3) Pencatat kasus-kasus yang terjadi di bidang umum. 4) Memberikan laporan kepada direksi yang membidanginya. e. Manajer Pemasaran Tugas dan Tanggung Jawab Manajer pemasaran dan pengembangan SDM, antara lain : 1) Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan (kredit) dari unit / bagian yang berada dibawah supervisinya, Adm & Keuangan. 2) Melakukan monitoring, evaluasi, review, dan supervise terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang marketing. 3) Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengembalian keputusan pembiayaan. 4) Aktif menyampaikan pendapat, saran, dan opini kepada direksi. 5) Melayani, menerima tamu (calon nasabah atau nasabah) 6) Memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah. commit to user

71


digilib.uns.ac.id

f. Unit Lending Adapun tugas dan tanggung jawab unit lending antara lain : 1) Pemantauan

pembiayaan

antara

lain

membuat

surat-surat

peringatan kepada debitur, penagihan-penagihan. Disamping itu juga mengadministrasikan jaminan ataupun mengurusi file debitur. 2) Penilaian permohonan pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya.

g. Unit Funding Adapun tugas dan tanggung jawab unit funding antara lain : 1) Memberikan pelayanan kemudahan berinvestasi. 2) Memasarkan produk-produk BMT Amanah Ummah. 3) Melakukan penarikan dengan sistem jemput bola. 4) Pengenalan porduk. h. Adm. Pembiayaan Pengesahan atas pembiayaan dan penanadatanganan proses pembiayaan berupa pencairan dana sampai pada pelunasan. i. Manager Operasional Tugas dan wewenang Manajer Operasional, antara lain : 1) Mengawasi kegiatan dibidang operasional, kemudian melaporkan kepada direksi yang bersangkutan. 2) Mencatat kasus-kasus yang terjadi di bidang operasional. commit to user

72


digilib.uns.ac.id

3) Memberikan

masukan,

opini,

dan

pendapat

serta

cara

pemecahannya. 4) Berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM. j. Accounting 1) Menyusun laporan keuangan secara periodik. 2) Melakukan

kegiatan

pelaksanaan

kepada

peminjam

serta

melakukan pembinaan agar kredit tidak macet. 3) Menyusun laporan neraca. 4) Melaksanakan perhitungan bagi hasil bagi penabung dan peminjam. k. Kasir/ teller 1) Melayani nasabah dalam melakukan penarikan atau menabung. 2) Mengatur dan memelihara saldo uang kas yang ada dalam tempat khasanah BMT. 3) Membuat buku kas harian. l. Costumer service 1) Melayani nasabah atau calon nasabah. 2) Memberikan penjelasan lebih lanjut akan produk-produk BMT. 3) Mebuat laporan kas harian. 4) Mengadministrasi funding nasabah baru. 5) Memberikan informasi dalam hal operasional kantor BMT Amanah Ummah.

commit to user

73


digilib.uns.ac.id

4. Perkembangan SDM Perkembangan pada BMT Amanah Ummah mengalami kemajuan dan perkembangan baik itu dari segi SDM, Asset, pembiayaan, pendapatan, laba. Kondisi SDM akan sangat berpengaruh bagi perkembangan usaha BMT Amanah Ummah. SDM yang diperlukan BMT Amanah Ummah adalah sumber daya yang berkompeten serta mampu melayani nasabah

dengan

baik,

yaitu

dengan

pelayanan

yang

tidak

mengecewakan nasabah karena nasabah BMT Amanah Ummah sangat heterogen dan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. SDM BMT Amanah Ummah merekrut professional muda yang

mempunyai

kemampuan

dalam

bidangnyaa

untuk

mengembangkan dan mengelola BMT Amanah Ummah dengan baik. SDM BMT Amanah Ummah sendiri terdiri dari berbagai latar belakang. Adapun kondisi SDM BMT Amanah Ummah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Kondisi SDM BMT Amanah Ummah tahun 2009-2010 No. Tingkat Pendidikan

Pria

Wanita

Jumlah

1.

Sarjana

8

3

11

2.

Ahli Madya

-

3

3

3.

SMA

2

-

2

Sumber : BMT Amanah Ummah, 2009 commit to user

74


digilib.uns.ac.id

C. Aktivitas Magang 1. Lokasi Kantor Pusat : Jl. Slamet Riyadi, Gumpang, Kartasura, Sukoharjo. Telp. 0271-744048/744063 Fax. 0271-744048. Kantor cabang

: Kompleks Universitas Muhammadiyah

Surakarta Jl. Ahmad Yani Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Telp. 0271-717417. 2. Periode Magang Jangka waktu kegiatan magang tanggal 19 April sampai 14 Mei 2010. 3. Jadwal Senin sampai Jumat : 09.00 sampai selesai. 4. Perincian Kegiatan Magang Tabel 3.10 Kegiatan Magang

Tanggal

Kegiatan · ·

19 April 2010 · · 20 April 2010

21 April 2010 22 April 2010

· · · · ·

Perkenalan Diri, Pembekalan dan pengarahan produk dari staff Marketing, Memasarkan produk simpanan kepada para pelaku usaha Review ulang hari sebelumnya, pembahasan mengenai kendala yang terjadi di lapangan, Memasarkan produk ke masyarakat dan pelaku usaha Review ulang hari sebelumnya, Memasarkan produk ke masyarakat dan pelaku usaha Review ulang hari sebelumnya, commit to user Memasarkan produk ke masyarakat pelaku usaha

75


digilib.uns.ac.id

· · · · · · ·

03 Mei 2010

· · ·

Review ulang hari sebelumnya, Memasarkan produk ke masyarakat dan pelaku usaha. Pengarahan dari staff marketing, Memasarkan produk ke instansi pendidikan Pengarahan dari staff marketing , Memasarkan produk ke instansi pendidikan Mengurus Surat konfirmasi magang dari BMT Amanah Ummah kepada Fak. Ekonomi UNS Pengarahan singkat, Memasarkan produk ke Masyarakat Closing Nasabah

04 Mei 2010

·

Follow Up

·

Ijin ke kampus terkait surat konfirmasi magang

· ·

Ijin ke kampus terkait surat konfirmasi magang Menindaklanjuti closing dan meminta tanda tangan buku tabungan Pengarahan , Memasarkan produk ke instansi pendidikan Kunjungan ke kantor kas

23 April 2010 26 April 2010 27 April 2010 28 April 2010 30 April 2010

05 Mei 2010 06 Mei 2010 07 Mei 2010 10 Mei 2010 11 Mei 2010 12 Mei 2010

14 Mei 2010

· · · · · · ·

Pengarahan singkat , Memasarkan produk ke instansi pendidikan Evaluasi selama kegiatan Magang kerja oleh staff markering dan Manajer Utama Perpisahan

commit to user

76


digilib.uns.ac.id

D. Pembahasan 1. Syarat dan Prosedur Pengajuan Pembiayaan Mudharabah pada BMT Amanah Ummah a. Syarat dan Ketentuan 1) Calon Nasabah telah menjadi anggota BMT Amanah Ummah. 2) Calon nasabah telah memiliki rekening simpanan Investasi Mudharabah dengan saldo mengendap minimal sebesar satu kali angsuran. 3) Calon nasabah telah memiliki usaha yang sudah berjalan minimal satu tahun dan atau memiliki pendapatan tetap perbulan serta mampu menyusun laporan keuangan usahanya. b. Prosedur Pengajuan Pembiayaan 1) Calon nasabah mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan dengan lengkap dan jelas. 2) Calon nasabah mengajukan Formulir Pembiayaan disertai dengan : a) Foto kopi KTP / Identitas suami istri yang masih berlaku b) Foto kopi KK dan Surat Nikah (Jika sudah menikah) c) Foto kopi Rekening Listrik, Telepon, dan Air (PDAM) commit to user

77


digilib.uns.ac.id

d) Foto kopi Jaminan dan PBB (Jika yang dijaminkan sertifikat tanah) e) Foto kopi Slip Gaji dan Buku Tabungan (Jika yang bersangkutan adalah karyawan atau PNS) 3) Seluruh berkas pengajuan pembiayaan yang diajukan calon nasabah ke BMT Amanah Ummah akan di verifikasi dan dilakukan survei kelayakan usaha serta pengecekan barang jaminan (Calon nasabah harus bersedia untuk disurvei) 4) Hasil survei akan dilaporkan, dipelajari, dianalisa, dan dimusyawarahkan oleh TIM Komite Pembiayaan. 5) BMT

Amanah

Ummah

segera

menghubungi

atau

menerbitkan surat pemberitahuan pencairan dana bagi calon

nasabah

yang

telah

disetujui

permohonan

pembiayaannya. 6) Jika selambat-lambatnya satu minggu setelah survei belum ada pemberitahuan dari pihak BMT Amanah Ummah maka

pengajuan

pembiayaan

oleh

calon

nasabah

dinyatakan ditolak. 7) Setelah

diterbitkan

perjanjian

(akad

mudharabah).

Perjanjian ini ditandatangani oleh calon nasabah dan minimal satu orang saksi (suami/istri) serta pihak BMT Amanah Ummah yang diwakili oleh Manajer Utama dan disaksikan oleh Manajer Pemasaran. commit to user

78


digilib.uns.ac.id

8) Selambat-lambatnya dua minggu setelah penandatanganan akad, calon nasabah wajib menyerahkan seluruh faktur/ kwitansi/ dokumen lain kepada BMT Amanah Ummah. 9) Seluruh biaya atas perjanjian pembiayaan ini ditanggung oleh calon nasabah, yang terdiri dari: a) Biaya Materai b) Biaya Notaris c) Biaya Asuransi, dan d) Biaya Administrasi Pembiayaan 10) Pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan, calon nasabah menyerahkan dokumen barang jaminan yang asli (BPKB, Sertifikat)/ 11) Nasabah wajib membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan datang langsung ke BMT Amanah Ummah. 12) Angsuran pembiayaan oleh nasabah langsung dimasukan ke rekening yang bersangkutan dan BMT Amanah Ummah akan mendebet rekening nasabah pada saat tempo angsuran. 13) Barang jaminan hanya bisa diambil/dipinjam manakala seluruh kewajiban nasabah telah terbayarkan ke BMT Amanah Ummah. commit to user

79


digilib.uns.ac.id

c. Dokumen yang digunakan 1) Lembar Permohonan Pembiayaan (1 lembar) Lembar Permohonan Pembiayaan disediakan oleh BMT untuk anggota yang ingin mengajukan pembiayaan, berisi sertifikat barang-barang yang diserahkan untuk dijadikan jaminan pinjaman. Dokumen ini diotorisasi oleh komite, tanda tangan Unit Pembiayaan dan tanda tangan pemohon yang bersangkutan. Kemudian di distribusikan ke administrasi pembiayaan. 2) Aqad Pembiayaan Mudharabah (2 lembar) Akad

Pembiayaan

Mudharabah

memuat

perjanjian

pembiayaan antara anggota dengan pihak BMT sehubungan dengan

diberikannya

pembiayaan

pada

anggota.

Akad

pembiayaan mudharabah diisi dan di tandatangani setelah BMT Amanah Ummah menerbitkan surat pemberitahuan pencairan dana yang telah disetujui permohonan pembiayaannya. Akad Pembiayaan

mudharabah

dilengkapi

dengan

Sistem

Pengembalian, Jumlah Angsuran Pokok, Bagi Hasil, Nominal Angsuran. Lembar 1 kepada administrasi kredit. Lembar 2 kepada anggota. 3) Surat Pernyataan Kepemilikan Sertifikat dan Kesediaan Menjaminkan (2 lembar) commit to user

80


digilib.uns.ac.id

Surat Pernyataan Kepemilikan Sertifikat dan Kesediaan Menjaminkan memuat pernyataan Kepemilikan Sertifikat Tanah dan Kesediaan anggota menjaminkan Tanah tersebut selama berlangsungnya akad, serta konsekuensi-konsekuensi apabila terjadi resiko. Lembar 1 diperiksa oleh notaries kemudian diarsip oleh administrasi pembiayaan. Lembar 2 kepada nasabah. 4) Slip Penarikan. (1 lembar) Slip Penarikan digunakan untuk mencairkan dana mudharib yang telah disetujui oleh komite. Juga dicetak di buku tabungan Lembar 1 kepada administrasi pembiayaan Lembar 2 kepada anggota 5) Realisasi Pembiayaan (1 lembar) Realisasi Pembiayaan memuat jumlah pembiayaan, total outstanding, penggunaan dan lama angsuran. Diotorisasi oleh pegawai bank yaitu direksi pelayanan kredit. Lembar 1 kepada anggota. Lembar 2 kepada Akuntan 6) Slip Setoran (2 lembar) Slip setoran digunakan sebagai bukti pembayaran sewaktu mudharib melakukan angsuran pembiayaan. Lembar 1 kepada Teller Lembar 2 kepada anggota commit to user

81


digilib.uns.ac.id

7) Buku Tabungan Buku Tabungan digunakan sebagai bukti pembiayaan yang diberikan oleh shohibul maal kepada anggota. Buku Tabungan juga berguna apabila anggota melakukan angsuran pembiayaan. 8) Dokumen Pendukung Dokumen Pendukung terdiri dari fotokopi KTP, KK, Rekening Listrik, Surat Nikah, Jaminan, BPKB/ STNK, PBB atau identitas lain yang diperlukan BMT, surat keterangan dari kepala desa bila jaminan tanpa sertifikat tanah yang memberikan keterangan bahwa tanah yang dijaminkan tidak dalam sengketa. d. Catatan Akuntansi yang digunakan 1) Buku Besar 2) Jurnal Penerimaan kas 3) Jurnal Pengeluaran Kas 4) Buku Kredit 5) Buku Pembantu Angsuran Kredit 6) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Kas.

commit to user

82


digilib.uns.ac.id

e. Fungsi yang terkait 1) Unit Pembiayaan Adapun tugas dari Unit Pembiayaan antara lain : a) Memberikan penjelasan tentang tata cara permohonan pembiayaan kepada calon mudharib b) Meminta

calon

mudharib

untuk

mengisi

formulir

permohonan pembiayaan. c) Mempertanggungjawabkan

penggunaan

lembar

permohonan pembiayaan. d) Menerima kembali lembar permohonan pembiayaan yang telah di tandatangani calon mudharib dan menerima syaratsyarat pembiayaan. e) Memberitahukan kepada calon mudharib mengenai realisasi pencairan pembiayaan. f) Membuat akad pembiayaan mudharabah. g) Memberikan pelayanan sehubungan dengan permohonan pembiayaan. h) Membuat

Lembar

Permohonan

Pembiayaan,

Aqad

Pembiayaan Mudharobah, Surat Kepemilikan Sertifikat dan Kesediaan

Menjaminkan,

Tanda

Jaminan

Sertifikat,

Realisasi Pembiayaan, Slip Penarikan, dan pencatatan pada buku tabungan. i) Menyimpan Slip Penarikan. commit to user

83


digilib.uns.ac.id

j) Melakukan peninjauan dan analisis pembiayaan yang diajukan calon mudharib, meliputi: a) Memeriksa barang jaminan yang digunakan. b) Meneliti dan menguji barang. k) Membuat kesimpulan dari hasil peninjauan dan analisis dengan menentukan besarnya pinjaman

yang dapat

diberikan. l) Melengkapi Surat Permohonan Pembiayaan dengan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan. m) Melaporkan hasil analisis tersebut kepada komite. 2) Komite Adapun tugas dari komite antara lain: a) Memberikan persetujuan melaksanakan pembiayaan dan analisis Pembiayaan ketempat calon mudharib berdasarkan Lembar Permohonan Pembiayaan. b) Memberikan persetujuan Lembar Permohonan Pembiayaan Mudharabah, kas Masuk dan semua dokumen akad mudharabah. c) Mempimpin

pelaksanaan

pemberian

pembiayaan

mudharabah kepada anggota. 3) Kasir/ Teller Adapun tugas dari kasir antara lain: commit to user

84


digilib.uns.ac.id

a) Menerima dan meneliti bukti pembiayaan yang telah diotorisasi. b) Memberikan realisasi pembiayaan sesuai dengan jumlah yang tertera pada realisasi pembiayaan. c) Mencatat

data-data

sehubungan

dengan

pengeluaran

pembiayaan pada buku rekapitulasi pengeluaran kas. d) Mencatat

data-data

pembiayaan

sehubungan

pada

dengan

rekapitulasi

pengeluaran

pengeluaran

kas.

Memberikan Lembar Permohonan Pembiayaan, Aqad Pembiayaan Mudharabah, Surat Kepemilikan Sertifikat dan Kesediaan Menjaminkan, Tanda Jaminan Sertifikat, dan Slip Penarikan lembar 1, pada Administrasi Kredit e) Memberikan Slip Setoran lembar 2, dan pencatatan pada buku tabungan kepada anggota. f) Memberikan Realisasi Pembiayaan pada bagian akuntansi. 4) Akuntan Adapun tugas dari Akuntan antara lain: a) Menerima

dan

Pembiayaan,

memeriksa

Aqad

Lembar

Pembiayaan

Permohonan

Mudharabah,

Slip

Penarikan dan Pencatatan pada Buku Tabungan. b) Mencatat transaksi pencairan pembiayaan pada Jurnal Penerimaan Kas. commit to user

85


digilib.uns.ac.id

c) Mencatat Slip Penarikan dan pecatatan buku tabungan pada Jurnal Penerimaan Kas. d) Mengarsip

Lembar

Permohonan

Pembiayaan,

Aqad

Pembiayaan Mudharabah, dan Slip Penarikan.

commit to user

86


digilib.uns.ac.id

f. Flowchart Pembiayaan Mudharabah 1) Diagram Pembiayaan Anggota Punya No Anggota dan Rek. IM

Formulir Pengajuan dan Syarat

Pembiayaan Loker Pengajuan pembiayaan di Ruang Marketing Survey dan Analisis Komite Loker

Berita acara

Hasil

CS

Loker ditolak

Pending Chek list untuk di aqadkan Loker siap dibuat aqad di R. Pembiayaan Mendaftar No Pembiayaan ke back office Penyerahan Jaminan dan pengaqadan di R. Administrasi Pembiayaan Serah terima Jaminan Aqad Form Narasi Jaminan dan FC

Realisasi Pembiayaan dan Kwitansi biaya dan bukti selesai notaris

Notaris Arsip Arsip

Back Office dimasukan Rek. IM dan autodebet untuk biaya

Gambar 3.2 commit to user

87


digilib.uns.ac.id

2) Mekanisme Pembayaran Rek. IM

Auto Debet Gambar 3.3 Keterangan: Bukti pembayaran menggunakan slip setoran dan Buku Rek IM (kartu angsuran tidak berlaku) 3) Aqad SKHMT/APHT/FIDUSIA

Pembacaan aqad dan penandatanganan semua laporan

Arsip masuk ke loker penampungan aqad dan penampungan jaminan (sudah diberi identitas dan checklist stop map)

Administrasi Pembiayaan mengirim arsip ke notaries dengan buku ekspedisi aqad

Anggota ke Notaris membawa form notaries selesai

Administrasi Pembiayaan

Form yang sudah ditandatangani dan distempel notaris

Berkas Notaris selesai

Arsip Jaminan dalam 1 hari langsung diarsip

Back Office (Real. Pembiayaan, kwitansi biaya, bukti notaries selesai)

Teller

Gambar 3.4

Anggota (Buku Rek IM dan Slip Penarikan)

commit to user

88


digilib.uns.ac.id

2. Sistem dan prosedur yang diterapakan BMT Amanah Ummah Dari temuan di lapangan dan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap karyawan BMT Amanah Ummah bagian Unit Pembiayaan, secara garis besar tahap pemberian pembiayaan terdiri dari 4 unsur yakni; Berkas masuk, Survey, Rapat Komite, Pencairan. a. Berkas Masuk (dokumen) Calon

mudharib

mengisi

Formulir

Permohonan

Pembiayaan dengan lengkap dan jelas.. Data mengenai identitas, alamat, pekerjaan, besarnya gaji per bulan, dan penggunaan atas pembiayaan di isi dengan sebenarbenarnya. BMT Amanah Ummah menentukan jaminan yang di berikan oleh calon mudharib berupa jaminan sertifikat

dan

BPKB.

Adapun

lampiran

dokumen

pendukung seperti : 1) Foto kopi KTP suami istri 2 2) Foto kopi KK 3) Foto kopi Jaminan (Foto kopi BPKB, Foto kopi STNK, Foto kopi Sertifikat Tanah) Pada awal berkas masuk, dokumen yang digunakan hanya Formulir Pengajuan dan syarat pembiayaan. Seluruh berkas tersebut kemudian diajukan ke ruang marketing oleh commit to user

89


digilib.uns.ac.id

unit pembiayaan sebagai antrian dokumen yang akan dilakukan survey oleh petugas survei. b. Survei Seluruh berkas calon mudharib yang masuk ke dalam loker sebagai antrian dibawa oleh manajer pemasaran atau 2

orang

staff

marketing

lending

untuk

dilakukan

peninjauan/ survey. Kegiatan peninjauan/ survey selalu dilakukan oleh 2 orang. Adapun peninjauan/ survey dilakukan berdasar klasifikasi nominal pembiayaan yang diajukan oleh calon mudharib : 1) Nominal pembiayaan <50 juta, survey dilakukan oleh staff marketing pembiayaan. 2) Nominal pembiayaan 50 juta - 100 juta, survey dilakukan oleh staff marketing pembiayaan dan manajer marketing. 3) Nominal

pembiayaan

>100

juta,

survey

dilakukan langsung oleh manajer utama dan manajer marketing. Kemudian petugas survei datang ke rumah calon mudharib untuk melakukan peninjauan kelayakan usaha dan kesesuaian nilai jaminan terhadap permohonan dana yang diajukan. Coverage nilai Pemberian pembiayaan maksimal sebesar 80% dari nilai jaminan yang diajukan. commit to user

90


digilib.uns.ac.id

Setelah di lakukan peninjauan/ survey dan analisis pembiayaan, manajer pemasaran membuat laporan hasil peninjauan, jumlah jaminan, jumlah pembiayaan dan taksiran jaminan. c. Rapat Komite Rapat komite dilakukan setiap hari jam kerja pada pukul 08.00. Pada rapat komite di bahas masalah laporan hasil survey dari hari sebelumnya (jika ada permohonan pembiayaan oleh calon mudharib yang telah di survey, maka hari berikutnya langsung dibahas pada rapat komite). Anggota rapat komite terdiri dari; Manajer Utama, Manajer Pemasaran, Manajer Operasional, dan Staff Marketing Funding dan staff Marketing Lending. Pemberitahuan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan langsung dapat di informasikan kepada calon mudharib setelah rapat komite. Apabila permohonan pembiayaan tidak dapat dipenuhi karena

kekurangan

masalah

dana,

maka

Pencairan

pembiayaan akan dijadwalkan ketika Kas sudah mencukupi dananya untuk pencairan pembiayaan tersebut. d. Pencairan Pembiayaan Mudharabah Proses pencairan pembiayaan mudharabah memakan waktu yang relative singkat. Pada umumnya proses pencairan memakan waktu lima hari setelah pemberitahuan commit to user

91


digilib.uns.ac.id

layak atau tidaknya permohonan pembiayaan. Selama lima hari tersebut digunakan untuk konfirmasi masalah dokumen dan jaminan yang diberikan oleh mudharib. Satu hari sebelum hari pencairan pembiayaan mudharabah, mudharib diberitahu oleh pihak BMT Amanah Ummah untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Adapun tata cara pencairan pembiayaan mudharabah adalah sebagi berikut: 1) Unit Pembiayaan menyiapkan Aqad Pembiayaan Mudharabah,

Surat

Kepemilikan

Sertifikat

dan

Kesediaan Menjaminkan, Tanda Jaminan Sertifikat, dan Realisasi Pembiayaan. Setelah semua berkas pembiayaan tersebut di disiapkan, kemudian semua berkas pembiayaan tersebut diotorisasi oleh Manajer Marketing, Manajer Operasional dan Manajer Utama. 2) Setelah semua berkas ditandatangani nasabah dan telah diotorisasi oleh yang Manajer Utama, semua berkas tersebut dikirim ke notaries untuk di legalisasi. Lembar Permohonan Mudharabah,

Pembiayaan, Surat

Aqad

Kepemilikan

Pembiayaan Sertifikat

dan

Kesediaan Menjaminkan, Tanda Jaminan Sertifikat diserahkan ke Administrasi Pembiayaan. Realisasi commit to user

92


digilib.uns.ac.id

Pembiayaan diserahkan ke bagian Akuntansi untuk dilegalisasi oleh bagian Akuntansi. 3) Setelah teller menerima bukti Realisasi Pembiayaan, Kasir memberikan dana Pembiayaan setelah nasabah melakukan menuliskan pada Slip Penarikan dan dicatat pada Buku Tabungan. Kemudian semua berkas di arsip oleh Administrasi Pembiayaan. 3. Hasil Analisis Mengacu pada SOP dan penerapan SOP, dan berdasarkan temuan dilapangan maka penulis berkesimpulan bahwa: 1) BMT Amanah Ummah konsisten dan taat untuk menerapkan prinsip pembiayaan mudharabah dengan ketentuan di lingkup Manajemen BMT Amanah Ummah. 2) Tidak ada penyimpangan antara SOP dengan penerapan proses pembiayaan Mudharabah pada BMT Amanah Ummah.

Frekuensi

tingkat

penyalahgunaan/pelanggaran

proses

pembiayaan mudharabah terhadap SOP dari 10 sampel terjadi 0 pelanggaran.

commit to user

93


digilib.uns.ac.id

Kelemahannya ; dengan syarat yang diterapkan yakni jika calon mudharib ingin mengajukan pembiayaan mudharabah, calon mudharib harus bisa menyusun laporan keuangan atas usaha yang dijalankan sehingga minat mudharib untuk mengajukan pembiayaan mudharabah relatif kecil, ini juga berpengaruh terhadap jumlah mudharib yang menjadi anggota BMT Amanah Ummah. BMT Amanah Ummah harus menyiasati syarat dan prasyarat untuk mengajukan pembiayaan mudharabah, mengingat segmen pembiayaan mudharabah adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

commit to user

94


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai sistem pemberian pembiayaan pada BMT Amanah Ummah, maka dapat ditarik kesimpulan : 1. Pada penerapannya Syarat dan prosedur yang digunakan dalam sistem pemberian pembiayaan pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo serta kelengkapan dokumen yang digunakan yakni berupa formulir permohonan pembiayaan, foto kopi kartu identitas, akad pembiayaan mudharabah, tanda terima barang jaminan, slip penarikan, dan realisasi pembiayaan sudah sesuai Standar Operational Procedure BMT Amanah Ummah. 2. Proses pembiayaan mudharabah dari calon mudharib mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah, dokumen masuk, tinjauan atas jaminan, hingga realisasi pembiayaan membutuhkan waktu setidaktidaknya lima hari atau tergantung pada keadaan kas BMT Amanah Ummah mencukupi atau tidak untuk memberikan realisasi pembiayaan. Jika realisasi pembiayaan relative besar atau kondisi kas tidak memungkinkan maka pihak BMT Amanah Ummah akan memberikan pengertian kepada mudharib bahwasanya realisasi pembiayaan akan diberlakukan secara bertahap.

commit to user

95


digilib.uns.ac.id

B. Saran Dari data-data yang diperoleh di lapangan, pembahasan dan kesimpulan, maka

saran yang hendak diberikan oleh penulis adalah

sebagai berikut : 1. Minat mudharib untuk mengajukan Pembiayaan Mudharabah relative kecil, hal ini dapat disebabkan karena dalam memberikan pembiayaan mudharabah BMT Amanah Ummah mensyaratkan suatu usaha harus mampu menyusun laporan keuangan, dan nisbah/ bagi hasil yang diperoleh berasal dari besaran prosentase laba kotor yang diperoleh suatu usaha. Selain itu masyarakat masih bingung terhadap sistem yang diterapakan pada pembiayaan mudharabah. Untuk itu BMT Amanah Ummah harus berbenah pada mutu karyawan, walaupun Usaha yang dijalankan tidak dapat menyusun laporan keuangan alangkah baiknya jika karyawan BMT Amanah Ummah dapat menterjemahkan berapa pendapatan bersih yang dihasilkan UMKM guna

memenuhi

syarat

administratif

pengajuan

pembiayaan

mudharabah. Mengingat sasaran pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan bagi UMKM

yang produktif dan kehadiran BMT

Amanah Ummah ditengah masyarakat tak lepas dari peranannya sebagai mitra masyarakat.

commit to user

96


digilib.uns.ac.id

2. Agar sistem pemberian pembiayaan mudharabah memenuhi kebutuhan segmen pasar yang dituju maka system pembiayaan usaha harus dijalankan secara konsisten dengan diimbangi sosialisasi luas kepada para pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah.

commit to user

97

ANALISIS PROSEDUR TRANSAKSI DAN EVALUASI PELAYANAN SIMPANAN MUDHARABAH DI BMT AMANAH UMMAH SUKOHARJO

Recommend Documents